Kecelakaan kereta yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur kembali membuka luka lama sektor perkeretaapian nasional.

Tabrakan maut itu berawal dari gangguan di perlintasan sebidang. Hal ini menunjukkan persoalan klasik yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai akar masalah kecelakaan semacam ini bukan sekadar insiden teknis di lapangan, melainkan persoalan struktural yang berulang. Salah satu isu paling krusial adalah belum optimalnya pemisahan jalur operasional antara KRL dan kereta antarkota.

"Pemisahan jalur operasional harus menjadi prioritas. KRL dan kereta antarkota memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/4).

Ia menegaskan proyek Double-Double Track (DDT) Jakarta-Cikarang seharusnya tidak hanya dilihat sebagai proyek peningkatan kapasitas, tetapi juga langkah mendesak untuk meningkatkan keselamatan.

Selama pemisahan jalur belum sepenuhnya terealisasi, risiko kecelakaan tetap tinggi. Djoko menyebut pengaturan kecepatan dan jarak antarkereta harus diperketat sebagai langkah mitigasi sementara, meski berdampak pada kapasitas dan jadwal perjalanan.

Djoko juga menyoroti persoalan perlintasan sebidang yang menjadi pemicu awal kecelakaan di Bekasi. Keberadaan perlintasan di jalur padat semakin berisiko seiring meningkatnya frekuensi perjalanan kereta.

"Penghapusan perlintasan sebidang di koridor padat harus dipercepat. Dengan frekuensi kereta yang tinggi, waktu penutupan perlintasan akan semakin panjang dan berpotensi menimbulkan antrean kendaraan," ujarnya.

Djoko menjelaskan durasi penutupan perlintasan yang semakin lama berpotensi memicu pelanggaran oleh pengguna jalan, terutama di tengah disiplin lalu lintas yang masih rendah. Kondisi ini pada akhirnya meningkatkan potensi kecelakaan.

Karena itu, ia mendorong pembangunan perlintasan tidak sebidang seperti underpass dan overpass berbasis tingkat risiko.

Persoalan tata ruang di sekitar jalur kereta juga tak kalah penting. Aktivitas masyarakat yang tidak terkendali serta banyaknya akses ilegal dinilai memperbesar potensi gangguan terhadap operasional kereta. Djoko menekankan perlunya koordinasi lintas sektor agar kawasan di sekitar rel tetap steril dan sesuai peruntukannya.

"Penataan ruang di sepanjang jalur kereta api harus diperkuat," kata Djoko.

Lebih jauh, Djoko juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional. Pendekatan yang selama ini masih cenderung reaktif perlu diubah menjadi lebih preventif.

"Pendekatan keselamatan modern menekankan bahwa sistem harus mampu mencegah kesalahan berkembang menjadi kecelakaan fatal, bukan sekadar merespons setelah kejadian," ujarnya.

Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang menilai kecelakaan di Bekasi Timur menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem keselamatan perkeretaapian nasional. Insiden itu bukan berdiri sendiri, melainkan rangkaian kejadian yang saling berkaitan (domino effect).

"Sangat menyedihkan, dalam waktu singkat (domino effect), tiga rangkaian kereta terlibat insiden beruntun," ujarnya.

Ia menjelaskan kecelakaan bermula dari gangguan di perlintasan sebidang, yang kemudian berdampak pada operasional kereta di belakangnya, hingga berujung tabrakan dari belakang (rear-end collision).

Deddy menyebut pola kecelakaan seperti ini pernah terjadi sebelumnya dan berpotensi terus berulang jika tidak ada pembenahan sistemik.

"Kecelakaan KA yang berpotensi berulang-ulang dengan modus penyebab yang sama akan menimbulkan keprihatinan tanpa batas," katanya.

Ia juga menyoroti sistem persinyalan yang sebenarnya sudah memberikan peringatan berhenti, tetapi diduga tidak direspons dengan baik. Sinyal merah seharusnya menjadi indikator mutlak bagi kereta di belakang untuk berhenti. Namun, faktor kelalaian manusia tetap menjadi risiko besar.

Karena itu, ia mendorong penerapan teknologi keselamatan yang lebih maju, seperti Automatic Train Protection (ATP), serta sistem persinyalan berbasis teknologi modern.

Selain faktor teknologi, Deddy juga menekankan pentingnya manajemen risiko berbasis sistem, bukan sekadar respons setelah kejadian. Perlu ada penerapan Railway Safety Management System (RSMS) menyeluruh, yang mencakup identifikasi risiko, pengendalian bahaya, hingga pemantauan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti faktor manusia seperti kelelahan masinis dan potensi miskomunikasi yang perlu dimitigasi melalui sistem kerja berbasis risiko dan pelatihan simulasi darurat.

