Dengan frekuensi kereta yang tinggi, waktu penutupan perlintasan akan semakin panjang dan berpotensi menimbulkan antrean kendaraan

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengungkapkan penghapusan perlintasan kereta api sebidang di koridor padat harus dipercepat guna mencegah kemacetan dan kecelakaan.

"Penghapusan perlintasan sebidang di koridor padat harus dipercepat. Dengan frekuensi kereta yang tinggi, waktu penutupan perlintasan akan semakin panjang dan berpotensi menimbulkan antrean kendaraan," ujar Anggota Dewan Penasihat MTI Djoko Setijowarno di Jakarta, Selasa.

Dirinya menambahkan, dalam kondisi disiplin pengguna jalan yang masih rendah, risiko pelanggaran dan kecelakaan akan terus meningkat.

"Oleh karena itu, pembangunan perlintasan tidak sebidang seperti underpass dan overpass perlu menjadi prioritas berbasis risiko," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan kronologi awal dugaan kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, yang bermula saat kereta rel listrik (KRL) relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85 sehingga memicu insiden.

"Berdasarkan kronologi awal, insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian KRL relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampaknya, petugas memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur.

Namun, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya sehingga terlibat insiden tabrakan dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti.

Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses evakuasi berjalan optimal.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mencopot pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) yang kongkalikong dengan wajib pajak (WP) terkait dengan permohonan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi.

Untuk diketahui, pemerintah termasuk di dalamnya Kemenkeu saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak atau restitusi dipercepat.

Purbaya mengatakan bahwa ke depannya manajemen restitusi akan lebih diawasi lebih saksama. Sebab, dia menduga terjadinya kebocoran pada pengembalian lebih bayar pajak 2025 yang mencapai Rp361 triliun.

Oleh sebab itu, dia menyebut tujuannya memperketat aturan adalah untuk menerapkan prinsip keadilan dalam manajemen restitusi. Utamanya bagi restitusi WP eksportir sumber daya alam (SDA) seperti batu bara.

"Misalnya kalau industri batu bara bayar PPN, direstitusi, jangan sampai yang dibayar kebalik. Yang saya bayar ke sana lebih tinggi daripada yang saya terima. Kan tekor. Bahkan ada yang bilang ekspornya belum keluar, restitusinya udah keluar. Jadi saya dirampok. Itu yang saya mau kendalikan," terangnya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenkeu (BPPK), Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Berdasarkan catatan Bisnis.com, eksportir batu bara menjadi sorotan Purbaya sejak dia makin menyoroti manajemen restitusi. Kendati ada faktor moderasi harga komoditas tahun lalu, dia ingin memastikan ke depannya tidak ada kebocoran.

Untuk itu, pengetatan manajemen restitusi dijanjikan tak hanya menyasar WP. Purbaya turut memastikan agar pegawainya tidak bermain-main dalam kebijakan restitusi. Dia menyebut akan mendalami lebih lanjut kantor pelayanan pajak yang ditemukan melayani restitusi dengan nilai terlalu besar.

"Jadi kalau ada tempat, pajak yang restitusi kekencangan dan kami investigasi, ada [ditemukan] masalah, otomatis langsung saya pindahin kepalanya. Saya enggak bisa pecat sih," kata mantan Ketua Lembagan Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Meski demikian, pada kesempatan tersebut Purbaya langsung mendengar konfirmasi dari Sekjen Kemenkeu Robert Leonard Marbun bahwa pencopotan atau non-job bisa dilakukan.

Dia menyebut bahwa Sekjen sebelum Robert, yakni Heru Pambudi, menjelaskan bahwa kementerian tidak bisa menerapkan non-job kepada pegawainya. Oleh karena itu, opsi yang bisa diambil sebelumnya terhadap pegawai 'nakal' yaitu dimutasi ke tempat lain. Ini disebutnya juga sejalan dengan penjelasan Kementerian PAN-RB.

