IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, rencana perluasan basis pajak, termasuk wacana pengenaan pajak pada marketplace, bukan semata-mata dilakukan untuk mengejar pendapatan negara. Namun, fokus utama pemerintah adalah menciptakan level bermain yang sama (level of playing field) antara pedagang konvensional dan platform digital.

Purbaya menjelaskan, aspirasi untuk mengatur ekosistem belanja daring justru datang dari para pedagang di pasar tradisional yang merasa sulit bersaing dengan harga dan kemudahan di platform online.

“Permintaannya bukan dari masyarakat, bukan dari pedagang pasar, bukan itu kan. Dia minta di-treat supaya yang di pasar tradisional bisa bersaing. Itu antara lain yang saya pikirkan utamanya, bukan mau dapetin income aja, karena orang-orang kalau saya ke pasar itu mereka bilang 'Pak, kami kalah sama online. Gini, aturlah Pak',” ujarnya kepada awak media di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Terkait realisasi kebijakan tersebut, Purbaya memastikan pemerintah tidak akan terburu-buru. Purbaya akan memantau kondisi daya beli masyarakat secara cermat, terutama setelah berakhirnya kuartal II-2026.

Jika kebijakan tersebut dinilai akan menekan daya beli, maka pemerintah tidak segan untuk menghindarinya.

Purbaya juga menggarisbawahi penataan pajak ini akan dilakukan secara terukur tanpa mematikan ekosistem digital yang sudah berkembang pesat.

“Tujuannya itu. Supaya yang di pasar tradisional bisa hidup, bersaing, tapi yang ini juga enggak mati, gitu. Jadi saya enggak akan cekik. Lu suka beli online enggak? Gua juga online belinya,” kata dia.

Di sisi lain, Purbaya menjawab keraguan mengenai komitmennya yang sempat menyatakan tidak akan menaikkan beban pajak sebelum ekonomi tumbuh di level 6 persen.

Dia menerangkan, langkah 'perluasan' saat ini lebih dititikberatkan pada perbaikan sistem agar tidak terjadi kebocoran, bukan sekadar menambah beban pajak baru bagi rakyat.

“Nah, itu kan bukan berarti saya bilang menggunakan pajak kan. Saya kan pastikan yang harus saya bayar, bayar. Orang pajaknya enggak bocor, enggak main-main jadi enggak bocor. Itu. Ini kan belum sempurna,” katanya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menyempurnakan administrasi perpajakan guna memastikan setiap kewajiban disetorkan dengan benar ke kas negara tanpa harus mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional.

(Dhera Arizona)

Asosiasi E-commerce Indonesia atau idEA mengingatkan agar rencana penerapan pajak bagi pedagang di platform digital tidak menghambat pertumbuhan pelaku usaha kecil, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Begitu juga dengan seller baru yang masih dalam tahap berkembang.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan, pada prinsipnya idEA memahami kebijakan perpajakan merupakan bagian dari upaya memperluas basis pajak. Namun ia meminta implementasinya perlu tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi digital.

“Mementum pertumbuhan ekonomi digital perlu dijaga, khususnya dari sisi partisipasi UMKM dan seller (penjual) baru yang masih dalam tahap berkembang dan sensitif terhadap perubahan kebijakan,” kata Budi kepada Katadata.co.id, Jumat (10/4).

Budi menjelaskan, pada dasarnya yang paling penting bagi pedagang baru dan mikro adalah kesederhanaan mekanisme. Begitu juga dengan kejelasan implementasi kebijakan tersebut.

“Banyak pelaku usaha masih dalam tahap adaptasi dari sisi literasi pajak maupun kesiapan administrasi,” ujarnya.

Budi mengatakan perlu komunikasi yang jelas dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan dukungan marketplace. Khususnya dalam membantu menyampaikan informasi secara sederhana kepada para penjual di ekosistem.

Dari sisi industri, Budi memastikan platform e-commerce pada dasarnya siap mendukung kebijakan pemerintah. Namun, kesiapan tersebut juga harus diiringi dengan koordinasi teknis yang matang antara regulator dan pelaku industri.

“Koordinasi teknis dengan marketplace juga menjadi penting, baik terkait alur pemotongan, pelaporan, maupun penyampaian informasi kepada seller, agar implementasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan,” ujarnya.

Perusahaan Platform E-commerce Jadi Pemungut Pajak

Rencananya pemerintah akan menunjuk perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE untuk memungut pajak pedagang pada pertengahan tahun ini. Ini berarti seperti Tokopedia, TikTok Shop, hingga Shopee akan memungut pajak kepada pedagang di platformnya.

Terlebih, Purbaya menyoroti adanya keluhan dari para pedagang offline seperti di pasar. “Kalau kita ke pasar rakyat, mereka bilang, Pak yang online dibatasin dong. Supaya saya bisa bersaing. Ya, sudah saya lihat dulu. tapi kita akan assess (menilai),” kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (6/4).

Ia mengakui kebijakan pemungutan pajak kepada pedagang di platform e-commerce seharusnya diterapkan pada 2025. Namun, ketentuan ini masih ditunda karena pemerintah masih memeprtimbangkan kondisi ekonomi.

