JAKARTA - Konflik Timur Tengah , khususnya di sekitar Selat Hormuz, menjadi sumber shock utama bagi ekonomi global melalui lonjakan harga minyak dan peningkatan volatilitas pasar. Meski terdapat indikasi deeskalasi, kondisi tetap rapuh dan berpotensi kembali memburuk, sehingga arah ke depan masih sangat bergantung pada perkembangan geopolitik.

Direktur PT Insight Investments Management (PT IIM) , Camar Remoa menilai, bahwa dampak konflik tersebut terhadap Indonesia akan tercermin pada empat kanal utama, yaitu external balance, nilai tukar, fiskal dan inflasi.

Dari sisi eksternal, Indonesia sebagai net oil importer menghadapi tekanan struktural akibat ketergantungan tinggi pada impor minyak. Kenaikan harga minyak memperburuk neraca perdagangan energi dan mendorong pelebaran current account deficit (CAD) yang berpotensi naik hingga 1,1% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Meskipun terdapat offset dari kenaikan komoditas lain seperti batu bara dan CPO, namun dominasi kenaikan harga minyak membuat dampak bersih tetap negatif. Meneropong Market Outlook 2026 dan Strategi Investasi Reksa Dana



“Dari sisi nilai tukar, tekanan muncul dari meningkatnya kebutuhan dolar untuk impor energi serta fenomena flight to safety menyebabkan Rupiah melemah ke kisaran 17.100/USD. Ruang intervensi BI melalui cadangan devisa yang terbatas dikhawatirkan berpotensi membutuhkan penyesuaian suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah ke depan,” ujar Camar dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Dari sisi fiskal, kenaikan harga minyak di atas asumsi APBN meningkatkan beban subsidi secara signifikan hingga Rp200 triliun, sementara tambahan penerimaan tidak cukup mengimbangi. Hal ini berisiko mendorong defisit fiskal mendekati atau melampaui 3% terhadap PDB di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.

Dari sisi inflasi, dampaknya relatif tertahan oleh subsidi, namun tetap berisiko meningkat secara signifikan jika terjadi penyesuaian harga BBM subsidi, dengan potensi tambahan inflasi >2-3%. Risiko ini diperbesar oleh kondisi sosial seperti melemahnya kelas menengah dan rendahnya kepercayaan bisnis.

Lebih lanjut, Camar menambahkan bahwa secara keseluruhan, ekonomi Indonesia masih memiliki buffer jangka pendek melalui kebijakan fiskal ekspansif dengan pertumbuhan di kisaran 5,2% pada tahun 2026.

“Namun, risiko utama terletak pada durasi shock energi, di mana semakin lama konflik berlangsung, semakin besar tekanan kumulatif terhadap stabilitas makroekonomi,” kaya Camar.

Strategi Investasi di Tengah Volatilitas

Dengan meningkatnya ketidakpastian global serta dinamika pasar domestik, kebutuhan akan strategi investasi yang adaptif menjadi semakin relevan. Volatilitas yang dipicu oleh faktor geopolitik, arah kebijakan suku bunga global, serta pergerakan aliran dana asing mendorong investor untuk lebih selektif dalam mengelola portofolio.

Camar menekankan bahwa pendekatan yang disiplin dan terdiversifikasi menjadi kunci dalam menghadapi kondisi pasar saat ini. “Di tengah volatilitas yang meningkat, investor perlu memastikan alokasi aset tetap seimbang dan tidak terfokus pada satu instrumen saja. Diversifikasi menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mengoptimalkan peluang,” ujarnya.

Dalam kondisi ini, Camar menjelaskan, bahwa investor dengan profil risiko konservatif dapat mengedepankan strategi defensif dengan menjaga likuiditas melalui instrumen yang relatif stabil. Investasi Reksa Dana Pasar Uang dapat dimanfaatkan sebagai pilihan untuk penempatan dana jangka pendek sekaligus sebagai strategi “parkir dana” sambil menunggu momentum pasar yang lebih optimal.

“Sementara itu, Reksa Dana Pendapatan Tetap dapat menjadi alternatif bagi investor yang menginginkan potensi imbal hasil yang lebih optimal dengan tingkat risiko yang tetap terjaga. Instrumen ini secara historis mampu memberikan kinerja yang relatif stabil, termasuk dalam berbagai fase siklus pasar,” lanjutnya.

Bagi investor dengan profil risiko moderat hingga agresif, peluang tetap terbuka melalui alokasi pada instrumen berbasis obligasi pemerintah maupun saham, khususnya dengan pendekatan investasi bertahap. Strategi seperti Dollar Cost Averaging (DCA) dapat membantu investor mengurangi risiko timing sekaligus mengoptimalkan potensi pertumbuhan jangka panjang.

