Bisnis.com, PALEMBANG – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) akan menggelar Andalas Forum VI Tahun 2026 pada 16 April--17 April 2026 di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang.

Agenda tahunan industri kelapa sawit terbesar di wilayah Sumatra ini melibatkan GAPKI Cabang Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, dan Sumatra Selatan.

Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto mengatakan Andalas Forum VI menjadi salah satu agenda strategis bagi industri kelapa sawit nasional karena mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, pemerintah, akademisi, hingga mitra internasional.

“Melalui Andalas Forum VI, kami ingin memperkuat sinergi seluruh stakeholder untuk membahas arah kebijakan, tata kelola, serta transformasi industri sawit Indonesia agar tetap tumbuh dan berkelanjutan di tengah tantangan global,” kata Alex, Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, isu keberlanjutan kini menjadi perhatian utama, mulai dari penguatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), transparansi rantai pasok, hingga transformasi industri sawit dalam menghadapi isu perubahan iklim.

“Forum ini juga menjadi ruang untuk menjawab dinamika pasar internasional dan berbagai kampanye negatif terhadap sawit Indonesia, sekaligus menunjukkan komitmen industri terhadap prinsip keberlanjutan,” ujarnya.

Mengusung tema 'Sawit Indonesia: Sinergi untuk Tata Kelola, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keberlanjutan', forum tahun ini menitikberatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Sejumlah isu strategis yang akan dibahas meliputi keberlanjutan industri, dinamika pasar internasional, serta respons terhadap kampanye negatif terhadap produk sawit Indonesia.

Selain itu, selama dua hari pelaksanaan, seminar dan pameran industri akan mengulas sejumlah topik utama, antara lain arah kebijakan dan strategi industri sawit nasional, implementasi serta penguatan standar ISPO, transformasi sawit dalam menghadapi perubahan iklim, hingga inovasi teknologi dalam rantai pasok dan transparansi industri.

“Forum ini terbuka bagi pelaku industri, petani, akademisi, peneliti, hingga masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia,” katanya.

Keterangan foto: Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel Alex Sugiarto./Bisnis-Husnul.

Jakarta: Lembaga riset Prasasti Center for Policy Studies menilai tantangan utama industri kelapa sawit nasional tidak lagi semata berada pada aspek teknis produksi. Melainkan pada tata kelola kebijakan yang masih terfragmentasi dan belum terorkestrasi secara efektif.

Research Director Prasasti Gundy Cahyadi menyoroti bahwa sepanjang rantai nilai industri sawit mulai dari perizinan lahan, produksi, pengolahan, hingga perdagangan terdapat lebih dari 18 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengaturan.

“Untuk setiap tahapan dalam rantai nilai sawit, pelaku harus berhadapan dengan institusi, regulasi, dan proses birokrasi yang berbeda-beda,” ujar Gundy dalam diskusi bertajuk “Reshaping Indonesia’s Palm Oil Foundations in an Era of Climate Risk and New Governance Standards” yang digelar di Jakarta.

Menurutnya, fragmentasi ini menjadi hambatan utama dalam mendorong produktivitas dan efektivitas kebijakan. Mengingat kontribusi sawit yang besar terhadap perekonomian nasional, dampak dari tata kelola yang tidak terkoordinasi menjadi semakin signifikan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh pakar agribisnis dan pertanian Tungkot Sipayung, yang menilai persoalan tata kelola telah mengunci berbagai upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi sawit.

“Huluisasi dan hilirisasi bisa berjalan, tapi tidak mencapai sasaran. Terlalu banyak yang mengatur akhirnya tidak teratur, over regulated,” ujar Tungkot.

Ia menambahkan bahwa ketidaksinkronan kebijakan di masa lalu memicu persoalan struktural, seperti tumpang tindih kawasan dan terhambatnya program peremajaan sawit rakyat.

Sinkronisasi regulasi dinilai mendesak

Dari sisi implementasi, Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Lupi Hartono menyebut fragmentasi regulasi berdampak langsung pada pelaksanaan program peningkatan produktivitas pekebun.

“Peremajaan sawit rakyat menjadi prioritas kami karena produktivitas kebun petani sudah menurun. Namun, realisasinya masih terkendala persoalan legalitas lahan dan perizinan,” ujarnya.

Menurut Lupi, meskipun skema pembiayaan dan dukungan teknis telah tersedia, percepatan program akan sulit tercapai tanpa penyederhanaan dan penyelarasan kebijakan antarinstansi.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Frans BM Dabukke menegaskan bahwa isu sinkronisasi kebijakan telah menjadi perhatian dalam dokumen perencanaan nasional, mulai dari RPJPN hingga RPJMN.

“Dari sisi teknologi dan benih, kita sebenarnya tidak tertinggal. Tantangannya ada pada implementasi di tingkat pekebun,” ujar Frans.

Ia menambahkan bahwa penguatan ekosistem industrialisasi sawit ke depan harus dibarengi pembenahan kelembagaan dan tata kelola agar peningkatan nilai tambah berjalan seiring dengan target produktivitas dan keberlanjutan.

Prasasti menegaskan, dorongan terhadap orkestrasi kebijakan bukan untuk menambah regulasi baru, melainkan menyederhanakan dan menyelaraskan kebijakan yang telah ada agar sektor sawit dapat berkontribusi lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan target pembangunan jangka panjang.

(KIE)

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA – Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri, menegaskan tidak akan mengeluarkan izin baru untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, terutama yang berpotensi merusak struktur tanah dan lingkungan hidup di Bumi Cenderawasih.

“Saya minta ini diluruskan dan ditulis dengan baik sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah arahan Presiden kepada kami para gubernur dan bupati, di mana bukan memerintahkan pembukaan kebun sawit baru, melainkan peralihan fungsi lahan,” katanya di Jayapura, Kamis (1/1/2026).

Mathius berharap pernyataannya terkait kebijakan perkebunan kelapa sawit tidak dipelintir karena sikap pemerintah daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada para gubernur dan bupati.

“Untuk itu, kebijakan Pemerintah Provinsi Papua saat ini berfokus pada penataan ulang perkebunan sawit yang telah memiliki izin, terutama perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan,” ujarnya.

Gubernur menjelaskan, perusahaan yang tidak aktif dan tidak memenuhi kewajiban akan dievaluasi dan izinnya dicabut.

“Hingga tahun 2025, sudah ada izin yang kami cabut karena tidak membayar kewajiban dan saya sudah perintahkan kepala dinas untuk segera ditindaklanjuti,” katanya.

Ia menambahkan, lahan bekas perkebunan sawit yang izinnya dicabut tidak akan dialihkan kembali untuk pengembangan sawit, melainkan diarahkan ke komoditas lain yang lebih ramah lingkungan, seperti kakao, sejalan dengan program Kementerian Pertanian.

“Saya mendapatkan bantuan bibit kakao dari Menteri Pertanian. Lahan-lahan PTP yang sudah lama tidak dikerjakan akan dimanfaatkan untuk peremajaan, bukan untuk membuka sawit baru yang berisiko merusak tanah,” ujarnya.

Selain itu, Mathius juga mewajibkan perusahaan sawit yang masih beroperasi untuk membangun pabrik pengolahan di Papua sehingga tidak lagi mengirim minyak sawit mentah (CPO) ke luar daerah.

“Saya wajibkan perusahaan sawit yang sudah ada untuk membangun pabrik di sini agar ada nilai tambah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Papua,” katanya.

Bisnis.com, BALI — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan Indonesia harus mendorong ekspor kelapa sawit ke pasar Eropa melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA).

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menilai Indonesia memiliki jalan untuk mendongkrak pertumbuhan ekspor CPO melalui IEU-CEPA.

Seperti diketahui, Uni Eropa akan menghapus 98,61% pos tarif yang mencakup 100% nilai impor dari Indonesia. Sementara itu, Indonesia menghapus 97,75% pos tarif yang mencakup 98,14% nilai impor dari Uni Eropa.

“[IEU—CEPA] sebuah terobosan besar, jalur langsung menuju salah satu pasar terbesar di dunia. Inilah cara kita mendorong pertumbuhan,” kata Eddy dalam acara bertajuk21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook(IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Indonesia.

Berdasarkan data Gapki, produksi CPO telah mencapai 43 juta ton hingga September 2025. Angkanya meningkat 11% dibandingkan tahun lalu.

Dari sisi ekspor, ungkap Eddy, termasuk CPO unggulan bernilai tinggi beserta turunannya, oleokimia dan biodiesel mencapai lebih dari 25 juta ton, atau naik 13,4% dari tahun lalu.

Selain itu, Eddy juga menyebut CPO telah menghasilkan devisa hingga mencapai US$27,3 miliar, atau 40% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, konsumsi domestik di dalam negeri juga mencapai 18,5 juta ton dibandingkan tahun lalu yang mencapai 17,6 juta ton.

Kendati demikian, Eddy menyebut perjanjian IEU—CEPA juga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, termasuk adanya Peraturan Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR). Kebijakan ini menuntut produk yang masuk ke Uni Eropa bebas dari aktivitas deforestasi.

“EUDR bukan sekadar buku peraturan, dia adalah tantangan terhadap sistem kita sendiri,” imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah harus memperkuat standar mutu pengelolaan bisnis kelapa sawit berkelanjutan alias sertifikasiIndonesia Sustainable Palm Oil(ISPO). Menurutnya, sertifikasi ini merupakan bentuk kedaulatan negara.

“Kita harus menjadi advokat tanpa lelah, diplomat bagi petani kecil, dan pembela bagi sistem nasional kita. Kita akan memastikan dunia memahami bahwa keberlanjutan bukan sekadar slogan bagi kita, tetapi komitmen nyata,” imbuhnya.

Namun, Eddy menyampaikan strategi perdagangan dan tata kelola yang paling cemerlang pun akan runtuh jika pondasinya rapuh. Apalagi, dia mengungkap saat ini produksi kelapa sawit domestik mengalami stagnasi.

Untuk itu, Gapki menyebut Indonesia membutuhkan gerakan nasional untuk peremajaan tanaman, terutama sawit. Serta, membutuhkan kebijakan untuk meningkatkan investasi dan inovasi.

“Kebun yang menua dan produktivitas petani kecil yang tertinggal adalah ancaman langsung terhadap pertumbuhan kita,” ujarnya.

Senada, Ketua Panitia IPOC ke-21 Mona Surya menyebut industri sawit nasional tengah menghadapi kompleksitas, mulai dari volatilitas harga, stagnasi di wilayah-wilayah penghasil utama, maupun hambatan perdagangan yang signifikan seperti EUDR.

“Dalam lanskap ini, peraturan nasional dan kebijakan global bukan hanya kebisingan latar belakang, mereka adalah kekuatan aktif yang membentuk operasi kami,” ujar Mona.

Jika menengok dataBadan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor CPO dan turunannya naik 32,40% dari US$13,70 miliar pada Januari—September 2024 menjadi US$18,14 miliar pada periode yang sama 2025.

Sepanjang sembilan bulan pertama 2025, volume ekspor CPO dan turunannya mencapai 17,58 juta ton. Volumenya naik 11,62% dari 15,75 juta ton pada Januari—September 2024.

Untuk diketahui, IPOC 2025 merupakan forum strategis tahunan yang menjadi barometer arah kebijakan dan prospek industri kelapa sawit nasional maupun global. Tahun ini, IPOC mengusung tema “Navigating Complexity, Driving Growth: Governance, Biofuel Policy, and Global Trade”.