Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) berpeluang memperoleh pendanaan internasional senilai US$477,87 juta atau sekitar Rp8,60 triliun setelah tiga proyek panas bumi perseroan masuk dalam Green Book 2026 yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Tiga proyek tersebut meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 3 berkapasitas 55 megawatt (MW), PLTP Lumut Balai Unit 4 berkapasitas 55 MW, serta PLTP Lahendong Unit 7–8 berkapasitas 50 MW.

Direktur Utama PGE Ahmad Yani mengatakan masuknya proyek-proyek tersebut ke dalam Green Book 2026 membuka peluang akses terhadap berbagai sumber pendanaan internasional untuk mendukung pengembangan proyek.

“Kami melihat kinerja positif yang dibukukan Perseroan makin memperkuat kepercayaan berbagai pemangku kepentingan terhadap prospek bisnis dan pengembangan proyek-proyek PGE," kata Ahmad Yani dalam siaran pers, Jumat (5/6/2026).

Selain membuka peluang akses terhadap berbagai sumber pendanaan internasional, Ahmad Yani mengemukakan capaian ini juga meningkatkan visibilitas dan daya tarik proyek-proyek PGEO di mata calon mitra strategis maupun lembaga pendanaan global.

"Kami optimistis penguatan fundamental bisnis, didukung portofolio proyek yang semakin matang, akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan berkelanjutan Perseroan sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional,” ujarnya.

Green Book 2026 atau Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri Tahun 2026 memuat proyek-proyek yang telah memperoleh komitmen pendanaan luar negeri melalui berbagai mitra pembangunan internasional. Sebelumnya, ketiga proyek PGEO tersebut juga telah masuk dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah 2025–2029 (Blue Book) Bappenas.

Adapun ketiga proyek tersebut tercantum dalam skema on-lending melalui pembiayaan concessional loan. Secara terperinci, nilai pinjaman untuk PLTP Lumut Balai Unit 3 dengan target COD 2030 adalah sebesar US$158,86 juta dari JICA. Kemudian PLTP Lumut Balai Unit 4 dengan target COD 2032 senilai US$148,97 juta dari JICA, dan PLTP Lahendong Unit 7–8 yang ditargetkan COD 2030 senilai US$170,04 juta dari World Bank.

Ahmad Yani mengatakan pendanaan tersebut diharapkan dapat membantu perseroan menjaga struktur pembiayaan proyek tetap kompetitif.

“Selain membantu menjaga struktur pendanaan yang sehat dan mempertahankan cost of debt yang kompetitif, masuknya ketiga proyek ini juga berpotensi meningkatkan keekonomian proyek sehingga dapat memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Perseroan dan para pemangku kepentingan,” katanya.

Ketiga proyek tersebut merupakan bagian dari rencana pengembangan panas bumi PGE hingga 3 gigawatt (GW). Setelah beroperasi, proyek-proyek tersebut akan menambah kapasitas pembangkit listrik panas bumi dan mendukung peningkatan bauran energi terbarukan nasional.

PLTP Lumut Balai Unit 3 dan Lumut Balai Unit 4 yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, akan memperluas pengembangan panas bumi perseroan di wilayah Sumatra. Kedua proyek tersebut telah memiliki perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA), sementara Lumut Balai Unit 4 juga telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.

Sementara itu, PLTP Lahendong Unit 7–8 dan Binary Unit di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, diproyeksikan meningkatkan kontribusi PGE terhadap pasokan listrik di Sulawesi Utara dari sekitar 30% menjadi 35%–40% dari total kebutuhan listrik.

“Kami meyakini bahwa setiap pengembangan panas bumi tidak hanya menghasilkan energi rendah karbon, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang luas melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekonomi lokal, dan penguatan ekosistem industri dalam negeri,” ujar Ahmad Yani.

Di sisi kinerja, PGE membukukan laba bersih sebesar US$43,90 juta pada kuartal I/2026, naik 40% dibandingkan dengan US$31,35 juta pada periode yang sama tahun lalu. Pendapatan perseroan juga meningkat 14,8% menjadi US$116,56 juta dari US$101,51 juta pada kuartal I/2025.

Sejalan dengan kenaikan tersebut, produksi listrik PGE pada 2025 mencapai 5.095 gigawatt hour (GWh), meningkat 5,55% dibandingkan dengan 4.827 GWh pada 2024. Tren tersebut berlanjut pada kuartal I/2026 dengan produksi listrik mencapai 1.370 GWh atau naik 15,22% secara tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA - Konsorsium PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dan PT PLN Indonesia Power mencapai kesepakatan tarif listrik dengan PT PLN (Persero) untuk pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Bottoming Unit berkapasitas 15 megawatt (MW). Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tarif di Bandung, Jawa Barat.

Dalam pengumuman perusahaan, Rabu (13/5/2026), kesepakatan tarif ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pengembangan proyek sebelum memasuki fase berikutnya melalui skema Independent Power Producer (IPP). Proyek tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan energi panas bumi sebagai sumber energi bersih berkelanjutan.

PLTP Lahendong Bottoming Unit dikembangkan dengan teknologi binary atau bottoming cycle yang memanfaatkan panas sisa dari operasi pembangkit panas bumi eksisting untuk menghasilkan tambahan listrik. Teknologi tersebut memungkinkan panas yang sebelumnya belum termanfaatkan dapat dikonversi kembali menjadi energi listrik sehingga meningkatkan efisiensi pembangkitan.

