Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana mempertemukan perwakilan masyarakat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penolakan sejumlah proyek panas bumi (geotermal) di beberapa wilayah Jawa Barat.

Langkah tersebut disiapkan sebagai upaya mediasi guna menjembatani aspirasi warga dengan pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin proyek geotermal.

Menurut Dedi, seluruh perizinan pembangunan geotermal berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM. Karena itu, berbagai keberatan maupun penolakan dari masyarakat perlu dibahas langsung bersama pihak yang menerbitkan izin.

"Saya melihat dari sisi kewenangan, izin geotermal merupakan ranah Kementerian ESDM. Karena itu, jika ada penolakan atau keberatan dari masyarakat, pembahasannya harus melibatkan kementerian sebagai pihak yang memberikan izin," katanya, Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat, perusahaan pemegang izin, dan masyarakat yang terdampak.

Menurutnya, jika persoalan yang muncul berkaitan dengan aspek teknis, sosial, maupun potensi dampak lingkungan, maka seluruh pihak perlu duduk bersama untuk mencari solusi melalui dialog terbuka.

"Kalau ada kekhawatiran terkait mitigasi atau dampak terhadap lingkungan, tentu itu harus dibicarakan kembali bersama Kementerian ESDM agar ditemukan jalan keluarnya," ujarnya.

Pihaknya memastikan akan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk membahas berbagai kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat terkait rencana pembangunan geotermal.

Ia menilai forum dialog penting dilakukan agar proses pembangunan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di lapangan dan seluruh aspirasi masyarakat dapat didengar secara langsung.

Sebelumnya, penolakan terhadap proyek geotermal muncul di sejumlah kawasan, di antaranya wilayah sekitar Gunung Halimun, Gunung Gede Pangrango, Gunung Tampomas, dan Gunung Ciremai.

Warga di kawasan tersebut menyuarakan kekhawatiran terkait dampak proyek terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) memperoleh komitmen pendanaan internasional dengan total mencapai US$477,87 juta atau sekitar Rp 8,69 triliun (dengan kurs Rp 18.179 per dolar AS). Dana jumbo itu akan digunakan untuk menggarap tiga proyek panas bumi.

Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pengembangan tiga proyek panas bumi strategis yang digarap emiten energi pelat merah itu. Ketiga proyek yang dimaksud adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 3, PLTP Lumut Balai Unit 4, dan PLTP Lahendong Unit 7-8.

Direktur Utama PGEO, Ahmad Yani mengatakan, ketiga proyek itu telah masuk dalam Green Book 2026 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ATAU Bappenas. Menurut dia, pencantuman proyek dalam daftar tersebut menunjukkan kesiapan proyek untuk memasuki tahap pengembangan berikutnya sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek bisnis perseroan.

"Kami optimistis penguatan fundamental bisnis, didukung portofolio proyek yang semakin matang, akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan berkelanjutan Perseroan sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional," kata Ahmad dalam keterangan resmi, Senin (8/6).

Dia menilai penguatan fundamental bisnis dan semakin matangnya portofolio proyek akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan berkelanjutan perseroan sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional.

Dari total pendanaan yang diperoleh, proyek PLTP Lumut Balai Unit 3 berkapasitas 55 megawatt (MW) mendapatkan komitmen pinjaman sebesar US$ 158,86 juta dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan target operasi komersial (COD) pada 2030.

Selanjutnya, PLTP Lumut Balai Unit 4 yang juga berkapasitas 55 MW memperoleh pendanaan US$ 148,97 juta dari JICA dan ditargetkan beroperasi pada 2032. Adapun proyek PLTP Lahendong Unit 7-8 berkapasitas 50 MW mendapatkan pembiayaan US$ 170,04 juta dari Bank Dunia dengan target COD pada 2030.

