Jakarta, CNBC Indonesia - Bisnis infrastruktur jaringan kabel bawah laut kian masif. Bahkan diperkirakan nilai investasinya mencapai US$13 miliar atau Rp 216 triliun pada 2025 hingga 2027 atau naik dua kali lipat tahun 2022-2024 lalu.

Penggunaan jaringan komunikasi bawah laut bukanlah baru-baru ini saja. Kabel laut telah digunakan jauh sebelumnya pada 1850.

Saat itu, kabel laut dipasang untuk komunikasi telegraf yang berada di Selat Inggris antara Dover, Inggris, dan Calais, serta Perancis.

Beberapa tahun terakhir, sejumlah nama besar di dunia teknologi masuk ke bisnis ini dan mulai menguasai pasar. Hal ini diungkapkan oleh Kepala penjualan di Alcatel Submarine Networks, Paul Gabla.

"Sekitar sepuluh tahun lalu, kami melihat munculnya kategori besar lain, yakni pemain skala web dan sejenisnya, Meta, Google, Amazon, dll, yang sekarang mewakili 50% dari keseluruhan pasar," jelasnya, dikutip dari CNBC Internasional.

Penggunaan kabel bawah laut ini yang kian masif didorong penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang juga mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir.

Wakil presiden investasi jaringan Meta, Alex Aime juga mengakui pentingnya kabel bawah laut untuk AI. Dia juga menyebut tanpa adanya infrastruktur tersebut, membuat AI hanya gudang saja.

"Sering kali, saat memikirkan AI, mereka memikirkan pusat data, komputasi dan data. Namun kenyataannya, tanpa konektivitas yang menghubungkan pusat-pusat data itu, yang ada hanya gudang sangat mahal," jelas Aime.

Sejumlah raksasa teknologi dunia juga telah mengumumkan proyek pembangunan jaringan kabel bawah lautnya masing-masing. Meta, misalnya diketahui memiliki proyek ambisius, Watermorth dengan panjang 50 km, jadi yang terpanjang di dunia dan menghubungkan seluruh lima benua.

Raksasa lain, Amazon juga telah mengumumkan proyek Fastnet. Kabel laut itu akan terhubung dari pantai timur Maryland ke County Cak, Irlandia.

Amazon menyiapkan kapasitas infrastruktur lebih dari 320 terabit per detik, ini bisa untuk streaming 12,5 juta film HD bersamaan.

Selain itu, Google juga telah berinvestasi pada lebih dari 30 kabel laut. Sol, salah satu proyek itu akan menghubungkan sjeumlah wilayah Amerika Serikat (AS), Bermuda, Azores, dan Spanyol.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT. Nindya Karya (Persero) memproyeksikan capaian laba bersih hingga akhir tahun 2025 sebesar Rp 120 miliar. Capaian tersebut turun jika dibandingkan tahun 2024. Sedangkan target laba bersih pada tahun 2026 mendatang sebesar Rp 225 miliar atau naik 87%.

"Untuk laba bersih, semester 1, baru tergapai Rp17 miliar. Untuk semester 2 prognosisnya Rp103 miliar. Direncanakan tahun ini laba bersih Rp120 miliar," kata Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (17/11).

Ia mengatakan, capaian kinerja tersebut berasal dari perolehan kontrak tahun ini yang diperkirakan sebesar Rp 15,5 triliun. Sedangkan dari pendapatan usaha, pada semester I tahun ini sebesar Rp 2,8 triliun dan semester II diperkirakan sebesar Rp 7,3 triliun, sehingga diperkirakan pendapatan usaha sepanjang tahun ini sebesar Rp10,022 triliun.

Selanjutnya, untuk EBITDA, pada kinerja keuangan semester I sebesar Rp132 miliar dan pada semester II diperkirakan sebesar Rp295 miliar. Sehingga, EBITDA tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp427 miliar.

Terakhir, pada ekuitas Nindya Karya pada semester I tahun ini mencapai Rp 1,7 triliun dan ada penambahan di semester II nanti sebesar Rp53 miliar.

Capaian keuangan tak terlepas dari kontrak yang diperoleh. Firmansyah mengatakan, Nindya Karya juga berpartisipasi pada proyek ketahanan pangan dengan total 37 proyek. Antara lain, Bendungan Karalloe, Bendungan Napun Gete, Bendungan Pamukkulu 2 Takalar, dan Bendungan Tiga Dihaji.

Di sisi lain, Ia menambahkan, selain menargetkan laba bersih yang akan naik 87% menjadi Rp 225 miliar pada 2026, Nindya Karya juga menargetkan capaian kontrak tersedia yang akan naik 29% dari Rp 25,6 triliun menjadi 33,03 triliun pada 2025. Sementara target pendapatan usaha juga naik 18% dari Rp 10,02 triliun menjadi Rp 11,8 triliun.

