Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jawa Tengah, menggelar Workshop Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah (SPES) di Hotel MG Setos Semarang pekan lalu.

Organisasi itu juga menggandeng Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah

Workshop tersebut diikuti oleh 150 sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB dari seluruh Jawa Tengah dengan total sekitar 450 peserta yang terdiri atas kepala sekolah dan guru.

Rinciannya, sebanyak 60 SMA, 82 SMK, dan delapan SLB mengikuti kegiatan yang bertujuan memperkuat implementasi kurikulum dan literasi ekonomi syariah di lingkungan pendidikan menengah.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat mengatakan penyelenggaraan SPES di Jawa Tengah menjadi yang terbesar sejak program tersebut diluncurkan.

"SPES Jawa Tengah ini adalah SPES dengan jumlah peserta terbanyak yang pernah diselenggarakan di Indonesia, sekaligus menjadi SPES pertama yang diikuti oleh Sekolah Luar Biasa (SLB)," ujar Emir dalam keterangannya.

Dengan penambahan peserta dari Jawa Tengah, jumlah Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah di Indonesia kini mencapai 267 sekolah hingga Juni 2026. Sebelumnya, hingga Juli 2025 tercatat terdapat 117 sekolah dari tujuh provinsi yang telah ditetapkan sebagai SPES.

Workshop SPES merupakan bagian dari sinergi lintas lembaga untuk meningkatkan kapasitas pendidik dalam mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi syariah ke dalam proses pembelajaran.

Peserta memperoleh penguatan materi mengenai konsep ekonomi syariah, pengembangan kurikulum, serta strategi implementasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Sutan Emir Hidayat ditetapkan sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Bank Nagari Periode 2026-2030, sebagaimana ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Nagari, Senin (22/6).

Dalam rilis resminya disebutkan, penetapan itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola, kepatuhan syariah, serta mendorong pertumbuhan layanan perbankan syariah Bank Nagari yang semakin kompetitif.

"Dengan pengalaman, kapasitas, dan dedikasi yang dimilik, optimis kehadiran Sutan Emir Hidayat akan membawa kontribusi besar dalam memastikan Bank Nagari Syariah terus tumbuh dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, integritas, dan profesionalisme," demikian bank tersebut pada Senin.

Bank tersebut mengharapkan langkah itu akan mendukung Bank Nagari dalam menghadirkan layanan perbankan syariah yang semakin kuat, modern, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berkolaborasi dengan CNN Indonesia akan menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Rencananya, gelaran ini akan dilaksanakan pada awal Juli 2026.

Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah (KNEKS) dan juga sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Sutan Emir Hidayat mengatakan anugerah ini merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang giat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Penganugerahan tahun 2026 ini pun merupakan penyelenggaraan yang ke-5.

Sutan Emir berharap anugerah ini bisa membuat pengembangan ekonomi syariah di daerah yang saat ini sudah baik semakin baik ke depan.

Ia juga berharap ekonomi syariah yang dikembangkan pemerintah provinsi penerima anugerah juga bisa direplikasi atau ditiru oleh daerah lain.

"Selain itu, kategori penghargaan yang bertambah dari tahun ke tahun juga diharapkan bisa menjadi sarana untuk saling belajar. Karena pasti pemenangnya akan tukar-menukar pengalaman dengan yang lain," katanya.

Ia menambahkan sampai saat ini pengembangan ekonomi syariah di dalam negeri masih menghadapi banyak tantangan.

Salah satunya berkaitan dengan pengetahuan soal ekonomi syariah. Padahal katanya, banyak pemerintah provinsi yang sudah punya program pengembangan ekonomi syariah di daerah mereka.

Namun demikian, banyak di antara mereka yang tak sadar bahwa program tersebut ternyata pengembangan ekonomi syariah.

"Mereka yang pernah saya temui ketika saya bicara ekonomi syariah, mereka langsung mikirnya bank, padahal pengentasan kemiskinan melalui keuangan sosial, sertifikasi halal, pemberdayaan UMKM bagi yang memproduksi produk halal itu bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Selain menyelenggarakan Anugerah Adinata Syariah, CNN Indonesia pun akan menggelar Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah yang ditujukan kepada para kolaborator strategis. K

eberhasilan pengembangan ekonomi syariah tentu tidak bisa lepas dari peran sektor swasta dan para pemangku kepentingan (stakeholders). Oleh karena itu, Malam Apresiasi dihadirkan sebagai panggung kehormatan bagi para mitra pendukung ekonomi syariah dari berbagai kategori.

Acara ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan media massa untuk terus mengampanyekan pentingnya literasi serta inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Perhelatan Anugerah Adinata Syariah dan Malam Apresiasi Mitra ini direncanakan akan dihadiri oleh sejumlah menteri dari kementerian terkait, kepala daerah dari berbagai provinsi, serta para petinggi perusahaan terkemuka tanah air.

Indonesia saat ini menempati posisi keempat Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026. Peringkat ini turun dari sebelumnya di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Sebelumnya Indonesia berada di peringkat ketiga dalam tiga tahun terakhir.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat mengatakan sebagian kalangan menilai perubahan peringkat ini menimbulkan kekhawatiran. Namun, bagi yang terlibat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah nasional, hasil tersebut harus dimaknai secara lebih substantif.

"Peringkat memang penting sebagai indikator daya saing global, tetapi yang jauh lebih penting adalah memahami apa yang sedang berubah dalam lanskap ekonomi Syariah dunia dan bagaimana Indonesia merespons perubahan tersebut," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6).

Dia mengatakan perlu dipahami bahwa SGIE bukan sekadar mengukur besarnya populasi Muslim atau besarnya konsumsi produk halal suatu negara. Indikator ini menurutnya menilai kekuatan ekosistem secara menyeluruh, mencakup kebijakan, inovasi, investasi, perdagangan, hingga kemampuan membangun rantai nilai halal yang terintegrasi.

"Negara-negara yang berhasil meningkatkan peringkatnya adalah mereka yang mampu mengorkestrasi seluruh elemen tersebut secara simultan dan berkelanjutan," katanya.

Sutan mengatakan fondasi ekonomi syariah Indonesia masih sangat kuat. Indonesia tetap menjadi pemimpin dunia pada sektor modest fashion serta menunjukkan kinerja unggul pada sektor halal food yang meningkat dari peringkat keempat tahun lalu menjadi peringkat ketiga tahun ini. Sementara media and recreation yang tahun lalu belum masuk lima besar menjadi peringkat ketiga pada tahun ini.

Fakta ini menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukanlah kekurangan potensi ataupun kehilangan daya saing, melainkan bagaimana mengonversi berbagai keunggulan tersebut menjadi kepemimpinan yang lebih kuat dalam rantai nilai ekonomi Syariah global.

"Karena itu, yang perlu menjadi perhatian bukanlah semata-mata posisi peringkat, melainkan mengapa negara lain mampu bergerak lebih cepat. Dalam konteks ini, terdapat setidaknya tiga agenda besar yang perlu mendapatkan akselerasi," katanya.

Pertama menurutnya adalah memperkuat transformasi Indonesia dari pasar halal menjadi produsen halal dunia. Sutan berharap hilirisasi industri halal harus menjadi prioritas bersama. Selain itu produk halal Indonesia harus semakin mampu menembus pasar internasional dengan nilai tambah yang lebih tinggi, baik pada sektor makanan dan minuman, fesyen muslim, farmasi, kosmetik, maupun sektor-sektor potensial lainnya.

"Kawasan industri halal, rantai pasok halal, serta ekosistem ekspor perlu terus diperkuat agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen utama, tetapi juga pemain utama dalam ekonomi halal global," katanya.

Selanjutnya adalah mempererat keterhubungan antara keuangan syariah dan sektor riil. Ekonomi syariah tidak dapat berkembang secara optimal apabila industri halal dan keuangan syariah berjalan sendiri-sendiri.

Sutan menyatakan pembiayaan syariah harus semakin mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha, khususnya UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Integrasi antara keuangan komersial syariah, keuangan sosial syariah, dan pengembangan industri halal perlu terus didorong agar manfaat ekonomi syariah semakin dirasakan oleh masyarakat luas.

"Ketiga, penguatan inovasi dan daya saing global. Negara-negara yang kini memimpin ekonomi Islam dunia tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga investasi besar pada teknologi, digitalisasi, riset, dan pengembangan produk. Indonesia perlu memperkuat ekosistem inovasi halal agar mampu menciptakan lebih banyak pemain global yang lahir dari dalam negeri," kata Sutan.

Di sisi lain menurutnya penurunan peringkat ini juga memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan ekonomi syariah tidak dapat ditopang oleh pemerintah semata. Dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, pesantren, asosiasi industri, dan masyarakat luas harus menjadi bagian dari gerakan bersama. Ekonomi syariah adalah ekosistem kolaboratif yang keberhasilannya ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu arah.

"Optimisme tetap harus menjadi landasan. Indonesia memiliki modal yang tidak dimiliki banyak negara lain: populasi Muslim terbesar di dunia, pasar domestik yang kuat, sumber daya alam yang melimpah, serta komitmen pemerintah yang semakin nyata dalam menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu mesin pertumbuhan nasional," katanya.

Karena itu menurutnya turunnya posisi Indonesia dalam SGIE 2025/2026 tidak boleh dipandang sebagai kegagalan.

"Ini adalah alarm yang sehat. Alarm yang mengingatkan bahwa dalam kompetisi global, berhenti berinovasi sama artinya dengan tertinggal," kata Sutan.

Peringkat dikatakan Sutan dapat berubah dari tahun ke tahun. Namun, komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah dunia harus tetap terjaga.

"Justru momentum inilah yang perlu kita gunakan untuk mempercepat transformasi, memperkuat daya saing, dan memastikan bahwa potensi besar yang dimiliki Indonesia benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan kontribusi bagi perekonomian global," katanya.

Yang terpenting menurutnya juga adalah pengembangan ekonomi syariah tidak berjalan sendiri. Komitmen tersebut telah menjadi bagian dari visi pembangunan nasional yang didorong dari tingkat tertinggi pemerintahan hingga implementasinya di daerah.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menegaskan pentingnya penguatan ketahanan perbankan syariah dalam menghadapi berbagai dinamika global yang semakin kompleks.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS, Sutan Emir Hidayat, dalam webinar internasional bertajuk"Enhancing the Resilience of Islamic Banks in the Face of Global Exogenous Events"yang diselenggarakan oleh The General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI) bekerja sama dengan Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF) (27/4).

Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi berkelanjutan antara CIBAFI dan BIBF dalam memperkuat pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas industri jasa keuangan syariah global.

Webinar ini juga menjadi forum strategis untuk membahas upaya penguatan ketahanan institusi perbankan syariah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Dalam paparannya, Sutan Emir Hidayat menyampaikan bahwa perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan eksternal, seperti risiko perubahan iklim, dinamika geopolitik, disrupsi keuangan global, hingga ancaman siber.

"Diperlukan penguatan kerangka tata kelola, manajemen risiko, serta kesiapan menghadapi krisis agar perbankan syariah mampu bertahan dan tetap tumbuh," kata Sutan.

Ia menekankan bahwa prinsip-prinsip dasar keuangan syariah yang berbasis pada nilai etika, keadilan, dan keterkaitan dengan sektor riil menjadi keunggulan tersendiri dalam membangun sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

"Perbankan syariah memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi guncangan global, karena didukung oleh prinsip kehati-hatian, berbasis aset riil, dan mengedepankan keseimbangan antara risiko dan manfaat," ujar Emir.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bekerja sama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) melakukan penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) dengan Investment and Finance Office of the Presidency of the Republic of Türkiye (KNEKS Turki) di BSI Tower, Jakarta (16/4).

Penandatanganan dilakukan oleh Sutan Emir Hidayat Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS dan Tarik Akin Head of Finance Department dari KNEKS Turki.

Kegiatan ini disaksikan oleh Duta Besar Turki untuk Indonesia Talip Kucukcan dan perwakilan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia Theophillus F. Waluyo dan Agustaviano Sofyan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Mehmet Ali Akben selaku Chairman Participation Banks Association of Türkiye (TKBB) dan lebih dari 45 delegasi Turki yang terdiri dari pimpinan participation banks, fintech, dan asuransi syariah di Turki.

Dari pihak Indonesia hadir Bob T. Ananta selaku Ketua 1 Bidang Bisnis Asbisindo, Koko T. Rachmadi selaku Sekretaris Jenderal Asbisindo, serta perwakilan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI).

Melalui kerja sama ini, kedua pihak sepakat mengembangkan kolaborasi di berbagai bidang strategis, antara lain pengembangan pasar keuangan syariah, peningkatan aktivitas ekonomi syariah lintas negara, serta penguatan kapasitas melalui pertukaran pengetahuan, pelatihan, dan riset bersama.

Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka peluang investasi baru, memperkuat pengembangan industri halal, serta meningkatkan konektivitas ekosistem ekonomi syariah antara Indonesia dan Turki

Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)Sutan Emir Hidayat juga memaparkan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia beserta arah kebijakannya dalam perekonomian nasional.

"Ekonomi syariah semakin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor riil, serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional," ucap Emir.

Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya KNEKS dalam memperluas kolaborasi internasional, termasuk dalam lingkup kerja sama intra Developing-8 (D-8), di mana Indonesia dan Turki merupakan negara anggota.

Kolaborasi ini juga berlangsung pada momentum strategis Keketuaan Indonesia pada Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 periode 2026-2027, dengan penguatan sektor keuangan syariah dan ekonomi halal sebagai salah satu agenda prioritas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan industri asuransi syariah alias takaful guna mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan & Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK Ayahandayani mengungkap saat ini perbankan syariah yang menjadi komponen utama dalam ekonomi syariah, masih memiliki porsi kecil dalam sistem keuangan nasional.

"Kita masih lihat porsi dari perbankan syariah yang merupakan komponen utama dari ekonomi syariah ini masih belum terlalu besar, masih sekitar 10-15 persen," ujar Ayahandayani saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Menurut dia, meskipun Indonesia telah memiliki bank syariah berukuran besar, dukungan dari sektor keuangan syariah lainnya masih diperlukan agar ekosistem berjalan optimal.

"Saat ini memang perbankan syariah kita sekarang sudah punya bank cukup besar, tapi tentu tidak cukup," ujar Ayahandayani.

Ia menilai industri asuransi syariah perlu diperkuat karena berperan dalam mendukung infrastruktur dari keuangan syariah lainnya.

"Kita harus memiliki juga industri asuransi syariah yang memadai untuk mendukung pelaksanaan proses dari perbankan syariah, penjamin syariah," ucap Ayahandayani.

OJK juga mendorong integrasi antara perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah, dan pasar modal syariah agar kebijakan tidak berjalan terpisah.

Wasit industri jasa keuangan itu kini memiliki departemen yang secara khusus menangani integrasi kebijakan pengembangan keuangan syariah serta berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

"Di situ kami bisa membahas bagaimana kebijakan dan produk-produk syariah di keuangan syariah yang sebelum dikeluarkan itu juga kita bisa tetapkan, dan apa yang masih memerlukan fatwa dari Dewan Syariah Nasional pun kita juga bisa di sana," ujar Ayahandayani.

Ia menekankan kolaborasi antar otoritas menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah ke depan.

"Kolaborasi itu memang satu hal yang utama dan kita berharap itu dapat mendukung pengembangan ke depannya," ujar Ayahandayani.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah dengan tema 'Menjaga Kehalalan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia' pada hari ini, Kamis (9/4).

Forum tersebut digelar di Studio 2 CNN Indonesia , Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 10.00-12.30.

Sejumlah narasumber yang berbicara di forum tersebut antara lain K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Bapak Ekonomi Syariah dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selain Ma'ruf Amin, pembicara lainnya adalah Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Wakil ketua Dewan Syariah Nasional Solahuddin Al Ayubi.

[Gambas:Youtube]

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengungkap angka literasi keuangan syariah Indonesia kian membaik, tetapi tingkat inklusinya masih tergolong rendah.

Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat mengatakan tingkat literasi keuangan syariah Indonesia mencapai 43 persen.

Ia juga menyampaikan indeks literasi ekonomi syariah berdasarkan data Bank Indonesia berada di level 50,18 persen.

Meski demikian, Emir menuturkan tingkat inklusi keuangan syariah dari angka literasi 43 persen tersebut masih rendah, yakni sekitar 13 persen.

"Berarti kan di sini masih ada gap antara literasi dan juga inklusi," ujar Emir saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Menurut Emir, rendahnya inklusi disebabkan belum optimalnya integrasi antara keuangan syariah dan industri halal.

Padahal, ekosistem yang terintegrasi seharusnya terjadi ketika industri halal dibiayai menggunakan keuangan syariah.

"Keuangan syariahnya bisa membiayai yang halal. Itu yang perlu kita arahkan kembali," ujar Emir.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah dengan tema 'Menjaga Kehalalan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia' pada hari ini, Kamis (9/4).

Forum tersebut digelar di Studio 2 CNN Indonesia , Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 10.00-12.30.

Sejumlah narasumber yang berbicara di forum tersebut antara lain K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Bapak Ekonomi Syariah dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selain Ma'ruf Amin, pembicara lainnya adalah Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Wakil ketua Dewan Syariah Nasional Solahuddin Al Ayubi.

[Gambas:Youtube]

Wakil Presiden RI 2019-2024 Ma'ruf Amin mengungkap alasan banyak umat muslim di Indonesia yang belum memakai layanan keuangan syariah.

Ia mengatakan literasi sebagai salah satu alasan mengapa masih banyak umat muslim di Indonesia yang belum memakai layanan keuangan syariah.

Seiring dengan literasi yang terus ditingkatkan, ia mengatakan pihak penyedia layanan keuangan syariah juga harus memberikan jaminan bahwa produk halal ini menguntungkan.

"Di situ kan nasabah melakukan penelitian, pakai ini atau tidak, bukan halalnya. Karena itu, lembaga, baik perbankan, asuransi, jangan hanya andalkan kehalalan saja, tapi juga pelayanannya," ujar Ma'ruf Amin saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Selain itu, produk-produk yang ditawarkan juga harus yang diminati masyarakat serta variatif atau kata Ma'ruf Amin adalah market friendly.

Ma'ruf Amin juga mengatakan pelayanan daripada lembaga keuangan syariah nasional ini juga harus memuaskan dan baik bagi masyarakat.

Ia kemudian mendorong agar masyarakat bisa beralih ke produk keuangan syariah apabila sudah tersedia di pasar.

Ia mengibaratkannya seperti tayamum. Dalam salat, bersuci menggunakan air. Namun, ketika tidak tersedia air, diperbolehkan menggunakan tayamum. Jika air sudah tersedia, tayamum tidak lagi diperbolehkan dan menjadi batal.

Ia menilai analogi tersebut serupa dengan perbankan syariah. Ketika bank syariah sudah tersedia, maka seharusnya tidak lagi bergantung pada bank konvensional.

"Sekarang bagaimana menghilangkan orang tayamum, itu berhenti semua. Dalam arti, men-syariah-kan ekonomi ke depan. Itu butuh literasi, inklusi, upaya-upaya yang lebih keras ke depan," imbuhnya.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah dengan tema 'Menjaga Kehalalan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia' pada hari ini, Kamis (9/4).

Forum tersebut digelar di Studio 2 CNN Indonesia , Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 10.00-12.30.

Sejumlah narasumber yang berbicara di forum tersebut antara lain K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Bapak Ekonomi Syariah dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selain Ma'ruf Amin, pembicara lainnya adalah Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Wakil ketua Dewan Syariah Nasional Solahuddin Al Ayubi.

[Gambas:Youtube]