JAKARTA - Pemerintah Pusat memberikan pembatasan belanja pegawai pemerintah daerah maksimal 30% dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Hal ini tertuang dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) akan diatur melalui Undang-Undang APBN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini berharap pemerintah daerah tidak melakukan pengurangan terhadap PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk mengimplikasikan program tersebut.

"Hari ini kami bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menindaklanjuti UU HKPD, terutama terkait ketentuan 30 persen belanja pegawai maksimal dari APBD. Pemerintah memastikan tidak ada PHK massal terhadap PPPK," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (8/5/2026).

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa rapat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB telah menghasilkan solusi yang konkret untuk meredam keresahan di daerah dan kalangan PPPK.

Ia menegaskan bahwa masa transisi pembatasan belanja pegawai maksimal 30% akan diperpanjang dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

"Saya tahu bahwa banyak daerah saat ini mengkhawatirkan kemungkinan melanggar Pasal 146 UU HKPD, dan ada beberapa daerah yang bahkan merencanakan menghentikan PPPK," kata Tito.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan program pembangunan bagi daerah dengan rasio belanja pegawai tinggi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Legislator PDIP Soroti Ancaman PHK PPPK Akibat Pembatasan Belanja Pemda



"Artinya meskipun belanja pegawai tinggi, kegiatan pembangunan dan program untuk masyarakat tetap berjalan, di-backup oleh pemerintah pusat. Ini akan menenangkan masyarakat," paparnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, dukungan penuh terhadap kerangka solusi yang telah dirumuskan bersama. Ia memastikan aturan yang baru akan memberikan kepastian hukum bagi pekerjaan di daerah.

"Kementerian Keuangan akan memastikan instrumen Undang-Undang APBN dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dan kepastian kerja bagi PPPK, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal nasional," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, ketiga kementerian akan menerbitkan edaran bersama kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat sebagai panduan teknis. Selain itu akan disusun pula kerangka kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara ke depan yang lebih terkalibrasi dengan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan organisasi pemerintahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah mempercepat penyaluran transfer ke daerah (TKD) untuk menjaga aktivitas ekonomi di wilayah serta memastikan layanan publik tetap berjalan.

Hingga Maret 2026, realisasi TKD mencapai Rp204,8 triliun atau sekitar 29,5 persen dari pagu, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 23,8 persen.

Menurut Purbaya, percepatan penyaluran ini dilakukan agar belanja daerah dapat segera mendorong perekonomian di tingkat lokal.

Penyaluran TKD dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan utama pemerintah daerah, mulai dari belanja pegawai, operasional pemerintahan, hingga pembiayaan layanan publik seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan relaksasi dalam penyaluran dana serta tambahan alokasi bagi sejumlah daerah, termasuk wilayah yang terdampak bencana di Sumatera. Langkah ini diambil agar daerah tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjaga aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.

Meski demikian, pemerintah mencatat masih terdapat sebagian TKD yang belum tersalurkan karena menunggu pemenuhan persyaratan dari pemerintah daerah.

“Kita monitor kondisi daerah dari bulan ke bulan. Kalau ada yang perlu dibantu, kita akan turun tangan,” ujar Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (5/5/2026).

Dengan percepatan ini, pemerintah berharap belanja daerah dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada kuartal I/2026 mencapai 13,97%, menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk periode tiga bulan pertama.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan posisi belanja daerah yang mencapai 13,97% tersebut menunjukkan percepatan realisasi anggaran pada awal tahun.

“Posisi belanja daerah DKI Jakarta mencapai 13,97% pada tiga bulan pertama 2026. Ini angka tertinggi dalam lima tahun terakhir yang bisa dicapai,” ujarnya di Jakarta Budget Talks, Jumat (17/4/2026).

Sebagai perbandingan, realisasi belanja pada kuartal I beberapa tahun terakhir berada di bawah angka tersebut, yakni 9,96% pada 2022, 9,86% pada 2023, 10,31% pada 2024, dan 13,19% pada 2025.

Meski begitu, percepatan belanja tersebut turut memberi tekanan pada pengelolaan kas daerah. Michael menyebut realisasi pendapatan hingga kuartal I/2026 tercatat sebesar 13,39%, lebih rendah dibandingkan realisasi belanja.

“Akibatnya kami di sektor keuangan terpuntal-puntal. Realisasi pendapatan hanya 13,39%, belanjanya 13,97% jadi kami harus putar otak agar cash flow terjaga,” katanya.

Menurutnya, percepatan pengadaan barang dan jasa pada awal tahun yang didorong oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta membantu mempercepat penyerapan anggaran.

“Berkat arahan Pak Gubernur dan Pak Wagub untuk percepatan pengadaan barang/jasa di depan, itu sangat membantu kita,” ujar Michael.

Dia optimistis pola realisasi APBD tahun ini tidak lagi berbentuk “stik hoki”—yang biasanya melonjak di akhir tahun—melainkan lebih merata sepanjang tahun.

