Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki bulan ke-empat 2026, muncul isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran.

Kabar reshuffle ini muncul setelah reshuffle kabinet terakhir Prabowo yang dilakukan pada 17 September 2025 lalu.

Seperti diketahui, sepanjang 2025, Prabowo melakukan reshuffle sebanyak tiga kali.

Kabar reshuffle itu hingga sore ini belum terbuktikan, karena hingga siang tadi, kompleks Istana Presiden pun masih sepi.

Isu reshfulle kabinet di pemerintahan Prabowo beberapa kali mencuat, namun hingga saat ini belum ada yang dilakukan sepanjang 2026.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa isu reshuffle merupakan hak prerogatif dari Kepala negara sehingga setiap pihak baiknya menunggu keputusan tersebut memang dilakukan oleh Presiden.

“Tunggu aja,” ujarnya usai mendampingi siswa sekolah dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan, Jakarta belum lama ini.

Ketika kembali didalami apakah reshuffle akan terjadi dalam waktu dekat, Teddy tetap memilih irit bicara.

“Nanti bapak presiden yang ceritakan,” katanya.

Setali tiga uang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat.

Namun, dia menekankan bahwa evaluasi kinerja kabinet tetap berjalan intensif.

“Kalau ditanya apakah ada evaluasi, tentu. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu evaluasi itu terjadi,” katanya.

Prasetyo juga menegaskan bahwa evaluasi tidak identik dengan pergantian menteri.

“Evaluasi itu dalam konteks apakah kami sebagai pembantu Presiden sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi bukan berarti setiap evaluasi berujung pada reshuffle,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Aznar, mengatakan evaluasi kabinet selalu dilakukan, namun sampai saat ini belum ada kabar reshuffle.

"Pada saat rapat kabinet juga, bahkan Presiden Prabowo selalu menyampaikan jika kebijakan tidak sesuai dengan afirmasi kebijakan rakyat, tidak sesuai dengan keputusan presiden bahkan bisa merugikan kepentingan rakyat, silakan mundur saja. itu berulang kali disampaikan," ujar Dahnil dikutip dari podcast youtube Gerak Cerita Politik (Gercep).

Menurutnya, selama ini Presiden Prabowo ingin semua kebijakan mengafirmasi kepentingan rakyat.

"Evaluasi itu pasti, reshuffle belum tahu karena itu keputusan Presiden. Kalau di Gerindra terkait isu reshuffle, kita ingin yang terbaik, kalau posisi saya semuanya itu ikut keputusan presiden sebagai anak buah presiden," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansyah, menilai persoalan kabinet tidak semata pada reshuffle, tetapi pada kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

“Sebenernya karena banyak menteri saya rasa tidak sejalan dengan presiden. Memilih pembantu di kabinet itu kan ada dua poin biasanya, yaitu loyal dan kompeten, tak bisa salah satu harus kedua faktor ini terpenuhi,” ucapnya kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Dia menekankan apabila pembantu di kabinet sekadar loyal tetapi tak kompeten maka khawatir ke depan akan ada banyak program yang tak berjalan sehingga ada masalah atau tekanan publik menghindar dan memberikan beban ke presiden.

Dia pun menyoroti fenomena “lempar tanggung jawab” dalam pemerintahan bisa terjadi jika kedua faktor itu tidak terjadi. Menurut Trubus, persoalan ini berdampak langsung pada sektor-sektor strategis.

“Kalau enak paling depan, kalau ada momen yang tidak sesuai menteri akan menghindar dan presiden yang jadi namanya jelek. Kan itu tidak bagus. Contoh, dari Industri saja pak AGK dari jaman peninggalan menteri presiden sebelumnya harusnya diganti karena sudah tak optimal,” tuturnya

Dia pun menegaskan pentingnya keseimbangan antara loyalitas dan kompetensi. Bahkan, menurutnya harus ada langkah berani untuk berbenah dari menteri-menteri yang berasal dari pemerintahan sebelumnya sehingga kapal rezim dapat berlayar dengan kecepatan penuh untuk sisa periode.

