JAKARTA - Bareskrim Polri batal memeriksa Ketua Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tenggara (Kadin Sultra), Anton Timbang. Rencananya Anton diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tambang nikel ilegal.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni menyebutkan, batalnya pemeriksaan itu lantaran Anton Timbang melayangkan surat penundaan karena alasan sakit.

"Sesuai jadwal hari ini pemeriksaan Anton Timbang sesuai panggilan sebagai tersangka. Akan tetapi, PH (penasihat hukum) nya mengirimkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan melakukan penundaan kembali karena alasan sakit," kata Irhamni di Bareskrim Polri, Selasa (21/4/2026).

Meski begitu, pihaknya akan mengecek terlebih dahulu apakah benar tersangka sakit atau malah menghindari pemeriksaan dengan penyidik dalam kasus yang menjeratnya. Irhammi menyebut nantinya dikirimkan tim dokter untuk memastikan alasan Anton Timbang tidak hadir.

"Tentunya kami penyidik akan memastikan kebenarannya, apakah yang bersangkutan sakit atau tidak. Kami akan segera melayangkan panggilan yang kedua dan melakukan pengecekan kesehatan apakah yang bersangkutan benar-benar sakit atau penghindaran memberikan keterangan kepada penyidik," ujar dia.

Lihat video: KPK Temukan Potensi Kerawanan Tata Kelola Nikel



Irhammi mengatakan sejatinya pemeriksaan terhadap Anton Timbang penting untuk kepastian hukum dalam penyidikan yang sedang ditangani. "Bahwa yang bersangkutan harus memberikan keterangan untuk melakukan pembelaan dirinya di dalam proses penyidikan sebelum nanti dilakukan upaya-upaya lainnya," jelas dia.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah menetapkan Ketua Kadin Sultra Anton Timbang sebagai tersangka kasus tambang nikel ilegal di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dalam kasus ini, Anton diduga melakukan aktivitas pertambangan di wilayah hutan yang berada di kawasan tanpa izin lewat PT Masempo Dalle tempat Anton menjabat sebagai Direktur.

Irhamni mengatakan lokasi tambang itu berada di Desa Morombo Pantai, Lasolo Kepulauan, Konawe Utara, Sultra. "Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan aktivitas pengerukan tanah dan nikel di luar izin yang berlaku," ujarnya, Senin, 16 Maret 2026.

Irhamni mengatakan dari hasil pemeriksaan, perusahaan Anton tersebut tidak bisa menunjukkan bukti dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah untuk wilayah operasional tersebut.

Selain Anton, polisi turut menetapkan pejabat sementara Kepala Teknik Tambang PT Masempo Dalle yakni M. Sanggoleo W.W. sebagai tersangka.

Adapun polisi juga sudah menyita barang bukti yang telah disita berupa 4 unit dump truck, 3 unit alat berat excavator, dan 1 unit buku catatan ritase dalam perkara ini.

Atas perbuatannya kedua pelaku dijerat Pasal 158 juncto Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Penetapan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto sebagai tersangka telah memukul kredibilitas lembaga pengawas pelayanan publik, sekaligus memunculkan sorotan terhadap proses seleksi pejabat negara.

Bukan tanpa sebab proses seleksi Hery Susanto menuai sorotan publik. Pasalnya, belum genap seminggu dilantik di Istana Negara, Hery malah ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Secara kronologi, Hery dilantik pada Jumat (10/4/2026). Selang enam hari kemudian, Hery menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Peristiwa itu pun telah berimbas pada pertanyaan proses seleksi Ketua Ombudsman periode 2026-2031 dinilai gagal membaca rekam jejak calon pimpinan. Padahal, proses pemilihan pimpinan lembaga seharusnya dilakukan secara ketat baik dari hulu hingga hilir.

Seleksi Diperketat

Pengamat Hukum Tata Negara, Agus Riewanto mengatakan proses seleksi ketua lembaga termasuk Ombudsman RI harus diperketat atau diawasi lebih ekstra.

Menurutnya, dalam proses seleksi itu harus ada penguatan mulai dari hulu seperti track record calon ketua lembaga harus diperiksa dengan detail.

Misalnya, mengandalkan multi platform untuk pengecekan riwayat, mengecek transaksi, hingga profiling lewat teman sejawat calon pemimpin lembaga.

"Mulai dari transaksi keuangannya, perilaku sehari-hari, kemudian teman sejawat, kolega, dan sebagainya itu perlu dicek kepastiannya supaya integritas moralnya terjaga. Menurut saya itu," ujarnya kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Selanjutnya, akademisi dari UNS ini juga menilai dalam proses seleksi pemimpin negara dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH). Namun, pelibatan APH maupun lembaga lain itu tidak harus secara langsung.