"Untuk merealisasikan target tersebut, roadmap pengembangan bisnis dan aksi korporasi tahun 2026, antara lain, ada KPBU di IKN sektor perumahan dan tower, yaitu lokasinya di kawasan KIPP-IKN, otorita Ibu Kota Nusantara, pekerjaannya yaitu pembangunan 8 tower hunian ASN di IKN mencakup untuk 288 unit hunian dan tipenya 190 meter persegi," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan teknologi siap mendukung adopsi teknologi AI oleh pemerintah dan universitas, bahkan dengan menyediakan infrastruktur. Namun, pelaku industri berharap agar pemerintah memiliki kebijakan yang membuat investasi perluasan infrastruktur AI ke seluruh RI lebih efisien.

Pengembangan terkait skema pemanfaatan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) oleh pemerintah dan swasta mencuat dalam diskusi saat Coffee Morning Tech & Telco Edition CNBC Indonesia, di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Dalam diskusi tersebut perwakilan Dewan Ekonomi Nasional mengungkapkan bahwa beberapa kementerian dan pemerintah daerah mulai mempertimbangkan penggunaan AI. Bahkan, beberapa institusi mengusulkan anggaran infrastruktur AI termasuk pembelian chip.

Permasalahannya, infrastruktur AI membutuhkan anggaran yang besar. Oleh karena itu, DEN mempertimbangkan skema infrastruktur AI tidak harus dibangun sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah dan kementerian bisa bisa memanfaatkan infrastruktur yang sudah lebih dulu dimiliki pihak swasta atau institusi yang telah siap.

Deputy EGM Digital Product Telkom, Fauzan Feisal menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning Tech & Telco Edition di Queens Head, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pemerintah kemudian dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan timbal balik memberikan insentif kepada pihak terkait, dalam hal ini perusahaan teknologi seperti Telkom dan Indosat.

Deputy EGM Digital Product Telkom, Fauzan Feisal, menilai persoalan ini seperti "ayam dan telur". Ia mengatakan biaya bisa ditekan jika permintaan besar, tetapi permintaan baru tumbuh jika biaya sudah murah.

"Ini ya mungkin butuh support, kolaborasi, atau bahkan dari pemerintah membantu mengagregasi demand seberapa besar sebenarnya. Sehingga kalaupun dari kami men-support itu, seberapa possible untuk costnya bisa di-share dengan seluruhnya," ujar Fauzan. "Itu satu point yang critical banget, sangat-sangat dibutuhkan, karena sulit sekali kami di dalam pun membangun bisnis plan yang kuat," terangnya.

General Manager Technology Roadmap and Resource Strategy Telkomsel, Hermana Yuniadi menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning Tech & Telco Edition di Queens Head, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Telkom sendiri menyatakan ada satu hal penting dari pemerintah yang juga dibutuhkan yakni proteksi. Apalagi bagi perusahaan plat merah seperti Telkom.

"Biasa kalau di bisnis, tapi gratiskan dulu, baru nanti untung belakangnya. Tapi agak masalah ketika di tengah masih rugi, Anda merugikan negara, apalagi BUMN. Itu sesuatu yang kami terjebak dalam ketakutan." ujarnya "Pada dasarnya, lately, bagaimana kami mengambil kebutuhan model bisnis. Inovasi model bisnis ini, sesuatu yang dibutuhkan market adalah inovasi model bisnis saat ini, tidak hanya inovasi produk dan teknologi, itu model bisnis."

Biaya regulasi tinggi

General Manager Technology Roadmap & Resource Strategy Telkomsel, Herman Yuniadi, menilai ide insentif sangat relevan, terutama karena biaya regulasi dan frekuensi masih tinggi.

Ia menjelaskan bahwa konsep insentif sebenarnya bukan hal baru, terutama terkait pemanfaatan spektrum frekuensi atau beban biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi.

Namun tantangan terbesar bukan pada konsepnya, melainkan pada mekanisme penghitungan insentif. Saat ini, baik pemerintah maupun operator belum memiliki model yang disepakati bersama untuk mengkuantifikasi nilai manfaat yang dihasilkan dari investasi tersebut.

Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning Tech & Telco Edition di Queens Head, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Sementara itu, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah, setiap dukungan yang diberikan pemerintah akan dikonversikan menjadi layanan dan fasilitas yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat dan institusi.

"Ini sebetulnya pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Buat kami setiap rupiah yang diberikan insentif dari pemerintah akan kita kembalikan," ujar pria yang akrab disapa Danny itu.

"Jadi kalau setuju, saya akan menyetujui sekarang juga, bapak saya kasih gratis, yang pertama insentif diberikan kepada saya. It's very clear," imbuhnya.

