Bisnis.com, JAKARTA – Dalam era digital, platform pemasaran online, virtual tour, dan pemasaran berbasis data akan mempercepat pertumbuhan sekaligus persaingan di industri jasa broker properti di Indonesia.

CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, prospek bisnis jasa broker properti di Indonesia masih sangat terbuka. Namun, hal itu berlaku hanya bagi pelaku yang mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku pasar.

Ali menilai pertumbuhan kelas menengah, kebutuhan hunian di kawasan urban, serta meningkatnya minat investasi properti tetap menjadi motor utama peningkatan permintaan jasa broker properti dari waktu ke waktu.

Namun, ia menegaskan bahwa pola transaksi kini lebih rasional dan berbasis informasi. Karena itu, peran broker bergeser dari sekadar perantara menjadi konsultan properti yang memberi analisis nilai, risiko, dan potensi investasi.

“Broker yang bertahan adalah yang mampu memberi nilai tambah, bukan hanya menawarkan produk. Konsumen sekarang datang dengan data, sehingga broker harus lebih siap secara pengetahuan, teknologi, dan layanan,” ujarnya dalam podcast LJH Realty, dikutip Rabu (18/2/2026).

Ia juga menyoroti digitalisasi sebagai faktor penentu masa depan industri jasa broker properti. Platform pemasaran online, virtual tour, serta pemasaran berbasis data dinilai akan mempercepat seleksi alam di industri ini.

Perusahaan yang memiliki sistem pelatihan berkelanjutan, standar layanan tinggi, dan strategi pemasaran modern diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh.

Meski demikian, Ali menekankan bahwa tantangan utama industri bukan pada permintaan pasar, melainkan pada kualitas sumber daya manusia. Profesionalisme, integritas, dan konsistensi pengembangan diri disebutnya sebagai fondasi utama bagi broker yang ingin bertahan dalam jangka panjang.

“Dengan meningkatnya ekspektasi konsumen dan transparansi informasi, profesionalisme bukan lagi pilihan, melainkan syarat dasar untuk bertahan dalam bisnis jasa pemasaran properti di Indonesia,” imbuhnya.

Direktur LJH Realty, Oka Mahendra, menilai bahwa perubahan perilaku konsumen dan digitalisasi pemasaran menuntut broker properti harus terus meningkatkan kapasitas diri, dengan berorientasi service excellent (layanan prima).

“Pertumbuhan platform digital properti mendorong peningkatan jumlah broker di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya edukasi konsumen, diferensiasi layanan kini menjadi faktor utama kesuksesan dalam persaingan di industri jasa broker properti,” tuturnya.

Mengutip data Real Estat Indonesia (REI), menunjukkan bahwa pertumbuhan transaksi properti di kota besar diikuti peningkatan jumlah broker dan kantor broker properti.

Sementara itu, platform pemasaran seperti Rumah123 dan portal digital lainnya mengungkapkan adanya perubahan cara broker mencari klien, memasarkan unit, dan membangun reputasi.

"Kondisi ini membuat standar profesionalisme broker semakin tinggi, mulai dari kemampuan komunikasi, pemahaman legalitas transaksi, hingga penguasaan digital marketing,” ujar Oka.

Menurut Oka Mahendra, seorang broker profesional seyogyanya memiliki sejumlah karakter dan kompetensi utama. Pertama, konsistensi pengembangan diri. Profesionalisme tidak terbentuk dalam waktu singkat. Broker harus terus belajar, berlatih, dan memperbarui kemampuan pemasaran serta komunikasi.

Kedua, menerapkan standar layanan tinggi. Ketiga, kompetensi pemasaran strategis, dimana broker properti dituntut mampu memahami psikologi konsumen, teknik negosiasi, dan strategi pemasaran berbasis data.

Keempat, sertifikasi dan rekam jejak profesional. Broker properti profesional mengikuti pelatihan berkelanjutan, memiliki sertifikasi kompetensi, serta menunjukkan kinerja yang konsisten.

Kelima, penguasaan teknologi digital, mencakup kemampuan menggunakan media sosial, video edukasi, dan platform digital. Hal itu menjadi bagian penting dari profesionalisme modern.

