PT Xacti Indonesia menutup operasional perusahaan di Depok, Jawa Barat, serta melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 350 karyawan.

Kabar penutupan pabrik dan PHK buruh itu diungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Perusahaan yang dulu dikenal sebagai PT Sanyo Group tersebut merupakan usaha manufaktur elektronik yang memproduksi berbagai peralatan digital, terutama perangkat digital imaging.

Said Iqbal mengatakan penyebab utama PT Xacti Indonesia tutup dan PHK lantaran kondisi ketidakpastian kondisi global dan dalam negeri. Akibatnya, perusahaan tak kuat lagi beroperasi.

"Benar telah terjadi PHK sekitar 350 karyawan di PT Xacti Indonesia, yang berlokasi di Depok Jawa Barat. 350 orang telah di PHK dan perusahaan total tutup operasional," kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Senin (25/5) dikutip CNBC Indonesia.

Ia mengaku menerima informasi PHK Xacti Indonesia berdasarkan laporan dari anggota serikat pekerja. Para buruh telah diberikan peringatan untuk bersiap-siap.

"Ini bukan ngarang-ngarang, tidak ada, kami kan langsung dari anggota di bawah, yang biasanya diberitahu dulu, diberi early warning lah oleh perusahaan, pemberitahuan lebih awal oleh perusahaan," tegas Said Iqbal.

Menurutnya, PT Xacti Indonesia merupakan anggota dari KSPI, tepatnya anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang merupakan bagian dari KSPI. Namun dalam dua bulan terakhir, Xacti Indonesia tidak lagi aktif menjadi anggota KSPI dan FSPMI karena dalam persiapan untuk tutup operasional secara permanen.

Menurutnya, Xacti Indonesia tutup karena terdampak perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel. Tdak ada kepastian kapan perang itu berakhir dan berujung kenaikan barang-barang, termasuk bahan baku, BBM dan biaya produksi.

Said Iqbal menambahkan ketidakpastian tersebut membuat harga BBM melambung tinggi. Ketika harga BBM makin mahal, maka perusahaan mau tidak mau harus menerapkan efisiensi bahan bakar. Apalagi, pabrik menggunakan BBM non-subsidi untuk menjalankan mesin-mesinnya.

"Kalau dalam kasus Xacti Indonesia, bukan lagi efisiensi, benar ditutup perusahaannya, karena sudah tidak mampu bersaing. Apalagi Xacti Indonesia kan juga ada produknya di ekspor, produk kameranya. Saat ini pasar global lagi lesu karena perang kan. Nah itulah faktor penyebab utama," ucapnya.

Selain itu, Said Iqbal menuturkan tutupnya pabrik Xacti Indonesia juga dipengaruhi kondisi dalam negeri, salah satunya pelemahan rupiah.

"Perusahaan juga terdampak dari pelemahan rupiah, karena bahan baku impor kan membelinya pakai dolar, jadi meningkat ongkos produksinya, karena transaksi mereka di Indonesia kan dalam bentuk rupiah," ungkapnya.

IDXChannel - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan setidaknya 350 orang karyawan PT Xactie Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan tersebut juga dinyatakan tutup akibat tidak mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi dan lesunya pasar global.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan penyebab utama PHK dan penutupan perusahaan tersebut adalah tekanan ekonomi global akibat perang yang berkepanjangan, yang menyebabkan harga bahan baku industri melambung tinggi dan ongkos produksi meningkat tajam.

"Perang membuat harga bahan baku impor yang dibeli dengan dolar naik drastis. Ongkos produksi meningkat, sementara pasar ekspor lesu," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Said Iqbal mengatakan, para pekerja yang terkena PHK itu mendapatkan nilai pesangon sebesar dua kali ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, korban PHK juga mendapatkan penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang telah disepakati bersama.

Dia mengatakan PT Xactie adalah perusahaan orientasi ekspor, sehingga ketika pasar global melemah, mereka tidak mampu bersaing dan akhirnya tutup. Menurutnya kasus PT Xactie Indonesia menjadi bukti nyata bahwa ancaman gelombang PHK yang sebelumnya disampaikan KSPI benar-benar terjadi.

"Benar, telah terjadi PHK sekitar 350 orang karyawan PT Xactie di Depok dan perusahaan tersebut tutup. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan KSPI sebelumnya bukan ngarang atau menakut-nakuti. Informasi ini berasal dari bawah, dari perusahaan-perusahaan sendiri, dan sekarang mulai terjadi," kata Said Iqbal.

Selain PT Xactie di Depok, PHK juga telah terjadi di sejumlah daerah industri lainnya. Di wilayah Banten, Tangerang, dan Serang, beberapa perusahaan seperti PT Shewa, Luncheong, dan PT PWI telah melakukan PHK terhadap ratusan pekerja, terutama di sektor sepatu dan tekstil.

"Bahkan perusahaan besar seperti Nikomas juga mengurangi sekitar 279 pekerja. Ini menunjukkan situasi industri formal sedang tidak baik-baik saja," kata Said Iqbal.