"Tetapi [Sekjen] yang baru bilang boleh di-non-job kan. Perintah Presiden juga gitu. Kalau perlu, kalau memang ini, ya non-job-kan. Kasih gaji, suruh tinggal di rumah. Lebih kecil loss-nya untuk kami. Sekarang saya bisa kerjakan itu, dan saya akan kerjakan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal mempercepat proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler yakni Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada April 2026.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa pemerintah bakal mempercepat siklus pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako guna memastikan penyaluran lebih tepat waktu dan tepat sasaran.

“Biasanya data (DTSEN) itu kita terima pada tanggal 20 di setiap triwulan I, triwulan II, dan triwulan III, tapi alhamdulillah ini kita majukan untuk kita terima tanggal 10, nanti 10 April dan seterusnya. Jadi setiap tanggal 10 nanti kami terima dan hasil pemutakhiran itu yang akan kami jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos setiap bulannya,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Sabtu (4/4/2026).

Lebih lanjut, Mensos mengatakan dengan diperolehnya hasil pemutakhiran DTSEN lebih awal, Kemensos menargetkan penyaluran bansos kepada penerima manfaat terus meningkat.

“Dengan waktu yang lebih banyak untuk penyaluran, kita harapkan ya persentase penyalurannya terus meningkat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, bahwa proses penyaluran bansos dilakukan melalui dua jalur, yakni perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Untuk triwulan II/2026, Gus Ipul memastikan kualitas DTSEN semakin solid. Kemensos menargetkan penyaluran bansos periode April, Mei, dan Juni dapat dilakukan tepat waktu dan diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.

Berikut daftar Bansos Cair April 2026:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan bansos bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Mengutip laman resmi Kemensos, PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali. Pada 2026, tahap kedua berlangsung pada April hingga Juni.

Adapun besaran bantuan PKH per tahap (triwulan) adalah sebagai berikut:

• Ibu hamil/nifas: Rp750.000
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
• Anak SD/sederajat: Rp225.000
• Anak SMP/sederajat: Rp375.000
• Anak SMA/sederajat: Rp500.000
• Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
• Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
  Total bantuan yang diterima setiap keluarga bergantung pada jumlah komponen yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako

BPNT merupakan bantuan sosial dalam bentuk saldo elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Program ini menyasar keluarga miskin yang terdaftar dalam DTSEN.

Penyaluran BPNT mengikuti skema yang sama dengan PKH, yakni triwulan. Pada tahap pertama 2026, penerima memperoleh akumulasi tiga bulan sebesar Rp600.000. Adapun pada tahap kedua yang dimulai April, bantuan kembali disalurkan sesuai periode berjalan.

Saldo bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk berbelanja di e-warong atau agen yang bekerja sama dengan bank penyalur.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Selain bansos reguler, pemerintah juga memastikan penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP), seiring dengan jadwal pencairan termin I yang berlangsung hingga April 2026.

Program ini diberikan kepada peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/sederajat yang telah terdaftar sebagai penerima. Penyaluran dilakukan melalui rekening Simpanan Pelajar (SimPel) pada bank penyalur, seperti BRI untuk jenjang SD dan SMP serta BNI untuk jenjang SMA/SMK.

Berikut besaran Program Indonesia Pintar (PIP)

• SD/MI/Paket A: Rp450.000 per tahun
• SMP/MTs/Paket B: Rp750.000 per tahun
• SMA/SMK/MA/Paket C: Rp1.000.000 hingga Rp1.800.000 per tahun
• Pada 2026, pemerintah juga memperluas cakupan PIP hingga jenjang pendidikan usia dini (PAUD/TK) dengan nominal sekitar Rp450.000 per
• tahun.

Cara Cek Bansos April 2026:

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos melalui kanal resmi pemerintah. Berikut langkah-langkah cek status bansos:

Melalui Website Resmi Kemensos:

• Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)
• Ketik nama lengkap penerima sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik “Cari Data”

Melalui Aplikasi Cek Bansos:

• Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store.
• Daftar / login dengan data NIK/KK dan informasi lain sesuai KTP.
• Setelah login, pilih menu “Cek Bansos / Cek Penerima”.
• Masukkan data sesuai KTP.
• Klik “Cari Data”.
• Sistem akan menampilkan status penerima bansos, termasuk PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya. Data penerima mengacu pada DTSEN yang diperbarui secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah.

