transformasi tidak cukup hanya menjadi agenda kebijakan, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang dipahami dan dijalankan secara kolektif oleh seluruh insan perusahaan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menekankan bahwa peran Chief Executive Officer (CEO) menjadi faktor penting dalam memastikan arah dan keberhasilan transformasi perusahaan, dalam hal ini badan usaha milik negara (BUMN).

“Seorang CEO dia harus tau current situation daripada company-nya dan dia men-design future outlook daripada perusahaannya,” ujar Dony dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Hal tersebut disampaikan dalam agenda Danantara CEO Program angkatan I yang diselenggarakan pada Senin.

Dony yang juga merupakan Chief Operating Officer (COO) Danantara menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak hanya dituntut memahami kondisi perusahaan saat ini, tetapi juga mampu merumuskan visi masa depan secara jelas.

Visi tersebut perlu dibangun dari pemahaman yang kuat, sekaligus dikomunikasikan secara efektif agar dapat dipahami oleh seluruh organisasi.

Lebih lanjut, Dony menekankan bahwa perubahan hanya dapat berjalan optimal melalui kombinasi pendekatan top-down dan buy-in process.

Instruksi dari pimpinan harus diiringi dengan upaya membangun pemahaman dan keyakinan bersama di seluruh level organisasi.

“Perubahan hanya dapat dilakukan dengan dua cara. Nomor satu adalah top down approach. Orang berubah karena top down. Tetapi at the same time perubahan itu harus dikomunikasikan untuk melakukan buy-in proses,” ucap dia.

Menurut dia, transformasi tidak cukup hanya menjadi agenda kebijakan, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang dipahami dan dijalankan secara kolektif oleh seluruh insan perusahaan.

Dalam kesempatan tersebut, Dony juga menekankan pentingnya keterlibatan langsung pemimpin dalam eksekusi transformasi. Tanpa kepemimpinan yang hadir, risiko kegagalan transformasi akan semakin besar.

“Dia memimpin sendiri eksekusi, 70 persen daripada transformasi itu gagal. Hanya 30 persen yang berhasil. Kenapa? Kuncinya apa? Pemimpin. Kalau dia tidak mampu memimpin sendiri eksekusi daripada transformasi yang dilakukan, transformasi akan 'fail',” ucap dia.

BP BUMN dan Danantara Indonesia terus mendorong penguatan kepemimpinan BUMN agar setiap transformasi berjalan dengan visi yang jelas, komunikasi yang efektif, serta eksekusi yang konsisten dan berkelanjutan, guna memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) memastikan secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap beragam peluang, sebagai upaya melaksanakan mandat untuk memberikan dampak sosial-ekonomi yang bermakna bagi Indonesia.

"Danantara Indonesia secara berkelanjutan mengevaluasi beragam peluang untuk melaksanakan mandat kami untuk memberikan dampak sosial-ekonomi yang bermakna bagi Indonesia," ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, Danantara memastikan akan tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, serta penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah ditetapkan.

"Kami tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, dan penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah kami tetapkan," ujar Tim Komunikasi Danantara.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Danantara Indonesia telah membeli sebagian saham aplikator ojek online (ojol), yang salah satunya bertujuan untuk menurunkan potongan komisi kepada pengendara ojol dari 10-20 persen menjadi delapan persen.

Dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah, menurutnya, sistem hingga kebijakan aplikator tersebut akan disesuaikan secara perlahan dan pasti.

Namun demikian, yang paling utama, Ia mengatakan pemerintah akan berupaya menurunkan angka potongan komisi itu.

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan," ujar Dasco.

Sementara itu, untuk pembahasan status hubungan kerja bagi pengendara ojol dengan mitra, Ia mengatakan hal tersebut masih disimulasikan.

Di sisi lain, Ia memastikan organisasi-organisasi pengendara ojol akan dilibatkan dalam penentuan kebijakan itu.

"Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk," ujar Dasco.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," ujar Presiden Prabowo

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil bos-bos Danantara ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (1/5/2026), usai hadir dan memberikan orasi di perayaan Hari Buruh di Monumen Nasional (Monas). Dari pantauan SindoNews, Presiden Prabowo tampak memanggil CTO Danantara Sigit Puji Santosa.

