Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengingatkan pentingnya harmonisasi antara revisi Permendag 31/2023 dan aturan baru yang tengah disiapkan Kementerian UMKM.

Pelaku industri menilai kebijakan yang mengatur ekosistem marketplace harus disusun secara selaras agar tidak menimbulkan tumpang tindih dan tetap mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan sinkronisasi kedua regulasi tersebut menjadi krusial untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif serta memberikan kepastian bagi seluruh pelaku dalam ekosistem perdagangan digital. Menurutnya, harmonisasi aturan diperlukan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi marketplace maupun pelaku usaha yang akan terdampak oleh regulasi baru.

“Terkait revisi Permendag maupun rencana Permen UMKM, menurut kami yang paling penting adalah harmonisasi kebijakan agar implementasinya jelas, tidak saling overlap, dan tetap mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan,” kata Budi kepada Bisnis, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Menurut Budi, harmonisasi kebijakan menjadi semakin penting mengingat pengaturan ekosistem digital melibatkan banyak kementerian dan lembaga, mulai dari sektor perdagangan, UMKM, perpajakan, perlindungan konsumen, komunikasi digital, hingga logistik dan sistem pembayaran.

Di sisi lain, dia menegaskan industri memahami upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola perdagangan digital dan pemberdayaan UMKM. Menurutnya, dialog yang intensif antara regulator dan pelaku usaha menjadi semakin penting karena perkembangan ekosistem digital berlangsung sangat cepat dan dinamis.

Lebih lanjut, idEA menilai tantangan utama yang dihadapi industri saat ini tidak hanya terkait regulasi, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan antara seller, konsumen, dan platform di tengah tekanan ekonomi, kenaikan biaya operasional, persaingan yang semakin ketat, serta perubahan perilaku belanja masyarakat.

Dia menjelaskan pola perdagangan digital kini semakin kompleks. Pelaku usaha tidak lagi hanya mengandalkan marketplace sebagai kanal penjualan, tetapi juga memanfaatkan berbagai saluran lain seperti social commerce, live commerce, website mandiri, chat commerce, hingga toko fisik dan pameran.

Budi juga menyoroti rencana kewajiban NIB bagi seller yang berjualan di platform digital. Menurutnya, langkah tersebut pada prinsipnya penting untuk mendorong formalisasi UMKM dan memperluas akses terhadap pembiayaan, sertifikasi, pelatihan, serta berbagai program pemerintah lainnya. Namun, implementasinya perlu dilakukan secara bertahap dan disertai pendampingan yang memadai.

Pasalnya, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kendala administratif, termasuk dalam penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) dan pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Oleh karena itu, edukasi serta penyederhanaan proses dinilai menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif.

Selain itu, Budi juga menanggapi usulan pemberian diskon biaya layanan marketplace hingga 50% bagi pelaku UMKM. Menurutnya, wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam mengingat model bisnis marketplace melibatkan berbagai komponen biaya, mulai dari pengembangan teknologi, sistem pembayaran digital, layanan pelanggan, promosi, keamanan sistem, logistik, hingga perlindungan konsumen.

Dia menilai keberlanjutan ekosistem digital harus menjadi perhatian utama agar seller, konsumen, maupun platform dapat tumbuh secara sehat dalam jangka panjang.

Di samping itu, idEA juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim investasi digital Indonesia tetap kondusif dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Menurut Budi, sektor digital selama ini telah menarik investasi dalam jumlah besar, menciptakan lapangan kerja, membangun infrastruktur teknologi, serta membantu jutaan UMKM masuk ke dalam ekonomi digital.

“Kami juga melihat pentingnya menjaga iklim investasi digital Indonesia tetap positif dan predictable. Selama ini sektor digital telah menarik investasi besar, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur teknologi, dan membantu jutaan UMKM masuk ke ekonomi digital,” tuturnya.

Budi menilai kepastian regulasi dan harmonisasi kebijakan menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekosistem digital nasional. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu berfokus pada penguatan daya saing UMKM, perlindungan konsumen, serta penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat di pasar digital Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Indonesia dengan Korea Selatan telah menandatangani 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan nilai US$10,2 miliar atau Rp173 triliun.