Ketiga proyek tersebut memperoleh pembiayaan melalui skema on lending berupa concessional loan yang menawarkan bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang dibandingkan pinjaman komersial. Menurut Ahmad, skema tersebut akan membantu perseroan menjaga struktur pendanaan yang sehat, mempertahankan biaya utang (cost of debt) yang kompetitif serta meningkatkan keekonomian proyek dalam jangka panjang.

Green Book 2026 atau Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri Tahun 2026 merupakan daftar proyek nasional yang telah memperoleh komitmen pendanaan luar negeri dan dikoordinasikan pemerintah bersama mitra pembangunan internasional. Sebelum masuk Green Book, proyek-proyek tersebut telah tercantum dalam Blue Book Bappenas 2025-2029 dan memenuhi berbagai persyaratan teknis, finansial, lingkungan, serta kelembagaan.

Ketiga proyek panas bumi tersebut merupakan bagian dari roadmap PGEO untuk mengembangkan kapasitas panas bumi hingga 3 gigawatt (GW). Setelah beroperasi, proyek-proyek itu akan menambah pasokan listrik rendah emisi sekaligus memperkuat kontribusi energi panas bumi dalam bauran energi nasional.

PLTP Lumut Balai Unit 3 dan Unit 4 yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, akan memperluas pengembangan panas bumi perseroan di wilayah Sumatera. Kedua proyek tersebut juga telah mengantongi perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA), sementara Lumut Balai Unit 4 telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034.

Sementara itu, pengembangan PLTP Lahendong Unit 7-8 beserta Binary Unit di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, diperkirakan akan meningkatkan kontribusi pasokan listrik panas bumi PGEO di wilayah tersebut menjadi 35%-40% dari total kebutuhan listrik, dari posisi saat ini sekitar 30%.

Menurut Phintraco Sekuritas, saham PGEO saat ini diperdagangkan dengan price to earnings ratio (PER) sebesar 13,86 kali dan price to book value (PBV) 0,97 kali. Valuasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata emiten subsektor utilitas yang memiliki PER 38,93 kali dan PBV 9,53 kali.

Pada pedagangan hari ini pukul 11.52, harga saham PGEO anjlok 4,85% ke Rp 789. Saham PGEO sudah anjlok 30,22% sejak awal tahun atau year to date.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) merambah sektor pangan melalui proyek pertanian dengan memanfaatkan panas bumi. Langkah ini menjadi salah satu upaya hilirisasi energi untuk mendukung sektor pangan.

Proyek tersebut digarap bersama Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) dan PT Agrotekno Estetika Laboratoris melalui Joint Study Development Agreement (JSDA) Project Beyond Katrili.

Melansir keterbukaan informasi, Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Andi Joko Nugroho mengatakan bahwa inisiatif tersebut menjadikan Katrili sebagai solusi konkret dalam menjawab tantangan pertanian dan kebutuhan peningkatan produktivitas pertanian, khususnya di wilayah sekitar operasional panas bumi seperti Sulawesi Utara.

Melalui proyek Katrili, ketiga pihak mengintegrasikan riset energi panas bumi dengan teknologi pertanian untuk menghasilkan booster pertanian berbasis silika geotermal yang mampu meningkatkan kualitas tanah, memperkuat daya tahan tanaman, serta mendorong peningkatan hasil panen secara berkelanjutan.

"Hilirisasi energi menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi sumber daya Indonesia. Kolaborasi ini mempercepat inovasi sekaligus menjadi implementasi visi kami dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan nasional," ujarnya, Minggu (10/5/2026).

Andi mengatakan ke depannya bisnis panas bumi tidak hanya berfokus pada listrik, tetapi beyond electricity yang berkontribusi di berbagai sektor, termasuk pertanian.

PGEO, imbuhnya, berharap Project Beyond Katrili dapat menjadi bagian dari strategi besar perusahaan, baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian maupun memperluas pemanfaatan energi panas bumi.