“Tapi waktu itu ekonomi masih agak terganggu, jadi kita belum melaksanakannya. Tapi sekarang sudah lumayan nih. Kalau triwulan kedua masih bagus, kita akan pertimbangkan untuk juga sekaligus membuat persaingan antara online sama offline lebih adil, tentunya dengan analisis yang jelas dari data-data yang kita miliki,” ujarnya.

Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 mencapai 5,11% secara tahunan atau naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 5,03%. Pada kuartal IV 2025, pertumbuhan ekonomi RI mencapai 5,39% secara tahunan atau lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yakni 5.04%.Pemerintah menargetkan pada kuartal I 2026, pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat di level 5,5% secara tahunan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana memungut pajak dari pedagang online di lokapasar (marketplace) pada kuartal II 2026. Hal ini dilakukan seiring dengan kondisi ekonomi yang dinilai mulai membaik.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah lama menyiapkan kebijakan penunjukkan marketplace sebagai pemungut pajak transaksi daring.

Aturan terkait sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Dalam aturan ini, marketplace ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari pedagang online.

"Sebenarnya, Dirjen Pajak sudah punya rencana untuk mengenakan pajak pada online transaction kan, tapi waktu itu ekonomi masih agak terganggu, jadi kita belum melaksanakannya," ujar Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4) lalu.

Pedagang online yang terkena pajak ini adalah mereka yang omzetnya lebih dari Rp500 juta per tahun. Pedagang diharuskan bersurat kepada marketplace tempatnya berjualan untuk menyampaikan bukti peredaran bruto tersebut.

Namun, peraturan itu belum kunjung diterapkan. Pada 26 September 2025, Purbaya pernah mengungkap penerapan kebijakan itu ditunda karena daya beli masyarakat belum pulih.

Purbaya menilai penerapan pajak ini dapat menciptakan persaingan yang lebih adil antara pelaku usaha online dan offline. Ia mengaku menerima keluhan dari pedagang pasar rakyat yang meminta pemerintah menertibkan perdagangan online agar bisa bersaing.

Lantas, bagaimana respons dari pedagang yang menjual produknya melalui marketplace?

Kartika, seorang pedagang makanan di marketplace, tidak menyetujui penerapan kebijakan tersebut karena berpotensi memberatkan pelaku usaha kecil yang masih dalam tahap berkembang.

Ia menilai beberapa pelaku usaha belum tentu memiliki kestabilan keuangan yang kuat meski telah mempunyai omzet Rp500 juta ke atas dalam setahun.

"Sebagian besar UMKM online masih menghadapi berbagai tantangan, seperti biaya produksi yang terus meningkat, persaingan pasar yang ketat, serta kebutuhan untuk terus berinovasi agar tetap bertahan. Dengan adanya tambahan beban pajak pada batas omzet tersebut, dikhawatirkan justru akan menghambat pertumbuhan usaha dan menurunkan semangat para pelaku UMKM," ujar Kartika saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (8/4).

Selain itu, menurutnya, omzet tidak selalu mencerminkan keuntungan bersih yang diperoleh. Hal tersebut karena banyak pelaku UMKM yang memiliki omzet besar, tetapi margin keuntungan yang kecil akibat tingginya biaya operasional.

Karenanya, ia meminta pemerintah untuk dapat meninjau kembali kebijakan tersebut dengan melihat kondisi riil pelaku usaha di lapangan.

"Oleh karena itu, penetapan pajak sebaiknya mempertimbangkan aspek keuntungan (bersih), bukan hanya omzet semata. Kami berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan ini dengan mempertimbangkan kondisi riil pelaku UMKM di lapangan, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang sebelum dikenakan beban pajak tambahan," terangnya.

Sejalan, seorang penjual merchandise K-Pop yang tidak berkenan disebutkan namanya juga tidak menyetujui kebijakan tersebut. Menurutnya, meski yang dikenakan adalah pelaku usaha dengan omzet Rp500 juta ke atas, efek domino tetap akan ada.

"Meskipun cuman buat yang omset nya (Rp)500 jt ke atas, please percayalah kalau ini bakal jadi efek domino, alias nanti bahan baku dan lain-lainnya ikutan naik," ungkapnya.

Ia bercerita sebelumnya pedagang online di salah satu marketplace hanya dikenakan biaya admin sebesar 8 persen. Namun, saat ini terdapat biaya-biaya administrasi lainnya, seperti biaya premi, biaya layanan, biaya proses pesanan.

"Bayangin gue jual produk 17k (Rp17 ribu) yang masuk ke gue cuman 12k (Rp12 ribu), alias gue harus bayar goceng (Rp5 ribu) buat aplikasi, untung gue aja cuman 3k (Rp3 ribu). gimana kalau ada tambahan pajak lagi?" cerita dia.

Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahan baku usahanya sedang naik, terlebih dirinya juga menjual barang pecah belah yang membutuhkan lebih banyak bahan kemas, seperti bubble wrap, lakban, kardus, dan lainnya.

Kemudian, ia juga mengeluhkan banyak biaya-biaya lain yang harus dia perhatikan, seperti biaya bea cukai, termasuk nilai tukar rupiah dengan mata uang asing yang terus bergejolak di tengah kondisi geopolitik saat ini.

"Belum lagi gue transaksi luar negeri, biaya bea cukai juga semakin mencekik. Jadi buat kebijakan pajak bagi penjualan online gue ga setuju banget. Masa harus bayar pajak lagi?" pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan rencana untuk memungut pajak dari pedagang online di marketplace pada kuartal II 2026, seiring kondisi ekonomi yang dinilai mulai membaik.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan sebenarnya telah lama menyiapkan kebijakan penunjukkan marketplace sebagai pemungut pajak transaksi daring. Namun, rencana tersebut sebelumnya ditunda karena kondisi ekonomi belum stabil.

"Sebenarnya Dirjen Pajak sudah punya rencana untuk mengenakan pajak pada online transaction kan, tapi waktu itu ekonomi masih agak terganggu, jadi kita belum melaksanakannya," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Menurut Purbaya, pihaknya akan kembali mempertimbangkan penerapan kebijakan tersebut, dengan syarat jika kondisi ekonomi kuartal II tetap membaik.

"Sekarang (perekonomian) sudah lumayan nih. Kalau triwulan kedua masih bagus, kita akan pertimbangkan (menerapkan pajak marketplace)," ujarnya.

Purbaya menilai penerapan pajak ini dapat menciptakan persaingan yang lebih adil antara pelaku usaha online dan offline.

Ia mengaku menerima keluhan dari pedagang pasar rakyat yang meminta pemerintah menertibkan perdagangan online agar bisa bersaing.

"Kami akan ases ini dengan hati-hati karena kan kalau kita ke pasar rakyat, mereka bilang, 'Pak, yang online dibatasi dong supaya saya bisa bersaing.' Ya sudah saya lihat dulu, tapi kita akan ases bagaimana," ucap Purbaya.

Aturan terkait pajak marketplace sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Dalam aturan ini, marketplace ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari pedagang online.

Pedagang online yang terkena pajak ini adalah mereka yang omzetnya lebih dari Rp500 juta per tahun. Pedagang diharuskan bersurat kepada marketplace tempatnya berjualan untuk menyampaikan bukti peredaran bruto tersebut. 

Namun, peraturan itu belum kunjung diterapkan. Pada 26 September 2025, Purbaya pernah mengungkap penerapan kebijakan itu ditunda karena daya beli masyarakat belum pulih.

Selang satu bulan kemudian, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto sempat mengatakan akan diterapkan pada Februari 2026. Namun, hingga kini belum juga diterapkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah segera mewajibkan platform perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE lokal memungut Pajak Penghasilan atas transaksi pedagang di marketplace dalam negeri. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan aturan teknis kebijakan ini telah rampung dan kini menunggu persetujuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Aturan sudah siap, tinggal menunggu Pak Menteri berkenan meluncurkan kebijakan ini,” ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, kepada wartawan, Senin (16/2/2026).

Kebijakan ini menyasar pedagang daring di marketplace domestik, termasuk pelaku usaha kecil, dengan mekanisme pemungutan PPh dilakukan langsung melalui platform tempat mereka berjualan. Pemerintah berharap sistem ini membuat tata kelola perpajakan sektor ekonomi digital lebih tertib dan menciptakan perlakuan yang setara dengan PMSE asing yang lebih dulu dikenakan kewajiban serupa.

Pemerintah menilai penerimaan dari sektor digital penting untuk mendukung pembiayaan program publik seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kebijakan ini memberi kepastian bagi pedagang terkait kewajiban perpajakan mereka.

Dalam konteks target penerimaan pajak 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis capaian dapat melampaui sasaran jika tren awal tahun terjaga. Bimo mencatat, realisasi pajak Januari 2026 tumbuh 30 persen dibanding periode sama tahun lalu.

“Ceteris paribus, kalau kita pertahankan 30 persen, pasti bisa,” katanya.

Bimo mengingatkan, penerimaan pajak bersifat fluktuatif, seperti tahun lalu yang sempat terkontraksi hingga 40 persen. Pada awal tahun, restitusi biasanya belum banyak dibayarkan sehingga realisasi tampak lebih tinggi.

Sepanjang 2025, restitusi pajak mencapai Rp361 triliun dan tahun ini DJP berupaya membuat proses restitusi lebih teratur. “Kami adjust supaya kalau restitusi segitu, bruto penerimaan harus lebih tinggi,” jelas Bimo.

Untuk menjaga momentum, DJP menyiapkan sejumlah langkah seperti ekstensifikasi wajib pajak, percepatan elektronifikasi layanan, penguatan sistem Coretax, serta pembenahan administrasi.

“Kami butuh extra effort untuk perluas basis, perbaiki administrasi lebih efisien dan cepat,” tegasnya.

DJP juga menekankan pentingnya integritas aparatur pajak untuk menjaga kepercayaan publik dan mendukung peningkatan penerimaan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Pedagang online meluapkan keluh kesahnya di tengah rencana integrasi Tokopedia-TikTok Shop. Mereka berbagi pengalaman selama berjualan di platform Tokopedia.

Isu yang beredar menyebutkan bahwa aplikasi Tokopedia akan ditutup dan sepenuhnya dialihkan ke TikTok Shop.

Menanggapi hal itu, beberapa penjual di Tokopedia mulai menyuarakan ketidakpuasan terhadap ekosistem bisnis pasca masuknya TikTok. Isu efisiensi biaya hingga minimnya perhatian manajemen menjadi pemicu utama.

Rakha, pedagang online, memutuskan untuk mengambil langkah drastis pada usahanya.

Dia mengaku telah pelan-pelan mengalihkan seluruh aktivitas penjualannya dari aplikasi Tokopedia ke e-commerce lain semenjak merger tahun lalu.

“Saya sudah feeling semenjak digabung ke TikTok Shop. Potongan di TikTok juga makin berat,” ujar Rakha kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Keluhan juga disampaikan oleh Afif sebagai seller Tokopedia yang masih berkecimpung hingga saat ini.

Dia menilai adanya perubahan signifikan dalam dukungan platform terhadap penjual setelah integrasi antara Tokopedia dan TikTok Shop berjalan.

Afif merasa manajemen saat ini seolah mulai mengesampingkan penjual yang masih bertahan di aplikasi lama. Kekecewaan ini mendorongnya untuk menjajaki platform kompetitor seperti Shopee. Ketika ditanyakan tanggapannya mengenai aplikasi Tokopedia yang akan ditutup, dia mengaku pasrah.

“Tutup aja. Pas gabung TikTok Shop, memang sudah kurang diperhatikan yang di Tokopedia. Sekarang mau coba di Shopee,” kata Afif.

Keluhan para seller ini muncul di tengah beredarnya isu bahwa aplikasi Tokopedia akan ditutup dan sepenuhnya dialihkan ke TikTok Shop. Isu tersebut sempat viral di media sosial, termasuk di platform X (Twitter) melalui akun @ecommurz.

Akun tersebut mengklaim mendapat informasi dari orang dalam Tokopedia bahwa perusahaan berencana menutup aplikasi Tokopedia. Sebagai gantinya, TikTok Shop akan memiliki aplikasi terpisah sendiri.

Menanggapi isu tersebut, TikTok menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen berinvestasi di Tokopedia dan pasar Indonesia. Namun, tidak menjawab secara pasti apakah pemisahan aplikasi memang benar terjadi.

"Kami terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia sebagai bagian dari strategi kami untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan," kata Manajemen TikTok kepada Bisnis, dilansir Rabu (4/2/2026).

TikTok menggelontorkan dana sebesar US$1,5 miliar atau sekitar Rp23 triliun untuk mengakuisisi 75,01% saham Tokopedia pada awal Januari 2024. Dalam transaksi tersebut, Tokopedia menerbitkan 38,19 juta saham baru yang seluruhnya diambil alih oleh TikTok.

Akuisisi ini menjadi bagian dari strategi TikTok untuk memperkuat posisinya di pasar e-commerce Indonesia. Menurut data dari Momentum Works, Indonesia menjadi pasar terbesar TikTok Shop dengan nilai transaksi bruto (GMV) mencapai US$6 miliar atau sekitar Rp100 triliun hanya pada semester I/2025.

Pemerintah tengah menyiapkan aturan terkait biaya admin seller atau pedagang di platform e-commerce sebagai bagian dari upaya melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, mengkaji pengaturan harga minimal produk.

Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menjelaskan, hingga saat ini belum ada pengaturan resmi mengenai biaya admin maupun komisi yang diterapkan oleh platform digital, baik di Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi.

“Selama ini biaya platform dinilai lebih banyak menguntungkan usaha besar. Ke depan, akan ada pengaturan potongan biaya khusus bagi usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri,” ujar Temmy dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (20/1).

Temmy menjelaskan Kementerian UMKM bersama Kementerian Perdagangan saat ini menyusun revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 untuk mengakomodasi aturan terkait biaya admin.

Permendag itu mengatur tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Temmy menjelaskan dalam revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023, terdapat tiga poin utama yang sedang dibahas, salah satunya mengenai pengaturan biaya platform, termasuk potongan bagi UMK dan produk dalam negeri.

Aturan tersebut, lanjut dia, nantinya mewajibkan platform e-commerce untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pemerintah apabila ada rencana kenaikan biaya admin.

Selain itu, Temmy menyebut revisi mencakup penerapan harga minimum produk impor untuk 11 komoditas yang dapat diproduksi di dalam negeri.

Kebijakan itu diharapkan mampu memberikan ruang lebih besar bagi produk lokal untuk bersaing dengan barang impor yang masuk ke pasar domestik.

Revisi aturan juga menyentuh aspek algoritma pencarian di platform e-commerce. Nantinya, produk lokal akan difasilitasi dalam promosi dan rekomendasi pencarian, sehingga tidak kalah oleh produk impor.

“Platform e-commerce dilarang mengatur sistem yang mengutamakan produk impor terutama pada algoritma sistem pencarian,” ujar Temmy.

Shopee menaikkan biaya admin seller atau penjual mulai Januari 2026. E-commerce bernuansa oranye ini juga mengenakan biaya pre-order dan layanan Spaylater.

“Mulai Januari 2026, struktur biaya untuk setiap kategori produk akan mengalami penyesuaian,” demikian dikutip dari laman resmi Shopee (4/12).

Kenaikan biaya admin seller Shopee berbeda per kategori penjual dan produk. Berikut rinciannya:

Penjual Non-star dan Star/Star+

• Kategori Fashion: 4,25% – 9%
• Kategori FMCG: 6,5% – 10%
• Kategori Elektronik: 5,25% – 10%
• Kategori Lifestyle: 2,5% – 10%
• Kategori Lainnya: 8,25% – 9,5%

Penjual Shopee Mall

• Kategori Fashion: 3,2% – 11,7%
• Kategori FMCG: 6,2% – 11,7%
• Kategori Elektronik: 4,2% – 10,2%
• Kategori Lifestyle: 2,5% – 11,7%
• Kategori Lainnya: 7,2% – 7,7%

Shopee memberikan catatan bahwa biaya administrasi itu tidak dikenakan pada ongkos kirim dan diskon produk dan/atau voucer potongan harga yang ditanggung oleh penjual.

Selain itu, biaya administrasi itu belum termasuk biaya proses pesanan Rp 1.250 per transaksi yang selesai, biaya layanan program gratis ongkir Xtra dan/atau promo Xtra.

Di samping pengenaan biaya, Shopee memberikan sejumlah benefit kepada para penjual, termasuk tambahan diskon, fitur AI, fitur coba dulu khusus untuk kategori fashion, perluasan visibilitas dan eksposur lewat fitur video, live streaming dan affiliate.

Shopee juga menggelar beberapa program, misalnya Shopee pilih lokal untuk mendukung pedagang kategori UMKM. Ada juga laman flash sahel, voucer dan promosi Shopee untuk memperluas pemajanan produk.

Kategori penjual juga dibuat bertingkat, disesuaikan dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh seller.

Shopee Pungut Biaya Produk Pre-order

Shopee juga mengenakan biaya layanan produk pre-order 3% mulai Januari 2026. Biaya layanan ini bersifat opsional dan tidak akan dikenakan untuk produk dengan kriteria sebagai berikut:

• Produk kategori tertentu, di antaranya:

KATEGORI	SUB-KATEGORI	JENIS PRODUK
Aksesoris Fashion	Aksesoris Tambahan	Bordir
Buku & Alat Tulis	Buku Tulis & Kertas	Label & Stiker
	Pembungkus Kado & Kemasan	Tas Kado
	Perlengkapan Sekolah & Kantor	Kalender
		Lanyard & Name Tag
	Surat-Menyurat	Surat-Menyurat Lainnya
Buku & Majalah	Buku Bacaan	Agama & Filsafat
		Buku Resep & Masak
Hobi & Koleksi	Souvenir & Hadiah	Gantungan Kunci
		Kipas Tangan
		Souvenir Lainnya
Ibu & Bayi	Kamar Bayi	Sprei
Kamera & Drone	Aksesoris Kamera	Roll Film & Kertas Foto
Koper & Tas Travel	Aksesoris Travel	Passport Cover
		Tag Koper
Mobil	Aksesoris Eksterior Mobil	Aksesoris Plat Nomor Mobil
Olahraga & Outdoor	Pakaian Olahraga & AktivitasOutdoor	Atasan Olahraga
		Bawahan Olahraga
		Jaket Olahraga
		Jersey
		Set Pakaian Olahraga &Aktivitas Outdoor
Perlengkapan Rumah	Dekorasi	Bingkai Foto & PajanganDinding
	Perlengkapan Pesta	Kartu Ucapan
		Selempang/Sash
Tiket, Voucher, &Layanan	E-Money	E-Money

• Produk baru, selama 30 hari sejak produk diunggah atau upload
• Produk Pre-Order yang dibeli melalui sesi Shopee Live, sesuai ketentuan yang berlaku

Biaya layanan 3% itu dihitung dari harga produk, tanpa memasukkan diskon atau voucer yang ditanggung oleh penjual.

Biaya layanan dihitung per produk dalam satu pesanan. Artinya, jika terdapat beberapa produk pre-order dalam satu transaksi, masing-masing akan dikenakan biaya layanan 3% berdasarkan jumlah unit yang dipesan.

Sebagai contoh, apabila pembeli membeli produk pre-order A dengan harga asli Rp 50 ribu. Lalu, ada diskon Rp 5.000 dan voucer penjual Rp 5.000, maka total pembayaran pembeli menjadi Rp 40 ribu.

Biaya layanan pre-order dihitung sebesar 3% dari Rp 40 ribu, yakni Rp 1.200. Dengan demikian, total biaya layanan yang dikenakan untuk satu kuantitas produk Rp 1.200.

Penjual dapat melihat rincian biaya layanan pre-order dengan mengunduh ‘Catatan Transaksi Penghasilan’ melalui Seller Centre. Shopee akan memotong biaya layanan secara otomatis setelah pesanan dinyatakan selesai.

Shopee Pungut Biaya Layanan Program SPayLater Xtra 0%

Shopee akan memungut biaya layanan kepada penjual untuk setiap pesanan yang diselesaikan menggunakan metode pembayaran SPayLater mulai Januari 2026.

“Biaya layanan dihitung berdasarkan total penjualan (termasuk biaya pengiriman yang dikurangi diskon, jika ada) dikalikan biaya Llyanan,” demikian tertulis.

Melansir laman resmi Shopee, berikut merupakan skema bunga dan biaya layanan:

Tenor tiga Bulan

• Bunga pembeli: 0%
• Biaya layanan penjual saat ini: 1,5% per pesanan
• Biaya layanan mulai 1 Januari 2026: 2,5% per pesanan

Tenor 6 Bulan

• Bunga pembeli: 0%
• Biaya layanan penjual saat ini: 3% per pesanan
• Biaya layanan mulai 1 Januari 2026: 4% per pesanan

Jika fitur SPayLater XTRA 0% dinonaktifkan, namun masih terdapat pesanan yang sedang berjalan, pnjual tetap akan dikenakan biaya layanan sesuai ketentuan pesanan tersebut.

Hingga berita ini ditulis, Katadata.co.id masih dalam proses mendapatkan penjelasan Shopee.

Shopee menaikkan biaya admin seller atau penjual mulai Januari 2026. E-commerce bernuansa oranye ini juga mengenakan biaya pre-order dan layanan Spaylater.

“Mulai Januari 2026, struktur biaya untuk setiap kategori produk akan mengalami penyesuaian,” demikian dikutip dari laman resmi Shopee (4/12).

Kenaikan biaya admin seller Shopee berbeda per kategori penjual dan produk. Berikut rinciannya:

Penjual Non-star dan Star/Star+

• Kategori Fashion: 4,25% – 9%
• Kategori FMCG: 6,5% – 10%
• Kategori Elektronik: 5,25% – 10%
• Kategori Lifestyle: 2,5% – 10%
• Kategori Lainnya: 8,25% – 9,5%

Penjual Shopee Mall

• Kategori Fashion: 3,2% – 11,7%
• Kategori FMCG: 6,2% – 11,7%
• Kategori Elektronik: 4,2% – 10,2%
• Kategori Lifestyle: 2,5% – 11,7%
• Kategori Lainnya: 7,2% – 7,7%

Shopee memberikan catatan bahwa biaya administrasi itu tidak dikenakan pada ongkos kirim dan diskon produk dan/atau voucer potongan harga yang ditanggung oleh penjual.

Selain itu, biaya administrasi itu belum termasuk biaya proses pesanan Rp 1.250 per transaksi yang selesai, biaya layanan program gratis ongkir Xtra dan/atau promo Xtra.

Shopee Pungut Biaya Produk Pre-order

Shopee juga mengenakan biaya layanan produk pre-order 3% mulai Januari 2026. Biaya layanan ini tidak akan dikenakan untuk produk dengan kriteria sebagai berikut:

• Produk kategori tertentu, di antaranya:

KATEGORI	SUB-KATEGORI	JENIS PRODUK
Aksesoris Fashion	Aksesoris Tambahan	Bordir
Buku & Alat Tulis	Buku Tulis & Kertas	Label & Stiker
	Pembungkus Kado & Kemasan	Tas Kado
	Perlengkapan Sekolah & Kantor	Kalender
		Lanyard & Name Tag
	Surat-Menyurat	Surat-Menyurat Lainnya
Buku & Majalah	Buku Bacaan	Agama & Filsafat
		Buku Resep & Masak
Hobi & Koleksi	Souvenir & Hadiah	Gantungan Kunci
		Kipas Tangan
		Souvenir Lainnya
Ibu & Bayi	Kamar Bayi	Sprei
Kamera & Drone	Aksesoris Kamera	Roll Film & Kertas Foto
Koper & Tas Travel	Aksesoris Travel	Passport Cover
		Tag Koper
Mobil	Aksesoris Eksterior Mobil	Aksesoris Plat Nomor Mobil
Olahraga & Outdoor	Pakaian Olahraga & AktivitasOutdoor	Atasan Olahraga
		Bawahan Olahraga
		Jaket Olahraga
		Jersey
		Set Pakaian Olahraga &Aktivitas Outdoor
Perlengkapan Rumah	Dekorasi	Bingkai Foto & PajanganDinding
	Perlengkapan Pesta	Kartu Ucapan
		Selempang/Sash
Tiket, Voucher, &Layanan	E-Money	E-Money

• Produk baru, selama 30 hari sejak produk diunggah atau upload
• Produk Pre-Order yang dibeli melalui sesi Shopee Live, sesuai ketentuan yang berlaku

Biaya layanan 3% itu dihitung dari harga produk, tanpa memasukkan diskon atau voucer yang ditanggung oleh penjual.

Biaya layanan dihitung per produk dalam satu pesanan. Artinya, jika terdapat beberapa produk pre-order dalam satu transaksi, masing-masing akan dikenakan biaya layanan 3% berdasarkan jumlah unit yang dipesan.

Sebagai contoh, apabila pembeli membeli produk pre-order A dengan harga asli Rp 50 ribu. Lalu, ada diskon Rp 5.000 dan voucer penjual Rp 5.000, maka total pembayaran pembeli menjadi Rp 40 ribu.

Biaya layanan pre-order dihitung sebesar 3% dari Rp 40 ribu, yakni Rp 1.200. Dengan demikian, total biaya layanan yang dikenakan untuk satu kuantitas produk Rp 1.200.

Penjual dapat melihat rincian biaya layanan pre-order dengan mengunduh ‘Catatan Transaksi Penghasilan’ melalui Seller Centre. Shopee akan memotong biaya layanan secara otomatis setelah pesanan dinyatakan selesai.

Shopee Pungut Biaya Layanan Program SPayLater Xtra 0%

Shopee akan memungut biaya layanan kepada penjual untuk setiap pesanan yang diselesaikan menggunakan metode pembayaran SPayLater mulai Januari 2026.

“Biaya layanan dihitung berdasarkan total penjualan (termasuk biaya pengiriman yang dikurangi diskon, jika ada) dikalikan biaya Llyanan,” demikian tertulis.

Melansir laman resmi Shopee, berikut merupakan skema bunga dan biaya layanan:

Tenor tiga Bulan

• Bunga pembeli: 0%
• Biaya layanan penjual saat ini: 1,5% per pesanan
• Biaya layanan mulai 1 Januari 2026: 2,5% per pesanan

Tenor 6 Bulan

• Bunga pembeli: 0%
• Biaya layanan penjual saat ini: 3% per pesanan
• Biaya layanan mulai 1 Januari 2026: 4% per pesanan

Jika fitur SPayLater XTRA 0% dinonaktifkan, namun masih terdapat pesanan yang sedang berjalan, pnjual tetap akan dikenakan biaya layanan sesuai ketentuan pesanan tersebut.

Katadata.co.id telah mengonfirmasi kepada Shopee mengenai kenaikan biaya admin seller dan tambahan biaya baru, namun belum ada tanggapan resmi.

TOCO kebanjiran pedagang online di tengah tren kenaikan biaya admin seller di platform e-commerce lain. Marketplace baru bernuansa kuning ini menawarkan gratis biaya admin.

CEO TOCO Arnold Sebastian enggan memerinci peningkatan jumlah seller. “Banyak yang kesal (dengan biaya admin yang naik). Mereka lari ke kuning. (Migrasi) ini organik,” kata dia dalam acara Selular Telco Outlook di Jakarta Selatan, Rabu (26/11).

“Kami tidak mengeluarkan biaya satu rupiah pun untuk marketing. Semuanya organik,” Arnold menambahkan.

Berdasarkan keterangan para pedagang online yang ia temui, mereka mengeluhkan potongan yang diambil oleh platform e-commerce berkisar 8% - 38% dari penjualan. Namun ia tidak memerinci marketplace yang dimaksud.

“Margin sebesar itu tidak sehat untuk ekonomi. Brand tidak bisa berkembang kalau keuntungannya habis untuk platform,” ujar Arnold.

TOCO kini memiliki satu juga pengguna aktif bulanan dan 3,4 juta listing atau produk etalase.

E-commerce itu resmi hadir di Indonesia pada Agustus 2024. Marketplace ini dikenal karena menggratiskan biaya admin untuk penjual. Sebagai gantinya, platform membebankan biaya tetap Rp 2.000 per transaksi kepada pembeli yang disebut sebagai biaya parkir.

Arnold menyebut tagihan itu untuk menutup biaya pembayaran dan integrasi logistik tanpa memotong pendapatan penjual.

TOCO memiliki dua layanan utama:

1. TOCO Marketplace: Tempat jual beli produk seperti fashion, elektronik, dan kebutuhan sehari-hari. Proses checkout dan pembayaran dilakukan langsung di dalam aplikasi
2. TOCO Classified: Fitur iklan baris yang memungkinkan penjual mempromosikan barang tanpa proses transaksi di aplikasi, seperti mobil, properti, dan produk besar lainnya

Melalui TOCO Classified, pembeli dapat langsung menghubungi penjual via nomor telepon atau WhatsApp, tanpa dibatasi oleh sistem chat tertutup seperti di marketplace lain.

“TOCO sama seperti Toko Bagus dulu, bukan untuk membuat perusahaan besar, melainkan dibutuhkan,” kata Arnold.

TOCO membawa konsep pendekatan community-based marketplace. Arnold menyoroti hasil riset internal yang menunjukkan bahwa dalam banyak kategori, terutama barang bekas, motor, dan mobil, keputusan transaksi lebih ditentukan oleh hubungan antarindividu ketimbang faktor harga semata.

Ia menemukan pola bahwa transaksi motor bekas misalnya, sering terjadi dalam komunitas lokal, seperti antara pemilik dan dealer yang saling mengenal. Situasi ini disebutnya memperkuat konsep TOCO untuk membangun relasi langsung antara penjual dan pembeli.

“Dalam banyak komunitas, hubungan itu lebih penting daripada harga. Itu yang ingin kami perkuat,” kata Arnold.

Bisnis.com, DENPASAR — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan memungut pajak baru pada 2026, kendati target penerimaan yang dinilai terlalu tinggi yakni Rp2.357,7 triliun. Otoritas pajak pun memilih opsi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menegaskan bahwa arahan Menkeu Purbaya jelas kepada anak buahnya terkait dengan tidak adanya pajak baru.

"Kami akan kelola berdasarkan peningkatan kepatuhan administrasi, pemanfaatan Coretax, tetapi secara policy-nya sendiri, sesuai statement Pak Menteri tidak ada policy yang baru dalam bentuk misalnya kenaikan tarif pajak, pengenalan jenis pajak baru dan sebagainya," terang Yon di Denpasar, dikutip Rabu (26/11/2025).

Di sisi lain, pemerintah juga akan tetap memberikan fasilitas keringanan pajak bagi UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah. Misalnya, UMKM beromzet paling tinggi Rp500 juta tetap dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh), sedangkan yang beromzet dari Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar setahun mendapatkan insentif PPh final 0,5% (sampai 2029).

Adapun pemerintah juga tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022 yang akan membuat permanen insentif PPh final UMKM 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perseorangan (PT OP). Adapun bagi yang berbentuk WP badan tidak mendapatkan perpanjangan lagi.

"Kemudian, masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp60 juta per tahun tetap juga bebas PPh karena PTKP," terang Yon.

Di sisi lain, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya tahun depan ingin memperluas basis penerimaan berdasarkan transaksi digital. Kendati bukan jenis pajak baru, dia ingin memperkuat penerimaan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Sebagaimana skema yang sudah berlaku, otoritas pajak akan menunjuk platform sebagai pemungut pajak atas transaksi yang dilakukan di lokapasar (marketplace). Setelah penunjukkan perusahaan-perusahaan luar negeri seperti Netflix, Amazon, Google hingga Youtube untuk memungut pajak di dalam negeri, otoritas ingin hal yang sama turut diterapkan untuk PMSE lokal.

Utamanya, terang Bimo, adalah bagi pedagang (merchant) yang menggunakan PMSE itu sebagai sarana berjualan namun belum dipajaki. Baik itu PPh final UMKM 0,5% maupun yang sudah melebihi ambang batas omzet yakni di atas Rp480 miliar setahun, serta pajak-pajak lainnya.

"Kami tuh pengen platform dalam negeri Blibli, Tokopedia, Shopee, Lazada ya, itu juga level of playing field-nya sama dengan platform luar negeri yang menggunakan media elektronik untuk bisnis mereka. Nah yang lebih dalam lagi ke merchant-merchant yang beroperasi di situ. Ini juga level of playing field merchant-merchant yang tidak menggunakan sarana online sudah melaporkan kewajiban pajaknya," terang Bimo.

Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu menyebut bahwa UMKM yang sudah beromzet di atas Rp480 miliar atau sudah tidak lagi berstatus PTKP harusnya sudah memulai pembukuan.

Namun, dia mengakui bahwa arahan Menkeu Purbaya yakni tidak ada pajak-pajak baru atau kenaikan tarif pungutan tahun depan utamanya apabila kondisi ekonomi belum memadai. Dia menyebut respons masyarakat menjadi faktor besar bagi otoritas untuk menentukan kebijakan perpajakan ke depan.

"Kami tunggu sampai kondisi lebih confident, karena terus terang saja, kalau platform luar negeri tadi kan konsumennya mungkin menengah ke atas gitu, yang bisa langganan Spotify lah [dan lain-lain]. Sudah ada 246 sebagai pemungut PMSE. Jadi kami tentu berpegangan pada arahan pimpinan apakah itu kuartal I, kuartal II, kuartal III tentu nanti kami akan sampaikan juga ke publik," terangnya.

Jakarta: Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap praktik thrifting atau penjualan pakaian bekas impor. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memerintahkan seluruh platform e-commerce untuk menutup toko online yang menjual pakaian bekas demi melindungi industri lokal dan menegakkan aturan perdagangan yang berlaku.

Pemerintah resmi larang penjualan baju bekas impor

Dalam konferensi pers Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) di Jakarta, Maman menegaskan langkah ini sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem perdagangan dalam negeri agar tetap sehat dan kompetitif.

“Kemarin sudah saya perintahkan e-commerce, pokoknya setop. Gak boleh lagi menjual barang-barang, baju-baju bekas,” ujar Maman, dilansir Antara, Kamis, 6 November 2025.

Ia mengungkapkan sejak instruksi tersebut dikeluarkan, sejumlah platform e-commerce telah mulai memblokir akun pedagang yang terindikasi menjual pakaian bekas impor.

Untuk memastikan kepatuhan, Maman akan menggelar pertemuan dengan perwakilan e-commerce pada Jumat, 7 November 2025 untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Tentunya kami juga akan mendorong produk lokal agar mereka betul-betul difasilitasi oleh e-commerce kita. Semangatnya di situ,” tambahnya.

Nilai impor baju bekas meningkat tajam

Larangan ini tak lepas dari meningkatnya volume impor pakaian bekas yang mulai mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan, nilai impor untuk kategori tekstil jadi, pakaian bekas, dan gombal pada periode Januari hingga Juli 2025 mencapai USD78,19 juta.

Angka tersebut naik 17,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Negara pemasok utama di antaranya China, Vietnam, Bangladesh, Taiwan, dan Singapura.

Tren ini dinilai tidak hanya merugikan industri pakaian lokal, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dan lingkungan akibat distribusi pakaian bekas yang tidak terstandarisasi.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)