Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero) menghadirkan program diskon tambah daya listrik sebesar 50% untuk mendukung penerapanwork from home(WFH) seiring dengan keluarnya kebijakan dari pemerintah mengenai WFH.

Direktur Retail dan Niaga PT PLN Adi Priyanto menyampaikan bahwa kebijakan WFH ini mendorong peningkatan kebutuhan listrik di rumah tangga. Karena itu, pihaknya meluncurkan program ini untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat agar tetap dapat beraktivitas secara optimal dari rumah.

“Melalui program ini, PLN ingin memberikan kemudahan tambah daya listrik bagi pelanggan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas di rumah khususnya WFH dengan nyaman tanpa khawatir kekurangan daya,” ujar Adi dalam keterangan resminya, dikutip pada Rabu (22/4/2026).

Mengacu pada informasi di laman resmi PLN, program diskon ini berlangsung pada 15 hingga 28 April 2026. Promo tersebut berlaku untuk pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal mulai dari 450volt ampere(VA) hingga 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

Sebagai ilustrasi, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin meningkatkan daya menjadi 7.700 VA hanya perlu membayar Rp3.100.800, atau sekitar 50% lebih murah dibandingkan tarif normal sebesar Rp6.201.600.

Adi menjelaskan bahwa seluruh proses program ini dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar, cukup melakukan minimal satu kali pembelian token, sementara pelanggan pascabayar perlu membayar tagihan listriknya.

Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan memperoleh e-voucher diskon tambah daya yang dapat diakses melalui menu “Reward” di PLN Mobile atau melalui email terdaftar. Selanjutnya, kodee-vouchertersebut digunakan saat mengajukan permohonan penambahan daya di aplikasi. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Masyarakat tak perlu khawatir karena proses pengajuan diskon tambah daya listrik cukup mudah dan cepat hanya melalui aplikasi PLN Mobile,” ucap Adi.

Adi menambahkan, program ini hanya berlaku bagi pelanggan yang sudah terdaftar sebelum 1 April 2026 serta telah melunasi seluruh tagihan listrik maupun kewajiban lainnya. Dia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo ini secara maksimal.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo diskon tambah daya listrik ini dengan sebaik mungkin. Sehingga daya listrik di rumah cukup guna mendukung aktivitas WFH dan produktivitas sehari-hari,” tutup Adi.

Ketentuan Lengkap Tambah Daya PLN Mobile

1. Kriteria Konsumen

• Pelanggan tegangan rendah 1 fasa
• Daya awal: 450 VA – 5.500 VA
• Bisa tambah daya hingga 7.700 VA
• Sudah terdaftar sebagai pelanggan sebelum 1 April 2026
• Wajib melunasi seluruh tagihan/kewajiban listrik

1. Syarat Transaksi

• Minimal 1 kali pembelian token (prabayar), atau pembayaran tagihan listrik (pascabayar)
• Transaksi dilakukan melalui PLN Mobile
• Untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya

1. Batas Penggunaan

• Maksimal 4 e-voucher per akun PLN Mobile
• 1 kali promo per IDPEL selama periode berlangsung

1. Ketentuan Pembayaran

• Biaya Penyambungan (BP) dibayar penuh di awal (tidak dicicil)
• UJL bisa dicicil hingga 12 kali (khusus pelanggan pascabayar)

1. Ketentuan Layanan

• Tidak termasuk penguatan jaringan, perubahan fasa, tarif, atau jenis layanan
• Tidak bisa turun daya minimal 1 tahun setelah tambah daya

Promo tidak dapat digabung dengan promo BP lainnya.(Putri Astrian Surahman)

momentum WFH membuat kebutuhan listrik rumah tangga meningkat

Makassar (ANTARA) - PT PLN (Persero) menghadirkan program diskon tambah daya listrik 50 persen "Power Up Real, Listrik Aman Kerja Lancar" guna mendukung penerapan Work From Home (WFH) di masyarakat menyusul terbitnya kebijakan pemerintah terkait hal tersebut.

Promo yang berlangsung mulai 15 - 28 April 2026 ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal mulai dari 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin melakukan penambahan daya hingga 7.700 VA.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto melalui keterangannya di Makassar, Kamis, menyampaikan bahwa momentum WFH membuat kebutuhan listrik rumah tangga meningkat.

Untuk itu, perseroan menghadirkan program ini guna memberikan kenyamanan masyarakat sehingga dapat beraktivitas secara optimal dari rumah.

“Melalui program ini, PLN ingin memberikan kemudahan tambah daya listrik bagi pelanggan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas di rumah khususnya WFH dengan nyaman tanpa khawatir kekurangan daya,” ujar Adi.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800, atau hemat 50 persen dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan mekanisme program ini dilakukan secara penuh melalui PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar, cukup dengan melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token, sedangkan pelanggan pascabayar dengan membayar tagihan listrik.

Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan menerima e-voucher diskon tambah daya pada menu “Reward” di PLN Mobile atau melalui email yang terdaftar.

Selanjutnya, pelanggan dapat memasukkan kode e-voucher saat mengajukan permohonan penambahan daya di PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan segera memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Masyarakat tak perlu khawatir karena proses pengajuan diskon tambah daya listrik cukup mudah dan cepat hanya melalui aplikasi PLN Mobile,” ujar Adi.

Adi menambahkan, promo ini berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 April 2026 dan melunasi seluruh tagihan listrik atau kewajiban lain. Dirinya pun mengajak seluruh pelanggan untuk dapat mengoptimalkan program diskon tambah daya listrik ini.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo diskon tambah daya listrik ini dengan sebaik mungkin. Sehingga daya listrik di rumah cukup guna mendukung aktivitas WFH dan produktivitas sehari-hari,” tutup Adi.

General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Edyansyah mengatakan bahwa peningkatan aktivitas di rumah selama WFH mendorong kebutuhan daya listrik yang lebih besar.

“Penggunaan perangkat elektronik saat bekerja dari rumah lebih intens dan berlangsung lebih lama, sehingga kebutuhan daya listrik ikut meningkat. Pelanggan dapat menyesuaikan kebutuhan tersebut melalui layanan tambah daya yang tersedia di PLN Mobile secara praktis,” ujar Edyansyah.

Ia menambahkan PLN Mobile juga menyediakan berbagai layanan kelistrikan dalam satu aplikasi, mulai dari tambah daya hingga layanan lainnya.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: PT PLN (Persero) menghadirkan program promo tambah daya listrik dengan potongan hingga 50 persen untuk mendukung aktivitas masyarakat yang menjalankan Work From Home (WFH).

Program ini diharapkan dapat membantu pelanggan memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga yang meningkat.

Promo bertajuk “Power Up Real, Listrik Aman Kerja Lancar” ini berlangsung dalam periode terbatas, yakni mulai 15 hingga 28 April 2026.

Diskon tambah daya hingga 50%

Program ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal mulai dari 450 VA hingga 5.500 VA. Pelanggan dapat melakukan penambahan daya hingga maksimal 7.700 VA dengan biaya yang jauh lebih terjangkau.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA hanya perlu membayar Rp3.100.800. Angka ini setara diskon 50 persen dari harga normal sebesar Rp6.201.600.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menjelaskan meningkatnya aktivitas dari rumah menjadi latar belakang hadirnya program ini.

“Melalui program ini, PLN ingin memberikan kemudahan tambah daya listrik bagi pelanggan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas di rumah khususnya WFH dengan nyaman tanpa khawatir kekurangan daya,” ujar Adi dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 April 2026.

Cara mendapatkan diskon lewat PLN Mobile

PLN memastikan seluruh proses pengajuan dilakukan secara digital melalui aplikasi PLN Mobile, sehingga lebih praktis dan cepat.

Untuk pelanggan prabayar, cukup melakukan minimal satu kali pembelian token listrik. Sementara pelanggan pascabayar cukup membayar tagihan listrik.

Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan mendapatkan e-voucher diskon yang bisa ditemukan di menu “Reward” aplikasi PLN Mobile atau melalui email terdaftar.

Voucher tersebut kemudian digunakan saat mengajukan permohonan tambah daya di aplikasi.

“Masyarakat tak perlu khawatir karena proses pengajuan diskon tambah daya listrik cukup mudah dan cepat hanya melalui aplikasi PLN Mobile,” ucap Adi.

Syarat dan ketentuan promo

Program ini berlaku untuk pelanggan yang sudah terdaftar sebelum 1 April 2026 dan tidak memiliki tunggakan listrik.

PLN juga mengimbau masyarakat untuk memastikan seluruh kewajiban pembayaran telah diselesaikan agar bisa memanfaatkan promo ini.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo diskon tambah daya listrik ini dengan sebaik mungkin. Sehingga daya listrik di rumah cukup guna mendukung aktivitas WFH dan produktivitas sehari-hari,” tutur Adi.

(ANN)

KOMPAS.com – Tarif listrik per kWh pekan ini, pada 6-12 April 2026, telah ditetapkan tidak berubah. Tarif listrik yang berlaku mengacu harga listrik kuartal II-2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan, keputusan mempertahankan tarif listrik telah melalui berbagai pertimbangan, terutama kondisi ekonomi terkini.

"Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri, setelah dilakukan perhitungan terhadap berbagai parameter ekonomi makro," ujar Tri dalam keterangan resmi, Senin (16/3/2026).

Penetapan tarif listrik April 2026

Penetapan tarif listrik April 2026 merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi dievaluasi setiap tiga bulan. Penyesuaian tarif didasarkan pada sejumlah indikator ekonomi makro, antara lain nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, serta harga batu bara acuan (HBA).

Untuk kuartal II-2026, perhitungan tarif menggunakan data periode November 2025 hingga Januari 2026 dengan rincian:

• Kurs: Rp 16.743,46 per dollar AS
• ICP: 62,78 dollar AS per barel
• Inflasi: 0,22 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton

Meski secara perhitungan tarif berpotensi berubah, diputuskan harga listrik tetap. Selain menjaga daya beli masyarakat, kebijakan ini juga bertujuan mendukung daya saing industri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dengan begitu, tarif listrik dipastikan tetap baik untuk pelanggan subsidi maupun non-subsidi.

Lantas, berapa tarif listrik per kWh terbaru yang berlaku saat ini?

Tarif listrik per kWh pada 6-12 April 2026

Perlu diketahui, tarif listrik PLN yang berlaku sama untuk pelanggan prabayar maupun pascabayar sesuai dengan golongan daya. Perbedaannya hanya terletak pada sistem pembayaran.

Pelanggan prabayar harus membeli token listrik sebelum digunakan, sementara pelanggan pascabayar membayar tagihan setelah pemakaian.

Berikut rincian tarif listrik per kWh pada 6-12 April 2026:

1. Rumah tangga non-subsidi

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• ≥6.600 VA: Rp 1.699,53 per kWh

2. Bisnis dan pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

3. Pelanggan subsidi

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA RTM: Rp 1.352 per kWh
• 1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• ≥3.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh

Itulah tarif listrik per kWh pada 6-12 April 2026 untuk semua golongan pelanggan PLN, baik subsidi maupun nonsubsidi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - PLN memberikan diskon atau potongan Harga hingga Rp10.000 saat melakukan pembayaran tagihan listrik.

Pemberian diskon ini berlaku bagi seluruh pengguna di Indonesia, dengan melakukan pembayaran melalui PLN Mobile.

Melansir akun Instagram resminya, diskon didapatkan dengan menukar kode "THRLEBARAN" di PLN Mobile untuk periode 1-5 April 2026.

"Promo berlaku 1-5 April 2026 pukul 10.00 WIB setiap harinya. Jangan sampai kelewatan dapet THRnya!" tulis akun PLN Mobile pada Selasa (31/3).

Meskipun begitu, pemberian diskon ini juga dibatasi dengan kuota. Sehingga masyarakat diminta untuk segera menukarkan kode agar mendapat diskon.

PLN juga memberikan syarat dan ketentuan yang berlaku saat melakukan penukaran kode tersebut.

Daftar Tarif Listrik April 2026

Berikut tarif listrik per kWh yang berlaku untuk April-Juni 2026:

Tarif Listrik PLN Rumah Tangga Nonsubsidi:

- R-1/TR 900 VA: Rp1.352 per kWh

- R-1/TR 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh

- R-1/TR 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh

- R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh

- R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

Tarif Listrik PLN Bisnis & Pemerintah:

- B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp1.444,70 per kWh

- P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp1.699,53 per kWh

- P-3/TR (PJU >200 kVA): Rp1.699,53 per kWh

Tarif Listrik Subsidi:

- Rumah tangga 450 VA: Rp415 per kWh

- Rumah tangga 900 VA subsidi: Rp605 per kWh

- Rumah tangga 900 VA

- Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp1.352 per kWh

- Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh

- Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Triwulan II 2026 (April–Juni) tetap atau tidak mengalami perubahan. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung daya saing industri nasional.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno menjelaskan keputusan tersebut telah melalui evaluasi menyeluruh terhadap parameter ekonomi makro sesuai ketentuan yang berlaku.

"Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional," ujar Tri.

Ada pun, penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, dengan evaluasi berkala setiap tiga bulan berdasarkan perubahan kurs, ICP, inflasi, dan HBA.

Untuk Triwulan II 2026, parameter yang digunakan merupakan realisasi periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs Rp 16.743,46 per dolar AS, ICP USD62,78 per barel, inflasi 0,22 persen, serta HBA USD70 per ton.

Meskipun secara formula terdapat potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Kebijakan ini juga berlaku bagi pelanggan bersubsidi yang tetap mendapatkan tarif tanpa perubahan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan PLN siap menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus memastikan keandalan pasokan listrik bagi seluruh pelanggan, khususnya di tengah dinamika dan ketidakpastian kondisi geopolitik global.

“Di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis, kami mengapresiasi langkah Pemerintah yang tetap menjaga stabilitas tarif listrik pada Triwulan II 2026. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, serta menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan daya saing nasional,” ujar Darmawan.

Sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional, kata Darmawan, PLN berkomitmen untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dari hulu hingga hilir. PLN juga memastikan layanan kelistrikan tetap optimal di seluruh wilayah Indonesia.

“PLN siap mendukung penuh kebijakan pemerintah dengan terus menjaga keandalan sistem dan memperluas akses listrik yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan efisiensi operasional,” kata dia.

KOMPAS.com – Pemerintah memastikan tarif listrik per 1 April 2026 tidak mengalami perubahan. Tarif yang berlaku mengacu pada periode kuartal II-2026, yakni April hingga Juni 2026, dan tetap sama untuk seluruh golongan pelanggan.

Keputusan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno. Ia menegaskan, penetapan tarif listrik dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi terkini.

Menurutnya, langkah mempertahankan tarif listrik ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang momen dengan kebutuhan tinggi seperti Hari Raya Idul Fitri.

“Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri, setelah dilakukan perhitungan terhadap berbagai parameter ekonomi makro,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Mengacu parameter ekonomi terbaru

Penetapan tarif listrik April 2026 mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Dalam aturan tersebut, tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi dievaluasi setiap tiga bulan. Penyesuaiannya didasarkan pada sejumlah indikator ekonomi makro, seperti:

• Nilai tukar rupiah
• Harga minyak mentah Indonesia (ICP)
• Tingkat inflasi
• Harga batu bara acuan (HBA)

Untuk kuartal II-2026, perhitungan tarif menggunakan data periode November 2025 hingga Januari 2026, dengan rincian:

• Kurs: Rp 16.743,46 per dollar AS
• ICP: 62,78 dollar AS per barel
• Inflasi: 0,22 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton

Meski secara perhitungan tarif berpotensi berubah, pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan penyesuaian. Selain menjaga daya beli, kebijakan ini juga bertujuan mempertahankan daya saing sektor industri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dengan demikian, tarif listrik dipastikan tetap berlaku tanpa perubahan hingga Juni 2026, baik untuk pelanggan subsidi maupun non-subsidi.

Rincian tarif listrik per kWh April 2026

Perlu diketahui, tarif listrik berlaku sama untuk pelanggan prabayar maupun pascabayar sesuai golongan daya. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran.

Pelanggan prabayar wajib membeli token listrik terlebih dahulu, sedangkan pascabayar membayar setelah penggunaan di bulan berikutnya.

Adapun rincian tarif listrik per kWh yang berlaku mulai 1 April 2026 sebagai berikut:

1. Tarif Listrik Rumah Tangga Non-Subsidi

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• ≥6.600 VA: Rp 1.699,53 per kWh

2. Tarif Listrik Bisnis dan Pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

3. Tarif Listrik Pelanggan Subsidi

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA RTM: Rp 1.352 per kWh
• 1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• ≥3.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh

Dengan tidak adanya kenaikan tarif listrik terbaru per 1 April 2026, masyarakat tidak perlu khawatir akan lonjakan biaya listrik dalam waktu dekat. Kebijakan ini diharapkan bisa menjaga stabilitas pengeluaran rumah tangga sekaligus mendukung pemulihan ekonomi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak menaikkan tarif tenaga listrik kuartal II/2026 atau April-Juni 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.
Dia menyebut, pihaknya tidak menaikkan tarif listrik mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat tidak perlu cemas. Pasalnya, penetapan ini dilakukan dengan perhitungan terhadap berbagai parameter ekonomi makro.
"Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Tri melalui keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), evaluasi penyesuaian tarif tenaga listrik bagi bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro.
Hal ini meliputi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).
Untuk penetapan tarif kuartal II/2026, parameter ekonomi makro yang digunakan adalah realisasi pada periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.743,46 per US$, ICP sebesar US$62,78 per barel, inflasi sebesar 0,22%, serta HBA sebesar US$70 per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.
Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya saing industri, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak berubah.
Begitu pula untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Selain itu, Kementerian ESDM mendorong PLN untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional guna memastikan penyediaan tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan.
Berikut tarif listrik per kWh yang berlaku untuk April-Juni 2026:
Tarif Listrik PLN Rumah Tangga Nonsubsidi:
- R-1/TR 900 VA: Rp1.352 per kWh
- R-1/TR 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh
- R-1/TR 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
- R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh
- R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh
Tarif Listrik PLN Bisnis & Pemerintah:
- B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp1.444,70 per kWh
- P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp1.699,53 per kWh
- P-3/TR (PJU >200 kVA): Rp1.699,53 per kWh
Tarif Listrik Subsidi:
- Rumah tangga 450 VA: Rp415 per kWh
- Rumah tangga 900 VA subsidi: Rp605 per kWh
- Rumah tangga 900 VA
- Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp1.352 per kWh
- Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
- Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif listrik kuartal II atau April–Juni 2026 tidak naik. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan keputusan untuk tidak menaikkan tarif listrik mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat tidak perlu cemas. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri, setelah dilakukan perhitungan terhadap berbagai parameter ekonomi makro.

"Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Tri melalui keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), evaluasi penyesuaian tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro.

Hal ini meliputi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif kuartal II/2026, parameter ekonomi makro yang digunakan adalah realisasi pada periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu:

• Kurs: Rp16.743,46 per US$
• ICP: US$62,78 per barel
• Inflasi: 0,22%
• HBA: US$70 per ton sesuai kebijakan DMO batu bara

Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun, untuk menjaga daya saing industri, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak berubah.

Begitu pula untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi, tarif juga tidak mengalami perubahan. Kementerian ESDM mendorong PLN untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional guna memastikan penyediaan tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan.

Tarif Listrik per kWh Berlaku April–Juni 2026

Tarif Listrik PLN Rumah Tangga Nonsubsidi:

• R-1/TR 900 VA: Rp1.352 per kWh
• R-1/TR 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh
• R-1/TR 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
• R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh
• R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

Tarif Listrik PLN Bisnis & Pemerintah:

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp1.699,53 per kWh
• P-3/TR (PJU >200 kVA): Rp1.699,53 per kWh

Tarif Listrik Subsidi:

• Rumah tangga 450 VA: Rp415 per kWh
• Rumah tangga 900 VA subsidi: Rp605 per kWh
• Rumah tangga 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp1.352 per kWh
• Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
• Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

Jakarta: PLN Indonesia Power menyiapkan pengembangan 268 proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas tambahan mencapai 30.276,2 MW yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Pengembangan proyek pembangkit yang masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 itu merupakan bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Direktur Utama Bernadus Sudarmanta mengatakan rencana pengembangan pembangkit ini merupakan bagian dari transformasi strategis PLN Indonesia Power untuk menghadirkan sistem pembangkitan yang semakin ramah lingkungan.

“PLN Indonesia Power berkomitmen untuk menjadi salah satu penggerak utama transisi energi nasional. Melalui pengembangan pembangkit baru yang semakin didominasi energi baru terbarukan serta upaya dekarbonisasi pembangkit eksisting, kami optimistis dapat mendukung target Net Zero Emission Indonesia pada 2060,” ujar Bernadus dalam keterangan tertulis, Sabtu, 14 Maret 2026.

Dari total rencana pengembangan tersebut, sekitar 28 GW berasal dari alokasi RUPTL 2025, sementara 2,2 GW merupakan proyek yang telah mendapatkan penugasan sebelumnya. Secara keseluruhan, program ini mencakup 268 proyek pembangkit, terdiri dari 255 proyek dalam alokasi RUPTL 2025 serta 13 proyek yang telah mendapatkan penugasan sebelumnya.

Dalam peta jalan menuju Net Zero Emission (NZE) 2060, PLN Indonesia Power menargetkan transformasi kapasitas pembangkit secara bertahap dari sekitar 23 GW pada 2025 menjadi sekitar 107 GW pada 2060.

Transformasi ini dilakukan melalui dua inisiatif utama, yaitu pengembangan pembangkit baru dengan emisi rendah hingga nol karbon serta optimalisasi pembangkit eksisting agar lebih efisien dan rendah emisi.

Selain pembangunan pembangkit baru, perusahaan juga melakukan berbagai upaya dekarbonisasi pada pembangkit yang telah beroperasi. Langkah tersebut antara lain melalui penerapan biomass cofiring, pemanfaatan hidrogen dan biofuel, serta pengembangan teknologi carbon capture, utilization, and storage (CCUS).

“Kami tidak hanya fokus membangun pembangkit energi bersih baru, tetapi juga melakukan transformasi pembangkit yang sudah ada melalui berbagai inovasi teknologi rendah karbon. Dengan pendekatan ini, transisi energi dapat dilakukan secara bertahap tanpa mengurangi keandalan sistem kelistrikan,” imbuh Bernadus.

Dalam rencana pengembangan pembangkit hingga 2034, energi baru terbarukan (EBT) menjadi salah satu fokus utama pengembangan portofolio pembangkit PLN Indonesia Power, antara lain melalui pembangunan PLTS, PLTA, PLTB, dan PLTP, serta penguatan teknologi penyimpanan energi melalui Battery Energy Storage System (BESS) untuk mendukung integrasi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan nasional.

Pengembangan proyek pembangkit tersebut dirancang tersebar di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung pemerataan infrastruktur energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

(ANN)

Bisnis.com, MAKASSAR - Beban puncak konsumsi listrik di wilayah Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) diproyeksi turun 5% saat momen Lebaran 2026. Dari yang semula mencapai sekitar 1.900 Megawatt (MW), diprediksi hanya akan berada di level 1.700 MW.

Oleh sebab itu pasokan listrik di wilayah ini dipastikan aman karena memiliki daya mampu yang cukup mencapai 2.300 MW. Bahkan PLN juga masih memiliki cadangan kurang lebih 536 MW.

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mahmud Azhar Lubis mengatakan, berdasarkan peninjauan Satgas RAFI di Makassar, kondisi kelistrikan di sistem Sulbagsel berada dalam status sangat aman dengan cadangan daya yang mencukupi.

Kondisi ini didukung oleh implementasi sistem monitoring digital PLN yang mampu mendeteksi titik rawan gangguan secara real-time.

Kemudian persiapan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi gangguan akibat faktor cuaca seperti hujan dan angin kencang.

"Kami telah melihat data dan berdiskusi terkait kondisi di Sulawesi Selatan, Tengah, Barat, hingga Tenggara. Pasokan bukan hanya cukup, tetapi memiliki cadangan yang bagus. Masyarakat tidak perlu khawatir karena PLN siaga 24 jam," ujar Mahmud saat melakukan peninjauan di Kantor PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) di Makassar, Sabtu (14/3/2026).

Mahmud menjelaskan bahwa kelistrikan di Sulbagsel cukup ditopang oleh energi baru terbarukan (EBT) yang berkontribusi sekitar 30%-45%.

Oleh sebab itu dia mendorong agar PLN mampu mengoptimalkan beberapa pembangkit saat Lebaran tahun ini, utamanya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), hingga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

"PLN juga harus jeli mempelajari aspek intermittency, seperti penurunan debit air PLTA saat kemarau atau fluktuasi angin dan surya, agar cadangan tetap terjaga," ujar Mahmud.

General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah menambahkan bahwa karakteristik konsumsi listrik di wilayah operasionalnya selama periode Lebaran, biasanya justru mengalami penurunan dibandingkan hari operasional biasa. Hal ini disebabkan oleh berhentinya aktivitas di sektor industri dan perkantoran.

Dengan daya yang mencapai 2.300 MW dan beban puncak yang diperkirakan hanya sekitar 1.700 MW, maka listrik di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, hingga Sulawesi Tenggara diproyeksi tetap menyala saat Idulfitri.

"Kita memantau Makassar akan tetap menjadi titik dengan konsumsi listrik tertinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PLN menerapkan sistem merit order dengan memprioritaskan pembangkit berbasis EBT (Energi Baru Terbarukan)," tutur Edyansyah.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik nasional dalam kondisi aman dan andal untuk menghadapi periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026. Secara nasional, PLN menyiapkan daya mampu pasok pembangkit sebesar 51,61 gigawatt (GW).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan kesiapan sistem kelistrikan tersebut merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman tanpa gangguan listrik.

“Kami memastikan sistem kelistrikan nasional dalam kondisi aman dan terkendali. Tidak hanya secara agregat nasional, tetapi hingga ke level sistem dan subsistem di berbagai wilayah agar tetap andal selama periode Ramadan dan Idulfitri,” ujar Darmawan.

Darmawan memproyeksikan selama periode siaga Rafi, proyeksi beban puncak diperkirakan mencapai 47,20 GW. Dengan daya mampu pasok yang disiapkan maka tersedia cadangan daya sebesar 4,41 GW atau sekitar 9,3 persen.

Untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama periode RAFI 2026, PLN menyiagakan sekitar 72 ribu personel yang bertugas di 4.137 posko siaga di seluruh Indonesia.

Para personel tersebut didukung berbagai peralatan operasional, antara lain 2.005 unit genset, 773 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 1.349 Unit Gardu Bergerak (UGB), 429 unit truk crane, 4.901 mobil operasional, dan 4.594 motor operasional.

Darmawan menambahkan bahwa PLN tidak hanya memastikan kecukupan pasokan listrik secara nasional, tetapi juga memastikan kesiapan operasional di berbagai wilayah, terutama pada pusat-pusat kegiatan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri.

“Kami memastikan seluruh personel siaga dan infrastruktur pendukung telah dipersiapkan secara optimal agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan nyaman,” tambah Darmawan.

Selain menjaga keandalan pasokan listrik, PLN juga memperkuat kesiapan infrastruktur kendaraan listrik seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik untuk perjalanan mudik.

Pada Idulfitri tahun ini, jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan listrik diproyeksikan mencapai lebih dari 23 ribu kendaraan atau meningkat sekitar 1,6 kali lipat dibandingkan Idulfitri 2025.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, PLN menyediakan 1.681 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 994 lokasi sepanjang jalur mudik utama Trans Sumatra–Jawa–Bali. Jumlah ini meningkat sekitar 1,7 kali lipat dibandingkan periode Idulfitri 2025.

Secara nasional, PLN bersama mitra juga telah menyiapkan 4.769 unit SPKLU yang tersebar di 3.097 lokasi strategis di seluruh Indonesia.

“Kami memastikan seluruh infrastruktur pengisian daya siap mendukung kebutuhan pemudik kendaraan listrik, sehingga perjalanan dapat berlangsung aman dan nyaman,” jelas Darmawan.

PLN juga menyiapkan 15 unit SPKLU Mobile serta lebih dari 5.000 personel yang bersiaga selama 24 jam untuk memastikan layanan kendaraan listrik berjalan lancar.

Pemudik kendaraan listrik juga dapat memanfaatkan fitur layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile, seperti Trip Planner untuk mengetahui lokasi SPKLU di sepanjang rute perjalanan dan AntreEV untuk memantau antrean pengisian daya secara real time.

“Bagi pengguna kendaraan listrik yang membutuhkan bantuan, cukup melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau hotline layanan SPKLU melalui nomor WhatsApp 087-77-1112-123 yang dapat diakses selama 24 jam,” tutup Darmawan.