Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap ribuan peserta Program Magang Nasional Batch I mengundurkan diri di tengah pelaksanaan program.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan program ini mencatat keterlibatan 1.185 perusahaan sebagai penyelenggara pemagangan dengan dukungan 5.267 mentor.

Kemnaker mencatat jumlah peserta yang lolos seleksi mencapai 16.112 orang, terdiri dari 14.952 peserta batch 1A dan 1.160 peserta batch 1B.

Namun, jumlah peserta aktif menyusut menjadi 11.949 orang, dengan rincian 11.110 peserta batch 1A dan 839 peserta batch 1B. Artinya, terdapat ribuan peserta yang tidak melanjutkan program hingga selesai.

“Hal ini merupakan bagian dari dinamika program di mana terdapat peserta yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah mereka diterima dalam satu sebagai karyawan tetap di salah satu perusahaan atau di dalam di instansi yang memang sebelum proses ini mereka kebanyakan juga sudah melamar,” kata Anwar dalam Penutupan Program Magang Nasional Batch I di YouTube Kemnaker RI, Jumat (24/4/2026).

Anwar menjelaskan program pemagangan lulusan perguruan tinggi dirancang untuk mendorong kesiapan kerja melalui pengalaman langsung di dunia industri.

Dia menyampaikan program ini bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata, mengembangkan keterampilan teknis dan soft skill, membangun jejaring profesional, serta mempercepat transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja.

Untuk diketahui, program batch pertama berlangsung selama enam bulan, mulai 20 Oktober 2025–24 April 2026. Dalam periode tersebut, Kemnaker menilai pelaksanaan program berjalan baik dengan perkembangan positif dari sisi keterlibatan peserta, komitmen mitra industri, hingga capaian pembelajaran.

“Pelaksanaan program pemagangan lulusan perguruan tinggi yang telah berlangsung selama 6 bulan ini dapat disimpulkan, alhamdulillah berjalan dengan baik dan tentunya memberikan dampak positif bagi peningkatan kompetensi serta kesiapan kerja bagi para peserta,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah berencana meningkatkan kualitas penyelenggaraan, memperluas kemitraan dengan dunia industri, serta menyesuaikan program dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

Sebagai tindak lanjut, Kemnaker juga akan memfasilitasi sertifikasi kompetensi secara gratis melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dijadwalkan mulai 8 Mei 2026. Sertifikasi ini diharapkan menjadi tambahan bekal bagi peserta dalam meniti karier ke depan.

“Harapan kami tentunya dengan adanya sertifikasi kompetensi ini akan menjadi tambahan modal bagi adik-adik semuanya untuk meniti karir yang lebih cemerlang di masa-masa yang akan datang,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menilai penguatan kompetensi membuat angkatan kerja kian adaptif dengan perubahan dunia kerja yang semakin cepat.

Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menilai tren dunia kerja saat ini menuntut pekerja memiliki kemampuan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, dan tidak hanya mengandalkan ijazah.

“Dunia kerja saat ini tidak hanya melihat ijazah, tetapi juga kompetensi. Sertifikasi menjadi nilai tambah penting agar pekerja mampu bersaing dan berkembang, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri,” ujar dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penguatan kompetensi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan dan sertifikasi, seperti balai pelatihan vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan, serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Program tersebut di antaranya mencakup pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, hingga peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Selain itu, pria yang akrab disapa Ferry itu juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja.

Ia pun turut mengajak serikat pekerja di perusahaan untuk menjaga persatuan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tempat kerja.

“Jika komunikasi berjalan baik dan semua pihak saling mendukung, maka perusahaan akan maju dan pekerja semakin sejahtera,” kata Wamenaker Ferry.

Senada, Direktur Utama PT Sucofindo Sandry Pasambuna mengatakan keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja bisnis, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

Ia menilai kesejahteraan pegawai dan keluarganya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan.

“Dengan semangat kebersamaan, saling percaya, dan komitmen yang kuat, kita dapat terus menjaga harmoni dan bersama-sama mengawal masa depan perusahaan menjadi lebih baik,” kata Sandry.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) vokasi melalui capaian membanggakan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan (UPT PTKK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

UPT PTKK berhasil meraih dua penghargaan nasional sekaligus, yakni sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terbaik Tahun 2025 bidang Fotografi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia, serta penghargaan TUK Terbaik dari Forum LSK dengan capaian persentase kelulusan tertinggi secara nasional.