"Diskusi ngebahas banyak hal tentang ekonomi, tentang Danantara dan lain-lain," ujar Sigit saat ditemui awak media usai bertemu Presiden Prabowo.

Sigit mengatakan bahwa Presiden Prabowo tengah melakukan brainstorming bersama sejumlah pakar terkait sejumlah solusi.

Dia menepis pertemuan itu membahas perihal alutsista, mengingat Sigit juga berstatus Dirut Pindad.

"Program-program kita, program R&D, program edukasi, edukasional, dan lain-lain," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo ikut merayakan Hari Buruh. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo memberikan sejumlah kado kepada buruh, mulai dari Perpres Ojol, Ratifikasi Konvensi Internasional Labour Organization Nomor 188, hingga penyelesaian UU Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh.

nanti Danareksa itu akan menjadi asset management. Kembali ke khitahnya

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan (BP) BUMN dan Danantara resmi memulai langkah restrukturisasi terhadap PT Danareksa (Persero) untuk menjadi entitas pengelola aset (asset management) yang dibidik dapat mencapai Rp185 triliun.

“Dia (Danareksa) tidak holding lagi. Tapi merger menjadi satu company yang kuat dan itu akan menjadi asset management yang nomor dua terbesar. Sebagai gambaran, dana kelolaan MI Himbara saat ini mencapai Rp185 triliun," ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Langkah restrukturisasi Danareksa ditandai dengan pemisahan (spin-off) berbagai anak usaha yang tidak selaras dengan inti bisnis sebagai pengelola aset.

Poin-poin penting dalam transformasi tersebut meliputi spin off dan konsolidasi lintas sektor.

Unit bisnis seperti kawasan industri, konstruksi (karya), clearing house, dan jasa keuangan yang selama ini berada di bawah naungan Danareksa akan dilepaskan untuk dikonsolidasikan ke dalam holding sektoral masing-masing sesuai dengan kompetensi intinya.

“Jadi nanti Danareksa itu akan menjadi asset management. Kembali ke khitahnya. Jadi nanti dari hasil merger yang empat, itu ada empat asset management kita (BUMN), itu akan menjadi Danareksa,” ujar Dony.

Ia menegaskan bahwa proses pelepasan anak-anak usaha Danareksa dijadwalkan rampung sepenuhnya pada pertengahan bulan depan. Pengumuman resmi mengenai hasil konsolidasi ini ditargetkan dilakukan pada 10 Mei mendatang.

Dengan beralihnya model bisnis dari holding multi-sektor menjadi perusahaan pengelola aset yang terfokus, Pemerintah berharap Danareksa dapat beroperasi dengan lebih efisien, kuat, dan mampu mengoptimalkan nilai aset negara secara lebih profesional.

Pasca-konsolidasi, Danareksa diprediksi akan mengelola dana yang sangat signifikan. Ini karena Manajer Investasi (MI) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan dikonsolidasikan jadi satu di bawah payung Danareksa.

Dengan integrasi MI Himbara, total dana kelolaan diproyeksikan mencapai Rp185 triliun. Transformasi ini diproyeksikan bakal melambungkan posisi Danareksa sebagai perusahaan manajemen aset terbesar nomor dua di Indonesia.

​Dengan beralihnya model bisnis dari holding multi-sektor menjadi perusahaan pengelola aset yang terfokus, Pemerintah berharap Danareksa dapat beroperasi dengan lebih fokus, efisien, kuat, dan mampu mengoptimalkan nilai aset negara secara lebih profesional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah mempercepat agenda hilirisasi nasional dengan menggeber 13 proyek strategis fase II. Langkah ini langsung mendapat sorotan DPR yang menilai peran Danantara Indonesia krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja dalam skala besar.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan proyek ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengubah sumber daya alam menjadi nilai tambah nyata bagi ekonomi nasional.

"Hilirisasi ini memberikan nilai tambah terhadap produk-produk alam Indonesia, baik itu mineral, pertanian maupun produk yang lain," ujar Misbakhun dalam seremoni groundbreaking proyek hilirisasi nasional fase II di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, melihat proyek ini sebagai langkah besar dan pertama di Indonesia. Ia berharap pelaksanaan dilakukan dengan strategi yang matang agar berjalan lancar dan memenuhi harapan pemerintah serta masyarakat luas terhadap keberhasilan hilirisasi nasional.