Di Karawang, terdapat perusahaan yang telah tutup dengan jumlah pekerja terdampak sekitar 295 orang. Selain itu terdapat efisiensi sekitar 294 pekerja dan PHK karena disharmoni industrial sekitar 200-an orang.

Sementara itu di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, CV Asri juga telah melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja. "Perusahaan otomotif dan turunannya juga mulai terpukul. Harga jual mobil naik, permintaan turun, daya beli masyarakat melemah, akhirnya perusahaan melakukan efisiensi dan PHK," kata dia.

Said Iqbal mengatakan, sejak awal April 2026 KSPI telah memperingatkan adanya potensi PHK di 10 perusahaan dengan jumlah pekerja terdampak yang diperkirakan mencapai sekitar 9 ribu orang. Saat ini, kata Said Iqbal, peringatan tersebut mulai terbukti satu per satu.

"KSPI sudah mengingatkan sejak awal bahwa akan ada ancaman PHK besar-besaran. Ini bukan asumsi. Kami diingatkan langsung oleh manajemen di tingkat perusahaan. Dan sekarang kenyataannya mulai terjadi," ujar dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan bahwa sebanyak 350 karyawan perusahaan manufaktur elektronik PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah operasional perusahaan tutup di tengah berbagai tantangan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan PHK tersebut merupakan bagian dari gelombang tekanan industri manufaktur yang mulai terasa dalam beberapa bulan terakhir.

“Benar telah terjadi PHK sekitar 350 orang karyawan PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Perusahaan tutup total operasional,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (25/5/2026).

Dia mengemukakan perusahaan tersebut kehilangan daya saing akibat kenaikan biaya bahan baku impor dan pelemahan pasar global, lebih lagi di tengah konflik geopolitik yang berkecamuk di Timur Tengah.

Said menyebut bahwa perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai PT Sanyo Indonesia dan memproduksi alat elektronik seperti kamera itu turut terdampak lesunya permintaan global, sehingga penjualan untuk pasar ekspor ikut terdampak.

Dia juga menggarisbawahi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang dinilai membuat ongkos produksi perusahaan makin tinggi karena transaksi impor yang menggunakan mata uang asing.

“Kalau begini terus, perang terus, harga rupiah ambruk terhadap dolar, ongkos produksi meningkat,” ujar Said.

Kendati terjadi PHK, dia memastikan bahwa serikat pekerja PT Xacti Indonesia telah menyepakati hasil perundingan dengan manajemen perusahaan.

Dalam kesepakatan tersebut, pekerja Xacti Indonesia yang terdampak PHK disebut memperoleh pesangon sebesar dua kali ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Dengan demikian, Said menyebut advokasi PHK di PT Xacti Indonesia yang dilakukan pihaknya telah selesai setelah tercapai kesepakatan antara serikat pekerja dan perusahaan.

“Terkecuali nanti ada laporan dari beberapa karyawan yang mungkin yang belum mendapatkan pesangon misalnya, atau belum mendapatkan hak-haknya,” pungkasnya.

IDXChannel - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menekankan dua persoalan besar yang saat ini mengancam masa depan pekerja Indonesia, yaitu meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan diberlakukannya Permenaker No. 7 Tahun 2026 yang semakin memperluas praktik outsourcing.

Wakil Presiden KSPI, Kahar S. Cahyono, memaparkan peringatan dini yang sempat dilontarkan organisasinya terkait dampak ketidakpastian ekonomi global kini telah terbukti di lapangan.

“Beberapa waktu lalu kami sudah mengingatkan bahwa di bawah bayang-bayang perang dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia menghadapi ancaman PHK besar-besaran. Saat itu kami memperkirakan dalam tiga bulan ke depan akan terjadi PHK terhadap sekitar 9.000 pekerja di sedikitnya 10 perusahaan. Hari ini, ancaman itu bukan lagi prediksi. Gelombang PHK sudah nyata terjadi,” kata Kahar dalam keterangan resmi, Minggu (24/5/2026).

Berdasarkan catatan KSPI, sejumlah industri di wilayah Serang seperti PT Nikomas Gemilang, PT Parkland World Indonesia 2, dan PT Sinhwa Bis telah memangkas ratusan tenaga kerja pada Mei 2026. Di Jawa Timur, laporan serupa muncul dari jaringan bengkel serta showroom Toyota Asri Motor yang dilaporkan melakukan efisiensi terhadap sekitar 200 karyawannya.

Situasi ini semakin diperparah dengan data Kementerian Ketenagakerjaan yang menunjukkan angka PHK mencapai 15.425 orang sepanjang Januari hingga April 2026. Jumlah tersebut mencatatkan lonjakan sebesar 83,9 persen jika disandingkan dengan realisasi data pada periode Januari–Maret 2026 yang berjumlah 8.389 orang.

KSPI mengidentifikasi bahwa tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan bakar industri dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi pemicu utama fenomena ini. Kondisi tersebut memaksa perusahaan mengambil langkah instan guna menjaga stabilitas finansial internal mereka.