Untuk itu, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut sebagai bukti nyata konsistensi dan kualitas pembinaan pendidikan vokasi di Jawa Timur.

“Penghargaan ini menjadi validasi bahwa pembinaan vokasi di Jawa Timur berjalan secara konsisten, terstruktur, dan berkelanjutan,” ujarnya di Surabaya, Senin (20/4).

Khofifah menegaskan, capaian ini sekaligus menunjukkan keseriusan Pemprov Jatim dalam menyiapkan SDM unggul yang adaptif dan terampil terhadap kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), terlebih di tengah dinamika global yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan big data.

“Dunia kerja saat ini sangat kompetitif dan dinamis. Dibutuhkan individu yang memiliki keahlian spesifik, adaptif, serta mampu menguasai teknologi baru,” tegasnya.

Menurut Khofifah, UPT PTKK memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mencetak tenaga terampil yang kompeten dan siap kerja. Peran ini sejalan dengan misi Nawa Bhakti Satya, khususnya “Jatim Cerdas”, yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing SDM.

“UPT PTKK menjadi simpul strategis untuk memastikan lulusan vokasi Jawa Timur memiliki kompetensi yang terstandar, teruji, dan relevan dengan kebutuhan industri. Ini fondasi penting dalam mewujudkan Jatim Cerdas,” tegasnya.

Selain sebagai pusat pelatihan, UPT PTKK juga berfungsi sebagai TUK resmi yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bagi siswa SMK, SMA Double Track, pendidikan khusus dan layanan khusus (PKPLK), serta masyarakat umum.

Pada bidang fotografi, capaian ini turut didukung oleh tingginya partisipasi peserta sertifikasi yang mencapai sekitar 300 siswa, menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan jumlah lulusan sertifikasi fotografi terbanyak secara nasional.

Khofifah menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi memiliki peran penting karena menjadi bukti pengakuan formal atas kemampuan kerja yang dimiliki lulusan, sekaligus meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

“Sertifikat kompetensi bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi pengakuan resmi atas keahlian yang dimiliki dan menjadi nilai tambah dalam memasuki dunia kerja,” jelasnya.

Dalam implementasinya, UPT PTKK mengembangkan berbagai program pelatihan berbasis keterampilan yang mencakup beragam bidang, mulai dari teknik mesin, pengelasan, otomotif, teknik pendingin dan tata udara, hingga tata busana, tata boga, tata kecantikan, serta bidang kreatif seperti desain grafis, animasi, fotografi, dan videografi.

“Spektrum kompetensi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan riil pasar kerja sekaligus mendorong lahirnya wirausaha muda berbasis keterampilan,” terang Khofifah.

Selain pelatihan berbasis pusat, UPT PTKK juga menghadirkan inovasi melalui program Mobile Training Unit (MTU) dalam skema MILEA. Program ini memungkinkan layanan pelatihan vokasi menjangkau siswa secara langsung di berbagai daerah, khususnya wilayah dengan keterbatasan fasilitas praktik.

“Melalui MTU, kita memastikan tidak ada kesenjangan akses. Semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi, di mana pun mereka berada,” tegasnya.

Sebagai TUK yang ditetapkan oleh LSK, UPT PTKK juga berperan strategis dalam pelaksanaan uji kompetensi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), baik bagi guru maupun siswa, guna menjamin standar kualitas keahlian.

Didukung fasilitas praktik yang sesuai standar industri, proses pelatihan dan sertifikasi di UPT PTKK mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan kompetitif.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa keberhasilan penguatan pendidikan vokasi di Jawa Timur juga tercermin dari capaian prestasi di tingkat nasional. Selama tiga tahun berturut-turut, Jawa Timur berhasil meraih juara umum pada ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Nasional.

“Capaian ini bukan hasil instan, tetapi buah dari pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Ditambah pengakuan melalui penghargaan TUK terbaik, ini memperkuat bahwa ekosistem vokasi Jawa Timur berjalan konsisten dan on track,” ungkapnya.

Ke depan, Pemprov Jawa Timur akan terus memperkuat sinergi antara pendidikan vokasi dengan dunia industri agar lulusan tidak hanya siap kerja, tetapi juga adaptif terhadap dinamika global.

“Kita ingin memastikan bahwa pendidikan vokasi benar-benar melahirkan talenta unggul yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Inilah wujud nyata Jatim Cerdas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai, menambahkan bahwa penguatan UPT PTKK tidak hanya berfokus pada sarana dan prasarana, tetapi juga diarahkan sebagai pusat keunggulan (center of excellence) atau “Bengkel SDM” yang mampu mencetak tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.

