Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) bersama PT PLN Indonesia Power (PLN IP) mencapai kesepakatan tarif listrik untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Bottoming Unit berkapasitas 15 megawatt (MW).

Berdasarkan keterbukaan informasi, kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tarif bersama PT PLN (Persero) yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, pada 14 April 2026.

Kesepakatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengembangan proyek melalui skema Independent Power Producer (IPP), sebelum memasuki fase pengembangan berikutnya.

Direktur Utama PGEO Ahmad Yani mengatakan capaian ini menjadi langkah lanjutan dalam mendorong pemanfaatan energi panas bumi sebagai sumber energi bersih.

“Kami menyambut baik perkembangan proyek ini yang terus berjalan sesuai rencana. Pemanfaatan teknologi bottoming memungkinkan potensi energi panas bumi yang masih tersedia dari operasi pembangkit eksisting dapat dimanfaatkan secara lebih optimal," kata Ahmad di keterbukaan informasi, Selasa (14/4/2026).

Melalui teknologi ini, lanjut Ahmad, panas sisa yang sebelumnya belum termanfaatkan dapat dikonversi kembali menjadi listrik, sehingga meningkatkan efisiensi pembangkitan sekaligus memperkuat kontribusi panas bumi dalam bauran energi bersih nasional.

Proyek PLTP Lahendong Bottoming Unit merupakan pengembangan pembangkit berbasis teknologi binary atau bottoming cycle, yang memanfaatkan panas sisa dari operasi pembangkit eksisting untuk menghasilkan tambahan listrik.

Melalui pendekatan tersebut, potensi energi panas bumi dapat dioptimalkan dengan menangkap energi yang sebelumnya belum dimanfaatkan dalam proses pembangkitan.

Setelah kesepakatan tarif tercapai, proyek ini akan dilanjutkan ke sejumlah tahapan berikutnya, mulai dari pembentukan joint venture, proses engineering, procurement, construction, and commissioning (EPCC), hingga penyusunan power purchase agreement (PPA).

Perseroan menargetkan proyek ini dapat mencapai tahap operasi komersial atau commercial operation date (COD) pada 2028.

Sebelumnya, pada akhir 2025, PGEO dan PLN IP juga telah mencapai kesepakatan tarif listrik untuk proyek PLTP Ulubelu Bottoming Unit berkapasitas 30 MW. Kedua proyek tersebut merupakan bagian dari sinergi pengembangan panas bumi dengan total kapasitas sekitar 530 MW dari 19 proyek eksisting.

Saat ini, PGEO mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 MW dari enam wilayah operasi. Perseroan juga terus mengembangkan sejumlah proyek untuk mendukung peningkatan kapasitas energi panas bumi dalam beberapa tahun ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten berportofolio pembangkit energi bersih semakin getol melakukan ekspansi. Bagaimana tidak, penjualan listriknya dapat dijamin oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) melalui kontrak purchasing power agreement (PPA).

Landasan hukumnya tertuang di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dari Pembangkit Listrik yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.

Tak cuma dijamin pembeliannya, PJBL ini juga memiliki kontrak jangka panjang, yaitu maksimal 30 tahun sejak tanggal beroperasi komersial (COD), dan dapat diperpanjang tanpa memperhitungkan biaya investasi awal.

Sementara itu, proyek transisi menuju energi bersih ini juga dijamin dengan komitmen pemerintah yang tertuang di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Dokumen tersebut menargetkan bauran energi baru dan terbarukan pembangkit listrik di Indonesia pada akhir 2034 mencapai 34,3%. Dari sisi demand, pemerintah menghitung rata-rata pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik sebesar 5,3% per tahun.

Dalam skenario dasar (RE Base) pemerintah menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi bersih sebesar 27.370 megawatt (MW) pada 2034. Perinciannya, pembangkit listrik tenaga angin (PLTA) sebesar 11.890 MW, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal (PLTP) 5.157 MW, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 7.143 MW.

Kemudian, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin (PLTB) sebesar 2.208 MW, dan pembangkit listrik energi baru terbarukan (PLT EBT) lainnya sebesar 973 MW. Dalam skenario accelerated renewable energy development (ARED), target kapasitas pembangkit tersebut bisa lebih besar.

