Bisnis.com, BANDUNG - Serikat buruh di Jawa Barat menolak keputusan pemerintah mengenakan pajak terhadap Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang lebaran 2026.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengatakan buruh sudah lama menyuarakan hal tersebut namun tidak digubris pemerintah.

"Itu aspirasi lama yang sebelum bulan puasa sudah disuarakan beberapa kali. Pemerintah justru melakukan revisi itu terhadap PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang beberapa industri padat karya yang PPH 21 pajak penghasilan PTKP-nya di bawah 10 juta enggak kena pajak," ucap Roy Jinto dikutip Senin (9/3/2026).

Roy memastikan, kondisi di lapangan tetap berbeda yang mana para buruh tetap mendapatkan potongan pajak untuk THR meski diberikan bukan setiap bulan seperti gaji.

"Tetapi kan THR-nya enggak.THR-nya tetap kena pajak. Padahal kalau kita melihat di sana, THR itu kan bukan semacam penghasilan yang rutin itu setiap bulan didapatkan, kan itu dianggap bonus atau hadiah hari raya yang diterima satu tahun sekali gitu," ucap dia.

Serikat buruh di Jabar, kata dia, sudah menyampaikan keberatan soal potongan pajak THR ini sebelum masuk bulan ramadan, termasuk soal Jaminan Hari Tua (JHT) yang turut terkena potongan pajak.

"Itu sudah beberapa kali kita suarakan, tapi sampai hari ini memang belum direspons dan pemerintah masih tetap menetapkan THR itu dikenakan pajak PPh gitu," katanya.

Potongan pajak THR ini juga secara langsung berdampak kepada para buruh, perusahaan mengalami kondisi yang sama di mana mereka menginginkan agar buruh mendapatkan langsung hak THR secara utuh.

"Berdampak langsung karena kan langsung wajib perusahaan melakukan pemotongan itu. Karena kan perusahaan juga enggak mau kalau enggak dipotong, pasti perusahaan yang menanggung beban kan gitu," tutur dia.

Sementara dalam regulasi, pajak PPh itu harusnya dipotong jika diberikan dari perusahaan ke buruh secara berkala setiap satu bulan, sedangkan THR tidak diterima buruh seperti gaji.

"Ini satu bulan langsung dipotong. Bukan rutin dan kalau kita lihat statement dari pemerintah kan untuk tahun ini tetap pajak THR itu tetap dipotong, karena pemasukan negara sebagian besar dari situ ya," ujarnya.

Menurutnya jika diambil rata-rata semisal upah Kota Bandung 5% atau sekitar Rp200.000 per orang. "Kalau dari buruh formal hampir Rp52 juta kan, ya sekitar bisa Rp10 triliunlah," katanya.

Sementara untuk ASN dan TNI Polri sendiri pajak THR dibayarkan oleh negara dalam artian tidak dilakukan pemotongan atau utuh. Dia menilai ada diskriminasi terhadap sektor swasta meski semuanya mendapatkan potongan pajak.

"Ya, kalau ASN tidak dipotong pajak ke THR, sedangkan mereka juga mendapatkan itu ya berarti diskriminasi dong yang swasta yang dibebankan untuk membiayai negara ini. Pemerintah seharusnya tidak membeda-bedakan untuk urusan pajak THR. Pihak swasta jangan hanya dijadikan alat untuk memberikan keuntungan banyak, sementara uang pajak tersebut juga nantinya kembali ke rakyat. Harusnya kalau memang itu aturan untuk setiap orang yang menerima penghasilan ya, harus dipotong pajak kalau memang itu aturan setiap orang yang mendapatkan penghasilan atau bonus atau hadiah akhir tahun," ujarnya.

Apalagi, uang satu kali gaji ini sudah banyak ditunggu buruh dan mayoritas sudah dipersiapkan untuk memberikan kebutuhan kepada anggota keluarganya dan urusan lainnya.