Menurutnya, kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) menjadi kunci utama dalam memastikan standar kerja, budaya industri, dan kebutuhan kompetensi dapat ditransfer secara optimal kepada siswa.

“Standar industri harus benar-benar dihadirkan dalam proses pembelajaran. Sertifikasi yang diperoleh siswa harus relevan dan mampu menjembatani keterserapan kerja mereka,” ujarnya.

Aries juga menegaskan bahwa seluruh layanan pelatihan dan sertifikasi di UPT PTKK dapat dimanfaatkan secara luas, baik oleh siswa maupun masyarakat umum, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM secara inklusif.

Bisnis.com, SEMARANG — Dari teras rumahnya di Jalan Seruni, Semarang, Nova Sapta Aji menata ulang hidupnya. Dulu, ia pegawai kantoran yang berangkat pagi dan pulang setelah hari gelap. Kini, meja kerja di rumah berubah menjadi bengkel kecil tempat ia menerima pesanan servis elektronik.

Perubahan itu dipicu badai pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pertengahan April 2025, beberapa hari setelah Lebaran. Perusahaan tempat Nova bekerja limbung dihantam tekanan usaha, dan manajemen memilih jalan pintas: efisiensi besar-besaran. Setelah 16 tahun bekerja, namanya masuk daftar pegawai yang harus dilepas.

Prosesnya berlangsung cepat. Nova menerima hak ketenagakerjaan berupa pesangon, surat pengalaman kerja, hingga akses pada program jaminan sosial. Begitu paklaring terbit, ia bergerak mengurus pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagian saldo JHT ia alokasikan untuk menutup cicilan KPR, beban terbesar yang ingin diselesaikan segera. Sisanya ia simpan dan putar kembali. Namun tumpuan utamanya adalah JKP, yang cair setiap bulan selama enam bulan. “Seperti diberi napas tambahan,” kata Nova. “Setidaknya saya punya waktu untuk berdiri lagi.”

Di bulan-bulan pertama setelah PHK, Nova belajar menata ulang ritme hidup. Pagi hari yang dulu disibukkan dengan rapat dan permintaan rekan kerja, kini digantikan bau asap solder dan suara obeng yang beradu dengan dudukan sekrup. Sebagai lulusan S-1 Teknik Elektro, dunia kabel dan rangkaian bukan barang baru baginya. Hanya saja selama 16 tahun terakhir ia menggunakannya dalam bentuk yang berbeda.

Di kantor lamanya, Nova adalah staf IT serba bisa. Ia yang dipanggil ketika Wi-Fi mendadak mati, ketika printer tak mau kompromi, ketika aplikasi kantor mogok di tengah jam sibuk. Tugasnya merentang dari mengganti toner hingga menyelamatkan server yang tiba-tiba panas. “Kalau ada yang rusak, panggil Nova,” begitu candaan yang lama-lama seolah menjadi identitas Nova di tempat kerja.

Karena itu, ketika PHK tiba, keterampilan teknis menjadi satu-satunya hal yang masih terasa utuh. Namun kemampuan itu perlu diarahkan ulang, dari pekerjaan kantoran yang ritmenya teratur menjadi usaha mandiri yang harus menjemput peluang.

Pendapatannya masih naik-turun. Kadang sehari dapat tiga order servis, kadang tak ada sama sekali. Dalam ketidakpastian itu, ada satu hal yang datang tepat waktu: notifikasi transfer Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Besaran manfaatnya sekitar 60 persen dari upah, dengan batas maksimal upah yang dihitung Rp5 juta per bulan. Dana bantuan ini cair selama enam bulan, menjadi penopang utama agar Nova bisa bertahan tanpa harus tergesa-gesa menerima pekerjaan apa saja.

Dari berkas informasi yang diberikan tim Sumber Daya Manusia (SDM) kantor lamanya, Nova mengetahui bahwa penerima JKP juga mendapat akses pelatihan dan layanan pasar kerja lewat aplikasi SIAPKerja. Awalnya ia mengunduh aplikasi itu hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan PHK. Namun setelah membuka menu-menunya, ia menemukan ruang yang lebih luas dari yang ia bayangkan.

