Bisnis.com, PEKANBARU--Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menegaskan tantangan utama Riau memasuki 2026 bukan terletak pada potensi ekonomi, melainkan pada keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Dia mengatakan bahwa Riau mengallami kuatnya tekanan fiskal, meskipun kinerja ekonomi secara makro menunjukkan tren positif. Sebagai informasi, pemerintah Provinsi Riau mencatat realisasi pendapatan daerah pada 2025 masih Rp8,21 triliun atau sekitar 86,7% dari target yang ditetapkan.

“Tantangan terbesar kita ke depan bukan pada potensi ekonomi, melainkan pada kapasitas fiskal daerah,” ujarnya Senin (19/1/2026).

Dia menjelaskan, pada 2025 realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp7,928 triliun. Namun demikian, realisasi belanja modal masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 50%. Kondisi ini turut memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

Di sisi lain, Syahrial Abdi mengungkapkan bahwa kinerja ekonomi Riau menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada triwulan III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 4,98%, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp307,01 triliun.

Capaian ini menempatkan Riau sebagai provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 secara nasional dan terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa, dengan kontribusi sekitar 5,14% terhadap perekonomian nasional.

“Dengan kondisi ekonomi yang relatif baik ini, tekanan fiskal menjadi tantangan tersendiri. Situasi tersebut bahkan memaksa pemerintah daerah mengambil kebijakan belanja yang tidak mudah,” jelasnya.

Syahrial Abdi menegaskan, ke depan Pemprov Riau akan terus berupaya memperkuat kapasitas fiskal daerah agar potensi ekonomi yang dimiliki dapat dioptimalkan secara lebih maksimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya bertumpu pada penarikan pajak dan retribusi semata.

Hal ini disampaikan Ekonom Universitas Riau, Edyanus Herman Halim, menanggapi tantangan fiskal daerah yang kian kompleks.

Menurut Edyanus, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan efisiensi anggaran serta pembenahan birokrasi agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

“Efisiensi itu penting, dibarengi dengan pembenahan birokrasi dan mempertajam prioritas program. Pemerintah harus fokus pada kebutuhan yang paling esensial dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Edyanus menekankan pentingnya optimalisasi PAD dari berbagai sumber yang masih memiliki potensi besar untuk digarap. Namun, peningkatan PAD tersebut harus dilakukan secara adil dan terukur agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat dan dunia usaha.

Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, baik sektor swasta, akademisi, hingga komunitas masyarakat, guna menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang lebih produktif.

“Pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan semua stakeholder. Di saat yang sama, Riau juga harus aktif menarik anggaran APBN agar proyek-proyek strategis nasional bisa dilaksanakan di daerah, sehingga memberi efek berganda bagi perekonomian lokal,” jelas Edyanus.

Lebih jauh, Edyanus menilai kreativitas masyarakat menjadi kunci penting dalam meningkatkan basis ekonomi daerah. Pengembangan sektor-sektor potensial dan andalan daerah harus terus didorong agar mampu menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa seluruh strategi tersebut harus ditopang oleh penegakan hukum yang adil, transparan, tegas, dan konsisten. Menurutnya, kepastian hukum akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memastikan optimalisasi pendapatan daerah berjalan tanpa kebocoran.

“Jika efisiensi, kemitraan, kreativitas masyarakat, dan penegakan hukum berjalan seiring, maka upaya peningkatan PAD Riau akan lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menuturkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memperburuk posisi fiskal maupun menambah utang negara dalam jangka panjang.

Berdasarkan analisis menggunakan model Overlapping Generation Indonesia (OG IDN), ia mengatakan dampak fiskal dari program MBG diprediksi bersifat netral, sehingga berbagai indikator fiskal penting dapat tetap terjaga keseimbangannya.

“Desain MBG yang sifatnya material fiskal itu netral melalui alokasi belanja, makanya dia (program tersebut) tidak menambah utang, tapi realokasi (anggaran). Dan MBG tidak memperburuk posisi fiskal jangka panjang, meskipun memiliki manfaat kesejahteraan produktivitas antargenerasi,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Rizal menyatakan, program tersebut memang berdampak terhadap indikator fiskal seperti penerimaan pajak dan belanja pemerintah, tapi sifatnya sementara dan tidak mengubah keseimbangan makroekonomi jangka panjang.

Ia menyampaikan, hal yang sama berlaku untuk dampak terhadap stok modal dan suku bunga. Fluktuasi yang mungkin terjadi di awal implementasi program merupakan penyesuaian jangka pendek yang akan kembali ke titik keseimbangan.

Ia juga menuturkan bahwa program tersebut juga memiliki dampak yang sangat kecil terhadap rasio penerimaan pajak karena pendapatan (revenue) yang diperoleh dari program tersebut berkontribusi relatif kecil terhadap perbaikan rasio pajak.

“Rasio ini kemudian kembali bertahan pada level keseimbangan yang sama dan MBG ini tidak mengganggu kapasitas fiskal negara secara struktural,” jelas Rizal.

Dari temuan tersebut, pihaknya pun merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk menjaga keberlanjutan program MBG ke depannya, salah satunya mempertahankan desain fiskal yang terjaga dan hati-hati.

"Pertahankan desain fiskal yang terjaga, artinya tidak perlu mengutang, tidak menambah utang terhadap fiskal atau juga menekan defisit, dan hindari pembiayaan berbasis utang," ucapnya.

Selain itu, INDEF juga menyarankan agar pemerintah mempersempit target sasaran penerima manfaat untuk meningkatkan return atau imbal hasil fiskal yang lebih optimal.

Program tersebut juga penting untuk diintegrasikan secara erat dengan kebijakan pendidikan dan pasar kerja, mengingat perbaikan gizi saja tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan ekonomi di masa depan tanpa didukung oleh keterampilan dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

“Integrasikan MBG dengan kebijakan pendidikan dan pasar kerja. Ini harus diintegrasikan karena tanpa kebijakan lanjutan, peningkatan produktivitas MBG itu juga tidak bisa diaktualisasikan menjadi kenaikan upah maupun output yang permanen,” kata M Rizal Taufikurahman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ada sembilan provinsi yang turun kelas dalam hal kategori kapasitas fiskal daerah. Salah satu penurunan drastis adalah Jakarta yang mana kapasitas fiskalnya anjlok dari kategori tinggi ke rendah.

Data terbaru mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.97/2025, yang berlaku sejak diundangkan pada 31 Desember 2025.

Beleid itu mencabut rujukan mengenai peta fiskal daerah tahun lalu yang tercantum pada PMK No.127/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.65/2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Untuk diketahui, kapasitas fiskal daerah adalah gambar kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah.

Sementara itu, kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan publik sesuai kewenangannya.

Peta kapasitas fiskal daerah, yang mencakup provinsi maupun kabupaten/kota, digunakan untuk pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, maupun pinjaman atau hibah luar negeri.

Kemudian, peta itu akan menjadi rujukan penentuan besaran dana pendamping oleh pemda; pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; pertimbangan dalam pemberian subsidi bunga pinjaman dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank penugasan dari pusat; pertimbangan dalam pengalokasian transfer ke daerah dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa belanja K/L dalam rangka sinergi pendanaan; dan penggunaan lain sesuai UU.

"Penghitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhitungkan pendapatan daerah terhadap kebutuhan belanja daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai kewenangannya pendapatan daerah dengan yang memperhatikan sudah ditentukan penggunaannya, perkiraan kas yang tersedia, dan keandalan serta ketersediaan data," dikutip dari pasal 3 ayat (3) PMK No.97/2025, Jumat (2/1/2026).