“Harus kembali ke yang punya loyal dan kompetensi. Jadi tak lagi karena partai dan titipan lagi. Kalau perlu Istana harus ada tim yang memberikan kartu merah apabila ada pemerintah ada kendala tetapi kekurangannya di sini,” tandasnya.

JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle kabinet yang dikabarkan bakal dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron. Dia menyerahkan sepenuhnya urusan reshuffle kabinet kepada Presiden Prabowo.

Baginya, perombakan kabinet merupakan otoritas kepala negara. "Kalau masalah reshuffle kita serahkan kepada Presiden ya, karena bagaimanapun seluruhnya itu adalah otoritas dan hak prerogatifnya Presiden," ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Dia menegaskan, keputusan mencopot, menunjuk para menteri merupakan urusan Presiden. Untuk itu, ia menyerahkan sepenuhnya masalah reshuffle ke Presiden.

"Sehingga kita serahkan saja supaya juga Beliau bisa bekerja dengan nyaman dan mampu untuk bisa melewati berbagai tantangan dalam pembangunan ini," tutur Herman.

"Dan pada akhirnya ke depan Pak Presiden bisa sukses memimpin negeri ini dan kesuksesannya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya angkat bicara terkait isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang dikabarkan akan dilakukan pada April 2026 ini. Dia meminta awak media menunggu kepastian tersebut.

“Tunggu aja,” ucap Teddy di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ketika ditegaskan apakah reshuffle tersebut akan dilakukan bulan ini, Teddy menyebut Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan penjelasan. “Nanti Bapak Presiden yang ceritakan,” ujar dia.

JAKARTA - Lembaga survei Poltracking Indonesia menemukan 74,1% masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dalam survei Poltracking, masyarakat puas dengan Prabowo-Gibran karena banyak menjalankan program populis dan pro rakyat.

Tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tecermin dari berbagai program prioritas yang terasa manfaatnya. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan subsidi upah sampai dengan layanan kesehatan gratis. Presiden Prabowo Klaim Program MBG 99,99% Berhasil

“Makan bergizi gratis merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang paling dirasakan manfaatnya, diikuti bantuan subsidi upah dan layanan kesehatan gratis,” kata Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi dalam paparannya bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah & Program Prioritas Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Senin (13/4/2026).

Di survei yang sama, tidak sedikit program prioritas di pemerintahan Prabowo-Gibran tepat sasaran. Mulai dari Makan Bergizi Gratis dengan 32,1%, Kartu Indonesia Pintar 10,4% dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 9,1%.

Di samping itu, selain dukungan publik yang masih kuat dan program prioritas serta tepat sasaran, masyarakat juga puas dengan kinerja Prabowo sebagai presiden. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap mantan Menteri Pertahanan itu mencapai 74,9%. “Sebanyak 74,9% publik mengatakan puas terhadap kinerja Prabowo Subianto sebagai presiden,” tuturnya. Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Poltracking Indonesia: 78,1% Masyarakat Puas

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada 2-8 Maret 2026. Jumlah sampel 1.220 responden dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama merespons pernyataan akademisi Ubedillah Badrun yang menyebut pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bangsa. Pernyataan tersebut sarat opini politis yang dibungkus seolah-olah sebagai pandangan akademik.

“Jangan bungkus opini politis dengan jubah akademisi. Publik bisa membedakan mana kritik berbasis kajian, mana yang sekadar retorika,” ujar Haris Pertama, Minggu (12/4/2026).

Menurutnya, pernyataan yang menyebut pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran sebagai “beban bangsa” merupakan generalisasi berlebihan yang tidak mencerminkan kedalaman analisis ilmiah.

"Kritik sah saja, tapi substansi kritik Ubed ini justru berpotensi menyesatkan opini publik karena tidak disertai data dan kerangka analisis yang utuh," jelasnya.

Haris juga menyoroti narasi ajakan pemakzulan yang dilontarkan. Ia menilai wacana tersebut tidak boleh disederhanakan menjadi konsumsi publik tanpa dasar konstitusional yang kuat.