Ada KarirHub berisi ribuan lowongan kerja. Ada SkillHub yang menawarkannya berbagai pelatihan, termasuk servis peralatan elektronik. Ada pula SertiHub untuk sertifikasi kompetensi. Semua itu menyatu dalam alur layanan JKP, dari asesmen diri, pelatihan, hingga pencarian kerja atau peningkatan keterampilan.

Karyawan melayani peserta di salah satu kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jakarta, Senin (19/5/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

JKP memberinya waktu yang aman, SIAPKerja memberinya arah. Kini, enam bulan setelah PHK, ketika transfer JKP terakhir sudah masuk, Nova mulai merasakan pijakan yang lebih mantap. Order makin stabil, pelanggan mulai kembali, dan ia perlahan membangun tabungan. Kadang ia masih membuka SIAPKerja, bukan lagi untuk mencari lowongan, melainkan untuk memantau pelatihan baru yang bisa memperluas jasanya.

Dari teras rumahnya di Jalan Seruni, tempat ia dulu mulai menata ulang hidup, Nova tahu satu hal, yakni bahwa perjalanan barunya tidak bermula dari kekosongan, melainkan dari jeda yang memberinya kesempatan untuk memilih arah sendiri.

Gelombang Besar

Kisah Nova hanyalah satu dari ribuan cerita serupa yang muncul seiring gejolak industri beberapa tahun terakhir. Lonjakan PHK di berbagai sektor membuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bukan sekadar fasilitas tambahan, tetapi menjadi penyangga hidup bagi para pekerja yang tiba-tiba kehilangan pendapatan. Data terbaru BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan skala kebutuhan itu semakin besar.

BPJS Ketenagakerjaan mencatat, sepanjang Januari–April 2025, klaim manfaat JKP yang dibayarkan mencapai Rp258,61 miliar. Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Abdur Rahman Irsyadi, menyebut angka ini sudah melampaui setengah dari total klaim JKP yang dibayarkan sepanjang 2024.

“Nominal manfaat yang dibayar sampai April 2025 sebesar Rp258,61 miliar, atau mencapai 68,3% dibandingkan total nominal manfaat selama tahun 2024,” kata Abdur.

Pada 2024, total manfaat JKP yang dibayarkan sebesar Rp378,84 miliar, meningkat dari 2023 yang sebesar Rp366,57 miliar.

Peningkatan juga tampak pada jumlah penerima. Sebanyak 52.850 pekerja mencairkan manfaat JKP pada Januari–April 2025, melonjak jauh dibanding periode yang sama tahun 2024 yang hanya 3.397 orang. Angka tersebut bahkan telah mencapai 91,42% dari total penerima JKP sepanjang 2024.

“Peningkatan signifikan penerima JKP ini terjadi pada Maret 2025. Penerima manfaat berasal dari sektor aneka industri, perdagangan dan jasa, serta industri barang konsumsi. Seluruhnya sektor-sektor yang padat karya,” ujarnya.

Dari sisi kepesertaan, jumlah peserta JKP kini mencapai 16,47 juta orang, meningkat dibanding 2024 sebanyak 14,44 juta orang. Kenaikan ini didorong implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 yang mengubah ketentuan PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.

Meski aturan baru tersebut meningkatkan jumlah peserta, regulasi itu juga memperluas besaran manfaat JKP. Dengan tren klaim yang meningkat, kesehatan keuangan JKP per April 2025 tercatat 410,11 bulan, turun dari posisi Desember 2024 yang sebesar 523,27 bulan. Namun Abdur memastikan ketahanan dana JKP masih stabil dan terkendali.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) membentuk Portal Tenaga Penagihan (PTP), sehingga masyarakat bisa memverifikasi identitas dan legalitas tenaga penagih pinjaman daring alias pindar.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan inovasi ini membuat peminjam (borrower) dapat memastikan petugas yang menghubunginya benar-benar terdaftar, bersertifikat, dan berwenang melakukan penagihan.

“Sehingga dapat menghindari praktis penagihan yang tidak beretika. PTP ini menjadi langkah penting AFPI dalam memperkuat tata kelola pindar di Indonesia,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Dia menjelaskan, setiap tenaga penagih yang lulus pelatihan dan dapat sertifikasi kompetensi akan memiliki ID Digital dengan QR code. Masyarakat nanti bisa memindai atau scan QR di ID debt collector untuk memvalidasi status sertifikasi dan legalitas petugas tersebut.

“Kami ingin memastikan proses penagihan di industri fintech lending dilakukan secara manusiawi, profesional, dan berintegritas,” tegas Entjik.

Entjik berharap rekam jejak profesional tenaga penagihan ini dapat mendorong mereka menerapkan budaya kerja yang lebih etis, bertanggung jawab, berorientasi pada kepuasan dan perlindungan konsumen.

“Kami percaya, tata kelola yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten akan menjadi kunci keberlanjutan industri fintech lending di Indonesia,” ucapnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 1 Januari 2024 hingga 30 Januari 2025 tercatat 13.540 pengaduan terkait perilaku petugas penagihan di seluruh sektor jasa keuangan.

“Dengan 7.993 pengaduan berasal dari sektor pindar. Angka ini menunjukkan perlunya sistem terintegrasi yang tidak hanya mengatur tata kelola penagihan, tetapi juga meningkatkan perlindungan bagi konsumen,” pungkas Entjik.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di seluruh pelabuhan Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud mengungkapkan, pada dasarnya TKBM merupakan tulang punggung kegiatan logistik nasional yang harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Pasalnya kelancaran arus barang di pelabuhan pun bergantung salah satunya pada kinerja para buruh bongkar muat.

“TKBM adalah tulang punggung kegiatan logistik nasional.. Karena itu, negara wajib hadir untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan, pelatihan, dan kesejahteraan yang layak,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (14/10/2025).

Saat ini, pemerintah telah melakukan pembenahan dengan terbitnya Permenkop No. 6/2023 dan Permenhub No.59/2021, yang menjadi dasar hukum baru dalam pengelolaan koperasi dan kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

Meski demikian, Masyhud mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan, seperti rendahnya pemahaman tentang keselamatan kerja (K3), kurangnya sertifikasi kompetensi, hingga isu kesejahteraan dan regenerasi tenaga kerja.

“Kami tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan di lapangan. Justru inilah saatnya kita melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari peningkatan kompetensi hingga pemerataan kesejahteraan,” jelasnya.

Untuk itu, Masyhud menyampaikan lima langkah strategis yang tengah disiapkan Ditjen Hubla bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menata ulang sistem pengelolaan TKBM.

Pertama, peningkatan kesadaran terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh lini pelabuhan. Kedua, kewajiban sertifikasi kompetensi bagi seluruh tenaga kerja TKBM.

Ketiga, penyesuaian sistem kerja 24 jam/7 hari untuk meningkatkan responsivitas layanan bongkar muat. Keempat, pengembangan Sistem Informasi Online TKBM (SIMON TKBM) untuk memantau kehadiran, kinerja, dan produktivitas secara real-time.

Kelima, pembatasan usia kerja TKBM di bawah 55 tahun guna menjaga keselamatan dan mendukung regenerasi tenaga kerja pelabuhan.

Adapun digitalisasi berupa penerapan SIMON TKBM memungkinkan pemantauan kehadiran, produktivitas, dan kinerja TKBM secara real-time, sehingga pengelolaan tenaga kerja menjadi lebih transparan dan akuntabel. Nantinya, platform ini terintegrasi dengan sistem INAPORTNET.

“Melalui SIMON TKBM, setiap pekerja akan tercatat, terlindungi, dan termonitor kinerjanya,” tambah Masyhud.

Pembatasan Usia dan Keadilan Upah

Berdasarkan data Ditjen Hubla, terdapat 18.607 orang TKBM di seluruh Indonesia. Sebanyak 44,56% berada pada usia produktif (25–45 tahun), namun masih terdapat 7,38% atau lebih dari 1.300 pekerja berusia di atas 60 tahun yang masih aktif bekerja.

“Kita perlu menyiapkan generasi penerus tenaga bongkar muat yang terampil dan kompeten. Karena itu, pembatasan usia kerja dan program pelatihan bagi tenaga muda menjadi bagian penting dari kebijakan penataan TKBM ke depan,” jelasnya.

Selain itu, Masyhud juga menekankan pentingnya penyesuaian struktur tarif dan biaya TKBM agar lebih transparan dan bebas dari pungutan tambahan di luar ketentuan.

Langkah ini, menurutnya, akan menciptakan iklim kompetisi sehat antar badan usaha dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan TKBM.

“Tidak boleh ada lagi biaya tambahan yang membebani pekerja atau pengguna jasa. Tarif harus adil, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi TKBM,” tegas Masyhud.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengandalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program magang untuk menekan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pelemahan sektor formal.

Jika menengok Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sebanyak 88.519 orang tenaga kerja ter-PHK sepanjang 2025. Mereka terklasifikasi sebagai peserta program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).