Pada PMK terbaru, terlihat sembilan provinsi yang mengalami penurunan kapasitas fiskal daerah pada PMK No.97/2025 dari aturan sebelumnya yakni PMK No.127/2024.

Provinsi Turun Kelas

1. Riau dari Sedang ke Rendah;

2. Jakarta dari Tinggi ke Rendah;

3. Kalimantan Tengah dari Sangat Tinggi ke Rendah;

4. Kalimantan Selatan dari Tinggi ke Rendah;

5. Kalimantan Timur dari Sedang ke Rendah;

6. Kalimantan Utara dari Tinggi ke Rendah;

7. Papua dari Sedang ke Sangat Rendah;

8. Papua Selatan dari Sedang ke Sangat Rendah; dan

9. Papua Pegunungan dari Sedang ke Rendah. B

Beberapa provinsi yang naik kelas seperti:

1. Aceh dari Sangat Rendah ke Sedang;

2. Jawa Barat dari Sedang ke Tinggi;

3. Jawa Timur dari Sedang ke Tinggi;

4. Sulawesi Selatan dari Rendah ke Sedang;

5. Sulawesi Tenggara dari Sangat Rendah ke Rendah;

6. Bali dari Rendah ke Sedang;

7. Papua Tengah dari Sedang ke Sangat Tinggi; dan

8. Papua Barat Daya dari Sedang ke Sangat Tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi Ekonom Indonesia menilai arah kebijakan ekonomi nasional selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan perbaikan mendasar.

Aliansi menilai capaian yang ada lebih mencerminkan konsolidasi kekuasaan ketimbang konsolidasi kebijakan. Mereka mempertanyakan klaim stabilitas yang kerap disampaikan pemerintah

“Fondasi ekonomi justru menunjukkan tanda-tanda keletihan struktural: produktivitas menurun, daya beli masyarakat melemah, kapasitas fiskal menyempit, dan kesenjangan melebar,” tulis Aliansi dalam pernyataan resminya, Selasa (21/10/2025).

Aliansi ekonom Indonesia adalah gabungan dari ratusan ekonom dari berbagai universitas. Mereka sebelumnya pernah memberikan desakan kepada pemerintah. Aliansi ini juga pernah menemui pemerintah untuk menyampaikan tujuh desakan ekonominya.

Aliansi mengutip laporan Indonesia Economic Outlook Q3-2025 yang diterbitkan oleh LPEM FEB UI. Dalam laporan itu, disoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi, perlambatan pertumbuhan sektor manufaktur, hingga perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Mereka pun menyoroti dua akar persoalan utama yang belum terselesaikan, yakni misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi penyelenggara negara akibat konflik kepentingan. Keduanya dinilai terus melahirkan kebijakan tidak efisien, melemahkan kapasitas negara dalam melayani publik, serta menurunkan kepercayaan terhadap arah pembangunan.

Aliansi kembali mengingatkan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) yang sudah disampaikan pada akhir September lalu, yang ditandatangani oleh 452 ekonom dan praktisi. Mereka mengungkap sejumlah catatan kritis.

Pertama, anggaran nasional dinilai masih tidak proporsional karena lebih banyak diarahkan ke proyek padat modal ketimbang pelayanan dasar di daerah. Penurunan transfer ke daerah disebut mempersempit ruang fiskal bagi pemerintah daerah, sementara program makan bergizi gratis yang menjadi ikon pemerataan gizi justru dinilai bermasalah dalam perencanaan dan pengawasan.

Kedua, Aliansi menyoroti lemahnya independensi lembaga teknokratis seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi akibat intervensi politik. Kondisi ini dianggap menggerus kredibilitas data dan kebijakan publik.

Ketiga, menyangkut dominasi negara dalam ekonomi lokal, terutama ekspansi BUMN dan lembaga militer yang dinilai mempersempit ruang usaha kecil dan menengah. Aliansi menilai langkah ini menimbulkan ketimpangan karena memperkuat entitas besar yang terafiliasi kekuasaan.