“Saya yakin tahun ini kalau kondisinya masih seperti ini tidak lagi menjadi stik hoki, tetapi jadi kurva S pencapaian yang bisa kita lakukan. Ini perubahan yang menurut saya signifikan,” katanya.

Di sisi lain, hingga 31 Maret 2026 pendapatan daerah DKI Jakarta tercatat sebesar Rp9,57 triliun dari target Rp71,45 triliun. Dari total target pendapatan asli daerah (PAD) Rp57,67 triliun, realisasi kuartal I/2026 mencapai Rp8,74 triliun atau sekitar 15,16%.

Ketua Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herwati menjelaskan dari total target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp57,67 triliun, realisasi hingga kuartal I/2026 telah mencapai Rp8,74 triliun atau sekitar 15,16%.

Dia merinci, komponen pajak dan retribusi daerah menyumbang 87,45% dari total realisasi PAD, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baru mencapai 0,31%. Sementara itu, realisasi lain-lain PAD yang sah seperti BLUD non-retribusi, jasa giro, dan pemanfaatan aset mencapai 23,39%.

Di sisi lain, pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditargetkan sebesar Rp11,16 triliun baru terealisasi Rp0,83 triliun atau sekitar 7,40%.

Adapun penerimaan pajak daerah hingga Maret 2026 tercatat sebesar Rp7,41 triliun, turun 4,07% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp7,72 triliun. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi periode libur panjang pada Maret yang berlangsung sekitar dua minggu.

Michael menambahkan meskipun terdapat tekanan pada sisi kas daerah, aktivitas ekonomi Jakarta tetap berjalan normal. “Kalau dilihat dari data, DKI hidup, DKI bisa beroperasi secara normal meski dengan kondisi sekarang. Tentunya kita harus lakukan efisiensi,” katanya.

Di tengah dinamika penerimaan pajak, aktivitas ekonomi Jakarta tetap menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2025 tercatat 5,21%, sementara indeks keyakinan konsumen pada Maret 2026 berada di level 145,5.

Selain itu, penjualan riil pada Februari 2026 tumbuh 4,92% secara tahunan, mobilitas penumpang transportasi publik TransJakarta, MRT, dan LRT pada kuartal I/2026 mencapai 112 juta penumpang, serta jumlah wisatawan nusantara pada Februari 2026 mencapai 8,12 juta orang atau naik 2,26% secara tahunan.

Jakarta juga masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 16,61%, dengan inflasi tahunan tercatat sebesar 3,37% pada Maret 2026.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kepala daerah di 27 kabupaten/kota memberikan porsi yang optimal dalam alokasi anggaran infrastruktur di APBD 2027 mendatang.

Dedi mengatakan kebijakan ini harus diterapkan guna menyelaraskan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun konektifitas dan pemerataan di seluruh daerah. “Iya, itu kebijakan kita. Karena kan provinsi dan kabupaten/kota harus selaras dalam kebijakan,” katanya, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya APBD provinsi harus linear dengan APBD kabupaten/kota guna membangun kesamaan visi pembangunan. Dedi mengakui jika saat ini kondisi anggaran tengah memprihatinkan di tengah pemotongan transfer keuangan daerah, sehingga kerap menjadi alasan daerah untuk menahan belanja publik.

“Sudah deh, kita sama-sama prihatin. Bupati wali kota, sama saja gubernur juga tengah prihatin. Tapi jangan ngomong, anggaran kurang, sama saja,” ujarnya.

Alokasi 7,5% sendiri direncanakan akan dikejar dari target pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor yang harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan. “Maka ketaaan bupati wali kota menganggarkan 7,5% anggaran belanja daerahnya untuk kepentingan infrastruktur jalan adalah sebuah keharusan,” tuturnya.

Karena itu KDM—panggilan akrabnya berencana mencermati rancangan APBD 2027 dari setiap kabupaten kota agar penyelarasan ini terwujud. Menurutnya jika kemantapan jalan di sebuah daerah sudah baik, maka angka tersebut kemudian akan dialokasikan untuk pembenahan trotoar, halte, taman hingga drainase kabupaten kota.

“Nah itu terkoneksikan, kalau enggak 7,5% maka saya tidak akan menandatangani rekomendasi RAPBD,” tegasnya.

Di sisi lain, langkah ini diyakini KDM bisa mewujudkan konektifitas yang solid hingga tingkat desa, sehingga masyarakat di pedesaan tidak mengeluhkan lagi kualitas jalan desa yang buruk. Saat ini anggaran desa mengalami penurunan, sehingga provinsi dan kabupaten kota harus turut menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat desa.

“Kita tahu anggaran desa mengalami penurunan, sehingga kita harus mencoba untuk menyelesaikan problem yang dialami oleh masyarakat desa. Jangan sampai masyarakat desa mengalami ketertinggalan layanan infrastruktur pemerintah. Mereka berhak untuk mendapat hidup dan infrastruktur yang layak seperti pusat kota,” papar KDM.