"Pemanfaatan energi panas bumi yang terintegrasi dengan sektor pertanian menjadi langkah penting dalam mendorong kemandirian energi, ketahanan pangan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Potensi panas bumi atau geotermal Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal agar dapat berkontribusi dalam transisi energi bersih. Pemanfaatan potensi tersebut salah satunya dengan mengajak investor global untuk menanamkan modalnya di Indonesia agar dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi hijau.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan potensi panas bumi Indonesia mencapai 24 gigawatt (GW) tetapi pemanfaatannya baru sekitar 10% untuk kebutuhan energi nasional.

Hal itu disampaikan Eddy saat menjadi pembicara kunci dalam Geothermal Energy Dialogue yang merupakan rangkaian acara Abu Dhabi Sustainability Week, Kamis (15/1/2026). Forum itu dihadiri Deputi Badan Internasional Energi Terbarukan/IRENA Fransesco La Camera, Managing Director Morgan Stanley Vikas Bharathwaaj, dan Wakil Menteri Kebijakan Iklim dan Pertumbuhan Berkelanjutan Belanda Frederik Wisselink, serta stakeholders global lainnya.

“Indonesia diberkahi dengan potensi panas bumi sekitar 24 gigawatt (GW), menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Namun, saat ini baru sekitar 10% dari potensi tersebut yang berhasil dimanfaatkan untuk kebutuhan energi nasional. Kondisi ini menjadi peluang emas bagi investor global yang ingin berkontribusi pada transisi menuju energi bersih,” jelasnya dalam siaran pers, Jumat (16/1/2025).

Eddy menjelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan yang bersifat intermiten, Indonesia membutuhkan sumber energi bersih yang mampu berfungsi sebagai baseload untuk menjaga stabilitas jaringan listrik.

“Geotermal memiliki karakter unik karena mampu beroperasi 24 jam, tidak bergantung pada cuaca, dan dapat menyesuaikan beban sistem. Ini yang membedakannya dari energi surya dan angin,” ujar Eddy.

Doktor Ilmu Politik UI ini juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya membangun infrastruktur transmisi listrik berskala besar atau super grid untuk menghubungkan pusat-pusat sumber energi terbarukan dengan wilayah permintaan tinggi, terutama di Pulau Jawa. Infrastruktur ini dinilai krusial agar potensi geotermal dan energi terbarukan lain dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dari sisi regulasi, Eddy menilai pemerintah telah memberikan kepastian hukum melalui sejumlah kebijakan, antara lain Peraturan Presiden tentang percepatan energi terbarukan serta kerangka nilai ekonomi karbon. Regulasi tersebut membuka peluang tambahan bagi proyek geotermal untuk memperoleh manfaat dari pasar karbon, selain pendapatan dari penjualan listrik.

“Pemerintah Indonesia, bersama DPR, tengah berupaya mempercepat revisi berbagai regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi pengembangan energi bersih sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor yang tertarik mengembangkan energi terbarukan.”

Lebih lanjut Eddy menjelaskan bahwa melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan energi terbarukan dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang nilai ekonomi karbon, pemerintah memberikan kepastian hukum jangka panjang bagi investor.

“Selain pendapatan dari penjualan listrik, proyek geotermal juga memperoleh sumber pendapatan tambahan dari pasar karbon, sehingga meningkatkan kelayakan finansial dan daya tarik investasi,” tuturnya.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) memperkuat pemanfaatan panas bumi di Area Lahendong, Sulawesi Utara, setelah menyerahkan dokumen teknis kepada PT PLN (Persero) sebagai syarat pembelian listrik dari proyek panas bumi tersebut.

Penyerahan dokumen teknis dilakukan di Jakarta pada 12 Desember 2025. Proses ini menjadi bagian dari proses evaluasi PLN untuk pembelian tenaga listrik dari pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT) melalui skema total project dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL).

Seiring dengan proses tersebut, manajemen PGE melakukan Management Walkthrough di Area Lahendong guna memastikan kesiapan operasional pembangkit.