Direktur Utama PGEO Ahmad Yani mengatakan capaian tersebut menjadi langkah lanjutan sinergi PGE dan PLN Indonesia Power dalam mendukung percepatan transisi energi nasional berbasis energi bersih.

Menurut dia, teknologi bottoming cycle memungkinkan potensi panas bumi yang masih tersedia dari operasi pembangkit eksisting dimanfaatkan lebih optimal.

“Melalui teknologi ini, panas sisa yang sebelumnya belum termanfaatkan dapat dikonversi kembali menjadi listrik, sehingga meningkatkan efisiensi pembangkitan sekaligus memperkuat kontribusi panas bumi dalam bauran energi bersih nasional,” ujar Ahmad Yani.

Setelah kesepakatan tarif tercapai, proyek akan memasuki sejumlah tahapan lanjutan, mulai dari pembentukan joint venture, proses Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC), hingga penyusunan Power Purchase Agreement (PPA). Proyek tersebut ditargetkan mencapai Commercial Operation Date (COD) pada 2028.

Sebelumnya, pada akhir Desember 2025, PGEO dan PLN Indonesia Power juga mencapai kesepakatan tarif listrik untuk proyek PLTP Ulubelu Bottoming Unit berkapasitas 30 MW. Kedua proyek tersebut merupakan bagian dari pengembangan 19 proyek panas bumi eksisting dengan total kapasitas sekitar 530 MW.

Sebagai pengembang panas bumi, PGEO saat ini mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 MW dari enam wilayah operasi. Perseroan juga tengah mengembangkan sejumlah proyek tambahan guna meningkatkan kapasitas pembangkit panas bumi dalam beberapa tahun mendatang.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) menargetkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Bottoming Unit berkapasitas 15 megawatt (MW) dapat beroperasi secara komersial atau mencapai Commercial Operation Date (COD) pada 2028.

Target tersebut ditetapkan setelah konsorsium dengan PT PLN Indonesia Power (PLN IP) mencapai kesepakatan tarif listrik dengan PT PLN (Persero). Kesepakatan ini menjadi salah satu tahapan kunci dalam pengembangan proyek berbasis skema Independent Power Producer (IPP) sebelum proyek memasuki tahap pengembangan selanjutnya.
Direktur Utama PGE Ahmad Yani menjelaskanproyek PLTP Lahendong Bottoming Unit merupakan pengembangan pembangkit yang memanfaatkan teknologi binary (bottoming cycle). Teknologi ini mengolah panas sisa dari operasi pembangkit panas bumi eksisting untuk menghasilkan tambahan listrik.
Melalui pendekatan tersebut, bottoming cycle memungkinkan pemanfaatan sumber daya panas bumi secara lebih optimal dengan menangkap energi panas yang sebelumnya belum dimanfaatkan dalam proses pembangkitan.
Ahmad mengatakan, melalui teknologi ini, panas sisa yang sebelumnya belum termanfaatkan dapat dikonversi kembali menjadi listrik, sehingga meningkatkan efisiensi pembangkitan sekaligus memperkuat kontribusi panas bumi dalam bauran energi bersih nasional.

"Ke depan, kami siap melanjutkan proyek ini ke tahapan berikutnya agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ahmad melalui keterangan resmi dikutip Selasa (14/4/2026).

Adapun setelah kesepakatan tarif tercapai, pengembangan proyek akan dilanjutkan dengan sejumlah tahapan lanjutan. Tahapan tersebut meliputi pembentukan joint venture, pelaksanaan proses Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC), hingga penyusunan Power Purchase Agreement (PPA).

Ahmad mengatakan bahwa melalui tahapan tersebut, proyek ini ditargetkan dapat mencapai Commercial Operation Date (COD) pada 2028.
Pada akhir Desember 2025, PGE dan PLN IP juga telah mencapai kesepakatan tarif listrik untuk proyek PLTP Ulubelu Bottoming Unit berkapasitas 30 MW. Kedua proyek ini merupakan bagian dari sinergi dua afiliasi BUMN di bawah PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) tersebut, dalam pengembangan energi panas bumi di 19 proyek eksisting dengan total kapasitas sekitar 530 MW.
Sebagai pengembangan energi panas bumi di Indonesia dengan pengalaman lebih dari empat dekade, PGE terus memperluas pemanfaatan potensi panas bumi melalui berbagai inovasi teknologi serta pengembangan proyek strategis.
Saat ini, PGE mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 MW dari enam wilayah operasi (own operation). Selain itu, PGE turut mengembangkan sejumlah proyek untuk mendukung peningkatan kapasitas terpasang dalam beberapa tahun ke depan.

Konsorsium PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) dan PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menandatangani kesepakatan tarif listrik dengan PT PLN (Persero) untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Bottoming Unit berkapasitas 15 megawatt (MW) pada Jumat (10/4).

Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Ahmad Yani menjelaskan bahwa pembangkit yang ditargetkan beroperasi pada 2028 ini akan menggunakan teknologi bottoming cycle. Teknologi ini mengolah panas sisa dari operasi pembangkit panas bumi eksisting untuk menghasilkan tambahan listrik.

Pembangkit eksisting yaitu PLTP Lahendong termasuk salah satu pioner PLTP di wilayah Timur Indonesia dan merupakan pembangkit energi baru terbarukan terbesar di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo). PLTP ini terdiri dari empat unit pembangkit dengan total daya 80 MW.

“Pemanfaatan teknologi bottoming memungkinkan potensi energi panas bumi yang masih tersedia dari operasi pembangkit eksisting dapat dimanfaatkan secara lebih optimal,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers.