KDM memastikan rencana ini tidak akan terganggu dengan adanya penurunan TKD bahkan dana bagi hasil yang belum dibayarkan. “Apa pun yang dialami oleh provinsi tidak akan menyurutkan kami untuk terus bekerja, melayani masyarakat, dan meningkatkan anggaran layanan publik kita. Tidak akan pernah terkurangi, bahkan terus meningkat,” pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin, guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang adaptif dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan Kepri yang dinilai impresif di tingkat nasional.

“Pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 mencapai 7,89 persen, menempatkan provinsi ini di peringkat keempat nasional, dengan inflasi tetap terkendali di angka 3,54 persen,” kata Bima.

Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas yang mencapai 17,36 persen, serta tren penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 7,07 persen pada 2020 menjadi 4,85 persen pada 2025.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tercatat sebesar 80,53 atau termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Dari sisi fiskal, Bima menyebut Kepri memiliki kapasitas yang kuat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dibandingkan transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian, ia mengingatkan agar realisasi belanja daerah dapat lebih dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Ia menambahkan, tantangan ke depan tidak ringan seiring dinamika global seperti ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga potensi kenaikan harga energi yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.

Menurutnya, terdapat empat kunci menuju negara maju, yakni konsistensi visi pembangunan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi.

Bima juga menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan antara pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto, khususnya dalam program hilirisasi dan pembangunan infrastruktur yang kini diperkuat dengan fokus kesejahteraan masyarakat.

“Kekompakan adalah kunci untuk mempertahankan capaian yang sudah baik ini,” tegasnya.

Dalam arahannya, ia juga menyoroti penguatan implementasi program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang harus didukung tata kelola optimal mulai dari rantai pasok hingga distribusi kepada penerima manfaat seperti pelajar, ibu hamil, dan balita.

Selain itu, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dinilai penting dalam memperkuat ekonomi lokal yang terintegrasi dengan program MBG, terutama dalam penyediaan bahan pangan.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus terintegrasi dan berkelanjutan.

“Tema dan prioritas RKPD 2027 harus menjadi arah nyata pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, Pemprov Kepri berkomitmen memperluas beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, serta memperkuat pendidikan vokasi dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Pada sektor kesehatan, pemerintah akan mendorong program beasiswa kedokteran, peningkatan fasilitas rumah sakit, serta penguatan jaminan kesehatan daerah.

Di bidang ekonomi, fokus diarahkan pada penguatan UMKM, subsidi margin bunga nol persen, serta dukungan bagi petani dan nelayan.

Bima menegaskan, Musrenbang tidak boleh menjadi sekadar agenda formalitas, melainkan harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dan menghasilkan perencanaan yang selaras antara pusat dan daerah.

“Perencanaan pembangunan harus membuka ruang inovasi agar mampu menjawab tantangan ke depan,” katanya.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah, program listrik desa “Kepri Terang”, penyediaan air bersih, serta penataan kawasan permukiman.

Ansar juga menyoroti capaian pembangunan daerah, di antaranya penurunan prevalensi stunting menjadi 15 persen serta cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 98,43 persen, sehingga Kepri meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori pratama.

Di sektor budaya, Pemprov Kepri terus mendorong revitalisasi Pulau Penyengat sebagai pusat sejarah bahasa Melayu, termasuk pembangunan museum dan monumen bahasa nasional.

Musrenbang tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, di antaranya Staf Ahli Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, anggota DPD RI H. Dharma Setiawan, serta unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Pada akhir kegiatan, Pemprov Kepri juga menyerahkan penghargaan kepada kabupaten/kota atas capaian kinerja dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengisyaratkan adanya potensi pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2027.

Langkah ini kemungkinan diambil untuk menjadi opsi menjaga stabilitas fiskal dan memenuhi mandat mandatori belanja daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengungkapkan bahwa wacana merumahkan tenaga PPPK tersebut telah menjadi pembahasan di tingkat legislatif, khususnya Komisi II DPR RI. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas keterbatasan ruang fiskal daerah.

"Tahun depan ada kemungkinan [merumahkan PPPK], karena sudah dirapatkan di Komisi II DPR RI," ujarnya kepada wartawan di Makassar, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, penyesuaian jumlah tenaga PPPK ini berkaitan erat dengan target efisiensi belanja pegawai. Berdasarkan ketentuan regulasi, pemerintah daerah diharuskan menekan porsi belanja pegawai agar tidak melampaui batas maksimal yang ditetapkan pada 2027 yaitu 30%.

Kondisi ini dianggap bisa mempengaruhi komponen belanja secara keseluruhan, salah satunya memicu peningkatan belanja infrastruktur agar mendekati angka ideal 40%.

Jufri mengakui bahwa setiap kebijakan memiliki dampak negatif, termasuk potensi meningkatnya angka pengangguran. Namun, dia menekankan bahwa pengambil kebijakan harus memilih alternatif yang memberikan manfaat paling luas bagi pembangunan daerah.

"Setiap kebijakan itu pasti ada plus-minusnya dengan memperhitungkan alternatif mana yang paling luas manfaatnya dan paling kecil risikonya. Kalau nanti dipilih untuk merumahkan PPPK, itu berarti kebijakan tersebut yang paling dianggap tepat untuk kondisi saat ini," jelasnya.

Saat ini jumlah PPPK di lingkup Pemprov Sulsel sekitar 1.500 orang. Pihaknya tengah melakukan perhitungan mendalam dan sedang menyisir data untuk menentukan langkah yang paling minim risiko secara sosial maupun operasional.

Sebagai langkah mitigasi bagi para tenaga PPPK yang masih memenuhi syarat secara administratif dan usia, Pemprov mendorong mereka untuk ikut serta dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"PPPK yang masih bersyarat untuk jadi PNS, silakan mendaftar CPNS," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti perkembangan isu terkait Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud yang disorot publik karena menggunakan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar.

Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (28/2/2026). Budi menekankan setiap perencanaan belanja daerah harus dilakukan secara tepat dan terstruktur.

"Itu memang cukup ramai di media sosial dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya. Dalam konteks belanja daerah, tentu harus dilakukan perencanaan yang matang, sesuai dengan kebutuhan, dan juga yang terpenting adalah proses pengadaannya," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Dia menambahkan bahwa pengadaan barang dan jasa kerap menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi mulai dari mekanisme pemilihan vendor hingga penentuan harga.

"Jadi memang pengadaan barang dan jasa ini juga sering kali menjadi salah satu area yang punya ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi," ujarnya.

Oleh karena itu, setiap mekanisme harus dilihat secara komprehensif. Budi mengingatkan pentingnya pembelian barang di Kaltim sesuai kebutuhan sehingga pengeluaran dana tidak sia-sia agar bermanfaat bagi masyarakat.

Budi mengingatkan agar postur belanja sesuai perencanaan dengan mengedepankan mekanisme sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Termasuk juga soal kebutuhan, apakah barang dan jasa yang kita belanjakan atau pengadaannya, baik di kementerian/lembaga, maupun di pemerintah daerah, harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai juga butuhnya A, belanjanya B," jelasnya.

Mobil dinas gubernur Kaltim yang disorot adalah jenis sport utility vehicle (SUV) hybrid 3.000 cc. Setelah ramai diperbincangkan publik, pihak Pemprov Kaltim melalui Sekretaris Daerah Sri Wahyuni mengatakan pengadaan barang dilakukan dengan pertimbangan yang matang

Menurutnya, mobil tersebut memiliki spesifikasi mesin yang sesuai menunjang kinerja gubernur saat melakukan perjalanan ke daerah-daerah pelosok Kalimantan Timur karena kondisi medan jalan yang tidak bisa dijangkau kendaraan biasa.

Bisnis.com, DENPASAR – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana meningkat 32,5% jika di tengah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.

Berdasarkan data resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jembrana, realisasi PAD tahun 2024 yang semula Rp184,5 miliar melonjak drastis menjadi Rp244,57 miliar pada tahun 2025. Pertumbuhan sebesar Rp59,9 miliar ini membawa realisasi PAD menyentuh angka 105,96% dari target yang ditetapkan, atau mengalami surplus sebesar Rp13,7 miliar dari target.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menjelaskan peningkatan tersebut dampak dari bersih-bersih sistem. Optimalisasi pendapatan daerah, cermat dan efisien dalam belanja serta mencegah kebocoran pendapatan.

Ia menyoroti pentingnya menutup setiap celah kebocoran pendapatan yang selama ini dapat menghambat pertumbuhan PAD.

"Saya instruksikan kepada seluruh jajaran, jangan main-main dengan pajak rakyat! Tidak boleh ada ruang untuk pungutan liar atau kebocoran sistem. Kami fokus pada digitalisasi bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem yang bersih, PAD meningkat tajam, serta belanja daerah secermat mungkin agar efektif dan efisien," jelas Kembang dikutip dari keterangan pers, Selasa (25/2/2026).

Senada dengan Bupati, Kepala BPKAD Jembrana I Gede Gusdiendi, menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif pimpinan dalam melakukan konsolidasi dan koordinasi rutin. Bupati dan Wakil Bupati secara langsung memimpin Tim Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu PAD dan pemangku kepentingan terkait.

"Pimpinan secara rutin mengevaluasi langsung capaian realisasi di lapangan. Dengan keterlibatan aktif pimpinan, permasalahan yang dihadapi dapat terurai dan segera mendapatkan solusi," ujar Gusdiendi.

Dalam menghimpun PAD, pegawai ditekankan berintegritas, menekankan kejujuran dalam pengelolaan dan pemungutan PAD. Kedua akselerasi digital dengan memperluas sistem pembayaran elektronik (e-retribusi) untuk transparansi. Ketiga melakukan validasi data potensi riil untuk mempermudah proses penagihan yang lebih akurat.

Peningkatan PAD ini diharapkan menjadi modal kuat bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk mempercepat visi misi serta mendukung program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat kecil.