Oka menambahkan, dalam menghadapi kompetisi industri jasa pemasaran properti yang ketat, broker harus menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai strategi utama keberlanjutan bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA—Salah satu broker memandang optimistis prospek pertumbuhan pasar properti pada 2026 seiring dengan masih tingginya kebutuhan hunian. Selain itu, berbagai insentif dapat mendorong minat pembelian rumah.

Direktur LJH Realty Indonesia, Oka Mahendra, menuturkan berbagai indikator menunjukkan prospek pasar properti 2026 masih positif. Properti dengan harga di bawah Rp1 miliar tetap diminati karena didominasi end-user riil.

Pemerintah juga masih menggulirkan insentif sektor properti, seperti pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100%, yang dinilai efektif mendorong minat beli masyarakat.

Dari sisi pembiayaan, bank-bank penyalur KPR berlomba menghadirkan produk yang semakin ramah, mulai dari suku bunga rendah hingga tenor panjang.

“Kondisi ini menciptakan iklim yang kondusif bagi transaksi, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi broker properti,” paparnya dalam keterangan resmi, Selasa (10/2/2026).

Tak hanya pasar properti perdana, pasar secondary dan sewa-menyewa juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Oka menyebut pasar sewa tumbuh signifikan, seiring dengan banyaknya masyarakat yang menunda membeli, tetapi tetap membutuhkan hunian.

Di sisi lain, perubahan perilaku konsumen juga ikut mendorong pentingnya peran broker. Oka menyebut klien saat ini semakin selektif dan mengutamakan kualitas layanan, baik di pasar primer maupun sekunder. Bahkan, transaksi di pasar sekunder masih mendominasi karena banyak pembeli mencari fleksibilitas harga dan lokasi.

“Menjual properti bukan sekadar memasang iklan. Broker berperan menghubungkan penjual dan pembeli, melakukan follow up, negosiasi, hingga memastikan legalitas dokumen. Tidak semua orang punya waktu dan keahlian untuk itu,” ujarnya.

Menurut Oka, profesionalisme menjadi pembeda utama broker properti saat ini. LJH Realty membekali konsultan dan mitra dengan pelatihan berkelanjutan, penguatan personal dan corporate branding, serta sertifikasi broker. Agen harus profesional, aman, dan fokus pada pelayanan.

“Properti bukan hanya soal jual beli aset bernilai besar. Ada kepercayaan, rasa aman, dan kualitas pelayanan yang harus dijaga. Di situlah peran broker properti menjadi sangat penting,” ujar Oka.

Di tengah dinamika ekonomi dan persaingan ketat industri properti, profesi broker properti menunjukkan daya tahan sekaligus peluang yang semakin terbuka. Hal ini tercermin dari perhelatan Awards Annual 2026 Parade of Excellence yang digelar LJH Realty Indonesia pekan lalu.
Acara yang digelar ini menjadi ajang apresiasi bagi para konsultan properti dan mitra outlet yang dinilai berprestasi sepanjang 2025. Lebih dari sekadar seremoni, agenda tersebut juga menjadi potret bagaimana profesi agen dan broker properti kini makin diakui perannya dalam ekosistem industri real estate di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) memacu sertifikasi broker properti sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33 Tahun 2025.

Permendag tersebut mengatur tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan dan metrologi legal.

Ketua Umum AREBI Clement Francis menyampaikan, AREBI berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait implementasi Permendag No. 33 Tahun 2025. Peraturan tersebut mewajibkan broker properti untuk memiliki lisensi resmi sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen dan peningkatan standar industri.

Oleh karena itu, asosiasi melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada seluruh anggota. Sampai saat ini, sudah ada 5.000 orang yang telah mendaftar sertifikasi broker properti Indonesia.

“Melalui Rakernas ini, AREBI ingin memastikan seluruh anggota memahami dan siap menjalankan kewajiban perizinan sesuai Permendag No. 33 Tahun 2025. Ini adalah langkah penting untuk membangun industri broker properti yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan. Selain itu AREBI juga meminta kepada masyarakat untuk ikut mendukung dengan memakai jasa broker properti yang berlisensi,” tuturnya dalam keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

AREBI menggelar Rapat Kerja Nasional pada 17–18 Januari 2026 di Bandung, Jawa Barat. Rakernas menjadi forum strategis kepengurusan tingkat nasional yang menghadirkan seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) serta perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AREBI se-Indonesia.

Forum ini berfungsi sebagai wadah konsolidasi organisasi, penguatan sinergi, serta penyelarasan program kerja AREBI dalam menghadapi tantangan dan peluang industri properti nasional di tengah percepatan transformasi digital.

Clement Francis menegaskan pentingnya Rakernas sebagai momentum memperkuat peran broker properti yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan regulasi maupun teknologi.

“Rakernas AREBI 2026 menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara AREBI dan pemerintah, sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme broker properti di era digital. Industri properti membutuhkan broker yang tidak hanya kompeten, tetapi juga patuh regulasi dan mampu memanfaatkan teknologi secara optimal,” ujar Clement Francis.

Rakernas AREBI 2026 secara resmi dibuka oleh Bambang Wisnubroto, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Kementerian Perdagangan RI. Kehadiran Kemendag menegaskan dukungan pemerintah terhadap penguatan ekosistem perdagangan jasa, termasuk sektor broker properti yang kini semakin terintegrasi dengan platform digital.

Dalam rangka penguatan kepatuhan terhadap regulasi, Rakernas AREBI 2026 juga menghadirkan sosialisasi perubahan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) oleh Enzelin Sariah, Ketua Tim Kerja Kebijakan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan.

Ada perubahan kode KBLI 68200 yang sebelumnya mengacu pada KBLI 2020 menjadi kode KBLI 68210 tentang Aktivitas Jasa Intermediasi Real Estat.

Cakupan berdasarkan deskripsi KBLI 68210 yakni jasa intermediasi real estat pembelian, penjualan dan penyewaan real estat dengan mempertemukan klien dan penjual atau penyedia layanan untuk mendapatkan biaya atau komisi, termasuk jasa intermediasi berdasarkan biaya atau kontrak dapat dilakukan secara offline maupun online.

Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) terus melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33 Tahun 2025.

Peraturan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal tersebut mencakup regulasi untuk broker properti.

Ketua Umum AREBI Clement Francis mengatakan pihaknya mengajak stakeholder berkolaborasi dan bekerjasama, termasuk perbankan, untuk mendukung penuh pelaksanaan Permendag No. 33 Tahun 2025, yang mewajibkan broker properti memiliki lisensi resmi. Dukungan ini penting untuk menciptakan ekosistem bisnis properti yang lebih profesional, transparan, dan terpercaya di Indonesia.

Oleh karena itu, AREBI mendorong perbankan hanya bekerja sama dengan Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) yang berbadan hukum (PT, PT Perorangan, Koperasi, atau Perum), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 68200. Selain itu, bank menggandeng Broker Properti berlisensi yakni yang memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP.

Clement Francis menjelaskan ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui langkah ini, seperti memberikan keamanan dan kepercayaan kepada konsumen.

"Melibatkan broker berlisensi memastikan bahwa transaksi dilakukan melalui pihak yang kredibel, profesional, dan terdaftar secara resmi, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan yang lebih tinggi bagi konsumen dan perbankan, "ujar Clement Francis, dalam keterangan resminya, Kamis (4/12/2025).

Selain itu, menggandeng broker resmi dapat membuat proses KPR lebih efisien. Broker berlisensi dapat membantu nasabah dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan memandu proses pengajuan KPR. Dengan demikian, alur kerja perbankan menjadi lebih efisien dan mengurangi risiko kredit macet.

Kerja sama ini juga bertujuan untuk meminimalkan praktik transaksi ilegal di pasar properti. Pasalnya, semua pihak yang terlibat dalam jaringan ini adalah entitas yang sah dan terawasi.

AREBI pun melakukan sosialisasi ke pihak perbankan pada Rabu (3/12/2025). Sejumlah 11 bank nasional ikut serta, di antaranya Bank BTN, KB Bank, Bank Danamon, dan CIMB Niaga. Hadir sebagai narasumber Andre Rachman, Analis Perdagangan Ahli Pertama, Kemendag RI.

Andre Rachman mengatakan, Pemerintah resmi memperkuat regulasi industri broker properti melalui diterbitkannya Permendag No. 33 Tahun 2025, yang menyempurnakan regulasi perantara perdagangan properti dan memperbarui ketentuan pada Permendag No. 51/2017.

"Penguatan regulasi ini akan membawa industri broker properti ke arah yang lebih profesional, tertib, dan kompetitif," ujar Andre Rachman.

Penguatan regulasi melalui Permendag 33/2025 juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme, memperkuat tata kelola, memastikan persaingan yang adil,serta melindungi konsumen dalam transaksi properti. Regulasi ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi transformasi industri broker properti menuju standar yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) menegaskan bahwa Permendag 33/2025 diterbitkan untuk memperkuat tertib niaga serta memastikan perlindungan konsumen di sektor properti yang kini berisiko menengah-tinggi.

Andre Rachman menjelaskan bahwa Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) kini diwajibkan memenuhi standar yang lebih ketat. Kewajiban Baru P4 antara lain, harus berbadan hukum (PT, PT Perorangan, Koperasi, atau Perum), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 68200, menggunakan tenaga ahli yakni Broker Properti.

Selain itu, Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti yang memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP dan hanya terdaftar pada satu lokasi usaha NIB dan dilarang bekerja pada P4 lain.

Untuk Broker Properti wajib berkewarganegaraan Indonesia (WNI), sementara Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti bisa warga negara asing (WNA).

Lalu membuat perjanjian tertulis dengan pengguna jasa atau mitra co-broking, melakukan pelaporan kegiatan usaha tahunan (maks. 30 April) melalui sistem Kemendag, mencantumkan perizinan pada situs web dan publikasi, memenuhi ketentuan perdagangan elektronik bila beroperasi digital.

Selanjutnya, Kemendag menetapkan batasan komisi resmi yakni jual beli sebesar 2%-5%, sewa-menyewa sebesar 5%-8%, dan dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat, P4 dapat memberikan komisi kepada tenaga ahli paling banyak 70%.

Broker juga wajib menggunakan sistem pembayaran yang berlaku secara nasional dalam setiap transaksi. P4 dilarang memfasilitasi mekanisme pembiayaan properti berbasis urun dana (crowdfunding), dilarang memfasilitasi praktik tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme, dan P4 dilarang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.

Dalam rangka mendukung upaya perlindungan konsumen, maka P4 dilarang memberikan data atau informasi secara tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau tidak mudah diakses oleh publik dan P4 dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberikan janji atau jaminan yang belum pasti, atau membuat pernyataan yang menyesatkan.

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong agar para broker properti ikut berperan aktif dalam pengembangan secondary market rumah.

Menurutnya, sektor properti merupakan salah satu tulang punggung ekonomi yang kompleks, melibatkan nilai transaksi besar dan beragam aspek legalitas. Dalam ekosistem ini, peran broker properti menjadi krusial sebagai jembatan antara penjual dan pembeli.

Maruarar yang akrab disapa Ara menyampaikan keberadaan broker dapat menjadi bagian penting dari ekosistem perumahan nasional terutama dalam memperlancar proses jual-beli hunian terutama rumah subsidi yang telah memenuhi syarat untuk dilepas.

"Kalau masyarakat sudah memenuhi syarat dan ingin naik kelas ke rumah yang lebih besar, seharusnya ada mekanisme secondary market agar rumah subsidi itu bisa dijual kembali dengan tertib. Ini bisa menjadi peluang ekonomi bagi broker sekaligus memperkuat ekosistem perumahan rakyat," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (2/12/2025).

Dia menambahkan konsep broker rumah subsidi perlu dipelajari lebih dalam dan diatur dengan baik agar sejalan dengan kebijakan pemerintah dan tetap menjaga asas pemerataan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Potensi pasar secondaryrumah subsidi sangat besar. Tahun lalu, pemerintah menyalurkan sekitar 200.000 unit rumah subsidi, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 350.000 unit.

"Kalau setiap tahun bisa mencapai angka itu, maka dalam sepuluh tahun akan ada sekitar 3,5 juta rumah subsidi. Ini adalah potensi luar biasa yang bisa menjadi sumber penghidupan baru bagi puluhan ribu broker di seluruh Indonesia," jelasnya.