"Di mana pada saat bulan puasa mau menjelang lebaran, masyarakat terutama buruh sangat membutuhkan dana yang besar untuk perayaan hari raya Idulfitri, menghadapi Lebaran, mudik dan lain sebagainya," pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Penyaluran Tunjangan Hari Raya atau THR menjadi perhatian aliansi buruh di Jawa Tengah. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) sekaligus Presidium Aliansi Buruh Jawa Tengah (Abjat), Karmanto, menyatakan bahwa komunikasi intensif terus dilakukan dengan manajemen perusahaan untuk memastikan tidak ada hambatan administratif maupun finansial dalam proses pencairan hak tahunan tersebut.

"Kami instruksikan kepada kawan-kawan anggota FSPIP, di seluruh Indonesia bahkan, untuk diaktifkan lagi komunikasi dengan perusahaan. Bahwa setidak-tidaknya untuk pemberian THR itu H-10 sebelum Hari Raya Idulfitri. Agar kawan-kawan yang nantinya berlibur bersama keluarga bisa lebih bahagia," ujar Karmanto saat dihubungi Bisnis pada Kamis (05/03/2026).

Sebanyak 22 perusahaan yang tergabung dalam keanggotaan FSPIP di Kota Semarang telah menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan THR sesuai ketentuan. Secara teknis, perusahaan-perusahaan tersebut menargetkan penyaluran dana dilakukan paling lambat pada tanggal 11 hingga 12 Maret 2026, yang bertepatan dengan periode H-10 lebaran.

Karmanto menjelaskan bahwa pola penyaluran diupayakan terjadi antara H-10 hingga H-7 sebelum lebaran guna memberikan ruang bagi buruh untuk memenuhi kebutuhan hari raya.

"Ini jadi sudah melaporkan semuanya, ya paling banyak ada di tanggal 11 dan 12, itu sudah mulai disalurkan ke rekening karyawannya," tambahnya. Langkah proaktif ini diharapkan menjadi standar bagi sektor industri lainnya di Jawa Tengah.

Meski kondisi di Kota Semarang dinilai stabil, serikat buruh tetap memberikan perhatian khusus pada wilayah penyangga seperti Kabupaten Jepara. Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, sengketa terkait THR seringkali muncul bagi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) menjelang hari raya.

Karmanto menegaskan bahwa pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap memiliki perlindungan hukum yang kuat untuk mendapatkan THR secara utuh. Jika masa kerja telah memasuki bulan suci Ramadan, meski hanya satu atau dua hari, hak tersebut secara otomatis melekat pada pekerja sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran, FSPIP telah membuka posko pengaduan yang terbuka bagi seluruh elemen buruh, termasuk mereka yang belum berserikat. Posko ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pekerja dan regulator, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat, untuk menindaklanjuti laporan secara formal.

"Posko pengaduan untuk pelaksanaan THR ini juga terbuka untuk buruh umum yang lain. Artinya bahwa penegakan ini ada di pemerintah, karena memang kami sebagai jembatan untuk menyampaikan keluhan-keluhan dari buruh yang belum berserikat," jelas Karmanto secara lugas.

Karmanto berharap pemerintah bertindak tegas sebagai regulator yang mengawasi implementasi Surat Keputusan (SK) dari Kementerian maupun Dinas terkait. Sanksi tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi perusahaan yang mencoba menghindari kewajiban normatif dengan alasan operasional yang tidak transparan atau kesulitan ekspor yang tidak terbukti.

Karmanto juga mengajak para pekerja untuk lebih sadar akan pentingnya berserikat guna memperkuat posisi tawar di hadapan hukum dan manajemen perusahaan.

"Saya berharap kawan-kawan buruh ini untuk sadar berserikat, karena ternyata perusahaan-perusahaan yang ada serikatnya itu mau melanggar itu juga risiko," tutupnya.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menegaskan dukungannya terhadap terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Hal ini disampaikan mereka usai bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di DPR.

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban menegaskan dukungannya terhadap seluruh program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Elly mengaku akan terus mengawal agenda pemerintah, termasuk berbagai pembahasan legislasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan buruh.

“Kami akan tetap mendukung program, semua program Pak Presiden, dan juga mendukung pemerintah apalagi sekarang ini kan banyak sekali yang kami minta dari pemerintah tentang undang-undang, tentang reaktivasi PBI juga, dan inilah yang kami banggakan dari beliau yang memang menyiapkan waktu buat kami,” ucap Elly, Jakarta.

Elly juga berharap Presiden Prabowo kembali hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026. Elly menilai, kehadiran Kepala Negara memiliki arti penting bagi gerakan buruh.

“Hal yang paling baik sekali adalah ketika Pak Presiden masih bersama-sama dengan kami di perayaan May Day nanti jadi kita akan bertemu lagi di 1 Mei,” ujarnya.

Lihat video: Resmi! Kapolri Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Tegaskan Kesejahteraan Buruh



Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan KSPSI bersama KSBSI dan KSPI yang dipimpin Said Iqbal berkomitmen mengawal penuh kebijakan Presiden.

“Kami KSPSI, KSBSI juga tentu bersama KSPI Said Iqbal menyampaikan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto untuk tetap teguh melaksanakan semua program yang pro-rakyat. Dan kami yakin betul Pak Presiden mempunyai keberpihakan sangat-sangat kuat,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong revisi Undang-undang (UU) No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja agar masuk prioritas pembahasan oleh Badan Legislasi DPR RI pada 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum agar pembahasan revisi disegerakan guna mendorong perbaikan ekosistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Tanah Air.

“Kita harus push DPR untuk menjadikan revisi UU No. 1/1970 sebagai prioritas. Saya ingin dukungan dari teman-teman semua. Ini adalah salah satu esensi dari adanya asosiasi karena UU ini menjadi milestone penting untuk perbaikan K3 di Indonesia,” kata Yassierli dalam pembukaan Pelatihan Ahli K3 Umum Gratis di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Selain mendorong perubahan regulasi, dia menyebut bahwa Kemnaker saat ini telah mulai melibatkan serikat buruh/pekerja dalam memperluas kampanye K3 nasional.

Menurut Yassierli, serikat buruh akan menjadi elemen baru dalam mendorong produktivitas pekerja dan hubungan industrial yang lebih baik, di samping agenda buruh yang banyak memperjuangkan pengupahan.

“Saya optimistis melihat bagaimana heroik mereka memperjuangkan upah, dan saya berharap serikat buruh heroik juga dalam memperjuangkan terkait dengan K3 di Indonesia,” ujarnya.

Di samping itu, Yassierli menyebut bahwa pihaknya terus memperluas pembinaan dan sertifikasi K3 dan upaya lainnya. Harapannya, keselamatan pekerja di berbagai sektor dapat lebih terjamin dan transparan.

Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah anggota DPR RI sempat menyinggung perihal revisi UU No. 1/1970 yang dinilai telah usang.

Salah satunya adalah anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni yang menggarisbawahi bahwa mekanisme sanksi pelanggaran K3 hingga pengawasan K3 dalam beleid tersebut perlu diperbarui seiring perkembangan zaman.

“Perusahaan yang tidak menerapkan norma K3 dendanya hanya sekitar Rp200 ribu. Ini jelas tidak masuk akal di era sekarang,” kata Obon pada Agustus 2025 lalu, dikutip dari situs resmi Partai Gerindra.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengebut Revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan tahun ini. Selepas reses, DPR akan membentuk tim dengan federasi-federasi serikat buruh.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan saat ini, sejak 19 Februari 2026 DPR sedang dalam masa reses. Kemudian, masa reses berakhir pada 19 Maret 2026.

"Setelah itu kemudian baru kami sudah sepakat melalui Rapim kemarin sebelum reses, bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan akan mulai kita jalankan," kata Dasco di Gedung DPR pada Selasa (24/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa DPR akan menggelar partisipasi publik dan kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan. DPR pun akan membentuk tim dengan federasi-federasi serikat buruh dalam menggodok revisi aturan tersebut.

Sebagai catatan, pembahasan Revisi UU Ketenagakerjaan merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 terkait uji materiel Omnibus Law Ketenagakerjaan. Mahkamah mengamanatkan kepada pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk UU agar melakukan perubahan terhadap substansi UU Ketenagakerjaan, maksimal 2 tahun sejak putusan tersebut ditetapkan pada 31 Oktober 2024.

Dasco menjelaskan saat ini DPR masih memiliki waktu sampai Oktober 2026 dalam merampungkan Revisi UU Ketenagakerjaan.