Usai menghadiri forum 'Indonesia-Korea Partnership for Resilient Growth' di Korea Selatan, Airlangga menjelaskan bahwa terdapat 10 MoU yang ditandatangani kedua negara. Kerja sama investasi itu menyasar sektor energi dan green transition, tenaga surya, carbon capture and storage (CCS), renewable energy, serta industri dan manufaktur, baik baja, baterai, hingga transportasi ramah lingkungan.

Selain itu, investasi juga menyasar sektor digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Lalu, properti dan infrastruktur termasuk pengembangan di Bumi Serpong Damai (BSD).

Terdapat pula kerja sama bisnis dan asosiasi antara Kadin serta KCCI, terutama untuk mendorong komitmen bisnis. Lalu, investasi juga terkait dengan pasok baterai, serta investasi manufaktur teknologi. Investasi perusahaan Korea Selatan seperti POSCO pun dilanjutkan.

Kemudian, terdapat pula tawaran dari Lotte Chemical yang mengundang Danantara untuk masuk sebagai investor.

"Ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor," kata Airlangga pada Rabu (1/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa sebelumnya di Jepang, Indonesia juga telah menandatangani MoU terkait investasi dengan nilai US$23,6 miliar atau Rp401 triliun. Sejumlah sektor disasar antara lain energi dan transisi energi, minyak dan gas terutama untuk proyek Masela, industri dan hilirisasi, keuangan, hingga investasi kelembagaan melalui JETRO dan Kadin.

"Artinya dari kunjungan Bapak Presiden di kedua negara ini [Jepang dan Korea Selatan] menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp574 triliun," kata Airlangga.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan bahwa di Korea Selatan, pemerintah juga bertemu dengan 11 pengusaha besar.

"Dan ini juga mereka bisa menyampaikan langsung ke Bapak Presiden [Presiden RI Prabowo Subianto] inputnya, kemudian feedback-nya, dan juga apa kendala-kendalanya yang memang mereka ada di Indonesia. Bapak Presiden sangat responsif dan sangat terbuka," katanya.

Menurutnya, di tengah gejolak geopolitik yang panas, minat investasi dari Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia masih tinggi. Menurutnya, Jepang merupakan investor nomor 5 terbesar di Indonesia. Lalu, Korea Selatan menempati urutan 7 sebagai investor terbesar.

"Kalau kita lihat juga investasinya juga meningkat secara average itu Korea setiap tahunnya sekitar 14%, Jepang juga sekitar 8-9% setiap tahunnya," ujar Rosan.

Jakarta: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan bakal mengikuti penuh arahan dan masukan pemerintah terkait isu merger PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan Grab.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, mengatakan pihaknya akan menyesuaikan langkah sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait rencana penggabungan dua raksasa teknologi tersebut.

“Kalau soal itu (penggabungan GoTo dan Grab), kita serahkan ke perusahaan masing-masing. Kan pemerintah juga sudah memberikan masukan, kita pasti ikuti masukannya dari pemerintah,” ujar Pandu seusai pembukaan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 12 November 2025.

Ikuti arah pemerintah

Pandu memastikan Danantara tidak akan bertindak sepihak. Ia menegaskan, pemerintah pasti memiliki niat baik untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia.

“Kita tentu mendengarkan masukan pemerintah. Pasti inginnya sangat baik. Tapi, tentu kita harus fokus B2B antara kedua perusahaan itu,” jelas Pandu.

Menurutnya, yang terpenting dalam proses ini adalah menjaga keseimbangan hubungan bisnis atau business-to-business (B2B) antara GoTo dan Grab agar tetap saling menguntungkan.

“Nantinya, kita pasti akan support, tapi kita lihat. Karena yang penting juga dari sisi commercial return harus ada. Jadi, kita harus juga menjaga itu,” tegas Pandu.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya rencana penggabungan antara GoTo dan Grab.

Menurutnya, pembahasan ini menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) ojek daring.

Dalam proses tersebut, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara disebut akan berperan aktif, baik dalam aspek strategis maupun investasi yang relevan dengan arah kebijakan pemerintah.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)