Komitmen pemerintah tersebut kemudian direspons oleh para emiten energi bersih yang gencar melakukan ekspansi. Beberapa di antaranya adalah PT Arkora Hydro Tbk. (ARKO), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), hingga PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA).

Direktur Utama ARKO, Aldo Artoko mengatakan saat ini pihaknya memiliki tiga proyek di dalam pipeline perusahaan. Pertama, proyek PLTA Pongbembe yang konstruksinya baru dimulai November 2025 ini dan ditargetkan akan mulai COD pada 2029-2030. Proyek berkapasitas 20 MW ini sudah mengantongi PJBL atau power purchase agreement (PPA) dengan PLN selama 30 tahun sejak COD.

Kedua, proyek PLTA Kukusan II yang terletak di Lampung. Konstruksi proyek ini telah mencapai 96,1% dengan target COD kuartal IV 2025. Proyek berkapasitas 5,4 MW ini memiliki periode kontrak selama 25 tahun.

Ketiga, ada proyek PLTA Tomoni di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Konstruksi pembangunan PLTA ini telah mencapai 52,7% dengan target COD pada semester I 2026. Proyek berkapasitas 10 MW ini telah mengantongi kontrak PPA dengan PLN selama 25 tahun.

"Jadi bukan tiap tahun kita harus pusing mencari source of revenue, tapi sekali kita menandatangani satu kontrak, kontrak tersebut akan berlangsung selama 30 tahun, sehingga cash flow untuk investor dan shareholders kita sudah terjamin selama 30 tahun ke depan untuk satu kontrak tersebut," ujar Aldo dalam online public expose, Selasa (25/11/2025).

Sementara bagi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), perseroan memiliki beberapa proyek di dalam pipeline yang telah mengantongi kontrak PPA, antara lain adalah proyek PLTP Co-Generation Ulubelu berkapasitas 30 MW dan Lahendong 15 MW, PLTP Lahendong Unit 7 dan Unit 8 dengan kapasitas 50 MW, hingga PLTP Seulawah berkapasitas 70 MW.

Selain itu, pada Agustus 2025 lalu PGEO telah menjalin kerja sama dengan PT PLN Indonesia Power (PLN IP) untuk mempercepat pengembangan panas bumi di 19 proyek eksisting dengan total kapasitas 530 MW. Kolaborasi ini berpotensi menambah kapasitas hingga 1.130 MW, yang berasal dari wilayah kerja yang sudah berproduksi maupun area prospektif baru.

Direktur Utama PGEO Julfi Hadi mengatakan pihaknya menargetkan kapasitas terpasang yang dikelola mandiri sebesar 1 GW dalam 2-3 tahun mendatang, dan menjadi 1,7 GW pada 2033. Angka ini sekitar seperlima dari target pembangkit listrik panas bumi sesuai dokumen RUPTL PLN 2025-2034.

“Ke depannya, kami optimistis untuk terus mendukung percepatan target peningkatan kapasitas panas bumi nasional sebesar 5,2 GW pada periode tersebut,” kata Julfi.

Sementara itu, emiten afiliasi Prajogo Pangestu PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) juga memiliki empat proyek dalam pipeline yang dalam tahap konstruksi. Proyek yang ditargetkan selesai pada kuartal IV 2026 adalah proyek Wayang Windu Unit 3 dengan kapasitas 30 MW dan proyek Salak Unit 7 berkapasitas 40 MW.

Selain itu, ada juga proyek retrofit Wayang Windu Unit 1 dan 2 dengan kapasitas tambahan 18,4 MW yang ditarget selesai kuartal IV/2025 dan proyek retrofit Darajat Unit 3 berkapasitas 7 MW yang ditarget selesai 2026.

BREN menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit panas bumi menjadi 1,9 GW pada 2030. Dalam jangka pendek, perseroan berupaya mencapai kapasitas pembangkit listrik panas bumi sebesar 1 GW pada 2026.

Tak cuma panas bumi, untuk pembangkit energi angin BREN menargetkan pada 2032 akan mencapai kapasitas 398 MW, dari tambahan masing-masing 220 MW pada 2028 dan 99 MW sisanya dicapai pada medio 2029-2032.

Untuk mencapai target target tersebut, pada 2026 perseroan menyiapkan capital expenditure (capex) sebesar US$250 juta, atau sekitar Rp4,17 triliun (kurs Rp16.677 per dolar AS. Nilai tersebut lebih besar dibanding capex 2025 sebesar US$100 juta.

Direktur BREN Chiam Hsing Chee mengatakan capex yang dialokasikan perseroan tahun depan akan bertambah seiring dengan proyek berjalan yang digarap perusahaan untuk mencapai target penambahan kapasitas pembangkit.

"Kami merencanakan US$250 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini. Ini sejalan dengan aktivitas yang kami miliki dengan retrofit pada aset-aset kami serta unit 3 dan 7 [Wayang Windu]," tandas Chiam.

Sementara itu, emiten batu bara yang sedang bertransformasi ke bisnis pengolahan limbah, PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) juga tak ketinggalan melebarkan sayap di sektor pembangkit listrik energi bersih. Bahkan, dalam jangka panjang perseroan membidik pasar ekspor listrik ke Singapura.

Dua proyek teranyar di dalam pipeline TOBA adalah proyek PLTB di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sedang menunggu tender dibuka, dan PLTS terapung di Batam yang saat ini dalam tahap konstruksi.

Proyek TOBA yang saat ini beroperasi adalah pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) Lampung berkapasitas 6 MW. Proyek ini telah memiliki kontrak PPA dengan PLN berdurasi 25 tahun.

Direktur TBS Energi Utama, Juli Oktariana mengatakan pihaknya juga tertarik untuk bergabung dalam proyek ekspor listrik energi bersih ke Singapura. Saat ini, TOBA menunggu regulasi pemerintah untuk dapat mengekspor listrik ke Singapura. Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia dan Singapura saat ini sedang membahas peluang kerja sama tersebut.

"Targetnya kami maunya secepatnya, kan semuanya sebenarnya bukan di kami. Kami menunggu peraturannya dari pemerintah seperti apa," jelas Juli.

Adapun, salah satu proyek yang diplot TOBA untuk menjadi pemasok listrik ke Singapura adalah proyek PLTS Terapung di Batam. Dalam rencana jangka panjang perseroan, kapasitas PLTS Terapung Batam akan digenjot untuk siap menyuplai.

Menilik kontribusi portofolio pembangkit dalam kinerja keuangan TOBA, sampai dengan kuartal III/2025 segmen pendapatan ketenagalistrikan yang ditorehkan TOBA turun tajam, sebesar 67,76% dari US$44,54 juta menjadi US$14,36 juta. Persentase segmen kelistrikan atas total pendapatan juga mengecil dari 13,23% menjadi 4,98%.

Peluang Pertumbuhan

Research Analyst MNC Sekuritas, Christian Sitorus dalam risetnya yang terbit 18 November 2025, menjabarkan bahwa bentuk komitmen pemerintah dalam pembangunan energi bersih selain melalui RUPTL 2025-2034 juga tertuang dalam Green Taxonomy 2.0 atau Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI versi 2).

Christian menilai kedua hal tersebut dapat mendukung bankability serta menurunkan biaya modal untuk proyek energi bersih yang selama ini menjadi momok utama. Apalagi, komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dijalin pemerintah dengan negara-negara maju senilai US$21,4 miliar juga dinilai dapat mendukung dari sisi pendanaan.

Dengan semua katalis positif yang menyertai ini, dia mencatat partisipasi independent power plan (produsen listrik independen) dalam pembangunan pembangkit listrik energi bersih semakin meningkat, sejalan dengan komitmen pemerintah.

"Kami mempertahankan rekomendasi overweight untuk sektor energi terbarukan, ditopang oleh pipeline proyek yang meningkat dan minat investor yang semakin besar terhadap aset hijau. Sektor ini diproyeksikan mencatat pertumbuhan laba yang solid, didorong oleh estimasi investasi kumulatif sekitar US$30 miliar dan komitmen US$21,4 miliar dari JETP," tulisnya dalam riset.

Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas Juan Harahap memproyeksi pertumbuhan laba bersih TOBA dalam jangka panjang, sejalan dengan ekspansi sektor energi bersih yang perusahaan canangkan.

Samuel Sekuritas memproyeksi compound annual growth rate (CAGR) laba bersih TOBA 6,6% dalam 2026-2030, ditopang oleh kenaikan kapasitas terbarukan menjadi 598 MW dan ekspansi bisnis limbah.

"Pada 2030 diproyeksikan kontribusi pendapatan TOBA 38% berasal dari limbah, 37% electric vehicle (EV) dan 10% dari energi baru terbarukan," ujar Juan.

Estimasi lesatan laba juga diprediksi terjadi pada BREN dalam jangka panjang. Analis Sucor Sekuritas, Andreas Yordan menghitung CAGR laba BREN sebesar 28% dalam rentang 2025-2033, atau mencapai US$810 juta pada 2033.

Sementara itu, CAGR pendapatan BREN ditaksir mencapai 22% dalam 2025-2033, sejalan dengan peluang ekspor listrik ke Singapura. Andreas melihat portofolio BREN saat ini, PLTP Suoh Sekincau menempati lokasi yang strategis bila program ekspor listrik ke Singapura berjalan. Bahkan perseroan berpeluang mendapatkan harga listrik premium, lebih mahal dari harga beli PLN.

"Total tarif efektif dapat mencapai US$0,36 per kWh, hampir 4 kali dari tarif domestik Indonesia. Bahkan, dengan asumsi konservatif US$0,20 per kWh, IRR dapat melonjak dari 12% menjadi 45%, menandakan potensi keuntungan jangka panjang yang besar," tulis Andreas.

Adapun, bagi PGEO, analis Maybank Sekuritas Etta Rusdiana Putra dan Hasan Barakwan memprediksi pendapatan PGEO menanjak menjadi US$457 juta pada 2027 dengan laba bersih sebesar US$169 juta.

Proyeksi tersebut sejalan dengan katalis positif yang menyertai arah bisnis panas bumi ke depan, yaitu adanya kenaikan permintaan energi bersih, potensi dibukanya izin ekspor listrik, dan ekspansi kapasitas pembangkit yang mendorong peningkatan pendapatan dan profitabilitas perseroan.

Sedangkan dari sisi risiko penghambat, yaitu eksposur penuh ke pasar Indonesia sehingga regulasi dan kondisi makro ekonomi dapat menekan pertumbuhan.

"PLN sebagai satu-satunya pembeli, delay proyek bisa mempengaruhi kinerja. Selain itu ada tantangan biaya pendanaan, di mana suku bunga tinggi akan menekan karena ekspansi didominasi oleh pembiayaan proyek," tulis riset tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyediakan fasilitas kredit dan trade facility untuk PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk membiayai pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan kapasitas 500 MW

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan, dukungan ini merupakan wujud komitmen BNI dalam mempercepat transisi energi bersih dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia.

"Pembiayaan ini merupakan wujud nyata dukungan BNI terhadap pengembangan proyek energi hijau nasional, sekaligus upaya mempercepat transisi energi bersih di Indonesia," ujar Okki dilansir dari laman resmi BNI.

Lebih lanjut, Okki menjelaskan bahwa sinergi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional berbasis sumber daya ramah lingkungan. Kerja sama ini juga mempertegas posisi BNI sebagai pelopor perbankan nasional yang aktif mendorong implementasi keuangan berkelanjutan (sustainable finance).

"Sinergi dengan Geo Dipa memperkuat posisi BNI sebagai pelaku utama dalam pembiayaan hijau dan mendukung agenda nasional menuju masa depan energi yang berkelanjutan," tambahnya.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi panas bumi, PT Geo Dipa Energi (Persero) mengelola proyek PLTP Dieng dan PLTP Patuha, dua proyek strategis nasional yang menjadi bagian penting dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Saat ini, kapasitas terpasang mencapai 120 MW, dengan rencana ekspansi hingga 500 MW.

Energi panas bumi memiliki keunggulan utama karena ramah lingkungan dan bebas dari emisi karbon tinggi. Berdasarkan data International Energy Agency (IEA), pembangkit panas bumi hanya menghasilkan 45–80 gram CO₂ per kWh, jauh lebih rendah dibandingkan PLTU batubara yang mencapai 900–1.000 gram CO₂ per kWh.

Selain itu, PLTP dapat beroperasi selama 24 jam penuh sepanjang tahun, menjadikannya sumber energi baseload yang andal dan efisien. Sumber energi panas bumi juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sehingga berpotensi besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

"BNI berkomitmen terus mendukung proyek-proyek energi bersih yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi contoh nyata kolaborasi antara sektor keuangan dan energi dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan," tutup Okki.

Melalui dukungan terhadap Geo Dipa Energi, BNI menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pengembangan energi hijau nasional, sekaligus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

Bisnis.com, SOLOK SELATAN - PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) yang didirikan oleh Konglomerat Supramu Santosa, secara resmi memulai tahapan pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh Unit 2. Pembangkit ramah lingkungan itu ditargetkan menghasilkan 80 MW. Ekspansi proyek Muara Laboh ditandai dengan acara Tajak Sumur Pertama di dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Liki Pinangawan Muaralaboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatra Barat.

President Director PT Supreme Energy Muara Laboh, Nisriyanto mengatakan pihaknya menyasar pengeboran 6 – 8 sumur produksi dan sumur injeksi pada tahap awal.

"Pembangunan PLTP Muara Laboh Unit 2 diharapkan akan selesai pada akhir 2027 berdasarkan Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) / Power Purchase Agreement (PPA) dengan PT PLN (Persero) untuk pengembangan Unit 2 dan Unit 3 yang ditandatangani pada 23 Desember 2024,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (16/10/2025).

Dia menjelaskan, nantinya listrik yang dihasilkan Unit 2 ini akan disalurkan kepada PLN untuk memperkuat jaringan listrik Sumatra. Aksi ini sekaligus meningkatkan bauran energi. Proyek PLTP Muara Laboh Unit 2 ini juga diklaim akan mengurangi emisi sekitar 460.000 ton CO2 per tahun.

Sebagai informasi, pada Januari 2025, SEML telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan konsorsium Lembaga Keuangan Pembangunan yang terdiri dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Asian Development Bank, Ltd., Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), MUFG Bank, Ltd. dan Hyakugo Bank, Ltd., dengan jaminan dari Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).

“Total investasi untuk pengembangan PLTP Muara Laboh Unit 2 ini mencapai US$490 juta,” jelasnya.

Nisriyanto menyebutkan untuk Unit 2 pihaknya menunjuk kontraktor pemboran PT Plumpang Raya Anugerah, serta menunjuk kontraktor EPC, yaitu konsorsium antara Sumitomo Corporation, PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Wasa Mitra Engineering, dengan peralatan utama turbin dan generator yang akan disuplai oleh Fuji Electric.

Proyek PLTP Muara Laboh Unit 2 berpotensi memberikan kontribusi signifikan melalui pembayaran royalti dan bonus produksi kepada pemerintah daerah. Pembangunan Unit 2 akan menciptakan peluang kerja bagi sekitar 1.500 orang dan menyediakan kesempatan berusaha kepada pengusaha lokal.

“PLTP Muara Laboh mulai beroperasi untuk Unit 1 (sekitar 85 MW) pada 16 Desember 2019 dan saat ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam memasok listrik ke PLN,” ujar dia.

Selain itu, Supreme Energy juga mengembangkan PLTP Rantau Dedap berkapasitas 91.2 MW di Sumatra Selatan yang sudah mencapai COD pada 26 Desember 2021. PLTP Rantau Dedap dikembangkan oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD) yang merupakan perusahaan patungan antara PT Supreme Energy Sriwijaya, Marubeni, Tohoku Electric, Inpex Geothermal, Ltd., dan PT Energia Prima Persada.

Melalui PT Supreme Energy Rajabasa (SERB) yang merupakan perusahaan patungan antara PT Supreme Energy, Sumitomo Corporation dan INPEX GEOTHERMAL, LTD., juga sedang mempersiapkan program eksplorasi untuk WKP Gunung Rajabasa yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung. Kegiatan eksplorasi akan dimulai segera setelah negosiasi perpanjangan PJBTL dengan PT PLN (Persero) selesai.