JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memastikan siap menjalankan kebijakan pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui marketplace.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa, implementasinya masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

“Itu (implementasi) kita masih menunggu arahan dari yang menandatangani PMK nya. Kalau kita selalu siap-siap terus, begitu kata Beliau (Menkeu) mulai, ya kita mulai,” ujar Inge dikutip Jumat (17/4/2026).

Sehingga hingga saat ini DJP masih menunggu dan belum dapat memastikan waktu penerapannya. Namun Inge mengaku telah berkomunikasi secara intensif dengan para pelaku e-commerce sejak awal perumusan kebijakan.

Menurutnya penyusunan aturan telah melibatkan berbagai asosiasi hingga pelabuhan ikan mas termasuk melalui mekanisme partisipasi yang adil.

“Sudah berkali-kali (komunikasi). Sebetulnya pada saat PMK itu dibuat, itu kan setahun lalu PMK-nya. Kita sudah meaningful participation dengan berbagai asosiasi sebetulnya, dengan para pelaku e-commerce, dengan berbagai macam platform,” jelas Inge.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan baru yang mewajibkan marketplace memungut pajak dari pedagang toko online.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 11 Juni 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.

Namun, pelaksanaan PMK ini masih ditunda oleh Purbaya. Ia sempat menyatakan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 bakal bagi para merchant (pedagang toko online) dilakukan apabila pertumbuhan ekonomi menunjukkan stabilitas di kuartal II 2026 dan bisa mencapai 6 persen.

Isi aturan pajak toko online

Dalam baleid tersebut, ada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan Bukalapak untuk memungut, menyetorkan, serta melaporkan PPh Pasal 22 dari transaksi pedagang lokal.

Merchant wajib memberikan data ke marketplace sebagai dasar pemungutan pajak. PMK ini menyetarakan invoice sebagai dokumen resmi yang dianggap sebagai bukti pemungutan PPh.

Marketplace juga harus menyampaikan data pemungutan pajak ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berapa Tarifnya?

Tarif PPh Pasal 22 ditetapkan 0,5 persen. Tarif ini bisa bersifat final atau tidak final, tergantung omzet pedagang dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022.

Berikut rinciannya:

- Omzet di bawah Rp 500 juta per tahun tidak dipungut PPh.

- Omzet Rp 500 juta sampai Rp 4,8 miliar dikenakan PPh 0,5 persen, bisa final atau tidak final tergantung ketentuan PP 55/2022.

- Omzet di atas Rp 4,8 miliar dikenakan PPh 0,5 persen dan bersifat tidak final.

Hampir seluruh pedagang online akan dipungut PPh oleh marketplace, kecuali yang tergolong UMKM kecil.

Siapa yang Dikecualikan?

Beberapa pedagang dibebaskan dari kewajiban PPh marketplace, antara lain:

- Pedagang dengan omzet di bawah Rp 500 juta yang sudah menyerahkan surat pernyataan ke marketplace.

- Jasa ekspedisi dan ojek online.

- Penjual yang punya surat keterangan bebas pajak.

- Pedagang pulsa dan kartu perdana.

- Pedagang emas perhiasan dan batangan.

- Penjual tanah atau bangunan beserta perjanjiannya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengkaji penerapan pajak tambahan bagi produk-produk online asal China, sebagai imbas semakin dominannya barang impor asal Negeri Panda di platform loka pasar daring alias e-commerce.

Purbaya mengungkapkan bahwa rencana tersebut menguat setelah dirinya melakukan serangkaian diskusi dengan pelaku usaha di berbagai daerah, seperti dari Sulawesi dalam sebuah live di media sosial TikTok hingga ketika berkunjung ke kawasan industri di Jawa Barat.

Menurutnya, konfirmasi di lapangan menunjukkan bahwa masifnya perdagangan online telah memukul telak kelangsungan bisnis offline. Apalagi, sambungnya, ekosistem online di dalam negeri rupanya tidak didominasi oleh pelaku usaha lokal.

"Yang saya pikir tadinya online sebagian besar kan orang Indonesia juga, rupanya yang banyak juga dikuasai bukan orang Indonesia. Jadi, kita akan pikirkan langkah yang lebih taktis nanti supaya yang offline bisa hidup, dan kalaupun switch ke online, harusnya orang Indonesia yang hidup," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip pada Kamis (26/3/2026).

Lebih lanjut, bendahara negara itu menyoroti kelemahan struktural yang membuat produk lokal kalah saing dari sisi harga. Dia mengaku mendapat laporan bahwa eksportir asal China mengantongi subsidi ekspor hingga 15% dari pemerintahnya.

Oleh sebab itu, sambungnya, Kementerian Keuangan tengah melakukan verifikasi mendalam terkait data tersebut. Jika benar maka otoritas fiskal akan membuat kebijakan untuk membuat barang buatan dalam negeri bisa lebih bersaing di pasar sendiri.

Hanya saja, Purbaya masih enggan merinci lebih jauh kebijakan yang dimaksud. Dia hanya memberi sinyal akan menerapkan instrumen pajak e-commerce atau pajak pegadang online, yang sejak tahun lalu implementasinya masih tertunda.

Kementerian Keuangan, katanya, saat ini tengah menghitung ulang kalkulasi dampak pengenaan pajak tersebut agar kebijakan yang keluar nantinya bisa tepat sasaran tanpa mematikan ekosistem digital itu sendiri.

"Ada satu pajak yang saya tunda-tunda terus, kan, pajak untuk [pedagang] online. Nah kalau seperti itu, kalau [diminta] terapkan, sebelah mana yang harus kita terapkan, sehingga online-nya tetap hidup, tapi yang offline-nya hidup lagi," jelas Purbaya.

Dengan demikian, dia berharap tercipta keseimbangan antara pelaku usaha domestik dan asing. Purbaya merasa selama ini seolah platform perdagangan digital yang terbangun justru menjadi karpet merah bagi penguasaan pasar oleh negara lain.

"Kalau kita hitung kemarin sebagian besar keuntungan lari ke pihak China sana, kan itu tidak benar sistemnya. Seolah-olah kita buat trading platform digital yang awalnya bagus, tapi sebenarnya kita menyerahkan pasar kita ke China sepenuhnya. Apakah itu kebijakan yang tepat atau enggak? Itu yang harus dipikirkan lagi, kan," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah segera mewajibkan platform perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE lokal memungut Pajak Penghasilan atas transaksi pedagang di marketplace dalam negeri. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan aturan teknis kebijakan ini telah rampung dan kini menunggu persetujuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Aturan sudah siap, tinggal menunggu Pak Menteri berkenan meluncurkan kebijakan ini,” ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, kepada wartawan, Senin (16/2/2026).

Kebijakan ini menyasar pedagang daring di marketplace domestik, termasuk pelaku usaha kecil, dengan mekanisme pemungutan PPh dilakukan langsung melalui platform tempat mereka berjualan. Pemerintah berharap sistem ini membuat tata kelola perpajakan sektor ekonomi digital lebih tertib dan menciptakan perlakuan yang setara dengan PMSE asing yang lebih dulu dikenakan kewajiban serupa.

Pemerintah menilai penerimaan dari sektor digital penting untuk mendukung pembiayaan program publik seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kebijakan ini memberi kepastian bagi pedagang terkait kewajiban perpajakan mereka.

Dalam konteks target penerimaan pajak 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis capaian dapat melampaui sasaran jika tren awal tahun terjaga. Bimo mencatat, realisasi pajak Januari 2026 tumbuh 30 persen dibanding periode sama tahun lalu.

“Ceteris paribus, kalau kita pertahankan 30 persen, pasti bisa,” katanya.

Bimo mengingatkan, penerimaan pajak bersifat fluktuatif, seperti tahun lalu yang sempat terkontraksi hingga 40 persen. Pada awal tahun, restitusi biasanya belum banyak dibayarkan sehingga realisasi tampak lebih tinggi.

Sepanjang 2025, restitusi pajak mencapai Rp361 triliun dan tahun ini DJP berupaya membuat proses restitusi lebih teratur. “Kami adjust supaya kalau restitusi segitu, bruto penerimaan harus lebih tinggi,” jelas Bimo.

Untuk menjaga momentum, DJP menyiapkan sejumlah langkah seperti ekstensifikasi wajib pajak, percepatan elektronifikasi layanan, penguatan sistem Coretax, serta pembenahan administrasi.

“Kami butuh extra effort untuk perluas basis, perbaiki administrasi lebih efisien dan cepat,” tegasnya.

DJP juga menekankan pentingnya integritas aparatur pajak untuk menjaga kepercayaan publik dan mendukung peningkatan penerimaan negara.

Penerapan pajak e-commerce sempat diusulkan berlaku pada Februari 2026, namun diubah menjadi disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Bagaimana progres pembahasan Pajak Penghasilan alias PPh 22 dari pedagang online?

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA Budi Primawan mengatakan Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah menyampaikan secara lisan bahwa implementasi kebijakan pemungutan pajak e-commerce mundur.

Penundaan itu bertujuan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 6%. “Saat ini, kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” ujar Budi kepada Katadata.co.id, Jumat (2/1).

Meski ditunda, Budi menegaskan bahwa proses pembahasan kebijakan tetap berjalan.

Dari sisi kesiapan industri, idEA menyatakan platform e-commerce pada prinsipnya siap mendukung kebijakan perpajakan, selama aturan yang diterapkan jelas, konsisten, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha, terutama UMKM.

“Secara umum, platform telah memiliki sistem pencatatan transaksi. Namun masih terdapat sejumlah detail yang perlu dirapikan dan diselaraskan,” kata Budi.

Detail teknis yang dimaksud antara lain ketentuan yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor 15 Tahun 2025. Menurut idEA, sinkronisasi regulasi ini penting agar implementasi di lapangan tidak menimbulkan kebingungan.

Aturan yang dimaksud Budi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak atas Penghasilan Pedagang dalam Negeri yang Bertransaksi Melalui Sistem Elektronik.

“Besarnya pungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diterima pedagang dalam negeri, sebagaimana tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM,” demikian bunyi Pasal 8 Ayat 1 PMK 37 Tahun 2025, dikutip Jumat (1/1).

Aturan Pajak E-commerce Ditunda

Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan penunjukkan marketplace sebagai pemungut PPh 22 dari pedagang online, menunggu arahan lebih lanjut dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

“Di PMK yang sudah kami desain, ini terkait penunjukkan marketplace untuk memungut pajak dari merchant yang berpartisipasi di platform. Itu yang ditunda sampai nanti sesuai dengan arahan Menteri,” kata Bimo pada Oktober 2025.

Ditjen Pajak mulanya berencana menunda penunjukkan lokapasar sebagai pemungut PPh dari Oktober 2025 menjadi Februari 2026. Namun, arahan terakhir dari Menkeu Purbaya, kebijakan PMK 37 Tahun 2025 itu akan ditunda hingga perekonomian nasional mencetak pertumbuhan 6%.

“Terakhir, arahan ke kami itu sampai Februari (2026), tapi kemudian ada arahan baru dari Menteri untuk menunggu sampai pertumbuhan 6%,” ujar Bimo.

Kriteria Pedagang Online Kena Pajak

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya meneken PMK 37/2025 yang mengatur penunjukkan lokapasar untuk memungut pajak dari pedagang daring.

Kebijakan itu bertujuan untuk memberi kemudahan dan kesederhanaan administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak.

Kriteria pedagang online yang wajib membayar pajak 0,5% yakni:

• Pedagang dalam negeri

Pasal 5 menyebutkan, pedagang dalam negeri yang dimaksud yakni perorangan maupun badan usaha yang berjualan di e-commerce atau marketplace, yang menerima penghasilan memakai rekening bank atau rekening keuangan sejenis, dan bertransaksi menggunakan alamat internet protocol alias IP Indonesia maupun nomor telepon dengan kode telepon Negara Indonesia.

Aturan ini juga mencakup perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi, perusahaan asuransi, dan pihak lainnya yang melakukan transaksi dengan pembeli barang dan/atau jasa melalui e-commerce atau marketplace.

• Pedagang dalam negeri perorangan yang memiliki peredaran bruto pada tahun pajak berjalan di atas Rp 500 juta

Jika penjualannya di bawah Rp 500 juta, penjual tetap harus menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat korespondensi, serta surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) paling lambat akhir bulan.

• Pedagang dalam negeri berupa badan usaha

Besaran Pajak E-Commerce

Besaran pajak yang harus dibayarkan pedagang online yakni 0,5% dari penjualan. Rinciannya sebagai berikut:

Jenis Wajib Pajak	Peredaran Bruto Tertentu (Omzet)	Tarif Pemungutan	Sifat PPh yang Dipungut	Perlakuan PPh yang Dipungut
Wajib Pajak Orang Pribadi	Di bawah atau sampai dengan Rp 500 juta	Tidak dipungut PPh	-	-
	Di antara Rp 500 juta – Rp 4,8 miliar	0,5%	PPh Final (memenuhi ketentuan PP-55/2022)	Final
			Tidak final (tidak memenuhi ketentuan PP-55/2022 atau memilih ketentuan umum)	Dapat dijadikan kredit pajak dalam SPT Tahunan
	Di atas Rp 4,8 miliar	0,5%	Tidak final	Dapat dijadikan kredit pajak dalam SPT Tahunan
Wajib Pajak Badan	Di bawah atau sampai dengan Rp 4,8 miliar	0,5%	PPh Final (memenuhi ketentuan PP-55/2022)	Final
			Tidak final (tidak memenuhi ketentuan PP-55/2022 atau memilih ketentuan umum)	Dapat dijadikan kredit pajak dalam SPT Tahunan
	Di atas Rp 4,8 miliar	0,5%	Tidak final	Dapat dijadikan kredit pajak dalam SPT Tahunan

Jika termasuk PPh final, maka wajib pajak tidak perlu menghitung ulang pajak yang sudah dipungut ini dalam SPT Tahunan. Namun pungutan ini tidak bisa dikreditkan atau dikurangkan dari pajak lainnya.

Jika termasuk PPh tidak final, maka wajib menghitung penghasilan dikurangi biaya dan dikenakan tarif pajak progresif (perorangan) atau tarif 22% (badan). Meski begitu, pajak yang sudah dipotong/dipungut/dibayar bisa dikreditkan di SPT Tahunan.

Misalnya, toko NGG dengan omzet Rp 6 miliar membayar PPh badan 22% dari laba PPh pasal 23, 25, dan lainnya. Maka, uang yang sudah dibayar ini bisa dipakai untuk kredit pajak atau mengurangi pajak lain yang harus dibayarkan. Misalnya, PPh terutang tahun pajak Rp 300 juta, dan jumlah kredit pajak dari pemotongan PPh 23 Rp 65 juta, maka yang perlu dibayarkan Rp 235 juta.

Cara Hitung Pajak E-Commerce

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu memberikan contoh misalnya, pedagang online perorangan berinisial WY menjual komputer Rp 8 juta pada 2 September 2025. Pengiriman dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT FQ Rp 150 ribu dan memakai asuransi dari PT YS dengan biaya Rp 50 ribu.

WY juga sudah menyampaikan informasi berupa NPWP/NIK, alamat korespondensi, dan surat pernyataan Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp 500 juta.

Maka, Kemenkeu tidak menagih pajak e-commerce 0,5% atas komputer yang dijual WY seharga Rp 8 juta. Sebab, WY sudah menyampaikan informasi yang dibutuhkan, termasuk surat pernyataan Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp 500 juta.

Kemenkeu akan mengenakan pajak 0,5% dari jasa pengiriman PT FQ Rp 150 ribu dan memakai asuransi dari PT YS dengan biaya Rp 50 ribu. Besarannya yakni 0,5% dari Rp 150 ribu yakni Rp 750, dan dari Rp 50 ribu yaitu Rp 250, sehingga totalnya Rp 1.000.

Yang bertugas memungut Pph 0,5% kepada perusahaan jasa pengiriman dan asuransi adalah platform e-commerce.

Lain ceritanya jika WY akhirnya memiliki penghasilan di atas Rp 500 juta pada 20 September 2025. Maka, WY harus menyampaikan surat keterangan baru kepada platform e-commerce, bahwa penjualannya melebihi Rp 500 juta, sehingga tidak mendapatkan bebas pajak.

Perhitungan pajaknya, dihitung pada penjualan Oktober 2025. Misalnya, WY menjual printer Rp 3 juta pada 7 Oktober, maka dikenakan PPh 0,5% atau Rp 15 ribu. Jika ia menggunakan kurir toko, maka biayanya juga diambil Pph 0,5%.

Lalu WY menjual pulsa Rp 200 ribu pada 11 Oktober. Penjualan ini tidak dikenakan PPh 0,5%, karena pulsa dibebaskan dari pajak.

Contoh lainnya misalnya, pedagang online berinisial NLG yang menyampaikan NPWP/NIK dan alamat korespondensi. Namun ia tidak menyertakan surat pernyataan Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp 500 juta. Maka, jika NLG menjual tas seharga Rp 300 ribu, tetap dikenakan PPh 0,5%.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk menunda penerapan pajak e-commerce hingga waktu yang belum ditentukan. Pungutan itu baru akan diterapkan apabila pertumbuhan ekonomi menyentuh 6 persen.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto mengatakan, penundaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen bagi pedagang online di platform e-commerce merupakan perintah langsung dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menyebut, Purbaya ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi terlebih dahulu sebelum memungut pajak baru.

“Itu yang memang ditunda sampai nanti sesuai dengan arahan Pak Menteri sampai katakanlah pertumbuhan ekonomi lebih optimistis ke angka 6 persen,” ujar Bimo dalam media briefing di Kantor Pusat DJP, Jakarta Senin (20/10/2025).

“Terakhir itu memang arahannya ke kami itu di Februari tapi kemudian ada arahan dari Pak Menteri untuk menunggu sampai pertumbuhan (ekonomi) 6 persen,” tambahnya.

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyambut positif keputusan tersebut. Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan menilai, langkah pemerintah menunda penerapan pungutan ini selaras dengan aspirasi para pelaku usaha, khususnya UMKM digital yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

“Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengar masukan dari para pelaku usaha, sekaligus berupaya memastikan kebijakan perpajakan berjalan efektif tanpa menimbulkan beban berlebih, khususnya bagi pelaku yang masih membutuhkan ruang untuk beradaptasi,” ujar Budi.

Menurut idEA, kebijakan ini menjadi angin segar bagi ekosistem UMKM digital, karena memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkuat pondasi bisnis mereka sebelum menghadapi kewajiban pajak tambahan.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto buka suara terkait adanya batas waktu penundaan penerapan pajak e-commerce.

Bimo mengatakan sesuai arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kebijakan ini masih menunggu momentum ekonomi yang dinilai tepat.

Namun, dalam arahan terbaru, penundaan pemberlakuannya diputuskan sampai pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa benar-benar mampu menembus level 6 persen, dari yang selama ini masih tumbuh di kisaran 5 persen persen secara tahunan atau year on year (yoy).

“Memang ini ada arahan terbaru dari Pak Menteri yang terkait dengan pajak e-commerce, tapi sifat daripada pajak kita itu kan self-assessment ya, artinya memang kalau setiap orang yang sudah mempunyai kemampuan ekonomi tertentu gitu ya,” ujar Bimo dalam media briefing di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan pada Senin (20/10/2025).

Menurut Bimo, mekanisme self-assessment yang dimaksud dimana setiap Wajib Pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara mandiri sesuai kemampuan ekonominya.

Maka dari itu lanjut Bimo, nantinya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025) pemerintah telah menugaskan platform penyedia marketplace sebagai pihak pemungut pajak.

Di mana, setiap transaksi yang dilakukan oleh para pedagang atau merchant dalam negeri di platform digital akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) secara otomatis oleh pihak penyelenggara sistem elektronik tersebut.

“Kalau memang di PMK yang sudah kita desain, ini kan terkait dengan penunjukan platform, platform penyedia marketplace itu untuk memungut pajak dari, apa namanya istilahnya vendor ya, bukan apa namanya? Merchant-merchant yang berpartisipasi di platform,” jelasnya.

Sehingga pelaksanaan kebijakan pajak e-commerce tersebut masih ditunda hingga kondisi ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang lebih kuat.

Bimo menilai, kebijakan pajak digital sebaiknya diterapkan ketika pertumbuhan ekonomi nasional sudah mencapai sekitar 6 persen, agar tidak menambah beban bagi pelaku usaha daring, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pajak transaksi e-commerce belum akan diterapkan pada 2026.

Purbaya menilai, pelaksanaan pajak e-commerce sebaiknya dilakukan saat daya beli masyarakat dan aktivitas usaha sudah kembali kuat.

Pemerintah, katanya, tidak ingin menambah beban pelaku usaha digital di tengah pemulihan ekonomi yang belum stabil.

"Mungkin kita sudah akan recover. Tapi belum recover fully, kan. Let's say ekonomi tumbuh 6 persen atau lebih. Baru saya pertimbangkan (realisasi pajak e-commerce). Jadi menterinya saya,” ujarnya usai menghadiri Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan bahwa pemerintah belum akan memberlakukan pajak e-commerce pada 2026.

Alasannya sederhana, tapi penting, yaitu karena ekonomi nasional dinilai belum sepenuhnya pulih. Pernyataan tersebut sekaligus mengonfirmasi penundaan kebijakan yang sebelumnya direncanakan berlaku awal 2026.

Direktorat Jenderal Pajak bahkan menyebut penerapan pajak ini kemungkinan baru difinalkan pada Februari 2026.

Langkah pemerintah yang tampak hati-hati ini memunculkan dua tafsir: antara bentuk kepedulian terhadap dunia usaha digital dan sinyal keraguan atas arah fiskal di era ekonomi digital.

Secara makro, ekonomi Indonesia memang menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 mencapai 5,4 persen, didorong oleh konsumsi domestik dan ekspor nonmigas.

Namun, di sisi lain, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah masih tertekan oleh kenaikan harga pangan, ongkos transportasi, dan biaya produksi.

Pelaku usaha digital terutama UMKM berbasis daring merupakan kelompok yang paling sensitif terhadap kondisi ini.

Banyak di antara mereka masih bertahan dengan margin tipis, sambil menyesuaikan strategi penjualan di tengah perubahan perilaku konsumen.

Dalam situasi demikian, kebijakan fiskal yang terlalu cepat memang bisa menjadi beban baru yang menghambat pemulihan.

Langkah Purbaya bisa dibaca sebagai bentuk empati fiskal: menahan diri agar tidak menambah tekanan terhadap pelaku usaha digital yang baru mulai pulih dari dampak pandemi dan ketidakpastian global.

Namun, di balik empati tersebut, terselip dilema tidak kecil: seberapa lama negara bisa menunda kebijakan yang sejatinya sangat dibutuhkan untuk memperkuat basis penerimaan pajak di era digital?

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia dalam lima tahun terakhir sangat pesat. Data Kementerian Komdig menunjukkan nilai transaksi e-commerce mencapai lebih dari Rp 500 triliun pada 2024, dengan lebih dari 150 juta pengguna aktif.

Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara.

Namun ironisnya, dari potensi besar tersebut, kontribusi pajak terhadap penerimaan negara masih relatif kecil.

Sebagian besar transaksi e-commerce belum tercatat secara sistematis, terutama dari pelaku usaha kecil dan menengah yang beroperasi di marketplace.

Sementara perusahaan besar lintas negara masih kerap memanfaatkan celah peraturan dan perbedaan yurisdiksi untuk mengurangi beban pajak.

Kondisi ini menciptakan ketimpangan fiskal antara pelaku ekonomi konvensional dan digital. Pedagang offline di pasar atau toko fisik wajib membayar pajak penghasilan dan PPN, sedangkan banyak pelaku digital belum tersentuh kewajiban serupa. Dalam konteks keadilan ekonomi, situasi ini jelas perlu dibenahi.

Karena itu, wacana pajak e-commerce sejatinya bukan sekadar upaya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk menegakkan keadilan fiskal di tengah transformasi digital.

Alasan pemerintah menunda pajak e-commerce karena ekonomi belum pulih terdengar rasional. Namun, bila ditelaah lebih dalam, penundaan ini juga menimbulkan pertanyaan: apakah pemerintah memang ingin melindungi pelaku digital lokal, atau justru belum siap secara regulasi dan infrastruktur?

Sebab, isu pajak digital bukanlah hal baru. Indonesia telah membahasnya sejak 2020 dan bahkan terlibat dalam kesepakatan global yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk pengenaan pajak terhadap perusahaan multinasional digital seperti Google, Amazon, dan Meta.

Artinya, secara normatif dan politis, pemerintah sebenarnya sudah memiliki landasan yang cukup kuat untuk menerapkan pajak digital.

Yang belum terlihat adalah kesiapan teknis, terutama pada sistem integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Komdig, agar setiap transaksi digital dapat tercatat secara otomatis.

Bila penundaan ini digunakan untuk memperbaiki sistem dan menyiapkan mekanisme pemungutan yang lebih adil, maka langkah pemerintah patut diapresiasi.

Namun, jika alasan penundaan semata karena kekhawatiran politik atau resistensi publik, maka kebijakan ini berpotensi kehilangan arah dan momentum.

Tantangan keadilan dan momentum fiskal

Dalam kebijakan fiskal, “menunggu waktu yang tepat” bisa menjadi jebakan. Sebab tidak ada kondisi ekonomi yang benar-benar ideal untuk memungut pajak.

Setiap fase selalu punya tantangan sendiri; entah inflasi, pertumbuhan yang melambat, atau daya beli yang fluktuatif.

Prinsip dasar kebijakan pajak adalah keadilan, kepastian, dan efisiensi. Artinya, setiap warga negara dan pelaku ekonomi yang memperoleh penghasilan dari sumber apa pun harus berkontribusi sesuai kemampuannya.

Penundaan berulang kali justru bisa menciptakan ketidakpastian hukum dan memberi kesan bahwa pemerintah enggan menegakkan aturan terhadap sektor digital yang tumbuh cepat.

Selain itu, ekonomi digital kini telah melampaui batas domestik. Banyak pelaku usaha lokal yang menjual produknya ke pasar luar negeri, dan sebaliknya, produk asing bebas masuk ke pasar Indonesia lewat platform digital.

Tanpa instrumen pajak yang tepat, negara berisiko kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah besar dari transaksi lintas batas tersebut.

Beberapa negara sudah lebih dulu melangkah. India, misalnya, menerapkan Equalization Levy sebesar 2 persen untuk transaksi digital lintas negara sejak 2021.

Uni Eropa juga memperkenalkan mekanisme Digital Services Tax (DST) yang berlaku bagi perusahaan global dengan pendapatan tertentu.

Langkah-langkah tersebut memang tidak lepas dari kritik, tapi terbukti memperluas basis pajak dan mendorong transparansi dalam ekonomi digital.

Indonesia bisa belajar dari praktik ini, tidak untuk menyalin sepenuhnya, tetapi untuk menyesuaikan dengan karakteristik ekonomi lokal yang lebih heterogen dan padat pelaku UMKM.

Pajak e-commerce tidak harus menakutkan jika disusun dengan skema yang proporsional. Misalnya, dengan tarif progresif berbasis omzet, pembebasan bagi pelaku mikro, serta insentif pajak bagi startup yang berkontribusi pada digitalisasi ekonomi desa.

Dengan begitu, pajak digital bukan menjadi beban, tetapi alat untuk menata kembali ekosistem digital yang lebih sehat dan berkeadilan.

Menunda bukan berarti menyerah. Pemerintah sebaiknya menjadikan waktu penundaan ini sebagai periode konsolidasi.

Ada tiga hal yang perlu dilakukan secara serius sebelum 2026: pertama, perbaikan regulasi dan klasifikasi usaha digital. Pemerintah perlu membedakan pelaku kecil dari perusahaan besar agar kebijakan pajak lebih proporsional.

Kedua, integrasi data dan transparansi transaksi. Sistem pajak digital harus berbasis data real-time agar efisien dan akurat.

Ketiga, edukasi publik dan insentif fiskal. Sosialisasi perlu diperkuat agar pelaku usaha memahami bahwa pajak digital bukan bentuk penindasan, tetapi kontribusi untuk pembangunan infrastruktur digital dan layanan publik.

Kebijakan fiskal di era digital tidak boleh semata bersifat reaktif. Pemerintah perlu menunjukkan visi jangka panjang yang tegas: melindungi pelaku lokal tanpa mengorbankan penerimaan negara, menata sistem tanpa membunuh inovasi.

Menkeu Purbaya benar bahwa pemulihan belum sepenuhnya selesai. Namun, dalam momentum transisi ini, arah kebijakan fiskal harus tetap jelas. Bukan hanya menunda karena ragu, tetapi menyiapkan sistem agar adil dan berkelanjutan.

Pajak e-commerce bukan sekadar pungutan; ia adalah simbol modernisasi fiskal Indonesia. Bila disusun dengan hati-hati, transparan, dan adaptif, maka 2026 bisa menjadi titik awal bagi era baru di mana pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan keadilan dan kemandirian fiskal negara.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa penerapan pajak untuk niaga elektronik atau e-commerce belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.
Pemerintah baru akan menjalankannya ketika ekonomi nasional benar-benar pulih, atau tumbuh di atas 6 persen.

“Saya bilang akan kita jalankan kalau ekonomi sudah recover. Mungkin kita sudah akan recover. Tapi belum recover fully. Let's say ekonomi tumbuh 6 persen atau lebih, baru saya pertimbangkan,” ujar Purbaya dilansir Antara, Jumat, 10 Oktober 2025.

Fokus pemerintahp pulihkan ekonomi

Menurut Purbaya, pemungutan pajak di sektor digital harus dilakukan secara hati-hati agar tidak membebani pelaku usaha.

Ia menegaskan bahwa keputusan kapan kebijakan itu akan diterapkan sepenuhnya berada di tangan dirinya.

“Kan menterinya saya,” ucapnya lagi.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam memperluas basis pajak, terutama di sektor yang masih berkembang pesat seperti e-commerce.

Pajak e-Commerce bukan pajak baru

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur pajak e-commerce. Namun, beleid tersebut lebih menekankan pada penyederhanaan administrasi dibandingkan peningkatan penerimaan negara.

Aturan itu menyebut bahwa pedagang dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun dikenai pajak sebesar 0,5 persen, baik bersifat final maupun non-final.

Bedanya, untuk pedagang daring, pungutan dilakukan otomatis oleh lokapasar (marketplace) tempat mereka berjualan.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Transformasi digital merupakan keniscayaan zaman yang kini menata ulang wajah perekonomian global, termasuk pola hubungan antara konsumen, produsen, dan negara. Dalam waktu yang relatif singkat, dunia menyaksikan pergeseran sistem transaksi dari barter, logam mulia, uang kertas, hingga kini berbasiskan teknologi digital. Indonesia sendiri mengalami lonjakan transaksi digital hingga lebih dari 500% dalam setahun terakhir, dilihat dari hasil laporan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Kemajuan ini jelas memberi banyak manfaat, dari akses perdagangan menjadi lebih mudah, biaya transaksi menurun, dan partisipasi ekonomi menjadi lebih luas. Namun di balik semua itu, tersimpan persoalan struktural yang belum terselesaikan seperti lemahnya tata kelola fiskal digital. Sistem e-commerce yang bersifat borderless, real-time, dan anonim menantang otoritas fiskal dalam menjamin kepatuhan pajak, kesetaraan perlakuan, serta keadilan antar pelaku ekonomi offline dan online.

Dampak asimetri ini mulai terasa nyata. Penurunan drastis omzet harian Pasar Tanah Abang yang pernah menjadi simbol kekuatan perdagangan tekstil nasional adalah salah satu indikator nyata bagaimana perubahan lanskap perdagangan menggeser pusat-pusat aktivitas ekonomi konvensional. Sayangnya, perubahan ini belum sepenuhnya diimbangi oleh instrumen fiskal yang adaptif dan responsif.

Menjawab persoalan tersebut, pemerintah menggulirkan kebijakan pengenaan PPh Final 0,5% terhadap pelaku usaha di e-commerce dengan omzet antara 500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun. Pajak ini dipungut langsung oleh platform marketplace atas nama negara, sesuai mekanisme PPh Pasal 22. Secara substansi, kebijakan ini bukanlah pungutan baru, melainkan penyesuaian terhadap basis ekonomi digital yang selama ini belum tersentuh secara optimal oleh sistem pajak nasional.

Namun pendekatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari sejumlah catatan yang perlu dikaji :

1. Meski bertujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan tax ratio yang saat ini stagnan di bawah 12%, pengenaan tarif final 0,5% atas omzet tetap mengandung risiko bagi pelaku usaha kecil, apalagi jika tidak dibarengi dengan edukasi dan pemetaan pelaku ekonomi digital yang akurat.

2. Pelaku UMKM digital saat ini telah menanggung potongan platform kisaran 13,5%, dan masih menghadapi beban logistik, iklan, diskon promo, belum lagi ada beban retur produk jika terjadi kerusakan dijalan atau human error.

3. Saat ini, rakyat terutama pelaku UMKM baik online maupun offline sedang terseok-seok akibat persaingan usaha yang tidak sehat, turunnya daya beli, dan ketidakpastian ekonomi global. Dalam kondisi seperti ini, penambahan beban pajak, meskipun hanya 0,5% dan atas nama penguatan fiskal, rasanya kurang tepat.

4. Pembebanan pajak 0,5% ke pedagang online akan menjadi triger peningkatan harga produk ke konsumen, Langkah ini justru dapat menyebabkan konsumen berfikir ulang untuk melakukan transaksi, artinya kurva konsumsi masyarakat dapat mengalami penurunan.

5. Sistem pelaporan, pemantauan yang belum sepenuhnya siap, dan integrasi antara DJP dengan platform digital yang masih berjalan bertahap mencerminkan ketidaksiapan terhadap sistem itu sendiri yang nantinya dapat berpotensi menimbulkan masalah teknis. Seperti pemungutan pajak yang salah sasaran atau terjadinya duplikasi pelaporan.

6. Dalam kondisi pasar yang sangat kompetitif, pelaku UMKM digital menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan margin usaha. Ketentuan tarif flat tanpa mempertimbangkan biaya dan siklus bisnis bisa menciptakan disinsentif bagi usaha kecil yang masih rentan.

Dengan mempertimbangkan konteks di atas, langkah-langkah berikut perlu menjadi perhatian dalam implementasi kebijakan:

1. Penerapan tarif final seharusnya dimulai dari usaha menengah yang telah mapan, lalu dievaluasi secara berkala sebelum diperluas. Hal ini penting untuk mencegah dampak regresif terhadap UMKM.

2. Mekanisme pengembalian (refund) atau tax credit harus disiapkan untuk pedagang dengan omzet di bawah 500 juta, agar tidak terkena pungutan otomatis secara tidak proporsional.

3. Setiap perkembangan implementasi kebijakan ini perlu dilaporkan secara terbuka dan berkala, agar pelaku usaha dan masyarakat dapat menilai efektivitas dan keadilannya secara objektif.

4. Di masa depan, perlu dibuka opsi skema tarif progresif berbasis margin atau laba bersih, bukan omzet kotor, agar lebih mencerminkan kapasitas kontribusi wajib pajak secara adil.

Pada akhirnya, reformasi pajak digital ini adalah langkah penting, tetapi bukan tanpa konsekuensi. Jika tidak dijalankan secara adil, transparan, dan berbasis data, justru dapat memperdalam jurang ketimpangan antara usaha besar dan kecil, serta menciptakan resistensi terhadap kepatuhan pajak itu sendiri.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan fiskal dan perlindungan terhadap pelaku UMKM, kami di Komisi XI DPR RI akan terus memantau kebijakan ini secara kritis dan obyektif. Tujuannya bukan sekadar menjaga penerimaan negara, tetapi memastikan bahwa keadilan ekonomi tetap menjadi kompas utama dalam navigasi menuju transformasi digital yang berkeadilan. Demikian, kiranya dapat menjadi pertimbangan.

Anggota Komisi XI DPR RI

Kaisar Kiasa Kasih Said Putra

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ACF)