Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggenjot pembangunan Sekolah Rakyat. Targetnya, lebih 100.000 siswa yang berasal dari masyarakat kurang mampu bisa bersekolah di Sekolah Rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat mendampingi kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali pada Minggu (7/6/2026).

Gus Ipul mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan open house atau membuka kesempatan bagi calon siswa dan orang tua siswa untuk melihat Sekolah Rakyat di Bali.

"Mereka [siswa] dijangkau, jadi tidak membuka pendaftaran. Akan tetapi, [pemerintah] menjangkau mereka-mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa bersekolah di Sekolah Rakyat," katanya.

Dia mengatakan bahwa siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat merupakan siswa yang kurang mampu dan masuk di data tunggal sosial ekonomi nasional. Apabila tidak tercatat di data tunggal itu, maka kemudian akan ada pemutakhiran.

"Di sini [Sekolah Rakyat] dilarang suap menyuap, membayar, titipan dari siapapun. Ini disampaikan ke pendamping Pemda yang turut melakukan penjangkauan Sekolah Rakyat," ujarnya.

Dia membeberkan bahwa pada tahun ajar 2025-2026 telah ada lebih dari 15.000 siswa di Sekolah Rakyat. Kemudian, pada periode 2026-2027 terdapat penambahan alokasi 32.000 siswa Sekolah Rakyat.

"Tahun depan, 2027-2028 bisa ada lebih dari 100.000 siswa," ujar Gus Ipul.

Sampai saat ini, sudah ada 166 titik Sekolah Rakyat yang merupakan rintisan. Pemerintah tengah membangun gedung untuk Sekolah Rakyat permanen di seluruh Indonesia. Kemudian, 93 Sekolah Rakyat permanen tengah berproses, dengan pembangunan hampir 80%.

Adapun, Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud kehadiran negara untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh akses pendidikan yang layak.

"Memang Sekolah Rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pembangunan bangsa pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

"Pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang," kata Prabowo.

JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan tidak ada zona aman bagi pelanggaran integritas di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Penegasan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan integritas dan pemberantasan korupsi, terutama menjelang pengadaan barang dan jasa tahun 2026.

“Kita tahu kemarin ada pidato presiden soal integritas. Ketika presiden pidato, itu pada dasarnya adalah perintah bukan imbauan. Kemensos wajib menangkap pesannya,” kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam Rapat Pimpinan (Rapim) secara hybrid di Kantor Kemensos, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, penguatan integritas harus menjadi kesadaran sekaligus cara berpikir baru seluruh jajaran Kemensos. Ia menegaskan tidak ada lagi ruang aman bagi pelaku pelanggaran.

Gus Ipul memastikan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono berkomitmen penuh melakukan pembenahan internal dan tidak akan mundur dalam menjaga tata kelola yang bersih. Ia juga mengingatkan setiap pelanggaran pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan.

“Tidak ada zona aman untuk korupsi. Tidak kena (kasus) sekarang, nanti. Tidak kena nanti, pensiun kena,” tegas Gus Ipul.

Lihat juga: BGN DAN IMIGRASI: DUA KASUS KORUPSI YANG MENGUJI JANJI BERSIH-BERSIH NEGERI

Dalam rapat tersebut, Gus Ipul memberikan sejumlah arahan kepada seluruh jajaran Kemensos untuk memperkuat integritas. Pertama, evaluasi internal harus segera dilakukan tanpa menunggu audit dari pihak luar.

“Kedua, kita diawasi dari atas. Maka kita wajib mengawasi ke bawah. Itu tanggung jawab setiap pimpinan unit,” kata Gus Ipul.

Kemensos, lanjutnya, menargetkan penerapan zero tolerance terhadap gratifikasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, setiap pimpinan unit diminta bertanggung jawab penuh terhadap integritas di lingkungan kerjanya.