Bisnis.com, PALEMBANG— Pola penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026 mengalami perubahan. Jika sebelumnya berbasis pembagian sektoral atau jatah daerah, kini APBN sepenuhnya diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional yang ditetapkan presiden.

Kepala Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Selatan Rahmadi Murwanto menegaskan, alokasi APBN 2026 tidak lagi semata-mata didasarkan pada sektor, melainkan pada dukungan terhadap program Asta Cita Presiden.

“Dulu konsepnya pemerintah pusat memberi arahan alokasi dana. Sekarang fokusnya berubah, yakni mendukung prioritas nasional,” ujarnya saat ditemui Bisnis, dikutip pada Senin (2/2/2026).

Dia menjelaskan, pengalokasian anggaran prioritas nasional juga tidak lagi dibagi rata ke seluruh daerah. Pemerintah pusat menggunakan indikator nasional, sehingga daerah yang paling siap secara teknis akan lebih cepat memperoleh dukungan anggaran.

Seperti contoh, kata dia, pada program Sekolah Rakyat, kabupaten/kota yang telah menyiapkan lahan serta kelengkapan administrasi akan diprioritaskan.

“Polanya sekarang, siapa yang bisa menyiapkan dengan cepat, dia yang akan dapat,” jelasnya.

Meski demikian, DJPb menegaskan perubahan arah kebijakan ini tidak berarti sektor lain diabaikan. Belanja minimal yang bersifat rutin dan pelayanan dasar tetap dialokasikan, seperti pendidikan, kesehatan, gaji pegawai, serta operasional pemerintahan.

Berdasarkan data DJPb Sumsel dalam alokasi DIPA Belanja Wilayah Sumsel Tahun 2026, belanja pegawai tercatat sebesar Rp6,89 triliun atau naik 0,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja barang sebesar Rp4,96 triliun atau turun 29,97%, belanja modal Rp2,59 triliun atau meningkat 34,11%, serta belanja bantuan sosial Rp7,89 miliar atau turun 72,21%.

“Belanja rutin tetap ada untuk memastikan pelayanan publik berjalan. Tetapi di luar itu, pemda harus lebih kreatif, inovatif dan memperjuangkan bersama,” katanya.

Nasib Proyek Berjalan

Kendati terdapat perubahan, proyek strategis nasional yang telah berjalan dipastikan tetap dilanjutkan. Di Sumsel, sejumlah proyek tersebut antara lain Bendungan Tiga Dihaji, Jalan Tol Ruas Palembang–Betung, serta beberapa proyek irigasi.

Namun untuk proyek baru, imbuh Rahmadi, pemerintah daerah diminta lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif.

“Tidak menutup kemungkinan kalau pemerintah pusat punya dana tambahan bisa diberikan. Tapi kalau tidak, daerah harus mencari skema pendanaan lain,” ujarnya.

Dia menilai sejumlah skema yang dapat ditempuh pemerintah daerah antara lain Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta skema pinjaman.

“Namun, memang pelaksanaan skema di daerah tidak akan semudah di pusat. Kalau di pusat kekuatan presiden sangat kuat, sehingga mungkin bisa lebih mudah, sedangkan di daerah tentu lebih kompleks,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan pagu anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Salah satu komponen TKD yakni Dana Bagi Hasil (DBH) bahkan turun hingga 69,5% dari tahun sebelumnya.

Keputusan pemerintah pusat untuk 'memangkas' anggaran TKD pada APBN tahun ini terjadi berbarengan dengan turunnya kapasitas fiskal sejumlah daerah. Pada tataran provinsi saja, ada sembilan daerah yang kapasitas fiskalnya menjadi lebih rendah.

Salah satu daerah yang kapasitas fiskalnya turun kasta adalah Jakarta dari kategori Tinggi ke Rendah.

Sementara itu, berdasarkan Lampiran V Peraturan Presiden No.118/2025 tentang Rincian APBN 2026, contoh kelompok DBH yang dialokasikan ke Pemerintah Provinsi Jakarta adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 yang masing-masing Rp7 triliun dan Rp400 miliar sehingga total menjadi Rp7,4 triliun.

Apabila dibandingkan dengan DBH PPh pasal 21 dan pasal 25/29 pada APBN 2025 yang tertuang di Perpres No.201/2024, diketahui pemerintah masing mengalokasikan DBH ke Jakarta masing-masing kategori sebesar Rp21 triliun da Rp1,1 triliun.

Artinya, terjadi penurunan alokasi DBH PPh pasal 21 sebesar 66,3% ke Jakarta tahun ini, sedangkan 66,4% untuk DBH PPh pasal 25/29.

Untuk diketahui, peta kapasitas fiskal daerah terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.97/2025, yang berlaku sejak diundangkan pada 31 Desember 2025.

Beleid itu mencabut rujukan mengenai peta fiskal daerah tahun lalu yang tercantum pada PMK No.127/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.65/2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Untuk diketahui, kapasitas fiskal daerah adalah gambar kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah.

Berikut provinsi yang turun kelas kapasitas fiskalnya:

1. Riau dari Sedang ke Rendah;

2. Jakarta dari Tinggi ke Rendah;

3. Kalimantan Tengah dari Sangat Tinggi ke Rendah;

4. Kalimantan Selatan dari Tinggi ke Rendah;

5. Kalimantan Timur dari Sedang ke Rendah;

6. Kalimantan Utara dari Tinggi ke Rendah;

7. Papua dari Sedang ke Sangat Rendah;

8. Papua Selatan dari Sedang ke Sangat Rendah; dan

9. Papua Pegunungan dari Sedang ke Rendah.

Pemangkasan DBH

Penurunan terbesar pada anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 terdapat pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun hingga 69,5% dari APBN 2025. Anggaran DBH tahun ini dipotong sekitar tiga kali lipatnya dari anggaran tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni Rp919,8 triliun. Anggaran TKD tahun lalu pun sempat terdampak efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 menjadi Rp848,5 triliun.

Untuk tahun ini, perincian TKD masih sama yakni meliputi DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa serta Dana Insentif Fiskal.

Sejatinya, DBH merujuk pada Undang-Undang (UU) No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) berarti bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah.

Tujuan adanya DBH juga adalah untuk mengurangi ketimpangan fisal kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatan pemerataan dalam satu wilayah.

DBH tahun ini dianggarkan hanya Rp58,5 triliun. Ini hanya separuh dari yang ditetapkan pada APBN tahun sebelumnya yakni Rp192,2 triliun.

Secara terperinci, DBH Pajak pada 2026 dianggarkan senilai Rp26,8 triliun meliputi pajak penghasilan (PPh) Rp15,2 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp8,3 triliun serta cukai hasil tembakau (CHT) Rp3,2 triliun.

Apabila dibandingkan dengan APBN 2025, DBH Pajak dianggarkan sebesar Rp77,3 triliun. Dengan demikian, terjadi penurunan anggaran DBH Pajak pada 2026 senilai 65,2% dari tahun sebelumnya. Penurunan DBH dari PPh serta PBB tahun ini mencapai di atas 65% dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun DBH CHT atau cukai rokok pada tahun inin turun 48,6% dari tahun sebelumnya yakni Rp6,39 triliun.

DB SDA Ikut Anjlok

Di sisi lain, DBH Sumber Daya Alam (SDA) pun ikut anjlok dari yang ditetapkan pada 2025 sebesar Rp85,9 triliun menjadi hanya Rp30,9 triliun pada 2026. Artinya, terdapat penurunan sebesar 64%.

Salah satu penurunan terdalam yakni pada DBH SDA sektor mineral dan batu bara (minerba) sebesar 69,9% dari APBN 2025. Pada tahun ini, DBH SDA minerba hanya ditetapkan sebesar Rp19,9 triliun atau jauh lebih rendah dari APBN 2025 yakni Rp66,4 triliun.

Bahkan, DBH perikanan pun turun lebih dalam sebesar 70,3% dari Rp736,8 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp218,4 miliar.

Di sisi lain, DBH perkebunan sawit juga dianggarkan tahun ini sebesar Rp774,6 miliar atau lebih rendah 38% dari 2025 yakni Rp1,24 triliun.

Adapun kelompok TKD lainnya turut mengalami penurunan seperti DAK yang dianggarkan tahun ini sebesar Rp154,3 triliun atau lebih rendah dari 2025 sebesar Rp185,2 triliun.

Sementara itu, DAU turut mengalami penurunan sekitar Rp46 triliun dari tahun lalu yakni Rp446,6 triliun.

Belanja Tidak Optimal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemangkasan drastis anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 69,5% dalam APBN 2026 merupakan hasil evaluasi atas lambatnya penyerapan anggaran di tingkat daerah.

Purbaya menyoroti masih banyaknya dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan dan tidak dimanfaatkan untuk pembangunan. Menurutnya, besarnya alokasi transfer ke daerah (TKD) menjadi percuma apabila eksekusi belanja di daerah tidak optimal.

“Kita lihat kondisi APBN-nya. Daerah kan banyak uangnya enggak dipakai juga. Habiskan saja duitnya, baru kita lihat. Biar menuntut terus, tapi uangnya enggak dipakai buat apa,” tegasnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Mantan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves tersebut menjelaskan bahwa pemangkasan ini merupakan hasil evaluasi kinerja anggaran tahun lalu. Kendati demikian, Purbaya memastikan pintu penambahan anggaran belum tertutup sepenuhnya.

Dia tidak menampik bahwa fiskal Pemda yang tergantung pusat. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah pusat akan memantau kinerja penyerapan anggaran daerah pada awal tahun ini. Jika perbaikan tata kelola belanja terbukti maka penyesuaian pagu TKD dimungkinkan dilakukan.

