JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto ingin agar setiap kota/kabupaten punya Sekolah Rakyat. Apalagi, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan pendidikan gratis bagi anak-anak keluarga miskin.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banggai, Nur Djalal serta Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Ronal Putje di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

"Prinsipnya gini, jadi presiden itu mintanya setiap kota/kabupaten minimal punya satu (Sekolah Rakyat). Saya ingin mengatakan, walaupun sekarang di Banggai sedang berproses, enggak usah khawatir karena itu perintah presiden gitu loh, tinggal waktunya saja. Kalau tidak bisa mulai tahun ini ya mudah-mudahan karena sudah diusulkan awal-awal tahun depan sudah bisa dibangun," kata Agus Jabo.



Saat ini, Pemkab Banggai sedang proses pecah lahan dan menunggu sertifikasi terkait status tanah di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai yang akan digunakan. Sebab, lahan milik pemda itu memiliki luas total 85 hektare. Adapun, 10 hektare di antaranya diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Agus Jabo menjelaskan, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat kini sedang memasuki proses tahap kedua yang tersebar pada 104 titik di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah ini ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru 2026 untuk menggantikan gedung sekolah rintisan yang dugunakan sejak Juli 2025 lalu.

Lebih lanjut Agus Jabo menyampaikan, jika pembangunan Sekolah Rakyat di Banggai tidak dapat dilakukan pada tahap kedua, maka bisa mengikuti tahap ketiga. Namun, status lahan yang diusulkan sudah harus jelas dan memiliki sertifikat.

"Di Banggai kan tidak ada rintisan, jadi kalau kemudian slot untuk tahap yang ketiga karena Pak Presiden minta selain 104 (titik) ada 100 sekolah lagi (akan dibangun) di tahun ini. Kalau kuotanya masih ada, ya nanti (usulan Pemkab Banggai) masuk tahap ketiga dengan catatan harus definitif punya pemkab. Apa buktinya? Harus (punya) sertifikat atas nama pemkab," jelasnya.

"Jadi untuk Pemkab Banggai silakan kekurangannya dilengkapi," sambung Agus Jabo.

Agus Jabo menambahkan, Prabowo menginstruksikan agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam menjalankan program-program prioritas presiden. Sebab, target yang ingin dicapai, salah satunya adalah menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"(Target) Yang kedua, angka kemiskinan di Indonesia di tahun 2029 harus dibawah 2 persen, maka program-program pusat, seperti Sekolah Rakyat, terus kemudian Koperasi Desa Merah Putih, kampung nelayan, silakan semuanya segera diakses," ungkap Agus Jabo.

Sementara itu, Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili menyebut, proses sertifikasi pecah lahan diperkiran selesai pada akhir bulan ini. Dia juga mengungkapkan bahwa tanah yang diusulkan itu telah dinyatakan memenuhi syarat pembangunan.

"Kementerian PU juga sudah melakukan peninjauan. Hasilnya, memenuhi syarat," ungkap Furqanuddin.

JAKARTA - Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menyebut pernyataan Saiful Mujani telah memenuhi sikap inkonstitusional. Hal itu berkaitan dengan seruan Saiful Mujani terkait menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau yang saya lihat di media untuk Bung Syaiful itu saya menemukan ciri-ciri bahwa itu sudah inkonstitusional," ujar Gayus dalam tayangan Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (14/4/2026).

Gayus mengatakan pernyataan itu berkaitan dengan ajakan Saiful Mujani untuk menjatuhkan Prabowo tanpa proses impeachment. Padahal, kata dia, proses impeachment merupakan proses yang sesuai dengan tata negara.

"Tapi tidak perlu impeachment, kalimat ini sangat inkonstitusional. Ini pandangan saya ya, sebagai orang yang berlatar belakang hukum," imbuh Gayus.

Menurut Gayus, ucapan Saiful Mujani berpotensi menghasut orang-orang untuk menjatuhkan pemerintahan dengan cara yang tidak sesuai hukum. Gayus menyebut ucapan ini berpotensi mengakibatkan makar meski belum terjadi.

Lihat video: SAIFUL MUJANI TERANCAM PASAL MAKAR? Gayus Lumbuun Bongkar Hasutan Penggulingan!



"Ini (makar) berpotensi bisa terjadi. Hasutannya secara gramatikal dinyatakan seperti itu, mari kita turunkan Presiden," tandas dia.

JAKARTA - Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Koordinator Pemuda Garda Nusantara, Rangga Kurnia Septian. Hal itu buntut pernyataan Ubedilah tentang Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bangsa masuk kategori ujaran kebencian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan adanya pelaporan masyarakat dan telah diterima SPKT Polda Metro Jaya. Laporan tersebut sudah teregister dengan Nomor LP/B/2560/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 13 April 2026.

"Ya benar PMJ telah menerima laporan masyarakat Senin 13 april 2026 terkait dugaan ujaran kebencian di media elektronik. Pelapornya RKS warga negara Indonesia," ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Koordinator Pemuda Garda Nusantara, Rangga Kurnia Septian menerangkan, pihaknya memperkarakan pernyataan Ubedilah yang menyebut Prabowo-Gibran adalah beban nyata bagi bangsa Indonesia. Bahkan, Ubedilah menyerukan narasi mundur atau dimundurkan di Podcast Youtube Forum Keadilan TV yang ditayangkan pada 6 April 2026 lalu.

Rangga menilai, pernyataan itu patut diduga sebagai pernyataan yang bersifat ujaran kebencian dan upaya mencoba menghasut masyarakat Indonesia agar melawan pemerintahan. Pernyataan-pernyataan seperti gulingkan penguasa, kudeta presiden, ganti paksa presiden, dan kata-kata lain yang mengandung hasutan tidak boleh dibiasakan untuk diucapkan karena akan mengesampingkan mekanisme hukum yang ada.

Lihat video: Ubedilah Badrun Bongkar Fakta: Kebijakan Negara Gagal Sejahterakan Rakyat Secara Lahir Dan Batin!



‎‎"Kalau ingin mengganti pak Prabowo sebagai Presiden sudah ada mekanismenya, tapi kalau menyampaikan ujaran kebencian dan menghasut masyarakat agar melawan pemerintah sah, jelas sudah keluar dari mekanisme yang ada," tuturnya.

‎‎‎"Kalaupun terjadi pelanggaran berat oleh Presiden dan Wakil Presiden sesuai tertuang dalam pasal 7A UUD 1945, di pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, kita sudah jelas kok diatur cara mengganti Presiden dan Wakil Presiden seperti apa, tinggal tempuh saja jalurnya sesuai dengan konstitusi," kata Rangga lagi.

JAKARTA - Lembaga survei Poltracking Indonesia menemukan 74,1% masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dalam survei Poltracking, masyarakat puas dengan Prabowo-Gibran karena banyak menjalankan program populis dan pro rakyat.

Tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tecermin dari berbagai program prioritas yang terasa manfaatnya. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan subsidi upah sampai dengan layanan kesehatan gratis. Presiden Prabowo Klaim Program MBG 99,99% Berhasil

“Makan bergizi gratis merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang paling dirasakan manfaatnya, diikuti bantuan subsidi upah dan layanan kesehatan gratis,” kata Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi dalam paparannya bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah & Program Prioritas Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Senin (13/4/2026).

Di survei yang sama, tidak sedikit program prioritas di pemerintahan Prabowo-Gibran tepat sasaran. Mulai dari Makan Bergizi Gratis dengan 32,1%, Kartu Indonesia Pintar 10,4% dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 9,1%.

Di samping itu, selain dukungan publik yang masih kuat dan program prioritas serta tepat sasaran, masyarakat juga puas dengan kinerja Prabowo sebagai presiden. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap mantan Menteri Pertahanan itu mencapai 74,9%. “Sebanyak 74,9% publik mengatakan puas terhadap kinerja Prabowo Subianto sebagai presiden,” tuturnya. Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Poltracking Indonesia: 78,1% Masyarakat Puas

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada 2-8 Maret 2026. Jumlah sampel 1.220 responden dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Saiful Mujani resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait dugaan penghasutan buntut pernyataannya tentang seruan penggulingan pemerintahan Indonesia.

"Benar, dilaporkan pada Rabu 8 April 2026 sekira pukul 21.30 WIB. Terkait Pasal 246 UU 1/2023," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Kamis (9/4/2026).

Menurut Budi, laporan terhadap Saiful Mujani itu telah teregister secara resmi di Polda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut, Saiful Mujani disangkakan melanggar Pasal 246 KUHP yang mengatur tentang dugaan penghasutan untuk melawan penguasa umum, dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara.

Lihat video: Bakal Dilaporkan ke Polisi, Saiful Mujani: Yang Ideal, Opini Dibalas Opini

Namun, laporan tersebut masih dalam proses penelitian lebih lanjut di tahap penyelidikan. Adapun orang yang melaporkan kasus dugaan penghasutan yang diduga dilakukan Saiful Mujani itu diketahui berasal dari unsur masyarakat. "Pelapornya Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur," katanya.

JAKARTA - Langkah pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah krisis geopolitik di Timur Tengah diapresiasi. Kebijakan tersebut merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat.

Apresiasi itu disampaikan Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Ryano Panjaitan saat melakukan silaturahmi jajaran DPP KNPI dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Ryano menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia merupakan kebijakan yang berani dan berpihak kepada rakyat.

“Di tengah goncangan geopolitik global dan krisis minyak dunia, pemerintah memilih untuk tetap menjaga harga BBM. Ini adalah kebijakan yang sangat pro-rakyat,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Menurut Ryano, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi akibat krisis global.

Ryano menyebut pemerintah tidak menginginkan masyarakat terbebani oleh kenaikan harga energi yang berpotensi menekan daya beli.

Ryano membandingkan kebijakan Indonesia dengan sejumlah negara lain di kawasan yang telah lebih dulu menaikkan harga BBM sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak dunia.

“Indonesia justru tetap mampu menjaga stabilitas harga BBM hingga saat ini, bahkan menjamin ketersediaan pasokan untuk beberapa bulan ke depan,” tuturnya.

Lihat video: Menko Airlangga Angkat Bicara Terkait Harga BBM Subsidi Tak Naik



Ryano juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai memiliki dampak positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Program seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa Merah Putih disebut sebagai upaya konkret pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Namun demikian, Ryano mengakui masih terdapat kekurangan dalam implementasi teknis di lapangan. Kekurangan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama, bukan alasan untuk mendiskreditkan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

“Kita bisa sama-sama membenahi dan melengkapi kekurangan yang ada agar ke depan tidak merugikan masyarakat,” kata dia.

Ryano juga mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah tidak berkembang menjadi sikap reaktif yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Menurut dia, menjaga persatuan dan optimisme menjadi kunci agar Indonesia mampu bertahan di tengah tekanan krisis global. “Saya yakin bangsa ini bisa menjadi bangsa yang survival di tengah krisis, selama kita tetap menjaga kesatuan,” ujarnya.

Pertemuan DPP KNPI dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) juga membahas peran strategis pemerintah dalam membangun ketahanan nasional yang melibatkan elemen kepemudaan. Selain itu, pertemuan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi KNPI menjelang Kongres Pemuda/KNPI mendatang.

"KNPI akan terus berupaya menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendorong pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat," ucapnya.

JAKARTA - Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik Indonesia (Asosiasi Presisi) angkat bicara terkait pernyataan Saiful Mujani dari SMRC yang menimbulkan polemik. Sebab, Saiful Mujani merupakan bagian dari pengurus Asosiasi Persepi.

Ketua Umum Asosiasi Presisi Mohammad Anas RA mengatakan, sebagai organisasi yang menaungi lembaga riset persepsi publik di Indonesia, pihaknya memandang perlu untuk menyampaikan beberapa hal yakni, komitmen terhadap konstitusi dan demokrasi. Menurut Mohammad, Asosiasi Presisi menegaskan seluruh aktivitas riset dan ekspresi publik yang dilakukan oleh anggota maupun tokoh dalam ekosistem riset harus senantiasa berlandaskan pada prinsip konstitusional dan nilai demokrasi.

”Kami menolak secara tegas setiap bentuk pernyataan yang dapat dimaknai sebagai ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah Presiden Prabowo Subianto—di luar mekanisme konstitusional yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya, Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, pimpinan lembaga riset politik memiliki posisi strategis sebagai pembentuk opini publik. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan harus mencerminkan kehati-hatian dalam berkomunikasi, kedewasaan dalam menyampaikan kritik, dan komitmen terhadap stabilitas sosial dan politik nasional. Karena narasi yang berpotensi multitafsir dan memicu kegaduhan publik merupakan bentuk kelalaian dalam menjaga tanggung jawab.

“Asosiasi Presisi mengingatkan kredibilitas lembaga survei dan riset sangat bergantung pada integritas, objektivitas, dan independensi. Segala bentuk pernyataan yang mengarah pada delegitimasi sistem demokrasi berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap industri riset secara keseluruhan,” katanya.

Lihat video: Mendikti Brian Ungkap Rencana Prabowo Tingkatkan Dana Riset: Naik hingga 1% dari PDB



Asosiasi Presisi, kata dia, mendukung sepenuhnya hak setiap warga negara, akademisi, maupun lembaga riset untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Namun demikian, kritik tersebut harus disampaikan secara beradab, berbasis argumentasi, dan tidak mengandung unsur hasutan, terlebih jika disampaikan di ruang publik yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik.

“Kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan menjadi ruang untuk mendorong emosi publik ke arah yang berpotensi merusak tatanan demokrasi,” katanya.

Dia menegaskan, Asosiasi Presisi berkomitmen terus menjaga integritas demokrasi, etika profesi, dan kualitas diskursus publik di Indonesia.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan konstitusi sebagai satu-satunya rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menempatkan tanggung jawab publik di atas kepentingan sesaat,” katanya.

JAKARTA - Pernyataan pengamat politik Saiful Mujani memicu polemik di masyarakat. Pernyataan tersebut dinilai tidak lagi sebatas kritik, melainkan mengarah pada upaya delegitimasi terhadap pemerintahan yang sah.

Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah Prabowo (Pasbata) David Febrian menyebut pernyataan sangat tegas terkait berkembangnya pola komunikasi yang dibangun telah melewati batas kewajaran kritik dan cenderung mendorong opini publik untuk meragukan legitimasi negara.

“Kalau kritik itu berbasis data dan solusi, itu sehat. Tapi kalau yang dibangun adalah narasi seolah pemerintah tidak bekerja, seolah rakyat diabaikan, itu bukan lagi kritik—itu provokasi yang berbahaya,” tegasnya, Selasa (7/4/2026).

David Febrian menyebut pendekatan tersebut sebagai cara-cara yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merusak tatanan demokrasi. “Ini cara pengecut. Ingin menjatuhkan kepercayaan publik tanpa berhadapan secara terbuka melalui mekanisme demokrasi,” ujarnya.

David Febrian mengungkap berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan pendidikan melalui sekolah rakyat, merupakan bukti konkret kerja negara yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam narasi publik.

“Program nyata ada, kerja nyata berjalan. Tapi itu sengaja tidak dibahas. Yang diangkat justru narasi negatif. Ini tidak objektif,” lanjutnya.

Lihat video: Prabowo Kembali dengan ‘Oleh-Oleh’ Investasi Rp575 Triliun |



David Febrian menilai serangan yang terus diarahkan kepada pemerintah, TNI, Polri, hingga Presiden menunjukkan pola yang tidak sporadis. “Kita melihat ada pola. Serangan ini masif, berulang, dan terarah. Publik tidak boleh lengah membaca situasi ini,” katanya.

Di tengah meningkatnya tensi global David Febrian ia mengingatkan bangsa Indonesia tidak boleh terpecah oleh narasi yang memperkeruh keadaan. “Negara ini rumah kita bersama. Jangan biarkan kepentingan tertentu memecah belah kita dari dalam,” tegasnya.

David Febrian juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dan tidak mudah terprovokasi oleh opini yang menyesatkan. “Kritik itu perlu, tapi harus bertanggung jawab. Jangan adu domba. Rakyat yang paling dirugikan,” ujarnya.

Dalam konteks demokrasi, ia menegaskan bahwa ruang kompetisi terbuka dan sah. “Kalau ingin berkuasa, tunggu momentum demokrasi di 2029 nanti. Buktikan kapasitas dan gagasan. Jangan merusak kepercayaan publik dengan cara-cara yang tidak bermartabat,ngebet banget pingin berkuasa” ucapnya.

JAKARTA - Pengajar Ilmu Pemerintahan Institut Darul Ulum Banyuanyar (IDB) Achmad Baidowi (Awiek) menilai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan hal yang positif bagi konsolidasi pemerintahan. Dia pun menilai pertemuan kedua tokoh negara itu bisa dilihat sebagai pengganti ketika Megawati tidak hadir dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan mantan Presiden dan Wakil Presiden dalam beberapa waktu lalu.

"Kehadiran Megawati tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa PDIP akan menjadi 'gangguan' terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran setelah sebelumnya muncul kritikan PDIP terhadap program MBG bahkan melarang kader PDIP ikut dalam program tersebut," ujar Awiek dalam keterangannya, Jumat (20/3/2026).

Terlepas dari itu, Mantan Wakil Ketua Baleg DPR ini menilai, pertemuan tersebut semakin memperkuat stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran ditengah isu konflik Timur Tengah dan keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP). Menurutnya, stabilitas pemerintahan akan memberikan keleluasaan bagi Presiden Prabowo untuk menyukseskan agenda pembangunan nasional.

"Lebih dari itu juga menegaskan bahwa hanya dengan persatuan maka pembangunan akan tercapai. Perbedaan sikap politik sudah selesai ketika pemilu, selebihnya setelah pemerintahan berjalan maka sekat-sekat politik itu harus dipupus," kata Awiek.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (19/3/2026) siang ini. Prabowo menegaskan pertemuan itu merupakan silaturahmi antarpemimpin bangsa.

Momen pertemuan itu dibagikan Presiden Prabowo lewat akun media sosial @prabowo. “Pada hari ke-29 bulan Ramadan menjelang Idulfitri 1447 H, saya menerima Presiden ke-5 RI, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka. Pertemuan ini melanjutkan silaturahmi antarpemimpin bangsa,” tulis Prabowo.

Tampak sejumlah turut hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Terlihat juga putra Prabowo yakni Didit Hediprasetyo juga turut mendampingi.

JAKARTA - Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mencatat capaian signifikan dalam pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Konektivitas nasional berhasil pulih 100 persen hingga akhir Februari 2026.

Hal itu menjadi fondasi penting bagi percepatan pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Capaian tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas PRR Tito Karnavian, berdasarkan dokumen laporan resmi Satgas PRR dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Tito berpendapat, pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan distribusi logistik dan aktivitas ekonomi kembali berjalan normal. Berdasarkan data per 24 Februari 2026, seluruh jalan dan jembatan nasional di wilayah terdampak telah berfungsi sepenuhnya.



“Selain jalan nasional, fungsionalitas jalan daerah juga menunjukkan capaian tinggi, yakni Sumatera Utara 99 persen, Aceh 93 persen, dan Sumatera Barat 91 persen. Dukungan teknis dari Polri turut memperkuat aksesibilitas melalui pembangunan 41 unit jembatan,” kata Tito.

Di sektor perlindungan sosial, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) telah mencapai 100 persen dengan total 10.748 penerima, masing-masing 4.884 di Aceh, 4.151 di Sumatera Utara, dan 1.713 di Sumatera Barat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi pemulihan.

Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat. Dari target 17.969 unit, saat ini telah terbangun 1.643 unit yang tersebar di tiga provinsi. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan agar masyarakat dapat segera menempati hunian yang aman dan layak.

Tito mengatakan pembangunan hunian dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan, baik dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun dukungan gotong royong dari sejumlah pihak. “Huntap ini dibangun melalui APBN oleh Kementerian PKP dalam bentuk kompleks perumahan,” ujarnya.

Tito menyampaikan upaya pemindahan warga dari tenda darurat ke hunian permanen juga menunjukkan progres nyata. Di Sumatera Barat, seluruh pengungsi telah keluar dari tenda (0 jiwa), sementara di Sumatera Utara jumlahnya menurun signifikan menjadi 850 jiwa.

Pemerintah terus mendorong percepatan agar target nol pengungsi di tenda dapat segera tercapai di seluruh wilayah terdampak. Dalam laporannya, Tito juga menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan stimulan rumah rusak dengan mengutamakan data yang telah tervalidasi.

Pemerintah melalui BNPB menetapkan bantuan sebesar Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp15 juta untuk rusak ringan. Komitmen kuat pemerintah pusat juga ditunjukkan melalui kebijakan fiskal yang berpihak pada daerah terdampak.

Presiden RI menyetujui agar Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak dipotong, serta dikembalikan setara dengan alokasi tahun 2025 pascaefisiensi. Kebijakan ini memastikan kapasitas fiskal daerah tetap terjaga dalam mendukung percepatan pemulihan.

Untuk menjamin akuntabilitas, Tito menegaskan pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. “Penyerahan uang bantuan agar diekspos dalam ceremony yang disaksikan oleh Forkopimda dan media,” tegasnya.

Di sisi lain, pemulihan ekonomi masyarakat menunjukkan tren positif. Aktivitas pasar rakyat telah kembali beroperasi 100 persen di Sumatra Utara dan Sumatera Barat. Pemerintah juga menyalurkan bantuan Rp72,75 miliar untuk pembelian sapi lokal dalam rangka mendukung tradisi Meugang menjelang Ramadan di Aceh, yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk masyarakat terdampak.

Tito menegaskan, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor. Sebanyak 90.109 personel gabungan dari TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta 10.090 relawan mahasiswa terlibat langsung dalam proses pemulihan di lapangan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Sugianto Kusuma. Hadir pula Gubernur Sumatra Utara Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy.

Pemerintah menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berorientasi pada pemulihan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak dapat bangkit, kembali produktif, dan menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelum bencana.

JAKARTA - Indekstat Research & Data Science merilis hasil Survei Nasional Peta Elektoral Januari 2026 yang memotret dinamika dukungan politik dan arah sistem kepartaian menjelang Pemilu 2029. Hasilnya, 79,2% masyarakat puas dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Survei nasional bertajuk “Peta Elektoral Januari 2026” dengan rentang pengumpulan data pada 11–25 Januari 2026 ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 38 provinsi secara proporsional dengan margin of error (MoE) sebesar 2,9%.

Populasi survei ini adalah Warga Negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang telah memiliki hak pilih.

Survei ini dirancang untuk memetakan persepsi publik berkaitan dengan dinamika sosial serta peta elektoral pada awal 2026.

Head Of Politik Indekstat Konsultan Indonesia Saiful Muhjab mengatakan dari hasil survei ini didapat bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh tingkat kepuasan publik yang cukup baik, mencapai 79,2%.

"Ditambah dengan nilai persepsi positif terhadap kinerja pemerintah pusat yang mencapai 85,8% serta tingginya optimisme masyarakat sebesar 82,6% yang meyakini Indonesia akan menuju arah yang lebih baik ke depan" jelas Saiful di Jakarta, Kamis (12/2/2025).

Saiful mengungkapkan dari hasil survei tersebut juga berdampak di level elektoral partai politik, di mana Partai Gerindra masih memimpin dengan elektabilitas secara tertutup sebesar 37,0%, disusul oleh PDIP 7,9%, Partai PKB 7,7%, Demokrat 6,9%, Golkar 5,8%, PKS 5,3% dan PAN 3,9%. Saiful mengungkap hal ini dilatarbelakangi oleh figur calon yang diusung.

"Menariknya, alasan utama masyarakat dalam memilih partai politik sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis 48,1% yakni ketertarikan pada figur calon yang diusung oleh partai tersebut 27,9%. Kekuatan partai-partai ini didukung oleh tingkat loyalitas pemilih yang stabil, di mana secara nasional terdapat 72,0% pemilih yang sudah mantap

dengan pilihannya" ungkapnya.

Saiful juga merinci secara spesifik, kelompok pemilih paling loyal (strong voters) ditemukan pada pendukung PKS 78,5%, PDI Perjuangan 77,4%, dan Golkar 74,1%, sementara Gerindra dan Nasdem menyusul dengan tingkat kemantapan masing-masing sebesar 72,3% dan 72,2%.

Sementara itu, menyinggung potensi bursa pencapresan ke depan Saiful memaparkan Prabowo Subianto masih mendominasi bursa calon Presiden 2029 mendatang dengan elektabilitas secara tertutup 48,9%, diikuti oleh Dedi Mulyadi 16,9% dan Anies Baswedan 10,1%.

"Mayoritas pemilih calon Presiden 2029 (49,7%) menyatakan faktor persona dan kepribadian calon adalah pertimbangan utama mereka," ucapnya.

Sejumlah tokoh nasional hadir dalam pemaparan hasil survei yaitu Pakar Politik UGM Mada Sukmajati, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus.

Bendahara Dewan Eksekutif Badan Pengawas dan Disiplin DPP Partai Gerindra Mohamad Hekal serta Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra.

Mada Sukmajati menyampaikan terdapat peningkatan elektabilitas Partai Gerindra, namun tidak ada perubahan yang sangat signifikan hingga menuju 2029. Menurutnya, diskusi ini relevan dikaitkan dengan Prolegnas Pemilu, terutama dalam membaca arah sistem kepartaian ke depan.

Mada juga mempertanyakan apakah tren politik 2029 akan menyerupai pola kemenangan Partai Demokrat pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mada menilai bagi partai-partai lain mengejar ketertinggalan Gerindra bukanlah hal yang mudah. Namun demikian, arah ke depan sangat bergantung pada keputusan internal Gerindra, apakah akan terus meningkatkan elektabilitas dengan konsekuensi penataan ulang koalisi, atau justru menahan laju di kisaran sekitar 30%.

Menurut Mada, kekuatan tersebut lebih bersumber pada figur Prabowo Subianto dibandingkan institusi partai, sehingga akan sangat tergantung pada sejauh mana kepuasan internal Gerindra.

Mada menekankan pentingnya pengelolaan kontestasi politik ke depan. Mada mengingatkan dominasi kekuatan politik yang terlalu besar tidak pantas jika tidak dimanajemen dengan baik. Ia juga menilai bahwa beberapa narasi politik di tingkat DPRD sebelumnya justru tidak menguntungkan bagi Partai Gerindra. Dalam situasi ini, Mada mempertanyakan apakah partai-partai lain akan menyerah melihat dominasi Gerindra, atau justru memandangnya sebagai peluang politik.

Mada menambahkan, dari perspektif koalisi pemerintahan saat ini, manfaat kekuasaan paling besar dirasakan oleh Partai Gerindra, termasuk dibandingkan dengan partai-partai di luar pemerintahan. Hal ini memunculkan kemungkinan adanya redefinisi peran partai penyeimbang atau reposisi politik, khususnya oleh PDI Perjuangan. Ia juga menilai bahwa partai-partai di luar koalisi belum mampu membuat program alternatif mereka diterima publik.

Mada menilai secara nyata sistem kepartaian Indonesia pada 2029 berpotensi mengarah pada sistem partai hegemonik. Terkait perilaku pemilih, Mada menjelaskan bahwa meskipun partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 tergolong tinggi, hasilnya tidak menunjukkan kejutan besar.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membaca karakter pemilih dalam rentang waktu beberapa tahun, khususnya pada generasi milenial dan Gen Z, termasuk menguji seberapa kuat party identification dan konsistensi pilihan mereka hingga 2029.

Dalam konteks kelembagaan, Mada menyampaikan bahwa temuan survei ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi II DPR dalam pembahasan revisi undang-undang pemilu. Menurutnya, dari sudut pandang Gerindra, revisi besar mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Namun, isu ambang batas parlemen tetap krusial. Jika ambang batas dipertahankan di angka 4%, maka banyak partai berpotensi tidak lolos ke parlemen, sehingga perlu dipertimbangkan kembali, termasuk implikasinya bagi penyelenggara pemilu.

Terkait pencalonan Presiden 2029, Mada menilai belum muncul figur calon presiden yang benar-benar kuat dan sepadan dari sisi kepemimpinan partai. Sebaliknya, kontestasi calon wakil presiden dinilai akan jauh lebih terbuka. Ia juga mengingatkan bahwa jika skema calon tunggal tidak diperbolehkan, terdapat potensi munculnya calon simbolik atau praktik politik transaksional. Meskipun elektabilitas Prabowo dinilai kuat, menurutnya tetap ada berbagai tantangan personal dan politik yang perlu diperhitungkan menjelang 2029.