Peninjauan difokuskan pada keandalan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), pengelolaan reservoir, dan aktivitas pengeboran, penerapan Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), integritas aset, serta keberlanjutan bisnis operasi panas bumi.

Direktur Operasi PGE Ahmad Yani mengatakan, optimalisasi operasional PLTP Lahendong menjadi kunci untuk memastikan pasokan listrik panas bumi yang andal dan berkelanjutan.

“Pengelolaan risiko dan penerapan HSSE menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional. Komitmen ini dijalankan untuk menjaga keandalan pembangkit, melindungi keselamatan seluruh insan kerja, serta memastikan keberlangsungan operasi panas bumi yang menopang kinerja perusahaan secara nasional,” ujar Ahmad Yani, dikutip dari pernyataan resmi, Jumat (9/1).

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Dewan Komisaris dan Komite PGE turut melakukan peninjauan lapangan ke PLTP Lahendong Unit 5 dan 6. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung penerapan praktik operasi yang aman dan andal, sekaligus memastikan standar keselamatan kerja serta prinsip keberlanjutan dijalankan secara konsisten.

Pemanfaatan Panas Bumi Bukan Hanya untuk Listrik

Selain mengoptimalkan produksi listrik, PGE Area Lahendong juga mengembangkan pemanfaatan panas bumi Beyond Electricity.

Inisiatif ini mencakup pemanfaatan panas bumi untuk produksi gula aren, pengembangan pupuk berbasis silika panas bumi, serta pembangunan kawasan edukasi panas bumi yang terintegrasi dengan pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE Edwil Suzandi mengatakan, optimalisasi panas bumi di Lahendong terus dilakukan sejak beroperasinya PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 pada 2016.

Saat ini, PGE berkontribusi sekitar 30% terhadap kebutuhan listrik di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Dengan rencana penambahan kapasitas melalui PLTP Lahendong Unit 7 dan 8 serta Binary Unit, kontribusi tersebut berpotensi meningkat menjadi 35–40% dari total kebutuhan listrik wilayah tersebut.

PLTP Lahendong yang memanfaatkan sumber daya panas bumi di Prospek Tompaso juga tercantum dalam Daftar Potensi Panas Bumi yang memerlukan kajian lanjutan. PLTP ini juga menjadi salah satu dari empat proyek strategis panas bumi PGE dalam Blue Book Kementerian PPN/Bappenas periode 2025–2029.

Secara nasional, industri panas bumi berperan strategis dalam mendukung transisi energi dan perekonomian.

Sepanjang 2010–2024, sektor panas bumi mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp21,43 triliun, serta memberikan manfaat langsung bagi daerah penghasil melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai sekitar Rp10,82 triliun pada periode 2019–2024.

PGE menargetkan kapasitas terpasang mencapai 1 gigawatt (GW) dalam dua hingga tiga tahun ke depan dan 1,8 GW pada 2033. Hingga kini, perusahaan mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 MW di enam wilayah operasi dan telah mengidentifikasi potensi panas bumi hingga 3 GW dari 10 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang dikelola secara mandiri.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) meraih Gold Medal dan Special Prize dari Korea Invention Promotion Association (KIPA) atas teknologi panas bumi Petro-MAX.

Inovasi baru yang memadukan resin epoksi dan pelarut methyl ethyl ketone (MEK) ini menghasilkan lapisan polimer tipis yang meresap ke dalam struktur mineral. Lapisan ini meningkatkan kekuatan antarmineral dan daya rekat internal, sehingga sampel tetap stabil selama proses analisis. Berdasarkan keunggulan tersebut, Petro-MAX berhasil meraih penghargaan setelah melalui rangkaian penjurian ketat yang dilakukan para pakar.

Terobosan ini menawarkan metode baru untuk menyiapkan sayatan tipis batuan panas bumi berlempung sehingga kualitas analisis petrografinya meningkat signifikan. Petro-MAX memungkinkan hasil pengamatan yang lebih jelas dan akurat yang penting bagi proses eksplorasi dan pengembangan proyek panas bumi PGE.

Edwil Suzandi, Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE, mengatakan prestasi yang diraih PGE di Seoul International Invention Fair (SIIF) 2025 itu menunjukkan kapasitas inovasi perusahaan dalam memperkuat daya saing industri panas bumi Indonesia di tingkat global. Inovasi ini juga membuka peluang promosi untuk teknologi unggulan di bidang panas bumi ke pasar internasional.

"Eksplorasi panas bumi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tingginya risiko pengeboran hingga kondisi geologi yang rumit. Pada tahap inilah inovasi seperti Petro-MAX berperan penting, karena mampu meningkatkan akurasi analisis dan mendukung pengambilan keputusan teknis di setiap fase proyek," ujar Edwil dalam siaran pers, Jumat (2/1).

Membuka Peluang ke Pasar Internasional

Menurutnya, penghargaan ini mendorong PGE untuk terus menghadirkan inovasi yang relevan, aplikatif, dan memberikan nilai tambah bagi pengembangan energi panas bumi di Indonesia.

Pencapaian ini juga membuka peluang lebih luas bagi PGE untuk memperkenalkan teknologi unggulan ke pasar internasional. SIIF merupakan pintu gerbang menuju pasar dunia. Ajang tersebut mempertemukan para penemu, peneliti, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara.

SIIF diselenggarakan oleh Korean Intellectual Property Office (KIPO) dan Korea Invention Promotion Association (KIPA). SIIF merupakan salah satu pameran inovasi terbesar di dunia. Sejak pertama kali digelar pada 2022, ajang yang berada di bawah Pemerintah Kota Seoul, World Intellectual Property Organization (WIPO), dan International Federation of Inventors' Associations (IFIA) ini terus memperkuat posisinya di kancah global.

SIIF menjadi wadah penting bagi para inovator untuk memperkenalkan ide-ide terobosan kepada produsen, investor, perusahaan lisensi, distributor, hingga masyarakat luas. SIIF 2025 diikuti oleh 617 peserta dari 19 negara. Ajang tersebut juga menampilkan lebih dari 500 penemuan dari seluruh dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - DSSA, FUTR, dan ARCI menjadi emiten yang resmi mengumumkan masuk ke bisnis energi baru terbarukan (EBT) berbasis panas bumi. DSSA, FUTR, dan ARCI telah mengambil langkah awal untuk merealisasikan bisnis listrik berbasis panas bumi atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) misalnya telah resmi masuk ke bisnis panas bumi dengan menjalin kemitraan strategis dengan First Gen asal Filipina.
Kesepakatan kerja sama itu akan fokus pada pengembangan dan pengelolaan sumber daya panas bumi dengan potensi gabungan sekitar 440 Megawatt (MW).

Potensi panas bumi DSSA itu tersebar di enam wilayah strategis yang berlokasi di Jawa Barat, Flores, Jambi, Sumatra Barat, dan Sulawesi Tengah.

Masuknya DSSA ke bisnis EBT itu tidak lepas dari upaya perseroan untuk memperbesar kontribusi pendapatan dari segmen non batu bara. Sejauh ini, kinerja DSSA masih disokong oleh segmen batu bara, sementara kontribusi bisnis lain seperti EBT, teknologi, dan lainnya masih minim.

Langkah serupa dilakukan PT Futura Energi Global Tbk. (FUTR). Pengendali baru FUTR yakni Ardhantara merupakan perusahaan holding di sektor energi dan memiliki rencana untuk memasukkan aset berbasis EBT seperti geothermal Gunung Slamet melalui anak usaha PT Sejahtera Alam Energy (SAE).

Proyek geothermal Gunung Slamet memiliki nilai investasi awal Rp1,5 triliun. Menariknya, proyek ini telah memiliki Power Purchase Agreement (PPA) dengan PLN untuk kapasitas 220 MW dengan masa kontrak 30 tahun setelah commercial operation date (COD).