“Pemakzulan itu mekanisme serius dalam sistem ketatanegaraan. Tidak bisa didorong oleh opini sepihak atau framing yang emosional saja. Harus ada landasan hukum dan bukti yang jelas, konsekuensi pernyataan ini sangat serius karena Ubed sebagai akademisi seakan-akan berbasis kajian akademis,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar kritik tidak berkembang menjadi provokasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

"Terlebih, dengan mengaitkan potensi gerakan sosial secara berlebihan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, dan tentunya juga hal itu dinilai berisiko memicu kegaduhan di tengah masyarakat", ujarnya.

Haris menekankan bahwa peran akademisi seharusnya menjadi penjernih di tengah dinamika politik, bukan justru memperkeruh dengan narasi yang tidak konstruktif.

“Akademisi itu rujukan moral dan intelektual publik. Kalau yang disampaikan lebih banyak opini politis daripada analisis ilmiah, maka yang terjadi adalah bias, bukan pencerahan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menilai pemerintahan saat ini tengah berupaya menjalankan agenda pembangunan dan menjaga stabilitas di tengah tantangan global yang kompleks.

"Oleh karena itu, kritik yang disampaikan diharapkan bersifat solutif dan memperkuat, bukan sekadar menjatuhkan. Mari kita bersatu padu bangun negeri ini, mungkin para pendiri bangsa menangis jika mereka melihat kondisi para akademisinya jika pada seperti Ubed", tegasnya.

Haris mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya kalangan akademisi, untuk tetap menjaga marwah intelektual dan berkontribusi secara konstruktif dalam ruang publik.

“Bangsa ini butuh gagasan yang mencerahkan, bukan narasi yang memperkeruh. Kritik silakan, tapi jangan kehilangan integritas,” pungkasnya.

JAKARTA - Para pejabat tinggi negara mulai berdatangan ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026), menjelang agenda taklimat yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pukul 14.00 WIB. Dari pantauan SindoNews, tampak Menteri Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamhari Chaniago, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti telah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.

Kemudian, juga tampak Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, hingga Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad tiba untuk menghadiri agenda ini.

Selain itu, juga para jajaran eselon I baik Direktur Jenderal (Dirjen), Deputi, hingga Direktur Utama (Dirut) BUMN yang juga telah menunggu giliran untuk memasuki Kompleks Istana Kepresidenan.

“Ya, seperti yang sudah teman-teman dan publik tahu, kan hari ini akan ada acara di Istana sekitar siang nanti jam 14.00 WIB. Bapak Presiden mengumpulkan seluruh kementerian, lembaga, tidak hanya menteri, wakil menteri, kepala lembaga, wakil kepala lembaga, atau kepala badan dan wakil kepala badan, tapi juga seluruh eselon satunya,” kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Angga Raka Prabowo di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Bapak Presiden merasa penting untuk menyampaikan juga secara langsung kepada seluruh eselon satu karena kita semua ini kan kesatuan. Di sebuah kementerian ada menteri, didukung oleh para eselon satu dan jajaran di bawahnya,” tambahnya.

Angga Raka juga mengatakan bahwa taklimat Presiden Prabowo juga akan mencakup pembaruan (update) situasi terkini, termasuk persoalan geopolitik global yang dinilai perlu dipahami oleh seluruh jajaran pemerintahan. “Ya, Presiden pastinya akan menyampaikan taklimat hal-hal strategis ya, tentang kebijakan pemerintah, penyelenggaraan negara, update situasi terkini,” ujar Angga Raka.

“Ya pastinya hal-hal yang strategis akan disampaikan Bapak Presiden. Ya, jadi nanti kita tunggu setelah acara ya,” pungkasnya.

JAKARTA - Partai Golkar belum berbicara banyak ihwal dukungan kepada Prabowo Subianto untuk dicalonkan kembali pada kontestasi Pilpres 2029. Golkar memilih untuk fokus mendukung dan bantu menyukseskan Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar M. Sarmuji menyampaikan bahwa hal ini merupakan mandat dari forum musyawarah nasional (munas) yang lalu. “Kami ini di munas ditugaskan untuk menyukseskan, mendukung, mengamankan, dan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Untuk sukses, tentu kami harus bekerja keras,” kata Sarmuji, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa hal ini penting karena ada korelasi langsung antara kinerja pemerintah dengan dukungan politik di masa depan. Menurutnya, jika program-program pemerintah berhasil menyejahterakan rakyat, maka dukungan untuk periode kedua adalah sebuah keniscayaan.

"Kalau sukses, pasti Pak Prabowo akan dicintai oleh rakyat Indonesia. Dan kalau dicintai oleh rakyat Indonesia, maka tidak ada kemungkinan lain selain Pak Prabowo akan kita dukung menjadi calon presiden kembali," ujarnya.

Meski sinyal dukungan dua periode sudah terlihat, Sarmuji menekankan bahwa fokus Partai Golkar saat ini adalah bekerja nyata agar visi dan misi Presiden Prabowo tercapai. Golkar merasa bertanggung jawab penuh atas pencapaian target-target pemerintah agar kepercayaan rakyat tetap terjaga.

"Tahap ini kami memang berusaha keras agar Pak Prabowo dicintai oleh rakyat Indonesia dengan cara menyukseskan semua program-programnya. Pak Prabowo kuncinya, beliau sebagai Presiden harus sukses. Dan itu bagian tanggung jawab Golkar," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menggelar perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana pada sore ini, Kamis (5/2/2026).

Dalam reshuffle kali ini, Prabowo nantinya bakal melantik pengganti Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pengganti Thomas Djiwandono hari ini, Kamis (5/2/2026). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya sudah membahas rencana pengisian jabatan yang telah ditinggalkan Thomas Djiwandono.

Namun, keputusan nama yang menggantikan jabatan Wamenkeu belum juga diputuskan hingga Rabu (4/2/2025) malam.

"Kalau rencananya ada tetapi sampai tadi malam belum diputuskan, sehingga kalau misalnya ada kemungkinan hanya menambah atau mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Bapak Thomas Djiwandono," ujar Prasetyo di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sebelumnya, posisi Wamenkeu itu masih kosong sejak ditinggalkan Thomas yang resmi terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Selasa (27/1/2026).

Dalam catatan Bisnis, sempat tersiar kabar sosok pengganti Thomas di Wamenkeu tak lain Juda Agung. Dia merupakan mantan Deputi BI yang mengundurkan diri sebelum Thomas dipilih melalui proses fit and proper test oleh DPR RI. Bahkan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tidak menampik rumor yang beredar tersebut.

Meski enggan mendahului keputusan Presiden Prabowo Subianto, dia mengonfirmasi bahwa Juda Agung merupakan kandidat terkuat untuk mendampinginya di Kementerian Keuangan.

"Kelihatannya sih salah satu calon yang kuat ya. Saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya dia calon yang kuat," ungkap Purbaya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Prabowo Lantik Adies Kadir jadi Hakim MK

Selain posisi Wamenkeu, Presiden Prabowo Subianto bakal melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada reshuffle kabinet kali ini.

"Nanti sore akan ada agenda untuk Hakim MK yang merupakan perwakilan dari DPR, yang kemarin sudah diputuskan di apa namanya? sidang paripurna," ujar Prasetyo.

Dia menambahkan eks Wakil Ketua DPR RI itu nantinya bakal mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk hari ini mengucapkan sumpah di hadapan Bapak Presiden," pungkasnya.

Sekadar informasi, Adies Kadir terpilih sebagai calon hakim MK setelah disetujui oleh setiap fraksi di Komisi III pada Senin (26/1/2026). Dia telah menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026.

Dia menjelaskan bahwa saat ini perlu adanya penguatan di MK untuk menjaga marwah dengan mengembalikan pelaksanaan tugas dan fungsi MK.

"Komisi III DPR RI menilai sangat penting adanya sosok hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif serta rekam jejak yang cemerlang dalam dunia hukum sehingga menjadi sosok penting dalam mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi," ujar Habiburokhman.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai bicara soal kabar yang menyebut akan adanya perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Menurutnya, kabar itu gorengan semata.

"Saya nggak tahu. Emang ada itu? Cuma media aja yang naikin," kata Pigai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Dia mengutip pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa tidak ada rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan di kabinetnya. Menurut Pigai, pernyataan itu seharusnya menjadi pijakan.