Setelah kesepakatan tarif tercapai, tahapan selanjutnya yaitu pembentukan joint venture, pelaksanaan proses Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC), hingga penyusunan Power Purchase Agreement (PPA).

Sebelumnya, pada akhir Desember 2025, PGE dan PLN IP juga telah mencapai kesepakatan tarif listrik untuk proyek sejenis yaitu PLTP Ulubelu Bottoming Unit berkapasitas 30 MW. Ini proyek pengembangan terhadap PLTP Ulubelu berkapasitas total 220 MW di Lampung.

Kedua proyek ini merupakan bagian dari sinergi dua grup BUMN yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), untuk pengembangan lebih lanjut energi panas bumi di 19 proyek eksisting.

Sebagai gambaran, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) merupakan bagian dari Subholding Power & New Renewable Energy (PNRE) PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang eksplorasi, eksploitasi, dan produksi panas bumi.

Saat ini, PGE mengelola 15 Wilayah Kerja Panas Bumi dengan kapasitas terpasang sebesar 1.932 MW, terbagi atas 727 MW yang dioperasikan dan dikelola langsung oleh PGE dan 1.205 MW dikelola dengan skema Kontrak Operasi Bersama. Kapasitas terpasang panas bumi di wilayah kerja PGE berkontribusi sekitar 70 persen dari total kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia, dengan potensi pengurangan emisi CO2 sekitar 10 juta ton CO2 per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) bersama PT PLN Indonesia Power (PLN IP) mencapai kesepakatan tarif listrik untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Bottoming Unit berkapasitas 15 megawatt (MW).

Berdasarkan keterbukaan informasi, kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tarif bersama PT PLN (Persero) yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, pada 14 April 2026.

Kesepakatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengembangan proyek melalui skema Independent Power Producer (IPP), sebelum memasuki fase pengembangan berikutnya.

Direktur Utama PGEO Ahmad Yani mengatakan capaian ini menjadi langkah lanjutan dalam mendorong pemanfaatan energi panas bumi sebagai sumber energi bersih.

“Kami menyambut baik perkembangan proyek ini yang terus berjalan sesuai rencana. Pemanfaatan teknologi bottoming memungkinkan potensi energi panas bumi yang masih tersedia dari operasi pembangkit eksisting dapat dimanfaatkan secara lebih optimal," kata Ahmad di keterbukaan informasi, Selasa (14/4/2026).

Melalui teknologi ini, lanjut Ahmad, panas sisa yang sebelumnya belum termanfaatkan dapat dikonversi kembali menjadi listrik, sehingga meningkatkan efisiensi pembangkitan sekaligus memperkuat kontribusi panas bumi dalam bauran energi bersih nasional.

Proyek PLTP Lahendong Bottoming Unit merupakan pengembangan pembangkit berbasis teknologi binary atau bottoming cycle, yang memanfaatkan panas sisa dari operasi pembangkit eksisting untuk menghasilkan tambahan listrik.

Melalui pendekatan tersebut, potensi energi panas bumi dapat dioptimalkan dengan menangkap energi yang sebelumnya belum dimanfaatkan dalam proses pembangkitan.

Setelah kesepakatan tarif tercapai, proyek ini akan dilanjutkan ke sejumlah tahapan berikutnya, mulai dari pembentukan joint venture, proses engineering, procurement, construction, and commissioning (EPCC), hingga penyusunan power purchase agreement (PPA).

Perseroan menargetkan proyek ini dapat mencapai tahap operasi komersial atau commercial operation date (COD) pada 2028.

Sebelumnya, pada akhir 2025, PGEO dan PLN IP juga telah mencapai kesepakatan tarif listrik untuk proyek PLTP Ulubelu Bottoming Unit berkapasitas 30 MW. Kedua proyek tersebut merupakan bagian dari sinergi pengembangan panas bumi dengan total kapasitas sekitar 530 MW dari 19 proyek eksisting.

Saat ini, PGEO mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 MW dari enam wilayah operasi. Perseroan juga terus mengembangkan sejumlah proyek untuk mendukung peningkatan kapasitas energi panas bumi dalam beberapa tahun ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) memastikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong tak terganggu gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,3 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Kamis (2/4/2026).
Perusahaan pun memastikan bahwa seluruh unit PLTP Lahendong tetap beroperasi stabil pasca gempa. Tercatat, seluruh unit pembangkit dari Unit 1 hingga Unit 6 tetap berjalan normal.
General Manager PGE Area Lahendong Novi Purwono menuturkan, pihaknya langsung mengaktifkan prosedur tanggap darurat dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas, aset, serta aspek keselamatan pekerja dan lingkungan. Hasilnya, tidak ditemukan gangguan signifikan terhadap operasional.
"Selain itu, dari aspek lingkungan, tidak terdapat indikasi gangguan maupun dampak signifikan akibat kejadian gempa. Seluruh sistem pengamanan lingkungan dan
operasional tetap berjalan sesuai standar yang berlaku," katanya melalui keterangan resmi, Jumat (3/4/2026).
Dari aspek keselamatan pekerja dan sosial, seluruh pekerja PGE Area Lahendong dalam kondisi aman. PGE juga terus melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat serta memonitor kondisi masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan, Perseroan tetap bekerja optimal dalam menjaga keandalan operasional pasokan uap dan listrik di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
PGE Area Lahendong akan terus melakukan pemantauan secara intensif, memastikan keandalan operasi, serta menjaga keselamatan seluruh pekerja, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
"Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan respons yang cepat dan tepat terhadap kondisi pasca gempa ini," imbuh Novi.
Dia menjelaskan, listrik berbasis energi bersih dari panas bumi yang dihasilkan PGE Area Lahendong menjadi salah satu tulang punggung pasokan listrik di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Saat ini, PLTP PGE Area Lahendong mampu menghasilkan listrik sebesar 120 megawatt (MW), yang berkontribusi sekitar 30 persen terhadap kebutuhan listrik masyarakat di sekitar area tersebut. Hingga akhir Desember 2025, PLTP Lahendong telah menghasilkan sekitar 849 gigawatt-hour (GWh) listrik.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten energi terbarukan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) mencetak sejarah baru melalui kinerja sepanjang 2025. Entitas dari PT Pertamina (Persero) tersebut mencatat rekor realisasi produksi listrik hijau sebesar 5.095 gigawatt hour (GWh) tahun lalu, tertinggi sepanjang sejarah operasional perusahaan.