IOH sendiri saat ini sudah punya sejumlah fasilitas untuk mempercepat adopsi AI, antara lain API, sandbox layanan AI, serta program token gratis untuk penggunaan model AI internal.

"Sekarang ini token itu banyak dipakai oleh universitas, sama incubator company. Nah jadi nggak menutup kemungkinan, kalau dari DEN gitu ya," tegasnya.

Ia menambahkan, meski infrastruktur yang disediakan Indosat bukan kelas GPU A100, A200, ataupun seri terbaru GB, perusahaan telah mengoperasikan model Large Language 40 (LL40) yang dinilai memadai untuk kebutuhan inferensi dan pengembangan aplikasi AI modern.

"Jadi, very clear bahwa kami akan punya solusi buat yang ditanyakan tadi," pungkasnya.

Humbang Hasundutan, CNBC Indonesia — Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) memiliki mandat penting untuk mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan di Indonesia yang berkelanjutan.

Hal ini terlihat dari sejumlah proyek pembiayaan publik yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup khalayak ramai, seperti yang telah dilakukan perseroan di Humbang Hasundutan (Humbahas).

PT SMI telah melakukan Pembiayaan Investasi (project financing) untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Sion.

Terletak di Desa Sionom Hudon Selatan, Kecamatan Parlilitan, PLTM Sion memanfaatkan aliran Sungai Aek Simonggo untuk membangkitkan listrik sebesar 10 MW.

PT SMI sendiri memberikan pinjaman kepada PT Citra Multi Energi (CME) senilai US$ 21,2 juta atau setara Rp 350 miliar (asumsi kurs Rp 16.500/US$). Pembiayaan dari PT SMI tersebut setara dua pertiga total nilai proyek yang mencapai US$ 30,8 juta atau setara Rp 508 miliar berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Berkolaborasi dengan perusahaan rekayasa asal Jepang (Toyo), CME memanfaatkan aliran alami sungai tanpa membuat bendungan atau reservoir untuk membangkitkan listrik. Adapun PLTM Sion memiliki daerah tangkapan air seluas 279 km2 dan curah hujan tahunan sebesar 3.200 mm.

Menggunakan pembatas yang dibangun melintasi sungai (weir), air yang sudah dibendung dan dikondisikan untuk menangkap sedimen pasir tersebut lalu dijatuhkan dalam ketinggian 81 meter untuk menggerak dua turbin dengan kapasitas masing-masing 5 MW.

Nyalakan Listrik 15.800 Rumah

Sejatinya seluruh listrik yang dibangkitkan oleh PLTM Sion akan dialirkan 43 kilometer dan masuk ke dalam Grid milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Gardu Induk Dolok Sanggul, yang kemudian ditransmisikan di wilayah Sumatera Utara.

Meski di atas kertas listrik yang dibangkitkan oleh PLTM Sion tidak secara spesifik dialirkan ke kawasan sekitar, tapi diestimasi listrik yang dibangkitkan oleh PLTM Sion mampu menghidupi 15.800 rumah tangga.

"Berdasarkan perhitungan (PT SMI), (PLTM Sion) cukup untuk menyediakan listrik perumahan sebesar 15.800 rumah," ungkap Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah di Humbang Hasundutan, Selasa (11/10).

PLTM Sion sendiri telah beroperasi sejak 2020 atau sudah lima tahun mengalirkan listrik dari energi bersih ke rumah-rumah warga di Sumatera Utara.

"Pada tahun 2024, PLTM Sion telah menghasilkan sekitar 81 GWh energi bersih yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial, serta turut berkontribusi pada pengurangan jejak karbon," ujar Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti.

Meski demikian, operasional PLTM Sion sendiri bukan tanpa tantangan. Energi bersih yang dibangkitkan PLTM Sion nyatanya ikut dipengaruhi oleh kondisi iklim.

Salah satu pekerja PLTM mengungkapkan dalam kondisi bulan kering (kemarau) yang biasanya terjadi di bulan Juni dan Juli debit air yang di wier tidak mampu untuk memutar dua turbin secara maksimal, sehingga kadang hanya satu turbin yang beroperasi.

Demikian pula apabila curah hujan yang terlalu tinggi juga membuat wier tidak bisa menampung air karena ketinggian melebihi level aman, meskipun hal ini sangat jarang terjadi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan presiden Prabowo Subianto sejumlah ruas tol jadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Total keseluruhan yang masuk dalam daftar proyek mencapai 50 ruas tol.

Daftar itu tercantum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedelapan dari aturan sebelumnya.

Peraturan yang ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menandatanganinya pada 24 September 2025, mengatur proyek dalam PSN harus diselesaikan sesuai dengan dokumen perencanaan saat pengusulan.