Menurutnya, rancangan undang-undang tersebut akan memuat ketentuan yang lebih adil dan menjamin perlindungan sosial kepada tenaga kerja, sekaligus mendukung pertumbuhan industri Tanah Air.

Dasco menyampaikan bahwa perumusan beleid tersebut diharapkan dapat berlandaskan dialog yang menghadirkan keadilan bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, Dasco meminta agar serikat pekerja hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dapat mempercayai Dewan dalam merumuskan UU Ketenagakerjaan yang baru.

“Sehingga kita tidak berpikiran jangka pendek dan untuk kelompok saja, melainkan juga berpikir untuk kemajuan bangsa dan negara dalam jangka panjang,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

Adapun, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat mengaku telah meminta komitmen dari Dasco, jajaran DPR RI, serta pemerintah terkait pembahasan UU Ketenagakerjaan baru. Dia meyakini bahwa diskusi lebih intensif dapat tercipta agar aturan baru itu nantinya dapat lebih adil baik bagi buruh maupun ekosistem usaha secara keseluruhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membeberkan progres sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah digodok DPR tahun ini.

Di antara regulasi yang sedang dibahas adalah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Dasco menjelaskan bahwa RUU PPRT masih dalam tahap menerima partisipasi publik.

Langkah itu pun akan terus dilakukan. Seperti saat May Day tahun lalu, DPR kerap berdiskusi dengan sejumlah kelompok buruh, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

"Kemudian kami mendapatkan masukan bahwa dalam Undang-Undang itu lebih banyak menekankan perlindungan kepada PPRT," ujar Dasco pada Selasa (24/2/2026).

Adapun, mulai 15 Maret 2026, partisipasi publik atas RUU PPRT akan dilakukan. Kemudian, dilakukan pembahasan-pembahasan sampai dengan selesai.

"Saya pikir karena Undang-Undang PPRT ini juga meliputi berbagai aspek yang mesti diperhatikan, sehingga partisipasi publiknya harus banyak dan kemudian dikaji dengan mendalam dan pembahasannya dengan cermat," jelasnya.

DPR pun menggodok RUU Perampasan Aset. Saat ini, DPR sedang dalam tahap penyusunan draf naskah akademik.

"Komisi III DPR RI pada saat ini sedang dan sudah belanja masalah dan sedang dalam penyusunan draf naskah akademik dan RUU," ujarnya.

Dasco menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset akan mulai diproses setelah DPR merampungkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, DPR pun akan menggodok Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selepas reses dari 19 Februari 2026 sampai dengan 19 Maret 2026, DPR sepakat melalui Rapim bahwa Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan akan mulai dijalankan dengan menggelar partisipasi publik di DPR.

"Kemudian juga mengadakan pertemuan-pertemuan serta membentuk tim dengan federasi-federasi serikat buruh," ujar Dasco.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mendorong pemerintah untuk bersikap tegas melawan modus pengusaha merumahkan karyawan. Hal ini merespons kasus dirumahkannya puluhan buruh pabrik Mie Sedaap jelang hari raya Lebaran.

KSPI dan Partai Buruh menilai kasus buruh pabrik Mie Sedaap sebagai puncak gunung es dari persoalan serius terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan praktik "dirumahkan" tanpa pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan modus baru untuk menghindari kewajiban pembayaran THR.

"Perusahaan memang tidak melakukan PHK. Itu benar. Tapi buruh dirumahkan, tidak dibayar gajinya menjelang Lebaran, dan tidak dibayarkan THR. Ini modus," tegas Said dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).

Menurut laporan yang masuk ke Posko Orange Partai Buruh di Gresik, sedikitnya 20 buruh Mie Sedap mengadu karena belum dipanggil kembali bekerja, padahal kontrak mereka masih berlaku. Status mereka bukan di-PHK, melainkan dirumahkan.

"Kalimatnya harus hati-hati. Bukan PHK. Dirumahkan. Kontrak masih ada, tapi gaji tidak dibayar dan THR dihindari," ujarnya.

KSPI juga menerima laporan adanya pemutusan kontrak secara sepihak melalui pesan WhatsApp terhadap pekerja kontrak dan outsourcing di sejumlah perusahaan padat karya. Cara ini dinilai sebagai upaya menghindari pertemuan langsung dengan buruh dan menghindari kewajiban THR.