Keempat, pelemahan iklim usaha. Peringkat Indonesia dalam indeks daya saing global turun dari posisi 27 pada 2024 menjadi 40 pada 2025, seperti dalam laporan IMD World Competitiveness Center 2025.

“Meski pemerintah banyak berbicara soal reformasi izin dan digitalisasi perizinan, praktik di lapangan menunjukkan hambatan regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakpastian hukum masih tinggi, sementara praktik mafia perizinan dan kuota tetap marak,” tulis Aliansi.

Kelima, dari sisi sosial, rasio Gini meningkat dari 0,38 menjadi 0,40 dan ketimpangan wilayah memburuk. Aliansi mendesak pemerintah berani menerapkan kebijakan redistributif, termasuk reformasi perpajakan dan subsidi tepat sasaran.

Keenam, pengambilan keputusan fiskal dan moneter disebut masih dipengaruhi tekanan politik, bukan bukti empiris. Aliansi menilai program populis dijalankan tanpa analisis keberlanjutan fiskal yang jelas.

Ketujuh, mereka menyoroti konflik kepentingan di sektor strategis seperti energi dan tambang, termasuk meningkatnya peran militer dan kepolisian dalam proyek ekonomi dan sipil tanpa mekanisme akuntabilitas.

Aliansi menutup pernyataannya dengan menyerukan reformasi institusi, tata kelola yang bersih, efisien, dan berpihak pada produktivitas rakyat. Mereka menggarisbawahi bahwa janji kemandirian ekonomi tidak dapat diwujudkan melalui proyek mercusuar atau retorika politik.

"Tanpa pembenahan atas dua akar masalah—misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi penyelenggara negara—Indonesia akan terjebak dalam pertumbuhan semu yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan tatanan sipil yang demokratis. Tanpa keberanian pembenahan nyata, janji kemandirian ekonomi hanyalah ilusi retorika belaka," tutup pernyataan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi Ekonom Indonesia menilai arah kebijakan ekonomi nasional selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan perbaikan mendasar.

Aliansi menilai capaian yang ada lebih mencerminkan konsolidasi kekuasaan ketimbang konsolidasi kebijakan. Mereka mempertanyakan klaim stabilitas yang kerap disampaikan pemerintah

“Fondasi ekonomi justru menunjukkan tanda-tanda keletihan struktural: produktivitas menurun, daya beli masyarakat melemah, kapasitas fiskal menyempit, dan kesenjangan melebar,” tulis Aliansi dalam pernyataan resminya, Selasa (21/10/2025).

Aliansi mengutip laporan Indonesia Economic Outlook Q3-2025 yang diterbitkan oleh LPEM FEB UI. Dalam laporan itu, disoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi, perlambatan pertumbuhan sektor manufaktur, hingga perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Mereka pun menyoroti dua akar persoalan utama yang belum terselesaikan, yakni misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi penyelenggara negara akibat konflik kepentingan. Keduanya dinilai terus melahirkan kebijakan tidak efisien, melemahkan kapasitas negara dalam melayani publik, serta menurunkan kepercayaan terhadap arah pembangunan.

Aliansi kembali mengingatkan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) yang sudah disampaikan pada akhir September lalu, yang ditandatangani oleh 452 ekonom dan praktisi. Mereka mengungkap sejumlah catatan kritis.

Pertama, anggaran nasional dinilai masih tidak proporsional karena lebih banyak diarahkan ke proyek padat modal ketimbang pelayanan dasar di daerah. Penurunan transfer ke daerah disebut mempersempit ruang fiskal bagi pemerintah daerah, sementara program makan bergizi gratis yang menjadi ikon pemerataan gizi justru dinilai bermasalah dalam perencanaan dan pengawasan.

Kedua, Aliansi menyoroti lemahnya independensi lembaga teknokratis seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi akibat intervensi politik. Kondisi ini dianggap menggerus kredibilitas data dan kebijakan publik.

Ketiga, menyangkut dominasi negara dalam ekonomi lokal, terutama ekspansi BUMN dan lembaga militer yang dinilai mempersempit ruang usaha kecil dan menengah. Aliansi menilai langkah ini menimbulkan ketimpangan karena memperkuat entitas besar yang terafiliasi kekuasaan.

Keempat, pelemahan iklim usaha. Peringkat Indonesia dalam indeks daya saing global turun dari posisi 27 pada 2024 menjadi 40 pada 2025, seperti dalam laporan IMD World Competitiveness Center 2025.

“Meski pemerintah banyak berbicara soal reformasi izin dan digitalisasi perizinan, praktik di lapangan menunjukkan hambatan regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakpastian hukum masih tinggi, sementara praktik mafia perizinan dan kuota tetap marak,” tulis Aliansi.

Kelima, dari sisi sosial, rasio Gini meningkat dari 0,38 menjadi 0,40 dan ketimpangan wilayah memburuk. Aliansi mendesak pemerintah berani menerapkan kebijakan redistributif, termasuk reformasi perpajakan dan subsidi tepat sasaran.

Keenam, pengambilan keputusan fiskal dan moneter disebut masih dipengaruhi tekanan politik, bukan bukti empiris. Aliansi menilai program populis dijalankan tanpa analisis keberlanjutan fiskal yang jelas.

Ketujuh, mereka menyoroti konflik kepentingan di sektor strategis seperti energi dan tambang, termasuk meningkatnya peran militer dan kepolisian dalam proyek ekonomi dan sipil tanpa mekanisme akuntabilitas.

Aliansi menutup pernyataannya dengan menyerukan reformasi institusi, tata kelola yang bersih, efisien, dan berpihak pada produktivitas rakyat. Mereka menggarisbawahi bahwa janji kemandirian ekonomi tidak dapat diwujudkan melalui proyek mercusuar atau retorika politik.

"Tanpa pembenahan atas dua akar masalah—misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi penyelenggara negara—Indonesia akan terjebak dalam pertumbuhan semu yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan tatanan sipil yang demokratis. Tanpa keberanian pembenahan nyata, janji kemandirian ekonomi hanyalah ilusi retorika belaka," tutup pernyataan tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui penempatan dana menganggur pemerintah ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) memang berisiko ketimbang yang telah dilakukan sebanyak Rp 200 triliun ke lima bank milik negara.

"Kita lihat dulu kesiapan mereka. Tapi ada pandangan risky (berisiko) kan kalau BPD kan," kata Purbaya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Meski begitu, Purbaya mengaku percaya diri bisa membuat skema yang aman untuk penempatan dana di BPD. Di antaranya ialah dengan berpedoman pada kemampuan BPD yang kuat dalam penyaluran kredit atau pembiayaan.

Selain itu, juga dengan memastikan kapasitas fiskal pemda yang menaungi BPD nya masing-masing. Bila pemda yang menaungi BPD tak mampu memastikan pengelolaan dana pemerintah pusat itu, ia memastikan akan memangkas penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) nya yang menjadi bagian dari APBD.

Dana TKD itu terdiri dari dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), maupun dana bagi hasil (DBH), yang bisa dipangkas bila dana penempatan pemerintah pusat itu mengalami masalah.

"Saya lihat kalau pembelanjaannya kuat, ya enggak apa-apa kan. Kalau enggak bisa bayar BPD-nya, bisa enggak saya bayar ya itu, kita potong DAU, DAK, DBH-nya," tegas Purbaya.

Hingga kini, ia menargetkan bisa merealisasikan penempatan dana itu ke dua BPD pada tahap awal, yakni Bank Jakarta dan Bank Jatim.

"BJB saya belum pernah bicara, karena kita cari bank yang aman dulu, yang bersih. Enggak ada masalah di pengurusan atau di pengadilan," tegas Purbaya.