Dari sisi infrastruktur, Deddy kembali menekankan urgensi pembangunan jalur terpisah di lintas padat seperti Bekasi-Cikarang.

"Segera dilanjutkan pembangunan Double-Double Track untuk pemisah perjalanan KRL dan kereta antarkota, sehingga terjamin keselamatan perjalanan," katanya.

Kecelakaan di Bekasi Timur, menurutnya, menjadi alarm keras bahwa sistem perkeretaapian Indonesia masih memiliki celah serius, baik dari sisi infrastruktur, teknologi, hingga tata kelola. Tanpa pembenahan menyeluruh, insiden serupa bukan tidak mungkin akan kembali terjadi di masa mendatang.

"Perlunya upgrade sarana dan prasarana perkeretaapian nasional yang lebih berkeselamatan yang terintegrasi dari manajemen kelembagaan antara regulator dan pemilik prasarana perkeretaapian yakni DJKA (Kemenhub) dan operator sarana perkeretaapian yakni PT KAI. Integrasi positif kedua lembaga tersebut adalah mutlak dan mendasar untuk pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Dengan frekuensi kereta yang tinggi, waktu penutupan perlintasan akan semakin panjang dan berpotensi menimbulkan antrean kendaraan

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengungkapkan penghapusan perlintasan kereta api sebidang di koridor padat harus dipercepat guna mencegah kemacetan dan kecelakaan.

"Penghapusan perlintasan sebidang di koridor padat harus dipercepat. Dengan frekuensi kereta yang tinggi, waktu penutupan perlintasan akan semakin panjang dan berpotensi menimbulkan antrean kendaraan," ujar Anggota Dewan Penasihat MTI Djoko Setijowarno di Jakarta, Selasa.

Dirinya menambahkan, dalam kondisi disiplin pengguna jalan yang masih rendah, risiko pelanggaran dan kecelakaan akan terus meningkat.

"Oleh karena itu, pembangunan perlintasan tidak sebidang seperti underpass dan overpass perlu menjadi prioritas berbasis risiko," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan kronologi awal dugaan kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, yang bermula saat kereta rel listrik (KRL) relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85 sehingga memicu insiden.

"Berdasarkan kronologi awal, insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian KRL relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampaknya, petugas memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur.

Namun, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya sehingga terlibat insiden tabrakan dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti.

Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses evakuasi berjalan optimal.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang mengungkapkan, perlunya mitigasi kendaraan mogok di perlintasan kereta sebidang.

"Pemicu awal Kecelakaan Kereta Api (KKA) adalah perlintasan sebidang di Jalan Ampera JPL 78 Bekasi, maka perlu mitigasi berupa standar operasional prosedur (SOP) yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan apabila kendaraan bermotor mogok di atas rel Kereta Api," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Deddy menambahkan, SOP kendaraan yang mogok/rusak di atas rel perlintasan sebidang dapat diusulkan oleh Direktorat Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Senin malam 27 April 2026 tepatnya pukul 20.55 di Stasiun Bekasi Timur (BKST) terjadi Kecelakaan Kereta Api (KKA), KA 4 Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi menabrak bagian belakang KRL TM 5568A (PLB 5568a) yang berhenti di peron 2 Stasiun BKST. Atas kejadian ini lalu lintas perjalanan Kereta Api di lintas Jakarta sampai Cikarang dapat dikatakan terhenti total.

Tragedi itu berpangkal dari 35 menit sebelumnya di perlintasan sebidang JPL 85 Ampera. Sebuah taksi listrik mogok di tengah rel dan tertemper KRL CRRC Jakarta-Cikarang (PLB 5181), sehingga KRL PLB 5568a di belakangnya tertahan tidak dapat melanjutkan perjalanan akibat KRL PLB 5181 yang tertemper taksi listrik.

Sebagai informasi, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih melakukan penanganan atas kecelakaan kereta api di wilayah Bekasi Timur pada Senin malam sekitar pukul 20.50 WIB.

Kepala Bagian Pembinaan Operasional Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados menyebut, kecelakaan tersebut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek rute Gambir-Surabaya dengan KRL di kawasan Bekasi Timur.

Ia juga menyebutkan lalu lintas padat di sekitar TKP. Saat ini anggota Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Satlantas Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan upaya-upaya memberikan perlintasan terhadap ambulans-ambulans yang menuju lokasi TKP untuk menjemput korban.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat perlu berkolaborasi dan bersinergi membangun kesadaran kolektif dalam rangka keselamatan di perlintasan sebidang

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai peristiwa kecelakaan kereta api (KA) jarak jauh dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, menjadi momentum untuk memperkuat prinsip 3E (engineering, enforcement dan education) untuk keselamatan di perlintasan kereta sebidang.

Anggota Dewan Penasihat MTI Djoko Setijowarno di Jakarta, Selasa, mengatakan untuk penyebab pastinya menunggu hasil penyelidikan resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), namun kalau melihat rentetan peristiwanya, ini nampaknya ada kaitannya dengan kecelakaan di perlintasan sebidang.

Kecelakaan perlintasan sebidang ini masuk kategori kecelakaan di darat. Sementara kalau bicara kecelakaan ini ada antisipasinya yakni prinsip 3E yakni edukasi, engineering dan enforcement sebagai pedoman umum.

"Dengan terjadinya kecelakaan seperti ini orang tidak bakal mengira sejauh ini dampaknya? Seolah-olah terpisah bahwa kecelakaan di perlintasan sebidang merupakan kecelakaan tersendiri namun ternyata ini menjadi penguat bahwa kalau terjadi masalah atau kecelakaan di perlintasan kereta sebidang ternyata imbasnya bisa menimbulkan kecelakaan di (perjalanan) kereta api juga. Baru kali ini di Indonesia terjadi peristiwa tragis seperti itu. Mungkin nanti investigasi dari KNKT bisa dilihat." ujar Djoko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, peristiwa ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat prinsip 3E dalam rangka meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta sebidang.

"Ini menjadi sebenarnya kalau saya bilang momentum," ujarnya.

Menurut dia, selain penguatan enforcement atau penegakan hukum, edukasi keselamatan lalu lintas terutama edukasi keselamatan di perlintasan kereta sebidang juga perlu digencarkan kepada masyarakat sejak usia dini.

Djoko juga menyampaikan bahwa semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat perlu berkolaborasi dan bersinergi membangun kesadaran kolektif dalam rangka menuntaskan keselamatan di perlintasan sebidang.

Sebagai informasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan seluruh korban terdampak peristiwa di wilayah Stasiun Bekasi Timur telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis, serta menyiapkan posko informasi untuk membantu keluarga memperoleh kabar penumpang.

KAI menyampaikan seluruh penumpang KA Argo Bromo Anggrek berjumlah 240 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.

Sementara penanganan difokuskan kepada penumpang KRL yang terdampak. Berdasarkan pembaruan data sementara hingga pukul 02.00 WIB, tercatat empat orang meninggal dunia dan 79 orang mengalami luka-luka.

KAI menyebut seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan di sejumlah rumah sakit rujukan, antara lain RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.

Dalam proses penanganan, KAI berkoordinasi dengan Basarnas, TNI, Polri, serta tim medis untuk memberikan pertolongan dan memastikan seluruh korban tertangani.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang buka suara menanggapi kecelakaan kereta di Bekasi Timur, Senin (27/4/2026). Dia mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional.

Diketahui, Kereta Api (KA) 4 Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi menabrak bagian belakang KRL TM 5568A (PLB 5568a) yang berhenti di peron 2 Stasiun Bekasi Timur (BKST). Atas kejadian ini lalu lintas perjalanan Kereta Api di lintas Jakarta sampai Cikarang dapat dikatakan terhenti total.

Tragedi itu berpangkal dari 35 menit sebelumnya di perlintasan sebidang JPL 85 Ampera. Sebuah taksi listrik mogok di tengah rel dan tertemper KRL CRRC Jakarta–Cikarang (PLB 5181), sehingga KRL PLB 5568a di belakangnya tertahan tidak dapat melanjutkan perjalanan akibat KRL PLB 5181 yang tertemper taksi listrik.

“Sangat menyedihkan, dalam waktu singkat (domino effect), tiga rangkaian kereta terlibat insiden beruntun yang mengakibatkan korban 4 orang meninggal dunia (sampai rilis ini ditulis) dan 70 korban luka yang masih ditangani petugas medis,” ujar Deddy Herlambang dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4/2026).

Dia menuturkan, kenyataan ini adalah kecelakaan sesama moda kereta api sejak kasus terakhir 2 Oktober 2010 di Stasiun Petarukan, Pemalang yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir – Pasar Turi Surabaya yang menabrak KA Senja Utama Semarang relasi Pasar Senen – Semarang Tawang. Kecelakaan tersebut menyebabkan 35 orang meninggal dunia, 29 luka berat, dan 5 orang luka ringan.

“Kesamaan kejadian KKA ini adalah Kereta Api Argo Anggrek menubruk Kereta Api lain dari belakang atau “sodomi” (rear-end collision). Saat KKA di Petarukan masinis dianggap lalai karena tidak melihat sinyal berhenti (warna merah). Kejadian di Stasiun BKST 27 April 2026, diduga masinis Kereta Api Argo Bromo Anggrek juga dianggap lalai karena tidak melihat sinyal berhenti (warna merah),” ujarnya.

Dia mengatakan, pada lintas Kereta Api Jatinegara – Cikarang menggunakan persinyalan open block yang artinya jika ada rangkaian Kereta Api berhenti, sinyal di belakangnya akan menyala merah otomatis, artinya Kereta Api yang berada di belakangnya wajib berhenti. Bila masinis lalai atau tidak melihat sinyal warna merah tersebut dapat dipastikan akan terjadi KKA menubruk Kereta Api di depannya.

Dia menambahkan, sementara dalam PM Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Perangkat Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO/ATP), prasarana perkeretaapian sampai saat ini juga belum upgrade. Bunyi PM tersebut sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak peraturan ini berlaku, maka:

a. jalur kereta api yang ada saat ini yang masih merupakan barang milik negara wajib dipasang perangkat Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO):

c. penyelenggara sarana perkeretaapian yang mengoperasikan sarana di jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf a berkewajiban memasang Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO) yang sesuai dengan SKKO di prasarana yang dilalui.

Deddy mengungkapkan, terdapat 2 isu keselamatan pada KKA ini, yang pertama mobil listrik yang mogok di perlintasan tanpa palang pintu (JPL 85) dan isu kedua adalah masinis yang diduga lalai melihat sinyal berhenti sehingga mengakibatkan Kereta Api menabrak Kereta Api lain dari belakang / rear-end collision. “Kecelakaan KKA yang berpotensi berulang-ulang dengan modus penyebab yang sama akan menimbulkan keprihatinan tanpa batas,” imbuhnya.

Dia pun mengungkapkan beberapa pokok pikiran yang dapat digunakan sebagai saran, mitigasi, dan rekomendasi strategis untuk keselamatan perkeretaapian, adalah sebegai berikut:

1. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, keselamatan merupakan prinsip utama penyelenggaraan, namun implementasi teknis di lapangan masih belum sepenuhnya memenuhi standar fail-safe system.

2. KKA pada 27 April 2026 di Stasiun Bekasi Timur menunjukkan adanya kerentanan sistemik dalam penyelenggaraan perkeretaapian nasional, khususnya pada:

a. Lintas padat berbasis mixed traffic (KRL + KA jarak jauh/antar kota)

b. Sistem pengendalian perjalanan kereta

c. Mitigasi risiko KKA (rear-end collision)

3. Khusus lintas lalu lintas perjalanan Kereta Api padat yang over kapasitas lintas segera dilanjutkan dibangun double-double track dari Bekasi ke Cikarang untuk pemisah perjalanan (Track Segregation Policy) KRL dan Kereta Api antar kota, sehingga terjamin keselamatan perjalanan Kereta Api. Dalam Pengendali Perjalanan Kereta Api Terpusat (PPKT) diperlukan audit segera, apakah tepat memantau posisi dan mengatur lalu lintas kereta di lintas Bekasi-Cikarang melalui layar dan panel kendali.

4. Segera mitigasi persinyalan Kereta Api dengan reformasi Sistem Keselamatan Berbasis Teknologi dengan Kebijakan utama: penggunaan ATP (Automatic Train Protection) untuk Kereta Api antar kota (jarak jauh) dan penggunaan sinyal ETCS Level 1/2 atau CBTC Kereta Api perkotaan / KRL.

5. Faktor Manusia (Human Error Mitigation) berpotensi kelelahan / miskomunikasi, rekomendasinya adalah:

a. Sistem fatigue management masinis (jam kerja berbasis risiko).

b. Simulator wajib untuk skenario darurat.

c. Double confirmation untuk sinyal kritis.

d. Budaya “safety over punctuality” (tidak memaksakan jadwal).

6. Wajib penerapan Railway Safety Management System (RSMS) adalah sistem manajemen terintegrasi yang mengatur: identifikasi risiko, pengendalian bahaya, monitoring keselamatan dan peningkatan berkelanjutan yang wajib diterapkan oleh seluruh penyelenggara perkeretaapian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

7. Urgensi Berdasarkan Kasus KKA Bekasi Timur bahwa Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur menunjukkan:

a. sistem keselamatan Kereta Api masih reaktif (post-incident) belum berbasis risk-based safety management

b. minim integrasi antara operasi sarana dan prasarana Kereta Api

c. RSMS mengubah pendekatan menjadi predictive & preventive safety system

8. Perlunya upgrade sarana dan prasarana perkeretaapian nasional yang lebih berkeselamatan yang terintegrasi dari manajemen kelembagaan antara regulator dan pemilik prasarana perkeretaapian yakni DJKA (Kemenhub) dan operator sarana perkeretaapian yakni PT KAI. Integrasi positif kedua Lembaga tersebut adalah mutlak dan mendasar untuk pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara (IMO).

9. Pemicu awal KKA adalah perlintasan sebidang di Jalan Ampera JPL 78 Bekasi, maka perlu mitigasi berupa SOP yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan apabila kendaraan bermotor mogok di atas rel Kereta Api. SOP kendaraan yang mogok/rusak di atas rel perlintasan sebidang dapat diusulkan oleh Direktorat Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub.

10. Untuk KNKT dalam melakukan investigasi KKA nantinya, diharapkan wajib investasi pula reliability (keandalan) taksi listrik yang berpotensi mogok di atas rel Kereta Api di JPL 85 tersebut. “Apabila memang terdapat kelemahan reliabiliti dalam taksi listrik tersebut, perizinan taksi listrik ini dapat dievaluasi kembali,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai keberadaan infrastruktur rel layang kereta berperan penting dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta.

"Itu bisa menghilangkan 9 atau 10 perlintasan sebidang. Artinya, relnya selamat dan pengguna jalannya juga selamat," ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno di ANTARA Heritage Center (AHC), Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut dia, perlintasan sebidang dapat dibangun di bawah jalan raya (underpass), atau secara layang (flyover).

Bagi kota-kota di Pantura seperti Semarang dan Pekalongan, kata Djoko, rel underpass itu akan menjadi masalah, dikarenakan wilayahnya sering mengalami bencana banjir.

Djoko juga mencontohkan pembangunan rel kereta di Medan, Sumatera Utara, yang dibangun secara layang agar meningkatkan keselamatan perjalanan kereta dan kendaraan yang melintasi jalan di bawah rel tersebut.

"(Rel layang) itu perlunya di wilayah perkotaan. Jadi, kalau untuk kota-kota dinaikkan saja relnya," katanya.

Dalam paparannya, Djoko menyampaikan solusi paling efektif tetaplah menghilangkan perlintasan sebidang itu.

Mengingat truk adalah urat nadi logistik, maka perlunya memprioritaskan pembangunan flyover atau underpass khusus di jalur-jalur distribusi logistik utama guna memisahkan sepenuhnya arus kereta api dengan kendaraan berat.

Di samping itu, ia menambahkan edukasi dan kesadaran masyarakat juga penting dalam meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta.

"Saya kira ini kita perlu untuk jangka panjangnya apapun bentuknya sebidang itu memang harus hilang, seandainya ada pun, kita butuh kesadaran masyarakat. Di banyak negara apakah ada, masih ada kecelakaan juga, masih ada, tapi minim dibandingkan kita. Ini jadi pemikiran bagaimana menyadarkan itu dan pendidikan menjadi hal yang penting edukasi sejak mula," katanya.

Persoalan keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab semua pihak dengan edukasi yang lebih baik, regulasi yang tegas, kesadaran masyarakat yang tinggi maka diharapkan zero accident di jalan dapat tercapai.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta kepada pemerintah untuk memberikan dispensasi kepada angkutan barang bermuatan komoditas ekspor—impor agar dikecualikan dari pembatasan selama Lebaran 2026.

Ketua Umum MTI Pusat Haris Muhammadun menyampaikan, pemerintah perlu mengambil strategi pembatasan operasional yang selektif dengan mengurangi jenis dan jumlah barang yang harus dibatasi.

Pasalnya waktu 16-17 hari pelarangan operasional truk sumbu tiga atau lebih dengan muatan tertentu dinilai cukup lama. Menurut MTI, pembatasan cukup dilakukan sampai dengan 7 hari saja.

“Tapi solusi selektif tadi terhadap angkutan yang punya nilai ekonomi tinggi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti ekspor, saya pikir itu harus difasilitasi dengan dispensasi,” ujarnya dalam konferensi pers MTI, Senin (9/3/2026).

Solusi lain, yakni pengalokasian waktu operasional pada periode tertentu di sela-sela periode pembatasan yang lebih panjang (window time).

Strategi window time tersebut yang diterapkan pada Nataru lalu pada akhirnya dicabut dan diterapkan pembatasan secara penuh.

Selain itu, Haris melihat ke depannya pemerintah perlu melakukan strategi moda alternatif (Shifting Mode), dengan mengoptimalkan kapasitas angkutan barang di moda Kereta Api, kapal laut dan pesawat udara.

Hal ini untuk mengurangi beban angkutan barang di jalan melalui pemberian insentif, peningkatan konektivitas di pelabuhan dan bandara melalui manajemen operasional bersama, serta menerapkan pendekatan rantai pasok (supply chain) untuk mengidentifikasi asal tujuan barang guna menentukan moda yang paling sesuai.

“Patut dicoba, perjalanan Surabaya-Jakarta itu 3 hari ya tidak apa-apa, yang penting ada mode shifting. Kalau dikasih gratis atau tarif murah misalnya, pasti pelaku logistik lebih senang,” tambahnya.

Mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026 (1447 H), kebijakan ini semata—mata untuk menjaga keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas pada masa libur Idulfitri.

Pembatasan selama 17 hari berlaku mulai Jumat (13/3/2026) pukul 12.00 hingga Minggu (29/3/2026) pukul 24.00 waktu setempat, di jalan tol maupun non tol kedua arah yang telah ditentukan.

Ketentuan pembatasan angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, serta seluruh mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian meliputi (tanah, pasir, dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.

Pembatasan Tidak Berlaku, Khusus untuk Mobil Pengangkut:

-bahan bakar minyak (BBM) atau bahan bakar gas (BBG)

-hewan ternak

-pupuk

-bantuan korban bencana alam

-barang pokok, terdiri atas:

a) beras

b) tepung terigu /tepung gandum/tepung tapioca

c) jagung

d) gula

e) sayur dan buah-buahan

f) daging

g) ikan

h) daging unggas

i) minyak goreng dan mentega

j) susu

k) telur

1) garam

m) kedelai

n) bawang

o) cabai.

Timika (ANTARA) - Sebanyak 38 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ikut berpartisipasi dalam Festival Pasar Imlek 2026 yang digelar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Ketua Panitia Festival Pasar Imlek Mimika Yoesoef Kurniawan di Timika, Selasa, mengatakan festival ini bagian dari rangkaian kegiatan Imlek di Kabupaten Mimika.

"Di Mimika ini ada ratusan UMKM, tetapi keterbatasan tempat jadi hanya 38 UMKM yang kami akomodir. Semua stan untuk mereka berjualan kami yang siapkan secara gratis," kata Kurniawan.

Ia menjelaskan bahwa festival ini bukan hanya untuk memperkenalkan budaya masyarakat Tionghoa di Mimika tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui UMKM.

"Ada stan yang mendapatkan keuntungan Rp3 juta per hari. Kami berharap dalam acara ini ada keuntungan, ada perputaran uang dalam jumlah besar di festival ini," ujarnya.

Festival Pasar Imlek dilaksanakan selama tiga hari, pada 15-17 Februari 2026.

"Puncak acara Imlek nanti di acara Cap Go Meh di tanggal 3 Maret 2026. Kami laksanakan di Gedung Eme Neme Yauware," kata Kurniawan.

Salah satu anggota Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Mimika, Fransiska Piry mengatakan bahwa festival ini membantu menghidupkan perekonomian UMKM Mimika.

"Kami Dekranasda memiliki enam stan yang menjual ukiran khas Suku Kamoro, anyaman, makanan dan juga minuman," ujarnya.

Ia mengatakan barang-barang yang dijual di stan diambil dari pengukir dan pengrajin lokal Papua binaan Dekranasda.

"Keuntungan kami per hari ini di atas Rp2 juta. Kami bisa menyalurkan berkat bagi pengrajin asli Mimika karena kami mengambil hasil mereka dan membantu mereka untuk lebih produktif menghasilkan karya mereka untuk dipasarkan," kata Fransiska.

Evi Rianty Dias, pelaku UMKM yang turut serta dalam kegiatan mengatakan festival ini memberikan dampak ekonomi positif bagi UMKM Mimika.

"Ini momen yang bagus buat kami, ke depan jika ada festival lagi maka semakin banyak UMKM yang dilibatkan."

Pewarta: Marselinus Nara
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat transportasi Djoko Setijowarno memprediksi mobilitas mudik Lebaran 2026 tidak akan turun drastis meskipun daya beli masyarakat tengah menghadapi tekanan akibat inflasi maupun penyesuaian subsidi. Mudik Lebaran, menurut dia, merupakan kebutuhan kultural yang sulit tergantikan.

“Prediksi mobilitas mudik Lebaran 2026 di tengah kondisi ekonomi saat ini menunjukkan fenomena ‘mudik tetap jalan, dompet tetap perhitungan’,” ujar Djoko yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (18/1/2026).

Ia menjelaskan, berbeda dengan periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), masyarakat cenderung menahan mobilitas karena faktor cuaca ekstrem di akhir tahun serta kebutuhan biaya pendidikan pada awal semester. Sementara itu, pergerakan pada Lebaran 2026 akan didorong oleh pencairan tunjangan hari raya (THR) dan kuatnya tradisi tahunan.

