Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pelemahan nilai tukar rupiah sampai ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) bakal berdampak ke pembayaran bunga utang pemerintah berdenominasi valuta asing (valas).

Namun, Purbaya mengeklaim bahwa level nilai tukar rupiah saat ini masih dalam kisaran perhitungan pemerintah.

"Kuponnya sih constant. Cuma pada waktu rupiah melemah, ya meningkat dalam rupiah pembayarannya. Cuma kan ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya," jelasnya kepada wartawan usai Sidang Paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (4/6/2026).

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp16.500 per dolar AS. Purbaya menyebut sudah melakukan simulasi penghitungan dampak perang terhadap pelemahan nilai tukar sampai dengan kenaikan harga minyak.

Meski demikian, Purbaya enggan menjelaskan lebih lanjut seperti apa simulasi yang sudah dilakukan pemerintah. Dia hanya mengeklaim bahwa fundamental rupiah masih di bawah level Rp18.000 per dolar AS seperti saat ini.

"Basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang. Lebih kuat dari yang sekarang," ujarnya.

Berdasarkan keterangan terpisah, Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah yang kini sudah tembus Rp18.000 per dolar AS masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik serta kebutuhan dolar yang tinggi di domestik.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali tereskalasi dan menghambat prospek damai mendorong harga minyak tetap tinggi dan meningkatkan risiko inflasi global.

Alhasil, arus dana keluar dari negara-negara emerging markets seperti Indonesia. Selain itu, kebutuhan domestik masih cukup besar sesuai dengan pola repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri (ULN).

"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya," jelasnya melalui keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).

Selain itu, BI menyatakan bakal memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran modal masuk ke instrumen aset domestik.

Intervensi yang berkesinambungan, lanjut Destry, akan terus dilakukan secara konsisten melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder.

Bank sentral juga menjanjikan bakal berkoordinasi dan berkomunikasi dengan korporasi dan pelaku pasar lainnya terus dilakukan secara intensif.

Bisnis.com, JAKARTA – Beban pembayaran bunga utang membatasi ruang manuver pemerintah untuk mendorong ekonomi melalui akselerasi belanja negara. Estimasi sementara Bisnis yang dihitung berdasarkan skema defisit anggaran dikurangi keseimbangan primer, realisasi pembayaran bunga utang telah menembus angka Rp99,8 triliun pada bulan Februari 2026.

Jumlah ini setara 27,8% dari total pendapatan negara sebesar Rp358 triliun atau 28,8% jika dibandingkan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 triliun pada bulan lalu.

Risiko pembengkakan beban bunga utang semakin besar menyusul kebijakan tukar guling utang atau debt switch antara Bank Indonesia (BI) dengan pemerintah serta tensi panas geopolitik global yang berpotensi mengerek tingkat imbal hasil (yield) surat berharga negara alias SBN.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 10 Maret 2026, tingkat yield SBN tenor 10 tahun bertengger di level 6,52%, sementara yield US Treasury (UST) tenor 10 tahun berada di posisi 4,09%. Secara akumulasi sejak awal tahun (year to date/YtD), yield SBN mengalami kenaikan sebesar 55 basis poin (bps). Kenaikan yield SBN berisiko meningkatkan beban pembayaran bunga utang di dalam APBN.

Kendati demikian, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menegaskan bahwa pemerintah mengelola utang, baik dari sisi portofolio maupun penerbitan tahunan (annual issuance), dengan sangat hati-hati untuk memastikan risiko tetap terjaga, termasuk dari sisi pengelolaan rasio pembayaran bunga utang (interest ratio) dan Debt Service Ratio (DSR).

"Dengan utang yang terkelola dengan baik dan semakin efisien, risikonya terkendali. Tentunya nanti ditopang oleh revenue [pendapatan] yang meningkat dengan berbagai reformasi," jelas Suminto, Rabu lalu.

Dia mencontohkan, penerimaan pajak yang mampu tumbuh hingga 30,4% pada Februari 2026 akan berdampak langsung pada perbaikan rasio pembayaran bunga utang maupun DSR.

Suminto juga menambahkan bahwa rasio pembayaran bunga utang DSR menggunakan pendapatan negara sebagai faktor pembagi (denominator) sehingga peningkatan penerimaan otomatis akan menyusutkan angka rasio beban utang.

Persoalannya, kalau mengacu kepada pernyataan Suminto, interest debt ratio yang menunjukkan kemampuan pendapatan negara untuk membayar bunga utang tercatat naik dari posisi Februari 2025. Interest ratio Februari tahun lalu tercatat hanya sebesar 24,98%. Sementara pada posisi bulan yang sama tahun 2026, angkanya naik menjadi 28,8%.

Penaikan angka interest debt ratio ini mengonfirmasi bahwa saat ini posisi pemerintah semakin tergantung terhadap utang untuk membiayai operasional. "Tentu dengan utang yang semakin efisien, didukung oleh kinerja penerimaan yang semakin baik, rasio-rasio itu nanti juga akan mengalami perbaikan. Pada saat ini pun, rasio-rasio tersebut berada pada level yang masih terkelola dengan baik," tegasnya.

Kualitas Anggaran Turun

Sementara itu, ekonom mengatakan bahwa peningkatan beban bunga utang diperkirakan bisa mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam menggunakan APBN sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pembayaran bunga utang sebesar itu menunjukkan adanya tekanan struktural pada APBN yang semakin besar. Apalagi, nilainya masih melebihi total realisasi anggaran program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan Rp39 triliun sampai akhir Februari 2026.

"Ketika keseimbangan primer masih negatif, sebagian pembiayaan negara pada dasarnya digunakan untuk menutup biaya bunga utang, bukan untuk memperluas belanja pembangunan. Kondisi ini membuat struktur belanja semakin rigid dan mengurangi fleksibilitas fiskal pemerintah," terang Rizal kepada Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Dengan situasi seperti ini, Rizal memandang ruang manuver APBN untuk menjadi instrumen stimulus ekonomi memang cenderung menyempit. Apalagi, pemerintah masih memperkirakan ekonomi kuartal I/2026 bisa tumbuh pada kisaran 5,5% sampai 6% salah satunya didorong oleh belanja pemerintah.

Porsi pembayaran bunga yang besar, lanjut Rizal, berpotensi menimbulkan crowding out terhadap belanja produktif, seperti infrastruktur, perlindungan sosial, dan program peningkatan produktivitas.

"Akibatnya, kemampuan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih terbatas, terutama ketika pemerintah juga harus menghadapi tekanan eksternal seperti volatilitas harga energi dan pelemahan nilai tukar," ujar ekonom yang juga dosen di Universitas Trilogi itu.

Ketersediaan ruang fiskal dinilai tetap menjadi kunci untuk memastikan belanja pemerintah bisa efektif menjadi stimulus ekonomi. Hal ini kendati pemerintah menyebut sudah mengubah strategi penyerapan anggaran dengan disamaratakan sepanjang tahun.

Rizal mengingatkan, apabila porsi belanja wajib terutama bunga utang terus meningkat, maka APBN berisiko semakin defensif. "Karena itu, penguatan penerimaan negara, efisiensi belanja, dan pengelolaan utang yang lebih hati-hati menjadi kunci agar APBN tetap memiliki kapasitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Risiko Defisit di Atas 3%

Di sisi lain, konflik di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz, jalur vital yang menopang 20% hingga 30% perdagangan minyak dunia, diproyeksikan akan memaksa defisit APBN 2026 menembus ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah menilai bahwa pelebaran defisit APBN 2026 di atas 3% menjadi sebuah yang tidak terelakkan. Krisis di Timur Tengah, sambungnya, akan berdampak ke postur anggaran lewat dua jalur, yaitu anjloknya proyeksi penerimaan negara dan kenaikan beban belanja subsidi.

"Kata kunci yang ingin kami sampaikan dari Prasasti adalah pelebaran di atas 3% sepertinya adalah sebuah keniscayaan," ujarnya dalam diskusi dengan media di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Piter memaparkan bahwa akar masalah bermula dari asumsi makro APBN 2026 yang meleset jauh akibat gejolak global. Awalnya, APBN didesain dengan asumsi harga minyak di level US$70 per barel dan nilai tukar di kisaran Rp16.500 per dolar AS, dengan target defisit yang dipatok aman pada 2,68% dari PDB.

Kendati demikian, tekanan eksternal diproyeksikan mengerek harga minyak Brent menyentuh US$100 per barel dan mendepresiasi rupiah ke level Rp17.000 per dolar AS. Bahkan, Piter menyebut harga minyak berpotensi melambung lebih dari 100% ke level US$140 per barel.

Kondisi ini menciptakan pembengkakan pengeluaran yang masif. Berdasarkan kalkulasi Prasasti, setiap kenaikan US$10 pada harga minyak Brent per barel akan mengerek biaya subsidi BBM hingga 30%. Pada saat yang sama, setiap pelemahan nilai tukar sebesar Rp500 terhadap dolar AS berpotensi meningkatkan beban subsidi agregat sebesar 3%.

Masalahnya, di saat kebutuhan belanja membengkak, penerimaan negara justru diproyeksi seret. Piter menjelaskan transmisi krisis global akan memperlambat roda perekonomian domestik karena tambahan tekanan inflasi, yang berujung pada menurunnya setoran pajak.

Padahal, pemerintah telah mematok target penerimaan tahun 2026 cukup tinggi, yakni naik hingga 30% dibandingkan tahun lalu. "Ini [belanja] naik, penerimaan turun. Artinya gap-nya [defisitnya] melebar," ungkap Piter.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pembayaran bunga utang menjadi salah satu beban terbesar kinerja APBN sampai Februari 2026. Angka estimasinya, jika menghitung selisih defisit anggaran dengan keseimbangan primer, mencapai Rp99,8 triliun.

Estimasi pembayaran bunga utang itu setara dengan 28,8% dari total realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 trilium pada Februari 2026.

Selain itu, beban pembayaran bunga utang jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang realisasinya sekitar Rp44 triliun pada Februari 2026.

Sekadar catatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 menghabiskan anggaran sekitar Rp19 triliun per bulannya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut pertumbuhan penyerapan anggaran MBG cukup tinggi dari hanya Rp300 miliar pada akhir Februari 2025 kini sudah mencapai Rp39 triliun per Februari 2026.

"MBG ini kira-kira Rp19 triliun satu bulan, Rp19,5 triliun saat ini. Jadi, dua bulan Januari-Februari sekitar Rp39 triliun," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Adapun berdasarkan data terbaru sampai dengan 9 Maret 2026, realisasi anggaran MBG sudah meningkat ke Rp44 triliun atau 13,1% dari pagu tahun ini Rp335 triliun.

Sebaran Penerima

Suahasil memaparkan bahwa MBG sudah diterima oleh 61,62 juta penerima dan diselenggarakan oleh 25.000 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Sementara itu, sebaran penerima program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu yakni 12,63 juta orang di Sumatra, 35,47 juta di Jawa, 2,63 juta di Kalimantan, 4,49 juta di Sulawesi, 2,88 juta di Maluku-Papua, serta 3,52 juta di Bali-Nusa Tenggara.

Dari sisi demografi penerima, MBG diterima oleh mayoritas kalangan siswa. Jumlahnya mencapai 49,9 juta orang pada Februari 2026. Sementara itu, penerima dari non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui serta lansia yakni 10,5 juta orang.

"Tentu ini akan terus kita pastikan supaya dijalankan dengan tata kelola yang baik, dijalankan dengan efisien dan anggarannya tersedia untuk makan bergizi gratis ini," pungkas Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia memberi peringatan terkait kesehatan fiskal Indonesia dalam jangka menengah. Lembaga multilateral tersebut memproyeksikan defisit APBN akan melebar secara konsisten hingga mendekati batas psikologis 3% hingga 2027, seiring dengan penurunan rasio pendapatan negara dan peningkatan beban utang.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, Bank Dunia memperkirakan defisit keseimbangan fiskal akan berada di level 2,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025 dan bertahan di angka yang sama pada 2026.

Angka itu diproyeksikan terus melebar menjadi 2,9% terhadap PDB pada 2027, nyaris menyentuh ambang batas defisit fiskal sebesar 3% sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan realisasi defisit Oktober 2025 yang tercatat sebesar 2,0% terhadap PDB, maupun target UU APBN 2026 yang mematok defisit di level 2,7%.

Pelebaran defisit tersebut tidak lepas dari tekanan berat pada sisi pendapatan negara. Bank Dunia mencatat rasio pendapatan negara terhadap PDB diproyeksikan terjun bebas dari realisasi 13,5% pada 2022 menjadi hanya 11,6% pada 2025, sebelum sedikit membaik ke level 11,8% pada 2026.

"Pendapatan yang berkurang akibat penurunan harga komoditas, percepatan pengembalian pajak [restitusi], serta pengalihan dividen BUMN ke Danantara menjadi faktor utama," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Rabu (17/12/2025).

Konsekuensi dari seretnya pendapatan dan melebarnya defisit adalah kenaikan rasio utang pemerintah. Bank Dunia memproyeksikan rasio utang Pemerintah Pusat akan terus mendaki dalam tiga tahun ke depan.

Dari posisi 39,8% terhadap PDB pada 2024, rasio utang diperkirakan naik menjadi 40,5% pada 2025, 41,1% pada 2026, dan menembus 41,5% pada 2027.

Kenaikan stok utang ini terjadi di tengah beban biaya dana (cost of fund) yang masih tinggi. Bank Dunia mencatat rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan tercatat mencapai 20,5% hingga Oktober 2025.

Artinya, 1/5 pendapatan negara digunakan hanya untuk membayar kewajiban bunga utang pemerintah. Ini mengindikasikan sempitnya ruang gerak belanja pemerintah untuk sektor-sektor produktif lainnya.

Oleh sebab itu, lembaga yang bermarkas di Washington DC itu mewanti-wanti bahwa risiko fiskal dari sisi domestik cukup nyata. Pendapatan yang lebih rendah dari perencanaan dapat menguji kepatuhan pemerintah terhadap disiplin fiskal dan berpotensi membatasi belanja negara.

"[Perlu] penguatan administrasi dan kebijakan perpajakan di tengah kondisi harga komoditas yang kurang menguntungkan, guna menyediakan ruang fiskal untuk pengeluaran yang mendorong pertumbuhan ekonomi," saran Bank Dunia.

Dalam laporan yang sama, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan stagnan di kisaran 5% hingga 2025. Perinciannya, 5% pada 2025, 5% pada 2026, dan 5,2% pada 2027.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR). Satu sisi jurus tebar likuiditasnya ke perbankan belum mempan. Di sisi lain, ruang eksperimen fiskal pemerintah semakin terbatas karena tren kontraksi perinerimaan pajak, setidaknya sampai Oktober 2025 lalu.

Sekadar catatan, kualitas APBN pemerintah berada di tepi jalan karena porsi pembayaran bunga utang dalam postur belanja pemerintah pusat telah melonjak selama beberapa tahun belakangan ini.

Sayangnya pemerintah dalam hal ini Kemenkeu sampai sekarang belum mempublikasikan UU APBN maupun nota keuangan APBN 2026 yang telah disetujui oleh DPR.

Adapun dalam nota keuangan Rancangan APBN (RAPBN) 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembayaran bunga utang senilai Rp599,4 triliun, naik 8,56% dari outlook tahun 2025 sebesar Rp552,1 triliun. Jumlah itu setara 17,8% dari pagu belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026 senilai Rp3.136,5 triliun.

Meski lebih rendah baik dari sisi pertumbuhan maupun porsinya terhadap belanja pemerintah pusat selama tiga tahun terakhir, namun pagu anggaran pembayaran bunga utang 2026 tetap menjadi salah satu komponen paling dominan dalam struktur belanja pemerintah pusat.

Pagu belanja pembayaran bunga utang bahkan lebih besar dibandingkan dengan belanja subsidi atau belanja sosial yang masing-masing hanya dialokasikan senilai Rp318,9 triliun dan Rp167,36 triliun di RAPBN 2026.

Besarnya porsi pembayaran bunga utang dan kondisi keseimbangan primer yang masih defisit, memaksa pemerintah menarik utang baru pada tahun depan. Menarik utang baru untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang lama. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah berencana menarik utang senilai Rp781,9 triliun pada tahun 2026 atau paling banyak sejak pandemi berakhir.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah pernah menarik utang besar saat terjadinya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, misalnya, pemerintah menarik utang hingga Rp870,5 triliun; kemudian turun menjadi Rp696 triliun pada 2022; turun menjadi Rp404 triliun pada 2023; Rp558,1 triliun pada 2024, dan Rp715,5 triliun pada 2025 (outlook).

Pemerintah dalam penjelasan di Nota Keuangan RAPBN 2026 berdalih bahwa berbagai kebijakan anggaran yang tercantum di RAPBN 2026, termasuk penarikan utang tersebut, memang dirancang untuk mengemban dua agenda utama yaitu meredam gejolak global sekaligus mendukung agenda pembangunan.

"Pemerintah memastikan pengelolaan utang berjalan secara prudent, akuntabel, dan terkendali, sehingga dapat dijaga keberlanjutan fiskal," jelas dokumen tersebut.

Khusus soal pengendalian utang, pemerintah bahkan telah menetapkan tiga prinsip utama. Pertama, akseleratif dengan memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan. Kedua, efisien dengan memperhatikan penerbitan utang dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dan diversifikasi instrumen utang.

Ketiga, seimbang dengan menjaga portofolio utang pemerintah yang optimal pada keseimbangan antara biaya minimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal.

Tekanan ke APBN

Adapun Tim ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) telah secara khusus menyoroti fenomena ini. Mereka mencatat bahwa pembayaran bunga utang pemerintah tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan pajak.

Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengungkapkan bahwa kesenjangan pertumbuhan antara beban bunga dan penerimaan negara tersebut menuntut adanya strategi mendongkrak pendapatan dalam waktu dekat. Jika tidak, maka porsi APBN untuk membayar bunga utang akan semakin besar; dana pembiayaan pembangunan dan kebijakan unggulan pemerintah pun semakin tergerus.

"Ini perlu segera dicari strategi untuk meningkatkan penerimaan agar kondisi fiskal kita bisa lebih berkesinambungan," ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

Berdasarkan data yang diolah Tim Ekonom Bank Mandiri, indeks pembayaran bunga utang (interest payment) dan pendapatan pajak (tax revenue) dengan basis tahun 2010 (100) menunjukkan perkembangan divergensi yang tajam.

Pada 2016, indeks pembayaran bunga utang berada naik ke level 207. Angka itu belum terlampau jauh dari indeks pendapatan pajak yang ada di level 178. Selisih antarkeduanya hanya 29 basis poin.

Masalahnya, hingga estimasi 2026, indeks pembayaran bunga utang diproyeksikan melonjak hingga level 678. Sementara itu, indeks pendapatan pajak diperkirakan hanya tumbuh ke level 372 pada periode yang sama. Artinya, selisih sudah melebar jauh menjadi 306.

Diyu, sapaan Dian Ayu, menegaskan fenomena ini harus menjadi pengingat krusial bagi pemerintah. Pasalnya, ujung dari ketimpangan ini akan berdampak langsung pada kesinambungan fiskal jangka panjang.

Keseimbangan Primer APBN

Lebih lanjut, Diyu menyoroti indikator kesehatan fiskal dari sisi keseimbangan primer (primary balance). Keseimbangan primer mengukur kemampuan penerimaan negara untuk menutup pengeluaran rutin tanpa harus menerbitkan utang baru untuk membayar bunga utang.

Meski Indonesia sempat mencatatkan perbaikan dengan mengecilnya defisit keseimbangan primer—bahkan sempat surplus pada tahun lalu—tren tahun ini menunjukkan adanya pelebaran defisit kembali.

Misalnya keseimbangan primer masih surplus Rp97,3 triliun pada Januari—Oktober 2024. Sementara pada periode yang sama tahun ini atau Januari—Oktober 2025, keseimbangan primer mengalami defisit Rp45 triliun.

"Perkembangannya tahun ini defisitnya semakin meningkat. Jadi ini perlu istilahnya kita memperkuat struktur penerimaan negara, memperbaiki dan meningkatkan juga rasio pajak. Semuanya agar sustainability [keberlanjutan] fiskal kita bisa lebih terjaga," jelas Diyu.

Penguatan struktur fiskal ini dinilai kian mendesak mengingat faktor eksternal yang tidak bersahabat. Gejolak politik global dan ketidakpastian (uncertainty) ekonomi yang masih tinggi ke depan berpotensi memberikan tekanan tambahan pada anggaran negara apabila fondasi penerimaan tidak segera diperkokoh

....

Jurus Likuiditas Tak Mempan

Di sisi lain, Kebijakan penempatan dana pemerintah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berdampak positif terhadap perekonomian. Kredit perbankan dan pertumbuhan uang promer masih melambat. Ekonomi Indonesia pada 2025 diproyeksikan tidak sesuai ekspektasi.

Padahal saat menempatkan dana senilai Rp275 triliun, Purbaya cukup percaya diri, bahwa langkahnya itu akan mengerek pergerakan ekonomi. Namun, setidaknya hingga November kemarin, tanda-tanda itu tidak kunjung muncul ke permukaan.

Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi uang primer (M0) adjusted tumbuh 13,3% secara tahunan (year on year/YoY) pada November 2025. Akibatnya, uang primer tercatat hanya sebesar Rp2.136,2 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut lebih lambat dari bulan sebelumnya sebesar 14,4% YoY.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 24,2% YoY dan uang kartal yang diedarkan sebesar 13,1% YoY," ungkap Denny dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

Berdasark­an faktor yang memengaruhinya, dijelaskan bahwa pertumbuhan uang primer adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas atau pengendalian moneter adjusted.

Sementara melihat secara tren sepanjang tahun ini, jumlah uang primer yang disesuaikan ini cenderung stabil dari posisi Desember 2024 yang mencapai Rp2.027,33 triliun. Hanya ada kenaikan 5,37% dibandingkan posisi November 2025 (Rp2.136,2 triliun).

Adapun, uang primer adalah uang kartal baik kertas maupun logam di masyarakat serta simpanan giro bank umum yang disimpan di Bank Indonesia. Sementara itu, uang primer adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di Bank Indonesia akibat pemberian insentif likuiditas.

Per September 2025, komponen uang primer terdiri dari Rp1.200 triliun uang kartal, Rp923,1 triliun giro bank umum di BI adjusted, Rp3,86 triliun giro sektor swasta di BI, dan Rp25,3 triliun surat berharga yang diterbitkan BI dan dimiliki sektor swasta.

Surat berharga tersebut mencakup Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) yang dimiliki oleh sektor swasta.

Kredit Masih Lesu Darah

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit pada Oktober 2025 sebesar 7,36% secara tahunan (year on year/YoY), dengan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.450,7 triliun.

Dari sisi pertumbuhan kredit, angka pada bulan kesepuluh itu tumbuh melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,7% YoY.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Hal ini disebabkan permintaan kredit yang belum kuat, antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi, istilahnya wait and see,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan November 2025, Rabu (19/11/2025).

Perry menyampaikan, dibandingkan dengan penurunan BI rate sebesar 125 basis poin, suku bunga deposito satu bulan hanya turun sebesar 56 basis poin dari 4,81% pada awal tahun 2025 menjadi 4,25% pada Oktober 2025.

Menurutnya, hal ini terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan yang mencapai 27% dari total dana pihak ketiga perbankan. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat yaitu hanya sebesar 20 basis poin dari 9,20% pada awal tahun 2025 menjadi sebesar 9% pada Oktober 2025.

Perry juga menyebutkan bahwa fasilitas pinjaman yang belum ditarik atau undisbursed loan pada Oktober 2025 mencapai Rp2.450,7 triliun atau 22,97% dari platform kredit yang tersedia.

Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank memadai, ditopang oleh rasio alat likuid terhadap dana biaya ketiga yang meningkat menjadi sebesar 29,47% dan DPK dana biaya ketiga yang tumbuh sebesar 11,48% pada Oktober 2025.

“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11% dan akan meningkat pada 2026,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebutuhan belanja yang semakin besar dan ruang fiskal yang sempit membuat rasio utang pemerintah melebar hingga nyaris 40% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sampai akhir September 2025, pemerintah telah menarik utang sebesar Rp501,5 triliun. Artinya, jika ditambahkan dengan posisi utang tahun 2024 sebesar Rp8.801,09 triliun, utang pemerintah pusat mencapai Rp9.302,6 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah turut dibebani oleh pembayaran bunga utang yang semakin tinggi.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), realisasi atau outstanding utang pemerintah pusat sampai Juni 2025 terbagi menjadi utang berasal dari pinjaman Rp1.157,18 triliun, serta penerbitan SBN Rp7.980,87 triliun. Total mencapai Rp9.138,05 triliun atau 39,86% terhadap PDB.

Secara total, angka itu turun apabila dibandingkan dengan Mei 2025 yakni Rp9.177,48 triliun. Namun, apabila dibandingkan dengan data berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020-2024, data terbaru utang pemerintah pusat itu melesat dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2024, utang pemerintah pusat berdasarkan LKPP adalah Rp8.813,16 triliun. Sebelumnya, utang pemerintah pusat pada 2023 sebesar Rp8.190,38 triliun, Rp7.776,74 triliun pada 2022, Rp6.913,98 triliun pada 2021 serta Rp6.079,17 triliun pada 2020.

Utang pemerintah pusat masih didominasi oleh SBN Rp7.980,87 triliun atau 87,3% dari total utang. Dari total SBN yang diterbitkan, mayoritas berdenominasi rupiah yakni Rp6.482,12 triliun atau 81,2%. Porsi utang dari SBN bermata uang asing atau valas sebesar Rp1.496,75 triliun.

Beban Bunga Utang Menumpuk

Sejalan dengan realisasi utang pemerintah itu, outlook pembayaran bunga utang yang masuk dalam postur belanja semakin besar. Pada APBN 2025, outlook pembayaran bunga utang tercatat sebesar Rp552,1 triliun. Angkanya tumbuh 13% (yoy) dari pembayaran bunga utang APBN 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024, senilai Rp488,4 triliun.

Untuk diketahui, APBN 2025 merupakan APBN transisi atau warisan dari pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Penyusunan postur belanja dan pendapatan negara disusun saat Jokowi masih menjabat Presiden, sebelum pemerintahan Prabowo Subianto akhirnya menyusun APBN 2026.

Adapun khusus untuk tahun ini, realisasi pembiayaan utang pemerintah sampai dengan 30 September 2025 sudah mencapai Rp501,5 triliun. Angka itu sudah mencapai 68,6% terhadap outlook laporan semester I/2025 yakni Rp731,5 triliun. Pembiayaan itu untuk memenuhi defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78% terhadap PDB atau melebar dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni 2,53%.

Meski demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkali-kali menegaskan bahwa akan tetap berada di koridor peraturan perundang-undangan dalam hal menjaga defisit dan pengelolaan utang. Hal itu kendati dia kerap dianggap memiliki gaya berbeda dengan Sri Mulyani Indrawati, pendahulunya yang cenderung konservatif dalam mengelola fiskal.

Purbaya menjelaskan bahwa saat ini tidak akan menembus batas defisit 3% terhadap PDB, apalagi dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih berada di rata-rata 5%. Menkeu berlatar belakang insinyur ITB itu pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 ini bisa mencapai di atas 5,5% (yoy).

Menurutnya, Indonesia masih disiplin apabila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, Singapura serta negara-negara di Eropa. Defisit dan rasio utang terhadap PDB mereka melampaui masing-masing batas 3% dan 60% terhadap PDB.

"Kita cukup prudent 3% [defisit APBN] dan [rasio utang] di bawah 60%, di 40% sekarang. Itu akan kita jaga terus," terangnya saat memberikan pidato penutup di acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (16/10/2025).

Masih Batas Aman?

Menurut Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede, rasio utang pemerintah 39,8% terhadap PDB belum akan memengaruhi persepsi investor kendari sudah mendekati kisaran puncak masa pandemi Covid-19. Namun, pemerintah harus bisa menjaga kedisiplinan dalam hal arah defisit, biaya dan risiko portofolio, serta kredibilitas jangkar kebijakan.

Selain defisit dan rasio utang terhadap PDB yang masih dalam batas aman, Josua menyoroti portofolio utang masih dirancang konservatif. Porsi valas dibatasi maksimal 30%, penerbitan baru didominasi rupiah 70% lebih, tenor menengah-panjang dipertahankan sehingga rata-rata jatuh tempo sekitar delapan tahun, dan rasio bunga terhadap PDB diarahkan di sekitar 3%.

Josua memandang bahwa kombinasi tersebut membuat profil pembiayaan terlihat tertata dan dapat dikelola di mata pasar. Hal itu juga terihat dari penilaian lembaga pemeringkat seperti Fitch, S&P, Moody's dan lain-lain.

"Risiko ke arah penurunan peringkat baru meningkat jika defisit dibiarkan menembus dan bertahan di atas 3% tanpa strategi penguatan penerimaan, atau bila beban bunga naik cepat dan menekan ruang belanja prioritas," terangnya kepada Bisnis.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA, David Sumual. Dia melihat bahwa investor lebih melihat debt service ratio untuk kemampuan bayar utang pemerintah, ketimbang rasio utang terhadap PDB.

Menurut David, dengan kinerja ekspor yang relatif masih baik tahun ini dan tren surplus yang berlanjut sudah 64 bulan, investor belum khawatir.

"Lebih tepat sebenarnya pakai DSR dibanding utang per PDB. Asal pertumbuhan ekonomi dan ekspor lebih tinggi dibanding pertumbuhan utang dan cicilan, investor tidak khawatir," terangnya.

Namun demikian, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty menyoroti aspek keberlanjuutan rasio utang pemerintah. Kendati rasionya masih di bawah 40% atau di bawah negara-negara lain, rasio penerimaan pajak Indonesia masih sekitar 10% terhadap PDB.

"Berarti artinya dengan peningkatan ini kan memang kita sudah semakin mendekati batas atas itu gitu loh. Jadi walaupun masih aman benar, tetapi kan ini kita dulu pernah rasionya 25% pas kita lagi bagus-bagusnya, nah sekarang 39%, jadi kan artinya ya ada penurunan dari sisi sustainability utang kita. Itu yang mungkin perlu menjadi perhatian bagi pemerintah," terangnya.

Belanja Semakin Besar

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming identik dengan semakin gemuknya birokrasi. Hal itu ditandai dengan semakin banyaknya kementerian/lembaga, serta bertambahnya pejabat di sekitar Kepala Negara seperti penasihat, utusan maupun asisten khusus.
Dari sisi kementerian saja, Prabowo memutuskan untuk memecah beberapa kementerian maupun kementerian koordinator (kemenko). Apabila dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi-Maruf Amin, hanya ada empat kemenko. Jumlahnya bertambah di bawah Prabowo-Gibran menjadi tujuh kemenko.

Misalnya, portofolio Kemenko Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dipecah menjadi Kemenko Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Prabowo juga membentuk kemenko khusus membidangi urusan pangan yakni Kemenko Pangan.

Belum lagi ada kementerian baru seperti Kementerian Haji, yang sebelumnya berbentuk Badan Pengelola Haji atau BP Haji. Lembaga itu merupakan pecahan dari Kementerian Agama (Kemenag). Kemudian, ada lembaga-lembaga baru yang belakangan ini dibentuk Prabowo seperti Badan Industri Mineral serta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Namun, hal ini belum dibarengi oleh tingginya penerimaan negara. Penerimaan perpajakan September 2025 yakni Rp1.516,6 triliun atau mencapai 63,5% dari outlook. Realisasinya turun 2,9% dari periode yang sama tahun lalu.

Dari penerimaaan perpajakan itu, penerimaan pajak turun hingga 4,4% yoy dari September 2024. Realisasinya baru 62,4% terhadap outlook penerimaan pajak yakni Rp2.076,9 triliun.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa penerimaan pajak bruto per September 2025 sebesar Rp1.619,2 triliun atau sudah lebih tinggi dari September 2024 yakni Rp1.588,2 triliun.

Dari penerimaan PPh badan, PPh orang pribadi, PBB, hanya PPN dan PPnBM yang realisasinya masih turun yakni 3,2% dari tahun sebelumnnya pada September 2025. Nilainya yakni Rp702,20 triliun hingga 20 September 2025.

"Akan kita pantau terus semoga-moga semakin menuju ke belakang perekonomian semakin baik, realisasi bruto semakin meningkat," katanya.

Sementara itu, penerimaan pajak secara neto Rp1.295,28 triliun atau turun dari September 2024 yakni Rp1.354,86 triliun. Suahasil menjelaskan bahwa kondisi tersebut karena masih ada restitusi pajak.

"Restitusi artinya dikembalikan kepada masyarakat, dunia usaha, wajib pajak sehingga uangnya beredar di tengah-tengah perekonomian. Kita berharap dengan uang beredar di tengah perekonomian termasuk yang berasal dari restitus membantu gerak ekonomi kita selama ini," pungkasnya.

Namun demikian, penerimaan dari kepabeanan dan cukai justru tumbuh hingga 7,1% (yoy). Nilainya pada September 2025 yakni Rp221,3 triliun atau lebih tinggi dari September 2024 sebesar Rp206,7 triliun. Realisasi penerimaan bea cukai hingga akhir September 2025 sudah 71,3% dari outlook tahun ini yaitu Rp310,4 triliun.

Adapun PNBP turun 19,8% (yoy) per September 2025 yakni Rp344,9 triliun. Realisasinya baru 72,3% dari outlook Rp477,2 triliun, lantaran dividen BUMN sudah tidak masuk lagi ke kantong negara.