Berkaca dari kondisi tersebut, Said mendesak pemerintah dan DPR RI agar pembayaran THR dilakukan paling lambat H-21 sebelum Lebaran, bukan H-14 atau H-7 seperti selama ini. Menurutnya, pembayaran lebih awal akan mempersempit ruang manipulasi.

"THR harus dibayar tiga minggu sebelum Lebaran. Dan upah satu bulan sebelum Lebaran juga wajib dibayar penuh. Jangan beri celah bagi pengusaha untuk memainkan status buruh," kata Said.

Ia juga menilai sanksi administratif tidak lagi cukup. KSPI dan Partai Buruh mengusulkan agar pelanggaran pembayaran THR dikategorikan sebagai dugaan penggelapan hak buruh sehingga dapat dikenakan sanksi pidana ringan (tipiring) untuk memberikan efek jera.

Di sisi lain, KSPI dan Partai Buruh mendesak agar THR dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh 21).

"Percuma buruh menerima THR kalau langsung dipotong pajak. Apalagi THR sering digabung dengan gaji bulanan, sehingga terkena pajak progresif. Ini memberatkan," ujar Said.

Ia menjelaskan bahwa di banyak kota industri dengan upah minimum di atas Rp5 juta, penggabungan gaji dan THR membuat penghasilan tampak melonjak sehingga terkena potongan pajak lebih besar.

Sebagai solusi jangka panjang, KSPI dan Partai Buruh telah memasukkan pengaturan THR dalam Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan versi mereka yang telah diserahkan ke DPR, termasuk pengenaan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak membayar THR.

Di sisi lain, Human Resources and General Affairs Karunia Alam Segar (produsen Mie Sedaap) Peter Sindaru membantah PHK massal 400 karyawan saat Ramadan tersebut dalam rangka menghindari kewajiban pembayaran THR Lebaran.

Peter menegaskan langkah PHK bukan diambil karena momen tertentu, tetapi kebijakan pemangkasan itu dilakukan karena dinamika permintaan pasar dan kebutuhan produksi.

"Sebagai industri manufaktur padat karya, operasional perusahaan sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan pasar. Penyesuaian kapasitas produksi merupakan hal yang lazim dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan," ujar Peter dikutip CNBC Indonesia, Senin (23/2).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai penguatan keterampilan (skill) merupakan salah satu kunci utama bagi pekerja dalam menghadapi disrupsi akal imitasi (AI) dan robotik di dunia kerja.

"Saya yakin dengan kebersamaan dan kolaborasi, kita siap menghadapi perubahan ini. Semangat kami di Kemnaker adalah menyongsongnya dengan prinsip inklusivitas, yakni no one left behind," ujar Menaker, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

"Tidak boleh perubahan atau disrupsi apa pun di industri membuat pekerja tertinggal, di-PHK, atau termarginalkan. Itu tidak boleh terjadi," ujarnya.

Menaker menegaskan bahwa semangat no one left behind bukan hanya menjadi slogan, melainkan harus diwujudkan melalui kerja nyata.

Oleh karena itu, Kemnaker telah mengajak serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) untuk bersama-sama menjalankan program upskilling dan reskilling guna meningkatkan kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan industri.

"Tahun lalu kami telah melatih 700 ahli produktivitas dan menyelenggarakan pelatihan K3 di lebih dari 63 titik dengan melibatkan perwakilan serikat pekerja/serikat buruh. Program ini akan terus kami laksanakan," ujarnya.

Selain itu, Menaker berharap SP/SB aktif memanfaatkan 42 balai pelatihan milik Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai pusat solusi peningkatan kompetensi.

Ia menegaskan tantangan masa depan hanya dapat dijawab melalui upskilling dan reskilling, seiring kebutuhan industri yang terus berkembang dan menuntut kompetensi baru.

Lebih lanjut, Menaker juga menyinggung pentingnya pengembangan green jobs sebagai respons terhadap transformasi ekonomi hijau.

Menurutnya, tenaga kerja Indonesia harus dipersiapkan dengan karakter dan kompetensi baru yang relevan melalui langkah-langkah konkret dan terukur.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) membeberkan penyebab angka pemutusan hubungan kerja (PHK) melonjak pada 2025, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa PHK merupakan persoalan yang berlanjut sebagai imbas dari kondisi perekonomian dalam negeri hingga kepercayaan investor asing.