Misalnya, KPK dengan fasilitas pengecekan kekayaan, Polri melalui pengecekan catatan kriminal, hingga PPATK untuk pengecekan transaksi keuangan calon.

"Saya rasa tidak harus dilibatkan secara langsung, tapi dilibatkan tidak langsung itu sangat baik ya. Sekali lagi, itu jangan hanya dijadikan sebagai formalitas kan. Harusnya kan itu dijadikan keseriusan," pungkasnya.

DPR Evaluasi

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mengatakan saat ini meskipun pihaknya belum membahas secara formal. Namun, evaluasi terkait pemilihan Ketua Ombudsman telah dibahas secara informal oleh Legislator.

"Sejauh ini kami masih belum membahas secara formal ya, secara informal tentunya pastilah ada pembahasan. Tapi nanti kita lihat dulu mekanismenya seperti apa. Yang jelas, harus ada evaluasi," ujarnya saat ditemui Bisnis di kompleks Senayan, Senin (20/4/2026).

Kemudian, dia meminta maaf jika dalam proses uji kepatutan dan kelayakan saat pembahasan pada Komisi II DPR RI terlewat. Bahkan, Komisi II DPR RI mengaku kaget dengan peristiwa penetapan tersangka Hery Susanto.

"Kami memohon maaf lah dari dari proses itu jikalau ada hal-hal yang terlewatkan, yang tidak bisa dijangkau oleh Komisi 2 saat fit and proper test ya terkait dengan ini ya. Tentunya kami juga kaget, syok, dan menyayangkan gitu sampai terjadi itu," imbuhnya.

Di lain sisi, dia menekankan bahwa selama proses pemilihan Ketua Ombudsman periode 2026-2031, khususnya di Komisi II telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada, termasuk soal transparansi ke publik.

Senada, Anggota Komisi II Mardani Ali Sera menyatakan bahwa proses seleksi sudah sesuai ketentuan. Namun demikian, evaluasi harus tetap dilakukan baik itu dari Pansel maupun saat uji kelayakan di Komisi II.

"Memang evaluasi terhadap proses pemilihan harus dilakukan. Tapi itu kan di ujung, harusnya di hulunya bukan cuma di hilir gitu," tutur Mardani saat ditemui Bisnis.

Terlepas dari itu, Mardani menyatakan, Ombudsman harus bisa belajar dari kasus ini. Sebab, secara track record kasus yang berkaitan dengan lembaga pengawas itu cukup minim. Namun, sekalinya terjerat, langsung pucuk pimpinannya.

Dia pun menegaskan siap mencecar Ombudsman RI dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) agar kejadian serupa tidak terjadi lagi

"Sekarang ada kasus, ketua lagi. Ini tamparan dan harus segera Ombudsman merapikan barisan. Nanti saat RDP saya akan cecar, gimana metode Ombudsman mencegah agar kejadian seperti ini tidak terulang. Walaupun tetap praduga tak bersalah sampai pengadilan tetap dijalankan," pungkasnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai penetapan Hery Susanto bukan sekadar perkara pidana perseorangan, melainkan cermin lemahnya uji kelayakan dalam proses seleksi Ombudsman periode 2025-2026.

Menurut Boyamin, Panitia Seleksi dan Komisi II DPR semestinya mampu menelusuri rekam jejak Hery Susanto sebelum meloloskannya menjadi Ketua Ombudsman RI. Dia menyebut berbagai informasi mengenai kinerja Hery saat menjabat komisioner Ombudsman sudah beredar di internal lembaga.

“Semua ini tidak terlepas dari ketidaktelitian Panitia Seleksi Ombudsman 2025/2026 dan DPR dalam meloloskan Hery Susanto menjadi Ketua Ombudsman RI,” kata Boyamin kepada Bisnis, dikutip Senin (20/4/2026).

Boyamin mengaku bahwa dirinya telah memberikan masukan kepada panitia seleksi pada Oktober 2025, namun tidak direspons. Bahkan, dia menyebut ada anggota Ombudsman dua periode telah memberi peringatan serupa kepada panitia seleksi dan Komisi II DPR.

"Namun gagal dan bahkan HS lolos diangkat jadi Ketua ORI [Ombudsman RI]," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dituntut pidana penjara selama 6–15 tahun dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.

"Menuntut agar majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ucap jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung Roy Riady dikutip dari Antara, Kamis (16/4/2026).

Dari ketiga terdakwa tersebut, Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam dituntut 15 tahun penjara.

Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar (SD) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek periode 2020–2021 Sri Wahyuningsih serta Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek periode yang sama, Mulyatsyah, masing-masing dituntut pidana penjara selama 6 tahun.

Selain pidana penjara, ketiganya juga dituntut membayar denda. Ibam dituntut denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 190 hari.

Adapun Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah masing-masing dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 120 hari penjara.

Khusus Ibam dan Mulyatsyah, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti. Ibam dituntut membayar Rp16,92 miliar subsider 7 tahun 6 bulan penjara, sedangkan Mulyatsyah sebesar Rp2,28 miliar subsider 3 tahun penjara.

Dengan demikian, JPU meyakini para terdakwa melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelum mengajukan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal memberatkan, yakni para terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Menariknya, penetapan tersangka terhadap pucuk pimpinan Ombudsman RI itu tak lama sejak dilantik di Istana Negara pada Jumat (10/4/2026). Belum genap satu pekan, Hery Susanto harus mendekam di balik jeruji besi usai ditangkap di kediamannya pada Rabu (16/4/2026).

Penangkapan Hery di rumahnya itu terpantau saat dia digiring ke mobil tahanan Kejagung RI pada Kamis (16/4/2026) sekitar 11.19 WIB. Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Hery tidak seperti tersangka lainnya yang tampil rapi saat keluar dari Gedung Bundar Kejagung.

Sebab, dengan wajah lesu dia hanya memakai kaos biru dan dibalut rompi tahanan khas Kejaksaan. Pada kedua tangannya, nampak borgol sudah dikenakan. Sementara itu, dia hanya memakai alas kaki sandal saat menjelang penahanannya di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan.

"Tim penyidik Jampidsus Kejagung RI menetapkan Tersangka HS selaku Ketua Ombudsman periode 2026-2031," ujar Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman. Nahdi di Kejagung.

Peran Hery

Syarief menjelaskan, duduk perkara kasus ini bermula saat PT TSHI memiliki persoalan terkait perhitungan PNBP oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI.

Kemudian, PT TSHI melalui pemiliknya berinisial LD telah memutar otak agar bisa mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan itu. Salah satu upayanya itu yakni bertemu dengan Hery Susanto.

Kala itu, Hery Susanto menjabat sebagai anggota Komisioner Ombudsman pada 2021-2026. Menurut Syarief, Hery menyanggupi permintaan PT THSI. Bantuan itu salah satunya berupa melakukan pemeriksaan kepada Kemenhut RI yang seolah-olah berawal dari Pengaduan Masyarakat.

"Dalam proses melakukan pemeriksaan kepada Kementerian Kehutanan RI tersebut, Sdr. HS mengatur sedemikian rupa sehingga kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan RI terhadap PT TSHI yang harus membayar uang denda adalah keliru," ujar Syarief.

Ombudsman pun mengoreksi permasalahan PNBP dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar kepada negara. Setelah itu, Hery bertemu dengan pihak PT THSI berinisial LO pada April 2025.

Tujuannya yakni meminta agar Ombudsman bisa menemukan masalah administrasi dalam proses Penerimaan Negara Bukan Pajak - Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PNBP IPPKH) yang dituangkan dalam Keputusan Kemenhut dengan kesepakatan Hery Susanto akan diberikan uang sejumlah Rp1,5 miliar.

Setelah serangkaian pemeriksaan Kemenhut selesai, sosok berinisial LKM diperintahkan oleh Hery untuk menyampaikan draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman kepada pihak PT TSHI.

"Dan menyampaikan pesan dari saudara HS bahwa Putusan Hasil Pemeriksaan akan sesuai harapan saudara LO dan untuk mengintervensi Kementerian Kehutanan RI sehingga menguntungkan PT TSHI," pungkasnya.

Atas perbuatannya itu, Hery Susanto dipersangkakan melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Respons Ombudsman

Ombudsman RI menyatakan permintaan maaf usai Ketua Ombudsman periode 2021-2026, Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam siaran pers Ombudsman, pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik ini menyesalkan peristiwa dugaan korupsi yang menyeret Hery Susanto.

"Pimpinan Ombudsman RI Periode 2026-2031 menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa ini terjadi," ujar Ombudsman dikutip dalam siaran pers, Kamis (16/4/2026).

Ombudsman menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas.

Oleh sebab itu, Ombudsman bakal menghormati dan bersikap kooperatif dalam proses hukum yang dilakukan oleh Kejagung.

"Pimpinan Ombudsman RI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara ini kepada penegak hukum yang berwenang serta akan kooperatif," imbuhnya.

Adapun, Ombudsman juga tidak menampik sorotan publik yang tertuju kepada lembaga dengan adanya penetapan tersangka terhadap pucuk pimpinannya.

Namun demikian, untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, maka Pimpinan Ombudsman RI memastikan langkah-langkah internal yang diperlukan sesuai dengan mekanisme kelembagaan.

"Selain itu, fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung," pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan produser film Agung Winarno (AW) sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang di kasus suap dan gratifikasi eks pejabat MA Zarof Ricar. Adapun keduanya menjadi produser film yang berjudul “Sang Pengadil”.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan keduanya saling mengenal dan terlibat dalam sebuah proyek bersama.

"Jadi tersangka AW ini bersama-sama dengan terpidana Zarof Ricar ini ada sebuah proyek pada saat itu dan pada saat proyek itu mereka sudah intens berkomunikasi," kata Syarief dalam konferensi pers, Kamis (16/4/2026).

Pada 2025, kata dia, Zarof kemudian menghubungi Agung untuk menitipkan sejumlah asetnya mulai dari sertifikat tanah, deposito, uang hingga logam mulia emas. Syarief mengatakan aset itu diserahkan Zarof ke kantor milik Agung.

"AW dihubungi oleh Zarof Ricar untuk menitipkan dokumen-dokumen berupa sertifikat tanah, deposito atau uang, dan lain-lain dan diantar ke kantor milik AW," ujar dia.

Lihat video: LIVE | Sindo Prime | Terjerat Suap, Zarof Ricar Dihukum 16 Tahun Penjara



Dalam kasus ini, Syarief menyebut Agung sejak awal juga sudah mengetahui bahwa penitipan aset itu dilakukan Zarog untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul perolehan.

"Sejak awal sudah menduga bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh Saudara Zarof Ricar," jelasnya.

Dia menambahkan, dari hasil penggeledahan di kantor Agung penyidik turut menyita dokumen-dokumen berupa bukti kepemilikan tanah, deposito, emas dan uang tunai milik Zarof Ricar.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di wilayah Sultra periode 2013-2025.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan kasus ini bermula ketika perusahaan PT TSHI bermasalah dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait perhitungan PNBP.

“Jadi pada awalnya ada salah satu perusahaan bernama PT TSHI itu memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kemenhut,” kata Syarief dalam konferensi pers, Kamis (16/4/2026).

Perusahaan tambang itu kemudian menghubungi Hery yang saat itu masih menjabat sebagai Komisioner Ombudsman. Hery kemudian menerbitkan surat rekomendasi khusus untuk membatalkan kebijakan Kemenhut.

“Kemudian bersama-sama dengan Saudara HS ini untuk mengatur, sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar,” katanya.

Lihat video: Presiden Prabowo Lantik Ketua dan Anggota Ombudsman 2026-2031, Ini Daftarnya

Syarief menjelaskan sebagai imbalannya, Hery menerima uang sebesar Rp1,5 miliar dari Direktur PT TSHI. Lewat surat itu, kata dia, kebijakan Kemenhut yang sebelumnya berlaku juga menjadi dibatalkan.

"Kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah Rp1,5 miliar rupiah," jelas dia.

Atas perbuatannya, Hery dijerat Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5, dan Pasal 606 KUHP. Ia juga langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejari Jaksel selama 20 hari kedepan.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto (HS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013-2025. Hery diduga menerima uang suap mencapai Rp1,5 miliar.

“Tersangka ini menerima sejumlah uang dari Saudara LKM yang merupakan Direktur PT TSHI, kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah Rp1,5 miliar rupiah,” kata Dirdik Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nadih dalam konferensi pers, Kamis (16/4/2026).

Syarief menjelaskan, Hery diduga mengurus masalah Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari PT TSHI. Syarief menuturkan, PT TSHI meminta Hery untuk mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNBP.

“Kemudian bersama-sama dengan Saudara HS ini untuk mengatur, sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar,” ujar dia.

Atas perbuatannya, Hery dijerat Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5, dan Pasal 606 KUHP. Ia juga langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejari Jaksel selama 20 hari kedepan.

Lihat video: Presiden Prabowo Lantik Ketua dan Anggota Ombudsman 2026-2031, Ini Daftarnya

Berdasarkan pantauan di lokasi, Hery terlihat keluar dari gedung Bundar Jampidsus Kejagung dengan memakai kaos berlogo PLN dibalut rompi tahanan khas Kejaksaan. Sambil diborgol, ia digiring ke mobil tahanan pada pukul 11.19 WIB.

Diketahui, Hery resmi menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) untuk periode 2026–2031. Hery dilantik pada April 2026 bersama jajaran anggota baru lainnya oleh Presiden, menggantikan kepengurusan sebelumnya, Mokhammad Najih.

Romli Atmasasmita

Perjalanan UU Nomor 31 Tahun 1999 pengganti UU Nomor 3 Tahun 1971 telah memasuki usia lebih dari 25 tahun tanpa ada perubahan sama sekali. Namun Putusan MKRI Nomor 123 tahun 2026 telah mengubah sama sekali pandangan semula bahwa UU Tipikor 1999 bukan merupakan “pukat harimau” menjadi dipertegas lagi justru merupakan “pukat harimau” oleh lembaga penjaga konstitusi yang notabene wajib melindungi hak asasi seseorang yang ditetapkan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 45, setiap orang berhak atas perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di muka hukum.

Putusan MKRI Nomor 123 Tahun 2026 prinsip “tujuan menghalalkan cara” (het doel Heilig de middelen) dijadikan motif pembenaran bahwa ketentuan Pasal 14 UU Tipikor tidak mengandung kepastian hukum dengan menetapkan ketentuan baru atas Pasal 14: setiap orang yang melakukan pelanggaran pidana di dalam UU sektoral yang tidak disebut tegas sebagai tipikor; berlaku ketentuan pidana di dalam UU sektoral kecuali pelanggaran tersebut telah memenuhi unsur tipikor maka diberlakukan UU Tipikor.

Penafsiran hukum oleh majelis hakim konstitusi ternyata tidak menggunakan salah satu dari 5 (lima) metode penafsiran hukum yang berlaku pada umumnya melainkan hanya didasarkan atas alasan tidak memenuhi kepastian hukum; sedangkan frasa, “kepastian hukum yang adil; tidak hanya kepastian hukum; telah diabaikan, sehingga tmenghapuskan Marwah MKRI sebagai penjaga Konstitusi UUD 45.

Penafsiran Majelis Hakim MKRI dalam Putusan MKRI Nomor 123 Tahun 2026 yang bersifat terakhir dan mengikat seluruh lembaga negara juga anggota masyarakat; telah menyamaratakan setiap kasus tipikor Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, sekalipun tampaknya sama-sama tipikor karena memang analisis hukum pidana meteril tidak dapat dipersamakan dengan analisis konstitusional yang dilandaskan pada Konstitusi UUD 45 karena terdapat perbedaan fundamental antara kedua disiplin ilmu hukum tersebut (hukum pidana dan hukum tata negara).

Analisa hukum pidana didasarkan pada fakta yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana sedangkan analisa hukum tata negara didasarkan pada aspek konstitutisionalitas dari suatu UU terhadap UUD. Pertimbangan Majelis MKRI bahwa, perlu disisipkan frasa “dikecualikan…dstnya pada ketentuan Pasal 14 UU Tipikor hanya dengan pertimbangan demi kepastian hukum merupakan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena frasa ketentuan Pasal 14 UU Tipikor telah memenuhi syarat lex scripta, lex stricta, dan lex certa.

Adapun maksud dan tujuan pembentuk UU Tipikor 1999 khususnya ketentuan Pasal 14 adalah untuk mencegah agar penerapan UU Tipikor khusus ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 tidak dilakukan secara pukul rata asalkan dipenuhi unsur tipikor Pasal 2 atau Pasal 3 tanpa mempertimbangkan kesalahan terdakwa.

Alasan ketentuan Pasal 14 telah menimbulkan ketidakpastian hukum justru alasan tanpa dasar hukum yang jelas baik dari sudut doktrin hukum maupun yurisprudensi. Sekalipun di dalam praktik peradilan tipikor, ketentuan Pasal 14 diabaikan baik oleh advokat maupun hakim.

Dampak putusan MKRI Nomor 123 Tahun 2026, terbuka celah hukum baru bagi Kejaksaan dan KPK untuk tidak lagi mempertimbangkan keberadaan pelanggaran pidana di dalam UU Sektoral dan apriori mengenyampingkan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor yang notabene adalah muruah dan sekaligus berfungsi sebagai rambu pembatas penerapan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Implikasi hukum lebih jauh di dalam penerapan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor; tidak ada lagi perbedaan antara UU Sektoral (umum) dan UU Khusus Pidana (UU Tipikor) yang sejak lama diakui baik di dalam teori, doktrin dan yurisprudensi perkara pidana.

Sedangkan di sisi lain, UU KUHP Pidana 2023 masih tetap membedakannya sebagaimana tercantum di dalam Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus oleh karenanya, Putusan MKRI Nomor 123 Tahun 2026 telah bertentangan dengan pembaruan UU Pidana khususnya pembedaan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Sekalipun dalam praktik peradilan tipikor kemudian setelah Putusan MKRI tersebut, kejaksaan atau KPK masih didasarkan Putusan MKRI aquo maka lembaga praperadilan yang akan menguji/menilai sejauh manakah praktik penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan atau KPK dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

Pada akhirnya akan terjadi pertentangan antara sisi kepastian hukum dan keadilan dan menurut ketentuan Pasal 53 KUHP 2023, hakim wajib mengutamakan keadilan; bukan kepastian hukum.

JAKARTA - Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan sebuah aset rampasan perkara korupsi kepada jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Penyerahan itu untuk menunjang operasional institusi.

Adapun aset yang diserahkan berupa tanah serta bangunan yang merupakan barang rampasan dari terpidana Arie Lestario Kusumadewa. Aset itu terletak di kawasan Jakarta Selatan dengan luas 788 meter persegi.

Kepala BPA Kejagung, Kuntadi menjelaskan bahwa aset yang diserahkan telah melalui proses verifikasi dan pengecekan fisik yang ketat. Dia memastikan kondisinya dalam keadaan baik, lengkap, dan siap digunakan.

“Dengan ditandatanganinya berita acara serah terima hari ini, maka seluruh hak, kewajiban, serta tanggung jawab pengelolaan dan perawatan aset secara resmi beralih kepada Jampidsus," kata Kuntadi dalam keterangannya, dikutip Rabu (15/4/2026).

Dia menerangkan, aset itu rencananya akan digunakan sebagai mess bagi anggota Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) dan pegawai guna meningkatkan kinerja penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi.

Penyerahan aset tersebut, kata dia, menjadi wujud penegakan hukum yang berorientasi pada asset recovery (pemulihan aset). Salah satunya dengan memastikan bahwa setiap aset hasil tindak pidana korupsi dapat dipulihkan, diamankan, dan dimanfaatkan bagi kepentingan negara.

“Selain itu, penyerahan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam pelaksanaan UNCAC melalui Badan Pemulihan Aset yang memiliki peran strategis dalam menelusuri, mengamankan, mengelola, dan mendukung pengembalianaset hasil tindak pidana sebagai bagian dari penguatan peran Central Authority Pemulihan Aset,” ujarnya.

Sementara itu, Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah mengapresiasi BPA yang telah melaksanakan proses penanganan, pengamanan, dan penyerahan aset ini dengan baik.

Sehingga, lanjut dia, aset tersebut dapat beralih status menjadi barang milik negara yang sah serta dapat dipergunakan secara optimal bagi kepentingan institusi.

“Saya berharap agar aset yang diserahterimakan pada hari inidapat dikelola secara tertib, profesional, dan bertanggungjawab sehingga benar-benar memberikan nilaitambah bagi pelaksanaan tugas personel Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus,” tandasnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada kepada publik dan tokoh-tokoh politik. Pernyataan itu disampaikan Nadiem di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).

“Terima kasih teman-teman media. Saya hari ini mau bercerita sedikit. Saya sudah 7 bulan di penjara dan walaupun alhamdulillah saya bersyukur bahwa semua tuduhan tidak terbukti,” ucapnya.

Nadiem menyoroti gaya kepemimpinannya yang mungkin dianggap terlalu mendobrak tanpa mempedulikan etika birokrasi yang ada.

"Saya ingin mengakui ini, bahwa saya masuk mungkin tidak selalu menghormati budaya birokrasi. Saya bawa banyak sekali orang dari luar masuk ke dalam, para profesional muda yang mungkin menciptakan gesekan-gesekan," ujarnya.

Nadiem juga mengakui sifatnya yang terlalu fokus pada profesionalisme kerja membuatnya luput dalam menjalankan fungsi politik dan sosial.

"Saya mungkin kurang santun dalam cara penyampaian saya. Saya kurang menghormati dan kurang sowan kepada tokoh-tokoh, baik masyarakat maupun politik. Saya salah tidak memahami bahwa sebagian dari tugas saya adalah fungsi politik," tambahnya.

Lihat video: BABAK BARU! Nadiem Makarim Jalani Sidang Kasus Chromebook



Nadiem menyadari selama masa jabatannya, ada ucapan atau perilaku yang mungkin menyinggung berbagai pihak. Dengan nada rendah hati, ia menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya.

"Untuk itu saya ingin sekali mohon maaf. Saya ingin mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada ucapan-ucapan atau perilaku saya pada saat menjadi Menteri yang tidak berkenan," tuturnya.

Tujuh bulan terpisah dari keluarga dan anak-anak diakui Nadiem sebagai masa yang sangat berat. Namun, Nadiem mengaku tetap optimistis dan mendapatkan inspirasi dari tokoh-tokoh sejarah Indonesia yang pernah mengalami pengorbanan lebih besar darinya.

"Hal itu memberikan saya kekuatan, memberikan saya inspirasi, dan itulah alasan kenapa bahkan dalam situasi terpuruk seperti ini, saya masih optimistis. Saya masih mencintai negara saya, saya percaya ujungnya keadilan itu masih menjadi azas dasar dari negara Indonesia yang saya cintai ini," tuturnya.

JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Nadiem Makarim menyatakan perhitungan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun tersebut adalah hasil rekayasa.

Hal itu disampaikan Nadiem dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor, dengan agenda pemeriksaan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam persidangan tersebut, sejumlah kejanggalan dalam metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dipaparkan oleh auditor mendapat sorotan. Berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa BPKP tidak menggunakan perbandingan harga pasar riil dalam menentukan kerugian negara.

Auditor menggunakan metode cost accounting, yakni menghitung harga produksi ditambah asumsi margin tertentu. Metode ini bukan membandingkannya dengan harga satuan (unit cost) yang berlaku di pasar pada 2020.

Selain itu, pihak BPKP juga mengabaikan data harga tahun 2018 yang sebanding dengan harga chromebook di 2020, serta tidak memasukkan variabel kondisi pandemi Covid-19 yang memengaruhi fluktuasi harga pasar global saat itu.

"Hari ini mungkin salah satu sidang yang terpenting di dalam seluruh kasus saya. Karena hari ini terbukti secara mutlak bahwa perhitungan kerugian negara itu direkayasa sehingga rugi,” ujar Nadiem, Selasa (14/4/2026).

Lihat video: BABAK BARU! Nadiem Makarim Jalani Sidang Kasus Chromebook



Menurut Nadiem, saksi dari BPKP dan tim yang melakukan audit kerugian dari BPKP mengaku secara terbuka di sidang mereka tidak membandingkan harga beli Chromebook dengan harga pasar.

“Sekarang bayangkan, kita semua tidak perlu pakar untuk tahu kalau kita punya gadget, mau beli gadget, mau beli HP untuk mengetahui apakah harganya itu kemahalan atau tidak. Tentunya akan diperbandingkan dengan harga pasar. Kita cek toko A, toko B, toko C. Ini tidak dilakukan BPKP secara sengaja," ujar Nadiem.

Nadiem menambahkan jika dibandingkan dengan harga pasar yang nyata, pengadaan Chromebook tersebut justru menunjukkan adanya penghematan anggaran karena dibeli di bawah rata-rata harga pasar untuk spesifikasi yang sama.

Senada, Dodi S. Abdulkadir penasihat hukum Nadiem Makarim, menekankan laporan audit BPKP tidak disajikan secara detail dan terkesan menutupi data pembanding dari distributor.

“Harga wajar yang ditentukan oleh BPKP, rata-rata Rp4,3 juta, itu tidak ada di survei harga, tidak eksis, tidak nyata. Jadi dia menggunakan suatu angka yang tidak ada di pasar. Siapa pun kalau mau mengukur kerugian negara harus banding dengan harga pasar, harga online. Ini tidak terjadi. Jadi ini bukti terkuat bahwa ini bukan kerugian yang nyata.” ujarnya

Dodi juga merujuk pada kesaksian mantan Ketua LKPP Roni Dwi Susanto yang menyatakan tidak ada kemahalan harga dalam proyek tersebut.

"Jadi dari ahli LKPP, Ketua LKPP, mantan Ketua LKPP, Pak Roni, sudah menyatakan tidak ada kemahalan harga. Karena kalau ada kemahalan, saat itu LKPP tidak akan menyetujui untuk ditayangkan, jadi ditolak penayangannya,” ujarnya.

“Kemudian sesuai juga dengan Pak Roni, LKPP memegang pernyataan dari prinsipal apabila terjadi kemahalan prinsipal akan mengembalikan uang pemerintah. Itu pernyataan dari Ketua LKPP yang memang pelaku, saksi fakta. Ini kan saksi pendapat, jadi pendapat yang didasarkan kepada dokumen-dokumen, bukti-bukti yang diberikan oleh Jaksa," tegasnya.

Kuasa hukum Nadiem lainnya Ari Yusuf Amir menilai kesaksian ahli BPKP meragukan karena hanya berbasis pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang isinya telah terbantahkan oleh keterangan para distributor dan prinsipal di persidangan.

"Pertanyaan sederhana, ketika ahli mengatakan ada kemahalan harga, tentunya mereka memiliki data berupa data awal, data pembanding. Tadi dia katakan bahwa data awalnya itu dari Berita Acara (BA) klarifikasi dan BAP-BAP. Kita tanyakan kepada ahli, bagaimana seandainya kalau terdapat fakta ternyata BAP itu salah,” ucapnya.

“Karena kita sudah memeriksa semua distributor dan prinsipal dalam persidangan ini yang menjelaskan harga itu tidak kemahalan. Malah mereka melihat harga itu sudah harga yang paling murah. Sehingga apa yang disampaikan dalam BAP berbeda sama sekali. Dari situ saja sudah sederhana sebetulnya. Kalau diakui bahwa sumber datanya adalah BA klarifikasi dan BAP, ketika BAP dan BA klarifikasi ini salah, maka salahlah hasilnya. Sederhana," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perburuan saudagar minyak kesohor di Tanah Air, Riza Chalid masih terus diupayakan aparat penegak hukum di Indonesia.

Riza Chalid sendiri saat ini telah berstatus dua tersangka dalam dua perkara mega korupsi yang berbeda. Pertama, terkait dengan kasus tata kelola minyak mentah dan produk periode 2018-2023.

Dalam perkara tersebut, Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka kasus minyak mentah jilid II pada (11/4/2026). Dia jadi tersangka lantaran diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

Kemudian, usai tak pernah menghadiri pemeriksaan penyidik, Riza Chalid pun telah ditetapkan sebagai buronan. Di samping itu, status red notice Interpol Riza Chalid juga telah terbit pada Januari 2026.

Meskipun berstatus buronan internasional, Riza Chalid masih tak kunjung menginjakan kaki di Indonesia. Terlebih, keberadaannya pun masih dilacak oleh penyidik yang bekerja sama dengan Hubinter Polri.

Selang tiga bulan dari penetapan red notice itu. Kini, Riza Chalid menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait Petral periode 2008-2015. Perannya hampir sama, ayah Kerry Andrianto itu diduga melakukan intervensi untuk memengaruhi pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang, dan pengangkutan di Petral.

Dampak Punya 2 Status Tersangka

Pengamat Hukum, Aan Eko Widiarto mengatakan dengan dua status tersangka yang melekat kepada seseorang, maka proses pertanggung jawaban tersangka semakin mendesak.

Terlebih, dengan adanya dua status hukum terhadap Riza Chalid ini telah memberikan kans kepada penegak hukum untuk memburu aset tersangka lebih luas.

"Dampaknya dengan semakin banyak status tersangka apalagi intensitas kejahatannya extra ordinary maka semakin urgen meminta pertanggungjawaban pidananya dengan mengikuti proses hukum," ujar Aan kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Dia menambahkan, kans penangkapan Riza Chalid bisa berpeluang besar apabila proses perburuan ini bisa dibarengi dengan kemauan pemerintah.

"Agar bisa segera ditangkap diperlukan kemauan/willingness dari pemerintah yang akan menggerakkan polisi dan jaksa berikut jaringan interpol. Kalau soal kemampuan, saya yakin mumpuni," pungkasnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar mengatakan sejatinya tidak ada yang "spesial" dari dua status tersangka yang melekat pada Riza Chalid.

Namun demikian, menurut Fickar, dua status tersangka yang dimiliki seseorang berdampak pada pembebanan hukum saat vonis di pengadilan nantinya.

"Ya istimewanya pelaku kejahatan diberbagai urusan, sehingga bisa lebih dari sekali ditetapkan," tutur Fickar kepada Bisnis.

Langkah Kejagung

Jampidsus Kejagung RI, Febrie Adriansyah mengemukakan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Interpol untuk memboyong Riza Chalid ke Indonesia.

Bersamaan dengan itu, Febrie menyatakan saat ini pihaknya tengah melakukan perburuan aset terhadap Riza Chalid. Sebab, dengan adanya dua status tersangka terhadap Riza Chalid, maka peluang menyita aset pengusaha minyak itu lebih besar.

"Dengan penetapan tersangka baru ini kan semua berkembang, setidak-tidaknya aset lagi dikejar," ujar Febrie di Kejagung, dikutip Senin (13/4/2026).

Sementara itu, Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan bahwa perburuan Riza Chalid tidak bisa dilakukan dengan mudah. Pasalnya, posisi Riza Chalid yang berada di luar negeri telah menghambat penangkapan karena berada di luar yurisdiksi Indonesia.

"Tapi karena memang ini menyangkut yurisdiksi negara lain ya, di luar yurisdiksi Indonesia memang sepertinya kita memang perlu waktu tapi semua upaya yang terbaik sudah kita lakukan," tutur Syarief.

Diduga di Malaysia

Adapun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Riza Chalid diduga berada di luar negeri, tepatnya di Malaysia. Namun, ia menegaskan bahwa kepastian lokasi tersebut masih perlu didalami lebih lanjut.

“Yang kami dengar ada di Malaysia. Tapi pasti atau tidaknya mesti diselidiki,” ujar Yusril di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Yusril menjelaskan, apabila keberadaan Riza Chalid di Malaysia terbukti, maka pemerintah Indonesia dapat menempuh jalur ekstradisi untuk memulangkannya.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa dirinya tidak menangani langsung perkara tersebut. Proses hukum dan diplomasi terkait pemulangan tersangka akan melibatkan kementerian teknis terkait.

“Saya tidak menangani langsung masalah ini ya, saya kira mungkin Pak Menlu sama Pak Menkum akan menangani masalah ini,” jelasnya.