“Jika ada yang menyimpang di satuan kerja (Satker) anda dan anda tidak tahu, itu kelalaian. Jika tahu tapi diam, itu keterlibatan. Setiap pimpinan unit bertanggung jawab atas integritas Satkernya. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban jabatan,” ujar Gus Ipul.

Terakhir, Gus Ipul menegaskan Kemensos harus menjadi contoh kementerian/lembaga yang bergerak tanpa diminta, bukan bergerak karena didesak. Integritas, menurut Gus Ipul, menjadi kunci agar-program strategis Kemensos berjalan tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

“Jadi ini saya minta menjadi perhatian kita bersama jelang pengadaan di tahun 2026. Saatnya kita benar-benar menguatkan tekad, membersihkan diri, istilah presiden itu, agar program strategis ini dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Gus Ipul.

BOGOR - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menggelar open house Sekolah Rakyat menjelang satu tahun penyelenggaraannya pada Juli 2026. Melalui kegiatan ini, para tamu yang hadir bisa melihat langsung proses pembelajaran di Sekolah Rakyat.

Sebelumnya, open house telah diawali oleh kedatangan Pengurus Nasional Karang Taruna ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 13 Bekasi pada Mei lalu (13/5). Kali ini giliran para calon siswa (casis) bersama orang tuanya yang mendapat kesempatan untuk mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Bogor.

"Hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka kegiatan Open House Sekolah Rakyat menjelang satu tahun dimulainya penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada Juli tahun 2025 lalu," kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat berdialog dengan casis di SRMP 10 Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Kedatangan casis dan orang tua casis disambut oleh penampilan yel-yel, pidato 4 bahasa asing, dan paduan suara dari siswa SRMP 10 Bogor serta penampilan tari. Pada kesempatan ini mereka juga berkesempatan untuk berdialog dengan Gus Ipul.

Acara dipandu oleh MC yang merupakan siswa SRMA 13 Bekasi, bernama Misfan Nazriel Faturrahman. Dia membuka dan memandu acara menggunakan Bahasa Inggris, menunjukkan bahwa kepercayaan dirinya telah tumbuh selama hampir satu tahun di Sekolah Rakyat.

"Alhamdulillah di Sekolah Rakyat saya mendapatkan pendidikan dan fasilitas yang sangat baik. Mendukung saya secara akademik dan juga membuat cita-cita saya jadi lebih jelas," kata Misfan.

Salah satu calon siswa yang hadir yaitu Muhammad Revaldi, ibunya merupakan penyandang disabilitas daksa, dan ayah angkatnya bekerja sebagai ojek dengan penghasilan yang tidak menentu.

Remaja berusia 17 tahun ini, tepaksa putus sekolah saat kelas 2 SD karena kesulitan ekonomi. Sejak saat itu dia lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan, termasuk memulung.

Namun kini setelah kurang lebih 9 tahun tidak tersentuh pendidikan, Sekolah Rakyat memberikan harapan baru kepada Revaldi.

Iis Anggel selaku orang tua Revaldi tidak kuasa meneteskan air mata saat berdialog dengan Gus Ipul. Iis berharap melalui Sekolah Rakyat, anaknya bisa sukses dan mengangkat derajat keluarga.

"Karena dari kecil udah susah lah, ibaratnya udah seharusnya berpendidikan, dia tidak berpendidikan, jadi ikut susah," kata Iis haru.

Dalam arahannya, Gus Ipul menyampaikan Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang memberikan atensi dan perhatian khusus kepada keluarga yang paling tidak mampu dan belum terbawa dalam proses pembangunan.

"Karena Bapak Presiden ingin seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan yang baik, tidak ada yang tertinggal, sehingga nanti anak-anakku sekalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang," ujar Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran, rekrutmen casis dilakukan melalui penjangkauan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Pada saat ada penjangkauan, jadi menjangkaunya kita pakai data, tidak boleh memanipulasi data, tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun. Jadi para orang tua wali, para pendamping, tidak boleh ada pungutan, tidak boleh ada yang titip-titip," tegasnya.

Dalam acara ini, Gus Ipul turut didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, Plt. Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono, dan pejabat Kemensos lainnya.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ikut merespons pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini posisi Kepala BGN diemban oleh Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

Gus Ipul menegaskan bahwa pergantian Kepala BGN merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo. "Kita mengikuti arahan Bapak Presiden. Jadi yang kita... Saya sepenuhnya ikut apa yang menjadi keputusan Presiden," katanya kepada awak media usai menghadiri acara Open House Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Gus Ipul memastikan bahwa baik Kementerian Sosial maupun BGN sama-sama melaksanakan program dari Presiden Prabowo. "Saya kira BGN-Kementerian Sosial, sama-sama melaksanakan program Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden. Jadi yang kami laksanakan adalah arahan dari Bapak Presiden," ujarnya.

Sementara terkait program kolaborasi Kementerian Sosial dengan BGN terkait MBG lansia dan disabilitas, Mensos memastikan bahwa sudah melaporkan program ini kepada Presiden Prabowo. Dia pun telah mengajukan agar segera diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

"Iya, kami sudah melapor kepada Bapak Presiden beberapa minggu yang lalu untuk mengajukan usulan MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas yang dalam... yang belum ada dalam Perpres (Peraturan Presiden). Maka itu kami mengajukan dan Presiden meminta kami untuk berkoordinasi dengan Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara)," kata Gus Ipul.

"Usulan-usulan yang disampaikan pada dasarnya Presiden menyetujui, dan tindak lanjutnya bersama Mensesneg untuk dimasukkan di dalam Perpres MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas. Ya nanti jalan terus saya kira ya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat.

Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran proses pendalaman atas temuan yang muncul dalam evaluasi internal, sekaligus menjaga objektivitas selama proses investigasi berlangsung.

Dua pejabat yang dibebastugaskan sementara adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Gus Ipul menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya menjaga objektivitas dan efektivitas proses investigasi yang tengah berjalan.

“Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskantugaskan sementara dari jabatannya,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026).

Dia menambahkan, langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa ke depan.

“Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026,” ujarnya.

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa proses pendalaman yang dilakukan tim khusus merupakan respons atas berbagai masukan dan kritik publik terkait pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat (SR). Dalam rangka memastikan proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, Kementerian Sosial juga telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan aparat penegak hukum.

“Kami telah melakukan konsultasi kepada KPK, secara informal juga kami melakukan konsultasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian supaya kami bisa melakukan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel, transparan, dan bisa diterima sebagai sebuah pengadaan yang bersih dari korupsi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Kewenangan penggunaan anggaran didelegasikan kepada pejabat terkait sesuai struktur organisasi, termasuk penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam konteks pengadaan sepatu sekolah rakyat, peran kuasa pengguna anggaran (KPA) dipegang oleh Kepala Biro Umum yang kemudian menetapkan PPK sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan. Gus Ipul menegaskan bahwa setiap tahapan memiliki mekanisme dan pertanggungjawaban yang harus dijalankan sesuai ketentuan.

“Jadi pengadaan itu ada tanggung jawabnya, ada proses-prosesnya, dan semua harus diikuti sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Selain itu, Gus Ipul juga meminta Sekretaris Jenderal, Robben Rico untuk segera melakukan rasionalisasi anggaran serta penguatan kapasitas tim pengadaan. Sementara itu, Plt Inspektur Jenderal, Dody Sukmono ditugaskan untuk melanjutkan proses pendalaman sekaligus melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh.

Sebelumnya, tim khusus yang dipimpin oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah melakukan klarifikasi selama satu minggu terhadap proses pengadaan sepatu tahun 2025.

Dalam keterangannya, Agus Jabo menyampaikan bahwa secara umum proses pengadaan telah mengikuti prosedur, namun terdapat sejumlah catatan penting.

“Secara umum, proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Meski demikian, tim menemukan adanya potensi maladministrasi yang perlu didalami lebih lanjut.

“Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa diketahui terdapat volume pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga ada potensi maladministrasi,” kata Agus Jabo.

Dia menegaskan bahwa pendalaman lanjutan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya ketidaktepatan dalam proses tersebut.

“Sehingga perlu dilakukan pendalaman untuk memastikan apakah terdapat ketidaktepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Sebagai langkah korektif, penonaktifan sementara dua pejabat tersebut menegaskan komitmen Kementerian Sosial dalam menjaga integritas proses pengadaan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan proses pendalaman berjalan tanpa hambatan.

Proses investigasi oleh Inspektorat Jenderal masih berlangsung untuk menelusuri potensi maladministrasi yang telah diidentifikasi tim khusus. Kementerian Sosial menegaskan bahwa setiap temuan akan ditindaklanjuti secara proporsional, baik melalui sanksi administratif maupun penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Hasil dari proses ini juga akan menjadi dasar penguatan sistem pengadaan ke depan agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat yang terkait proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran proses pendalaman atas temuan yang muncul dalam evaluasi internal.

Sebelumnya, Gus Ipul telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi kerawanan korupsi khususnya dalam program Sekolah Rakyat. Kajian ini dilakukan setelah anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar menjadi sorotan publik.

Dua pejabat yang dibebastugaskan sementara yakni Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Keputusan ini merupakan bagian dari upaya menjaga objektivitas dan efektivitas proses investigasi yang tengah berjalan. “Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskan tugaskan sementara dari jabatannya,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026).

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa ke depan. Gus Ipul juga meminta Sekretaris Jenderal Robben Rico untuk segera melakukan rasionalisasi anggaran dan penguatan kapasitas tim pengadaan serta menugaskan Plt Inspektur Jenderal Dody Sukmono melanjutkan pendalaman sekaligus melakukan evaluasi dan investigasi.

Tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah melakukan klarifikasi selama satu minggu terhadap proses pengadaan sepatu tahun 2025. Dia menyampaikan secara umum proses pengadaan telah mengikuti prosedur, namun terdapat sejumlah catatan penting.

“Secara umum, proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku,” ucapnya.

Meski demikian, tim menemukan adanya potensi maladministrasi yang perlu didalami lebih lanjut. “Berdasarkan hasil klarifikasi proses pengadaan barang dan jasa diketahui terdapat volume pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga ada potensi maladministrasi,” ujar Agus.

Dia menambahkan pendalaman lanjutan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya ketidaktepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

IDXChannel - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkap rencana subsidi LPG 3 kilogram (kg) akan dibahas bersama lintas kementerian terkait.

"Secara khusus tentu nanti itu bersama-sama dengan kementerian lain ya. Tidak hanya dengan Kementerian Sosial," kata pria yang kerap disapa Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa Kementerian Sosial khusus berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

"Yang dengan Kementerian Sosial adalah bantuan-bantuan sosial yang lewat Kementerian Sosial," katanya.

Terkait subsidi LPG 3 Kg, Gus Ipul menyebut program tersebut masuk dalam kategori subsidi sosial yang pembahasannya akan dilakukan secara khusus bersama kementerian teknis terkait.

"Sementara LPG 3 kg itu menjadi bagian dari subsidi sosial yang mungkin itu akan dibahas secara khusus ya, dengan kementerian terkait dan Kementerian Sosial salah satu anggotanya nanti di situ jika nanti ada pembahasan," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa pemerintah telah mencoret 11.000 keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos akibat terlibat dalam judi online (judol).

Hal itu disampaikan Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (12/5/2026) sebelum rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan program strategis yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos).

"Untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret [dari daftar penerima bansos] di triwulan pertama. Dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret," kata Gus Ipul.

Dia menjelaskan bahwa 11.000 lebih KPM itu dicoret karena terindikasi judol. Terdapat pula beberapa temuan dana bansos itu kemudian dimanfaatkan oleh orang lain.

Gus Ipul menjelaskan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memberikan informasi yang cukup baik terkait dengan pemanfaatan bansos untuk judol.

"Sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar. Ini pelajaran yang paling penting," katanya.

Kemensos pun menurutnya akan mencoba untuk menyerahkan data-data terbaru, hasil pemutakhiran dari Badan Pusat Statistik (BPS) kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan terkait pemanfaatan bansos untuk judol.

"Sekaligus menjadi koreksi jika ada KPM-KPM yang terlibat di dalam judol," ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga menjelaskan bahwa pemerintah terus akan mengevaluasi terkait penyaluran bansos, termasuk apabila ditemukan pemanfaatan untuk judol.

"Sampai hari ini terus kita atasi, ya. Langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan," katanya.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) merespons salam yang disampaikan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut). Salam itu disampaikan Gus Yaqut ke Gus Ipul saat keduanya sama-sama diGedung KPK pada Jumat (8/5/2026).

"Terima kasih, terima kasih disampaikan, terima kasih salamnya, ya," kata Gus Ipul .

Meski sama-sama di KPK, nasib keduanya itu berbeda. Gus Yaqut merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Kedatangannya ke Gedung Merah Putih KPK hari ini terkait perpanjangan masa penahanan yang kedua selama 30 hari.

Sedangkan Gus Ipul tengah konsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan di Kementerian Sosial (Kemensos).

Diberitakan, Gus Yaqut menyampaikan salam ke Gus Ipul setelah menyelesaikan proses perpanjangan penahanan. Sebelum memasuki mobil tahanan untuk dibawa kembali ke rutan.

"Salam buat Gus Ipul, ya," kata Gus Yaqut.

Perpanjangan Penahanan Gus Yaqut

KPK memperpanjang masa penahanan Gus Yaqut terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Perpanjangan ini merupakan kali kedua.

"Perpanjangan penahanan kedua ini, untuk 30 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Perpanjangan pertama diteken pada 31 Maret 2026 yang lalu untuk 40 hari. Artinya, perpanjangan itu akan berakhir pada 9 Mei 2026 atau besok.

Budi melanjutkan, perpanjangan dilakukan lantaran proses penyidikan belum rampung. Menurutnya, proses penyidikan perkara ini masih mengumpulkan keterangan saksi.

"Perpanjangan ini dibutuhkan, karena penyidikan masih berprogress, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi," ujarnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menyampaikan salam untuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Hal itu disampaikan Gus Yaqut saat keluar dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai perpanjangan masa tahanan.

Pantauan di lokasi, Gus Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sekitar pukul 09.41 WIB. Tidak sampai satu jam berada di kantor Lembaga Antirasuah, Gus Yaqut terlihat keluar dari gedung.

"Assalamualaikum, saya minta jalan," kata Gus Yaqut.

Ia enggan menerangkan terkait kedatangannya hari ini. Ia malah menitipkan salam ke Gus Ipul.

"Salam buat Gus Ipul ya," ujar Gus Yaqut.

Diketahui, keduanya sama-sama berada di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (8/5/2026) pagi. Berbeda dengan Gus Yaqut yang sebagai tersangka, Gus Ipul di KPK untuk minta nasihat hingga kritik ke KPK terkait pengadaan di Kemensos.

"Saya memang meminta waktu untuk bisa melakukan silaturahmi, konsultasi, minta nasihat, dan sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di kemensos," kata Gus Ipul.

"Sekaligus kami minta nasihat, minta masukan, mintakritik, minta saran karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026, kita ingin program strategis bapak presiden khususnya Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi," sambungnya.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026) pagi. Gul Ipul beserta rombongan tiba di kantor Lembaga Antirasuah sekitar pukul 09.35 WIB dengan mengenakan mobil listrik.

"Saya memang meminta waktu untuk bisa melakukan silaturahmi, konsultasi, minta nasihat, dan sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos," kata Gus Ipul.

Dia mengungkapkan datang bersama semua pihak yang memiliki tanggung jawab terkait pelaksanaan barang dan jasa di Kemensos. Sementara Wamensos Agus Jabo Priyono hadir lebih awal pada pukul 09.13 WIB.

Ia melanjutkan, tidak ada persiapan khusus terkait kedatangannya ke KPK ini. Menurutnya, kesempatan ini sekaligus akan meminta nasihat hingga kritik terkait pengadaan program Sekolah Rakyat.

"Sekaligus kami minta nasihat, minta masukan, minta kritik, minta saran karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026, kita ingin program strategis Bapak Presiden khususnya Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi," ujarnya.

"Oleh karena itu kami sejak awal sudah menyatakan terbuka, dan menyampaikan segala hal yang sudah kami lakukan kepada publik, maupun kepada lembaga-lembaga pemeriksa seperti BPK, atau BPKP, dan juga lembaga-lembaga nonpemerintah untuk mengawasi dan ikut mengawal pelaksanaan pengadan barang di lingkungan Kemensos," sambungnya.

Sebelumnya, Gus Ipul mengaku siap diperiksa terkait anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang mencapai Rp27 miliar. Bahkan, ia mengaku akan melaporkan hal itu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/5/2026).

“Tentu kami terbuka. Jika ada waktu, besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati,” kata Gus Ipul kepada awak media di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya atensi dari KPK merupakan kesempatan yang baik untuk evaluasi pengadaan barang dan jasa di Kemensos.

“Ini adalah kesempatan baik buat kami untuk melakukan evaluasi sebelum nanti akan melakukan proses-proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026 ini," ungkapnya.

Tidak hanya dengan KPK, Gus Ipul memastikan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan hingga Kepolisian.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membentuk tim khusus (timsus) untuk mendalami isu terkait pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat. Dia menjelaskan, timsus tersebut bakal dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Plt Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono.

“Hari ini kami membuat tim khusus untuk mendalami isu pengadaan yang kita tahu di berbagai pemberitaan dan media sosial. Saya menunjuk Pak Wamen dan Pak Irjen untuk melakukan penelusuran, pendalaman dan melaporkannya dalam minggu depan,” kata Gus Ipul kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).

Dia menekankan, langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh terkait isu yang berkembang di masyarakat, khususnya mengenai pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat. Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial perlu disikapi secara hati-hati karena belum tentu seluruhnya akurat.

Karena itu, Kemensos membuka saran dan kritik bagi masyarakat luas penelusuran lebih lanjut. “Sikap kami jelas dari awal bahwa kami terbuka dan menyambut baik serta mengapresiasi seluruh kritik, saran dari masyarakat. Dan itu kita cermati, kita ikuti, yang memang memerlukan tindak lanjut kami tindak lanjuti,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan tim khusus akan mendalami secara intensif proses pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan sepatu dan seragam bagi siswa Sekolah Rakyat.

“Salah satunya adalah kami menunjuk Pak Wamen dan Pak Irjen untuk melakukan penelusuran, mendalami, sekaligus mendapatkan gambaran yang utuh tentang isu pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat. Semua sepatu dan seragam tentu untuk siswa Sekolah Rakyat. Ada juga untuk para guru,” kata Gus Ipul.

Dia memastikan semua pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme lelang dan proses yang transparan sesuai ketentuan yang berlaku. “Semuanya itu dilakukan dengan proses yang transparan melalui proses lelang yang semestinya. Namun demikian karena ada hal-hal yang mungkin perlu penjelasan lebih jauh, sekali lagi kami minta Pak Wamen dan Pak Irjen untuk mendalami isu ini dan melaporkannya dalam minggu depan,” pungkasnya.