Realisasi produksi listrik itu naik 5,55% dibandingkan dengan produksi 2024 sebesar 4,827 GWh. Manajemen mengemukakan pertumbuhan tidak terlepas dari tambahan kapasitas terpasang sebesar 55 megawatt (MW) dari Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 2 yang mulai beroperasi secara komersial pada Juni 2025.

Dengan tambahan tersebut, kapasitas terpasang PGEO kini meningkat menjadi 727 MW dari sebelumnya 672 MW.

Direktur Operasional Pertamina Geothermal Energy, Andi Joko Nugroho mengemukakan bahwa peningkatan produksi listrik terjadi di sejumlah wilayah operasi PGEO. Kontribusi produksi tersebut antara lain berasal dari Kamojang yang diproyeksikan mencapai 1.806 GWh, Ulubelu 1.617 GWh, Lahendong 849 GWh, Lumut Balai 714 GWh, serta Karaha 109 GWh.

Kenaikan produksi ini turut tecermin dalam performa keuangan PGEO sepanjang 2025. Meski laba bersih Perseroan pada 2025 turun 14,2% secara tahunan menjadi US$137,69 juta atau sekitar Rp2,33 triliun pada 2025 (asumsi kurs Jisdor berada di level Rp16.919 per dolar Amerika Serikat AS), pendapatan bersih menorehkan kenaikan 6,29% secara tahunan menjadi US$432,72 juta.

Mayoritas pendapatan usaha ini disumbangkan PLTP area Kamojang sebesar US$155,67 juta. Pendapatan dari PLTP tersebut setara dengan kontribusi sebesar 35,97% dari total pendapatan PGEO pada 2025. Pemasukan ini berasal dari penjualan uap dan listrik ke PT PLN Indonesia Power sebesar US$68,33 juta dan PT PLN sebesar US$81,12 juta.

PLTP Ulubelu menyusul sebagai kontributor pendapatan terbesar kedua dengan nilai US$121,11 juta sepanjang 2025, naik daripada realisasi 2024 sebesar US$119,01 juta. Pendapatan tersebut mencerminkan sumbangan sebesar 27,98% dari total hasil penjualan Perseroan.

Pembangkit di area Lahendong menyusul di peringkat selanjutnya dengan kontribusi sebesar US$83,26 juta, relatif tak banyak berubah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang bertengger di angka US$83,18 juta.

PLTP Lumut Balai tercatat menyumbang pendapatan sebesar US$62,12 juta sepanjang 2025. Nilai tersebut merefleksikan kenaikan sebesar 48,53% dibandingkan dengan 2024 sebesar US$41,82 juta. Dari sisi kontribusi, terdapat kenaikan dari 10,27% pada 2024 menjadi 14,25% pada 2025.

Terakhir, PLTP Karaha mencetak pendapatan sebesar US$10,55 juta sepanjang 2025, naik daripada US$9,05 juta pada tahun sebelumnya.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Pertamina Geothermal Energy, Edwil Suzandi, menyampaikan bahwa terdapat empat proyek Perseroan yang masuk dalam Blue Book 2025–2029 oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Proyek-proyek ini mencakup Lumut Balai Unit 3, Lumut Balai Unit 4, Gunung Tiga/Ulubelu Extension I, serta Lahendong Unit 7–8 & Binary. Total nilai investasi untuk keempat proyek tersebut mencapai lebih dari US$1,09 miliar.

“Realisasi proyek-proyek ini diproyeksikan menambah 215 MW kapasitas listrik rendah emisi yang direncanakan beroperasi secara bertahap mulai 2029 hingga 2032. Hal ini sekaligus mempertegas komitmen Perseroan dalam mengembangkan potensi 3 GW panas bumi yang dimiliki, ” tutup Edwil.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) memperkuat pemanfaatan panas bumi di Area Lahendong, Sulawesi Utara, setelah menyerahkan dokumen teknis kepada PT PLN (Persero) sebagai syarat pembelian listrik dari proyek panas bumi tersebut.

Penyerahan dokumen teknis dilakukan di Jakarta pada 12 Desember 2025. Proses ini menjadi bagian dari proses evaluasi PLN untuk pembelian tenaga listrik dari pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT) melalui skema total project dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL).

Seiring dengan proses tersebut, manajemen PGE melakukan Management Walkthrough di Area Lahendong guna memastikan kesiapan operasional pembangkit.

Peninjauan difokuskan pada keandalan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), pengelolaan reservoir, dan aktivitas pengeboran, penerapan Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), integritas aset, serta keberlanjutan bisnis operasi panas bumi.

Direktur Operasi PGE Ahmad Yani mengatakan, optimalisasi operasional PLTP Lahendong menjadi kunci untuk memastikan pasokan listrik panas bumi yang andal dan berkelanjutan.

“Pengelolaan risiko dan penerapan HSSE menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional. Komitmen ini dijalankan untuk menjaga keandalan pembangkit, melindungi keselamatan seluruh insan kerja, serta memastikan keberlangsungan operasi panas bumi yang menopang kinerja perusahaan secara nasional,” ujar Ahmad Yani, dikutip dari pernyataan resmi, Jumat (9/1).

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Dewan Komisaris dan Komite PGE turut melakukan peninjauan lapangan ke PLTP Lahendong Unit 5 dan 6. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung penerapan praktik operasi yang aman dan andal, sekaligus memastikan standar keselamatan kerja serta prinsip keberlanjutan dijalankan secara konsisten.

Pemanfaatan Panas Bumi Bukan Hanya untuk Listrik

Selain mengoptimalkan produksi listrik, PGE Area Lahendong juga mengembangkan pemanfaatan panas bumi Beyond Electricity.

Inisiatif ini mencakup pemanfaatan panas bumi untuk produksi gula aren, pengembangan pupuk berbasis silika panas bumi, serta pembangunan kawasan edukasi panas bumi yang terintegrasi dengan pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE Edwil Suzandi mengatakan, optimalisasi panas bumi di Lahendong terus dilakukan sejak beroperasinya PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 pada 2016.

Saat ini, PGE berkontribusi sekitar 30% terhadap kebutuhan listrik di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Dengan rencana penambahan kapasitas melalui PLTP Lahendong Unit 7 dan 8 serta Binary Unit, kontribusi tersebut berpotensi meningkat menjadi 35–40% dari total kebutuhan listrik wilayah tersebut.

PLTP Lahendong yang memanfaatkan sumber daya panas bumi di Prospek Tompaso juga tercantum dalam Daftar Potensi Panas Bumi yang memerlukan kajian lanjutan. PLTP ini juga menjadi salah satu dari empat proyek strategis panas bumi PGE dalam Blue Book Kementerian PPN/Bappenas periode 2025–2029.

Secara nasional, industri panas bumi berperan strategis dalam mendukung transisi energi dan perekonomian.

Sepanjang 2010–2024, sektor panas bumi mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp21,43 triliun, serta memberikan manfaat langsung bagi daerah penghasil melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai sekitar Rp10,82 triliun pada periode 2019–2024.

PGE menargetkan kapasitas terpasang mencapai 1 gigawatt (GW) dalam dua hingga tiga tahun ke depan dan 1,8 GW pada 2033. Hingga kini, perusahaan mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 MW di enam wilayah operasi dan telah mengidentifikasi potensi panas bumi hingga 3 GW dari 10 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang dikelola secara mandiri.

Tomohon: Selama lebih dari dua dekade beroperasi, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, menjadi saksi perjalanan panjang PT PLN (Persero) dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) di kawasan timur Indonesia.

Pembangkit ini menjadi komitmen PLN dalam menghadirkan listrik bersih yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat di Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa PLN sebagai tulang punggung transisi energi nasional terus mendorong pemanfaatan energi bersih di sektor ketenagalistrikan.

“PLN berkomitmen mendukung transisi energi berbasis energi baru terbarukan menuju Net Zero Emissions. Melalui pengembangan berbagai sumber energi baru terbarukan, kami berupaya menghadirkan pasokan listrik yang andal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan demi masa depan energi Indonesia. Keberadaan PLTP Lahendong ini membuktikan bahwa sejak lama PLN telah menjadi pionir dalam pengembangan energi terbarukan di Tanah Air,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 November 2025.

Dikelola oleh PT Indonesia Power (PLN IP), subholding PLN, PLTP Lahendong Unit 1-4 menjadi pembangkit EBT terbesar di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo).

PLTP Lahendong pasok listrik bersih

Energi panas bumi dari Lahendong kini memasok sebagian besar kebutuhan listrik bersih di sistem kelistrikan Sulutgo, melampaui kontribusi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan tenaga surya.

Manager Unit Layanan Pusat Listrik PLTP Lahendong PLN IP, H.S.M. Saragih, menjelaskan PLTP Lahendong memiliki kapasitas terpasang 4x20 Mega Watt (MW) dengan total daya 80 MW. Jumlah ini berkontribusi signifikan terhadap sistem kelistrikan Sulutgo.

"Beban puncak sistem kelistrikan Sulutgo saat ini tercatat mencapai 490 MW. Dari jumlah itu, 18 persen suplai listrik dihasilkan oleh PLTP Lahendong. Artinya panas bumi di wilayah ini tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap porsi energi bersih, tetapi juga memastikan pasokan listrik tetap stabil dan andal bagi seluruh pelanggan di Sulutgo,” ujar Saragih di Tomohon, Sulawesi Utara, beberapa waktu lalu.

PLTP Lahendong merupakan salah satu pionir pengembangan energi panas bumi di kawasan timur Indonesia. Eksplorasi pertama dilakukan pada periode 1994-1996. Pembangunan Unit 1 dimulai pada 1996 dan beroperasi komersial pada 2001, diikuti Unit 2 pada 2007, Unit 3 pada 2009, serta Unit 4 pada 2011. Hingga kini seluruh unit masih beroperasi optimal untuk menopang sistem kelistrikan Sulutgo.

“Unit 1 sudah beroperasi selama 25 tahun dan masih bisa beroperasi maksimal 20 MW. Unit 2 beroperasi sejak 2007, unit 3 pada 2009, dan unit 4 pada 2011. Semuanya hingga kini masih beroperasi penuh menyuplai sistem Sulutgo,” kata Saragih.

PLTP Lahendong juga memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari pembangkit panas bumi lain di Indonesia. Jika umumnya PLTP berlokasi di daerah pedesaan atau pegunungan terpencil, Lahendong menjadi satu-satunya pembangkit panas bumi yang beroperasi di wilayah perkotaan, tepatnya di Kota Tomohon.

“PLTP Lahendong sangat unik karena berada di Kota. Di seluruh Indonesia, pembangkit panas bumi umumnya berada di kabupaten, kecamatan, atau desa. Lahendong satu-satunya di perkotaan, tepatnya di Kota Tomohon. PLTP Lahendong menjadi contoh konkret bahwa pembangkit panas bumi tidak hanya aman bagi lingkungan, tetapi juga bisa berdampingan dengan kehidupan perkotaan,” ujar Saragih.

Hal ini sekaligus memperkuat pesan bahwa transisi menuju energi bersih dapat diwujudkan tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem maupun kenyamanan masyarakat.

PLTP miliki peran besar dalam transisi energi

Selain menjadi tulang punggung pasokan listrik di Sulutgo, PLTP Lahendong juga berperan aktif dalam mendukung agenda transisi energi dan dekarbonisasi nasional. Pembangkit ini juga menyuplai listrik bersih untuk Renewable Energy Certificate (REC), yang menandakan kontribusinya terhadap pengurangan emisi karbon dari sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

“PLTP Lahendong menjadi contoh nyata bagaimana energi panas bumi dapat mendukung agenda transisi energi nasional. Pembangkit ini pun telah tersertifikasi untuk menyuplai REC, hal ini membuktikan bahwa energi bersih dapat diandalkan untuk menekan emisi sekaligus menjaga keandalan sistem kelistrikan,” tutupnya.

Dengan kapasitas terbesar di antara sumber energi terbarukan yang menyuplai Sulutgo, PLTP Lahendong membuktikan perannya tidak hanya sebagai penopang listrik andal, tetapi juga sebagai simbol komitmen Indonesia terhadap energi bersih dan berkelanjutan.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Bisnis.com, TOMOHON — Di permukaan, udara Kota Tomohon terasa sejuk meski matahari terik. Siapa sangka, jauh di dalam perut bumi, sumber panasnya dapat menerangi sejumlah wilayah di Sulawesi Utara dengan listrik hijau.

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong unit 1-4 yang dioperasikan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu menjadi satu-satunya PLTP yang berdiri di wilayah kota madya, sementara pembangkit lain umumnya berlokasi di kabupaten atau perdesaan.

Manager Unit Layanan Pusat Listrik PLTP Lahendong PT PLN Indonesia Power Herbert S.M Saragih mengatakan posisinya yang dekat dengan permukiman kota tidak mengurangi keandalan dan keamanan operasi pembangkit tersebut.

“Untuk Tomohon sangat unik juga dibanding yang lain, karena pembangkit panas bumi yang ada di kota madya. Jadi di seluruh Indonesia yang milik PLN maupun swasta itu, pembangkit PLTP tidak ada yang di kota madya, semua ada di kabupaten, kecamatan, atau desa,” ujar Herbert saat ditemui di kantornya, Rabu (29/10/2025).

Adapun, PLTP Lahendong memiliki daya terpasang 4 x 20 MW, atau total 80 MW. Lokasinya berada di Kecamatan Tomohon Selatan, tepatnya di Kelurahan Tondangow untuk Unit 1–2, dan Kelurahan Pangolindian untuk Unit 3–4, dengan jarak antarunit sekitar lima kilometer.

Eksplorasi sumber panas bumi di Lahendong dimulai sejak 1994–1996 oleh VGI. Pembangunan Unit 1 berlangsung pada 1999–2001, dan resmi beroperasi pada 2001. Hingga kini, unit pertama tersebut telah beroperasi selama 25 tahun dengan kondisi optimal.

“Unit 1 masih maksimal, tidak ada penurunan daya mampu, masih bisa full load 20 MW,” jelasnya.

Sementara itu, unit 2 mulai beroperasi pada 2007, disusul Unit 3 pada 2009, dan Unit 4 pada 2011. Keempat unit tersebut hingga saat ini masih mampu beroperasi dengan kapasitas penuh. “Sampai saat ini kita masih bisa mengimplementasikan sistem full load sebesar 80 MW.

Selain berperan dalam penyediaan listrik, PLTP Lahendong juga berkontribusi besar terhadap pengurangan emisi karbon. Pembangkit ini telah tersertifikasi Renewable Energy Certificate (REC) dan menjadi bagian penting dari sistem kelistrikan wilayah Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara.

“BPP Lahendong sudah sangat berperan ya, di kontribusi penurunan emisi. Artinya Lahendong tersertifikasi REC, dan juga sangat mendukung sistem kelistrikan wilayah Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara,” ungkapnya.

Dalam operasionalnya, uap panas bumi (steam) disediakan oleh Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Lahendong, sementara pengelolaan pembangkit dilakukan oleh Indonesia Power – BPP Lahendong, dan penyalurannya melalui UP2B Minahasa.

Sumur panas bumi Lahendong memiliki kedalaman antara 1.600–1.800 meter dengan temperatur mencapai 290–300°C. Kedalaman ini memastikan sumber panas tidak terpengaruh oleh air permukaan.

“Masalah air permukaan itu hanya kedalaman beberapa meter saja. Jadi kalau sudah 1.600 meter, itu tidak memengaruhi air permukaan. Jadi murni air yang kita ambil itu adalah panas bumi dari magma,” jelasnya.

Kondisi tersebut juga menjamin keberlanjutan lingkungan di sekitar area pembangkit. “Di sekitar kita ini ada persawahan juga, dan sampai sekarang sawahnya masih berproduksi. Sudah lebih dari 25 tahun PLTP Lahendong beroperasi dan tetap berkolaborasi dengan masyarakat sekitar,” ujarnya.

PLTP Lahendong juga memiliki beberapa sumur produksi seperti 13B, 15, 27, dan 9. Sumur-sumur ini ditempatkan terpisah untuk menjaga keandalan pasokan. Dari sisi kinerja, kesiapan pembangkit atau Availability Index (AI) PLTP Lahendong tetap tinggi.

“Apabila satu sumur mengalami penurunan tekanan atau volume steam, itu bisa disuplai dari sumur lain, sehingga PLTP Lahendong tidak akan terganggu operasinya,” tuturnya.

PLN Indonesia Power juga menghadapi tantangan...

Tantangan Operasional Pembangkit Listrik Panas Bumi

Selain menjaga keandalan sistem eksisting, PLN Indonesia Power juga menghadapi tantangan dalam biaya pokok produksi (BPP) dan rencana pengembangan unit baru berbasis teknologi binary.

Terkait dengan peningkatan BPP, PLN menjelaskan bahwa kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya harga uap (steam) setiap tahun dan kegiatan pemeliharaan besar (major overhaul).

“Kalau BPP itu biaya pokok produksi, kenapa naik — salah satu penyebabnya harga dari steam-nya itu setiap tahun ada penaikan. Dan itu juga bisa dipengaruhi dari kegiatan pemeliharaan yang dilakukan. Ketika ada pemeliharaan produk dalam skala besar atau bisa disebut major overhaul, itu akan menyebabkan BPP-nya naik,” terangnya.

Harga uap tersebut berasal dari kontrak kerja sama dengan Pertamina Geothermal Energy (PGE). “Kontrak jual-beli kami dengan PGE untuk steam-nya, dan harga uapnya itu memang ada kenaikan setiap tahun,” ujarnya.

Sementara itu, dari sisi daya, kapasitas terpasang 80 MW di Lahendong mampu memasok kebutuhan listrik dua kabupaten di sistem Sulutgo.

“Untuk 80 MW itu kalau ditanya setara berapa rumah, ya, kira-kira bisa sampai dua kabupaten. Karena untuk sistem Sulutgo dari Kota Bitung sampai Gorontalo, beban puncaknya itu kurang lebih sekarang 490 MW. Nah, 80 MW-nya dipasok oleh Lahendong,” katanya.

Proyek Pengembangan

Sebagai gambaran, PT PLN Indonesia Power (PLN IP) dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) telah membentuk konsorsium untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi (geothermal) yang masuk dalam proyek co-generation.

Dalam catatan Bisnis, potensi kapasitas setrum panas bumi dari proyek co-generation ini disebut sebesar 230 megawatt (MW). Adapun, pada tahap awal ini PGEO bersama dengan PLN IP bakal mengejar operasi komersial pada kapasitas 45 MW.

Kapasitas awal co-generation itu berasal dari pengembangan PLTP Lahendong Binary Unit (15 MW) dan PLTP Ulubelu Binary Unit 30 MW, dengan nilai investasi mencapai US$165 juta.

“Informasi yang saya terima, sekarang sudah mulai masuk tahap pembangunan sipil. Untuk perkembangannya lebih lanjut, mungkin saya belum tahu pasti,” imbuhnya.

PLTP Binary ini menggunakan sistem berbeda dari PLTP konvensional. Jika PLTP utama menggunakan uap bertekanan tinggi langsung untuk memutar turbin, sistem binary justru memanfaatkan uap bertekanan rendah yang tidak terakomodir di unit eksisting.

“Kalau binary unit itu sistemnya berbeda. Dia memanfaatkan steam yang tidak bisa terakomodir oleh sistem yang ada sekarang, karena tekanannya tidak mencapai target yang kita inginkan. Kalau saat ini pressure kita di 7,5 bar, ada beberapa sumur yang hanya 5 bar atau di bawah 5,” jelasnya.

Untuk memanfaatkan uap tersebut, sistem binary menggunakan media cairan atau working fluid yang dipanaskan oleh uap panas bumi, lalu cairan itu menggerakkan turbin secara tidak langsung.

“Jadi, tidak langsung dari steam-nya memutar turbin seperti sistem PLTP konvensional yang kita miliki sekarang. Ada proses perantara terlebih dahulu. Kapasitasnya pun lebih kecil dibanding yang ada sekarang,” tuturnya.

Warta Ekonomi, Sulawesi Utara -

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong di Tomohon, Sulawesi Utara, menjadi satu-satunya pembangkit panas bumi di Indonesia yang memasok listrik langsung ke wilayah kota madya. Dikelola oleh PT Indonesia Power (PLN IP), pembangkit ramah lingkungan ini berperan penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo).