“Nanti akhir triwulan I menuju triwulan II [2026], kita akan evaluasi. Bisa ditambah enggak dana TKD-nya? Kita lihat kalau mereka sudah bisa membelanjakan tepat waktu dan tidak ada yang bocor, karena saya sudah janji,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan pagu anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Salah satu komponen TKD yakni Dana Bagi Hasil (DBH) bahkan turun hingga 69,5% dari tahun sebelumnya.

Keputusan pemerintah pusat untuk 'memangkas' anggaran TKD pada APBN tahun ini terjadi berbarengan dengan turunnya kapasitas fiskal sejumlah daerah. Pada tataran provinsi saja, ada sembilan daerah yang kapasitas fiskalnya menjadi lebih rendah.

Salah satu daerah yang kapasitas fiskalnya turun kasta adalah Jakarta dari kategori Tinggi ke Rendah.

Sementara itu, berdasarkan Lampiran V Peraturan Presiden No.118/2025 tentang Rincian APBN 2026, contoh kelompok DBH yang dialokasikan ke Pemerintah Provinsi Jakarta adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 yang masing-masing Rp7 triliun dan Rp400 miliar sehingga total menjadi Rp7,4 triliun.

Apabila dibandingkan dengan DBH PPh pasal 21 dan pasal 25/29 pada APBN 2025 yang tertuang di Perpres No.201/2024, diketahui pemerintah masing mengalokasikan DBH ke Jakarta masing-masing kategori sebesar Rp21 triliun da Rp1,1 triliun.

Artinya, terjadi penurunan alokasi DBH PPh pasal 21 sebesar 66,3% ke Jakarta tahun ini, sedangkan 66,4% untuk DBH PPh pasal 25/29.

Untuk diketahui, peta kapasitas fiskal daerah terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.97/2025, yang berlaku sejak diundangkan pada 31 Desember 2025.

Beleid itu mencabut rujukan mengenai peta fiskal daerah tahun lalu yang tercantum pada PMK No.127/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.65/2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Untuk diketahui, kapasitas fiskal daerah adalah gambar kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah.

Berikut provinsi yang turun kelas kapasitas fiskalnya:

1. Riau dari Sedang ke Rendah;

2. Jakarta dari Tinggi ke Rendah;

3. Kalimantan Tengah dari Sangat Tinggi ke Rendah;

4. Kalimantan Selatan dari Tinggi ke Rendah;

5. Kalimantan Timur dari Sedang ke Rendah;

6. Kalimantan Utara dari Tinggi ke Rendah;

7. Papua dari Sedang ke Sangat Rendah;

8. Papua Selatan dari Sedang ke Sangat Rendah; dan

9. Papua Pegunungan dari Sedang ke Rendah.

Pemangkasan DBH

Penurunan terbesar pada anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 terdapat pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun hingga 69,5% dari APBN 2025. Anggaran DBH tahun ini dipotong sekitar tiga kali lipatnya dari anggaran tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni Rp919,8 triliun. Anggaran TKD tahun lalu pun sempat terdampak efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 menjadi Rp848,5 triliun.

Untuk tahun ini, perincian TKD masih sama yakni meliputi DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa serta Dana Insentif Fiskal.

Sejatinya, DBH merujuk pada Undang-Undang (UU) No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) berarti bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah.

Tujuan adanya DBH juga adalah untuk mengurangi ketimpangan fisal kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatan pemerataan dalam satu wilayah.

DBH tahun ini dianggarkan hanya Rp58,5 triliun. Ini hanya separuh dari yang ditetapkan pada APBN tahun sebelumnya yakni Rp192,2 triliun.

Secara terperinci, DBH Pajak pada 2026 dianggarkan senilai Rp26,8 triliun meliputi pajak penghasilan (PPh) Rp15,2 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp8,3 triliun serta cukai hasil tembakau (CHT) Rp3,2 triliun.

Apabila dibandingkan dengan APBN 2025, DBH Pajak dianggarkan sebesar Rp77,3 triliun. Dengan demikian, terjadi penurunan anggaran DBH Pajak pada 2026 senilai 65,2% dari tahun sebelumnya. Penurunan DBH dari PPh serta PBB tahun ini mencapai di atas 65% dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun DBH CHT atau cukai rokok pada tahun inin turun 48,6% dari tahun sebelumnya yakni Rp6,39 triliun.

DB SDA Ikut Anjlok

Di sisi lain, DBH Sumber Daya Alam (SDA) pun ikut anjlok dari yang ditetapkan pada 2025 sebesar Rp85,9 triliun menjadi hanya Rp30,9 triliun pada 2026. Artinya, terdapat penurunan sebesar 64%.

Salah satu penurunan terdalam yakni pada DBH SDA sektor mineral dan batu bara (minerba) sebesar 69,9% dari APBN 2025. Pada tahun ini, DBH SDA minerba hanya ditetapkan sebesar Rp19,9 triliun atau jauh lebih rendah dari APBN 2025 yakni Rp66,4 triliun.

