IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan kesiapan perusahaan perkebunan kelapa sawit menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring prediksi fenomena El-Nino yang diperkirakan memicu kekeringan pada 2026.

Melalui inspeksi langsung di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kementan memastikan seluruh sistem pengendalian kebakaran di area perkebunan benar-benar siap beroperasi sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi potensi kebakaran lahan.

“Jangan setelah terjadi kebakaran baru melakukan pemadaman. Pencegahan menjadi langkah utama yang harus dilakukan,” kata Amran dalam keterangannya pada Jumat (22/5/2026).

Inspeksi dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terintegrasi di Musi Banyuasin. Kegiatan dipimpin langsung Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan, Ali Jamil, bersama Direktur Pelindungan Perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin, dan perwakilan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

“Inspeksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Bapak Menteri Pertanian untuk memastikan kesiapan perusahaan perkebunan dalam menghadapi ancaman kebakaran khususnya lahan perkebunan dalam mengantisipasi potensi terjadinya Godzilla El-Nino,” kata Ali Jamil.

Dalam inspeksi tersebut, tim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap organisasi satuan tugas pengendalian kebakaran, kesiapan sumber daya manusia, sistem deteksi dini, sistem pelaporan, hingga kelengkapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.

Peralatan yang diperiksa meliputi pompa air, alat pelindung diri, perahu karet, selang, gepyok, embung, hingga menara pemantau api sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Ali Jamil menegaskan kesiapsiagaan lapangan harus diperkuat agar respons terhadap potensi kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

“Kami ingin memastikan seluruh sarana pengendalian kebakaran benar-benar berfungsi optimal dan siap digunakan kapan saja. Penguatan SDM melalui pelatihan rutin juga penting agar petugas memahami SOP dan mampu bergerak cepat saat kondisi darurat terutama yang terkait dengan kebakaran lahan,” ujarnya.

Dari hasil inspeksi, Kementan menemukan sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki perusahaan, antara lain penguatan sistem pemantauan titik api secara real time, penambahan menara pemantau api, peningkatan pemeliharaan embung agar cadangan air tetap tersedia selama musim kemarau, serta pemasangan pompa air dengan kapasitas memadai di area embung.

Selain itu, perusahaan juga diminta melakukan maintenance dan kalibrasi rutin terhadap seluruh peralatan pemadam seperti pompa air dan mobil pemadam kebakaran agar selalu dalam kondisi siap pakai.

Atas hasil inspeksi tersebut, pihak manajemen perusahaan menyatakan komitmennya untuk segera melakukan perbaikan dan memastikan seluruh sistem pengendalian kebakaran lahan berfungsi optimal.

Ali Jamil meminta seluruh pelaku usaha perkebunan, baik perusahaan maupun pekebun, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla akibat fenomena Godzilla El-Nino sekaligus mematuhi seluruh regulasi yang berlaku.

“Sesuai mandat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan, memfasilitasi penerapan pembukaan lahan tanpa membakar, serta mengenakan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan maupun pekebun,” ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — AEP Nusantara Holdings Limited akan mengakuisisi PT Pinago Utama Tbk. (PNGO), dengan mengambil alih sebanyak 589,8 juta saham atau 75,5% kepemilikan. Pinago Utama diketahui merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit dan kebun karet.

Berdasarkan laporan tahunannya, PNGO didirikan pada tahun 1994 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dengan fokus pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan karet.

Perseroan juga diketahui memiliki pabrik karet, pabrik minyak kelapa sawit, dan pabrik karet lembaran asap. Lalu, perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020.

Setelah melakukan IPO, PNGO merupakan salah satu emiten yang cukup rajin membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sejak tahun 2021.

Adapun PNGO melakukan perjanjian jual beli saham pada 4 Mei 2026 antara Wilson Sutantio dengan kepemilikan saham sebanyak 177,79 juta atau mewakili 22,76% dari total saham yang ditempatkan dan disetor perseroan dengan AEP Nusantara Holdings Limited.

Total saham yang dialihkan kepada AEP Nusantara Holdings Limited adalah sebanyak 767,6 juta saham, atau mewakili 98,26% dari total saham yang ditempatkan dan disetor perseroan.

Sebelumnya, AEP Nusantara Plantations dilaporkan tengah menjajaki potensi penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

AEP Nusantara Plantations saat ini memiliki total area kelolaan mencapai 30.110 hektar di Kalimantan Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perkebunan kelapa sawit dan pengolahan CPO Grup Astra, PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) optimistis harga CPO akan cukup supportif sepanjang 2026 dengan kondisi permintaan dan kebutuhan di level yang relatif seimbang.

Direktur AALI Tingning Sukowignjo menyampaikan Astra Agro Lestari pada kuartal I/2026 mencatatkan volume penjualan CPO & derivatif naik 6,3% year on year (YoY) dan penjualan Kernel & derivatif naik 9,8% YoY. Perseroan optimistis harga CPO akan cukup supportif sepanjang tahun dengan kondisi permintaan dan kebutuhan di level yang relatif sama.

"Kendati demikian, faktor kondisi cuaca dan usia tanaman masih menjadi komponen utama yang akan mempengaruhi pertumbuhan produksi," jelasnya dalam siaran pers, Rabu (29/4/2026).

Astra Agro berupaya untuk menjaga kinerja sampai dengan akhir tahun melalui perencanaan yang matang serta alokasi biaya yang tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas operasional.

Strategi tersebut untuk menjaga daya saing biaya produksi dan mengantisipasi volatilitas harga CPO dan kondisi geopolitik.

Sampai dengan akhir 2025, AALI mengelola perkebunan kelapa sawit dengan total area tertanam seluas 280.325 hektar yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

AALI memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) sebanyak 32 unit dengan total kapasitas 1.655 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam. Perseroan juga memiliki dua unit pabrik penyulingan crude palm oil (CPO) dengan kapasitas sebesar 3.000 ton CPO per hari.

Dari sisi kinerja keuangan, AALI membukukan peningkatan pendapatan dan laba bersih per Maret 2026.

AALI dalam laporan keuangannya menyebutkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp373,40 miliar pada kuartal I/2026. Laba bersih tersebut naik 34,79% year on year (YoY) dari sebelumnya Rp277,03 miliar pada kuartal I/2025.

Pertumbuhan laba didukung oleh raihan pendapatan sebesar Rp7,50 triliun. Pendapatan ini naik 6,80% secara tahunan, dari sebelumnya Rp7,02 triliun.

Pendapatan Astra Agro Lestari berasal dari minyak sawit mentah dan turunannya sebesar Rp6,73 triliun, inti sawit dan turunannya sebesar Rp763,92 miliar, dan pendapatan lainnya senilai Rp2,77 miliar.

Sementara itu, berdasarkan segmen operasinya, AALI memperoleh pendapatan bersih sebesar Rp2,86 triliun dari segmen operasi di Sumatra, lalu Rp3,63 triliun dari Kalimantan, dan sebesar Rp3,86 triliun dari Sulawesi.

Kemudian, beban pokok pendapatan AALI naik menjadi Rp6,33 triliun dari sebelumnya sebesar Rp6,08 triliun. Laba bruto AALI juga meningkat menuju Rp1,16 triliun, dari sebelumnya Rp937,28 miliar per Maret 2025.

Dengan pertumbuhan laba bersih AALI, laba per saham pun naik menjadi Rp194,01 per saham, dari sebelumnya sebesar Rp143,94 per saham.

Sampai akhir Maret 2026, AALI membukukan total aset sebesar Rp27,89 triliun, naik dari Rp27,04 triliun pada akhir tahun 2025. Ekuitas bertambah menjadi Rp24,53 triliun dari sebelumnya Rp23,55 triliun, dan liabilitas juga tumbuh ke level Rp3,35 triliun dari sebelumnya Rp2,88 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri kelapa sawit memiliki peran yang sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Ketua Bidang Pertanian sekaligus Ketua Satuan Tugas Pangan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), M Hadi Nainggolan, mengatakan, kelapa sawit merupakan kekuatan pangan nasional.

Dia menyebut, kelapa sawit mulai dari hulu hingga hilir telah menyediakan pangan bagi 280 juta penduduk yang tersebar di seluruh Indonesia. Kelapa sawit, sambung dia, memiliki keunggulan untuk menjadi bahan baku produk pangan.

Pasalnya, sawit memiliki karakteristik harga kompetitif, produktivitas tinggi, pasokan stabil, dan penggunaan sangat luas. Produk turunannya bisa menjadi minyak goreng, margarin, roti, minuman kopi, coklat, biskuit, hingga mentega putih (shortening).

Penciptaan produk pangan berbasis kelapa sawit dapat memenuhi kebutuhan konsumen terkait kualitas, stabilitas, dan nutrisi. "Dari kelapa sawit kita menghasilkan berbagai macam produk turunan di bidang pangan. Banyak sekali produk pangan yang dihasilkan dari kelapa sawit," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Saat ini, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang hampir mencapai 17 juta hektare. Menurut Hadi, luasan sawit perlu dipandang sebagai sumber kekuatan pangan nasional. Komoditas kelapa sawit diketahui tidak mengenal pola musiman dengan volume produksi yang relatif konsisten dari bulan ke bulan serta dari tahun ke tahun.

Kondisi tersebut memberikan kepastian dan kenyamanan bagi para pengusaha yang menjadikan kelapa sawit sebagai bahan baku produksi. "Saya sepakat bahwa kelapa sawit ini adalah tanaman unggulan dan andalan Indonesia yang harus dioptimalkan sebaik mungkin," ucap Hadi.

Founder HANN Corp itu mengatakan, para pengusaha, khususnya yang tergabung Hipmi bisa mendorong hilirisasi kelapa sawit di sektor pangan. Tujuannya agar bisa tercipta produk yang bernilai tambah sekaligus bermanfaat bagi masyarakat. Selama ini kelapa sawit telah menghasilkan berbagai macam produk turunan di sektor pangan.

Bisnis.com, PAINAN — Petani sawit rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan belum bisa tersenyum lega meski Tim Satuan Tugas Rumus Harga Tandan Buah Segar (TBS) Provinsi Sumatra Barat menetapkan harga sawit dengan tren kenaikan pada April 2026.

Harga TBS yang ditetapkan pemerintah tersebut hanya berlaku bagi petani plasma atau mereka yang bermitra dengan perusahaan. Sementara itu, petani sawit swadaya atau kebun rakyat tidak menikmati harga yang sama.

“Pekan lalu saya baru panen sawit, harga yang dibeli pengepul Rp2.300 per kilogram. Saya kira harganya di angka Rp4.000 an, seperti pemberitaan yang ada. Ternyata kami petani rakyat tidak bisa mendapatkan harga sawit yang telah ditetapkan pemerintah itu,” kata Waldi, petani sawit di Sutera, Pesisir Selatan, Kamis (16/4/2026).

Waldi mengaku kecewa karena harga sawit yang mereka terima jauh di bawah harga yang berlaku bagi petani plasma. Padahal menurutnya, kualitas hasil panen sawit rakyat tidak kalah.

“Sekarang kan belum ada pemerintah cek rendemen sawit rakyat ini. Kalau di cek, maka pihak pabrik bisa tahu, dengan demikian harga sawit petani rakyat bisa setara dengan harga sawit plasma atau bermitra itu,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah tidak setengah-setengah dalam memberikan perhatian kepada kebun sawit rakyat jika benar-benar ingin mendorong perekonomian petani.

Kondisi yang dialami Waldi bukanlah kasus tunggal. Banyak petani sawit swadaya di Pesisir Selatan menghadapi persoalan serupa.

Permasalahan ini juga menjadi sorotan Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal Yuska. Menurutnya, salah satu solusi untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah dengan menambah jumlah pabrik pengolahan crude palm oil (CPO) di daerah yang memiliki banyak perkebunan kelapa sawit.

Ia menjelaskan saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan hanya terdapat lima unit pabrik CPO. Jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk menampung produksi sawit dari luas perkebunan yang ada.

Selain itu, lokasi pabrik juga masih terkonsentrasi di wilayah selatan, sementara perkebunan kelapa sawit tersebar dari Kecamatan Sutera hingga Lunang yang berbatasan dengan Bengkulu.

“Jadi bisa bangun juga pabrik CPO di Kecamatan Lengayang, dan lokasi ini bisa menjangkau juga panen kebun sawit di Sutera,” ucap dia.

Jumlah Pabrik Tak Sebanding dengan Produksi

Novermal menjelaskan berdasarkan data tahun lalu, luas kebun kelapa sawit di Pesisir Selatan mencapai sekitar 41.000 hektare untuk kebun rakyat atau kebun swadaya. Sementara itu, kebun berstatus hak guna usaha (HGU) milik perusahaan mencapai 36.000 hektare, dan kebun plasma sekitar 700 hektare.

Dengan luas lahan tersebut, idealnya wilayah ini memiliki minimal delapan hingga sepuluh unit pabrik CPO. Saat ini jumlahnya baru lima unit.

“Jadi luas lahan itu, idealnya pabrik CPO minimal 8 unit pabrik dan lebih baik bisa hingga 10 unit pabrik CPO nya. Kini baru ada 5 unit pabrik CPO, dan hal ini adalah sebuah masalah sebenarnya, kebun sawit rakyat mau dikemanakan nasibnya. Saya berharap kondisi itu menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Menurutnya, rendahnya harga sawit bagi kebun rakyat bukan persoalan baru. Masalah ini bahkan telah beberapa kali dibahas, termasuk melalui dua kali hearing di DPRD Pesisir Selatan, namun hingga kini belum membuahkan hasil.

Novermal juga menyoroti belum adanya aturan turunan daerah dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Mitra.

“Atinya, selain mengatur harga TBS kebun plasma, juga mengatur harga TBS kebun rakyat. Tapi, Pergub-nya belum ada. Harusnya pemerintah daerah cepat merespon aturan itu,” sebutnya.

Berdasarkan penetapan harga TBS per 14 April 2026, harga TBS untuk kebun plasma dan mitra mencapai Rp4.180 per kilogram. Sementara itu, harga TBS yang diterima petani kebun rakyat tertinggi hanya sekitar Rp3.000 per kilogram.

Perbedaan harga tersebut bahkan lebih terasa jika dibandingkan dengan daerah lain. Di Kabupaten Sijunjung, harga TBS kebun rakyat bisa mencapai Rp3.600 per kilogram.

“Harga yang demikian, membuat pabrik CPO di Sijunjung berani untuk membeli sawit yang ada di Pesisir Selatan, karena dari segi bisnis, masih untung bagi pabrik Sijunjung untuk membeli sawit di Pesisir Selatan, meski jaraknya cukup jauh antara kedua daerah tersebut,” katanya.

Selain harga yang lebih rendah, petani di Pesisir Selatan juga menghadapi potongan timbangan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

“Sudahlah harganya rendah, potongan timbangan di pabrik kelapa sawit di Pesisir Selatan, tinggi pula. Potongan timbangan TBS kebun rakyat di Sijunjung hanya 4% hingga 5%. Kalau di di Pesisir Selatan bisa mencapai 9% hingga 12%,” sambungnya.

Dengan kondisi tersebut, petani sawit rakyat di Pesisir Selatan berpotensi mengalami kerugian besar. Dari total kebun rakyat seluas sekitar 41.000 hektare, kerugian diperkirakan mencapai Rp41 miliar setiap bulan atau sekitar Rp492 miliar per tahun.

“Hitungannya, panen paling rendah 1.000 kg per hektar, dikali 41.000 hektar, dikali kekurangan harga Rp500 per kg, dikali 2 kali panen satu bulan. Andai harga TBS kelapa sawit kebun rakyat Pesisir Selatan bisa sama dengan harga di Sijunjung, pendapatan petani sawit bertambah Rp41 miliar per bulan atau Rp492 miliar per tahun,” ujar anggota Anggota Komisi I DPRD Pessel dari Fraksi PAN itu.

Oleh karena itu, Novermal meminta Gubernur Sumbar dan Bupati Pesisir Selatan lebih tegas memperjuangkan nasib petani sawit rakyat. Ia juga mendorong pemerintah daerah segera menerbitkan peraturan gubernur mengenai penetapan harga TBS kelapa sawit kebun rakyat, disertai pengecekan rendemen serta pembentukan kelembagaan petani.

Menurutnya, agar kebijakan tersebut dapat berjalan cepat, pedagang pengumpul dapat difasilitasi menjadi ketua kelompok tani atau koperasi dengan pekebun sebagai anggotanya, lalu bermitra dengan pabrik kelapa sawit.

“Kalau Gubernur dan Bupati ada niat baik dan tidak termakan kajai (karet), Insya Allah harga TBS kelapa sawit kebun rakyat di Pesisir Selatan bisa pula setara dengan harga TBS kebun rakyat di Sijunjung,” ujar Novermal.

Ia juga berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun mengawasi praktik usaha yang berpotensi merugikan petani.

“Bicara soal investasi, pasti kami dukung. Tapi tidak boleh merugikan rakyat,” tutupnya.

Sebelumnya, Tim Satuan Tugas Rumus Harga Tandan Buah Segar Provinsi Sumatra Barat telah menetapkan harga kelapa sawit di daerah tersebut mencapai Rp4.180 per kilogram pada pekan kedua April 2026.

Ketua Asosiasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumbar Jufri Nur mengakui saat ini harga sawit memang tengah mengalami tren kenaikan dan petani menyambut baik kondisi tersebut.

“Harga TBS yang ditetapkan itu untuk petani plasma atau yang bermitra dengan perusahaan. Bagi petani sawit rakyat harganya mungkin diperkirakan dibawah harga tersebut,” katanya.

Meski harga naik, produksi sawit di Sumatra Barat justru sedang mengalami penurunan.

“Penurunan produksi ini bukan soal pengaruh cuaca, tapi memang lagi menjalani bulan-bulan yang dalam kondisi produksi lagi berkurang,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga sawit saat ini didorong oleh tren kenaikan harga CPO di pasar global. Jufri menambahkan, secara nasional Sumatra Barat masih menjadi provinsi dengan penetapan harga sawit tertinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.

“Kami berharap kondisi ini bisa memberikan dampak ekonomi yang bagus bagi petani,” harap dia.

Sumatra Barat sendiri merupakan salah satu dari 10 provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan kontribusi sekitar 3% terhadap produksi nasional setiap tahunnya.

Perkebunan kelapa sawit di provinsi ini tersebar di sejumlah daerah seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, Sijunjung, dan Limapuluh Kota.

Produksi sawit dari Sumatra Barat sebagian dipasok ke industri pengolahan dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor melalui Pelabuhan Teluk Bayur serta pelabuhan lain menuju berbagai negara tujuan.

Bisnis.com,JAKARTA — Pengusaha sekaligus pemilik Grup DjarumMichael Bambang Hartono meninggal dunia pada Kamis (19/3/2026) siang.
Kabar tersebut dibenarkan oleh Corporate Communication Senior Manager Grup Djarum Budi Darmawan.
"Keluarga besar PT Djarum berduka cita atas wafatnya Pak Michael Bambang Hartono, Kamis 19 Maret 2026 pukul 13.15 waktu Singapura," ucap Budi kepada Bisnis.
Michael Hartono merupakan konglomerat Indonesia yang secara konsisten masih dalam daftar 5 orang terkaya di Tanah Air.
Michael dan saudaranya, Robert Budi Hartono merupakan pemilik Djarum, sebuah perusahaan rokok ternama di Indonesia yang diwarisi dari ayahnya, Oei Wie Gwan.
Kedua bersaudara itu merupakan pemegang saham terbesar salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk (BCA).
Dia juga memiliki perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dengan luas sekitar 65.000 hektare.

Bisnis.com, SURABAYA — PT Nusa Palapa Gemilang Tbk (NPGF) mengamankan kontrak senilai Rp217 miliar dari segmen perkebunan kelapa sawit pada awal 2026.

Direktur Utama NPGF Ujang Suparman menilai, kontrak tersebut menjadi tonggak penting bagi perseroan dalam memperkuat kinerja penjualan sekaligus memperluas penetrasi pasar di sektor agribisnis strategis.

“Nilai kontrak tersebut setara dengan sekitar 97% dari pendapatan perseroan pada tahun sebelumnya, sehingga memberikan visibilitas pendapatan yang signifikan sejak awal 2026 serta mendukung perencanaan produksi dan distribusi yang lebih terukur,” kata Ujang, Selasa (10/2/2026).

Produk yang tercakup dalam kontrak tersebut meliputi pupuk NPK serta formulasi nutrisi tanaman yang dirancang sesuai karakteristik lahan dan fase pertumbuhan kelapa sawit. Menurut Ujang, kontrak ini mencerminkan meningkatnya tingkat kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk dan layanan yang diberikan perseroan.

“Keberhasilan NPGF mengamankan kontrak PO senilai Rp217 miliar di awal tahun 2026 merupakan hasil dari konsistensi perseroan dalam menjaga kualitas produk, ketepatan distribusi, serta pendekatan yang berfokus pada kebutuhan pelanggan perkebunan,” ujarnya.

Ia menambahkan, perolehan kontrak tersebut turut memperkuat portofolio bisnis NPGF di tengah pengembangan berbagai segmen agribisnis yang saat ini dijalankan perseroan.

“Kontrak ini menjadi modal awal yang penting bagi NPGF dalam menjaga momentum pertumbuhan sepanjang 2026. Dengan basis kontrak yang sudah terbentuk sejak awal tahun, kami optimistis dapat meningkatkan kinerja operasional secara berkelanjutan,” lanjut Ujang.

Sejalan dengan capaian tersebut, manajemen NPGF menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 20 persen pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Manajemen juga menegaskan bahwa kontrak senilai Rp217 miliar ini tidak bersifat satu kali (one-off), melainkan merupakan bagian dari pipeline penjualan berkelanjutan yang tengah dibangun perseroan.

Kontrak tersebut sekaligus melengkapi langkah strategis perseroan dalam memperkuat struktur modal kerja. Hingga saat ini, NPGF telah memperoleh fasilitas kredit perbankan sebesar Rp54 miliar. Dengan demikian, perseroan dinilai memiliki kombinasi permintaan yang solid serta kapasitas pendanaan yang memadai untuk mengeksekusi strategi pertumbuhan.

Ke depan, Ujang menyampaikan bahwa NPGF akan terus memperkuat hubungan dengan pelanggan eksisting sekaligus membuka peluang kontrak baru di segmen perkebunan dan agribisnis komersial lainnya. Dengan fondasi tersebut, perseroan optimistis dapat memperkuat posisinya sebagai penyedia pupuk bagi industri perkebunan nasional serta mendukung target pertumbuhan kinerja sepanjang 2026.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, PEKANBARU – Pemerintah di Provinsi Riau mulai mengkaji serius potensi penerimaan pajak air permukaan dari sektor perkebunan kelapa sawit raksasa yang beroperasi di wilayah ini.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau Abdullah mengatakan pajak air permukaan tersebut mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum yang memasukkan sektor perkebunan sebagai pengguna air permukaan bersama industri.

“Dalam Permen PU terkait air permukaan ini kan menyasar tidak hanya industri, tapi juga sektor perkebunan karena menggunakan air permukaan. Kenapa kita ke korporasi? Karena korporasi ini adalah perkebunan dalam hal bisnis,” ujar Abdullah, Senin (2/2/2026).

Dia menegaskan hingga saat ini tidak ada pembahasan yang mengarah pajak air permukaan pada perkebunan rakyat. Dia menyebut, kebun sawit korporasi yang beroperasi dalam skala besar menggunakan sumber daya air permukaan secara masif sehingga harus membayar pajak.

Berdasarkan data yang dimiliki Pansus OPD, luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai sekitar 1,5 juta hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 600.000 hektare lebih disebut berjalan tanpa izin yang jelas, baik dari sisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) maupun Hak Guna Usaha (HGU).

“1,5 juta hektare ini yang kita hitung dan akan dikejar dengan pajak air permukaan. Kita akan hitung volume penggunaan air permukaan dari 1,5 juta hektare IUP dan HGU ini,” jelasnya.

Sebagai pembanding, Abdullah mencontohkan penerapan pajak air permukaan di Sulawesi Barat. Dengan luas perkebunan sawit sekitar 50.000 hektare, provinsi tersebut mampu mengantongi penerimaan pajak air permukaan hingga Rp250 miliar per tahun.

“Artinya kalau mereka 50.000 hektare, kita 1,5 juta hektare. Makanya muncul angka Rp3 triliun sampai Rp4 triliun per tahun di Riau. Di Sulbar mereka sudah menerimanya. Di Sumbar tinggal menagih lagi. Nah, apa salahnya kita di Riau menerapkan hal yang sama,” ungkapnya.

Jika kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal, Pansus OPD DPRD Riau memperkirakan potensi pajak air permukaan di Provinsi Riau bisa mencapai Rp3–4 triliun per tahun, sekaligus menjadi sumber baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat fiskal daerah, tetapi juga mendorong tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung mengungkapkan Satuan Tugas Pengamanan Investasi dan Pengelolaan Hutan (Satgas PKH) telah memeriksa 27 perusahaan terkait dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Perusahaan-perusahaan itu bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

Kepala Kejaksaan Agung ST Burhanuddin menyampaikan hasil analisis Satgas PKH bersama Pusat Riset Interdisipliner ITB menunjukkan adanya dugaan kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap besarnya dampak bencana Sumatra yang berdampak bencana banjir serta longsor yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia. Ia menuturkan, temuan itu memperlihatkan adanya korelasi kuat antara banjir besar dan alih fungsi lahan.

“Diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan,” kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Rabu (24/12/2025).

Menurut Burhanuddin, alih fungsi lahan di kawasan hulu sungai membuat daya serap air berkurang saat curah hujan tinggi. Kondisi tersebut memicu volume air cepat meluap dan memperparah bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatera.

Pemeriksaan tidak hanya menyasar korporasi, tetapi juga dilakukan terhadap pihak perorangan.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan bahwa dari 27 perusahaan diantaranya bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit hingga pertambangan.

“Ada di bidang kelapa sawit ada. Tambang juga ada. Ada beberapa tambang juga,” ujar Anang.