"Dalam hal Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan tepat waktu, penanggung jawab Proyek Strategis Nasional melaporkan pelaksanaan dan usulan revisi rencana penyelesaian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian," tulis Pasal 2A ayat 2.

Berikut daftar seluruh jalan tol yang masuk dalam PSN pemerintahan Prabowo:

1. Jalan Tol Serang - Panimbang Provinsi Banten

2. Jalan Tol Pandaan - Malang Provinsi Jawa Timur

3. Jalan Tol Manado - Bitung Provinsi Sulawesi Utara

4. Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

5. Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

6. Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

7. Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

8. Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

9. Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

10. Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat

11. Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau

12. Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

13. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

14. Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Riau

15. Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

16. Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan

17. Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

18. Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Provinsi Sumatera Selatan

19. Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan Provinsi Jawa Barat

20. Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang Provinsi Jawa Barat

21. Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten

22. Jalan Tol Serpong - Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat

23. Jalan Tol Cinere - Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

24. Jalan Tol Cimanggis - Cibitung Provinsi Jawa Barat

25. Jalan Tol Cibitung - Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

26. Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

27. Jalan Tol Serpong - Balaraja Provinsi Banten

28. Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

29. Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

30. Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

31. Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

32. Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

33. Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

34. Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo Provinsi Jawa Timur

35. Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

36. Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar Provinsi Jawa Timur

37. Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

38. Jalan Tol Semarang - Demak Provinsi Jawa Tengah

39. Jalan Tol Yogyakarta - Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

40. Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur

41. Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri Provinsi Jawa Timur

42. Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda) Provinsi Jawa Barat

43. Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

44. Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin - Salabenda) Provinsi Jawa Barat

45. Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

46. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

47. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka - Mengwi Provinsi Bali

48. Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

49. Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur - Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

50. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North - South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat.

15 Jalan Tol Dikebut Pengerjaannya

Dari jumlah tersebut, 35 ruas tol telah selesai dibangun. Sisa 15 tol lagi akan masuk perencanaan, ada juga yang telah masuk proses konstruksi.

Ini daftar 15 tol yang masih tahap direncanakan atau tengah proses konstruksi:

1. Jalan Tol Jambi - Rengat

2. Jalan Tol Rengat - Pekanbaru

3. Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu

4. Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu

5. Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang

6. Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca

7. Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi

8. Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan

9. Jalan Tol Yogyakarta - Bawen

10. Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap

11. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban

12. Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka - Mengwi

13. Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II

14. (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur - Pluit Elevated)

15. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: North - South Link Bandung dan Bandung Inter Urban Toll Road.

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri transportasi Indonesia baik maskapai penerbangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) maupun Kereta Cepat Jakarta - Bandung (Whoosh) sama-sama memiliki utang yang besar. Hal tersebut menjadi perhatian berbagai pihak baik pemerintah hingga masyarakat.

Garuda terus melakukan restrukturisasi hutang, yang kini nampak terlihat penurunan hutang GIAA yang cukup drastis. Pada 2020, hutang GIAA tercatat Rp179,59 triliun, hingga semester I 2025, hutang GIAA tersisa Rp130,02 triliun, turun 27,6%.

Sementara, mengutip laporan keuangan tahunan 2022 yang diaudit oleh RSM, diketahui proyek Kereta Cepat Whoosh menelan total biaya US$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$ 1,21 miliar (Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$ 6,05 miliar (Rp 99,82 triliun).

Utang Garuda

Maskapai Garuda telah mendapat angin segar usai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyuntikkan dana senilai Rp30 triliun, melalui anak usaha Danantara, yaitu PT. Danantara Asset Manajement (Persero).

Melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Danantara akan membantu proses restrukturisasi Garuda melaui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Disebutkan bahwa yang akan dilakukan oleh Danantara antara lain, setoran modal dalam bentuk uang tunai dan konversi pinjaman pemegang saham menjadi saham baru.

Danantara Asset Management akan melakukan penyetoran modal secara tunai kepada Perseroan senilai sebesar US$ 1.441.320.636, yang akan dilakukan melalui pengambilan bagian atas saham yang diterbitkan dalam PMTHMETD.

Sementara itu utang senilai US$ 405 juta juga akan dikonversi menjadi saham dalam private placement ini. Adapun utang yang dimaksud tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara Perseroan sebagai debitur, DAM sebagai kreditur, dan Citilink sebagai obligor tanggal 24 Juni 2025.

Sehingga total dana private placement mencapai US$ 1,84 miliar atau setara Rp 30,46 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$).

Penggunaan dana tersebut akan diarahkan untuk modal kerja dam operasional Garuda (perawatan pesawat, biaya operasional), dukungan kepada Citilink (anak usaha), ekspansi armada, dan pembayaran utang bahan bakar Citilink.

Saat ini Garuda masih mencatat kondisi "modal kerja negatif" secara konsolidasi dan posisi utang yang relatif tinggi dibanding aset.