Bahkan, DBH perikanan pun turun lebih dalam sebesar 70,3% dari Rp736,8 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp218,4 miliar.

Di sisi lain, DBH perkebunan sawit juga dianggarkan tahun ini sebesar Rp774,6 miliar atau lebih rendah 38% dari 2025 yakni Rp1,24 triliun.

Adapun kelompok TKD lainnya turut mengalami penurunan seperti DAK yang dianggarkan tahun ini sebesar Rp154,3 triliun atau lebih rendah dari 2025 sebesar Rp185,2 triliun.

Sementara itu, DAU turut mengalami penurunan sekitar Rp46 triliun dari tahun lalu yakni Rp446,6 triliun.

Belanja Tidak Optimal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemangkasan drastis anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 69,5% dalam APBN 2026 merupakan hasil evaluasi atas lambatnya penyerapan anggaran di tingkat daerah.

Purbaya menyoroti masih banyaknya dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan dan tidak dimanfaatkan untuk pembangunan. Menurutnya, besarnya alokasi transfer ke daerah (TKD) menjadi percuma apabila eksekusi belanja di daerah tidak optimal.

“Kita lihat kondisi APBN-nya. Daerah kan banyak uangnya enggak dipakai juga. Habiskan saja duitnya, baru kita lihat. Biar menuntut terus, tapi uangnya enggak dipakai buat apa,” tegasnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Mantan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves tersebut menjelaskan bahwa pemangkasan ini merupakan hasil evaluasi kinerja anggaran tahun lalu. Kendati demikian, Purbaya memastikan pintu penambahan anggaran belum tertutup sepenuhnya.

Dia tidak menampik bahwa fiskal Pemda yang tergantung pusat. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah pusat akan memantau kinerja penyerapan anggaran daerah pada awal tahun ini. Jika perbaikan tata kelola belanja terbukti maka penyesuaian pagu TKD dimungkinkan dilakukan.

“Nanti akhir triwulan I menuju triwulan II [2026], kita akan evaluasi. Bisa ditambah enggak dana TKD-nya? Kita lihat kalau mereka sudah bisa membelanjakan tepat waktu dan tidak ada yang bocor, karena saya sudah janji,” tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskalnya agar tidak terus bergantung pada pemerintah pusat.

Salah satu langkah yang dinilai krusial adalah mengefisienkan belanja daerah, terutama belanja rapat dan perjalanan dinas yang selama ini dinilai masih berlebihan.

Menurutnya, ada alokasi anggaran daerah untuk makanan dan minuman bisa mencapai Rp 1 juta.

Hal itu diketahui berdasarkan pemantauan terhadap daerah-daerah yang boros belanja.

"Kita mendorong semua daerah agar belanja dari pusat tepat sasaran jangan dilebih-lebihin, rapat kalau bisa zoom meeting saja, apalagi rapat cuma sekali dibikin 10 kali," kata Tito di Jakarta pada Rabu (14/1/2026).

Tito menegaskan, belanja pemerintah baik yang bersumber dari anggaran daerah maupun transfer dari pusat harus benar-benar tepat sasaran.

Ia menilai masih banyak praktik pemborosan anggaran yang seharusnya bisa ditekan tanpa mengganggu kinerja pemerintahan.

Tito menjelaskan, APBD di tingkat provinsi memang dipantau Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur dengan kisi-kisi dari instansinya untuk menghemat belanja.

Menurut Tito, pola belanja yang tidak efisien justru menggerus ruang fiskal daerah untuk membiayai program yang lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.

Karena itu, ia meminta kepala daerah mulai mengubah cara pandang, dari sekadar menghabiskan anggaran menjadi lebih fokus pada upaya memperkuat pendapatan daerah.

Ia menekankan, efisiensi belanja bukan berarti menghambat roda pemerintahan, melainkan mengalokasikan anggaran secara lebih rasional dan berdampak.

Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini memungkinkan banyak kegiatan dilakukan secara daring tanpa mengurangi efektivitas koordinasi.

Selain menekan belanja, Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih agresif mencari sumber-sumber pendapatan baru.

Salah satu cara yang dinilai paling realistis adalah dengan mempermudah perizinan usaha dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Ia menilai, daerah yang mampu menarik investasi akan memiliki basis pendapatan yang lebih kuat, baik dari pajak daerah maupun retribusi, sehingga ketergantungan pada dana transfer pusat dapat berkurang secara bertahap.

"Itu yang saya dorong, jadi berpikirlah lebih banyak bagaimana mencari pendapatan. Salah satunya dengan mempermudah perizinan," kata Tito.

Lebih lanjut, Tito mengingatkan bahwa tekanan fiskal nasional menuntut adanya disiplin anggaran di semua level pemerintahan.

Efisiensi belanja daerah, menurut dia, juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal nasional secara keseluruhan.

Ia berharap, dengan belanja yang lebih hemat dan kebijakan yang pro-investasi, daerah tidak hanya menjadi pelaksana program pusat, tetapi juga mampu berdiri lebih mandiri secara fiskal.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang