KPK Turun Tangan Awasi Pengadaan Program Sekolah Rakyat
KPK mengawasi pengadaan Program Sekolah Rakyat senilai Rp3,8 triliun untuk mencegah korupsi. ICW menyoroti potensi celah korupsi dan pentingnya pengawasan ketat.
(Bisnis.Com) 07/05/26 20:55 214861
Bisnis.com, JAKARTA - Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada program Sekolah Rakyat mendapatkan sorotan dari masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sorotan tersebut bermula dari pengadaan barang berupa sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang ditaksir mencapai Rp700.000 per pasang.
Awalnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa. Foto itu lantas beredar luas di media sosial hingga menimbulkan kecurigaan masyarakat terkait pengadaan sepatu untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian pada program tersebut sebagai upaya memitigasi tindakan korupsi.
"Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel," kata Budi, dikutip pada Kamis (7/5/2026).
Budi menjelaskan bahwa sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi. Secara khusus, dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori Waspada.
Kemudian pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos, hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, komponen Ahli masih memberikan nilai rendah, yakni 69,94.
"Beberapa modus yang sering dilakukan, seperti rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan; penyalahgunaan sistem e-purchasing, termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan," tambah Budi.
Terlebih, data penindakan KPK 2004-2025 mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara.
Budi menegaskan agar pemangku kepentingan memperkuat sistem yang mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas. Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa PBJ program Sekolah Rakyat dilakukan secara hati-hati. Kemensos juga melibatkan pihak eksternal untuk mengawasi kegiatan lelang tersebut.
Termasuk Inspektorat Jenderal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kejaksaan, Kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Sosok yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan bahwa tahapan PBJ dimulai dari penentuan pagu anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan benchmarking dengan sejumlah institusi pendidikan, hingga menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui survei pasar, e-katalog, hingga pendapat ahli.
"Kami berkomitmen tidak ada intervensi, tidak ada otak-atik anggaran, tidak ada korupsi. Kalau ada pelanggaran, kami yang pertama melaporkan,” ucapnya dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026).
Kendati demikian, Gus Ipul menilai kritik dan saran masyarakat sangat berarti agar program Sekolah Rakyat sejalan dengan tepat sasaran.
Rawan Korupsi
Kritik terhadap potensi kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
Kepala Divisi Hukum ICW, Wana Alamsyah, menilai KPK perlu melakukan kajian mendalam karena besarnya anggaran pengadaan dalam program tersebut berpotensi membuka celah korupsi apabila tidak disertai pengawasan yang ketat.
Berdasarkan catatan ICW melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan kata kunci Sekolah Rakyat, total rencana belanja pada 2026 mencapai Rp3,8 triliun dengan 1.013 paket pengadaan.
Dari jumlah tersebut, belanja terbesar berasal dari pekerjaan konstruksi yang mencapai sekitar Rp3,1 triliun atau setara 80,5% dari total rencana belanja.
"Besarnya rencana belanja untuk Sekolah Rakyat tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ekstra ketat akan membuka celah terjadinya praktik korupsi, terutama di pengadaan," katanya kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).
Menurut Wana, besarnya nilai pengadaan tersebut harus menjadi perhatian serius, terutama karena skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kemensos berada pada kategori “waspada”.
Dia menyoroti dua indikator turunan, yakni integritas dalam pelaksanaan tugas dan trading influence, yang menunjukkan adanya kewaspadaan dari internal Kemensos sendiri terhadap potensi penyimpangan.
ICW juga mendesak agar mekanisme pengadaan lebih mengutamakan metode tender dibandingkan dengan e-purchasing karena dinilai memiliki potensi kecurangan yang lebih besar.
Menurut ICW, mekanisme e-purchasing perlu mendapat perhatian karena proses pengadaan melalui katalog elektronik dinilai masih memiliki celah pengaturan spesifikasi barang maupun penentuan penyedia tertentu.
Kondisi tersebut dinilai berisiko apabila tidak bersamaan dengan pengawasan yang ketat dan transparansi pada setiap tahapan pengadaan.
Selain itu, ICW meminta pelaksanaan Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap berbasis kebutuhan wilayah agar pengawasan lebih terfokus.
ICW juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan monitoring dan supervisi secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dalam program Sekolah Rakyat guna meminimalisir potensi penyimpangan dan praktik korupsi dalam pelaksanaannya.
"KPK harus melakukan monitoring dan supervisi terhadap seluruh anggaran yang digunakan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat," jelasnya.
Dengan besarnya anggaran yang disiapkan dan banyaknya paket pengadaan yang akan dijalankan, pengawasan terhadap program Sekolah Rakyat diperkirakan akan menjadi sorotan publik.
Transparansi pelaksanaan pengadaan dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari potensi penyimpangan.
#kpk #pengadaan-barang #sekolah-rakyat #program-sekolah #korupsi #kpk-awasi #pengadaan-sepatu #kpk-monitoring #transparansi-pengadaan #integritas-pengadaan #anggaran-sekolah #icw-kritik #risiko-korupsi