Setelah injeksi atau dilaksanakannya PMTHMETD, pemegang saham publik akan terdilusi dari sekitar 27,46 % menjadi sekitar 5,03 %. Dimana GIAA akan meminta persetujuan pemegang saham untuk aksi korporasi tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 12 November 2025 mendatang.

Utang Kereta Cepat Whoosh

Mengutip laporan keuangan tahunan 2022 yang diaudit oleh RSM, diketahui proyek Kereta Cepat Whoosh menelan total biaya US$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$ 1,21 miliar (Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$ 6,05 miliar (Rp 99,82 triliun). Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3% dan tenor hingga 45 tahun.

Pinjaman modal luar negeri menjadi salah satu bentuk pembiayaan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek KCJB didanai lewat skema B2B yang salah satunya bersumber dari pinjaman dana dari China Development Bank. Dijelaskan, dalam proyek ini, pinjaman modal luar negeri berasal dari China Development Bank (CDB) sebesar 75%. Sementara 25% modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

Adapun komposisi konsorsium BUMN memegang saham di KCIC sebesar 60% melalui sejumlah perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40%. Perusahaan pelat merah yang tergabung dalam tubuh PSBI antara lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,03%.

Sementara dari laporan keuangan PT KAI per 30 Juni 2025, Pada tanggal 31 Januari 2024, PT KAI menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan para pihak No. 02/KONTRAK-PSBI/I/2024. Fasilitas pinjaman yang diberikan terdiri dari dua fasilitas yakni:

Fasilitas A: Pinjaman berjangka USD dengan total komitmen sebesar US$ 325,62 juta dengan bunga 3,3%

Fasilitas B: Pinjaman berjangka RMB (yuan) dalam keseluruhan total komitmen sebesar US$ 217,08 juta dengan bunga 3,2% per tahun.

Total pinjaman tersebut adalah senilai US$ 542,7 juta. Angka ini setara dengan porsi utang yang harus ditanggung oleh PSBI dari total cost overrun.

Sebagai catatan, dari total US$ 1,21 miliar cost overrun porsi PSBI (60%) adalah US$ 726 juta, dengan 25% dipenuhi dari modal ekuitas yakni penyertaan modal negara (PMN) dari APBN. Sementara itu, nilai investasi awal senilai US$ 6,05 miliar juga seharusnya menggunakan rumus yang sama, yakni sesuai porsi kepemilikan dan dengan pembagian 75% utang dan 25% ekuitas.

Dari angka tersebut diketahui porsi PSBI (60%) adalah senilai US$ 3,63 miliar, dan setelah dikurangi 25% yang dimodali lewat ekuitas, seharusnya total pinjaman PSBI ke CDB adalah sekitar US$ 2,72 miliar (Rp 44,92 triliun).

Selaras dengan porsi PSBI, Beijing Yawan (40%) juga seharusnya menanggung US$ 2,42 miliar, dan setelah dikurangi 25% modal dari ekuitas, pinjaman Yawan ke CBD senilai US$ 1,82 miliar (Rp 29,95 triliun).

Mengutip laporan AidData, Proyek kereta cepat memperoleh utang dari CDB dalam dua fasilitas pinjaman dengan dua mata uang berbeda. Fasilitas pinjaman pertama senilai US$ 2,74 miliar diberikan dalam denominasi dolar AS memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 2%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi PSBI jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

Selanjutnya, ada juga fasilitas pinjaman kedua senilai US$ 1,83 miliar diberikan dalam denominasi RMB (yuan) memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 3,46%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi Beijing Yawan jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

AidData sendiri merupakan lembaga Transparansi Bantuan, Teknologi Informasi, dan Geocoding yang didirikan pada 23 Maret 2009. Kantor pusatnya berada di Williamsburg, Virginia. Laman webnya menyediakan akses ke catatan keuangan pembangunan dari sebagian besar donor bantuan resmi.

Artinya menggunakan aturan pembiayaan 75:25 dengan tanggung renteng porsi kepemilikan saham, utang konsorsium PBSI mencapai Rp 3,26 miliar (Rp 54 triliun) dengan beban bunga per tahun mencapai US$ 74,5 juta (Rp 1,2 triliun).

Sementara itu, mengutip laporan keuangan PT KAI, PSBI memiliki total aset Rp 27,39 triliun per akhir Juni 2025. Sedangkan kewajiban perusahaan mencapai Rp 18,93 triliun. Adapun total kerugian yang dicatatkan PSBI mencapai Rp 1,62 triliun dengan Rp 951,48 miliar diatribusikan kepada PT KAI.