“Ketika ongkos produksi naik tajam, banyak perusahaan memilih jalan pintas berupa efisiensi melalui PHK. Yang menjadi korban adalah pekerja dan keluarganya,” ujar Kahar.

Persoalan lain yang menjadi fokus utama buruh adalah regulasi dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga. Aturan ini dipandang memberikan legalitas yang lebih luas bagi sistem outsourcing untuk merambah lini pekerjaan krusial seperti angkutan pekerja, layanan operasional pertambangan, hingga sektor energi.

KSPI menilai terminologi “layanan penunjang operasional” dalam beleid tersebut sangat bias dan berisiko disalahgunakan untuk mengalihkan status pekerja tetap menjadi tenaga alih daya. Hal ini dianggap mereduksi nilai kemanusiaan pekerja karena hanya dipandang sebagai alat produksi yang bisa disewakan sewaktu-waktu.

“Permenaker No. 7 Tahun 2026 adalah ancaman serius bagi kepastian kerja. Aturan ini memperluas outsourcing dan semakin mempermudah perusahaan melakukan PHK. Pekerja diperlakukan layaknya komoditas yang dapat dipindahkan dan disewakan melalui perusahaan alih daya,” kata Kahar.

KSPI lantas mendesak pemerintah untuk segera mencabut atau merevisi total aturan tersebut demi menjamin keberlangsungan masa depan buruh. Apabila tuntutan ini diabaikan, KSPI akan menggerakkan aksi massa besar-besaran di berbagai kota industri utama seperti Bandung, Surabaya, Medan, dan Batam sepanjang Juni hingga Juli mendatang.

“Kalau pemerintah tidak segera merevisi total Permenaker ini, maka gelombang aksi akan terjadi di berbagai daerah. Buruh tidak akan tinggal diam ketika kepastian kerja dan masa depan mereka semakin terancam,” kata Kahar.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) bersama Partai Buruh mengungkap bahwa dalam tiga bulan ke depan akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap sekitar 9.000 pekerja di sedikitnya 10 perusahaan. Wakil Presiden KSPI, Kahar S. Cahyono menegaskan, bahwa saat ini ada ratusan karyawan yang telah terdampak.

KSPI mencatat sejumlah perusahaan yang telah melakukan PHK pada Mei 2026 yakni di Kabupaten Serang, PT Nikomas Gemilang melakukan PHK terhadap 279 pekerja, PT Parkland World Indonesia 2 terhadap 223 pekerja, dan PT Sinhwa Bis terhadap 176 pekerja. Di Jawa Timur, showroom dan bengkel Toyota Asri Motor (PT dan CV) juga dilaporkan melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja.

Gelombang Badai PHK Masih Marak, Klaim JHT dan JKP Naik Tajam



“Beberapa waktu lalu kami sudah mengingatkan bahwa di bawah bayang-bayang perang dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia menghadapi ancaman PHK besar-besaran. Saat itu kami memperkirakan dalam tiga bulan ke depan akan terjadi PHK terhadap sekitar 9.000 pekerja di sedikitnya 10 perusahaan. Hari ini, ancaman itu bukan lagi prediksi. Gelombang PHK sudah nyata terjadi,” tegas Kahar dalam keterangan resminya, Sabtu (23/5/2026).

Ia menyebut, data ini memperkuat catatan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa sejak Januari hingga April 2026, sebanyak 15.425 pekerja telah terkena PHK. Jumlah tersebut melonjak 83,9 persen dibandingkan data Januari–Maret 2026 yang tercatat sebanyak 8.389 orang.

Menurut KSPI, terdapat dua faktor utama yang mendorong meningkatnya PHK. Pertama, kenaikan tajam harga bahan bakar industri akibat perang yang menyebabkan biaya produksi meningkat. Kedua, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengakibatkan harga bahan baku impor melonjak.

Gelombang PHK di Tengah Krisis Energi Ungkap Rapuhnya Fondasi Ekonomi China

“Ketika ongkos produksi naik tajam, banyak perusahaan memilih jalan pintas berupa efisiensi melalui PHK. Yang menjadi korban adalah pekerja dan keluarganya,” ujar Kahar.

KSPI dan Partai Buruh juga mengkritik Menteri Ketenagakerjaan yang dinilai meremehkan peringatan yang telah disampaikan serikat pekerja dan belum mengambil langkah konkret untuk mencegah PHK massal.

“Kami menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan yang terkesan menyepelekan informasi yang kami sampaikan. Seharusnya pemerintah segera mengambil langkah antisipatif, bukan menunggu sampai ribuan pekerja kehilangan pekerjaan,” lanjutnya.

Selain persoalan PHK, KSPI dan Partai Buruh menyoroti Permenaker No. 7 Tahun 2026 tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Regulasi ini dinilai semakin melegalkan dan memperluas praktik outsourcing ke berbagai bidang pekerjaan, termasuk layanan kebersihan, katering, pengamanan, pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, hingga pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

Menurut KSPI, penggunaan istilah “layanan penunjang operasional” sangat luas dan multitafsir sehingga berpotensi membuka outsourcing ke hampir semua jenis pekerjaan.