Djoko memprediksi mudik Lebaran 2026 tetap menjadi puncak pergerakan manusia terbesar di Indonesia, berbeda dengan kondisi Nataru 2025/2026 yang terasa melambat di sejumlah titik.

Menurut dia, perjalanan pada masa Natal dan Tahun Baru bersifat opsional dan lebih berorientasi wisata, sedangkan mudik Lebaran merupakan kewajiban kultural dan religius yang bersifat nonnegosiasi bagi mayoritas penduduk.

“Kelancaran pada saat Nataru 2025/2026 belum tentu berlanjut pada mudik Lebaran 2026 karena karakter perjalanan keduanya sangat berbeda,” ujarnya.

Djoko menambahkan, pada musim Nataru, perjalanan didominasi aktivitas wisata dan jumlah pengguna sepeda motor jarak jauh antarkota relatif rendah. Sebaliknya, pada mudik Lebaran, pemudik lebih dominan ingin pulang ke kampung halaman untuk bertemu keluarga, sehingga perjalanan sepeda motor jarak jauh meningkat signifikan.

“Orang yang bermobilitas juga jauh lebih banyak saat mudik Lebaran dibandingkan Nataru,” kata dia.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat realisasi jumlah orang yang melakukan perjalanan dalam dan antardaerah se-Indonesia pada masa Lebaran 2025 mencapai sekitar 154,6 juta orang. Angka tersebut turun 4,69 persen dibandingkan realisasi Lebaran 2024 yang mencapai 162,2 juta orang.

Menurut Kemenhub, penurunan tersebut tidak signifikan dan tidak berkaitan langsung dengan penurunan daya beli masyarakat.

Adapun total pergerakan masyarakat secara nasional selama angkutan Lebaran 2025 pada periode 21 Maret hingga 11 April 2025 tercatat sekitar 358,21 juta pergerakan. Data tersebut bersumber dari mobile positioning data (MPD) operator seluler.

Jumlah realisasi pengguna angkutan umum selama periode yang sama, merujuk pada data aplikasi Strategi Hub Kemenhub dengan batas waktu pencatatan pukul 00.00 WIB, mencapai 27,51 juta penumpang atau meningkat 8,50 persen dibandingkan 2024 yang tercatat 25,35 juta penumpang.

Sementara itu, proyeksi jumlah orang yang melakukan perjalanan dalam dan antardaerah pada masa Lebaran 2026 masih dalam tahap perhitungan oleh Kemenhub.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana menerapkan penyeragaman kemasan rokok dengan warna serupa atau plain packaging melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

Rencana ini menuai kritik dari Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI). Kebijakan itu dinilai berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, memicu fenomena downtrading, serta mengancam pendapatan negara dari sektor cukai.

Menurut Ketua AMTI, Edy Sutopo, penerapan plain packaging akan mengalihkan konsumen rokok ke produk berharga murah, yang sebagian besar bersumber dari pasar gelap. Pergeseran ini terutama didorong oleh harga rokok yang semakin mahal akibat kenaikan tarif cukai yang terus dilakukan.

"GHW (Graphic Health Warning) itu jika digabungkan dengan plain packaging akan memicu berkembangnya rokok ilegal. Yang sekarang saja, yang rokoknya itu gambarnya berwarna-warni, rokok ilegal meningkat sangat tajam," jelas Edy.

Ia menjelaskan bahwa penyeragaman kemasan akan menghilangkan identitas merek yang selama ini menjadi pembeda utama produk legal. Kondisi ini mempersulit pengawasan, mempermudah pemalsuan, dan membuat konsumen kesulitan membedakan produk asli dan ilegal.

Data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal pada 2023 meningkat hingga 6,86%. Edy meyakini angka sebenarnya jauh lebih tinggi dan kebijakan plain packaging akan memperburuk tren tersebut.

Ia juga menyoroti dampak ekonomi dari kebijakan ini. Ia memperingatkan bahwa peningkatan rokok ilegal dan downtrading akan mengurangi penerimaan negara dari cukai, yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar.

"Dampak paling nyata adalah kerugian penerimaan negara dari cukai. Selain itu, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh pemerintah daerah pun pasti akan menurun drastis. Ini merugikan daerah yang mengandalkan dana tersebut untuk kesehatan dan pembangunan," tegasnya.

AMTI juga menyoroti aspek hukum dari kebijakan ini. Edy menilai bahwa Kemenkes telah melampaui kewenangannya dengan mengatur kemasan dan merek, yang seharusnya berada di bawah perlindungan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

"Kemenkes hanya memiliki wewenang pada peringatan kesehatan. Jika sampai mengatur kemasan dan merek, itu sudah mengintervensi ranah yang diatur oleh undang-undang lain," kritik Edy.

