Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menggelar perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana pada sore ini, Kamis (5/2/2026).

Dalam reshuffle kali ini, Prabowo nantinya bakal melantik pengganti Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pengganti Thomas Djiwandono hari ini, Kamis (5/2/2026). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya sudah membahas rencana pengisian jabatan yang telah ditinggalkan Thomas Djiwandono.

Namun, keputusan nama yang menggantikan jabatan Wamenkeu belum juga diputuskan hingga Rabu (4/2/2025) malam.

"Kalau rencananya ada tetapi sampai tadi malam belum diputuskan, sehingga kalau misalnya ada kemungkinan hanya menambah atau mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Bapak Thomas Djiwandono," ujar Prasetyo di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sebelumnya, posisi Wamenkeu itu masih kosong sejak ditinggalkan Thomas yang resmi terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Selasa (27/1/2026).

Dalam catatan Bisnis, sempat tersiar kabar sosok pengganti Thomas di Wamenkeu tak lain Juda Agung. Dia merupakan mantan Deputi BI yang mengundurkan diri sebelum Thomas dipilih melalui proses fit and proper test oleh DPR RI. Bahkan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tidak menampik rumor yang beredar tersebut.

Meski enggan mendahului keputusan Presiden Prabowo Subianto, dia mengonfirmasi bahwa Juda Agung merupakan kandidat terkuat untuk mendampinginya di Kementerian Keuangan.

"Kelihatannya sih salah satu calon yang kuat ya. Saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya dia calon yang kuat," ungkap Purbaya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Prabowo Lantik Adies Kadir jadi Hakim MK

Selain posisi Wamenkeu, Presiden Prabowo Subianto bakal melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada reshuffle kabinet kali ini.

"Nanti sore akan ada agenda untuk Hakim MK yang merupakan perwakilan dari DPR, yang kemarin sudah diputuskan di apa namanya? sidang paripurna," ujar Prasetyo.

Dia menambahkan eks Wakil Ketua DPR RI itu nantinya bakal mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk hari ini mengucapkan sumpah di hadapan Bapak Presiden," pungkasnya.

Sekadar informasi, Adies Kadir terpilih sebagai calon hakim MK setelah disetujui oleh setiap fraksi di Komisi III pada Senin (26/1/2026). Dia telah menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026.

Dia menjelaskan bahwa saat ini perlu adanya penguatan di MK untuk menjaga marwah dengan mengembalikan pelaksanaan tugas dan fungsi MK.

"Komisi III DPR RI menilai sangat penting adanya sosok hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif serta rekam jejak yang cemerlang dalam dunia hukum sehingga menjadi sosok penting dalam mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi," ujar Habiburokhman.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia turut mengomentari terkait kabar adanya perombakan atau reshuffle di Kabinet Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, urusan reshuffle diserahkan semua ke Presiden. Sebab, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

"Menteri-menteri kan pembantu Presiden, jangan membuat gerakan tambahan. Semua kita serahkan kepada Presiden," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2026).

Dia pun menanggapi soal kabar nama-nama menteri dari Partai Golkar yang akan terkena reshuffle. Partai Golkar sendiri tercatat sebagai partai dengan jumlah menteri terbanyak di Kabinet Merah Putih, yakni delapan orang.

"Apapun itu, yang namanya menteri itu pembantu Presiden. Dan yang punya kewenangan prerogatif adalah Bapak Presiden. Semua keputusan kita serahkan kepada Bapak Presiden," kata Bahlil.

Sebagaimana diketahui, kabar menyeruak terkait reshuffle Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan terdapat pertimbangan reshuffle seiring jabatan Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono telah disetujui menjadi deputi gubernur Bank Indonesia (BI).

"Akan tetapi belum [dibahas], kan belum selesai proses menjadi deputi gubernur BI. Harus tunggu dulu," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2026).

Setelah proses Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI selesai, Presiden kemudian akan melakukan kajian dan meminta pendapat serta pengisian kembali posisi Wakil Menteri Keuangan yang baru.

Namun, dia pun menjelaskan belum tentu reshuffle terjadi pada posisi lain di Kabinet Presiden Prabowo.

Bisnis.com, BANDUNG — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menindak tegas korupsi dan menyatakan tidak keberatan bila dikritik selama dukungan rakyat tetap ada.

Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka, Pengukuhan Mahasiswa Baru dan Wisuda Sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Sabtu (18/10/2025).

Prabowo bercerita tentang dinamika kerja pemerintahan, termasuk soal permintaan anggaran dari bawahannya. Dia mengatakan kerap memberi alokasi anggaran lebih untuk mempercepat program, tetapi tidak ragu melakukan sanksi bila ada pejabat yang berulang kali melanggar.

“Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, ‘Pak, saya butuh 5 triliun.’ Saya kasih 10,” ujar Prabowo, disambut tawa hadirin.

Namun, Kepala negara menegaskan ada batas toleransi terhadap perilaku buruk. Jika ada pejabat yang berulang kali melanggar atau ‘nakal’, langkah peringatan hingga perombakan kabinet akan ditempuh demi kepentingan negara dan rakyat.

“Kalau ada satu dua nakal, saya peringati. Satu kali peringatan, masih nakal; dua kali, masih nggak mau dengar; tiga kali, apa boleh buat, reshuffle, harus diganti demi negara, bangsa, dan rakyat,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan pula prioritasnya jelas keselamatan dan kesejahteraan rakyat lebih penting daripada popularitas pribadi.

Presiden Ke-8 RI itu pun juga memberi peringatan keras kepada pelaku korupsi dan para pemangku kepentingan yang mencoba menghalangi upaya penegakan hukum.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyatakan tidak gentar menghadapi para koruptor, pencuri, dan penipu sekalipun mereka memiliki kekuatan finansial untuk memobilisasi dukungan.

“Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak papa. Mereka bisa bayar demo, saya nggak urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya. Saya tidak ragu-ragu. Saya akan hadapi koruptor-koruptor maling ini,” tandas Prabowo.