Tidak ketinggalan, PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) yang melebarkan sayap ke bisnis geotermal. Untuk masuk ke bisnis panas bumi, ARCI menggandeng PT Ormat Geothermal Indonesia, salah satu perusahaan panas bumi terbesar di dunia.

Emiten emas Peter Sondakh ini menggarap panas bumi pada proyek Toka Tidung di Sulawesi Utara. Proyek Toka Tidung, jelasnya, berkapasitas sekitar 40 MW. Saat ini kegiatan eksplorasi sedang dilakukan untuk mendapatkan tingkat kepanasan yang dibutuhkan.

ARCI saat ini sedang melakukan persiapan awal yakni menemukan tingkat kepanasan untuk proyek EBT itu. Diperkirakan proyek Toka Tidung bergerak ke tahap selanjutnya pada 2026 atau 2027.

------------------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terancam dibubarkan bila tidak segera memperbaiki kinerja. Purbaya telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi kinerja Bea-Cukai. “Karena ancamannya serius, kalau tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea-Cukai bisa dibekukan. Diganti oleh SGS seperti zaman dulu lagi,” kata Purbaya kepada media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 November 2025.

PENELITI Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo menilai Indonesia berpeluang menjadi pusat pengembangan pusat data atau data center dengan memanfaatkan energi terbarukan, khususnya panas bumi (geotermal). Namun pemanfaatan geotermal masih terkendala regulasi dan tingginya biaya eksplorasi awal.“Secara teknologi dan keekonomian, energi terbarukan termasuk geotermal bisa lebih murah dibandingkan PLTU. Tantangannya bukan pada teknologinya, tetapi pada kebijakan yang masih menguntungkan PLTU melalui skema seperti DMO batu bara,” kata Deon dalam media briefing di Jakarta, Kamis, 27 November 2025.Deon mencontohkan, negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam sudah lebih siap menarik investasi pusat data karena memberikan akses langsung bagi pengembang untuk menggunakan jaringan listrik nasional berbasis energi terbarukan. “Di Indonesia regulasinya sudah ada, tapi belum diimplementasikan sehingga masih menghambat investor,” ucapnya.Permintaan energi bersih untuk operasional pusat data diperkirakan meningkat pesat dalam beberapa tahun ke depan. Geotermal dinilai menjadi opsi ideal karena mampu menyediakan pasokan listrik yang stabil sepanjang hari.Meski biaya pembangunan pembangkit panas bumi tinggi di tahap awal, Deon melanjutkan, harga listriknya dapat kompetitif bila risikonya ditanggung melalui kebijakan pemerintah. “Energi panas bumi konsisten dan tidak intermiten seperti PLTS,” kata Deon.Menurut dia, percepatan pemanfaatan energi terbarukan untuk data center harus segera dilakukan agar Indonesia tidak kembali kehilangan peluang seperti di sektor industri hijau. “Ini momentum strategies. Kita bicara kebutuhan energi hingga 2045. Jika ingin menjadi hub data center Asia Tenggara, energi bersih terutama geothermal harus jadi prioritas,” ujarnya.Sebelumnya, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba menyebut Indonesia berpotensi mengalami pertumbuhan permintaan data center hingga 16,8 persen per tahun berdasarkan proyeksi Bank Dunia. Para operator juga menargetkan pemenuhan energi 100 persen bersih pada 2030.Kajian CSIS, Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Tenggara Strategics, UMBRA, dan Universitas Prasetiya Mulya mengidentifikasi lima wilayah paling potensial untuk data center berbasis energi bersih: Sumatera Utara, Batam, Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Sulawesi Utara. Kawasan ini dinilai strategis karena dekat dengan jalur backbone internet regional serta memiliki potensi energi terbarukan yang besar seperti surya, angin, air, biomassa dan geotermal.Meski kebutuhan digital terus tumbuh, kapasitas data center Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga. Total kapasitas nasional baru mencapai sekitar 456 MW, jauh di bawah Malaysia (1.218 MW) dan Singapura (1.022 MW), padahal populasi Indonesia jauh lebih besar.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai gelombang pembangunan pusat data (data center) yang dipicu penggunaan kecerdasan buatan (AI) harus diantisipasi dengan penyediaan energi bersih yang andal.

Manajer Riset IESR, Raditya Wiranegara, menyebut geotermal berpotensi besar menjadi pemasok utama energi untuk data center yang diproyeksikan menyerap energi hingga 4 gigawatt listrik pada 2033, bahkan realisasinya bisa lebih tinggi 2-3 kali lipat dari proyeksi saat ini.

“Geotermal bisa jadi salah satu opsi. Jadi, tidak perlu lagi sebenarnya bangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk menyuplai kebutuhan listrik dari data center ini,” ujar Raditya saat konferensi pers, Kamis (27/11).

Menurutnya, pemanfaatan panas bumi dapat menjadi pilihan yang lebih ekonomis karena berpotensi memangkas sepertiga hingga setengah dari biaya pembangkitan listrik. Namun, saat ini PLTU batu bara masih dianggap lebih bisa diandalkan karena distorsi kebijakan yang membuat biaya dan risikonya ditanggung negara melalui subsidi.

“Kalau kita head to head membandingkan teknologi saja tanpa ada kebijakan, energi baru terbarukan (EBT) sebenarnya sudah lebih murah,” ujarnya.

Tantangan dari Sisi Pengeboran Proyek Geotermal

Meski begitu, Raditya menjelaskan investasi pengeboran menjadi tantangan utama dalam pengembangan panas bumi karena sifatnya capital intensive. Pengeboran yang harus menembus hingga tiga kilometer ke bawah permukaan bumi membuat biaya awal sangat tinggi.

“Kuncinya di situ. Kalau memang mau dibuat murah, ya harus ada kebijakan yang mengatasi risiko ini,” ujarnya.

Ia juga menilai teknologi advanced geothermal system dapat mengurangi ketergantungan pada penemuan reservoir konvensional, sehingga risiko pengembangan panas bumi bisa ditekan.

Raditya menegaskan isu intermitensi pada energi baru dan terbarukan tidak lagi menjadi alasan kuat untuk mempertahankan PLTU. Sistem grid modern sudah memungkinkan integrasi EBT dengan kehilangan energi (energy loss) yang masih bisa menghasilkan penghematan secara keseluruhan.

“Masalah intermitensi ini bisa diatasi sebenarnya,” ujarnya.

Namun, selama skema kebijakan masih mengunggulkan PLTU, maka keekonomian energi baru terbarukan (EBT) akan selalu terlihat lebih mahal di atas kertas.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai gelombang pembangunan pusat data (data center) yang dipicu penggunaan kecerdasan buatan (AI) harus diantisipasi dengan penyediaan energi bersih yang andal.

Manajer Riset IESR, Raditya Wiranegara, menyebut geotermal berpotensi besar menjadi pemasok utama energi untuk data center yang diproyeksikan menyerap energi hingga 4 gigawatt listrik pada 2033, bahkan realisasinya bisa lebih tinggi 2-3 kali lipat dari proyeksi saat ini.

“Geotermal bisa jadi salah satu opsi. Jadi, tidak perlu lagi sebenarnya bangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk menyuplai kebutuhan listrik dari data center ini,” ujar Raditya saat konferensi pers, Kamis (27/11).

Menurutnya, pemanfaatan panas bumi dapat menjadi pilihan yang lebih ekonomis karena berpotensi memangkas sepertiga hingga setengah dari biaya pembangkitan listrik. Namun, saat ini PLTU batu bara masih dianggap lebih bisa diandalkan karena distorsi kebijakan yang membuat biaya dan risikonya ditanggung negara melalui subsidi.

“Kalau kita head to head membandingkan teknologi saja tanpa ada kebijakan, energi baru terbarukan (EBT) sebenarnya sudah lebih murah,” ujarnya.

Tantangan dari Sisi Pengeboran Proyek Geotermal

Meski begitu, Raditya menjelaskan investasi pengeboran menjadi tantangan utama dalam pengembangan panas bumi karena sifatnya capital intensive. Pengeboran yang harus menembus hingga tiga kilometer ke bawah permukaan bumi membuat biaya awal sangat tinggi.

“Kuncinya di situ. Kalau memang mau dibuat murah, ya harus ada kebijakan yang mengatasi risiko ini,” ujarnya.

Ia juga menilai teknologi advanced geothermal system dapat mengurangi ketergantungan pada penemuan reservoir konvensional, sehingga risiko pengembangan panas bumi bisa ditekan.

Raditya menegaskan isu intermitensi pada energi baru dan terbarukan tidak lagi menjadi alasan kuat untuk mempertahankan PLTU. Sistem grid modern sudah memungkinkan integrasi EBT dengan kehilangan energi (energy loss) yang masih bisa menghasilkan penghematan secara keseluruhan.

“Masalah intermitensi ini bisa diatasi sebenarnya,” ujarnya.

Namun, selama skema kebijakan masih mengunggulkan PLTU, maka keekonomian energi baru terbarukan (EBT) akan selalu terlihat lebih mahal di atas kertas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) berhasil menemukan potensi cadangan migas nonkonvensional (MNK) sebesar 724 juta barrel oil equivalent (BOE) di Wilayah Kerja (WK) Rokan, Riau.

Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, mengatakan penemuan ini merupakan salah satu capaian perseroan di tahun 2025 yang akan memperkuat kapasitas produksi nasional.

“Kita berhasil menemukan the largest discovery dalam 10 tahun terakhir. Kita berhasil menemukan migas nonkonvensional atau MNK di WK Rokan yang potensi temuannya mencapai 724 juta barel,” ujar Oki dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Ia memprediksi masih akan ada potensi cadangan migas lainnya. Menurut Oki, potensi itu di WK Rokan hanya berasal dari satu struktur saja dan akan ada yang jauh lebih besar dari penemuan tersebut.

“Hanya dari satu struktur dan tentunya potensi unconventional di Indonesia jauh lebih besar dari itu. Itu merupakan salah satu penemuan konvensional maupun unconventional terbesar di Pertamina Group,” kata Oki.

Dari sisi energi hijau, Pertamina telah memproduksi sustainable aviation fuel (SAF), dengan kapasitas saat ini mencapai 9.000 barel per hari.

Selain itu, perseroan juga sedang mengubah tiga kilangnya untuk mampu melakukan co-processing dengan bahan baku minyak goreng bekas guna mendukung program produksi bahan bakar aviasi rendah emisi.

Terkait infrastruktur gas, perusahaan pelat merah juga berhasil melakukan revitalisasi di Tangki Arun yang diharapkan dapat selesai pada Desember 2025.

“Untuk fasilitas logistik, empat tangki BBM sebesar 29.000 meter kubik per tangki juga akan meningkatkan kemampuan Pertamina untuk melakukan inventory di Kilang Balongan yang akan meng-cover wilayah Jawa bagian Barat,” jelasnya.

Lebih lanjut, saat ini Pertamina sedang melakukan pembangunan pilot plant hidrogen di Ulubelu, Tanggamus, Lampung yang nanti akan menghasilkan 100 kilogram hidrogen per hari. Oki menyebutkan nantinya plant hidrogen ini akan memiliki ekosistem yang terhubung dengan fasilitas produksi di Cikampek dan Jawa Barat.

Dari sisi panas bumi atau geotermal, Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Lumut Balai, Sumatera Selatan, telah menghasilkan 800 GWh per tahun. “Kemudian untuk energi hijau dalam bentuk ethanol blended gasoline, kita sudah meluncurkan Pertamax 95 di 168 gerai dalam melangkah memberikan opsi BBM dengan emisi yang lebih rendah,” imbuh Oki.