“PHK justru begini, ini kan carry over masalah kepercayaan, masalah orang berinvestasi, melihat keadaan kita. Itu kan carry over dari masalah utang yang meningkat dan sebagainya,” kata Jumhur usai pembukaan Rakornas II & Rakernas IV KSPSI di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut berimbas kepada industri dalam negeri yang tidak berkembang. Selain itu, terdapat pula masalah persaingan dengan membeludaknya barang impor dan impor ilegal, sehingga industri dalam negeri menyetop produksi hingga gulung tikar.

Jumhur menyebut bahwa serikat buruh terus mendukung pemangku kepentingan terkait agar menghidupkan kembali geliat industri di Tanah Air, terutama demi keberlanjutan industri penopang perekonomian nasional.

“Bahwa buruh di belakang mereka yang mau berbisnis, mau berekonomi, mau berindustri, kita dukung. Dan kita satu langkah, karena tidak ada gunanya kita sebagai buruh, kalau tidak ada industrinya,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa lonjakan PHK sepanjang 2025 tak terlepas dari krisis global.

Menurut Dasco, DPR bersama pemerintah dan serikat buruh terus berupaya agar angka PHK dapat dibatasi melalui perumusan kebijakan yang tepat.

“Kita juga melakukan mitigasi dan pemerintah juga melakukan antisipasi-antisipasi yang dianggap perlu supaya tidak kemudian terjadi pelebaran PHK,” ujar Dasco.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan melalui portal Satu Data Kemnaker mencatat angka PHK mencapai 88.519 sepanjang 2025, meningkat sekitar 13,54% dari tahun sebelumnya.

Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker menyampaikan bahwa PHK banyak melanda sektor manufaktur dan padat karya. Dia menyebut kondisi ini dipengaruhi oleh tekanan kinerja ekspor-impor dan dinamika geopolitik global sepanjang tahun lalu.

“Tekanan ekspor impor itu pasti, kondisi dunia pada 2025 awal sampai semester pertama kan masih ada dinamika geopolitik tinggi, ada perang dan sebagainya,” kata Indah saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026) lalu.

Kalau BUMN tumbuh, pengangguran bisa ditekan. Kalau tidak, risikonya justru makin besar,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai keberlanjutan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menentukan masa depan jutaan pekerja dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

“Kalau perusahaan tidak berkelanjutan, kesejahteraan tidak akan pernah aman,” kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Yassierli pun mengaitkan peran BUMN dengan kondisi pengangguran nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga Agustus 2025 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang.

Menurutnya, BUMN yang tidak tumbuh dan berkelanjutan akan memperparah persoalan tersebut. Sebaliknya, BUMN yang kuat bisa menjadi penopang utama penciptaan lapangan kerja.

“Kalau BUMN tumbuh, pengangguran bisa ditekan. Kalau tidak, risikonya justru makin besar,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menilai tantangan BUMN ke depan semakin kompleks, mulai dari disrupsi akal imitasi (AI) dan transisi menuju industri hijau, yang berpotensi mengubah struktur pekerjaan secara besar-besaran jika tidak dikelola dengan baik.

“Perubahan ini tidak bisa dihindari. Tapi kalau salah kelola, pekerja yang paling terdampak,” ujarnya.

Oleh karena itu, Menaker meminta serikat pekerja di lingkungan BUMN untuk tidak hanya fokus pada isu upah dan kesejahteraan, tetapi ikut berperan menjaga keberlanjutan perusahaan.

“Serikat pekerja harus ikut menjaga bisnis tetap hidup,” kata Yassierli.

Selain itu, ia juga meminta serikat pekerja mengambil peran lebih strategis sebagai mitra dialog dalam proses transformasi. Tujuannya memastikan perubahan berjalan adil dan tidak mengorbankan pekerja.

“Transformasi harus adil. Jangan sampai perusahaan berubah, tapi pekerjanya tertinggal,” kata Menaker.