“Permenaker No. 7 Tahun 2026 adalah ancaman serius bagi kepastian kerja. Aturan ini memperluas outsourcing dan semakin mempermudah perusahaan melakukan PHK. Pekerja diperlakukan layaknya komoditas yang dapat dipindahkan dan disewakan melalui perusahaan alih daya,” tegas Kahar.

KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah untuk merevisi total Permenaker No. 7 Tahun 2026. Jika tuntutan tersebut tidak direspons, aksi-aksi daerah akan digelar sepanjang Juni hingga Juli 2026 di berbagai kota industri seperti Bandung, Surabaya, Serang, Semarang, Medan, Batam, dan kota-kota industri lainnya.

“Kalau pemerintah tidak segera merevisi total Permenaker ini, maka gelombang aksi akan terjadi di berbagai daerah. Buruh tidak akan tinggal diam ketika kepastian kerja dan masa depan mereka semakin terancam,” kata Kahar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membantah anggapan penghapusan sistem pekerja alih daya atau outsourcing akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Presiden KSPISaid Iqbal menilai isu tersebut sengaja dihembuskan untuk menakut-nakuti pemerintah dan pengusaha agar tidak melarang outsourcing.

“Jadi tidak benar kalau outsourcing akan terjadi PHK besar-besaran. Itu omong kosong dan monster yang dibuat untuk menakuti pengusaha dan pemerintah,” kata Said saat ditemui di sela unjuk rasa di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Said menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap memberi ruang bagi perusahaan menggunakan skema kontrak Pegawai Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama lima tahun.

Skema tersebut, menurut dia, membuat perusahaan tetap memiliki pilihan tanpa harus memakai tenaga outsourcing atau mengangkat seluruh pekerja menjadi karyawan tetap.

“Dan sekali lagi, tidak benar kalau outsourcing dihapus akan terjadi PHK tidak benar,” tutur Said.

Said bersama ratusan buruh mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan untuk menuntut revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerja Alih Daya.

Aturan tersebut memang membatasi penggunaan pekerja outsourcing hanya untuk bidang tertentu. Namun, KSPI menilai masih ada pasal yang terlalu lentur dan berpotensi menimbulkan masalah.

Said menyoroti ketentuan mengenai layanan penunjang operasional yang masih diperbolehkan memakai pekerja outsourcing.

Menurut dia, aturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci definisi layanan penunjang operasional. Kondisi itu dinilai membuka celah tafsir dan potensi praktik negosiasi antara perusahaan dengan Dinas Ketenagakerjaan.

“Dan kalian kan udah tahu korupsi di Kemenaker itu karena ada pasal abu-abu seperti ini tentang K3 pasalnya abu-abu korupsi. Tentang tenaga kerja asing abu-abu korupsi. Nah di outsourcing juga seperti ini,” kata dia.

KSPI juga meminta pemerintah melarang secara tegas penggunaan pekerja outsourcing pada proses produksi langsung.

Said menilai ketentuan tersebut tidak dimasukkan dalam aturan terbaru, padahal praktik outsourcing di sektor padat karya masih banyak digunakan untuk pekerjaan inti produksi.

“Di dalam permenaker ini menteri tidak mencantumkan pasal itu. Jadi sesungguhnya menteri ingin justru melegalkan adanya outsourcing. Pasal yang dilarang tidak dimasukkan,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menerbitkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia.

Aturan tersebut membatasi penggunaan outsourcing hanya untuk beberapa jenis pekerjaan, seperti layanan kebersihan dan pengamanan.

Ketentuan lain mencakup penyediaan makanan dan minuman, pengemudi dan angkutan kerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

“Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha,” kata Yassierli dalam keterangan resminya, Kamis (30/4/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut penutupan PT Krakatau Osaka Steel (KOS) berkaitan dengan turunnya permintaan baja dari proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

PT KOS merupakan perusahaan patungan PT Krakatau Steel dengan Osaka Steel Co., Ltd asal Jepang yang memproduksi baja.

Said mengatakan, proyek IKN dan pembangunan jalan tol menjadi salah satu konsumen utama PT KOS.

“Program IKN, proyek IKN dan proyek jalan tol. Karena dia sudah melambat dan kecenderungan berhenti, maka permintaan bajanya menurun,” kata Said saat ditemui di sela unjuk rasa di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Selain penurunan permintaan, Said menilai PT KOS kesulitan bersaing dengan baja impor murah dari China.

Menurut dia, baja impor dari China dikenal dengan istilah “banci”, yakni besi beton tipis yang dinilai tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Karena produk-produk PT KOS tidak bisa bersaing,” kata Said.

Ia menambahkan, proses pemenuhan hak pekerja masih dalam tahap perundingan antara manajemen dan pekerja.

KSPI bersama Partai Buruh juga telah membuka Posko Oranye untuk menampung aduan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Said menyebut jumlah pekerja terdampak PHK akibat penutupan PT KOS hampir mencapai 200 orang.

“Sedang dalam proses perundingan. Memang manajemen akan memberikan sekitar dua kali aturan untuk memberikan pesangon kepada buruh yang di PHK,” ujarnya.