Manager Unit Layanan Pusat Listrik PLTP Lahendong PLN IP, H.S.M Saragih mengatakan semua pembangkit panas bumi di RI biasanya berada jauh dari perkotaan.

“Nah, untuk Lahendong itu sangat unik juga dibanding yang lain, karena pembangkit panas bumi yang ada di kota madya. Jadi di seluruh Indonesia yang milik PLN maupun swasta itu, pembangkit PLTP tidak ada yang di kota madya, semua ada di kabupaten atau di kecamatan, di desa gitu. Untuk kota Tomohon sendiri, PLTP Lahendong masih masuk kota madya Tomohon,” ujar Saragih di Tomohon, Sulawesi Utara, Rabu (30/10/2025).

Ia menjabarkan PLTP Lahendong memiliki kapasitas terpasang 4x20 Mega Watt (MW) atau total 80 MW, dan menyuplai sekitar 18 persen dari total kapasitas listrik sistem Sulutgo yang memiliki beban puncak 490 MW.

Dari sisi sejarah, PLTP Lahendong merupakan salah satu proyek panas bumi paling awal di Indonesia Timur. Eksplorasi pertama dilakukan oleh Pertamina Geothermal Energy (PGE) pada 1994–1996, dengan unit 1 mulai dibangun pada 1996 dan beroperasi komersial (COD) pada 2001.

“Unit 1 sudah beroperasi selama 25 tahun dan masih bisa beroperasi maksimal 20 MW. Unit 2 beroperasi sejak 2007, unit 3 pada 2009, dan unit 4 pada 2011. Semuanya hingga kini masih beroperasi penuh menyuplai sistem Sulutgo,” kata Saragih.

Selain berkontribusi terhadap pasokan energi, PLTP Lahendong juga berperan besar dalam mendukung dekarbonisasi sektor kelistrikan. Pembangkit ini telah tersertifikasi Renewable Energy Certificate (REC) dan berkontribusi pada penurunan emisi karbon nasional.

“Untuk PLTP Lahendong sendiri sudah sangat berperan ya di kontribusi penurunan emisi, artinya Lahendong tersertifikasi REC, dan juga sangat mendukung sistem kelistrikan wilayah Sulawesi Utara Gorontalo sebesar 18%,” tutupnya.

Warta Ekonomi, Sulawesi Utara -

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong di Tomohon, Sulawesi Utara, menjadi salah satu tulang punggung pasokan listrik bersih di kawasan timur Indonesia. Dikelola oleh PT Indonesia Power (PLN IP), pembangkit ramah lingkungan ini berperan penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo).

Manager Unit Layanan Pusat Listrik PLTP Lahendong PLN IP, H.S.M Saragih, mengatakan PLTP Lahendong memiliki kapasitas terpasang 4x20 Mega Watt (MW) atau total 80 MW, dan menyuplai sekitar 18 persen dari total kapasitas listrik sistem Sulutgo yang memiliki beban puncak 490 MW.

“Sulutgo itu beban puncaknya 490 MW. Dari jumlah itu, 80 MW dipasok oleh Lahendong,” ujar Saragih di Tomohon, Sulawesi Utara, Rabu (30/10/2025).

Saragih menjelaskan, sejak 2023, PLTP Lahendong resmi berada di bawah pengelolaan Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Kamojang PLN IP. Sebelumnya, PLTP ini berada di bawah Unit Induk Distribusi (UID) Suluttenggo, kemudian bergabung dengan Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran (UIKL) Sulawesi—kini bernama UIP3B Sulawesi.

“Sebelumnya kami di bawah UID Suluttenggo, sejak 2017 bergabung dengan UIKL Sulawesi, dan pada 2023 resmi bergabung dengan PLN Indonesia Power di bawah UBP Kamojang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Saragih menyebut PLTP Lahendong memiliki keunikan dibanding pembangkit panas bumi lainnya di Indonesia.

“Nah, untuk lahendong itu sangat unik juga dibanding yang lain, karena pembangkit panas bumi yang ada di kota Madya, jadi di seluruh Indonesia yang milik PLN maupun swasta itu, pembangkit PLTP tidak ada yang di kota Madya, semua ada di kabupaten atau di kecamatan, di desa gitu. Untuk kota Tomohon sendiri, PLTP lahendong masih masuk kota Madya Tomohon," ujar Saragih.

Dari sisi sejarah, PLTP Lahendong merupakan salah satu proyek panas bumi paling awal di Indonesia Timur. Eksplorasi pertama dilakukan oleh Pertamina Geothermal Energy (PGE) pada 1994–1996, dengan unit 1 mulai dibangun pada 1996 dan beroperasi komersial (COD) pada 2001.

“Unit 1 sudah beroperasi selama 25 tahun dan masih bisa beroperasi maksimal 20 MW. Unit 2 beroperasi sejak 2007, unit 3 pada 2009, dan unit 4 pada 2011. Semuanya hingga kini masih beroperasi penuh menyuplai sistem Sulutgo,” kata Saragih.

Selain berkontribusi terhadap pasokan energi, PLTP Lahendong juga berperan besar dalam mendukung dekarbonisasi sektor kelistrikan. Pembangkit ini telah tersersertifikasi Renewable Energy Certificate (REC) dan berkontribusi pada penurunan emisi karbon nasional.

“Untuk PLTP Lahendong sendiri sudah sangat berperan ya di kontribusi penurunan emisi, artinya lahendong tersertifikasi REC, dan juga sangat mendukung sistem kelistrikan wilayah Sulawesi Utara Gorontalo sebesar 18%,” tutupnya.