Perwakilan Partai Gerindra Mohamad Hekal menanggapi dengan menjelaskan pada Pemilu 2024 fenomena quartile effect semakin melemah, karena paket-paket suara tidak lagi sepenuhnya bergantung pada figur caleg tertentu. Hampir seluruh wilayah telah terjangkau oleh mesin partai, sehingga ruang untuk mendapatkan quartile effect menjadi semakin kecil. Ia menyampaikan bahwa Gerindra sempat berasumsi target kemenangan hingga 53%, namun hasil akhirnya menempatkan partai di urutan ketiga. Menurutnya, hal tersebut tidak dimaknai sebagai keinginan untuk mendominasi seluruh ruang politik.

Hekal juga menegaskan hasil survei seperti ini penting sebagai bahan evaluasi internal, termasuk untuk mempertajam program-program partai di masyarakat, mengidentifikasi program unggulan yang berhasil maupun yang

kurang sukses. Ia menyoroti faktor ekonomi sebagai variabel penting, mengingat basis pemilih banyak berasal dari kelompok desil 1–8. Isu lapangan pekerjaan dinilai krusial, terutama karena sebagian pemilih dari kalangan buruh masih belum memiliki preferensi politik yang mantap.

Deddy Sitorus menyampaikan bahwa fenomena quartile effect juga tidak terlihat signifikan. Deddy mempertanyakan mengapa diskusi elektabilitas tidak dikaitkan secara lebih serius dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Menurutnya, tingkat kepuasan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas politik, khususnya bagi pihak incumbent. Ia menilai bahwa pendekatan survei kuantitatif saja tidak cukup, dan perlu dilengkapi dengan pendalaman kualitatif seperti FGD agar fenomena yang terjadi di publik dapat dijelaskan secara lebih komprehensif. Ia juga mempertanyakan dinamika pemilih kuat (strong voters) dan potensi manuver politik mereka.

Politisi Partai Demokrat Herzaky Mahendra menyampaikan meskipun saat ini Demokrat berada di posisi keempat, partai tidak menyerah dan akan terus mengaktifkan mesin partai. Ia menyebutkan bahwa konsolidasi telah berjalan sejak lebih dari satu tahun pascakampanye. Herzaki menyampaikan Demokrat berkomitmen untuk mengawal dan memaksimalkan keberhasilan program-program pemerintah, sekaligus mendorong kader-kadernya untuk bertanggung jawab secara politik.

"Peran media dan masyarakat dalam melakukan pengawasan juga dinilai sangat penting," ucapnya.

JAKARTA - Partai Golkar belum berbicara banyak ihwal dukungan kepada Prabowo Subianto untuk dicalonkan kembali pada kontestasi Pilpres 2029. Golkar memilih untuk fokus mendukung dan bantu menyukseskan Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar M. Sarmuji menyampaikan bahwa hal ini merupakan mandat dari forum musyawarah nasional (munas) yang lalu. “Kami ini di munas ditugaskan untuk menyukseskan, mendukung, mengamankan, dan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Untuk sukses, tentu kami harus bekerja keras,” kata Sarmuji, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa hal ini penting karena ada korelasi langsung antara kinerja pemerintah dengan dukungan politik di masa depan. Menurutnya, jika program-program pemerintah berhasil menyejahterakan rakyat, maka dukungan untuk periode kedua adalah sebuah keniscayaan.

"Kalau sukses, pasti Pak Prabowo akan dicintai oleh rakyat Indonesia. Dan kalau dicintai oleh rakyat Indonesia, maka tidak ada kemungkinan lain selain Pak Prabowo akan kita dukung menjadi calon presiden kembali," ujarnya.

Meski sinyal dukungan dua periode sudah terlihat, Sarmuji menekankan bahwa fokus Partai Golkar saat ini adalah bekerja nyata agar visi dan misi Presiden Prabowo tercapai. Golkar merasa bertanggung jawab penuh atas pencapaian target-target pemerintah agar kepercayaan rakyat tetap terjaga.

"Tahap ini kami memang berusaha keras agar Pak Prabowo dicintai oleh rakyat Indonesia dengan cara menyukseskan semua program-programnya. Pak Prabowo kuncinya, beliau sebagai Presiden harus sukses. Dan itu bagian tanggung jawab Golkar," ujarnya.