Anang menjelaskan, pemeriksaan dilakukan ketika Satgas PKH turun langsung ke sejumlah lokasi terdampak. Namun, hingga kini Kejaksaan belum mempublikasikan identitas perusahaan yang diperiksa.

Anang menyampaikan bahwa pemeriksaan ketika Satgas PKH menyambangi sejumlah lokasi di tiga provinsi itu. Namun, Anang belum dapat memaparkan identitas perusahaan yang telah diperiksa. Dia akan menjelaskan ketika informasi yang dihimpun sudah cukup kuat.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten perkebunan PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) menjalankan komitmen kebijakan keberlanjutan (Sustainability Policy), yang salah satunya adalah Nol Deforestasi (No Deforestation) dalam seluruh operasionalnya sejak satu dekade lalu.

Kebijakan keberlanjutan ini menjadi DNA perusahaan yang wajib dipatuhi oleh seluruh rantai pasok, mulai dari perkebunan inti, plasma, hingga mitra pemasok pihak ketiga.

Pada kebijakan Nol-deforestasi (No deforestation), Astra Agro memiliki empat pokok utama. Pertama, tidak ada pembangunan di hutan Stok Karbon Tinggi (SKT). Kedua, tidak ada pembangunan di area dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Ketiga tidak melakukan pembakaran, dan keempat, mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) di perkebunan.

Sebagai informasi, area dengan Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value/HCV) adalah area-area di suatu bentang alam yang memiliki keunikan atau kepentingan yang sangat signifikan dalam konteks biologis, ekologis, hidrologis dan sosial-budaya.

Direktur AALI Bandung Sahari menyampaikan Astra Agro telah menyelesaikan pembaruan penilaian terhadap area NKT (HCV reassessment) pada seluruh wilayah operasinya sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Perusahaan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis.

“Sebagai bagian dari tata kelola berkelanjutan, Astra Agro telah menyelesaikan pembaruan penilaian NKT (HCV reassessment) di seluruh wilayah operasinya. Proses kegiatan yang ketat ini melibatkan kolaborasi dengan lembaga independen ternama seperti Daemeter Consulting, PILI Green Network, dan Eco Nusantara, serta yang terpenting, masyarakat lokal,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025).

Penilaian NKT ini menjadi landasan ilmiah dan partisipatif untuk pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis lanskap. Partisipasi aktif masyarakat adalah kunci keberhasilan jangka panjang.

“Melalui pemetaan partisipatif dan konsultasi mendalam, kami membangun rasa kepemilikan bersama yang esensial bagi efektivitas konservasi,” imbuhnya.

Proses ini menjadi penting bagi Astra Agro agar seluruh pemangku kepentingan mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penilaian, termasuk pertukaran informasi yang memadai, pemetaan partisipatif, dan konsultasi akhir. Aktivitas ini sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat setempat, pemberian informasi rencana kajian serta permohonan persetujuan kajian.

Bandung Sahari menambahkan kebijakan keberlanjutan merefleksikan perjalanan panjang AALI yang berkesinambungan untuk menerapkan praktik yang berkelanjutan melalui konservasi keanekaragaman hayati, tanah dan air, mengurangi efek gas rumah kaca serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi internal dan komunitas sekitar.

"Kami menyadari bahwa keberlanjutan sektor kelapa sawit adalah tanggung jawab kolektif. Komitmen Nol-Deforestasi Astra Agro bukan sekedar reaksi sesaat, melainkan fondasi yang kami bangun dan rawat selama bertahun-tahun untuk memastikan bahwa aktivitas operasional dapat memberikan manfaat bagi komunitas lokal tanpa mengorbankan lingkungan," tegas Bandung Sahari.

Bisnis.com, JAKARTA - POSCO International Corporation melalui anak perusahaannya AGPA Pte. Ltd. resmi membeli 65,721% saham PT Sampoerna Agro Tbk. (SGRO) yang dimiliki Grup Sampoerna melalui Twinwood Family Holdings Limited.

Pasca akuisisi SGRO, POSCO kini memiliki lahan sawit di Indonesia seluas 150.000 hektare (ha) atau lebih dari 2 kali luas Kota Seoul, Ibu Kota Korea Selatan.

Untuk menebus 1,19 miliar lembar saham SGRO itu, POSCO merogoh kocek sebesar Rp9,44 triliun. Harga per lembar saham SGRO pada transaksi itu Rp7.903 per lembar.

Mengutip laman resminya, POSCO menyebut perusahaan telah menyelesaikan rantai nilai penuh pada bisnis minyak sawit setelah mengakuisisi SGRO dari pengembangan benih hingga produksi minyak sawit untuk bahan baku biofuel.

"Melalui akuisisi ini, POSCO International telah menambah 128.000 ha perkebunan, lebih dari dua kali lipat ukuran Seoul dan sekarang memiliki total basis pertanian global seluas 150.000 ha, termasuk perkebunannya yang ada di Papua, Indonesia," tulis POSCO.

POSCO menyebut SGRO mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di Sumatra dan Kalimantan, memiliki anak perusahaan benih kelapa sawit dan lembaga penelitian yang menempati peringkat kedua dalam pangsa pasar domestik di Indonesia.

POSCO menyebut yang menarik dari akuisisi SGRO ialah keuntungan yang stabil yang dapat dihasilkan sejak awal akuisisi karena pohon sawit telah mencapai usia dewasa.

"Bisnis kelapa sawit merupakan industri jangka panjang dengan imbal hasil tinggi karena panen dapat dilakukan tiga hingga empat tahun setelah penanaman dan produksi berlanjut selama lebih dari 20 tahun."

Adapun, POSCO mulai mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Papua pada 2011 dan memasuki tahap produksi komersial pada 2016. Saat ini, POSCO mengoperasikan tiga pabrik pengelolaan yang menghasilkan 210.000 ton minyak sawit per tahun.

------------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mempertegas posisinya sebagai pelopor keuangan berkelanjutan.

Kali ini, BNI meluncurkan ESG Advisory Playbook pertama di Indonesia yang secara khusus dirancang untuk sektor perkebunan kelapa sawit.

Inisiatif ini menjadi panduan komprehensif bagi debitur untuk menjalankan transisi hijau yang terarah, terukur, dan sejalan dengan berbagai standar global.

Dok. Berry Subhan Putra/Kompas.com Ilustrasi kelapa sawit. Negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Langkah strategis ini sekaligus merespons tuntutan internasional yang semakin meningkat terhadap praktik industri sawit berkelanjutan, termasuk regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang berdampak langsung pada rantai pasok sawit Indonesia.

Panduan transisi hijau yang terukur

Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar, menegaskan peluncuran playbook ini menjadi langkah penting dalam memperkuat praktik keberlanjutan di industri sawit, terutama di tengah dinamika regulasi global.

“Advisory playbook ini merupakan panduan bagi para pelaku usaha untuk memulai dan meningkatkan upaya transisi sesuai strategi dan kapabilitas perusahaan, sehingga proses transisi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terarah,” ujar Alexandra dalam siaran pers, Kamis (20/11/2025).

Ia menambahkan, inisiatif ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan BEST Event 2024 yang fokus pada implementasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) bagi debitur sektor energi.

Tahun ini, BNI memperluas pendampingan ke sektor kelapa sawit sebagai salah satu kontributor terbesar bagi perekonomian nasional.

DOK. Humas Bank Mandiri Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar dalam sebuah kesempatan.

“Sebagai bank pertama di Indonesia yang memiliki advisory playbook, hal ini menegaskan komitmen BNI untuk terus menjadi mitra debitur dan mendukung proses transisi Indonesia menuju target NDC 2060 atau lebih cepat,” ujar Alexandra.

Disusun melalui kolaborasi multi-pemangku kepentingan

Penyusunan playbook dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) pada 30 Oktober 2025 dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain International Finance Corporation (IFC), Kementerian Pertanian, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV).

Masukan dari para pemangku kepentingan tersebut memastikan playbook bersifat aplikatif, relevan, dan mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi pelaku industri sawit.

Komitmen pendampingan jangka panjang

Alexandra menyatakan, peluncuran playbook ini bukan sekadar dukungan sesaat, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang BNI untuk memastikan debitur mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap industri global.

“Advisory playbook ini kami harapkan dapat menjadi panduan praktis bagi para pelaku usaha untuk merancang dan memperkuat upaya transisi yang selaras dengan strategi dan kapabilitas perusahaan, sehingga setiap pelaku usaha memiliki akses terhadap pendampingan yang relevan dan solutif dalam menghadapi dinamika transisi keberlanjutan,” jelasnya.

Dengan peluncuran ESG Advisory Playbook untuk sektor kelapa sawit, BNI semakin mengukuhkan perannya sebagai institusi keuangan yang aktif mendorong transformasi berkelanjutan di sektor strategis nasional.

Langkah ini juga menjadi kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) menuju target net-zero emission 2060 atau lebih cepat, sekaligus meningkatkan daya saing industri sawit Indonesia di pasar global.