"Kan Mensesneg udah bilang tidak ada. Kalau Mensesneg bilang tidak ada itu tidak mungkin akan ada. Mensesneg lho, Mensesneg mengatakan tidak ada, berarti tidak mungkin akan ada karena ini menyangkut integritas atas pernyataan," ujarnya.

Dia pun meminta semua pihak, termasuk awak media, untuk tak lagi memainkan isu terkait perombakan kabinet. "Wartawan jangan goreng-goreng lagi. Itu kan sama aja dengan tidak menghormati apa pernyataan dari pemimpin negara. Kalau pemimpin negara keluarkan pernyataan itu harus hormati juga dong. Tapi, I love you para wartawan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia turut mengomentari terkait kabar adanya perombakan atau reshuffle di Kabinet Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, urusan reshuffle diserahkan semua ke Presiden. Sebab, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

"Menteri-menteri kan pembantu Presiden, jangan membuat gerakan tambahan. Semua kita serahkan kepada Presiden," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2026).

Dia pun menanggapi soal kabar nama-nama menteri dari Partai Golkar yang akan terkena reshuffle. Partai Golkar sendiri tercatat sebagai partai dengan jumlah menteri terbanyak di Kabinet Merah Putih, yakni delapan orang.

"Apapun itu, yang namanya menteri itu pembantu Presiden. Dan yang punya kewenangan prerogatif adalah Bapak Presiden. Semua keputusan kita serahkan kepada Bapak Presiden," kata Bahlil.

Sebagaimana diketahui, kabar menyeruak terkait reshuffle Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan terdapat pertimbangan reshuffle seiring jabatan Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono telah disetujui menjadi deputi gubernur Bank Indonesia (BI).

"Akan tetapi belum [dibahas], kan belum selesai proses menjadi deputi gubernur BI. Harus tunggu dulu," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2026).

Setelah proses Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI selesai, Presiden kemudian akan melakukan kajian dan meminta pendapat serta pengisian kembali posisi Wakil Menteri Keuangan yang baru.

Namun, dia pun menjelaskan belum tentu reshuffle terjadi pada posisi lain di Kabinet Presiden Prabowo.

JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

Isu tersebut mencuat setelah Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono ditetapkan DPR sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Kursi Wamenkeu yang ditinggalkan Thomas diisukan akan diisi oleh mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung.

Beberapa nama yang diisukan masuk daftar reshuffle kali ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji merespons soal kabar yang beredar tentang adanya rencana perombakan atau reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (28/1/2026).

"Maaf kami belum dengar kabar resmi tentang reshuffle," kata Sarmuji saat dikonfirmasi SindoNews.

Dalam kabar tersebut, Prabowo dikabarkan akan melakukan perombakan di sejumlah pos Kementerian. Beberapa pos kementerian yang turut dirombak merupakan pos yang diisi oleh menteri dari kader partai Golkar.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR ini juga menegaskan bahwa belum ada pembahasan di internal mengenai reshuffle kabinet tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

"Prinsipnya itu kan kewenangan Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, ada momen menarik yang terjadi dalam rapat kerja (Raker) Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Senin (26/1/2026). Ketua Komisi I DPR Utut Adianto sempat menyebut salah seorang pimpinan Komisi I DPR sebentar lagi akan menduduki jabatan di eksekutif.

Momen itu terjadi ketika Utut membuka rapat. "Mohon izin di depan ada Pak Menhan, Panglima dan Kepala BIN yang hadir, itu menjadi daya tarik luar biasa. Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di eksekutif," kata Utut saat membuka rapat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen.

Berdasarkan pantauan dari dalam ruang rapat, terlihat seluruh pimpinan Komisi I DPR hadir. Sementara, merujuk pernyataan Utut, yang berada di sebelah kanan-nya, adalah Budisatrio Djiwandono.

Soal ucapan Utut ini selaras dengan isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sementara itu, di tengah isu reshuffle kabinet, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Rabu (28/1/2026). Berdasarkan informasi yang beredar, pelantikan diagendakan pukul 15.00 WIB.

Semula, agenda pelantikan dijadwalkan pukul 14.00 WIB. Namun, mundur satu jam menjadi pukul 15.00 WIB.