"Karena masyarakat Indonesia semuanya, kita semua berharap besar terhadap keberhasilan proyek hilirisasi. Terutama untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan serapan tenaga kerja," ujar Anggia.

Mandiri Ekonomi dari Potensi Dalam Negeri

Pada kesempatan lain, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono, setuju dengan pembangunan 13 proyek hilirisasi fase II oleh Danantara Indonesia. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan nilai tambah sumber daya alam.

“Selama ini kita melihat sumber daya alam kita keluar dalam bentuk mentah. Ketika kita menjual bahan mentah, itu sama saja kita menjual pertumbuhan ekonomi kita ke negara lain,” kata Arief.

Arief juga menekankan pentingnya dukungan investasi besar, penguasaan teknologi, serta penguatan SDM berbasis STEM untuk memastikan keberlanjutan program hilirisasi. Ia menilai keberadaan lembaga seperti Danantara Indonesia krusial dalam mengakumulasi pembiayaan proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan smelter.

“Ini adalah cita-cita besar untuk menjadikan Indonesia berdaulat secara ekonomi. Hilirisasi harus menjadi tabungan masa depan bagi generasi mendatang, dan itu membutuhkan dukungan investasi serta kelembagaan yang kuat,” ucap Arief.

Sebelumnya Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani melaporkan pembangunan 13 proyek hilirisasi fase II telah berjalan sesuai rencana dan menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi ekonomi nasional berbasis nilai tambah.

Menurut Rosan, proyek-proyek tersebut difokuskan pada sektor strategis seperti mineral, energi, dan perkebunan. Tujuannya supaya memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Rosan menjelaskan dukungan pembiayaan yang terintegrasi melalui Danantara Indonesia telah mempercepat realisasi proyek serta menarik investasi lanjutan. Rosan juga memastikan kesiapan pendanaan dan eksekusi proyek berjalan optimal sehingga hilirisasi ini dapat berkelanjutan serta memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

JAKARTA - Kelanjutan proyek hilirisasi nasional tahap II membawa misi besar untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan pendapatan negara. Namun, di balik target tersebut, para ekonom menilai keberhasilan program ini juga harus diukur dari sejauh mana dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti menyampaikan hal tersebut usai Presiden Prabowo Subianto bersama CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani meresmikan (groundbreaking) 13 proyek hilirisasi nasional tahap II senilai Rp 116 triliun di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/04/2026). Proyek ini dibangun sebagai bagian dari percepatan transformasi industri berbasis nilai tambah sumber daya alam.

"(Ini bisa menjadi) peluang baik jika ada peningkatan produktivitas sektor yang menjadi fondasi penting dalam keberhasilan hilirisasi," kata Esther saat dihubungi di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Menurut Esther, hilirisasi nasional tahap II ini akan mampu memberikan nilai tambah dan ekonomi pengolahan dalam negeri. Selain itu lagi hilirisasi nasional tahap II ini dapat meningkatkan nilai ekspor dan menambah pendapatan negara secara signifikan. Esther mencontohkan pengolahan nikel, sawit dan tembaga.

Lebih jauh Esther juga menyoroti perlunya sentuhan inovasi dan teknologi. Penerapan teknologi modern dalam proses pengolahan, termasuk pembangunan fasilitas seperti smelter, hal tersebut dapat mendorong efisiensi operasional sekaligus meningkatkan kualitas hasil produksi. "Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya menjadi proses industrialisasi, tetapi juga perjalanan menuju ekonomi yang lebih maju, adaptif, dan berkelanjutan."

Esther juga optimististis hilirisasi nasional tahap II ini mampu memberikan dampak sosial. "Penciptaan kawasan industri di daerah tentu saja akan berdampak membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani/petambang, dan kesejahteraan masyarakat lokal," kata dia.

Menjawab pentingnya sentuhan inovasi, dalam seremoni groundbreaking proyek hilirisasi tahap II di Cilacap (29/4), Presiden menegaskan bahwa hilirisasi harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan terus dikaji, dengan keberanian untuk menyesuaikan rencana apabila tersedia teknologi yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih menguntungkan bagi rakyat, sehingga setiap keputusan benar-benar berbasis perhitungan objektif dan memberi dampak optimal.

Secara terpisah, Direktur Program dan Kebijakan, Center for Policy Studies Prasasti Piter Abdullah menilai hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah. Ia mencontohkan kelapa yang kerap langsung dikirim ke luar negeri tanpa proses lanjutan memiliki nilai ekonomi terbatas.

“Hilirisasi itu ya sederhananya adalah upaya untuk meningkatkan nilai tambah,” ujarnya.

Piter melihat percepatan pelaksanaan program hilirisasi dari fase awal hingga fase berikutnya sebagai sinyal positif. “Ini cukup agresif, karena sekali lagi hilirisasi ini sebuah proses panjang, bukan instan,” katanya.

Piter juga menilai konsistensi pemerintah dalam menjalankan tahapan tersebut menunjukkan keseriusan agar program ini memberikan dampak besar, mulai dari peningkatan penerimaan negara hingga penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah dapat memaksimalkan momentum krisis energi akibat perang Iran kali ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang distribusi energi ke masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai pemerintah perlu mempercepat kinerja Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mendorong investasi di sektor energi, khususnya energi terbarukan di tengah tekanan krisis energi global.

Brief Report: Quarterly Economic Review Q1-2026 yang dirilis CORE di Jakarta, Rabu, merekomendasikan momentum lonjakan harga energi akibat konflik di Selat Hormuz perlu dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk melalui percepatan pembangunan infrastruktur distribusi energi.

“Pemerintah dapat memaksimalkan momentum krisis energi akibat perang Iran kali ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang distribusi energi ke masyarakat,” demikian rekomendasi laporan tersebut.

Salah satu yang didorong adalah percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor LPG. Hingga saat ini, realisasi sambungan jargas baru mencapai sekitar 900 ribu rumah tangga.

Menurut CORE, Indonesia memiliki potensi investasi besar di sektor hulu energi, namun pengembangan sektor hilir masih tertinggal. Untuk itu, percepatan investasi di sisi hilir dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi domestik.

Selain itu, Danantara juga dinilai dapat memainkan peran strategis dalam mendorong investasi energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang memiliki potensi besar di Indonesia.

Di sisi lain, CORE mencatat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah mendorong harga minyak dunia melonjak hingga mencapai 112 dolar AS per barel pada kuartal I-2026, jauh di atas asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel.

Kenaikan tersebut langsung menekan ruang fiskal pemerintah. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi hingga Februari 2026 mencapai Rp51,5 triliun atau naik 382,6 persen secara tahunan.

Tekanan eksternal juga tercermin dari penurunan cadangan devisa menjadi 151,9 miliar dolar AS pada Februari, capital outflow sebesar 1,1 miliar dolar AS pada Maret, serta kenaikan imbal hasil surat berharga negara (SBN) ke level 7,5 persen dengan spread terhadap US Treasury melebar menjadi 243 basis poin.

Dalam simulasi CORE, defisit APBN berpotensi melebar dari baseline Rp689 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB menjadi Rp801 triliun jika harga minyak berada di kisaran 100 dolar AS per barel.

Bahkan, defisit dapat meningkat hingga Rp914 triliun atau 3,55 persen terhadap PDB jika harga minyak bertahan di level 112 dolar AS per barel.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menargetkan proyek strategis hilirisasi fase kedua, yang salah satunya pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap dan Dumai, mampu menghemat devisa 1,25 miliar dolar AS.

"Dari pembangunan di Cilacap dan Dumai ini, ini akan mengurangi impor kurang lebih 1,25 miliar dolar AS per tahunnya," kata Rosan saat melaporkan 13 proyek hilirisasi tahap kedua yang dimulai secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto di Cilacap, dikutip dari video Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu.

Rosan menjelaskan bahwa penguatan ketahanan energi tersebut menjadi prioritas dalam lima proyek di sektor energi guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah juga berupaya mengatasi beban impor elpiji (LPG) yang saat ini mencapai 80 persen dari total kebutuhan nasional melalui langkah substitusi energi.

Langkah yang dilakukan adalah dengan pembangunan fasilitas pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether atau DME di Tanjung Enim sebagai substitusi tersebut.

Proyek hilirisasi lainnya adalah pembangunan manufaktur stainless steel, nikel manufaktur, slab baja karbon, hilirisasi tembaga dan emas di Gresik dan juga biji besi lokasi di Cilegon.

Selain itu juga produksi aspal Buton di Sulawesi Tenggara guna mengurangi ketergantungan impor aspal.

Selain sektor energi, pemerintah juga melakukan hilirisasi di sektor pertanian yaitu pembangunan pengolahan minyak sawit menjadi produk oleofood dan juga biodiesel di Sei Mangkei di Sumatera Utara serta pembangunan pabrik hilirisasi produk kelapa dan pala hilirisasi di Maluku Tengah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal secara berkelanjutan.

Hingga saat ini, nilai investasi dari proyek-proyek strategis nasional yang telah terbangun di bawah koordinasi Danantara tercatat mencapai 26 miliar dolar AS.

Pembangunan 13 proyek hilirisasi ini merupakan lanjutan dari pembangunan tahap pertama yang telah dilakukan pada Februari lalu di 11 lokasi berbeda.

Ke depan, Rosan mengatakan masih akan ada pembangunan proyek hilirisasi tahap ketiga yang akan menggenapkan menjadi 30 proyek secara total.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan langkah intervensi untuk menyelesaikan proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria kepada wartawan di Jakarta, Selasa, menjelaskan penyelesaian masalah finansial proyek Whoosh perlu fokus pada keberlanjutan operasional kereta cepat ini ke depannya.

Pasalnya, operasional Whoosh sejauh ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

Maka, kata dia, beban utang Whoosh tidak bisa dibebankan hanya kepada operator.

"Untuk penyelesaian finansial inilah yang kami cari solusinya. Mau tidak mau tentu harus ada keterlibatan pemerintah di dalam penyelesaian ini. Karena kalau dibebankan kepada kereta api saja, tentu tidak cukup untuk menanggung beban finansialnya," kata Dony.

Dia menggarisbawahi intervensi pemerintah dalam proyek ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap penggunaan transportasi umum.

Adapun terkait bentuk intervensi yang disiapkan, Dony menyebut rinciannya akan disampaikan usai pihaknya merampungkan koordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sementara itu, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan keputusan restrukturisasi secara administratif sudah diputuskan, hanya tinggal menunggu momentum pengumuman.

"Sudah diputuskan oleh Pak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Nanti diperiksa secara resminya dan dia yang mengumumkan," tuturnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengungkapkan restrukturisasi utang proyek Whoosh telah rampung.

"Sudah kelar (restrukturisasi), tinggal diumumkan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pemerintah juga telah menyampaikan hasil tersebut kepada Pemerintah China.

Langkah ini ditempuh untuk menjaga hubungan bilateral jangka panjang serta kepercayaan di antara kedua negara.

"Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan China. Kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan China. Saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan, tinggal diumumkan," kata Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyusul kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab insiden sekaligus memperkuat sistem keselamatan transportasi perkeretaapian nasional.

"Di sisi kami, itu akan kita evaluasi juga bagaimana penyebab, efek, apakah ada unsur dan lain-lain. Kita tunggu hasil dari KNKT, itu akan kita jadikan sebagai bahan untuk evaluasi daripada manajemen kita," ujar Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria, di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

Pihaknya telah meninjau langsung lokasi kejadian di Bekasi Timur pada Selasa dini hari. Ia memastikan seluruh BUMN bergerak sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dengan mengutamakan penanganan korban dan layanan medis bagi para penyintas.

Menurut dia, proses pemulihan jalur kereta api dilakukan secara paralel dengan penanganan korban. Prioritas utama saat ini tidak hanya memulihkan operasional, tetapi juga memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan cepat dan optimal.

Senada, CEO Danantara Rosan P. Roeslani akan meninjau ulang standar operasional di PT KAI, khususnya terkait aspek keselamatan. "Kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap, terutama, keselamatan segala sistem yang ada dan memang kita selalu mengevaluasi secara menyeluruh," kata Rosan.

Rosan menegaskan bahwa keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan layanan transportasi publik. "Peningkatan kenyamanan tidak boleh mengorbankan aspek keamanan yang menjadi fondasi utama operasional," kata dia

Jakarta (ANTARA) - Direktur Operasional Danantara Dony Oskaria memastikan merger atau penggabungan BUMN karya selesai pada 2026, meskipun mundur dari target semula pada Juni 2026.

"Kemungkinan besar (merger BUMN karya) itu mundur setelah saya lihat timeline-nya. Tapi, yang pasti tahun ini selesai," ujar Dony ketika ditemui di sela acara Jakarta Globe Insight di Jakarta, Selasa.

Dony, yang juga Kepala BP BUMN, menyampaikan terdapat tahapan yang akan dilalui oleh BUMN karya sebelum memasuki penggabungan.

Tahap pertama adalah melepas bisnis-bisnis yang tidak terkait dengan bisnis inti BUMN di bidang karya.

Misalkan, terdapat BUMN karya yang memiliki bisnis di bidang fiber optik, bisnis SPAM (sistem penyediaan air minum), hingga jalan tol.

"Ini akan kami divestasikan dulu, sehingga itu untuk menurunkan utang-utang mereka (BUMN karya)," ucap Dony.

Proses divestasi tersebut, menurut Dony, memakan waktu, sebab harus membedah bisnisnya satu per satu.

"Kita tidak boleh melakukan divestasi yang tidak menguntungkan. Kita tentu harus memastikan bahwa apa yang kita divestasi juga memberikan manfaat dan keuntungan, terutama menurunkan kewajiban BUMN karya sebelum mereka dikonsolidasikan," ucap Dony.

Setelah divestasi, tutur Dony melanjutkan, barulah akan dilakukan merger atau konsolidasi.

Adapun tujuh BUMN karya yang akan dikonsolidasikan meliputi PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

BP BUMN dan Danantara menargetkan restrukturisasi yang lebih terarah dan terukur agar BUMN Karya dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memperkuat kontribusi BUMN Karya terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Asset management akan bersatu, kemudian hotel dan lain-lain sudah bersatu, kemudian pos dan logistik akan bersatu,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Operasional Danantara Dony Oskaria mencatat, per 28 April, sebanyak 167 badan usaha milik negara (BUMN) telah dilikuidasi dalam kurun setahun terakhir, sebagai bagian dari optimalisasi BUMN untuk menciptakan bisnis yang lebih efektif dan efisien.

“Total yang sudah dilikuidasi itu kurang lebih sampai dengan hari ini sudah sekitar 167 perusahaan,” ujar Dony ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi dan restrukturisasi menyeluruh dengan memangkas 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200–300 perusahaan.

Dony yang juga merupakan Kepala BP BUMN menyampaikan proses perampingan BUMN akan dieksekusi seluruhnya pada 2026, sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain melakukan likuidasi, terdapat tiga strategi optimalisasi BUMN lainnya, yakni divestasi, konsolidasi, dan restrukturisasi.

​Likuidasi dilakukan bagi perusahaan yang beban utangnya jauh melebihi aset dan tidak memiliki daya saing pasar.

Kemudian, ​divestasi dilakukan terhadap perusahaan berskala kecil yang berada di luar bisnis inti, misalnya agen perjalanan milik BUMN energi.

​Langkah yang krusial lain adalah penggabungan atau konsolidasi perusahaan berdasarkan sektor industri, seperti logistik, rumah sakit, hingga perhotelan agar memiliki skala ekonomi yang besar.

“Asset management akan bersatu, kemudian hotel dan lain-lain sudah bersatu, kemudian pos dan logistik akan bersatu,” ucap Dony.

Danantara juga membidik konsolidasi BUMN di bidang sekuritas dan juga asuransi. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi BUMN.

​Selain perampingan, Dony juga menegaskan perubahan paradigma mendasar dalam interaksi antar-BUMN. Istilah "Sinergi BUMN" kini secara tegas diganti dengan kewajiban.

​Langkah tersebut dilakukan seiring dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara, yang akan mengonsolidasikan aset-aset negara agar lebih terarah dan berdaya saing global.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026