REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen belum berdampak langsung terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) perseroan.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan, kenaikan BI Rate tersebut sudah diperkirakan sebelumnya sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar global.

“Kita sudah duga sih pasti naik karena memang jaga stabilisasi moneter, jaga stabilisasi nilai tukar. Saya rasa sih wajar lah ya, bukan sesuatu yang aneh,” ujar Nixon usai penandatanganan nota kesepahaman BTN dengan KAI di Menara 1 BTN, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Nixon mengatakan, BTN sejak awal memproyeksikan kenaikan BI Rate mencapai 50 basis poin. Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga kestabilan rupiah.

“Saya malah dari awal berani bilang, saya malah memprediksi naik 50 bps. Ternyata keluarannya 50 bps. Karena memang untuk bisa mengendalikan nilai tukar salah satu caranya itu," kata Nixon.

Meski demikian, Nixon menegaskan BTN belum melakukan penyesuaian terhadap suku bunga kredit maupun penyaluran pembiayaan sebagai dampak kenaikan suku bunga acuan tersebut.

“Dampaknya ke kredit kita belum pikirin. Belum ada adjustment dulu. Gak usah khawatir,” ujar Nixon.

Menurut dia, penyesuaian suku bunga simpanan seperti deposito juga tidak berlangsung secara langsung karena mengikuti jatuh tempo dana nasabah. BTN saat ini masih mengkaji dampak kebijakan suku bunga terhadap biaya dana perseroan.

“Kedua dampaknya ke deposito juga kita lagi review. Dan biasanya gak langsung juga sesuai jatuh temponya deposito. Kira-kira transisinya biasanya sih tiga bulanan,” kata Nixon.

Ia menambahkan, mayoritas produk KPR BTN bersifat kontraktual dengan bunga tetap dalam periode tertentu, sehingga perubahan BI Rate tidak otomatis memengaruhi cicilan debitur.

“Ke kredit juga belum tentu direct. Karena kalau di BTN casenya kebanyakan KPR itu lebih fix dan BTN itu kontraktual,” ujar Nixon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyoroti pentingnya pembukaan akses data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang lebih detail agar bank dapat menilai risiko kredit secara lebih akurat. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menilai, fenomena debitur dengan banyak pinjaman kecil namun bermasalah perlu menjadi perhatian.

Menurut Nixon, hingga kini belum ada keputusan final terkait kebijakan tersebut. Industri perbankan masih diminta memberi masukan, dan aturan diperkirakan baru terbit dalam waktu sekitar dua bulan.

“Kita meminta, kan belum peraturannya final, mungkin dua bulan lagi. Jadi, kita minta supaya bisa lihat berapa rekeningnya,” ujar Nixon dalam Taklimat Media Paparan Kinerja Kuartal I 2026 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di Menara BTN, Jakarta, Rabu (15/4/2026) sore.

Ia mengaku pernah menemukan kasus satu orang memiliki lebih dari 30 pinjaman dengan nilai kecil, mulai dari kartu kredit, buy now pay later (BNPL), hingga kredit kendaraan bermotor dan seluruhnya macet.

“Saya pernah lihat sendiri, satu orang bisa punya lebih dari 30 rekening. Semuanya macet. Masa masih dikasih kredit lagi? Kan make sense,” ungkapnya.

Nixon menilai kondisi tersebut tidak selalu berkaitan dengan penipuan atau praktik ilegal. Namun, jika jumlah pinjaman terlalu banyak dan bermasalah, hal itu mencerminkan perilaku atau karakter debitur.

“Kalau satu dan dia korban, misalnya pinjol, kita paham. Tapi kalau dia punya 30 rekening, itu kan berarti karakter,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan keputusan kredit sebaiknya tetap berada di tangan bank sebagai pihak yang menanggung risiko.

“Biarkan bank yang memutus. Karena kalau macet, tanggung jawabnya bank,” ucap Nixon.

Ia juga menekankan perbankan tetap menghormati aturan yang sedang disusun otoritas. Pembahasan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final.

“Mereka lagi menggodok. Ini kan masukan dari kita, kita sabar saja,” katanya.

Menurut Nixon, akses data yang lebih lengkap akan membantu bank membedakan antara debitur yang benar-benar korban sistem dengan mereka yang memiliki kebiasaan buruk dalam berutang.

“Kalau ada orang punya 30 pinjaman, masing-masing kecil tapi semuanya macet, apakah layak dikasih kredit besar? Kalau Rp 200 ribu saja tidak dibayar, gimana mau dikasih ratusan juta,” ujarnya.

Meski demikian, BTN menegaskan SLIK bukan satu-satunya acuan dalam persetujuan kredit. Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menjelaskan, perbankan menggunakan prinsip 5C dalam menilai debitur, yakni character, capacity, capital, collateral, condition.

“SLIK itu hanya salah satu indikator untuk melihat histori pembayaran. Tapi keputusan kredit tidak hanya dari situ,” kata Setiyo.

Ia menyebut lima aspek yang dinilai meliputi karakter, kapasitas bayar, modal, agunan, dan kondisi ekonomi. Dengan demikian, nasabah dengan catatan SLIK baik belum tentu otomatis lolos, begitu pula sebaliknya.

“Kalau gajinya tidak cukup, tetap tidak bisa. Atau agunannya bermasalah, juga jadi pertimbangan,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencetak laba bersih sebesar Rp 230 miliar pada Januari 2026, melonjak sekitar 578 persen (year on year/yoy) dibandingkan Rp 34 miliar pada Januari 2025 (bank only). Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (25/2/2026), menyampaikan pihaknya optimistis akan mencetak kenaikan laba bersih hingga 22 persen pada akhir tahun ini.

Menurutnya, optimisme tersebut sejalan dengan kondisi neraca perusahaan yang semakin sehat berkat strategi beyond KPR, superapps, hingga transformasi di berbagai lini bisnis.

“Kami optimistis kinerja tahun ini akan lebih meningkat seiring transformasi dan inovasi yang dilakukan perseroan,” kata Nixon.

Lebih lanjut, peningkatan laba bersih perseroan pada Januari 2026 ditopang oleh pendapatan bunga yang tumbuh 17,08 persen yoy. Selain itu, beban bunga berhasil ditekan sehingga turun 14,53 persen yoy.

Dengan strategi tersebut, BTN mencatatkan pertumbuhan pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) sebesar 79,46 persen yoy.

Dari sisi penghimpunan dana, per Januari 2026, dana pihak ketiga (DPK) BTN tumbuh sebesar 11,52 persen yoy menjadi Rp 362,77 triliun.

Sementara dari sisi intermediasi, penyaluran kredit meningkat sebesar 9,30 persen yoy menjadi Rp 341,45 triliun pada periode yang sama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan meningkatnya kepercayaan masyarakat turut memicu perolehan dana pihak ketiga (DPK) konsolidasi yang tumbuh 14,6 persen yoy menjadi Rp 437,39 triliun pada akhir 2025, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 381,66 triliun. Nixon menyebut pertumbuhan DPK BTN yang mencapai dua digit salah satunya didukung akselerasi transaksi digital, terutama melalui superapp Balé by BTN.

"BTN membukukan jumlah pengguna (user) Balé by BTN yang tumbuh pesat 66,1 persen yoy menjadi 3,7 juta hingga akhir 2025 dibandingkan 2024 sebanyak 2,2 juta," ujar Nixon saat konferensi pers paparan kinerja 2025 di Menara BTN, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Nixon menyebut peningkatan jumlah user turut mendongkrak jumlah transaksi Balé yang melonjak 79,2 persen yoy menjadi 2,21 miliar per 31 Desember 2025 dari tahun sebelumnya sebanyak 1,23 miliar. Sementara itu, nilai transaksi menembus Rp 103,6 triliun, naik 27,7 persen yoy dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 81,1 triliun.

Nixon mengatakan saldo user Balé by BTN terus meningkat. Hal itu tercermin dari kontribusinya sebesar Rp 22,8 triliun terhadap DPK BTN hingga akhir 2025 atau naik 15,3 persen yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 19,7 triliun.

“Nominal saldo rata-rata pengguna Balé lebih tinggi sehingga turut mendorong pertumbuhan DPK BTN terutama transaksi dana murah," sambung Nixon.

Nixon mengatakan pihaknya akan terus mendorong posisi Balé by BTN sebagai superapp yang menawarkan ekosistem terintegrasi untuk solusi transaksi keuangan keluarga, baik terkait kebutuhan perumahan maupun berbagai kebutuhan lifestyle lainnya. Ia menambahkan pertumbuhan bisnis yang positif tersebut juga diiringi peningkatan kualitas kredit sepanjang 2025, tercermin dari rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross yang menurun ke level 3,1 persen dari tahun sebelumnya 3,2 persen.

"Sebagai upaya memperbaiki struktur risiko, BTN melakukan peningkatan pencadangan atau NPL coverage menjadi 123,9 persen pada akhir 2025, naik 856 bps dari tahun sebelumnya di level 115,4 persen," sambung Nixon.

BTN, lanjut dia, juga memperkuat permodalan sebagai buffer risiko sekaligus menopang ekspansi bisnis. Hal ini terlihat dari rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang berada di level 20,9 persen per 31 Desember 2025, naik 240 bps dari periode yang sama tahun sebelumnya di level 18,5 persen.

"BTN memproyeksikan NPL dapat menurun hingga di bawah tiga persen pada akhir 2026 sejalan dengan membaiknya kualitas kredit," kata Nixon.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengungkapkan mayoritas pembeli rumah saat ini berasal dari generasi milenial.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyebut sekitar 85 persen pembeli rumah yang menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berasal dari kelompok usia tersebut.

"85 persen pembelinya sekarang perumahan-perumahan itu adalah yang pembayarnya adalah para milenial," ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

"Jadi memang secara clear kami juga mengembangkan transaksi nanti di digitalnya sangat terkait dengan kelompok milenial karena memang customer kami terbesar mereka hari ini, karena yang beli rumah biasanya yang pakai KPR justru adalah para milenial," tambah dia.

Menurut Nixon, generasi milenial memang menjadi tulang punggung pertumbuhan sektor perumahan nasional. Karena itu, BTN secara sadar mengarahkan pengembangan layanan, termasuk transaksi digital, agar selaras dengan kebutuhan dan kebiasaan generasi tersebut.

Ia menjelaskan fokus BTN terhadap milenial juga tercermin dari komposisi internal perusahaan. Sekitar 80 persen pegawai BTN saat ini berasal dari kalangan milenial, dengan komposisi pegawai pria dan wanita yang relatif seimbang.

"Pegawai kami komposisinya menarik, hampir 50-50 pria dan wanita, dan 80 persen adalah milenial pegawai kita. Jadi memang sengaja mengejar milenial karena memang milenial lah yang menjadi tulang punggung pertumbuhan perumahan Indonesia," katanya.

BTN sendiri telah melayani sektor perumahan selama lebih dari 75 tahun. Nixon menyebut hingga kini hampir 6 juta nasabah telah mengambil KPR melalui BTN, dengan pangsa pasar sekitar 39-40 persen secara nasional dan sekitar 70 persen untuk KPR subsidi.

"Portofolio kami 75 sampai 80 persen setiap tahun ada di bidang perumahan, hampir 6 juta customer yang sudah ambil KPR di BTN dan market share kami 39 sampai 40 persen dan ini stabil," tutur Nixon.

Dari sisi kinerja, Nixon memaparkan bahwa hingga akhir 2025, aset BTN masih tumbuh dua digit sekitar 12,7 persen, sementara kredit tumbuh hampir 12 persen dan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 16 persen.

"Di akhir tahun aset kami masih tumbuh double digit, kredit hampir 12 persen, DPK 16 persen, dan laba bersih kami masih naik 16,8 persen bahkan 18 persen di akhir tahun," ujarnya.

Ia menambahkan kinerja 2025 menunjukkan pemulihan setelah tekanan akibat restrukturisasi kredit selama pandemi.

"Tahun 2025 karena ini sudah bersih, maka angka-angkanya kembali normal, tumbuh labanya juga sudah double digit kembali," kata Nixon.

Bank Tabungan Negara (BTN) memberikan keringanan bagi debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Relaksasi dilakukan melalui restrukturisasi berupa penjadwalan ulang pembayaran cicilan KPR.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan, penundaan pembayaran dapat diberikan hingga jangka waktu satu sampai dua tahun, menyesuaikan tingkat dampak yang dialami debitur.

"Kami beri restrukturisasi berupa penjadwalan ulang bisa satu hingga dua tahun," kata Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu di sela penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Udayana (Unud) terkait jasa layanan keuangan di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (10/12), dikutip dari ANTARA.

BTN telah melakukan pendataan terhadap debitur yang terdampak di tiga provinsi tersebut. Dari data sementara, sekitar 10 ribu nasabah tercatat mengalami dampak bencana, dengan sekitar 3.000 unit rumah di antaranya mengalami kerusakan berat.

"Pendataan masih belum final karena beberapa akses masih sulit diakses," ucapnya.

Nixon mengakui cuaca buruk menjadi salah satu tantangan perbankan itu karena target berkontribusi mendukung tiga juta rumah dari pemerintah ikut terdampak.

Pemerintah memiliki program tiga juta rumah sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto yang mencakup renovasi rumah menjadi layak huni dan rumah tapak subsidi.

Tahun ini, kata dia, pihaknya berkontribusi sekitar 70 persen atau sekitar 230 ribu unit rumah dari total target pemerintah mencapai 350 ribu rumah tahun 2025.

Namun, imbuh dia, target 230 ribu unit rumah dari BUMN itu diperkirakan meleset sekitar 20 ribu unit karena terkendala cuaca buruk.

"Hujan datang lebih dulu dari yang kami perkirakan sehingga banyak yang dapat penawaran kredit dari kami, belum bisa diakadkan setelah Januari, ada penundaan karena hujan, tapi kami bukan menyalahkan hujan," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menargetkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai Rp2 triliun hingga akhir 2025 seiring upaya mengejar realisasi program yang baru dirilis pemerintah pada akhir September 2025 tersebut.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menjelaskan bahwa KPP menjadi salah satu fokus utama perseroan selain kredit usaha rakyat (KUR) perumahan dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

“KPP ini kami lagi proses. Mudah-mudahan akhir Desember angkanya bisa lumayan bagus, karena keluarnyakandi akhir September atau awal Oktober, jadi waktunya cuma dua bulan buat tahun ini, tapi kita lagi kerja keras untuk mengejar KPP, baik sisisupplymaupun sisidemand,” ujar Nixon kepada wartawan, Selasa (18/11/2025).

Dari sisisupply, BTN mendapatkan target Rp7,5 triliun. Meski Nixon mengakui target itu sulit terkejar dalam rentang waktu yang singkat, ia memastikan realisasi sudah pasti akan melampaui Rp2 triliun.

“Most likelykitanggakakan sampai angka itu. Tapi sudah pasti di atas Rp2 triliun lah sisisupply,” jelasnya.

Dia menambahkan penyaluran saat ini masih dalam proses dan diperkirakan lebih dari Rp1 triliun pada akhir bulan, kemudian meningkat lebih besar pada Desember.

Untuk sisidemand, BTN dibebani target Rp2 triliun dan tengah mengejar agar capaian hingga akhir tahun dapat melampaui Rp1 triliun.

Nixon menambahkan, keterlambatan realisasi terjadi karena perseroan harus mengumpulkan dan menarik data ulang setelah program diumumkan, sedangkan pengajuan dari masyarakat juga membutuhkan waktu.

Adapun debitur KPP adalah pelaku usaha kecil dan wiraswasta yang sebelumnya pernah menerima KUR atau fasilitas pembiayaan lainnya, tetapi belum memiliki rumah. Dengan besarnya populasi sektor informal di Indonesia, Nixon menilai potensi KPP sangat besar.

“Sektor informal jauh lebih besar dari formal. Dengan adanya KPP, mereka hari ini pasti berlomba-lomba untuk bisa memiliki rumah, baik untuk ditinggali, dipakai usaha, jadi gudang, sampai usahaonlinesekalipun,” kata Nixon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – BTN menilai minat masyarakat terhadap hunian vertikal di kawasan perkotaan terus meningkat seiring keterbatasan lahan terutama di Jakarta dan sekitarnya. Tren ini dinilai akan memengaruhi pola pembiayaan perumahan, khususnya KPR untuk rumah susun dan apartemen.

“Sekarang masyarakat juga banyak yang tertarik ke hunian flat,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Menara BTN Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Nixon menjelaskan hunian vertikal tetap layak dibiayai KPR selama memiliki pasar yang jelas. Ia menekankan aspek komersial menjadi penentu, bukan sekadar konsep bangunan.

“Sangat feasible, tergantung lagi kita lihat apakah itu marketable atau tidak. Balik lagi ini kan komersial. Kalau dibangun tapi orang tidak ingin, ya tidak komersial juga,” kata Nixon.

Menurut dia, generasi muda di wilayah urban cenderung memilih hunian yang dekat dengan pusat aktivitas dan transportasi umum. Ukuran unit bukan lagi faktor utama selama lokasi memudahkan mobilitas sehari-hari.

“Yang jadi tren memang sekarang anak-anak menginginkan di daerah urban, daerah perkotaan, sehingga tidak jauh dari tempat kerjanya. Dekat dengan sarana transportasi, tidak besar tidak apa-apa,” ujarnya.

Nixon juga menilai hunian vertikal menjadi jawaban atas kebutuhan ruang tinggal yang terjangkau di kota besar. Kenaikan harga tanah membuat rumah tapak di tengah kota semakin tidak realistis bagi banyak keluarga.

“Meninggi ke atas juga boleh, anak-anak sekarang kan begitu dan harganya bisa terjangkau,” ucapnya.

Ia menyebut pemerintah bersama pemerintah daerah mulai memikirkan pola kerja sama baru untuk penyediaan rumah di kawasan perkotaan. Namun, keterbatasan lahan menjadi tantangan utama pembangunan rumah tapak.

“Nah, ini yang lagi dipikirkan pemerintah. Kami juga jalan lewat pemda,” kata Nixon.

“Dimungkinkan tidak ada kerja sama baru untuk bisa memberikan rumah di tengah kota. Karena kalau rumah tengah kota sudah tidak mungkin landed, ya,” kata dia menambahkan.

Nixon mengingatkan lahan di Jakarta sudah sangat terbatas, termasuk untuk fungsi resapan air. Kondisi ini membuat konsep rumah tapak di pusat kota semakin tidak sejalan dengan kebutuhan tata ruang.

“Lahan di Jakarta ini untuk resapan air saja sudah sangat terbatas. Jadi tidak dimungkinkan landed house,” ujarnya.

Dalam pandangan BTN, hunian vertikal menjadi pilihan paling realistis bagi masyarakat yang ingin tetap tinggal di dalam kota. Sementara itu, rumah tapak lebih mungkin dibangun di kawasan penyangga Jakarta.

“Kalau mau tetap landed house, ya pilihannya keluar Jakarta. Itu kan diserahkan kembali kepada end user-nya,” ucapnya.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil menyalurkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp23,28 triliun hingga 31 Oktober 2025 atau 93 persen dari total dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp25 triliun yang ditempatkan di perseroan.

Pencapaian ini sesuai dengan proyeksi yang telah disebutkan BTN sebelumnya bahwa penempatan dana pemerintah akan terserap habis sebelum pertengahan November 2025.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan penyaluran penempatan dana pemerintah atau Penempatan Uang Negara (PUN) dari SAL yang ada di BI tersebut sesuai dengan saluran kredit yang tersedia di BTN.

"Hingga akhir Oktober 2025, dari dana Rp25 triliun sudah disalurkan BTN lebih dari Rp23 triliun atau tembus 93 persen. Kami yakni sebelum pertengahan November, penyerapan Rp25 triliun dana pemerintah sudah selesai seluruhnya," ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (7/11).

Data BTN menunjukkan, dari total penyaluran sebesar Rp23,28 triliun per 31 Oktober 2025, tersebar ke berbagai sektor strategis terutama sektor perumahan baik ke developer maupun KPR.

Nixon menjelaskan debitur korporasi BTN mayoritas terkait dengan sektor perumahan, yaitu para pengembang, perusahaan properti dan kontraktor, serta sektor-sektor lainnya di sekitar sektor perumahan, yaitu kesehatan, pendidikan, perdagangan dan manufaktur, hingga pemerintahan.

"Pertumbuhan di segmen korporasi ini belakangan meningkat seiring dengan upaya BTN menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan ekosistem perumahan nasional," jelasnya.

Dengan pencapaian tersebut, BTN berhasil menyalurkan penempatan dana pemerintah lebih cepat dari yang dijadwalkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan yaitu hingga Desember 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada sejumlah pihak yang memprotes inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya ke sejumlah bank beberapa waktu lalu.

Menurutnya, ada beberapa orang yang menyatakan menteri keuangan tak berhak melakukan sidak ke bank. Namun, ia tak akan mundur.

Ia tetap akan melakukan sidak. Rencana sidak terbarunya, ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk alias BTN.

Ia mengatakan sidak nantinya bakal ditemani pejabat Danantara.

Rencana sidak itu untuk mengetahui progres serapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun yang dititipkan ke BTN. Purbaya ingin berdiskusi langsung dengan Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu.

"Ke bank-nya saya gak sendiri, tapi dengan Danantara. Jadi, Danantara yang bawa saya ke sana (BTN). Ada yang protes, katanya (sidak) itu bukan hak saya, tapi saya kan pengawas Danantara," kata Purbaya di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, dikutip dari Antara, Selasa (14/10).

Purbaya memang menaruh perhatian kepada BTN. Ini karena serapan duit pemerintah yang dititipkan ke bank itu masih belum optimal. BTN baru merealisasikan kredit Rp10,5 triliun dari total penempatan Rp25 triliun, yakni setara 42 persen.

Sang Bendahara Negara bahkan mengancam bakal memindahkan sisa Rp15 triliun, jika benar-benar tidak bisa diserap BTN.

"Dirut BTN (Nixon) bilang akan percepat yang (sisa) Rp15 triliun itu. Kalau dia enggak bisa serap, kami akan pindahkan dalam waktu dekat," tegasnya.

Sedangkan BTN mengaku penyerapan duit pemerintah itu masih dalam tahap awal. Ini seiring proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap, sesuai pipeline yang dijadwalkan.

Nixon menjelaskan penyerapan yang relatif lambat disebabkan mayoritas portofolio BTN bersifat khusus, yakni pembiayaan ke sektor perumahan, terutama kredit pemilikan rumah (KPR). Ia optimistis seluruh dana penempatan pemerintah akan terserap 100 persen pada November 2025 mendatang.

Terlepas dari itu, Menkeu Purbaya sejauh ini sudah menggelar sidak ke Menara BNI Pejompongan di Jakarta Pusat pada Senin (29/9) serta Mandiri Club, Jakarta Selatan pada Senin (6/10). Ada tiga bank BUMN lain yang belum dikunjungi Purbaya, yakni BTN, BRI, dan BSI.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu mengaku tak peduli dengan kritik atau ucapan miring kepadanya terkait serangkaian sidak bank BUMN. Menurutnya, dia selama ini justru diajak langsung Danantara.

"Saya selalu dengan Danantara. Danantara yang ajak saya ke sana (sidak bank-bank BUMN). Saya Dewan Pengawas Danantara," tegasnya selepas Sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).

"Saya kan pengawas Danantara dan kebetulan uang saya (Rp200 triliun) digelontorkan di situ (bank BUMN). Saya pengin tahu impact-nya seperti apa, jadi pengin tahu saja. Makanya, saya gak pernah jalan sendiri, kan? Selalu ada orang Danantara di situ. Jadi, yang sidak sebenarnya dari Danantara, saya ikutan," jelas Purbaya.