Lebih lanjut, Edy menilai bahwa kebijakan serupa di negara-negara maju seperti Inggris dan Prancis tidak berhasil secara signifikan menekan prevalensi perokok, terutama di kalangan usia muda.

"Kalau saya baca di referensi, baik di kebijakan yang sama yang dilakukan di Inggris maupun di Prancis, itu ternyata mereka juga tidak berhasil di sana untuk menekan prevalensi perokok," jelasnya.

Ia menekankan bahwa konteks Indonesia sangat berbeda, karena memiliki ekosistem pertembakauan yang besar, melibatkan jutaan petani, buruh, dan pelaku industri. Oleh karena itu, ia mendesak Kemenkes untuk menghentikan wacana plain packaging dan fokus pada edukasi serta penegakan hukum terhadap rokok ilegal.

REPUBLIKA.CO.ID,SINGAPURA — Sedikitnya tujuh sektor industri di Singapura mencatat pemutusan hubungan kerja (PHK) bersih mencapai 19.800 orang sepanjang sembilan bulan pertama 2025. Kondisi ini kontras dengan tingkat pengangguran nasional yang masih stabil dan rendah, menurut data terbaru Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI).

Dalam laporan Economic Survey of Singapore kuartal III 2025 yang dirilis pekan lalu, dilansir Vulcan Post, Kamis (27/11/2025), tingkat pengangguran secara keseluruhan berada di kisaran 2 persen, sementara tingkat pengangguran warga lokal (warga negara dan penduduk tetap) masih di bawah 3 persen.

Meski demikian, performa setiap industri menunjukkan kondisi yang beragam. Sebanyak tujuh sektor melaporkan penurunan bersih jumlah tenaga kerja, dengan real estat, teknologi informasi, dan jasa profesional termasuk kelompok yang paling tertekan.

Secara total, perekrutan baru selama kuartal III 2025 mencapai hampir 30 ribu pekerjaan, sehingga total penambahan tenaga kerja tahun ini mendekati 50 ribu orang, angka yang juga mencakup pekerja non-residen.

Sebaliknya, pertumbuhan positif terjadi pada sektor berupah rendah, termasuk konstruksi serta pekerja rumah tangga migran, yang menyumbang sebagian besar penambahan tenaga kerja baru.

Sementara itu, sektor bernilai tambah tinggi yang mempekerjakan tenaga lokal terampil, seperti teknologi, jasa profesional, perdagangan, hingga real estat, justru kehilangan ribuan pekerja. Sektor real estat, misalnya, terkena dampak kebijakan pendinginan pasar properti yang diterapkan pemerintah untuk menahan inflasi harga rumah.

REPUBLIKA.CO.ID,SINGAPURA — Sedikitnya tujuh sektor industri di Singapura mencatat pemutusan hubungan kerja (PHK) bersih mencapai 19.800 orang sepanjang sembilan bulan pertama 2025. Kondisi ini kontras dengan tingkat pengangguran nasional yang masih stabil dan rendah, menurut data terbaru Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI).

Dalam laporan Economic Survey of Singapore kuartal III 2025 yang dirilis pekan lalu, dilansir Vulcan Post, Kamis (27/11/2025), tingkat pengangguran secara keseluruhan berada di kisaran 2 persen, sementara tingkat pengangguran warga lokal (warga negara dan penduduk tetap) masih di bawah 3 persen.

Meski demikian, performa setiap industri menunjukkan kondisi yang beragam. Sebanyak tujuh sektor melaporkan penurunan bersih jumlah tenaga kerja, dengan real estat, teknologi informasi, dan jasa profesional termasuk kelompok yang paling tertekan.

Secara total, perekrutan baru selama kuartal III 2025 mencapai hampir 30 ribu pekerjaan, sehingga total penambahan tenaga kerja tahun ini mendekati 50 ribu orang, angka yang juga mencakup pekerja non-residen.

Sebaliknya, pertumbuhan positif terjadi pada sektor berupah rendah, termasuk konstruksi serta pekerja rumah tangga migran, yang menyumbang sebagian besar penambahan tenaga kerja baru.

Sementara itu, sektor bernilai tambah tinggi yang mempekerjakan tenaga lokal terampil, seperti teknologi, jasa profesional, perdagangan, hingga real estat, justru kehilangan ribuan pekerja. Sektor real estat, misalnya, terkena dampak kebijakan pendinginan pasar properti yang diterapkan pemerintah untuk menahan inflasi harga rumah.