SULUT - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofosika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,1 di Barat Laut Melonguane, Sulawesi Utara. Kedalaman gempa berada di 130 kilometer.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 15.45 WIB, Sabtu (18/4/2026). Koordinat gempa berada di 6.40 Lintang Utara dan 126.08 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.1, 18-Apr-2026 15:45:48WIB, Lok:6.40LU, 126.08BT (274 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:130 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Adapun titik gempa berada di 274 kilometer Barat Laut Melonguane, Sulawesi Utara dengan kedalaman 130 kilometer.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. “Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ujar dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa di tengah krisis geopolitik Timur Tengah saat ini, tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi.

"Pemerintah berupaya agar harga BBM dan LPG subsidi di Indonesia tidak mengalami kenaikan dan kami terus mencari jalan keluar," kata Bahlil usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) di Manado, Sabtu (11/4), seperti dilansir Antara.

Bahlil menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mesti swasembada energi dan pangan, sehingga sebagai Menteri ESDM ditugaskan untuk mencapai target tersebut.

Dia menyebut pihak Kementerian ESDM telah melakukan berbagai upaya sehingga jumlah impor BBM dan LPG semakin diminimalkan.

"Kita akan berdayakan sumber daya alam yang kita punya, sehingga swasembada energi bisa tercapai," ujar dia.

Stok nasional dalam kondisi aman, yakni BBM hingga 20 hari ke depan dan LPG hingga 10 hari ke depan, setelah melewati masa krisis dan suplai dipastikan cukup.

Pemerintah berkomitmen tidak menaikkan harga BBM subsidi dan LPG 3 kg untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Kebutuhan BBM Indonesia mencapai sekitar 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari pada tahun 2024-2026. Konsumsi ini didominasi oleh bensin sekitar 100 ribu KL/hari dan solar sekitar 111 ribu KL/hari pada 2026.

Produksi domestik BBM hanya berkisar 600 ribu barel per hari, menyebabkan impor tinggi untuk menutup kesenjangan.

Ia mengatakan lebih dari 59 persen kebutuhan BBM nasional dipenuhi dari impor, sebagian besar dari Singapura dan Malaysia.

SULUT - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 544 kali gempa susulan terjadi pascagempa M7,6 di Bitung, Sulawesi Utara (Sulut). Kendati demikian, tren gempa mulai menurun.

“Hingga 3 April 2026 pukul 18.00 WIB, jumlah gempa susulan 544 kali. Kekuatan terbesar M5,8 dan terkecil M1,7. Sementara, gempa dirasakan sebanyak 20 kali. Saat ini, tren gempa mulai menurun,” ungkap Plt Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).

Sebelumnya, Rahmat mengungkapkan bahwa gempa kekuatan M7,6 yang terjadi pada Kamis (2/4) lalu, termasuk jenis gempa megathrust. Apalagi, gempa ini telah memicu tsunami di beberapa wilayah di Sulut.

Diketahui, episenter gempabumi terletak pada koordinat 1,25° LU ; 126,27° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 129 Km arah Tenggara Bitung, Sulawesi Utara pada kedalaman 33 km.

“Ini kalau lihat kedalamannya cukup dangkal ya, sekitar 33 kilometer. Kalau kategori megathrust itu kan dari sampai kedalaman sekitar 30-an Km. Jadi ini memang dangkal dan (pusat) di laut, dan ini termasuk megathrust ya. Ini dari subduksi Laut Maluku terhadap di wilayah Sulawesi Utara. Jadi subduksi Laut Maluku yang menghujam ke wilayah Sulawesi Utara dan episenter ada di Punggungan Mayu. Dan kemudian cukup dangkal, dan ini kategori sesar naik,” ungkap Rahmat.

Rahmat menambahkan bahwa mekanisme sumber gempa berupa sesar naik (thrust fault), yang dikenal memiliki potensi lebih besar dalam memicu tsunami dibandingkan dengan sesar mendatar.

“Makanya, kami segera mengeluarkan warning karena sesar naik itu potensi menimbulkan tsunaminya sangat tinggi dibandingkan dengan yang mekanisme mendatar ya. Jadi, dan kami sudah segera merilis peringatan dini tsunami di beberapa wilayah terdampak,” jelasnya.

Sementara, berdasarkan hasil pemantauan tinggi muka air laut Tide Gauge tsunami akibat gempa ini terdeteksi di Halmahera Barat pada pukul 06:08 WIB dengan ketinggian 0.30 m, Bitung pada pukul 06:15 WIB dengan ketinggian 0.20 m, Sidangoli pada pukul 06:16 WIB dengan ketinggian 0.35 m, Minahasa Utara pada pukul 06:18 WIB dengan ketinggian 0.75 m, Belang pada pukul 06:36 WIB dengan ketinggian 0.68 m.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) memastikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong tak terganggu gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,3 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Kamis (2/4/2026).
Perusahaan pun memastikan bahwa seluruh unit PLTP Lahendong tetap beroperasi stabil pasca gempa. Tercatat, seluruh unit pembangkit dari Unit 1 hingga Unit 6 tetap berjalan normal.
General Manager PGE Area Lahendong Novi Purwono menuturkan, pihaknya langsung mengaktifkan prosedur tanggap darurat dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas, aset, serta aspek keselamatan pekerja dan lingkungan. Hasilnya, tidak ditemukan gangguan signifikan terhadap operasional.
"Selain itu, dari aspek lingkungan, tidak terdapat indikasi gangguan maupun dampak signifikan akibat kejadian gempa. Seluruh sistem pengamanan lingkungan dan
operasional tetap berjalan sesuai standar yang berlaku," katanya melalui keterangan resmi, Jumat (3/4/2026).
Dari aspek keselamatan pekerja dan sosial, seluruh pekerja PGE Area Lahendong dalam kondisi aman. PGE juga terus melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat serta memonitor kondisi masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan, Perseroan tetap bekerja optimal dalam menjaga keandalan operasional pasokan uap dan listrik di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
PGE Area Lahendong akan terus melakukan pemantauan secara intensif, memastikan keandalan operasi, serta menjaga keselamatan seluruh pekerja, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
"Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan respons yang cepat dan tepat terhadap kondisi pasca gempa ini," imbuh Novi.
Dia menjelaskan, listrik berbasis energi bersih dari panas bumi yang dihasilkan PGE Area Lahendong menjadi salah satu tulang punggung pasokan listrik di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Saat ini, PLTP PGE Area Lahendong mampu menghasilkan listrik sebesar 120 megawatt (MW), yang berkontribusi sekitar 30 persen terhadap kebutuhan listrik masyarakat di sekitar area tersebut. Hingga akhir Desember 2025, PLTP Lahendong telah menghasilkan sekitar 849 gigawatt-hour (GWh) listrik.

REPUBLIKA.CO.ID, MANADO – Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara, Joko Supratikto mengatakan ajang festival Hijrah Sulut Fest akan memperkuat ekosistem halal, inklusif, dan hijau di wilayahnya. Hijrah Sulut Fest merupakan sebuah momentum untuk menjadi wadah sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong penguatan ekosistem halal, inklusif, dan hijau.

"Implementasi tiga pilar industri keuangan dan literasi syariah (Iklas) di Sulut tercermin dalam kegiatan Festival Halal, Inklusif, dan Hijau Ramadhan Sulut Tahun 2026," kata Joko saat puncak acara Hijrah Sulut Fest 2026 di Manado, Sabtu (28/2/2026) malam.

Kegiatan ini, katanya, menjadi simbol komitmen bersama dalam menjadikan Ramadhan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi syariah yang berdampak luas dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin mendorong usaha halal semakin berkembang, akses keuangan syariah semakin luas, literasi eksyar masyarakat semakin meningkat dan kepedulian terhadap lingkungan semakin kuat.

"Harapannya, ekonomi Sulut bisa tumbuh lebih inklusif dan hijau serta membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat pada tahun 2026 dan seterusnya," katanya.

Festival ini telah berlangsung sejak 18 Februari hingga 15 Maret 2026 di Lapangan Parkir Kawasan Megamas, Kota Manado, Sulut.

Gubernur Sulut Yulius Selvanus melalui Kadis Perkebunan Sulut Darwin Muksin mengatakan pemerintah Sulut mengapresiasi upaya BI dalam upaya mendorong ekonomi syariah di Sulut.

Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus menyebutkan pemerintah daerah melaksanakan empat pilar transformasi untuk mendukung stabilitas harga dan memacu pertumbuhan ekonomi.

"Kita harus bergerak bersama secara terukur dan fokus untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tetap terjaga," kata Gubernur Yulius pada 'High Level Meeting' (HLM) di kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Manado, Senin.

Dijelaskannya, empat pilar strategis ekonomi tersebut yaitu transformasi digital yang mencakup percepatan digitalisasi pendapatan/belanja daerah, integrasi pembayaran publik, penguatan QRIS bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan sektor pariwisata, serta digitalisasi distribusi pangan.

Berikutnya, percepatan pertumbuhan ekonomi mencakup instruksi untuk bekerja lebih agresif dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), percepatan investasi (Penenaman Modal Asing/ Penanaman Modal Dalam Negeri), serta hilirisasi industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja.

Bagian dari pilar strategis lainnya yaitu akses keuangan inklusif, di mana perluasan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta penguatan literasi keuangan digital.

Selanjutnya, ekonomi dan keuangan syariah, yaitu pengembangan industri halal dan integrasi ekonomi syariah dengan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian.

Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan agenda tersebut sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berkomitmen menciptakan iklim ekonomi yang kondusif melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di tingkat daerah demi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertemuan yang dihadiri bupati dan wali kota bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Ekonomi Digital Daerah (TP2ED), TPAKD, dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah​​​​​​​ (KDEKS) itu menekankan sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan memacu pertumbuhan ekonomi Sulut di tengah dinamika global.

Berdasarkan data tahun 2025, ekonomi Sulawesi Utara tercatat tumbuh sebesar 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen.

Meski demikian, kata Gubernur, pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama, hingga Desember 2025, inflasi tahunan (y-o-y) Sulawesi Utara berada di level 1,23 persen.

Gubernur mengidentifikasi sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi, dengan beras (0,49 persen) dan Perguruan Tinggi (0,25 persen) sebagai kontributor terbesar.

Faktor kunci pengendalian ke depan akan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi dengan teknologi dan mekanisasi.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (10/1/2026) pukul 21.58 WIB. Gempa tersebut berpusat di laut dan tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan data yang diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa bumi memiliki parameter dengan koordinat 3,64 Lintang Utara dan 126,98 Bujur Timur pada kedalaman 17 kilometer. Pusat gempa berada sekitar 52 kilometer tenggara Melonguane, 124 kilometer barat daya Pulau Karatung, 165 kilometer timur laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, serta 319 kilometer barat laut Ternate, Maluku Utara.

“Guncangan gempa dirasakan kuat selama kurang lebih 20 hingga 30 detik di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Dampak getaran tersebut menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat, yang sebagian memilih keluar rumah untuk menyelamatkan diri,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Minggu (11/1/2026).

Pasca kejadian, katadia, BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud bersama BPBD Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemantauan dan monitoring di lapangan guna mengidentifikasi dampak gempa serta mengantisipasi potensi gempa susulan. “Hingga laporan ini disusun, belum terdapat laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan,” ujarnya.

BNPB mengimbau masyarakat di wilayah terdampak agar tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Masyarakat juga diminta untuk menghindari bangunan yang mengalami kerusakan, memastikan kondisi lingkungan sekitar aman, serta mengikuti informasi resmi dari instansi terkait.

TALAUD - Gempa kekuatan M5,1 mengguncang Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Minggu (4/1/2026) pukul 03.46.57 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,1. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,97° LU ; 127,46° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 48 Km arah Timur Laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 102 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam Lempeng Filipina. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik (oblique thrust fault)," ungkap Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan tertulisnya.

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Nanusa dengan skala intensitas III - IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah) dan daerah Gemeh, Tampan' Amma dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

Daryono memastikan hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. "Hingga pukul 04.03 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock)," pungkasnya.

SulutBisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp227.205 atau naik 6,018% dibandingkan dengan besaran upah minimum tahun sebelumnya.

Keputusan kenaikan UMP 2026 ini ditetapkan oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling pada Sabtu (20/12/2025) melalui Keputusan Gubernur Nomor 404 Tahun 2025.

"UMP 2026 ditetapkan sebesar Rp4.002.630 dan UMSP sebesar Rp4.102.696, masing-masing naik 6,018% dari tahun sebelumnya," jelas Yulius dalam keterangan resmi, Sabtu (20/12/2025).

Yulius menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2026, ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun, serta diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh tanpa menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.

Sebagai informasi, UMP Sulut pada 2025 lalu berada di angka Rp3.775.425. Dengan kenaikan sebesar 6,018% atau Rp227.205, maka UMP 2026 Sulteng menjadi Rp4,10 juta. Sementara itu, kenaikan UMSP Sulteng pada 2026 sebesar Rp232.885.

Dia menjelaskan perhitungan kenaikan upah minimum ini menggunakan formula dengan variabel alfa 0,8 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

UMSP berlaku khusus untuk sektor pertambangan yang meliputi tambang minyak bumi, gas alam, panas bumi, serta bijih logam dan sektor energi yang mencakup pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin.

"Saya meminta seluruh pelaku usaha di Sulawesi Utara untuk mematuhi aturan ini dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan produktif," ujar Yulius.

Untuk diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, yang salah satunya mengatur formula upah minimum.

Beleid tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebutkan bahwa perubahan aturan ini dilakukan atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 serta untuk menjaga daya beli pekerja/buruh guna penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha serta stabilitas ekonomi nasional.

Perubahan terkait dengan formula upah minimum salah satunya tercantum dalam Pasal 26, yang mana ayat (3) menegaskan bahwa indeks tertentu atau alfa merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

Tak ada perubahan terkait formula upah minimum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5), yakni nilai penyesuaian upah minimum tetap dihitung dengan rumus inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

Lebih lanjut, ayat (6) pasal yang sama menyatakan bahwa alfa merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,5 sampai dengan 0,9. Rentang ini lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,1 sampai dengan 0,3.

Sementara itu, pada ayat (7) tertuang bahwa dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota berwenang menentukan besaran alfa dengan mempertimbangkan dua hal, yakni kepentingan keseimbangan pekerja dan Perusahaan, serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

Berbagai perubahan terkait upah minimum lainnya mencakup Pasal 4 ayat (1a), yang menegaskan peran pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan untuk terlibat dalam penetapan kebijakan pengupahan oleh pemerintah pusat.

Di samping itu, pada Pasal 25 ayat (1) ditambahkan bahwa upah minimum juga mencakup upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang diatur dalam bagian terpisah.

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Victor Mailangkay menegaskan komitmen pemerintah memberantas peredaran minuman beralkohol illegal di daerah itu.

Pernyataan itu disampaikan Mailangkay menanggapi keberhasilan aparat gabungan Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara), Kodaeral VIII, dan KSOP Manado mengamankan minuman beralkohol ilegal, sebanyak 1 ton di Pelabuhan Calaca, Manado, Sulawesi Utara, pada 30 November 2025.

Saat itu, apparat gabungan berhasil mengamankan 1.003,5 liter cap tikus ilegal yang hendak diedarkan tanpa izin resmi melalui Pelabuhan Calaca. Cap tikus ilegal yang disita tergolong minuman mengandung etil alkohol (MMEA) golongan C dengan kadar alkohol di atas 20%, dan tidak dilekati pita cukai serta tidak memiliki izin edar.

Akibat pelanggaran itu, negara berpotensi kehilangan pemasukan sebesar Rp104,38 juta, dari pungutan cukai yang seharusnya diterima.

“Sangat mendukung, ketegasan aparat memberantas peredaran minuman beralkohol ilegal. Bagi kami, peredaran minuman tanpa pita cukai bukan hanya mematikan industri resmi, tapi juga mengurangi pendapatan negara dari sektor cukai. Ini menjadi pukulan tegas bagi sindikat penyelundup minuman beralkohol,” katanya, Kamis (11/12/2025).

Mailangkay mengatakan, pemberantasan minuman beralkohol ilegal di Sulawesi Utara dilakukan melalui operasi gabungan, yang terdiri atas TNI, Polisi, Satpol PP, Bea Cukai untuk menyita miras ilegal seperti cap tikus dan lainnya.

Penangkapan ini merupakan bagian dari dukungan kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Sulawesi Utara Yulianus Selvanus, dalam memberantas berbagai jenis peredaran liar minuman mengandung etil alkohol (MMEA) di berbagai daerah di Tanah Air, khususnya di Sulawesi Utara.

“Peredaran minuman beralkohol sangat meresahkan ketertiban umum dan jelas, mengganggu kesehatan. Pemerintah menindak penjualnya melalui Tindak Pidana Ringan atau pidana sesuai Perda dan KUHP, dengan tujuan menjaga keamanan, ketertiban, dan moral masyarakat, terutama generasi muda, melalui penegakan aturan dan edukasi berkelanjutan,” katanya.

Disebutkan, minuman beralkohol ilegal sering diproduksi tanpa pengawasan, sehingga berisiko menyebabkan keracunan dan kecelakaan. Selain itu, negara kehilangan potensi penerimaan cukai, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan.

“Hal-hal seperti ini sangat merusak persepsi masyarakat terhadap minuman beralkohol pada umumnya, termasuk produk legal. Jika pasar legal terus digerus oleh produk-produk ilegal, tentu sebagai produsen resmi akan enggan berekspansi karena risiko bisnisnya terlalu besar dan return menjadi tidak optimal,” ujarnya.

Seperti diketahui data Bea Cukai RI menyatakan, sepanjang Januari–November 2025, total penyitaan MMEA ilegal di Indonesia mencapai Rp71,41 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp37,64 miliar.

Penyelundupan minuman berkadar alkohol berdampak negatif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam bentuk kerugian pendapatan negara, persaingan usaha yang sehat, dan penurunan produktivitas tenaga kerja.

“Kami berterima kasih, tim gabungan berhasil menyelamatkan potensi kehilangan bea cukai, pajak, bea masuk, PPN, dan PPh,” ucap Mailangkay.

IDXChannel - Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) semakin menggeliat. Salah satu UMKM yang semakin bersinar Elmonts Coffee Tomohon.

Elmonts Coffee Tomohon merupakan salah satu UMKM binaan Bank Indonesia yang turut menyumbang pertumbuhan ekonomi wilayah Sulut.

Owner Elmonts Coffee Tomohon, Almontana Stefanus Maesa Paat menceritakan langkah pertamanya untuk menekuni kopi.

"Kita awalnya bikin kopi ini di tahun 2017, bulan Juni tanggal 12," kata Almontana saat ditemui tim IDXChannel di Tomohon, Sulut, Senin (24/11/2025).

Pria berkaca mata ini menambahkan, dia memilih berbisnis kopi sejak pulang merantau dari Jepang.

Owner Elmonts Coffee Tomohon, Almontana Stefanus Maesa Paat menceritakan langkah pertamanya untuk menekuni kopi. (Nur Ichsan Yuniarto/IDXChannel)

"Itu selepas kita pulang dari negeri seberang, negeri sakura Jepang. Basisnya saya pekerja di Jepang dan tertarik di kopi itu mulai tahun 2015," kata dia.

Usai merantau dari Jepang, dia mulai menggeluti usaha kopi. Atas ketekunannya, beberapa tahun kemudian usahanya berbuah hasil.

"Awalnya kita 2017 berdiri, ada customer kita yang kebetulan waktu itu bekerja di BI. Terus mulailah tertarik di kopi, ngobrolnya nyambung," katanya.

Lebih lanjut Monchi menambahkan, seiring berjalannya waktu tepatnya di November 2019, ada perekrutan petani unggulan Bank Indonesia beserta Wira Usaha Unggulan Bank Indonesia. Dia kemudian mengikuti program tersebut.

"Kemudian pada 2020 kita mulai pelatihan. Itu kita programnya tiga bulan sekali pertemuan, dan sekali pertemuan itu bisa empat hari, enggak pulang-pulang. Dari situ BI banyak ngelatih," kata pria yang kerap disapa Monchi.

Pelatihan pertama yang paling penting yakni mindset. Di sana dirinya diajarkan bagaimana supaya menjadi benar-benar menjadi seorang Wira Usaha yang Mandiri.

"Saya ikut dua pelatihan. Habis dari pertanian, langsung sambung ke UMKM. Nah, UMKM mindsetnya tentang gimana soal menentukan harga pokok penjualan (HPP) sebagai UMKM," katanya.

Elmonts Coffee Tomohon merupakan salah satu UMKM (Nur Ichsan Yuniarto/IDXChannel)

"Banyak yang cuma asal punya uang, tapi langsung bikin kafe tanpa harus tahu ini hitungan HPP-nya sebenarnya berapa. Baru margin-nya kita dapet berapa. Kemudian legalisasi usaha, misalnya seperti yang simple-simple NIB-nya seperti apa kita bikin," kata dia.

Dia melanjutkan, setelah mendapat pelatihan HPP, kemudian masuk ke soal marketing. Dirinya mendapatkan pengetahuan Search Engine Optimization (SEO) basic.

"Justru karena program itu, memang dari awal kita enggak pake plang iklan atau papan iklan di mana-mana. Dan kita cuma bermodalkan Google Business, Instagram, Facebook. Tapi ketika dapet pembelajaran Search Engine itu, ketika kita masukin ke Google Business, manfaatnya luar biasa," kata dia.

Berkat pelatihan ini, katanya, kopi-kopi yang dia jual direview turis mancanegara.

"Pure memang mereka secara otentik nge-review kita. Jadi puji Tuhan program Bantuan Indonesia ini sangat bermanfaat buat kami UMKM dan juga petani," katanya.

Bangun Komunitas Kopi di Sulut

Perkembangan UMKM kopi di Tomohon ini tak serta merta dikerjakan sendiri oleh Monchi. Dia ternyata kerap melakukan pelatihan ke anak-anak muda di Sulut untuk belajar meracik kopi.

"Jadi sebenarnya sebelum saya terjun ke kebun itu, saya buat pelatihan-pelatihan ke anak-anak muda. Jadi ada beberapa kafe, bahkan yang sekarang udah ada mobil kafe, itu mereka belajar di sini, kita edukasi," kata dia.

Monchi melanjutkan, selain berbisnis tujuan utamanya yakni membangun ekosistem kopi di Sulawesi Utara.

"Tujuan saya awalnya cuma buat ekosistem kopi. Karena cuma dengan ada ekosistemnya, usaha kopi ini bisa berjalan. Petani bisa supply kopinya nanti ketika dia produksi banyak, dia sudah tau hilirnya harus bawa ke siapa," kata dia.

"Makanya waktu sebelum ke petaninya, saya ngajar ke anak-anak muda, terlebih khusus soal bagaimana jadi barista, gimana soal gramasi di kopi. Lebih ke hilirnya sih," lanjut Monchi.

Kembalikan Kejayaan Kopi Sulut

Lebih lanjut Monchi mengatakan, kopi ternyata menjadi salah satu komoditas unggulan di Sulut. Hal itu terjadi di sekitar tahun 1950 hingga 1960.

"Kalau menurut sejarah ya, sebenarnya kopi juga salah satu komunitas unggulan di Sulawesi Utara. Cuma memang ya, mungkin sama. Di daerah Indonesia yang lain, ketika di tahun 60-an atau 50-an, kopi pada ditebang dengan masuknya program-program hortikultura, seperti itu. Sebenarnya secara sejarah kita sama," katanya.

"Justru dulu yang lebih banyak di ekspor, sesuai sejarahnya, Kita saat ini hanya mengembalikan apa yang pernah terjadi dulu. Makanya kita untuk gimana bersaingnya nanti sama petani hortikultura, kita justru ngajak petani hortikultura yang mau tanam kopi, ayo," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

"Hadirnya program nasional Palapa Ring Tengah merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperluas dan memperkuat jaringan fiber optik khususnya daerah 3T agar adil, merata yang secara hitungan finansial memang jauh dari kata layak,"

Manado (ANTARA) - Direktur Utama PT Len Telekomunikasi Indonesia (LTI), Ganda Yudha Asparaini mengatakan pembangunan infrastruktur digital yang berkualitas adalah kunci utama membuka akses ekonomi digital serta mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan digital mandiri yang berdaya saing global.

"Hadirnya program nasional Palapa Ring Tengah merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperluas dan memperkuat jaringan fiber optik khususnya daerah 3T agar adil, merata yang secara hitungan finansial memang jauh dari kata layak," ujar Dirut Ganda Yudha Asparaini di Manado, Kamis.

Pada acara 'Forum Akselerasi Infrastruktur Digital' tersebut Dirut mengatakan, perluasan dan penguatan jaringan fiber optik akan menjadi pondasi bagi percepatan konektivitas wilayah kepulauan.

Hal tersebut penting dalam mendukung pembangunan ekonomi inklusif, mempercepat transformasi digital serta mendongkrak indeks masyarakat digital secara nasional.

'Forum Akselerasi Infrastruktur Digital' tersebut menurut dia, nantinya menjadi ruang bersama membahas tantangan, strategi dan solusi.

Solusi tersebut termasuk solusi percepatan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur digital dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki potensi besar namun juga dengan berbagai tantangan geografis.

Forum tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan modifikasi jalur serat optik Manado-Ondong-Siau yang telah lama putus karena kondisi alam yang dapat mengancam kesinambungan komunikasi antarwarga serta kedaulatan digital.

Dia berharap kegiatan tersebut dapat membuka ruang komunikasi untuk keberhasilan program-program strategis menuju kedaulatan digital tahun 2045.

"Forum ini memperkuat langkah strategis dalam percepatan pembangunan infrastruktur digital wilayah kepulauan di Sulut yang akan tersambung dengan provinsi tetangga," ujarnya.

Dia menambahkan, infrastruktur digital ada yang dibangun operator atau swasta dan pemerintah.

Akan tetapi, di samping pemerintah sebagai regulator, pemerintah juga menjalankan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU).

Setelah infrastruktur selesai, maka dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui internet, bisnis melalui internet, dan sebagainya sehingga tumbuh ekonomi digital.

"Apabila ekonomi digital terbentuk, maka kedaulatan digital akan muncul. Itu yang penting. Kedaulatan digital kita jangan sampai bermasalah karena adanya masalah telekomunikasi," katanya menegaskan.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025