Diketahui, Calon Dewan Energi Nasional periode 2026-2030 sebelumnya telah disetuju DPR pada rapat paripurna, Selasa (25/11/2025). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Mulanya, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya melaporkan hasil fit and proper test terhadap calon anggota DEN dari pemangku kepentingan. Ada 16 calon nama yang diajukan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

"Komisi XII DPR RI melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test terhadap calon anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan periode 2026-2030 pada tanggal 20 November 2025," katanya.

Uji kelayakan tersebut dilakukan secara terbuka. Hasilnya, 8 nama disepakati menjadi anggota DEN dari pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi XII DPR RI pada Kamis tanggal 20 November 2025 melalui mekanisme musyawarah mufakat disepakati penetapan 8 anggota calon anggota Dewan Energi Nasional atau DEN dari pemangku kepentingan periode 2026-2030," kata Bambang.

Kemudian, Dasco menanyakan persetujuan para anggota dewan yang hadir terhadap kedelapan calon anggota DEN tersebut dapat disetujui.

“Apakah laporan Komisi XII atas uji kekayakan fit and proper test anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan dapat disetujui?" tanya Dasco, yang disetujui seluruh anggota.

Berikut daftar calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari pemangku kepentingan:

1. Johni Jonatan Numberi

2. Mohamad Fadhil Hasan

3. Satya Widya Yudha

4. Sripeni Inten Cahyani

5. Unggul Priyanto

6. Saleh Abdurrahman

7. Muhammad Kholid Syeirazi

8. Surono.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (25/1/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan Kepala Negara setelah kembali ke Tanah Air usai merampungkan rangkaian lawatan luar negeri.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara langsung mengecek perkembangan sejumlah program strategis nasional dari para pejabat terkait.

“Setibanya dari lawatan luar negeri, Presiden Prabowo ingin mengecek perkembangan beberapa program strategis dari pejabat terkait,” tulis Teddy melalui keterangab tertulis, Senin (26/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Ke-8 RI menerima laporan dan perkembangan terkini dari berbagai sektor strategis.

Di antaranya, perkembangan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta kondisi sektor energi minyak dan gas yang dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Teddy melanjutkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu juga menerima pemaparan terkait kerja sama pendidikan perguruan tinggi, bidang teknik, serta minerba dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Prabowo juga mendapatkan perkembangan sektor perbankan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Di bidang pertahanan dan keamanan, kata Teddy, Prabowo mendapatkan laporan langsung dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Sementara itu, terkait penertiban kawasan hutan nasional, Presiden menerima laporan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam tersebut dihadiri oleh Menko Pangan, Menteri ESDM, Mensesneg, Menteri Diktisaintek, Menteri Keuangan, Panglima dan Wakil Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BIN serta Sekretaris Kabinet," tandas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu rencana perombakan atau reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Menanggapi pertanyaan terkait kabar presiden akan segera melakukan reshuffle, Prasetyo menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan maupun rencana terkait perombakan susunan kabinet.

Prasetyo menepis spekulasi yang berkembang mengenai evaluasi kabinet dalam waktu dekat. Pemerintah, kata dia, masih fokus pada pelaksanaan agenda dan program kerja yang telah ditetapkan.

“Reshuffle? Reshuffle apa? Belum, belum ada,” ujarnya singkat.

Presiden Prabowo diketahui telah melakukan reshuffle kabinet hingga 3 kali hanya dalam kurun waktu setahun kepemimpinannya. Dalam catatan Bisnis.com, total pejabat pemerintah yang sudah dirombak mencapai 17 pejabat.

Prabowo melakukan reshuffle pertama pada 19 Februari 2025. Saat itu, dia mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Soemantri Brojonegoro dengan Brian Yuliarto untuk meningkatkan kualitas di sektor pendidikan.

Reshuffle kabinet kedua dilakukan pada 8 September 2025. Perombakan ini menggeser posisi Menteri Keuangan dan diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, Prabowo juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan bagi umat Islam yang ingin menjalankan ibadah ke Mekkah, Arab Saudi.

Saat reshuffle jilid tiga, Prabowo kemudian mengangkat 11 pejabat termasuk Menteri hingga kepala lembaga. Mereka dilantik di Istana Negara pada Rabu (19/7/2025).