PT KOS diketahui menghentikan seluruh kegiatan produksi pada April 2026. Aktivitas bisnis perusahaan dijadwalkan berhenti total pada Juni 2026.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat Dewan Direksi pada 24 Januari 2026.

Kementerian Perindustrian sebelumnya menyebut penutupan PT KOS dipicu masuknya baja impor murah, terutama dari China.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, PT KOS telah membukukan kerugian sejak 2022.

Produsen baja domestik, kata dia, menghadapi tekanan dari produk impor murah di tengah permintaan dalam negeri yang melemah.

“Di satu sisi, produsen dalam negeri berkomitmen menjaga kualitas produk, namun di sisi lain harus menghadapi tekanan harga dari produk impor yang lebih rendah. Situasi ini semakin diperberat oleh melemahnya permintaan domestik, khususnya dari sektor konstruksi,” kata Febri dalam keterangan resmi, Selasa (5/5/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tentang outsourcing justru membuka celah korupsi.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, celah korupsi itu timbul karena norma pasal dalam Permenaker tersebut tidak tegas, alias karet.

“Dan kalian kan sudah tahu korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan itu karena ada pasal abu-abu seperti ini tentang K3 pasalnya abu-abu (terjadi) korupsi,” kata Said saat ditemui di sela-sela unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (7/6/2026).

“Tentang tenaga kerja asing abu-abu (terjadi) korupsi,” tambahnya.

Said menuturkan, Pasal 3 Ayat 2E Permenaker tersebut mengatur pekerja outsourcing boleh digunakan di antaranya untuk layanan penunjang operasional.

Pasal itu dinilai karet karena tidak dilengkapi penjelasan definisi layanan penunjang operasional.

Padahal, peraturan menteri merupakan produk hukum yang mengatur teknis sehingga harus merinci jenis pekerjaan yang masih dibolehkan menggunakan outsourcing.

“Ini main-main Menteri Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan ini untuk outsourcing dilegalkan,” tuding Said.

Menurutnya, kondisi riil di lapangan sampai saat ini banyak perusahaan menggunakan pekerja outsourcing dalam proses produksi langsung.

Fenomena itu terjadi di industri padat karya seperti otomotif, barang dan jasa, hingga perusahaan perbankan.

“Misal, orang ngelas di pabrik mobil, orang nyekrup di pabrik elektronik itu outsourcing atau teller di bank itu outsourcing,” ujar Said.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Suparno menyebut Pasal 5 Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 memberikan cek kosong kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah.

Pasal itu berbunyi, “Permohonan pencatatan Perjanjian Alih Daya diajukan oleh Perusahaan Alih Daya kepada Dinas di lokasi pekerjaan dilaksanakan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Perjanjian Alih Daya ditandatangani oleh para pihak”.

Norma pasal itu, kata Suparno, mengatur perjanjian antara perusahaan alih daya dan pemberi kerja hanya dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan.

Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk membolehkan jenis pekerjaan yang boleh menggunakan outsourcing. Sementara, jenis pekerjaan yang diatur dalam Pasal 3 Ayat 2, terutama terkait pekerjaan penunjang produksi dinilai tidak jelas.

“Nah inilah memberikan cek kosong atau akan berpotensi korupsinya sangat besar,” tutur Suparno.

Sebelumnya, menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menerbitkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.

Melalui aturan ini, Yassierli membatasi penggunaan outsourcing hanya pihak tertentu, yakni layanan kebersihan dan pengamanan.

Kemudian penyediaan makanan dan minuman, penyediaan pengemudi dan angkutan kerja, layanan penunjang operasional, dan pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

“Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha,” kata Yassierli dalam keterangan resminya, Kamis (30/4/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal peringatan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai lima sektor industri dalam tiga bulan ke depan.

Purbaya menegaskan akan mempelajari lebih lanjut isu tersebut, sembari mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat. Menurutnya, dinamika perusahaan yang tumbuh dan tumbang merupakan hal wajar dalam dunia usaha.

"Saya akan dorong lagi pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat, tapi kalau masalah perusahaan jatuh bangun akan selalu ada," katanya ketika ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Ia menekankan pentingnya melihat kondisi secara seimbang, tidak hanya perusahaan yang turun, tetapi juga yang tumbuh.

Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen secara tahunan seharusnya mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya perusahaan baru.

"Lima (perusahaan) jatuh, ada yang bangkit enggak? Anda enggak lihat kan perusahaan yang baru? Berapa, tahu enggak jumlahnya berapa? Enggak kan? Kita harus lihat balance-nya," ujar Purbaya.

"Harusnya kalau pertumbuhan yang cepat kayak kemarin, itu harusnya ada penciptaan kerja baru dan banyak perusahaan baru yang timbul," jelasnya.

Walau begitu, ia menegaskan dalam kompetisi bisnis akan selalu ada perusahaan yang tidak bertahan. Pemerintah akan memastikan likuiditas tetap terjaga, stimulus cukup, serta iklim usaha terus diperbaiki.