Sebagai langkah konkret, Yassierli menambahkan kontribusi lain yang dapat diberikan serikat pekerja/buruh yakni dapat memiliki sertifikat ahli produktivitas selaras dengan Gerakan Produktivitas Nasional (GPN) yang sedang dibangun oleh Kemnaker.

Menaker menyebut, pada tahun lalu Kemnaker telah mensertifikasi sekitar 700 ahli produktivitas.

“Kami ingin teman-teman semua punya sertifikat sebagai ahli produktivitas sehingga dapat memahami persoalan yang dihadapi perusahaan, mengusulkan program dan menjadi champion di perusahaan masing-masing,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dijen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) Widodo kembali menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh serikat buruh PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin) di depan kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (26/1/2026). Menurutnya, isi tuntutan massa tidak ada kaitannya dengan Kemenkum, karena hal itu merupakan konflik keluarga.

"Awal munculnya konflik ini adalah sengketa keluarga, kami sudah coba mediasi, sudah mendengarkan kronologis juga menerima aspirasi, namun hingga saat ini pihak-pihak yang berselisih belum sepakat," ujar Dirjen AHU Widodo.

Konflik bermula ketika terjadi sengketa keluarga atas kepemilikan perusahaan. Konflik tersebut menyebabkan belum terbayarnya gaji para karyawan selama 4 (empat) bulan terakhir.

"Karena mereka (serikat buruh) datang ke sini, kita coba mediasi, namun kami pastikan aksi ini tidak ada kaitannya dengan Kemenkum secara langsung," imbuh Widodo.

Saat ini, lanjut Widodo, Surat Keputusan Nomor AHU-38.AH.01.41 Tahun 2024 yang dituntut serikat buruh untuk direvisi, sedang diuji di pengadilan dan menjadi obyek gugatan pada tahap Kasasi.

Dia juga menegaskan jika pembukaan pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT Pakerin dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri terkait Pemblokiran dan/atau Pembukaan Pemblokiran SABH Perseroan Terbatas.

"Kami akan mengkaji sejauh mana Kemenkum melalui Ditjen AHU dapat memenuhi aspirasi yang disampaikan kepada kami menuntut para pihak yang bersengketa untuk memenuhi hak-hak karyawan," pungkas Widodo.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan subsidi upah Rp200 ribu jika tidak merevisi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyarankan Jakarta untuk meniru kebijakan negara lain seperti Australia dan Brasil dalam melindungi daya beli pekerja di tengah tingginya biaya hidup ibu kota.

"Kalau memang mau diberikan insentif, bentuknya adalah subsidi upah. Transfer cash money," kata Said dalam aksi demo yang digelar di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

"Subsidi upah seperti di Australia, seperti di Brazil. Kalau memang dianggap Jakarta perusahaannya enggak mampu," sambungnya.

Apabila Pemprov DKI Jakarta bersikeras menetapkan UMP 2026 di angka Rp5,73 juta dan menolak kenaikan menjadi Rp5,89 juta sesuai tuntutan buruh, maka pemerintah wajib menutup selisih tersebut.

Ia mengusulkan subsidi itu diberikan bagi setiap buruh penerima upah minimum selama satu tahun anggaran, alih-alih program insentif yang dianggapnya tidak efektif.

"Kalau memang tetap Rp5,73 juta, setiap buruh penerima upah minimum disubsidi oleh Pemerintah DKI Jakarta Rp200 ribu. Sampai kapan? Sampai satu tahun. Nanti tahun depan kita berunding lagi upah. Begitu Pak Gubernur DKI, begitu Pak Presiden Prabowo yang kami hormati melalui media," ujar Said.

Said menambahkan bahwa pendapatan per kapita warga Jakarta menurut data World Bank dan International Monetary Fund (IMF) mencapai US$21 ribu per tahun atau sekitar Rp28 juta per bulan.

Angka ini menunjukkan ketimpangan yang mencolok jika dibandingkan dengan UMP yang ditetapkan hanya di kisaran Rp5,73 juta, yang gajinya bahkan kalah dibandingkan buruh pabrik di Karawang atau Bekasi.

"Ini menunjukkan kesenjangan sosial. Orang Jakarta banyak yang kaya, tapi para karyawannya, para pekerjanya, para buruhnya adalah digaji dengan upah rendah," ujarnya.