Sementara itu, masyarakat dapat mengecek kriteria dan syarat penerima Bansos 2026 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut syarat dan kriteria penerima bansos 2026:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
• Terdaftar dalam DTSEN
• Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan
• Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri
• Pada 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian kriteria. Untuk PKH, bantuan difokuskan pada keluarga dalam desil 1 hingga 4.
• Sementara itu, BPNT kini diprioritaskan bagi kelompok desil 1 hingga 4 dan tidak lagi mencakup desil 5.

Kami memastikan seluruh jajaran bergerak cepat, responsif, dan bersinergi dengan berbagai pihak agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan percepatan distribusi bantuan pangan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak bencana banjir di tiga provinsi tersebut.

"Kami memastikan seluruh jajaran bergerak cepat, responsif, dan bersinergi dengan berbagai pihak agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga," kata Rizal dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan, seluruh upaya tersebut merupakan wujud komitmen Bulog dalam membantu masyarakat terdampak bencana dan memastikan kebutuhan pangan tetap terjaga.

"Dalam kondisi darurat seperti ini, tidak ada yang lebih penting selain memastikan rasa aman bagi masyarakat,” ujar Rizal.

Adapun bantuan yang disalurkan Perum Bulog berupa total 1300 kg beras, 60 kg gula, 178 liter minyak, 10 dus mie instan, 10 dus makanan kemasan, dan 600 kotak nasi box yang disalurkan kepada masyarakat terdampak di Padang untuk kebutuhan sehari-hari.

Tidak hanya di Sumatera Barat, dalam upaya mengatasi dampak bencana banjir yang juga terjadi di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Perum Bulog juga telah menyalurkan bantuan pangan alokasi Oktober-November 2025 kepada masyarakat penerima dengan total 34.302.520 kg beras dan 6.860.504 liter minyak goreng untuk ketiga provinsi tersebut.

Adapun rincian masing-masing provinsi adalah 10.613.640 kg Beras dan 2.122.728 liter minyak goreng untuk Provinsi Aceh. Lalu untuk Sumatera Utara telah disalurkan 16.893.920 kg beras dan 3.378.784 liter minyak goreng.

Sedangkan Provinsi Sumatera Barat sebesar 6.794.960 kg beras dan 1.358.992 liter minyak goreng.

Selain itu, hingga 30 November 2025, Perum Bulog telah menyalurkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) ke tiga provinsi, yaitu Aceh sebanyak 152.893 kg, Sumatera Utara 72.630 kg, dan Sumatera Barat 61.554 kg. Dengan demikian, total penyaluran CPPD ke ketiga provinsi tersebut telah mencapai lebih dari 287 ton.

Bulog menyampaikan duka yang mendalam atas bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera. Musibah itu membawa dampak besar bagi masyarakat.

Rizal menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus hadir memberikan dukungan logistik dan bantuan pangan, dengan memperkuat koordinasi pemerintah daerah dan berbagai pihak guna mempercepat pemulihan kondisi di wilayah terdampak.

Dalam upaya terus memberikan dukungan segera bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir di Padang, Rizal Ramdhani mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman serta Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy meninjau Posko Bulog Peduli Bencana Alam yang telah dibangun sebagai sarana logistik di Kelurahan Lubuk Minturun, Sungai Lareh, Kota Padang.

Pada kesempatan tersebut, sekaligus diserahkan bantuan untuk memastikan ketersediaan pangan dan dukungan logistik bagi masyarakat terdampak.

“Bersama Bulog kami menyalurkan beras, minyak, mie, dan gula, untuk masyarakat yang terdampak bencana alam di kota Padang. Tapi bantuan ini tidak hanya di Sumatra Barat saja, namun juga di Sumatra Utara, dan Aceh. Jadi Ini adalah bentuk pemerintah tanggap menyalurkan bantuan ini," ujar Titiek.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025