Purbaya mencontohkan insentif untuk sektor otomotif pada Juni 2026, yang ditargetkan menyasar 200 ribu kendaraan listrik, terdiri dari 100 ribu motor listrik dan 100 ribu mobil listrik. Untuk sektor tekstil yang dinilai sulit tumbuh karena kerap dianggap sebagai sunset industry, pemerintah menambah dukungan pembiayaan.

"Tekstil enggak bisa tumbuh karena dianggap sunset industry itnudstri, (jadi) dia susah sekali dapet pinjaman utang," ujar Purbaya.

Purbaya telah menambahkan alokasi kredit untuk sektor furnitur hingga tekstil dari Rp200 miliar menjadi Rp2 triliun. Pelaku usaha bisa mengakses pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bunga sekitar 6 persen.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut sinyal pengurangan tenaga kerja itu sudah mulai disampaikan sejumlah perusahaan kepada serikat buruh di level pabrik.

"Realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (4/5), melansir detikfinance.

Ia mengatakan perusahaan-perusahaan mulai mengajak buruh berdiskusi mengenai kemungkinan efisiensi tenaga kerja seiring tekanan biaya produksi, pelemahan rupiah, serta dampak perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan bahan baku impor.

Sektor pertama yang disebut paling rawan terdampak adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk benang, kain, hingga polyester. Menurut Said, industri ini menjadi yang paling cepat merasakan tekanan karena bergantung pada pasar ekspor dan bahan baku yang sensitif terhadap gejolak global.

Kedua, industri plastik. Said menjelaskan mayoritas bahan baku plastik masih berasal dari impor seperti polimer dan petrokimia, sehingga pelemahan rupiah terhadap dolar AS langsung membuat ongkos produksi membengkak dan membuat harga jual plastik naik, sementara daya beli masyarakat justru turun.

Ketiga, industri elektronik. Said menyebut tekanan di industri plastik berpotensi merembet ke sektor elektronik. Pasalnya, banyak komponen elektronik masih menggunakan material plastik sebagai frame, casing, hingga komponen pendukung lain. Jika harga plastik terus naik dan produksi ditekan, maka industri elektronik disebut ikut berada dalam jalur efisiensi.

Keempat, industri otomotif. Industri ini juga sangat bergantung pada komponen berbahan plastik, mulai dari spakbor hingga berbagai bagian interior dan eksterior. Karena itu, kenaikan biaya bahan baku dikhawatirkan memicu penyesuaian produksi dan tenaga kerja.

Terakhir, industri semen juga mulai menghadapi tekanan berbeda, yakni kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah. Menurut Said, masuknya pabrik-pabrik baru justru memperketat persaingan saat konsumsi semen sedang lesu akibat perlambatan ekonomi.

"Permintaan terhadap semen kan berkurang. Udah mah oversupply, pabrik baru bikin lagi kemudian izinnya diberikan dan mulai operasional, permintaan semen akibat semen turun, ya otomatis terjadi efisiensi buruh dan pekerja, PHK," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut sinyal pengurangan tenaga kerja itu sudah mulai disampaikan sejumlah perusahaan kepada serikat buruh di level pabrik.

"Realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (4/5), melansir detikfinance.

Ia mengatakan perusahaan-perusahaan mulai mengajak buruh berdiskusi mengenai kemungkinan efisiensi tenaga kerja seiring tekanan biaya produksi, pelemahan rupiah, serta dampak perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan bahan baku impor.

Sektor pertama yang disebut paling rawan terdampak adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk benang, kain, hingga polyester. Menurut Said, industri ini menjadi yang paling cepat merasakan tekanan karena bergantung pada pasar ekspor dan bahan baku yang sensitif terhadap gejolak global.

"Terutama di sektor industri TPT, tekstil dan produk turunannya. Benang, kain, dan polyester dan sebagainya," ujarnya.

Selain tekstil, ancaman PHK juga mulai membayangi industri plastik. Said menjelaskan mayoritas bahan baku plastik masih berasal dari impor seperti polimer dan petrokimia, sehingga pelemahan rupiah terhadap dolar AS langsung membuat ongkos produksi membengkak.

"Kemudian industri plastik, karena harga bahan baku plastik naik tajam, sehingga industri kesulitan," katanya.

Ia menilai perusahaan plastik kini berada dalam posisi sulit karena membeli bahan baku dengan dolar AS, tetapi menjual produk di pasar domestik dalam rupiah yang sedang melemah. Kondisi itu membuat harga jual plastik naik, sementara daya beli masyarakat justru turun.

"Nah kalau harga plastik naik sampai 50 persen, daya beli masyarakatnya jadi menurun. Ada ibu-ibu cerita yang jualan di pasar biasa bungkus pakai plastik, sekarang pakai daun. Nau, itu kan plastik turun, itu kan ancaman PHK di industri plastik," lanjutnya.

Tekanan di industri plastik itu, menurut Said, juga berpotensi merembet ke sektor elektronik. Pasalnya, banyak komponen elektronik masih menggunakan material plastik sebagai frame, casing, hingga komponen pendukung lain. Jika harga plastik terus naik dan produksi ditekan, maka industri elektronik disebut ikut berada dalam jalur efisiensi.