“Ke depan, disiplin dalam pengelolaan portofolio, termasuk menjaga keseimbangan alokasi aset dan likuiditas, menjadi faktor kunci dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berkembang. Dengan pendekatan yang terukur dan terdiversifikasi, investor dapat tetap menjaga stabilitas sekaligus memanfaatkan peluang di tengah volatilitas pasar,” jelas Camar.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PT IIM menghadirkan produk Reksa Dana Pasar Uang Insight Money (I-Money) sebagai solusi untuk penempatan dana yang lebih fleksibel. Reksa Dana ini dirancang untuk membantu investor menjaga likuiditas sekaligus tetap memperoleh potensi imbal hasil yang relatif stabil, melalui diversifikasi pada instrumen pasar uang atau efek bersifat utang yang diterbitkan pemerintah RI dan/atau korporasi dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun.

Tidak hanya itu, Reksa Dana Pasar Uang Insight Money (I-Money) juga memberi kesempatan investor berkontribusi terhadap dampak sosial kemanusiaan dan keagamaan.

Yield Obligasi Mengalami Tren Penurunan, Reksa Dana Kian Menarik



Dengan karakteristik yang cenderung stabil, I-Money dapat menjadi pilihan bagi investor untuk tetap mengoptimalkan pengelolaan dana dengan tingkat risiko yang lebih terjaga, terutama di tengah kondisi volatilitas pasar.

Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, I-Money telah mencatatkan pertumbuhan kumulatif sebesar 90,94% yang melampaui benchmark Infovesta Money Market Fund Index di kisaran 57%. Capaian ini mencerminkan konsistensi pengelolaan portofolio dalam jangka panjang serta kemampuan produk dalam memberikan nilai tambah bagi investor.

Selain itu para investor juga dapat memilih Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap Insight Elite Fund (I-Elite) yang bertujuan mengoptimalkan potensi imbal hasil jangka menengah-panjang, sekaligus memberikan kesempatan bagi investor untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial kemanusiaan dan keagamaan.

I-Elite dikelola secara aktif dengan mengombinasikan sukuk korporasi sebagai fondasi stabilitas dan likuiditas, serta alokasi taktis pada sukuk negara untuk menangkap peluang momentum pasar. Pendekatan ini cenderung menjaga stabilitas portofolio, sekaligus lebih adaptif terhadap perubahan kondisi pasar.

Agar investasi lebih terarah, reksa dana dapat menjadi salah satu pilihan karena dikelola secara profesional oleh manajer investasi serta ditempatkan pada berbagai instrumen keuangan sehingga portofolionya menjadi lebih terdiversifikasi. Selain diakses melalui berbagai mitra distribusi yang telah bekerja sama dengan PT IIM, investor dapat berinvestasi melalui aplikasi investasiIN.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan keberadaan manajer dalam Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih tidak akan menggantikan peran pengurus, melainkan hanya menjalankan fungsi pengelolaan operasional.

Asisten Deputi Bidang Organisasi dan Badan Hukum Kemenkop Try Aditya Putra mengatakan posisi pengurus termasuk anggota tetap menjadi pemegang mandat utama karena seluruh keputusan strategis berada di tangan rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

“Tugas manajer adalah mengelola, walaupun sebenarnya mereka tidak langsung menghilangkan fungsi utama dari pengurus,” ujar Try saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Jasa Karyawan Kantor Berita ANTARA (Kokantara) di Jakarta, Kamis.

Pemerintah sebelumnya membuka rekrutmen 30 ribu formasi manajer Kopdes Merah Putih.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan bekerja di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dengan pola perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Agrinas Pangan Nusantara mendapat mandat sebagai penanggung jawab pembangunan fisik Kopdes Merah Putih dan akan menjalankan pengelolaan koperasi pada dua tahun awal sebelum diserahkan kepada pengurus.

Try menjelaskan tahap awal rekrutmen 30 ribu manajer itu sejalan dengan rencana operasional 30 ribu Kopdes Merah Putih yang dijadwalkan diresmikan Presiden pada Agustus mendatang.

Lebih lanjut, Try menegaskan bahwa dalam struktur koperasi, pengurus tetap berada di atas manajer karena bertanggung jawab menjalankan mandat rapat anggota, sementara manajer berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan.

“Artinya walaupun dia manajer, pegawai dari BUMN tapi tetap harus mengikuti hasil dari keputusan rapat anggota. Apa yang dimandatkan oleh rapat anggota itu nanti bisa dijalankan oleh pengelola,” ucap dia.

Ia menambahkan secara prinsip pengurus memang memiliki fungsi sebagai pengelola. Namun, dalam kondisi tertentu ketika terdapat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pengurus dapat menunjuk manajer untuk membantu operasional.

Ia menyebut Kemenkop saat ini tengah menyiapkan skema kerja sama antara pengurus dan manajer untuk memastikan hubungan kerja berjalan jelas dan tetap sejalan dengan prinsip tata kelola koperasi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan agar kebijakan perekrutan 30 ribu formasi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik . Menurutnya, posisi strategis seperti manajer koperasi sangat rentan diisi oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, seperti kader partai politik .

Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya menjaga objektivitas dalam proses seleksi. Standar profesional yang jelas dan mekanisme rekrutmen yang terbuka dinilai menjadi kunci agar program ini tetap berada pada tujuan awalnya, yakni pemberdayaan ekonomi rakyat desa.

"Jangan sampai kebijakan ini menjadi alat politik, di mana posisi ini diisi oleh orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berkuasa, atau diisi oleh kader-kader dari partai tertentu," tegas Mufti dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Di sisi lain, Mufti turut menyoroti nasib masyarakat desa yang telah lebih dulu terlibat dalam pengembangan KDMP. Ia menyebut banyak pihak di desa yang sejak awal sudah bekerja, mulai dari tahap administrasi hingga operasional dasar, meski tanpa kepastian insentif.

Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan afirmatif agar mereka yang telah berkontribusi tidak tersisih oleh sistem rekrutmen baru yang lebih terpusat. "Ketika pemerintah kemudian membuka rekrutmen baru secara terpusat, jangan sampai ada masyarakat desa yang merasa ditinggalkan," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa banyak program desa gagal bukan karena konsepnya lemah, melainkan karena pelaksana yang tidak memiliki keterikatan dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, ia menilai, keberadaan SDM yang memahami konteks lokal menjadi sangat penting.

"Banyak program desa gagal bukan karena konsepnya buruk, tapi karena orang yang menjalankan tidak punya keterikatan dengan masyarakat."

Mufti menegaskan bahwa KDMP bukan sekadar proyek administratif, melainkan fondasi ekonomi desa yang harus dibangun dengan kepercayaan masyarakat. Ia menilai keadilan dalam proses rekrutmen menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi program di mata publik. "Kalau dari awal sudah menciptakan rasa ketidakadilan, maka kepercayaan masyarakat akan berkurang."

Mufti juga mendorong agar manajer yang direkrut benar-benar memiliki kemampuan mengelola koperasi modern, memahami risiko usaha desa, serta mampu menjaga keberlanjutan koperasi. Selain itu, ia berharap KDMP terhubung dengan kebutuhan riil masyarakat seperti distribusi pangan, akses pupuk, hingga pemasaran hasil produksi.

"Karena koperasi tidak cukup dijalankan hanya dengan semangat program pemerintah tapi juga membutuhkan kedisiplinan, akuntabilitas keuangan, dan kemampuan menjaga kepercayaan anggota," tegas Mufti.

Terlepas dari itu, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, perekrutan ini sebagai langkah konkret pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat ekonomi desa. Namun, pelaksanaannya diingatkan agar tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar memberi dampak nyata di lapangan. "Pembukaan puluhan ribu formasi manajer KDMP patut diapresiasi sebagai langkah pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa," kata Mufti.

Bisnis.com, JAKARTA - Momentum pencairan dan realisasi Dana Desa 2026, pemerintah desa di berbagai wilayah mulai dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana, yakni memastikan anggaran yang dikelola benar-benar tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Di saat yang sama, tuntutan pelayanan publik yang cepat dan efisien juga semakin meningkat.

Di lapangan, masih banyak desa yang menghadapi kendala klasik. Proses administrasi yang berbasis kertas, pencatatan manual yang rentan kesalahan, hingga layanan yang mengharuskan warga datang langsung ke kantor desa menjadi hambatan tersendiri. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pelayanan, tetapi juga berpotensi memengaruhi akurasi dalam pengelolaan dan pelaporan Dana Desa.

Dalam situasi seperti ini, kebutuhan akan sistem yang lebih adaptif dan terstruktur menjadi semakin relevan. Digitalisasi mulai menjadi pendekatan yang tidak hanya mempermudah pelayanan, tetapi juga membantu desa mengelola tata kelola secara lebih akuntabel.

Ribuan desa yang telah beralih ke sistem digital mulai merasakan perubahan signifikan. Proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit, sementara pengarsipan dokumen menjadi lebih aman dan mudah diakses. Layanan kepada masyarakat pun menjadi lebih praktis, bahkan dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor desa.

Perubahan ini juga berdampak pada cara kerja perangkat desa. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, proses pelayanan, pencatatan, hingga pemantauan menjadi lebih tertata. Hal ini membantu kepala desa dan perangkatnya untuk lebih fokus pada perencanaan program dan penggunaan anggaran yang tepat, bukan lagi terjebak pada pekerjaan administratif yang berulang.

Dari perspektif tata kelola juga, digitalisasi juga membantu menciptakan transparansi yang lebih baik. Data pelayanan, bantuan sosial, hingga perpajakan dapat dikelola dalam satu sistem terintegrasi, sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi.

Melihat kebutuhan digitalisasi pedesaan ini, Sidik Permana dan Kasman Suherman mendirikan Digides.

Platform ini bertujuan untuk mendigitalisasi administrasi, pelayanan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan di ribuan desa di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi.

Platform ini menerapkan sistem digital terintegrasi, desa dapat mengelola berbagai aspek layanan seperti administrasi, pelayanan warga, pengelolaan data, hingga transparansi informasi melalui website desa.

Sistem ini juga membantu menciptakan jejak data yang lebih rapi dan terstruktur. Hal ini menjadi penting dalam konteks pengelolaan Dana Desa, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama.

Di sisi masyarakat, perubahan ini menghadirkan pengalaman layanan yang lebih sederhana dan efisien. Warga tidak lagi harus antre atau bolak-balik ke kantor desa hanya untuk mengurus dokumen, melainkan dapat mengakses layanan dengan lebih fleksibel sesuai kebutuhan. Selain itu, tingkat kepuasan publik mencapai 80% karena warga merasa pelayanan lebih cepat dan pasti.

Lebih jauh, digitalisasi desa juga membuka akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat. Warga dapat mengetahui program desa, perkembangan pembangunan, hingga realisasi anggaran secara lebih transparan. Hal ini menjadi penting untuk membangun kepercayaan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Hingga saat ini, DIGIDES telah dipercaya oleh 3.522 desa di 360 kabupaten di seluruh Indonesia. Sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong penguatan tata kelola desa, digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan penggunaan Dana Desa dapat lebih terukur dan tepat sasaran. Dengan sistem yang terdokumentasi dengan baik, proses evaluasi dan pengawasan pun menjadi lebih mudah dilakukan.

"DIGIDES dibangun dari desa dan untuk desa di seluruh Indonesia, makanya kita ingin selalu menyebarkan penggunaan teknologi ini di seluruh desa di Indonesia untuk pembangunan yang lebih cepat dan akuntabel" ungkap Sidik Permana selaku CEO DIGIDES dan Alumni Master Development Engineering UC Berkeley.

Transformasi ini menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu harus besar, tetapi bisa dimulai dari langkah yang tepat. Ketika sistem pelayanan dan tata kelola diperkuat, desa tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga lebih siap menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengembangan desa di daerah saat ini masih banyak yang menghadapi kendala klasik.

Proses administrasi yang berbasis kertas, pencatatan manual yang rentan kesalahan, hingga layanan yang mengharuskan warga datang langsung ke kantor desa menjadi hambatan tersendiri.

Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pelayanan, tetapi juga berpotensi memengaruhi akurasi dalam pengelolaan dan pelaporan Dana Desa.

Kondisi inilah yang menginspirasi Sidik Permana menciptakan aplikasi digitalisasi untuk tata kelola pemerintahan, termasuk dari sisi kelolaan keuangannya Digides.

Dia mengatakan, kebutuhan akan sistem yang lebih adaptif dan terstruktur menjadi semakin relevan. Digitalisasi mulai menjadi pendekatan yang tidak hanya mempermudah pelayanan, tetapi juga membantu desa mengelola tata kelola secara lebih akuntabel.

Ribuan desa yang telah beralih ke sistem digital akan mengalami perubahan signifikan. Proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit, sementara pengarsipan dokumen menjadi lebih aman dan mudah diakses. Layanan kepada masyarakat pun menjadi lebih praktis, bahkan dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor desa.

Perubahan ini juga berdampak pada cara kerja perangkat desa. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, proses pelayanan, pencatatan, hingga pemantauan menjadi lebih tertata. Hal ini membantu kepala desa dan perangkatnya untuk lebih fokus pada perencanaan program dan penggunaan anggaran yang tepat, bukan lagi terjebak pada pekerjaan administratif yang berulang.

Dari perspektif tata kelola juga, digitalisasi juga membantu menciptakan transparansi yang lebih baik. Data pelayanan, bantuan sosial, hingga perpajakan dapat dikelola dalam satu sistem terintegrasi, sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi.

Profil Sidik Permana

Melansir laman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sidik adalah alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Jakarta.

Dia memiliki keahlian dan ketertarikan mendalam di bidang Teknologi dan Informasi ini, dan pernah mengasah kemampuannya dalam berbagai aspek teknologi, termasuk pengembangan perangkat lunak, analisis sistem, dan inovasi digital.

Sebagai seorang inovator, Sidiq mendirikan dan memimpin Nusantara Beta Studio (PT Kode Aplikasi Indonesia), sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan produk digital. Dalam perannya sebagai direktur inovasi, ia berkontribusi dalam menciptakan berbagai solusi berbasis teknologi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Keahliannya dalam industri teknologi diakui secara global, terbukti dengan posisinya sebagai mitra eksklusif Google dalam program Google Developer Expert (GDE) serta Intel Corporation melalui inisiatif Intel Software Innovator.

Selain membangun dan mengembangkan perusahaan, Sidiq juga memiliki peran aktif dalam riset dan pengembangan aplikasi, terutama di bidang mobile development. Salah satu proyek inovatif yang ia kembangkan adalah permainan sosial berbasis lokasi untuk platform Android.

Sidiq juga berkontribusi dalam dunia pendidikan dan pelatihan teknologi. Ia secara aktif mengadakan pelatihan in-house untuk pengembangan aplikasi Android. Pelatihan ini dirancang agar peserta dapat memahami berbagai aspek dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari konsep dasar hingga praktik implementasi di dunia industri.