Dia berharap ke depan kerja sama antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan asosiasi broker seperti AREBI dapat membangun sistem yang saling terhubung (link and match).

Dengan begitu, pasar rumah subsidi tidak hanya tumbuh di sisi penyediaan, tetapi juga bergerak aktif di sisi transaksi dan perputaran ekonomi masyarakat.

"Kita ingin ekonomi di sektor bawah juga bergerak. Kalau ekosistem ini terbentuk, pemerataan ekonomi bisa tercapai dari atas hingga ke bawah," ujar Ara.

Dia tak menampik kontribusi signifikan broker properti dalam memastikan kelancaran dan keamanan transaksi di pasar properti Indonesia.

Ara menilai broker properti bukan hanya fasilitator penjualan, tetapi juga aktor penting yang menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan konsumen.

Dengan nilai transaksi properti yang tinggi, keberadaan broker yang profesional dan terpercaya menjadi esensial untuk meminimalkan risiko penipuan, memastikan legalitas dokumen, dan memberikan informasi yang akurat kepada para pihak.

Executive Director Century 21 Indonesia Daniel Handoyo menuturkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, Century 21 Indonesia terus berinvestasi dalam inovasi teknologi. Peluncuran portal properti terintegrasi adalah salah satu upaya nyata dalam transformasi digital ini.

Portal digital ini dirancang untuk memberikan sejumlah manfaat yang mempermudah konsumen dalam memastikan properti yang ditampilkan telah melalui proses pengecekan untuk menghindari informasi tidak akurat, sebuah langkah penting untuk membangun kepercayaan.

Kemudian, memungkinkan konsumen menemukan properti sesuai kebutuhan spesifik, dengan filter berdasarkan lokasi, harga, hingga fitur lengkap. Fitur-fitur ini dirancang untuk menciptakan pengalaman transaksi properti yang lebih cepat, efisien, dan bebas stres, sekaligus meningkatkan akuntabilitas agen.

Meskipun peran broker properti semakin diakui dan inovasi terus bergulir, industri ini tetap menghadapi tantangan.

“Edukasi konsumen tentang pentingnya menggunakan jasa broker berlisensi, penegakan etika profesi, serta adaptasi terhadap regulasi yang terus berkembang adalah beberapa aspek yang perlu terus diperkuat.

Dengan jaringan yang luas, meliputi lebih dari 50 kantor cabang dan 1.500 agen aktif di seluruh Indonesia, Century 21 Indonesia berupaya memastikan bahwa setiap konsumen dapat terhubung dengan agen yang kompeten dan berpengalaman di wilayahnya masing-masing. Inovasi digital perkembangan teknologi telah mengubah banyak sektor termasuk properti.

Daniel menambahkan peran broker properti akan semakin vital dalam membantu masyarakat mewujudkan impian hunian ideal maupun investasi properti yang aman dan menguntungkan. Hal itu sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan pasar properti nasional yang sehat.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) menilai PP 28/2025 dan Permendag 33/2025 menjadi langkah strategis meningkatkan profesionalisme broker properti.

Pemerintah resmi memperkuat regulasi industri broker properti melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, yang merevisi PP No. 5/2021 terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dalam aturan baru ini, KBLI 68200 (Real Estat Atas Dasar Balas Jasa/Kontrak) ditingkatkan dari kategori risiko rendah menjadi risiko menengah-tinggi. Langkah tersebut diperkuat oleh hadirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33 Tahun 2025, yang menyempurnakan regulasi perantara perdagangan properti dan memperbarui ketentuan pada Permendag No. 51/2017.

Ketua Umum AREBI Clement Francis menyampaikan penguatan regulasi melalui PP 28/2025 dan Permendag 33/2025 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme, memperkuat tata kelola, memastikan persaingan yang adil, dan melindungi konsumen dalam transaksi properti.

“Regulasi ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi transformasi industri broker properti menuju standar yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional,” tuturnya dalam keterangan resmi, Rabu (19/11/2025).

Clement Francis menuturkan regulasi ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kualitas pelaku usaha broker properti. Kebutuhan akan regulasi yang adaptif dan berorientasi pada kemajuan sudah menjadi keniscayaan.

Aturan baru ini adalah upaya nyata pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih terstruktur, transparan, dan berdaya saing. Menurutnya, dengan standar kegiatan usaha yang diperbarui, para broker properti harus meningkatkan kompetensi, etika, dan kualitas layanan yang ditawarkan.

“Kepatuhan pada regulasi adalah fondasi pertumbuhan yang sehat. Peraturan ini sebagai momentum transformasi agar industri broker Indonesia semakin kompetitif,” tambahnya.

Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) menegaskan bahwa PP 28/2025 dan Permendag 33/2025 diterbitkan untuk memperkuat tertib niaga serta memastikan perlindungan konsumen di sektor properti yang kini berisiko menengah-tinggi.

Direktur Tertib Niaga Kemendag RI Mario Josko menjelaskan bahwa Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) kini diwajibkan memenuhi standar yang lebih ketat.

Kewajiban Baru P4 antara lain, harus berbadan hukum (PT, PT Perorangan, Koperasi, atau Perum), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 68200, menggunakan tenaga ahli yakni Broker Properti. Selain itu, Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti yang memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP, hanya terdaftar pada satu lokasi usaha NIB, dilarang bekerja pada P4 lain.

Untuk Broker Properti wajib berkewarganegaraan Indonesia (WNI), sementara Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti bisa warga negara asing (WNA).

Lalu membuat perjanjian tertulis dengan pengguna jasa atau mitra co-broking, melakukan pelaporan kegiatan usaha tahunan (maksimal 30 April) melalui sistem Kemendag, mencantumkan perizinan pada situs web dan publikasi, memenuhi ketentuan perdagangan elektronik bila beroperasi digital.

Selain itu, Kemendag menetapkan batasan komisi resmi yakni jual beli sebesar 2% – 5%, sewa-menyewa sebesar 5% – 8%. Dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat, P4 dapat memberikan komisi kepada tenaga ahli paling banyak 70%.

Lalu, wajib menggunakan sistem pembayaran yang berlaku secara nasional dalam setiap transaksi. P4 dilarang memfasilitasi mekanisme pembiayaan properti berbasis urun dana (crowdfunding), dilarang memfasilitasi praktik tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme dan P4 dilarang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.

Dalam rangka mendukung upaya perlindungan konsumen, maka P4 dilarang memberikan data atau informasi secara tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau tidak mudah diakses oleh publik dan P4 dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberikan janji atau jaminan yang belum pasti, atau membuat pernyataan yang menyesatkan.

Plt. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag RI, Bambang Wisnubroto, yang diwakili oleh Enzelin Sariah, Analis Perdagangan Ahli Madya, Ketua Tim Kebijakan Perdagangan Jasa Kemendag RI, menambahkan profesionalisme dan kepatuhan broker properti sangat penting untuk menghadirkan pasar yang sehat dan kompetitif.

“Kemendag bersama-sama dengan AREBI diharapkan dapat berkolaborasi dalam meningkatkan upaya sosialisasi maupun penerapan kebijakan pembinaan dan pengawasan yang terpadu dan menyeluruh untuk mendukung equal playing field serta keberlanjutan usaha broker properti di masa mendatang,” tuturnya.

Pengawasan akan diperketat dengan sanksi bertahap mulai dari teguran, denda, hingga pencabutan izin.

Dari sisi persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti pentingnya perilaku usaha yang adil dan tidak melanggar hukum.

Anggota KPPU Mohammad Reza menegaskan bahwa dalam menjalankan usaha, sekeras apa pun persaingan, jangan sampai pelaku broker properti melanggar prinsip persaingan sehat.

“Kami mendorong AREBI agar anggotanya patuh, sehingga iklim persaingan tetap sehat dan adil dan KPPU berkomitmen terus melakukan advokasi dan pengawasan untuk mendorong terciptanya industri broker properti yang adil, transparan, dan bebas dari praktik persaingan tidak sehat,” ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Aturan baru Kementerian Perdagangan kembali mengetatkan tata kelola perantara properti. Melalui Permendag Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal. Dengan adanya aturan ini maka seluruh agen hingga tenaga pemasaran properti kini diwajibkan memiliki sertifikasi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Ketentuan ini diyakini bakal menjadi instrumen kuat untuk menekan keberadaan broker ilegal yang selama ini meresahkan pasar. Ketua Umum AREBI, Clement Francis, menegaskan bahwa beleid baru ini tak hanya menyasar perusahaan besar, tetapi seluruh entitas berbadan hukum tanpa kecuali.

"Pemendag Nomor 33 tahun 2025 itu mengakomodir semua yang berbadan hukum. Mau PT Perorangan atau PT yang berbadan hukum yang misalnya 2-3 partner," ujarnya dalam Arebi Summit di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ia menjelaskan, keberadaan PT Perorangan ikut memberi kepastian bagi para pelaku usaha kecil, terutama dari sisi perpajakan. Bagi broker perorangan tanpa PT maka nilai pajaknya pun bakal lebih besar karena masuk dalam income tax.

"Kalau pajak Perorangan itu yang nggak pakai PT. Itu kan ada jenjangnya gitu, Kalau incomenya segini, pajaknya segini. Kalau udah sampai sini incomenya segini dan itu kan bisa 40%. Tapi kalau PT, semuanya kan sudah diatur dari perpajakannya dan jatuhnya pasti kalau PT Perorangan itu jauh lebih rendah," kata Clement.

Kalangan broker mendapat mandat untuk melakukan sosialisasi aturan ini selama setahun penuh. Clement menegaskan kampanye edukasi ke masyarakat akan difokuskan pada pentingnya memilih agen properti yang profesional.

Foto: Ilsutrasi properti dijual di Kelapa Gading (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabk) Pengendara motor melintas di depan rumah yg dijual di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 24/1/2022. Sektor properti di tahun 2021 lalu masih mengalami tekanan meski sudah lebih baik dari tahun 2020. Kala itu, harga tanah mengalami penurunan cukup dalam. Memasuki tahun 2022, arah perbaikan diakui mulai terlihat namun masih jauh dari normal. Pasalnya, harga-harga tanah termasuk di kawasan Kelapa Gading masih terpangkas hingga jutaan rupiah. Ketua DPC Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Jakarta Utara Jopie Hori mengakui memang masih ada penurunan harga tanah. Pantauan CNBC Indonesia dilapangan beberapa toko dijual dan disewa dari berbagai macam loan properti yang berbeda. Meski dikenal kerap tergenang banjir, namun tanah atau hunian di wilayah Kelapa Gading tetap menjadi incaran banyak orang, utamanya mereka yang biasa beraktivitas di wilayah tersebut. Meski banyak dicari namun harganya tetap terkoreksi, terutama di wilayah yang paling mahal di kawasan Jakarta Utara, misalnya perumahan Bukit Gading Villa kawasan Kelapa Gading. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabk)

"Pemendag nomor 33 tahun 2025 kita akan sosialisasi karena kita diberikan tanggung jawab oleh Kemendag untuk memberikan sosialisasi Pemendag Nomor 33 tahun 2025 ini selama satu tahun ini. Dan tahun depan kami mau sosialisasikan kepada masyarakat umum bagaimana pentingnya memilih property agent yang jelas, yang terpercaya, yang profesional. Jangan pilih agent yang abal-abal, yang nggak jelas," ujar dia.

Salah satu poin paling krusial dari beleid ini adalah kewajiban sertifikasi BNSP. Dengan adanya kewajiban sertifikasi dan penertiban badan hukum, asosiasi menilai tata kelola industri perantara properti akan semakin sehat. Regulasi ini sekaligus menjadi momentum pembersihan pasar dari praktik percaloan yang selama ini sulit dikendalikan.

"Nah ini kita berikan sosialisasi kepada masyarakat umum. Dan dengan Pemendag Nomor 33 tahun 2025 itu wajib bahwa setiap marketing harus mempunyai sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP. Jadi nggak ada lagi broker yang nggak tersertifikat. Harus tersertifikasi," tegas Clement.

Dari sisi pasar, AREBI mencatat komposisi penjualan properti masih bervariasi di tiap wilayah.

"Kalau target penjualan, kalau DKI itu jujur 70%-80% itu secondary. Tapi kalau di Banten, Banten itu adalah kurang lebih kebalik nih. Primary-nya 70%, secondary-nya 30%," ungkap Clement.