"Begitu pula industri elektronik bisa kena. Mudah-mudahan perang bisa kembali damai, selesai sehingga bisa turun harga plastik. Tapi enggak semudah itu kata perusahaan-perusahaan, dalam tiga bulan kepada serikat pekerja, di elektronik pakai plastik frame-nya," ujar Said.

Sektor berikutnya yang ikut disebut terancam adalah otomotif. Ia mengatakan industri kendaraan juga sangat bergantung pada komponen berbahan plastik, mulai dari spakbor hingga berbagai bagian interior dan eksterior. Karena itu, kenaikan biaya bahan baku dikhawatirkan memicu penyesuaian produksi dan tenaga kerja.

"Di otomotif spakbor, beberapa komponen lain juga pakai plastik," katanya.

Selain empat sektor tersebut, Said menyebut industri semen juga mulai menghadapi tekanan berbeda, yakni kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah. Menurut dia, masuknya pabrik-pabrik baru justru memperketat persaingan saat konsumsi semen sedang lesu akibat perlambatan ekonomi.

"Permintaan terhadap semen kan berkurang. Udah mah oversupply, pabrik baru bikin lagi kemudian izinnya diberikan dan mulai operasional, permintaan semen akibat semen turun, ya otomatis terjadi efisiensi buruh dan pekerja ya PJK," kata dia.

Said mengatakan hingga saat ini buruh belum menerima respons resmi dari pemerintah terkait peringatan potensi PHK massal tersebut.

Menurut dia, belum ada pula forum pembahasan khusus antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mengantisipasi ancaman gelombang pengurangan tenaga kerja dalam waktu dekat.

Peringatan KSPI ini muncul di tengah tekanan global yang kembali meningkat akibat konflik Timur Tengah, lonjakan harga energi, serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Buruh menilai kondisi tersebut membuat banyak industri padat karya dan manufaktur kembali masuk fase bertahan, sehingga opsi efisiensi tenaga kerja mulai dibicarakan di internal perusahaan.

[Gambas:Youtube]

Kesejahteraan buruh di Indonesia masih jadi isu yang terus disorot. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja belum benar-benar berhenti, terlebih sejak pandemi covid-19 mengguncang perekonomian pada 2020.

Krisis datang bergelombang dan berganti bentuk, tetapi dampaknya hampir selalu sama: perusahaan menahan produksi, melakukan efisiensi, lalu buruh kembali menjadi pihak yang paling dulu merasakan pukulan.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan sepanjang 2025 terdapat 88.519 pekerja terkena PHK, naik dibanding 2024 yang tercatat 77.965 pekerja.

Memasuki 2026, serikat pekerja kembali memperingatkan ancaman gelombang PHK baru di tengah tekanan geopolitik global dan lonjakan biaya industri.

Dalam enam tahun terakhir, setidaknya ada empat momentum besar yang terus membuat posisi buruh berada dalam tekanan. Berikut daftarnya:

Gelombang tekanan pertama datang saat covid-19 meledak pada 2020. Pembatasan mobilitas membuat pusat perbelanjaan tutup, hotel kosong, restoran sepi, ekspor tersendat, dan pabrik mengurangi jam operasi. Dalam situasi itu, jutaan pekerja langsung terdampak.

Sebagian buruh dirumahkan tanpa kepastian, sebagian dipotong gajinya, dan banyak yang langsung kehilangan pekerjaan.

Perusahaan saat itu menghadapi penjualan yang anjlok sementara biaya operasional tetap berjalan, sehingga pengurangan tenaga kerja menjadi jalan tercepat untuk menahan kerugian.

Sejak pandemi itulah pola efisiensi lewat pemangkasan pekerja mulai menjadi respons yang berulang setiap kali ekonomi terguncang.

Belum sepenuhnya pulih dari pandemi, buruh kembali dihadapkan pada perubahan aturan ketenagakerjaan lewat Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Lewat aturan ini, perusahaan mendapat fleksibilitas lebih besar dalam mengatur hubungan kerja, mulai dari perluasan outsourcing, penyesuaian formula pengupahan, hingga mekanisme PHK yang dinilai lebih sederhana.

Dampaknya, status kerja makin banyak berbentuk kontrak pendek dan pekerja lebih mudah diganti ketika perusahaan ingin menekan biaya.

Artinya, ancaman PHK tidak selalu hadir dalam bentuk pemecatan massal sekaligus, tetapi melalui situasi kerja yang makin tidak pasti dan posisi tawar pekerja yang makin lemah saat industri mengalami tekanan.

Ketika dunia mulai pulih, perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022 dan kembali memukul industri global. Konflik ini mendorong harga minyak, gas, pupuk, logam, gandum, hingga ongkos logistik internasional naik tajam.

Bagi industri Indonesia, terutama yang masih bergantung pada impor bahan baku, kenaikan itu membuat biaya produksi ikut melonjak. Pabrik tekstil, makanan, kimia, plastik, dan manufaktur harus menghadapi bahan baku mahal sementara daya beli masyarakat belum pulih penuh.

