JAKARTA - Perayaan Paskah Nasional 2026 di Manado yang bertema “Kristus Bangkit Memperbaharui Kemanusiaan Kita” menjadi momen atas nilai kepedulian, pelayanan, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dan perayaan yang berlangsung di kawasan Pohon Kasih, Megamas, Manado, Sulawesi Utara ini diikuti oleh puluhan ribu jemaat.

Hal itu mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat dalam merayakan Paskah secara bersama. PLN Icon Plus turut mendukung kelancaran kegiatan ini melalui kesiapan layanan dan jaringan di lokasi acara. Alhasil, rangkaian ibadah dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Direktur Utama PLN Icon Plus Chipta Perdana mengatakan, momentum Paskah menjadi pengingat dalam menjalankan peran di tengah masyarakat. Perayaan Paskah menjadi pengingat untuk terus menjalankan peran dengan konsisten di tengah masyarakat.

“Kami berupaya menjaga layanan tetap andal agar dapat mendukung berbagai aktivitas masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Direktur Niaga dan Pemasaran PLN Icon Plus Joice Lanny Wantania menambahkan bahwa nilai Paskah juga menjadi dasar dalam menjaga konsistensi layanan. Nilai kepedulian dan pengorbanan menjadi dasar bagi pihaknya untuk terus memberikan layanan yang sesuai kebutuhan Masyarakat.

“Serta menjaga kualitas layanan secara konsisten,” ujar Joice.

Keterlibatan PLN Icon Plus dalam perayaan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kedekatan dengan masyarakat serta mendukung kepercayaan pelanggan di berbagai wilayah.

Perayaan Paskah Nasional 2026 dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, tokoh gereja, forkopimda serta pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia seperti Ketua DPD RI Sultan Najamudin bersama Wakil Ketua Yorrys Raweyai, Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilang, dan utusan khusus Presiden Prabowo Subianto yang menangani iklim dan energi Hashim Djojohadikusumo.

Bisnis.com, MALANG — Kebijakan Work From Home (WFH) guna menghemat BBM dinilai tidaklah signifikan karena tidak menyentuh pada akar masalahnya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin mengatakan jika kebijakan WFH diterapkan, maka perlu skema pengawasan yang ketat, serta tidak boleh berlaku pada semua sektor.

“Kebijakan WFH ini memang akan diterapkan untuk ASN, meskipun belum terdistribusi ke seluruh instansi. Untuk penghematan BBM, kebijakan ini tidak signifikan. namun akan menghemat energi lain (listrik/internet) dan mengarah pada efisiensi anggaran,” katanya, Jumat (10/4/2026).

Dia menilai, kebijakan WFH tidaklah menyentuh akar permasalahan. Jika cadangan BBM menipis sebaiknya dibatasi penggunaannya (kuota), serta perbaikan transportasi umum agar masyarakat mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan pribadi.

“Karena takutnya, WFH hari Jumat dijadikan long weekend (libur panjang). Sekalipun di hari Rabu seperti yang diterapkan pemerintah Jawa Timur, ini nanggung karena sebagai pekerja semangat kita di puncaknya dan permintaan pelayanan oleh masyarakat tinggi,” tambahnya.

Sekalipun kebijakan WFH ini diterapkan, Andhyka menegaskan, perlu adanya skema pengawasan yang ketat misalnya dengan pemastian titik koordinat absen di rumah. Kemudian, bagi ASN yang mendapat jadwal kerja di kantor perlu diberikan kompensasi agar semangat bertugas.

“Sistem yang baik perlu dibangun, karena kondisi ini tidak hanya sehari-dua hari, pasti akan ada culture shock (kejutan budaya), kebingungan pimpinan dalam mengontrol anak buahnya. Jadi bukan melihat hal ini secara parsial (sebagian) tapi secara sistemik,” jelasnya.

Dia juga berpendapat, kebijakan WFH tidak boleh diterapkan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan langsung masyarakat.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyatakan akan segera melaksanakan kebijakan terbaru pemerintah pusat dalam rangka efisiensi energi dengan memberlakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi ASN mulai Jumat (10/4/2026).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Medan Subhan Fajri Harahap mengatakan kurang lebih ada 70% ASN Pemko Medan yang akan dikenai WFH setiap Jumat sesuai edaran menteri dalam negeri (mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Kurang lebih 70% yang akan WFH setiap Jumat karena ada sejumlah jabatan/ unit yang memang dikecualikan atau wajib work from office (WFO),” kata Subhan, Kamis (2/4/2026).

Dia mengatakan mayoritas yang tetap WFO adalah ASN dengan jabatan pimpinan tinggi, unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan, unit layanan kesehatan, perizinan, maupun unit-unit lain yang bersinggungan langsung memberi pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu demi memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi energi.

Subhan pun mengimbau masyarakat tak ragu tetap datang ke kantor untuk mengurus keperluan administrasi publik setiap Jumat karena ASN yang bersangkutan tidak ikut WFH.

Dia meyakini kebijakan ini dapat mendukung tujuan pemerintah baik dalam rangka transformasi budaya kerja ASN daerah yang efektif dan efisien, akselerasi layanan digital pemerintah daerah, maupun efisiensi sumber daya terutama di tengah ancaman krisis energi global.

“Mudah-mudahan berdampak karena dengan 70% ASN yang melaksanakan WFH dapat mengurangi konsumsi listrik kita dengan non aktifnya seluruh perangkat elektronik di kantor. Lalu, efisiensi BBM kendaraan dinas juga,” jelasnya.

Berikut pejabat/ unit di lingkungan Pemko Medan yang dikecualikan dari kebijakan WFH dan tetap melaksanakan WFO atau bekerja di kantor:

1. Jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) mulai dari sekretaris daerah, asisten kepala daerah, kepala dinas, kepala badan, inspektur, satpol pp, dll.
2. Jabatan administrator (eselon III).
3. Camat dan lurah/ kepala desa atau sebutan lainnya.
4. Unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan seperti badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) yang menyelenggarakan sub urusan bencana.
5. Unit layanan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat seperti satpol pp.
6. Unit layanan kebersihan dan persampahan seperti dinas lingkungan hidup (DLH).
7. Unit layanan kependudukan seperti dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil).
8. Unit layanan perizinan seperti mal pelayanan publik (MPP) dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).
9. Unit layanan kesehatan seperti Rumah Sakit Dr. Pirngadi, puskesmas, laboratorium kesehatan dan unit kesehatan lainnya.
10. Unit layanan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama/ sederajat.
11. Unit layanan pendapatan daerah seperti badan pendapatan daerah (Bapenda).
12. Serta unit layanan publik lainnya yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG - Idulfitri 2026 menjadi momentum bagi umat Muslim untuk meminta maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Begitu juga yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai salat Idulfitri di halaman Gedung Sate, Sabtu (21/3/2026).

Ia meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat atas kesalahan dan kekurangannya selama setahun menjabat sebagai gubernur.

Kekurangan itu tampak dari pembangunan infrastruktur yang belum merata hingga sulitnya kehidupan sejumlah warga Jabar.

Contohnya, masih ada saluran irigasi yang belum terbangun, rumah warga yang rusak, anak-anak belum mendapatkan sekolah, dan kesulit warga berobat karena tidak masuk dalam data BPJS Kesehatan.

Ia juga masih melihat ada warga yang meninggal tetapi keluarga tidak mampu membeli kain kafan. Ada juga siswa yang orangtuanya tak mampu membeli baju dan sepatu sekolah. Bahkan, masih ada warga yang tidak bisa makan karena kehabisan beras.

Masalah lain yang kerap ditemui yakni kecelakaan akibat jalan rusak, warga yang tak mampu membayar biaya melahirkan dan pengobatan rumah sakit hingga meninggal.

Menurut ia, kondisi itu tidak akan terjadi apabila Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sunguh-sungguh mengelola anggaran pemerintah.

"Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Jabar atas kekeliruan kami dan kami mohon ampun kepada Allah belum memberikan pelayanan terbaik bagi kepentingan masyarakat," ucap KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi.

Ia berjanji akan mengevaluasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Jabar. Realokasi anggaran akan dilakukan agar dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

KDM bahkan berjanji untuk mengurangi waktu tidurnya agar bisa semakin maksimal melayani masyarakat.

“Pemimpin tidak bisa tidur ketika masih ada rakyat yang lapar, tidak sekolah, atau kesulitan berobat,” ucapnya.

Menurut ia, pelayanan maksimal sudah seharusnya diterima masyarakat karena patuh membayar pajak.

Pada kesempatan itu, KDM juga berterima kasih kepada masyarakat Jabar yang sudah patuh membayar pajak. Bahkan, pemasukan pajak Jabar selama Ramadan meningkat dibandingkan bulan lain.

Bisnis.com,BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai lebaran tahun ini dapat terlaksana dengan baik, tertib, dan penuh riang gembira.

Namun, menurutnya di antara riang gembira itu suasana lebaran pasti ada tetesan air mata, baik dari orang menyesali kesalahannya, ingat pada keluarganya yang sudah tidak ada dan ingat pada keluarganya yang jauh.

"Itu lah ciri dan tradisinya lebaran, tapi saya merasa bahwa pemerintah hari ini belum berbuat sesuai dengan keinginan masyarakatnya," katanya sesuai salat Idulfitri di halaman Gedung Sate, Bandung, Sabtu (21/3/2026).

Karena itu pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Jabar, pada momen lebaran ini.

"Pemerintah belum bisa bekerja dengan baik, melayani kebutuhan masyarakat, memenuhi seluruh apa yang menjadi harapan," katanya.

KDM-panggilan akrabnya juga membandingkan antara Indonesia dengan Islam dalam hal pungutan pajak.

"Islam mungutnya cuma zakat, kita ini kan rakyat suka iuran, ada pungutan, ada berbagai hal lah ada zakat, ada pajak, segala macam ya, banyak sekali tetapi kita enggak maju-maju," katanya.

Kuncinya satu, di negara lain jatah penyelenggara negaranya sedikit, sehingga uang untuk kepentingan rakyat lebih banyak.

"Di kita ini jatah untuk penyelenggara negaranya kegedean. Itu yang terus menerus ingin saya tekan, ingin saya perbaiki dan itu sekarang sudah mulai menampakkan hasil kan dari realokasi anggaran provinsi kan sudah mulai kelihatan," ucapnya.

"Uang-uang provinsi terdistribusi dengan baik terlihat ke mana mengalirnya, tidak gelap," tambahnya.

KANTOR PERTANAHAN SE-BANTEN TETAP BUKA SELAMA LIBUR IDULFITRI 2026 - Selama cuti bersama Idulfitri 2026, masyarakat Banten dipastikan masih bisa mendapatkan layanan pertanahan. Hal itu untuk membantu masyarakat dalam mengurus sertifikat.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis menginstruksikan seluruh Kantor Pertanahan kabupaten/kota di wilayah Banten untuk tetap membuka pelayanan bagi masyarakat.

“Sesuai imbauan Menteri ATR/Kepala BPN dan ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal, seluruh Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten tanpa terkecuali tetap melaksanakan pelayanan pertanahan secara terbatas mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB,” ujarnya, Jumat (20/03/2026).

Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Jenderal ATR/BPN Nomor KP.06/331-100/III/2026 tentang layanan pertanahan selama cuti bersama Idulfitri 2026 dan Hari Raya Nyepi yang ditandatangani oleh Dalu Agung Darmawan. Kebijakan tersebut mengatur agar Kantor Pertanahan tetap memberikan layanan, khususnya di wilayah yang menjadi tujuan pemudik.

Provinsi Banten sebagai salah satu daerah tujuan mudik perlu memastikan pelayanan pertanahan tetap tersedia bagi masyarakat. Oleh karena itu, Harison Mocodompis meminta seluruh Kepala Kantor Pertanahan untuk mengatur petugas piket, baik di lini front office maupun back office. Dengan begitu, pelayanan bisa berjalan optimal meski dalam keterbatasan.

Baca juga: Seluruh Kantor Pertanahan di Jateng Tetap Buka selama Libur Nyepi dan Idulfitri.

“Kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan pertanahan meskipun dalam periode cuti bersama. Karena itu, petugas kami siagakan agar pelayanan tetap berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Adapun layanan yang diberikan selama cuti bersama Idulfitri 1447 H meliputi informasi dan konsultasi pertanahan, penyerahan produk layanan, pengecekan plot peta, monitoring dan respons atas pertanyaan masyarakat, serta penanganan konsultasi dan pengaduan melalui media sosial resmi masing-masing Kantor Pertanahan.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal ATR/BPN, layanan pertanahan selama cuti bersama dilaksanakan pada tanggal 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026. Kantor Pertanahan di ibu kota provinsi diwajibkan tetap buka, sementara Kantor Pertanahan lainnya menyesuaikan dengan kebutuhan wilayah, terutama di daerah tujuan mudik.

Masyarakat juga diimbau untuk memantau informasi terbaru melalui akun media sosial resmi Kantor Pertanahan setempat guna mengetahui jadwal operasional secara lebih rinci di masing-masing wilayah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan menggelar program mudik gratis ke 20 daerah tujuan pada 17 Maret 2026. Program yang rutin dilakukan setiap tahun itu digelar untuk membantu warga Jakarta pulang ke kampung halaman saat momen Lebaran.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, program mudik gratis tersebut disambut sangat positif oleh masyarakat. Bahkan, jumlah warga yang mendaftar program itu jauh melebihi perkiraan Pemprov Jakarta.

“Jumlah peserta mudik mengalami kenaikan. Awalnya kami perkirakan hanya 26.000 orang, tetapi karena antusiasme tinggi, sekarang yang sudah terverifikasi dan disetujui jumlahnya menjadi 30.774 pemudik,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Karena jumlah peserta meningkat, Pemprov Jakarta akhirnya menambah unit bus yang akan digunakan. Dari target awal 667 bus, kini jumlah armada yang disiapkan mencapai 709 unit.

“Jadi sekarang ada 709 bus yang dipersiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Itu yang tadi diputuskan dalam rapat,” ujar Pramono.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, awalnya terdapat 26.282 orang yang mendaftar program mudik gratis tersebut. Namun jumlah itu meningkat menjadi 30.774 orang setelah proses verifikasi dilakukan.

“Sehingga ada kekurangan bus. Oleh sebab itu, yang sudah terverifikasi itulah yang akan diberangkatkan. Jadi tidak ada lagi pengumuman karena semuanya sudah didata dan diverifikasi,” kata Syafrin.

Program mudik gratis yang digelar Pemprov Jakarta memiliki 20 daerah tujuan. Daerah tersebut antara lain Solo, Tasikmalaya, Palembang, Madiun, Sragen, Cilacap, Yogyakarta, Kuningan, Bandar Lampung, Tegal, Kebumen, Jombang, Pekalongan, Wonogiri, Kediri, Malang, Wonosobo, Purwokerto, Semarang, dan Sidoarjo.

Selain menyediakan bus bagi pemudik, Pemprov Jakarta juga menyiapkan truk pengangkut sepeda motor dengan enam lokasi tujuan. Tujuan pengangkutan sepeda motor tersebut yakni Terminal Mangkang Kota Semarang, Terminal Kebumen, Terminal Tirtonadi Solo, Terminal Giwangan Yogyakarta, Terminal Giri Adipura Wonogiri, dan Terminal Purabaya Kabupaten Sidoarjo.

Pemberangkatan mudik gratis akan dilakukan pada Selasa (17/3/2026) dari kawasan Monumen Nasional (Monas).

Sementara itu, pemberangkatan truk pengangkut sepeda motor dilakukan dari Terminal Pulogadung pada Senin (15/3/2026). Penyerahan sepeda motor untuk arus mudik paling lambat pada 15 Maret 2026 pukul 17.00 WIB.

Program mudik gratis tersebut juga melayani arus balik ke Jakarta. Arus balik dijadwalkan berlangsung pada Kamis (26/3/2026) dari 20 terminal tujuan menuju Terminal Terpadu Pulo Gebang. Sementara pengangkutan sepeda motor akan dilakukan pada Rabu (25/3/2026) dari enam terminal tujuan menuju Terminal Pulogadung.

JAKARTA - Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) genap berusia 107 tahun pada pada, 1 Maret 2026. Momentum ini menjadi pengingat atas dedikasi panjang para insan pemadam kebakaran dalam melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran maupun berbagai kondisi darurat lainnya.

Mengusung tema “Mengabdi Untuk Keselamatan Negeri”, peringatan tahun ini menegaskan komitmen Damkarmat untuk terus hadir sebagai garda terdepan dalam upaya penyelamatan jiwa dan harta benda. Rangkaian kegiatan acara puncak akan dijadwalkan berlangsung pada 30 April 2026 di Kota Palembang Sumatera Selatan (Sumsel).

Tahun ini, peringatan HUT Damkar juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Nuansa kebersamaan dan semangat pengabdian semakin terasa, seiring nilai-nilai keikhlasan, kesabaran, dan kepedulian sosial yang menjadi ruh Ramadan. Di tengah ibadah puasa, para personel Damkarmat tetap siaga 24 jam, memastikan pelayanan penyelamatan tidak pernah berhenti demi keselamatan masyarakat.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, menyampaikan usia 107 tahun bukan sekadar angka, melainkan refleksi atas perjalanan panjang pengabdian Damkarmat kepada bangsa dan negara.

“Tema Mengabdi Untuk Keselamatan Negeri menjadi pengingat bahwa tugas pemadam kebakaran tidak hanya memadamkan api, tetapi juga memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Dalam suasana Ramadan ini, semangat pengabdian tersebut semakin dimaknai sebagai ladang ibadah dan wujud kepedulian nyata kepada sesama,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Lihat video: Hotline Polisi Sudah 15 Tahun, Kenapa Warga Lebih Percaya Pemadam?



Safrizal menyebut, peran Damkarmat kini semakin kompleks seiring dengan meningkatnya risiko dan dinamika perkotaan. Selain penanganan kebakaran, Damkarmat juga terlibat dalam operasi penyelamatan non-kebakaran, seperti evakuasi hingga bantuan korban bencana, penanganan hewan berbahaya, dan juga beragam kondisi yang ada di masyarakat.

Menurut Safrizal, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi peralatan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor menjadi agenda penting dalam memperkuat layanan penyelamatan di daerah. Pemerintah daerah juga didorong untuk terus meningkatkan dukungan anggaran dan sarana prasarana bagi satuan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

”Peringatan hari ulang tahun ke-107 ini diharapkan menjadi momentum refleksi sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran Damkarmat di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, sejalan dengan semangat pengabdian demi keselamatan negeri,” ucapnya.

JAKARTA - Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro dimutasi menjadi perwira menengah (pamen) Pelayanan Masyarakat (Yanma) Polri. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/440/II/KEP./2026 tertanggal 27 Februari 2026.

Kadiv Humas Polri Irjen Jhonny Eddison Isir mengatakan mutasi Didik ke Yanma Polri ini untuk mempermudah proses adminitrasi pelaksanaan putusan sidang kode etik.

"Mutasi AKBP Didik ke Yanma tersebut untuk mempermudah proses administrasi pelaksansaan putusan KKEP, PTDH-nya sedang berproses," kata Isir, Sabtu (28/2/2026).

Sementara itu, posisi Kapolres Bima Kota kini diisi oleh AKBP Mubiarto Banu Kristanto yang sebelumnya menjabat Kasat PJR Ditlantas Polda NTB.

Sebelumnya, Majelis Hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan putusan pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Didik dipecat sebagai anggota Polri lantaran kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Lihat video: Terbukti Simpan Narkoba Milik Pribadi, Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat!

AKBP Didik menjalani sidang etik terkait perkara tersebut. "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung TNCC Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Februari 2026.

Selain itu, AKBP Didik juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan aliran dana dari bandar narkotika senilai Rp2,8 miliar. Penetapan status tersangka itu dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB pada Senin, 16 Februari 2026.

"Dalam perkara dugaan menerima aliran dana hasil kejahatan narkotika dari AKP M (Malaungi) senilai Rp2,8 miliar," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso, Jumat, 20 Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) Polri, Komjen Ramdani Hidayat buka suara terkait dugaan penganiayaan anggota Brimob Bripda MS terhadap siswa madrasah AT (14) berujung tewas di Tual.

Ramdani menegaskan pihaknya tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota. Oleh sebab itu, pelaku harus diberikan sanksi tegas.

"Kita tidak menolelir pelanggaran anggota. Proses hukum dan sanksi yang tegas dan keras sudah tepat," ujar Ramdani saat dihubungi, Senin (23/2/2026).

Kemudian, Ramdani memastikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi secara internal agar insiden serupa tidak akan terjadi lagi. Salah satu fokus utama evaluasi itu yakni terkait dengan standar operasional pelayanan Brimob terhadap masyarakat.

"Kita terus laksanakan evaluasi setiap kegiatan berupa jukrah, penggunaan kekuatan serta perlengkapan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat," imbuhnya.

Di samping itu, Ramdani selalu pimpinan Brimob menyampaikan permohonan maaf dan ikut berduka cita kepada keluarga korban atas kejadian ini.

"Kami atas nama pribadi dan pimpinan Korps Brimob menghaturkan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan menghaturkan duka yang mendalam kepada keluarga almarhum," pungkasnya.

Sekadar informasi, peristiwa dugaan penganiayaan anggota Brimob Bripda MS terhadap siswa madrasah AT terjadi di sekitar Kampus Uningrat, Kota Tual, Maluku pada Kamis, (19/2/2026).

Bripda MS merupakan anggota Brimob Kompi 1 Batalyon C Pelopor yang melakukan patroli untuk memelihara Kamtibmas dengan membubarkan aksi balap liar di Kota Tual.

Kala itu, dia mendapati AT dan kakaknya NK tengah berkendara Desa Ngadi menuju Tete Pancing. Melihat hal itu, MS pun mengayunkan helmnya dan mengenai bagian kepala AT hingga terjatuh.

Sejatinya, korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis, namun nyawa AT tidak tertolong. Sementara itu, NK mengalami patah tulang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa tidak ada rencana pergeseran posisi atau reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto jelang Lebaran atau Hari Raya IdulFitri 1477 Hijriah.

Dia menjelaskan bahwa jelang Lebaran, Pemerintah justru berfokus untuk memberikan layanan kepada masyarakat agar bisa menjalani bulan suci dengan sebaik-baiknya.

"Gak ada reshuffle. Gak ada. Kita menjelang bulan suci Ramadan, menjelang Lebaran kan bagaimana Pemerintah bekerja keras supaya seluruh masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadan dan Lebaran nanti dengan sebaik-baiknya," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Dia pun mengatakan bahwa pemerintah tengah berupaya meringankan beban masyarakat di desil 1 sampai desil 4. Untuk itu, pemerintah pun memberikan sejumlah stimulus seperti diskon tiket kereta api, tiket pesawat, dan tiket penyeberangan.

Pemerintah pun terus berkoordinasi untuk memastikan kondisi menjelang libur Lebaran. Apalagi, menurutnya selama musim hujan, terdapat kekhawatiran maraknya kecelakaan akibat lubang di berbagai jalan.

Sebagaimana diketahui, kabar menyeruak terkait reshuffle Kabinet Merah Putih. Pergantian posisi di Kabinet Merah Putih terbaru telah dijalankan, di mana Juda Agung dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pada pekan lalu (5/2/2026) menggantikan Thomas Djiwandono.

Sementara Thomas mengisi posisi Juda Agung di Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Thomas pun telah resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur BI periode 2026–2031 usai mengucapkan sumpah jabatan pada Senin (9/2/2026).

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai pentingnya penyusunan Feasibility Study (FS) Pembangunan Layanan Kedaruratan 112 Nasional. Untuk itu, diperlukan penyelarasan awal antarpemangku kepentingan terhadap prinsip dasar dan arah pengembangan layanan tersebut.

Hal ini disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sri Purwaningsih saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Konsep dan Kerangka Feasibility Study Pengembangan Layanan Kedaruratan 112 di Jakarta.

Menurut Sri, Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 merupakan layanan strategis nasional yang berfungsi sebagai pintu masuk utama penanganan kejadian kedaruratan bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya yang memasuki tahun ke-10, muncul berbagai tantangan bagi layanan 112 yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dan lintas kewilayahan mulai dari perbedaan tingkat kesiapan daerah, variasi model operasional, keterbatasan integrasi data, standarisasi pelayanan dan tahapan pembangunan layanan 112.

"Kompleksitas tersebut menuntut adanya perencanaan yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan nyata agar pengembangan layanan 112 dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan nasional," ujar Sri, Senin (2/2/2026).

Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan penyusunan Feasibility Study (FS) Pembangunan Layanan Kedaruratan 112 Nasional sebagai dokumen acuan strategis dengan hasil FGD ini sebagai salah satu acuannya.

“FGD ini juga berfungsi sebagai forum penyelarasan awal antarpemangku kepentingan terhadap prinsip dasar dan arah pengembangan layanan 112. Jadi, kami mengundang juga Kemenkomdigi dan para pakar Call Center di Indonesia yang sejak awal merintis layanan 112,” katanya.

Pada sesi pertama, kegiatan FGD diisi pemaparan materi dari berbagai narasumber ahli untuk memperkuat fondasi Feasibility Study.

Ketua Tim Kerja Fasilitasi Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Bencana Agung Setio Utomo memaparkan secara komprehensif progres penyusunan Rancangan Perpres Sistem Komunikasi Nasional Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Siskomnas PMPB) yang ditargetkan ditetapkan pada 2026.

"Regulasi ini nantinya memandatkan integrasi nomor darurat lain seperti 110, 113, 115 ke dalam layanan tunggal 112 secara bertahap," ucapnya.

Pada salah satu rancangan pasal disebutkan bahwa kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri yakni Kemendagri dan pemerintah provinsi dapat berperan melakukan koordinasi, pembinaan, pemantauan, dan dukungan operasional layanan sistem nomor tunggal panggilan darurat 112 kepada pemkab serta pemkot di wilayahnya.

Pakar Sistem Call Center Welly Kosasih dan Aam Sofyan menekankan perlunya perubahan paradigma. Layanan 112 berbeda dengan call center komersial. Fokus utamanya bukan kepuasan pelanggan, melainkan kecepatan respons untuk penyelamatan jiwa (saving lives).

"Sistem yang dirancang juga harus mencakup alur kerja end-to-end, mulai dari Call Taker menerima panggilan, Dispatcher memvalidasi, hingga Responder (petugas lapangan) menyelesaikan penanganan, yang semuanya terlacak secara real-time," ungkapnya.

Welly sebagai tokoh perintis Layanan 112 juga mengajak peserta merenungkan kembali urgensi kehadiran nomor tunggal 112 yang terinspirasi dari kejadian Erupsi Gunung Merapi dan Tsunami Yogyakarta 2006. Dia juga memaparkan tentang Emergency Service Platform Roadmap yang bisa menjadi salah satu referensi pengembangan Layanan 112 ke depannya.

Pakar Pelatihan Contact Center Lusi yang mewakili Grace Heny menyoroti aspek SDM sebagai ujung tombak layanan. Dia mengusulkan kerangka kompetensi khusus dan perlunya perhatian terhadap kesehatan mental petugas yang rentan stres, serta pentingnya sertifikasi profesi untuk menjaga standar kualitas layanan.

Kegiatan FGD berlanjut pada sesi kedua dengan menghadirkan diskusi tentang alur eksisting dan pengembangan serta berbagai KPI/SLA Panggilan darurat yang dikemas mengalir melalui Simulasi Sistem.

Mengetengahkan empat skenario kejadian darurat termasuk peristiwa Banjir di Aceh, simulasi yang difasilitasi Ahli Komunikasi Bencana Bachtiar Hakim dan Bagian Perencanaan Ditjen Bina Adwil ini membedah alur penanganan panggilan sesuai kondisi eksisting dan membandingkannya dengan beberapa model pengembangan.

Beberapa isu strategis yang berhasil diidentifikasi dan didapatkan solusinya antara lain standardisasi berbagai SLA panggilan, mekanisme penanganan kejadian di wilayah perbatasan antarkota/kabupaten melalui integrasi sistem atau conference call.

Peran Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam hal ini Kemendagri sebagai pusat pemantauan dan call taker serta dispatcher jika eskalasi kejadian meluas dan berdampak pada lintas kabupaten/kota.

Hasil dari FGD Tahap I ini, termasuk temuan dari sesi simulasi akan menjadi bahan vital dalam penyusunan dokumen Feasibility Study yang akan divalidasi pada tahap selanjutnya.