Tak hanya itu, ia juga memiliki pengalaman dalam membimbing siswa yang ingin mendalami bidang teknologi, khususnya dalam pemrograman dan pengembangan aplikasi. Dalam proses pembelajaran, ia mengajarkan konsep algoritma dasar, pemrograman, serta pengembangan aplikasi dengan pendekatan yang sistematis dan mudah dipahami.

Ia juga memberikan pemahaman tentang berbagai bahasa pemrograman seperti Java, PHP, HTML, dan JSP, guna membekali para siswa dengan keterampilan yang dapat diterapkan dalam industri teknologi.

Melalui berbagai kontribusi dan dedikasinya, Sidiq berkomitmen untuk terus berperan dalam menciptakan inovasi di bidang teknologi sekaligus membangun generasi baru yang siap bersaing di era digital.

Dia juga membangun Digides bersama dua rekannya yakni Kasman sebagai Chief Partnership Officer (CPO) dan M. Taufiqurrahman sebagai Chief Technology Officer (CTO).

Sistem ini juga membantu menciptakan jejak data yang lebih rapi dan terstruktur. Hal ini menjadi penting dalam konteks pengelolaan Dana Desa, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama.

"Melalui sistem digital terintegrasi, desa dapat mengelola berbagai aspek layanan seperti administrasi, pelayanan warga, pengelolaan data, hingga transparansi informasi melalui website desa," ujarnya.

Di sisi masyarakat, perubahan ini menghadirkan pengalaman layanan yang lebih sederhana dan efisien. Warga tidak lagi harus antre atau bolak-balik ke kantor desa hanya untuk mengurus dokumen, melainkan dapat mengakses layanan dengan lebih fleksibel sesuai kebutuhan. Selain itu, tingkat kepuasan publik mencapai 80% karena warga merasa pelayanan lebih cepat dan pasti.

Warga dapat mengetahui program desa, perkembangan pembangunan, hingga realisasi anggaran secara lebih transparan. Hal ini menjadi penting untuk membangun kepercayaan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Di bawah kelolaan mereka, DIGIDES telah diterapkan di 3.522 desa di 360 kabupaten di seluruh Indonesia.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong penguatan tata kelola desa, digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan penggunaan Dana Desa dapat lebih terukur dan tepat sasaran. Dengan sistem yang terdokumentasi dengan baik, proses evaluasi dan pengawasan pun menjadi lebih mudah dilakukan.

"DIGIDES dibangun dari desa dan untuk desa di seluruh Indonesia, makanya kita ingin selalu menyebarkan penggunaan teknologi ini di seluruh desa di Indonesia untuk pembangunan yang lebih cepat dan akuntabel" tutup Sidik Permana yang saat ini menduduki posisi CEO DIGIDES dan Alumni Master Development Engineering UC Berkeley

Harapannya para manajer Kopdes Merah Putih ini memang punya kemampuan entrepreneur dalam pengertian yang memadai,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan Kementerian Koperasi siap memberikan modul-modul pelatihan bagi 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

"Kami Kementerian Koperasi (Kemenkop) memang diminta untuk memberikan modul-modul pelatihan bagi manajer-manajer yang setelah lolos dari hasil seleksi, nantinya dibekali dengan yang pertama tentu pengetahuan tentang koperasinya itu sendiri, dan yang kedua tentang kemampuan manajerialnya," ujar Ferry di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, para manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang jumlahnya 30.000 orang itu nanti memang punya tanggung jawab manajerial untuk mengelola semua jenis kegiatan yang ada di Kopdes Merah Putih.

Adapun gerai-gerai Kopdes Merah Putih meliputi gerai sembako, apotek desa dan klinik desa, unit simpan pinjam, kantor koperasi, cold storage, gerai logistik, dan satu gerai sesuai kebutuhan potensi daerah.

Para manajer Kopdes Merah Putih tersebut direkrut, kemudian diseleksi, lalu mereka yang lolos seleksi dan diterima nantinya akan dilatih. Kementerian Koperasi nanti akan terlibat untuk mengadakan modul-modul pelatihan.

"Harapannya para manajer Kopdes Merah Putih ini memang punya kemampuan entrepreneur dalam pengertian yang memadai," kata Ferry.

Dia juga mengatakan, selain manajer Kopdes Merah Putih akan ada sumber daya manusia (SDM) yang nanti akan membantu manajer untuk misalkan keuangan, kasir, supir, kemudian juga ada personel keamanan dan sebagainya.

"Harapannya juga nanti kita akan melibatkan para pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ada. Tadi juga sudah diputuskan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan kemudian juga membuka kesempatan kepada para penerima manfaat yang ada di desa dan kelurahan yang ada untuk juga menjadi SDM untuk membantu kegiatan operasional Kopdes Merah Putih," katanya.

Ferry juga mengatakan bahwa akan ada peraturan presiden (Perpres) khusus untuk pengadaan SDM, termasuk di dalamnya adalah sumber keuangan untuk pembiayaan gaji para manajer Kopdes Merah Putih yang diterima.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat koperasi Agung Sujatmiko menilai skema rekrutmen dan penempatan manajer koperasi desa (kopdes) merah putih perlu diperjelas untuk meminimalkan potensi konflik di tingkat desa.

Menurut Agung, salah satu aspek mendasar yang perlu dipastikan adalah sumber rekrutmen tenaga kerja tersebut, apakah berasal dari desa setempat atau dari luar daerah.

"Kalau direkrut, pertanyaannya dari mana sumber rekrutmennya? Apakah dari desa situ atau dari luar desa yang akan ditempatkan?" ujarnya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Agung, yang juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Koperasi, menilai perbedaan latar belakang dapat memengaruhi efektivitas kerja di lapangan, terutama dalam memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat desa.

Ia menambahkan keterbatasan pemahaman terhadap konteks sosial budaya juga berpotensi menghambat koordinasi dengan pemangku kepentingan di desa, seperti pemerintah desa.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat memengaruhi harmonisasi antara pelaksanaan tugas manajer dengan dukungan dari aparat desa.

Agung juga berpendapat penempatan tenaga dari luar desa berpotensi menghadapi tantangan adaptasi, termasuk dalam membangun penerimaan dari masyarakat setempat.

Selain itu, lanjut dia, kondisi tersebut juga dapat memunculkan pertanyaan dari warga lokal, terutama jika terdapat sumber daya manusia di desa yang belum mendapat pekerjaan.

"Misalkan, di situ juga ada sarjana yang menganggur, mereka mungkin berpikir kenapa tidak diambil dari desa kami," katanya.

Ia juga mengingatkan adanya potensi konflik apabila manajer lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan dinamika lokal.

"Bisa menimbulkan konflik, karena merasa ditugaskan pemerintah dan harus menjalankan program, tapi bisa menjauhkan dari partisipasi masyarakat desa," ujarnya.

Namun demikian, Agung menilai rekrutmen dari desa setempat juga memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dorongan kinerja.

Menurut dia, kedekatan dengan lingkungan tidak selalu menjamin adanya peningkatan kinerja atau inovasi dalam pengelolaan koperasi.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perumusan skema rekrutmen, penempatan, hingga kontrak kerja yang jelas.

Selain itu, indikator kinerja juga perlu ditetapkan secara rinci agar dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja manajer selama masa penugasan.

"Jadi, bagaimana rekrutmennya, siapa yang direkrut, bagaimana penempatannya, bagaimana kontraknya, serta apa ukuran kinerjanya, itu harus jelas," kata Agung.

Pemerintah resmi membuka rekrutmen 30.000 formasi manajer kopdes merah putih. Pendaftaran dibuka pada 15-24 April 2026. Mereka yang lolos seleksi akan bekerja di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Penempatan manajer tersebut bertujuan agar koperasi dapat dikelola secara modern dan profesional.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa penempatan tenaga kerja akan mengutamakan masyarakat lokal.

"Kalau ada dua kandidat dengan nilai sama, maka diprioritaskan yang berasal dari kawasan terdekat," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat koperasi Agung Sujatmiko menilai program penempatan manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan sangat ditentukan oleh kejelasan standar operasional prosedur (SOP) serta indikator kinerja yang terukur.

Agung mengatakan pemerintah perlu memastikan adanya panduan yang rinci terkait tugas, fungsi, dan peran manajer yang ditempatkan di setiap koperasi.

“Peran manajer yang ditempatkan itu harus jelas, termasuk status dan kedudukannya di koperasi,” ujar Agung yang juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Koperasi itu saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (17/4).

Ia mengatakan bahwa kejelasan tersebut penting mengingat manajer tidak hanya menjalankan fungsi operasional koperasi, tetapi juga membawa mandat dari pemerintah melalui program yang dijalankan.

Menurut dia, peran manajer harus mencakup pelaksanaan tugas dari pemerintah sekaligus menjadi bagian dari penguatan kelembagaan koperasi di tingkat desa.

Selain SOP, Agung menekankan pentingnya indikator kinerja sebagai alat evaluasi selama masa penugasan.

Ia menilai indikator tersebut harus mampu mengukur sejauh mana manajer berkontribusi terhadap pengembangan koperasi, tidak sekadar menjalankan fungsi administratif.

“Tugas si manajer yang ditempatkan itu menjadikan koperasi merah putih sebagai agregator dan konsolidator ekonomi, bukan hanya menjadi pegawai administratur,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai manajer juga harus dituntut memiliki kemampuan inovasi dalam mengembangkan potensi ekonomi desa, termasuk mengolah produk pertanian atau komoditas lokal agar memiliki nilai tambah.

Menurut dia, penguatan sistem distribusi juga menjadi bagian penting agar produk desa dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat provinsi, nasional, hingga ekspor.

Agung menambahkan apabila kejelasan SOP dan indikator kinerja telah tersedia, maka keberhasilan program selanjutnya bergantung pada komitmen pemerintah dalam melakukan evaluasi dan pendampingan.

Pemerintah resmi membuka rekrutmen 30.000 formasi manajer Kopdes Merah Putih, dan pendaftaran dibuka pada 15-24 April 2026. Mereka yang lolos seleksi akan bekerja di bawah BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Penempatan manajer tersebut bertujuan agar koperasi dapat dikelola secara modern dan profesional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dari sisi dampak ekonomi, memang benar bahwa penempatan 30 ribu tenaga kerja terdidik dengan skema kontrak dua tahun akan menciptakan dorongan konsumsi jangka pendek di desa

Jakarta (ANTARA) - Pengamat juga peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai program rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berpotensi mendorong konsumsi masyarakat desa dalam jangka pendek.

Ia mengatakan penempatan tenaga kerja terdidik dengan skema kontrak dua tahun akan menciptakan aliran pendapatan ke wilayah yang selama ini relatif tertinggal dari sisi akses keuangan dan aktivitas ekonomi formal.

“Dari sisi dampak ekonomi, memang benar bahwa penempatan 30 ribu tenaga kerja terdidik dengan skema kontrak dua tahun akan menciptakan dorongan konsumsi jangka pendek di desa,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Namun demikian, Yusuf menilai dampak tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas karena program ini terhubung dengan skema pembiayaan koperasi yang berskala besar.

Ia menjelaskan, dengan plafon kredit sekitar Rp3 miliar per koperasi dan target puluhan ribu unit, terdapat potensi eksposur pembiayaan yang signifikan sehingga membutuhkan pengelolaan risiko yang memadai.

Dalam hal ini, lanjut dia, peran manajer tidak hanya sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai pengelola unit usaha yang berhadapan langsung dengan dinamika bisnis di lapangan, sekaligus memastikan pengelolaan dana koperasi dilakukan secara hati-hati dan akuntabel agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari.

“Di titik ini, 30 ribu manajer tadi bukan lagi sekadar pekerja, mereka adalah operator dari sebuah mesin pembiayaan yang sangat masif,” katanya.

Yusuf menambahkan apabila unit usaha koperasi tidak berjalan optimal, terdapat potensi kredit macet yang tidak hanya menjadi persoalan di tingkat lembaga, tetapi juga berisiko membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ini bukan lagi soal pemberdayaan desa, tapi soal bagaimana negara mengambil alih risiko dari aktivitas ekonomi yang belum tentu matang secara komersial,” ujar dia menambahkan.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan dengan pelaku usaha lokal agar kehadiran koperasi tidak mengganggu ekosistem yang sudah ada di desa.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dari sisi kelembagaan, penguatan koperasi perlu tetap mengacu pada prinsip dasar sebagai organisasi berbasis anggota, termasuk partisipasi dan kepemilikan bersama.

Pemerintah resmi membuka rekrutmen 30.000 formasi manajer Kopdes Merah Putih. Pendaftaran dibuka pada 15-24 April 2026. Mereka yang lolos seleksi akan bekerja di bawah BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

perlu dipastikan bahwa SDM yang terpilih memiliki kapasitas manajerial yang mumpuni

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai program rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih perlu memperhatikan kesesuaian keterampilan sumber daya manusia (SDM) dengan kebutuhan riil di lapangan.

Yusuf mengatakan dari sisi pasar tenaga kerja, program tersebut memang membuka peluang bagi tenaga terdidik, tetapi perlu dipastikan bahwa SDM yang terpilih memiliki kapasitas manajerial yang mumpuni.

“Dengan kriteria yang relatif umum—lulusan berbagai jurusan, tanpa keharusan pengalaman bisnis yang kuat—program ini lebih terlihat seperti rekrutmen fresh graduate (lulusan baru) dalam skala besar,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kriteria rekrutmen tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara profil tenaga kerja yang direkrut dengan kompleksitas tugas yang akan dihadapi dalam pengelolaan koperasi.

Padahal, lanjutnya, para manajer akan langsung berhadapan dengan dinamika usaha riil di lapangan dengan tekanan likuiditas, rantai pasok dan kewajiban kredit.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga prinsip dasar koperasi sebagai organisasi berbasis anggota.

“Koperasi pada dasarnya adalah organisasi berbasis anggota, dengan prinsip partisipasi dan kepemilikan bersama,” kata Yusuf.

Selain itu, Yusuf juga menyoroti aspek daya tarik program dalam konteks pasar tenaga kerja dan urbanisasi.

Menurut dia, skema kontrak dua tahun dengan masa depan yang tidak jelas setelahnya membuatnya program ini sulit bersaing dengan opsi pekerjaan lain yang lebih stabil atau menjanjikan.

Dalam kondisi tersebut, ia mengingatkan adanya potensi risiko dalam proses seleksi tenaga kerja.

“Risiko yang muncul adalah adverseselection—yang masuk bukan talenta terbaik, tetapi mereka yang tidak punya alternatif lebih baik,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai upaya menahan laju urbanisasi melalui penempatan tenaga kerja di desa berpotensi bersifat sementara.

Ia menambahkan tanpa fondasi bisnis koperasi yang kuat, tenaga kerja tersebut berpotensi kembali mencari peluang ke kota setelah masa kontrak berakhir.

“Jadi efek terhadap urbanisasi berpotensi hanya sementara, bukan struktural,” kata dia.

Pemerintah resmi membuka rekrutmen 30.000 formasi manajer Kopdes Merah Putih. Pendaftaran dibuka pada 15-24 April 2026.

Mereka yang lolos seleksi akan bekerja di bawah BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ini manajer Kopdes, koperasi. Jadi sebagai karyawan tapi selama dua tahun ini temen-temen yang nanti diterima akan dapat banyak eksposur

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata mengungkapkan jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship penting bagi manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

"Jadi ini karyawan tapi rasa entrepreneurnya tinggi. Ini pengalaman yang berharga selama dua tahun ini," ujar Tedi di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan bahwa para manajer Kopdes Merah Putih diharapkan mendapatkan pengalaman, eksposur dan berhubungan dengan banyak pihak selama dua tahun.

"Ini menarik sekali. Ini manajer Kopdes, koperasi. Jadi sebagai karyawan tapi selama dua tahun ini temen-temen yang nanti diterima akan dapat banyak eksposur. Dapat banyak eksposur sebagai manajer Kopdes, berhubungan dengan apa? Dengan BUMN, karena nanti produk-produk BUMN yang ada di situ, pupuk, kemudian LPG. Kemudian juga di situ juga akan dijual barang-barang atau produk-produk hasil desa," katanya.

Dia juga berharap para manajer Kopdes Merah Putih dapat mengembangkan koperasi tersebut.

"Bagaimana ke depannya? Tentunya ke depannya ingin menjadi karyawan dari koperasi desa ini, dengan punya pengetahuan segala macam. Tapi dua tahun ini seperti di-drill begitu. Ada Agrinas yang memberikan pelatihan, memberikan bantuan. Sehingga ke depannya dia bisa mengembangkan koperasi ini. Ini tahap awal saja," kata Tedi.

Terkait kemungkinan perpanjangan kontrak manajer Kopdes Merah Putih setelah dua tahun, Tedi menyampaikan bahwa hal tersebut ditentukan oleh kinerja manajer Kopdes Merah Putih tersebut.

"Nanti kita lihat dulu. Tapi tentunya kinerja juga menentukan. Kita harapannya apa? Tujuannya apa? Mengembangkan koperasi desa. Koperasi desa itu punya siapa? Punya desa itu sendiri. Kalau kinerjanya kurang ya mohon maaf sepertinya juga tidak bisa lanjut. Tadi, ini karyawan tapi perlu memiliki entrepreneurship yang tinggi. Dan dua tahun ini akan dididik dengan tadi banyak pengalaman, eksposur, dan berhubungan dengan tadi banyak pihak gitu. Saya kira itu pengalaman yang sangat berharga untuk mereka," kata Tedi.

Sebagai informasi, Pemerintah melalui panitia seleksi nasional resmi membuka rekrutmen untuk posisi 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Zulkifli Hasan mengatakan rekrutmen tahap pertama itu menyediakan 30.000 formasi.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4 dan S1 semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Pendaftaran berlangsung hingga 24 April 2026 melalui kanal resmi https://phtc.panselnas.go.id.

Zulkifli menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel tanpa pungutan biaya.

Ia mengatakan 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih yang lolos nantinya bekerja di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Agrinas Pangan Nusantara, dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, Pemerintah buka rekrutmen 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih hingga Bareskrim Polri bongkar keberadaan pabrik gas N2O "Whip Pink". Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠Pemerintah buka rekrutmen 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih

Pemerintah melalui panitia seleksi nasional resmi membuka rekrutmen untuk posisi 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Zulkifli Hasan mengatakan rekrutmen tahap pertama itu menyediakan 30.000 formasi. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Wapres sambut ketibaan Presiden usai rampungkan kunjungan di Eropa

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Tanah Air setelah merampungkan kunjungan kerja ke Eropa, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Prabowo dan Macron bahas kerja sama pertahanan hingga ekonomi kreatif

Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas sejumlah isu strategis termasuk penguatan kerja sama kedua negara dalam sektor pertahanan hingga ekonomi kreatif. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Pemerintah siapkan insentif fiskal masif dukung Program 3 Juta Rumah

Pemerintah menyiapkan berbagai insentif fiskal dan pelonggaran moneter untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah bagi rakyat yang mencakup pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 100 persen dan penurunan suku bunga melalui subsidi pemerintah guna menjamin akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Bareskrim Polri bongkar keberadaan pabrik gas N2O "Whip Pink"

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri berhasil membongkar keberadaan pabrik yang memproduksi gas N2O merek Whip Pink. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026