Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap momen penjemputan tersangka eks Kepala BGN Dadan Hindayana dkk dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025–2026.

Plh Kapuspenkum Kejagung RI, Jefri, mengatakan penjemputan paksa itu dilakukan setelah pihaknya melakukan penggeledahan di kediaman masing-masing tersangka.

“Pada saat kita lakukan penggeledahan di kediaman mereka, masing-masing tersangka itu bersama dengan barang bukti yang hasil penggeledahan, kita bawa ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa lanjut,” ujar Jefri saat dihubungi, Rabu (3/6/2026).

Setelah itu, barulah penyidik melakukan penjemputan paksa di tiga lokasi berbeda. Secara terperinci, Dadan Hindayana dijemput paksa di rumahnya daerah Bogor, Jawa Barat.

Kemudian, mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, dilakukan penjemputan paksa di rumahnya daerah Matraman, Jakarta Timur.

“Satu orang di hotel. Atas nama Sony yang di hotel, yang duanya di kediaman mereka di Bogor dengan daerah Matraman,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam video yang dibagikan penyidik Kejagung, terlihat Dadan dijemput paksa di kediamannya pada malam hari. Dia tampak memakai kaus polo berwarna hitam digiring penyidik menuju sebuah mobil.

Selanjutnya, Dadan tiba di Gedung Bundar Kejagung untuk diperiksa. Dari video yang sama juga terlihat gerak-gerik Sony menjelang penjemputan di sebuah hotel.

Adapun, Syarief mengemukakan pihaknya telah menggeledah kediaman para tersangka dan kantor BGN. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti, mulai dari barang bukti elektronik hingga dokumen.

“Hasil penggeledahan adalah dokumen dan barang bukti elektronik, HP dan laptop dan lainnya,” ujar Syarief.

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang melakukan penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Diduga penggeledahan terkait tata kelola BGN di era kepemimpinan Dadan Hindayana.

Prasetyo meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara profesional.

"Marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya," ungkap Prasetyo kepada awak media.

Prasetyo pun menegaskan bahwa langkah yang dilakukan aparat hukum merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dan manajemen pemerintahan di berbagai kementerian maupun lembaga negara.

Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga," ujarnya.

Prasetyo juga mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar senantiasa menjalankan tugas sesuai aturan dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma hukum.

"Mari bagi kita semua bahwa di dalam menjalankan pemerintahan dan di dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum," pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan melakukan penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat pada pagi ini. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik pidanan khusus (Pidsus) Kejagung.

“Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di Kantor BGN,” kata Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mochamad Jeffry, Rabu (3/6/2026).

Meski begitu, Jeffry belum menjelaskan secara rinci terkait barang bukti apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan iNews Media Group pagi ini, terlihat sejumlah karyawan yang biru masih menunggu di depan lobi kantor Badan Gizi Nasional. Terlihat mereka masih menunggu di depan lobi lantaran proses penggeledahan dikabarkan masih berlangsung.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana sebagi jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kabar pencopotan ini langsung diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

“Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah saudara Dadan Hinayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” ungkap Prasetyo saat konferensi pers.

Lihat video: Dasco Ungkap Alasan Dadan Hindayana Dicopot Sebagai Kepala BGN!



Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua Wakil Kepala BGN yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. “Yang kedua saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan gizi Nasional, yang ketiga saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan gizi nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini di dalam membangun pondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional,” lanjutnya.

Prasetyo mengatakan bahwa keputusan dari pemerintah yang sudah diambil oleh Presiden Prabowo ini didasarkan sejumlah proses evaluasi. “Kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat.”

“Tugas ini tentu menuntut tata kelola yang kuat koordinasi lintas sektor yang efektif serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran tepat waktu dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam menjalankan tugas keseharian,” ujarnya.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, terus melakukan monitoring dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet termasuk kinerja Badan Gizi Nasional. “Tentu di dalam proses evaluasi tersebut bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat.”

“Termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional berkenaan dengan hal tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring melakukan evaluasi,” paparnya.

JAKARTA - Suasana kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, tampak berbeda pada Selasa (3/6/2026) di tengah mencuatnya penggeledahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Gerbang kantor BGN dalam kondisi tertutup dan dijaga petugas keamanan.

Sejumlah pegawai masih berada di area gerbang, sementara beberapa lainnya tampak berada di lobi gedung. Di depan kantor, sejumlah karangan bunga juga tampak berjajar.

Karangan bunga tersebut berkaitan dengan pergantian pimpinan BGN menyusul pengangkatan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN. Diketahui, sehari sebelumnya Dadan Hindayana dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatan Kepala BGN.

Salah seorang staf menyebutkan informasi terkait kondisi internal dan perkembangan situasi lebih tepat disampaikan pihak berwenang. “Lebih baik tanya ke stafnya Ibu Nanik yang lebih berwenang,” ujarnya di lokasi.

Informasi yang beredar mengenai penutupan gerbang kantor BGN diketahui sejak Senin (2/6/2026) malam dan berlanjut pada Selasa (3/6/2026). Namun, belum ada keterangan resmi dari BGN maupun Kejagung mengenai penggeledahan tersebut.

JAKARTA - Suasana kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, tampak berbeda pada Selasa (3/6/2026) di tengah mencuatnya penggeledahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Gerbang kantor BGN dalam kondisi tertutup dan dijaga petugas keamanan.

Sejumlah pegawai masih berada di area gerbang, sementara beberapa lainnya tampak berada di lobi gedung. Di depan kantor, sejumlah karangan bunga juga tampak berjajar.

Karangan bunga tersebut berkaitan dengan pergantian pimpinan BGN menyusul pengangkatan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN. Diketahui, sehari sebelumnya Dadan Hindayana dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatan Kepala BGN.

Salah seorang staf menyebutkan informasi terkait kondisi internal dan perkembangan situasi lebih tepat disampaikan pihak berwenang. “Lebih baik tanya ke stafnya Ibu Nanik yang lebih berwenang,” ujarnya di lokasi.

Informasi yang beredar mengenai penutupan gerbang kantor BGN diketahui sejak Senin (2/6/2026) malam dan berlanjut pada Selasa (3/6/2026). Namun, belum ada keterangan resmi dari BGN maupun Kejagung mengenai penggeledahan tersebut.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat pagi ini, Rabu (3/6/2026). Belum diketahui secara pasti alasan Kejagung menggeledah Kantor BGN tersebut.

Dari pantauan SindoNews di lokasi, tampak pintu gerbang kantor BGN ditutup rapat. Sementara seluruh karyawan BGN masih belum diizinkan untuk masuk melakukan aktivitasnya. Sebagian lagi memilih untuk menunggu di lobi gedung tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Kejagung maupun dari pihak BGN terkait dengan penggeledahan tersebut. Sementara proses penggeledahan masih terus berlangsung dan belum ada tanda-tanda bakal berakhir.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana sebagi jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kabar pencopotan ini langsung diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

“Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah saudara Dadan Hinayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” ungkap Prasetyo saat konferensi pers.

Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua Wakil Kepala BGN yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. “Yang kedua saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan gizi Nasional, yang ketiga saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan gizi nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini di dalam membangun pondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional,” lanjutnya.

Lihat video: Dasco Ungkap Alasan Dadan Hindayana Dicopot Sebagai Kepala BGN!



Prasetyo mengatakan bahwa keputusan dari pemerintah yang sudah diambil oleh Presiden Prabowo ini didasarkan sejumlah proses evaluasi. “Kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat.”

“Tugas ini tentu menuntut tata kelola yang kuat koordinasi lintas sektor yang efektif serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran tepat waktu dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam menjalankan tugas keseharian,” ujarnya.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, terus melakukan monitoring dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet termasuk kinerja Badan Gizi Nasional. “Tentu di dalam proses evaluasi tersebut bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat.”

“Termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional berkenaan dengan hal tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring melakukan evaluasi,” paparnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah pengusaha Heri Setiyono alias Heri Black yang bertempat di Semarang, Jawa Tengah. Penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dilakukan pada Senin (11/5/2026).

Heri merupakan salah satu saksi yang pernah dipanggil KPK namun belum pernah memenuhi panggilan tersebut. Adapun penyidik menyita barang bukti berupa catatan dan barang bukti elektronik.

"Penyidik menggeledah rumah salah satu pihak yang diduga terafiliasi dengan Blueray. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah catatan dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (13/5/2026).

Menurut Budi, salah satu barang bukti yang disita berisi tentang informasi pengkondisian kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani tersebut. Budi menyebut hal ini merupakan upaya untuk menghambat proses penyidikan.

"Bahwa ada informasi yang didapat berupa upaya pengondisian-pengondisian dari pihak eksternal dalam proses penanganan perkara terkait bea dan cukai di KPK," imbuh Budi.

Budi mengatakan penyidik akan mendalami lebih lanjut apakah perbuatan tersebut masuk dalam unsur perintangan penyidikan. "Penyidik tentu akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam unsur perintangan penyidikan atau tidak," pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan terhadap perusahaan cangkang yang diduga milik eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar. Perusahaan bayangan tersebut diduga kuat merupakan harta kekayaan yang disembunyikan Zarof Ricar.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan, keberadaan perusahaan cangkang itu diketahui usai menetapkan produser film ‘Sang Pengadil’ Agung Winarno sebagai tersangka pencucian uang untuk Zarof.

“Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung berhasil menemukan shadow company atau perusahaan hantu atau bayangan,” katanya, Rabu (22/4/2026).

Menurut Syarief ada dua perusahaan cangkang berinisial G dan M yang dipakai Zarof dan Agung untuk menampung hasil kejahatan makelar kasus di MA. Rekening itu, juga dipakai untuk menyamarkan harta kekayaan yang didapat Zarof dari makelar kasus.

“Didirikan oleh tersangka AW bersama-sama dengan tersangka ZR sebagai perusahaan tempat penampungan hasil tindak pidana (proceed of crime) pencucian uang oleh ZR dan pihak terafiliasi lainnya,” ujarnya

Dari operasi penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen tanah, uang tunai, bangunan, dokumen dan surat tanah. Meski begitu, Syarief belum mengungkap lebih jauh ihwal jumlah uang tunai dan emas yang disita.

Lihat video: Mantan Pejabat MA Zarof Ricar Divonis 16 Tahun Penjara



“Sejumlah kurang lebih 1.046 dokumen, kebun sawit, rumah/bangunan, perusahaan dan hotel serta uang dalam bentuk mata uang asing dan Rupiah. Kemudian deposito, mobil mewah serta batangan emas dalam kegiatan penggeledahan dan penyitaan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung,” paparnya.

Syarief mengatakan, pihaknya masih akan terus memburu aset-aset milik Zarof Rizar. Sebab, Zarof diduga masih menyembunyikan berbagai aset dari hasil kejahatan, sesuai temuan dokumen-dokumen yang disita penyidik.

Termasuk modus Zarof yang menggunakan sejumlah paper company dalam upaya menyembunyikan aset hasil dari kejahatannya dalam kasus dugaan makelar kasus saat menjadi pejabat MA.

“Tim Penyidik Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan ZR sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dan Tersangka AW juga sebagai tersangka TPPU,” ucapnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara maraton melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo. Dalam rangkaian penggeledahan itu, KPK total menyasar tujuh lokasi yang berada di Tulungagung dan Surabaya.

Penggeledahan pertama disampaikan KPK pada Kamis (16/4/2026). Pada waktu tersebut KPK menyasar tiga lokasi yang berbeda, yakni rumah dinas bupati dan rumah pribadi Gatut Sunu.

Rumah Dwi Yoga Ambal (YOG) selaku ajudan Gatut Sunu yang juga ditetapkan sebagai tersangka juga tak luput dari penggeledahan. "Dalam penggeledahan tersebut diantaranya ditemukan beberapa dokumen, salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kepala OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya yang dibuat tanpa tanggal," kata Budi dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, surat yang dimaksud merupakan alat Gatut Sunu agar para bawahannya mengikuti apa yang diperintahkan. "Surat pernyataan inilah yang diduga menjadi ‘alat tekan’ Bupati kepada para OPD agar patuh atas semua perintahnya," ujarnya.

Penggeledahan kedua digelar pada Jumat (17/4/2026) yang menyasar empat lokasi yang berada di Tulungagung dan Surabaya. Adapun, lokasi yang disasar ialah Kantor Sekda, Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan kediaman pribadi bupati dan keluarga yang berlokasi di Surabaya.

"Penyidik juga mengamankan uang tunai sejumlah sekitar Rp95 juta," kata Budi kepada wartawan. Selain itu, turut disita sejumlah dokumen yang terkait dengan pengadaan dan penganggaran di Kabupaten Tulungagung.

KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. KPK mengumumkan status hukum Gatut usai operasi tangkap tangan (OTT).

Gatut ditetapkan tersangka bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Artinya hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari 13 orang yang sempat dibawa penyidik KPK ke Jakarta.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yakni GSW selaku Bupati Tulungagung dan YOG selaku adc atau ajudan Bupati," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu (11/4/2026) malam.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 20huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo (GSW) pada Kamis (16/4/2026). Lokasi yang disasar yaitu rumah dinas bupati dan rumah pribadi Gatut Sunu.

Selain itu, turut digeledah juga rumah Dwi Yoga Ambal (YOG) selaku ajudan Gatut Sunu yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Dalam penggeledahan tersebut diantaranya ditemukan beberapa dokumen, salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kepala OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya yang dibuat tanpa tanggal," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi menjelaskan, surat yang dimaksud merupakan alat Gatut Sunu untuk melakukan pemerasan terhadap bawahannya.

"Surat pernyataan inilah yang diduga menjadi ‘alat tekan’ Bupati kepada para OPD agar patuh atas semua perintahnya," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. KPK mengumumkan status hukum Gatut usai operasi tangkap tangan (OTT).

Gatut ditetapkan tersangka bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Artinya hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari 13 orang yang sempat dibawa penyidik KPK ke Jakarta.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yakni GSW selaku Bupati Tulungagung dan YOG selaku adc atau ajudan Bupati," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Sabtu malam (11/4/2026).

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 20huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya buka suara mengenai penggeledahan Kantor Kementerian PU oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta pada Kamis (9/4/2026). Seskab Teddy pun mempersilakan penggeledahan tersebut.

“Ya, silakan geledah. Tadi malam kan? Oke,” kata Seskab Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Bahkan sehari sebelum penggeledahan, Seskab Teddy menegaskan bahwa Menteri PU mengunjunginya di kantor. “Dan malam sebelumnya kebetulan Pak Menteri PU juga ke tempat saya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menegaskan bahaa pihaknya terbuka untuk penegakan hukum. Bahkan hal tersebut telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi intinya kita terbuka untuk hukum, termasuk Bapak Presiden sering menyampaikan siapa pun bila bersalah dan kalau terbukti ya, itu silakan diperiksa gitu ya, termasuk keluar dan ke dalam. Dan di KemenPU kemarin digeledah oleh Kejati Jakarta gitu ya. Itu kira-kira,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan ruangan kerjanya hingga ruang kerja Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti turut digeledah oleh petugas Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis (9/4/2026).

"Oh iya [ruangan Menteri dan Wamen PU digeledah petugas Kejati DKI Jakarta]. Jadi begini, saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di Kementerian PU," kata Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026), dikutip dari Antara.

Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan agar tidak muncul kesan tebang pilih, sekaligus menunjukkan komitmen seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) untuk bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum.

"Karena saya juga haqul yakin seluruh jajaran di Kementerian PU juga ingin menunjukkan bahwa mereka juga baik-baik saja, maksudnya digeledah pun boleh-boleh saja," ujar Dody.

Ia menyebut penyidik sempat berhati-hati saat akan memasuki ruang menteri karena posisinya sebagai pembantu Presiden, sehingga ia merasa perlu meminta izin secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu.

"Tetapi kan mungkin karena mau masuk ke ranahnya menteri, menteri itu kan salah satu pembantunya Presiden, mungkin penyidiknya agak khawatir, makanya kemudian saya mohon izin khusus kepada Bapak Presiden," tuturnya.

Ia kemudian melaporkan langsung kepada Prabowo Subianto terkait rencana pemberian akses penuh kepada penyidik untuk memasuki seluruh ruangan, termasuk ruang kerja menteri.

"Saya mengatakan ke Bapak Presiden, 'Pak, saya izin kasih keleluasaan kepada seluruh penyidik untuk masuk ruangan siapa pun. Jadi supaya tidak ada kesan tebang pilihlah. Nantinya memang saya salah, ya saya salah.' Gitu saja," bebernya.

Dalam komunikasinya, ia menuturkan Presiden memberikan respons positif dan langsung menyetujui permintaan tersebut, meskipun saat itu tidak berada di Jakarta, serta mendukung penuh upaya keterbukaan dalam proses penyidikan.

"[Kata Presiden] iya, boleh kasih izin. Kan saya cuma mohon izin ke beliau. Pak, saya izin mau ngasih, mau ngasih akses kepada seluruh penyidik untuk masuk ke semua ruangan di gedung kementerian ini, termasuk ruangannya menteri PU. [kata Presiden] boleh, gitu," tutur Dody.

Meski begitu, Dody menegaskan dirinya tidak ingin mencampuri proses hukum yang sedang berjalan dan memilih menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara profesional dan independen.

Dody juga mengaku tidak mengetahui jenis perkara tindak pidana terkait penggeledahan di kementeriannya.

Ia juga mengaku tidak mengetahui secara rinci barang-barang yang disita dalam penggeledahan tersebut, termasuk dokumen maupun perangkat lain yang diambil dari sejumlah ruangan di kementerian itu.

"Saya juga memang sengaja tidak mau tanya lebih detail, karena saya menganggap sudahlah jalannya aparat penegak hukum, jadi saya enggak mau tahu lebih jauh," katanya.

Namun demikian, ia menyebut terdapat sejumlah dokumen yang diambil penyidik, terutama yang berkaitan dengan hasil audit dan catatan yang berada di beberapa unit kerja kementerian. Termasuk satu unit PC lantai tiga gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya.

"Cuma detailnya saya lupa karena kebanyakan dokumen, apa-apa yang ada di meja saya. Tapi kalau komputer enggak diambil sih [di ruangan saya]. Jadi saya berharap komputer saya diambil biar saya punya baru gitu, tapi ternyata enggak diambil," beber Dody.

Penggeledahan dilakukan di sejumlah ruangan termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ia menegaskan pula pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan penyidik, termasuk penyediaan dokumen maupun data tambahan yang diperlukan untuk mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung.

Dody menambahkan, langkah membuka akses luas kepada penyidik merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelolaan anggaran negara.