Dalam kondisi itu, banyak perusahaan memilih menahan ekspansi, mengurangi shift, tidak memperpanjang kontrak pekerja, dan membatasi perekrutan baru.

Pasar kerja masuk ke fase rapuh karena industri lebih fokus bertahan daripada menambah tenaga kerja.

Tekanan terbaru datang dari perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran pada 2026. Konflik ini kembali memanaskan harga minyak dunia, menekan rupiah, dan membuat ongkos impor bahan baku industri membengkak.

Sektor padat karya menjadi yang paling cepat merasakan imbas karena biaya energi dan bahan baku adalah komponen penting produksi.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sedikitnya 10 perusahaan mulai memberi sinyal efisiensi dengan sekitar 9.000 buruh berada dalam posisi terancam PHK, terutama di industri tekstil, garmen, plastik, petrokimia, dan otomotif.

Polanya masih sama, ketika ongkos produksi naik dan pasar sedang tidak pasti, biaya tenaga kerja menjadi salah satu pos pertama yang ditekan, baik lewat pengurangan lembur, pemangkasan jam kerja, kontrak yang tidak diperpanjang, hingga PHK langsung.

Bisnis.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyiapkan enam tuntutan utama menjelang aksi unjuk rasa peringatan Hari Buruh atau May Day yang akan digelar pada 1 Mei 2026.

Aksi ini disebut sebagai sarana penyampaian aspirasi buruh yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus penegasan bahwa berbagai persoalan ketenagakerjaan hingga kini belum terselesaikan.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa sejumlah isu yang diangkat pada May Day tahun ini sebagian besar masih sama seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut, menurutnya, mencerminkan belum adanya keseriusan pemerintah dalam menjadikan persoalan buruh sebagai prioritas utama.

Ia menegaskan bahwa tuntutan paling mendasar adalah mendorong pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini, kata Said, belum terlihat kejelasan terkait draf resmi aturan tersebut, padahal MK telah memberikan waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk menyusunnya, bukan sekadar melakukan revisi.

6 Poin Tuntutan Hari Buruh 2026

Berikut enam tuntutan utama KSPI dalam May Day 2026:

1. Mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi
2. Menolak sistem outsourcing (alih daya) serta kebijakan upah murah
3. Menuntut perlindungan terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK)
4. Mendorong reformasi pajak yang berpihak pada buruh, termasuk kenaikan PTKP
5. Mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
6. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi

Selain isu legislasi, KSPI juga menyoroti belum terealisasinya komitmen pemerintah dalam menghapus praktik outsourcing. Menurut Said, sistem alih daya masih terus berlangsung dan bahkan diiringi dengan penguatan kebijakan upah murah yang dinilai merugikan pekerja.

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) juga menjadi perhatian serius. Kondisi ini dipicu oleh dinamika ekonomi global maupun kebijakan dalam negeri, termasuk kebijakan impor kendaraan, yang dinilai memperbesar ketidakpastian bagi pekerja di berbagai sektor.

Dari sisi fiskal, KSPI mendorong adanya reformasi perpajakan yang lebih berpihak kepada buruh. Salah satu usulan yang diajukan adalah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan guna menjaga daya beli masyarakat.

Aksi May Day 2026 diperkirakan akan melibatkan ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia. Peserta berasal dari anggota KSPI serta organisasi inisiator pelanjut Partai Buruh, yang tersebar di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.

Khusus wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di depan gedung DPR RI mulai pukul 10.00 WIB dengan estimasi peserta mencapai 50.000 orang. Sementara itu, di berbagai daerah lain, aksi serupa akan digelar di kantor gubernur maupun DPRD setempat.

Di luar enam tuntutan utama tersebut, KSPI juga mengangkat isu kenaikan upah minimum 2026 sebagai agenda mendesak. Organisasi buruh ini menilai pekerja selama bertahun-tahun terjebak dalam skema upah murah yang berdampak pada melemahnya daya beli.

KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 2026 berada di kisaran 8,5% hingga 10,5%. Angka ini dianggap realistis karena mempertimbangkan inflasi, proyeksi pertumbuhan ekonomi, serta indikator relevan lainnya, termasuk mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut KSPI, kebijakan penetapan upah tahun sebelumnya yang menggunakan nilai indeks tertentu mendekati 0,9 seharusnya dapat dijadikan acuan. Sementara itu, penurunan nilai alpha ke kisaran 0,2 hingga 0,7 dinilai tidak memiliki dasar yang kuat dan berpotensi merugikan buruh.

KSPI juga menepis anggapan bahwa kenaikan upah akan memicu gelombang penutupan perusahaan. Mereka menilai penyebab PHK jauh lebih kompleks dan tidak semata-mata dipicu oleh kenaikan upah. Melalui rangkaian tuntutan dan aksi ini, KSPI berharap kebijakan ketenagakerjaan ke depan dapat lebih mencerminkan kebutuhan hidup layak serta mendorong peningkatan kesejahteraan buruh secara berkelanjutan.