Kondisi keuangan tersebut agak sedikit membaik dari catatan akhir tahun 2024, dimana PSBI membukukan rugi Rp 4,19 triliun dengan Rp 2,34 triliun diatribusikan kepada PT KAI. Sinking fund Kereta Cepat Jakarta Bandung tercatat senilai Rp 1,38 triliun pada akhir Juni 2025, berkurang dari RP 1,73 triliun pada akhir 2024.

Terbaru, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa masyarakat tak perlu khawatir dan ribut terkait hutang kereta cepat Jakarta - Bandung. Menurutnya negara memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran cicilan utang proyek yang memakan biaya US$ 7,27 miliar atau setara Rp 117,3 triliun itu.

Hal ini diungkapkan Prabowo, usai meninjau Stasiun Manggarai dan meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025). Prabowo menegaskan untuk semua pihak untuk tidak meributkan permasalahan hutang ini.

"Jadi sudah lah, saya sudah katakan presiden RI yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu, dan kita kuat. Duitnya ada," katanya.

"Duit yang tadinya dikorupsi, saya hemat. Gak saya kasih kesempatan. Jadi saudara-saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua," tambahnya.

Prabowo juga menekankan, bahwa pemerintah memang harus membayar senilai Rp 1,2 triliun per tahun, namun sudah banyak manfaat yang didapatkan rakyat dari proyek kereta cepat ini. Seperti mengurangi kemacetan, polusi, hingga transfer teknologi yang canggih dari China.

"Pokoknya nggak masalah, karena itu kita harus bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun, tapi manfaatnya mengurangi macet, polusi, perjalanan semua dihitung," katanya.

Dalam sambutannya, Prabowo juga menjelaskan semua public transport dunia jangan dihitung untung rugi, tetapi hitung manfaat untuk rakyat. Bahkan pemerintah sendiri sudah memberikan subsidi untuk tiket kereta api agar mengurangi beban masyarakat.

Di seluruh dunia begitu. Ini namanya Public Service Obligation (PSO). Ada yang menyarankan semua kereta api kita pemerintah subsidi 60% rakyat bayar 20%, ya ini kehadiran Negara," ucapnya.

"Dari mana uang itu uang itu dari uang rakyat dari pajak dari kekayaan negara makanya kita harus mencegah semua kebocoran, kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi uang rakyat gak boleh dicuri akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat," imbuhnya.

Prabowo pun mengaku sudah mempelajari proyek Kereta Cepat Whoosh dan tak ada masalah. Dia mengingatkan pihak lain jangan mempolitisasi proyek ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi di Bali, yang termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto, masih sepi peminat dari kalangan investor.

Menurut Dody, hingga kini proyek tersebut masih dalam tahap due diligence atau kajian kelayakan oleh calon investor dan pemerintah daerah setempat.

"Cuma, semua memang masih proses due diligence (kajian kelayakan). Jadi misalnya katakanlah Bali Gilimanuk-Mengwi apakah memang ruas Gilimanuk-Mengwi atau mau pakai ruas yang lain. Itu benar-benar mesti diskusi dengan calon investornya dan Pemda (pemerintah daerah) setempat," ujar Dody dalam Media Briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Ia menjelaskan, alasan utama minimnya minat investor karena volume kendaraan di jalur Gilimanuk-Mengwi tergolong rendah dibanding ruas lain di Bali.

"Yang saya tahu, Gilimanuk-Mengwi itu nggak banyak investor yang tertarik karena ramai traffic bukan di situ," ungkapnya.

Dody menegaskan, pemerintah terus membuka ruang diskusi dengan pihak swasta yang berminat menggarap proyek tersebut, termasuk meninjau kemungkinan perubahan trase atau penyesuaian rute agar lebih menarik secara ekonomi.

"Jadi masih banyak diskusi, makanya yang saya bilang ini masih proses. Tapi ini yang kemarin sudah kita lempar ke beberapa investor jalan tol," ucap dia.

Perlu diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menetapkan 50 proyek jalan tol sebagai bagian dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, yang ditandatangani Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025.

Dalam aturan tersebut ditegaskan, setiap proyek PSN wajib diselesaikan sesuai dengan dokumen perencanaan yang diajukan pada saat pengusulan. Jika penyelesaian tertunda, penanggung jawab proyek wajib melaporkan perkembangan dan usulan revisi jadwal kepada Menko Perekonomian.

Dari total 50 proyek tol tersebut, sebanyak 35 ruas sudah rampung dibangun, sedangkan 15 lainnya, termasuk Gilimanuk-Mengwi, masih dalam tahap perencanaan atau konstruksi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pembangunan moda transportasi baru kembali menggeliat di kawasan timur Jakarta. Sejumlah investor tengah menjajaki peluang membangun LRT gantung atau Suspended String Light Rail Transport (SSLRT) yang akan menghubungkan kawasan Cibubur hingga Mekarsari, Bogor sepanjang 11,5 Km. Proyek yang mirip Skytrain menggantung ini disebut-sebut bakal menjadi moda penghubung atau feeder bagi jalur utama transportasi massal di Jabodebek.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, proyek skytrain tersebut memiliki panjang sekitar 22 kilometer dan membutuhkan investasi hingga Rp6,6 triliun. Estimasi biayanya mencapai Rp300-400 miliar per kilometer. Kementerian Perhubungan menilai konsep LRT gantung menarik karena biaya yang relatif efisien dan dampak lingkungannya yang minim dibanding moda konvensional di permukaan atau bawah tanah.

Salah satu teknologi yang dikaji untuk proyek ini datang dari Unitsky Nusantara. Perusahaan ini menjelaskan konsep transportasi string atau UST yang diklaim lebih adaptif terhadap kondisi kota modern.

"Salah satu keunggulan utama string transport UST adalah fleksibilitas arsitekturalnya - mampu terintegrasi langsung dengan bangunan komersial, pusat bisnis, kawasan hunian, hingga infrastruktur kota yang sudah ada," tulis Unitsky Nusantara dikutip Jumat (24/10/2025).

Teknologi string transport menawarkan konsep jalur yang melayang di atas permukaan tanpa perlu pembebasan lahan besar. Struktur yang ramping dan ringan memungkinkan pembangunan dilakukan di atas infrastruktur eksisting, termasuk di sekitar gedung komersial, kawasan perumahan, dan jaringan jalan yang sudah padat. Hal ini membuat proyek bisa dijalankan tanpa harus merombak besar-besaran tata ruang kota.

Foto: Kereta gantung. (Instagram/unitsky_nusantara) Kereta gantung. (Instagram/unitsky_nusantara)

"Sistem ini tidak memaksa kota berubah, tapi beradaptasi dengan cerdas terhadap struktur yang ada, menciptakan konektivitas baru tanpa mengganggu ruang hidup. Inilah bentuk mobilitas modern yang tidak hanya efisien dan ramah lingkungan, tetapi juga meningkatkan nilai ruang, estetika, dan fungsi urban secara bersamaan," tulis Unitsky Nusantara.

Keunggulan lain terletak pada efisiensi biaya dan nilai tambah bagi kawasan. Karena tidak memerlukan lahan luas, investasi relatif lebih hemat dibanding moda LRT konvensional. Selain itu, konsep stasiun yang bisa terintegrasi langsung dengan pusat bisnis atau hunian dipandang dapat meningkatkan nilai properti sekaligus memperindah lanskap kota.

"Mungkin halte masa depan itu bukan di tepi jalan-tapi di tengah kehidupan kita sendiri. Mungkin bukan lagi soal ke mana kita pergi, tapi gedung mana yang ingin kita singgahi," tulis Unitsky.

Bagi pemerintah daerah maupun pengembang, proyek LRT gantung ini dinilai bisa menjadi contoh nyata mobilitas urban yang berkelanjutan. Selain ramah lingkungan, sistem ini juga berpotensi mengurangi kemacetan dan polusi di jalur Cibubur-Mekarsari yang dikenal padat.

Meski demikian, sejumlah catatan masih perlu dikaji, mulai dari skema investasi, kesiapan teknologi, hingga regulasi dan integrasi antar moda transportasi. Pemerintah menegaskan proyek ini masih dalam tahap studi dan penjajakan kerja sama dengan calon investor.

"Posisi saat ini mereka lagi mengerjakan studi FS, dan ini dilepas ke investor, kira-kira seperti apa. Kalau selesai FSnya akan disampaikan ke kami dan kami evaluasi, apa itu akan dilakukan berupa investasi murni atau investasi itu perusahaan tadi siap melakukan pembangunan kami siap. Hasilnya kami belum tau karena baru disusun oleh PT Unitsky jadi kita tunggu aja," sebut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian, Arif Anwar.

Kantor ini akan membantu memastikan bahwa berbisnis di Indonesia tidak terhambat oleh birokrasi, tetapi dimungkinkan oleh kemitraan

Jakarta (ANTARA) - Indonesia resmi meluncurkan Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO), sebuah kantor fasilitasi proyek infrastruktur yang bertujuan mempercepat realisasi investasi melalui kemitraan strategis antara pemerintah, investor, dan mitra pembangunan.

Peresmian IPFO dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantornya di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan bahwa kehadiran IPFO bukan sekadar simbol administratif, melainkan wujud nyata untuk menjembatani kemitraan pemerintah dengan para investor, baik di dalam maupun luar negeri.

“Kantor ini akan membantu memastikan bahwa berbisnis di Indonesia tidak terhambat oleh birokrasi, tetapi dimungkinkan oleh kemitraan,” ujar AHY dalam sambutannya.

IPFO merupakan tindak lanjut dari International Conference on Infrastructure (ICI) yang digelar Juni lalu, ketika pemerintah meluncurkan Project Catalog 2025 yang mencakup 46 proyek strategis di sektor transportasi, energi, air, limbah, perumahan, dan kota cerdas.

AHY menekankan bahwa IPFO akan berfungsi sebagai platform koordinasi terpadu di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Kantor ini, lanjut dia, akan membantu para investor dan pemilik proyek memahami alur prosedural, menyusun prioritas, serta mempercepat pelaksanaan proyek, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar modal swasta memainkan peran lebih besar dalam pembangunan nasional.

AHY, mengutip data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengatakan kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia pada periode 2025–2029 diperkirakan mencapai lebih dari 643,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp10.300 triliun. Namun, kontribusi sektor swasta baru sekitar 28 persen.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa IPFO dibentuk untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan menghadirkan daftar proyek yang terstruktur, dokumen acuan yang seragam, serta dukungan mitigasi risiko melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

“Dan akhirnya, meningkatkan kemitraan pemerintah-swasta, memastikan proyek siap secara finansial dan teknis sebelum sampai ke pasar,” katanya.

Selain itu, AHY menyebut pemerintah juga mengadopsi skema pembiayaan inovatif seperti land value capture, asset recycling, dan limited concession scheme untuk memastikan pembangunan infrastruktur mendorong pemerataan.

“Kepada semua calon investor, Anda berhak mendapatkan lebih dari sekadar jabat tangan dan janji. Anda berhak atas kejelasan, kepastian, dan keyakinan,” katanya.

“IPFO akan menjadi mitra terpercaya Anda — satu titik kontak yang andal untuk memandu Anda melalui prosedur, menghubungkan Anda dengan lembaga terkait, dan mempercepat pemanfaatan proyek,” kata AHY menambahkan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan 50 proyek jalan tol sebagai bagian dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Daftar ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor16Tahun2025, yang merupakan perubahan kedelapan dari aturan sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menandatanganinya pada 24September2025.

Dalam beleid tersebut disebutkan, proyek yang masuk daftar PSN wajib diselesaikan sesuai dengan dokumen perencanaan yang diajukan pada saat pengusulan.

"Dalam hal Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan tepat waktu, penanggung jawab Proyek Strategis Nasional melaporkan pelaksanaan dan usulan revisi rencana penyelesaian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian," tulis Pasal 2A ayat 2, dikutip Selasa (21/10/2025).

Dari total 50 tol tersebut, sebanyak 35 tol sudah selesai dibangun, sedangkan 15 tol lainnya baru masuk perencanaan ataupun sudah dalam proses konstruksi.

Ini daftar 15 proyek jalan tol yang sedang direncanakan-proses konstruksi:

1. Jalan Tol Jambi - Rengat

2. Jalan Tol Rengat - Pekanbaru

3. Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu

4. Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu

5. Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang

6. Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca

7. Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi

8. Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan

9. Jalan Tol Yogyakarta - Bawen

10. Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap

11. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban

12. Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka - Mengwi

13. Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II

14. (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur - Pluit Elevated)

15. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: North - South Link Bandung dan Bandung Inter Urban Toll Road.

Ini daftar 50 proyek jalan tol yang masuk PSN Prabowo:

1. Jalan Tol Serang - Panimbang Provinsi Banten

2. Jalan Tol Pandaan - Malang Provinsi Jawa Timur

3. Jalan Tol Manado - Bitung Provinsi Sulawesi Utara

4. Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

5. Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

6. Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

7. Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

8. Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

9. Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

10. Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat

11. Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau

12. Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

13. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

14. Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Riau

15. Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

16. Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan

17. Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

18. Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Provinsi Sumatera Selatan

19. Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan Provinsi Jawa Barat

20. Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang Provinsi Jawa Barat

21. Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten

22. Jalan Tol Serpong - Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat

23. Jalan Tol Cinere - Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

24. Jalan Tol Cimanggis - Cibitung Provinsi Jawa Barat

25. Jalan Tol Cibitung - Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

26. Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

27. Jalan Tol Serpong - Balaraja Provinsi Banten

28. Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

29. Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

30. Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

31. Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

32. Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

33. Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

34. Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo Provinsi Jawa Timur

35. Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

36. Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar Provinsi Jawa Timur

37. Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

38. Jalan Tol Semarang - Demak Provinsi Jawa Tengah

39. Jalan Tol Yogyakarta - Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

40. Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur

41. Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri Provinsi Jawa Timur

42. Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda) Provinsi Jawa Barat

43. Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

44. Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin - Salabenda) Provinsi Jawa Barat

45. Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

46. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

47. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka - Mengwi Provinsi Bali

48. Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

49. Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur - Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

50. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North - South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat.