Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan fokus untuk memperluas basis pajak pada transaksi digital. Hal ini dilakukan kendati windfall harga komoditas semakin terasa dampaknya ke tambahan penerimaan.

Pada Kamis (30/4/2026), Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut, akan memperluas basis penerimaan pajak maupun mendorong peningkatan kepatuhan pada basis yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk mengejar target penerimaan Rp2.357,7 triliun pada 2026.

Secara sektoral, Bimo menyebut, otoritas pajak sudah tidak bisa lagi mengandalkan komoditas kendati sejumlah harga komoditas ekspor Indonesia meningkat seiring dengan kenaikan harga minyak dunia.

"Walaupun komoditas minerba [mineral dan batu bara] mulai merangkak naik, kami mulai masuk ke digital economy, kami mulai masuk ke pemajakan transaksi digital. Kami mulai masuk ke platform-platform digital currency. Jadi arahnya sudah ke situ," ujarnya kepada wartawan di KPP Madya Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Bimo menyebut, penerimaan pajak sampai dengan 29 April 2026, menunjukkan adanya pertumbuhan di atas 18% year-on-year yoy dibandingkan April 2025. Sementara itu, sampai dengan akhir Maret 2026, setoran pajak yang sudah diterima mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7% yoy.

Secara sektoral, penerimaan pajak sektor pertambangan sampai akhir kuartal I/2026, mencapai Rp32,9 triliun atau 6,3% yoy. Penopangnya adalah sektor pertambangan migas.

Kontribusi terbesar memang berasal dari perdagangan setidaknya sampai akhir kuartal I/2026. Nilainya mencapai Rp103,6 triliun atau tumbuh 59,9% yoy. Pertumbuhan penerimaan pajak di sektor perdagangan ditopang oleh perdagangan besar BBM serta tren peningkatan belanja online.

Selanjutnya, industri pengolahan menyumbang Rp84,2 triliun atau tumbuh 21,3% yoy serta keuangan dan asuransi Rp50,7 triliun atau tumbuh 7,6% yoy.

Pemajakan Via Marketplace hingga Pinjol

Berdasarkan catatan DJP, data terbaru menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp50,51 triliun. Setoran ini berasal dari pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE), seperti Shopee hingga Tokopedia, sampai dengan pajak teknologi finansial berupa peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol).

Dari total Rp50,51 triliun, setoran terbesar berasal dari PPN PMSE Rp38,76 triliun atau lebih dari 76%.

Kemudian, pajak atas aset kripto senilai Rp2 triliun, pajak fintech peer-to-peer lending Rp4,77 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau pajak SIPP Rp4,98 triliun.

Khusus PPN PMSE, DJP telah menunjuk sebanyak 262 pelaku PMSE sampai dengan akhir Maret 2026. Sepanjang bulan lalu, otoritas pajak juga telah menunjuk pemungut PPN PMSE baru yaitu Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc.

Sementara itu, dua PMSE dicabut yaitu Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited. Ada satu perubahan data pemungut PPN PMSE yakni pada Vorwerk International & Co. KMG, sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan.

"Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, dikutip Rabu (29/4/2026).

Kendati demikian, Inge menyebut, hanya 231 dari total 262 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total Rp38,76 triliun. Jumlahnya terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025 dan Rp3,09 triliun pada 2026.

Di sisi lain, setoran pajak kripto Rp2 triliun sampai akhir Maret 2026 lalu berasal dari Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,73 miliar pada 2025, dan Rp118,31 miliar pada 2026.

Dari sisi jenis pajaknya, setoran pajak kripto terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,12 triliun dan PPN dalam negeri (PPN DN) sebesar Rp880,18 miliar.

Adapun, pajak fintech menyumbang Rp4,77 triliun dengan perincian Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp360,38 miliar sampai dengan 2026.

Jenis pajaknya mencakup PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,35 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri (WPLN) sebesar Rp727,76 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,69 triliun.

Terakhir, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari SIPP. Sampai dengan bulan lalu, pajak SIPP tercatat sebesar Rp4,98 triliun. Nilai ini meliputi penerimaan Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, serta Rp906,81 miliar hingga 2026.

Penerimaan pajak SIPP terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp360,05 miliar dan PPN sebesar Rp4,62 triliun.

Inge lalu menambahkan kenaikan terbesar penerimaan pajak digital pada periode tersebut terutama berasal dari PPN PMSE dan pajak atas SIPP.

"PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp50,51 triliun. Setoran ini berasal dari pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE) seperti Shopee hingga Tokopedia, sampai dengan pajak teknologi finansial berupa peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol).

Secara terperinci, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan total Rp50,51 triliun itu terbesar berasal dari PPN PMSE Rp38,76 triliun atau lebih dari 76%.

Kemudian, pajak atas aset kripto Rp2 triliun, pajak fintech peer-to-peer lending Rp4,77 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau pajak SIPP Rp4,98 triliun.

Khusus PPN PMSE, DJP telah menunjuk sebanyak 262 pelaku PMSE sampai dengan akhir Maret 2026. Sepanjang bulan lalu, otoritas pajak juga telah menunjuk pemungut PPN PMSE baru yaitu Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc.

Sementara itu, dua PMSE dicabut yaitu Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited. Ada sat perubahan data pemungut PPN PMSE yakni pada Vorwerk International & Co. KMG, sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan.

"Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, dikutip Rabu (29/4/2026).

Kendati demikian, Inge menyebut hanya 231 dari total 262 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total Rp38,76 triliun. Jumlahnya terdiri dari setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025 dan Rp3,09 triliun pada 2026.

Di sisi lain, setoran pajak kripto Rp2 triliun sampai akhir Maret 2026 lalu berasal dari Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,73 miliar pada 2025, dan Rp118,31 miliar pada 2026.

Dari sisi jenis pajaknya, setoran pajak kripto terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,12 triliun dan PPN DN sebesar Rp880,18 miliar.

Adapun pajak fintech menyumbang Rp4,77 triliun dengan perinciaan Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp360,38 miliar sampai dengan 2026.

Jenis pajaknya mencakup PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,35 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp727,76 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,69 triliun.

Terakhir, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari SIPP. Sampai dengan bulan lalu, pajak SIPP tercata sebesar Rp4,98 triliun. Nilai ini meliputi penerimaan Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, serta Rp906,81 miliar hingga 2026.

Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp360,05 miliar dan PPN sebesar Rp4,62 triliun.

Inge lalu menambahkan kenaikan terbesar penerimaan pajak digital pada periode tersebut terutama berasal dari PPN PMSE dan pajak atas SIPP.

"PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sudah ada 251 perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE). Setelah beberapa aplikasi seperti Netflix hingga Amazon, otoritas belum lama ini juga sudah menunjuk Roblox Corporation.

Daftar perusahaan pemungut PPN PMSE meliputi aplikasi layanan musik dan video (Netflix, Amazon, Spotify, Disney Plus), platform media sosial (Meta, Facebook, Skype, Twitter), marketplace (Shopee, Bukalapak, Tokopedia), gim (Roblox dan lain-lain).

Ditjen Pajak menyebut sampai dengan saat ini masih melakukan proses identifikasi perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE.

"Proses identifikasi masih terus berjalan. DJP tidak menetapkan target kuota khusus sampai akhir tahun, karena penunjukan dilakukan berdasarkan verifikasi data dan pemenuhan kriteria oleh para pelaku usaha," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kemenkeu Rosmauli kepada Bisnis, Minggu (7/12/2025).

Sejalan dengan hal tersebut, Rosmauli menyebut otoritas masih terus melakukan proses konsolidasi penghitungan untuk setoran PPN PMSE yang dipungut 251 perusahaan itu.

Sampai dengan 31 Oktober 2025, 207 dari total 251 perusahaan sudah menyetorkan hasil pungutan PPN PMSE dari pengguna layanan senilai Rp33,88 triliun. Dikutip dari siaran pers Ditjen Pajak Kemenkeu beberapa waktu lalu, setoran itu meliputi Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp8,54 triliun hingga 2025.

"Untuk potensi penerimaan, angkanya masih dalam proses konsolidasi dan belum dapat disampaikan. Yang jelas, kontribusi PPN PMSE selama ini menunjukkan tren positif dan membantu memastikan level playing field di ekosistem digital," jelas Rosmauli.

Selain PPN PMSE, setoran pajak dari sektor usaha ekonomi digital sampai dengan akhir Oktober 2025 meliputi pajak atas aset kripto Rp1,76 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,19 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau pajak SIPP Rp3,92 triliun. Dengan demikian, totalnya digabung dengan PPN PMSE yakni Rp43,75 triliun.

Adapun strategi untuk memajaki kegiatan ekonomi digital menjadi salah satu amunisi otoritas fiskal untuk mendulang target penerimaan di 2026. Namun demikian, Kemenkeu memastikan itu bukan pungutan baru atau adanya penaikan tarif.

Pada media gathering di Kanwil DJP Bali, Selasa (25/11/2025), Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menegaskan bahwa arahan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa jelas kepada anak buahnya terkait dengan tidak adanya pajak baru.

"Kami akan kelola berdasarkan peningkatan kepatuhan administrasi, pemanfaatan Coretax, tetapi secara policy-nya sendiri, sesuai statement Pak Menteri tidak ada policy yang baru dalam bentuk misalnya kenaikan tarif pajak, pengenalan jenis pajak baru, dan sebagainya," terang Yon di Denpasar, Selasa (25/11/2025).

Arahan Purbaya itu disampaikan di tengah target penerimaan yang dinilai terlalu tinggi yakni Rp2.357,7 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto juga mengatakan ingin memperluas penunjukan perusahaan pemungut PPN PMSE untuk memperluas potensi penerimaan.

Utamanya, terang Bimo, adalah bagi pedagang (merchant) yang menggunakan PMSE itu sebagai sarana berjualan namun belum dipajaki. Baik itu PPh final UMKM 0,5% maupun yang sudah melebihi ambang batas omzet yakni di atas Rp480 miliar setahun, serta pajak-pajak lainnya.

"Kami tuh pengen platform dalam negeri Blibli, Tokopedia, Shopee, Lazada ya, itu juga level of playing field-nya sama dengan platform luar negeri yang menggunakan media elektronik untuk bisnis mereka. Nah yang lebih dalam lagi ke merchant-merchant yang beroperasi di situ. Ini juga level of playing field merchant-merchant yang tidak menggunakan sarana online sudah melaporkan kewajiban pajaknya," terang Bimo pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana untuk menggali potensi penerimaan negara baru sebagai salah satu upaya ekstensifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025-2029.

Adapun Renstra Kemenkeu untuk lima tahun ke depan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025 yang diteken oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Oktober 2025.

Pada PMK tersebut, Kemenkeu menetapkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara dilakukan melalui empat strategi. Pertama, optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan dan PNBP.

Kedua, integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui single profile wajib bayar/wajib pajak/pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

"[Ketiga] Penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, objek cukai baru, dan PNBP," demikian dikutip dari PMK No.70/2025, Senin (10/11/2025).

Keempat, penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu mencatat bahwa penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sampai dengan September 2025 mencapai total Rp42,53 triliun.

Sampai dengan 30 September 2025, penerimaan pajak ekonomi digital terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) senilai Rp32,94 triliun.

Kemudian, pajak atas aset kripto Rp1,71 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,1 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp3,78 triliun.

"Realisasi sebesar Rp42,53 triliun menunjukkan bukti nyata bahwa sektor digital kini menjadi penggerak baru penerimaan pajak Indonesia,” ujar Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, melalui siaran pers, Rabu (22/10/2025).

Adapun sampai dengan September 2025, pemerintah telah menunjuk 246 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Pada bulan tersebut, terdapat lima penunjukan baru yakni Viagogo GMBH, Coursiv Limited, Ogury Singapore Pte. Ltd., BMI GlobalEd Limited, dan GetYourGuide Tours & Tickets GmbH.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan satu perubahan data pemungut PPN PMSE, yakni X Asia Pacific Internet Pte. Ltd.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sampai dengan September 2025 mencapai total Rp42,53 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat bahwa sampai 30 September 2025, penerimaan pajak ekonomi digital itu terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) senilai Rp32,94 triliun.

Kemudian, pajak atas aset kripto Rp1,71 triliun, pajakfintech(peer-to-peer lending) Rp4,1 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp3,78 triliun.

"Realisasi sebesar Rp42,53 triliun menunjukan bukti nyata bahwa sektor digital kini menjadi penggerak baru penerimaan pajak Indonesia,” ujar Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, melalui siaran pers, Rabu (22/10/2025).

Adapun sampai dengan September 2025, pemerintah telah menunjuk 246 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Pada bulan tersebut, terdapat lima penunjukan baru yakni Viagogo GMBH, Coursiv Limited, Ogury Singapore Pte. Ltd., BMI GlobalEd Limited, dan GetYourGuide Tours & Tickets GmbH.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan satu perubahan data pemungut PPN PMSE, yakni X Asia Pacific Internet Pte. Ltd.

Rosmauli menjelaskan bahwa dari total perusahaan yang ditunjuk itu, sebanyak 207 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total Rp32,94 triliun sampai dengan akhir September 2025.

Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp7,6 triliun hingga 2025.

Penerimaan Pajak Kripto

Sementara itu, pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp1,71 triliun sampai dengan September 2025. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan 2022, Rp220,83 miliar penerimaan 2023, Rp620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp621,3 miliar penerimaan 2025.

Penerimaan pajak kripto itu terdiri dari pajak penghasilan atau PPh 22 sebesar Rp836,36 miliar dan PPN DN sebesar Rp872,62 miliar.Di sisi lain, pajakfintechjuga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp4,1 triliun sampai dengan September 2025. Penerimaan dari pajakfintechberasal dari Rp446,39 miliar penerimaan 2022, Rp1,11 triliun penerimaan 2023, Rp1,48 triliun penerimaan 2024, dan Rp1,06 triliun penerimaan 2025.

Pajakfintechtersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,14 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,4 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,24 triliun.

Penerimaan pajak ekonomi digital lainnya, yakni dari SIPP sampai dengan September 2025 tercatat sebesar Rp3,78 triliun. Itu meliputi Rp402,38 miliar penerimaan 2022, Rp1,12 triliun penerimaan 2023, Rp1,33 triliun penerimaan 2024, serta Rp931,12 miliar penerimaan 2025.

Secara terperinci, penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp251,14 miliar dan PPN sebesar Rp3,53 triliun.

Ke depan, terang Rosmauli, otoritas pajak akan memastikan seluruh potensi ekonomi digital, mulai dari PMSE,fintech, hingga kripto, dapat terakomodasi dalam sistem perpajakan yang adil dan efisien.