Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan akan segera menerbitkan aturan mengenai kewajiban pelabelan Nutri Level pada produk pangan khususnya minuman manis.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kematian di Indonesia yang disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, dan stroke akibat pola konsumsi yang tidak sehat atau berlebih gula, garam, dan lemak (GGL).

“Mengingat angka kematian yang sangat tinggi yang berhubungan dengan penyakit non-infeksi, maka sesuai undang-undang, Badan POM akan menerbitkan peraturan tentang nutri level,” kata Taruna dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa hal ini menjadi bagian dari strategi penguatan pengawasan pangan olahan yang beredar di Tanah Air.

Menurut Taruna, label nutri level ini akan menjadi panduan sederhana untuk membantu konsumen memahami kandungan GGL serta mengenali dan memilih produk yang lebih sehat.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong industri makanan dan minuman untuk menyediakan pangan lebih sehat. Mengenai implementasinya, BPOM akan melakukannya secara bertahap, yang mana pada tahap awal ini akan secara sukarela diterapkan dari produk minuman siap konsumsi (ready to drink).

“Masa transisi agar industri dapat melakukan adaptasi terhadap kebijakan,” jelas Taruna dalam presentasinya.

Lebih lanjut, ketentuan ini akan termaktub dalam Peraturan BPOM No. 6/2021 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan yang sedang dalam proses revisi. Penyusunan ulang beleid tersebut saat ini berada dalam tahap harmonisasi.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan aturan pencantuman label gizi berupa nutri level pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis, yang akan diterapkan pada usaha skala besar sebagai upaya mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan pada Selasa (14/4/2026).

“Kebijakan ini diambil sebagai upaya edukasi untuk mencegah konsumsi gula, garam dan lemak yang berlebih sehingga menimbulkan berbagai risiko penyakit tidak menular, termasuk obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, dan diabetes tipe 2,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Nutri level yang dimaksud terdiri dari empat tingkatan, yakni Level A berupa kombinasi huruf A dengan warna hijau tua; Level B berupa kombinasi huruf B dengan warna hijau muda; Level C berupa kombinasi huruf C dengan warna kuning; atau Level D berupa kombinasi huruf D dengan warna merah.

Menkes menerangkan, level A memiliki kandungan GGL yang lebih rendah dibandingkan level B, level B memiliki kandungan GGL yang lebih rendah dari pada level C, dan seterusnya. Kemenkes disebutnya bertanggung jawab untuk mengatur pangan siap saji, sedangkan pangan olahan atau produk pabrik menjadi ranah BPOM.

Bisnis.com, JAKARTA - Gen Z saat ini menjadi kelompok demografis terbesar di Indonesia. Melansir Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 ini mencapai sekitar 74,93 juta jiwa atau 27,94 persen dari total penduduk Indonesia.

Bukan hanya soal populasi semata, Gen Z juga punya daya beli yang cukup tinggi. Sekitar 66 persen Gen Z telah memiliki kekuatan finansial mandiri.

Pada tahun 2030, secara global daya beli generasi ini diprediksi mencapai US$12 triliun. Atas dasar itu, pengusaha UMKM perlu memerhatikan perilaku mereka agar bisnisnya bisa tetap relevan dan mampu menjangkau beragam generasi.

Buat Teman UMKM yang menjalankan bisnis pangan, Gen Z punya kebiasaan baru. Mereka mulai mengurangi konsumsi minuman manis.

Jika beberapa tahun lalu minuman manis masih menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari mereka, kini semakin banyak Gen Z yang mulai mengurangi frekuensi atau tidak lagi mengonsumsi minuman manis setiap hari.

Temuan tersebut didasarkan pada hasil survei yang dilakukan Jakpat pada periode Desember 2024 dan Desember 2025. Di dasarkan pada hasil survei yang dilakukan terhadap 1.158 (2025) orang, ditemukan hanya 3 persen yang masih minum minuman manis lebih dari tiga kali sehari. Angkanya turun dibanding 2024 yang masih 8 persen.

Sebanyak 11 persen masih mengonsumsi minuman manis sebanyak 2-3 kali sehari, turun dibanding 2024 yang mencapai 22 persen. Sebanyak 17 persen hanya mengonsumsi satu kali sehari, turun dari 23 persen. Sebesar 19 persen mengonsumsinya 3-4 kali seminggu dan 35 persen mengonsumsi 1-2 kali seminggu. Sebanyak 16 persen malah sudah jarang bahkan tidak pernah mengonsumsi minuman manis.

Masih didasarkan pada survei tersebut, sebanyak 65 persen memilih teh manis lantaran mudah didapat dan harganya terjangkau. Sebanyak 56 persen memilih kopi manis untuk menemani aktivitas harian.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan aturan pencantuman label gizi berupa nutri level pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis, yang akan diterapkan pada usaha skala besar sebagai upaya mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan pada Selasa (14/4/2026).

“Kebijakan ini diambil sebagai upaya edukasi untuk mencegah konsumsi gula, garam dan lemak [GGL] yang berlebih sehingga menimbulkan berbagai risiko penyakit tidak menular, termasuk obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, dan diabetes tipe 2,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, perlu dilakukan upaya melalui pemberian informasi dan edukasi agar masyarakat dapat lebih mudah memilih pangan siap saji yang tepat dan sehat sesuai kebutuhannya.

Budi menambahkan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari amanat Undang-undang Kesehatan agar seluruh kebijakan pencegahan penyakit lintas sektor dapat berjalan selaras.

“Kemenkes bertanggung jawab untuk mengatur pangan siap saji, sementara untuk pangan olahan atau produk pabrikan menjadi ranah Badan Pengawas Obat dan Makanan [BPOM],” jelasnya.

Budi kemudian menjelaskan bahwa untuk tahap awal, beleid ini tidak menargetkan usaha siap saji skala mikro, kecil dan menengah seperti warung makan, gerobak dan restoran kecil atau sederhana.

Sementara itu, minuman pemanis siap saji, seperti boba, teh tarik, kopi susu aren, jus, yang dibuat oleh usaha skala besar diminta untuk mencantumkan label gizi dan pesan kesehatan berupa nutri level yang dicantumkan pada media informasi.

Dia memaparkan bahwa media informasi yang dimaksud mencakup pencantuman di daftar menu, kemasan eceran, brosur, spanduk, selebaran, daftar menu pada aplikasi elektronik komersial, leaflet, dan/atau bentuk media informasi lainnya.

Sementara itu, nutri level yang dimaksud terdiri atas empat tingkatan, yakni:

• Level A berupa kombinasi huruf A dengan warna hijau tua;
• Level B berupa kombinasi huruf B dengan warna hijau muda;
• Level C berupa kombinasi huruf C dengan warna kuning; atau
• Level D berupa kombinasi huruf D dengan warna merah.

Menkes menyebut, level A memiliki kandungan GGL yang lebih rendah dibandingkan level B, level B memiliki kandungan GGL yang lebih rendah dari pada level C, dan seterusnya.

“Pencantuman nutri level berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha terhadap kandungan GGL dari hasil pengujian laboratorium pemerintah atau laboratorium lain yang terakreditasi,” pungkas Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Usai menjalani rangkaian Ramadan dan perayaan Idul Fitri yang kerap diwarnai perubahan pola makan dan minum, masyarakat diimbau untuk kembali memperhatikan kondisi kesehatan, khususnya fungsi ginjal. Momentum setelah libur panjang dinilai menjadi waktu yang tepat untuk mengembalikan pola hidup sehat.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi, dr. Jonny, Sp.PD-KGH mengingatkan bahwa kebiasaan selama Ramadan dan Lebaran, seperti konsumsi makanan tinggi garam dan minuman manis, dapat berdampak pada kesehatan ginjal jika tidak segera dikendalikan.|

Menurutnya, ginjal memiliki peran penting dalam menyaring racun dan menjaga keseimbangan cairan tubuh, sehingga sangat bergantung pada kecukupan asupan cairan. Oleh karena itu, setelah periode puasa dan libur panjang, masyarakat perlu kembali memenuhi kebutuhan cairan harian dan mengatur pola makan secara seimbang.

“Air putih harus kembali menjadi pilihan utama. Sementara konsumsi makanan tinggi garam dan minuman manis perlu dibatasi agar tidak membebani kerja ginjal,” ujar dokter yang pernah menjadi Kepala Departemen Penyakit Dalam RSPAD Gatot Soebroto (2020-2022).

Ia menjelaskan bahwa kebiasaan konsumsi gula dan garam berlebih dapat memicu peningkatan tekanan darah dan gula darah. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berisiko menyebabkan hipertensi dan diabetes, yang merupakan penyebab utama penyakit ginjal kronis.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan periode 2020–2025, terjadi tren peningkatan signifikan pada jumlah peserta (jiwa), kasus pelayanan, serta biaya verifikasi layanan penyakit ginjal. Secara keseluruhan, jumlah peserta meningkat dari 290.017 pada tahun 2020 menjadi 582.771 pada tahun 2025, dengan total kasus naik dari 5,63 juta menjadi 9,21 juta. Sejalan dengan itu, biaya verifikasi juga meningkat dari Rp5,72 triliun menjadi Rp10,35 triliun. Secara kumulatif, total pelayanan selama periode tersebut mencapai 1,65 juta jiwa, 41,56 juta kasus, dengan pembiayaan sebesar Rp45,52 triliun.

Jika ditinjau berdasarkan jenis layanan, tindakan cuci darah/hemodialisis (HD) menjadi kontributor terbesar dalam pemanfaatan layanan dan pembiayaan. Jumlah peserta HD meningkat secara konsisten dari 123.748 jiwa pada tahun 2020 menjadi 211.753 jiwa pada tahun 2025, dengan total kasus yang juga meningkat dari 6,25 juta menjadi 9,05 juta kasus. Biaya verifikasi HD pun mengalami lonjakan signifikan dari Rp6,92 triliun menjadi Rp12,19 triliun, sehingga menjadi beban pembiayaan utama dalam penanganan penyakit ginjal.

Sementara itu, layanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) menunjukkan tren peningkatan yang lebih gradual. Jumlah peserta CAPD meningkat dari 2.694 jiwa pada tahun 2020 menjadi 3.247 jiwa pada tahun 2025, dengan jumlah kasus yang naik dari 26.808 menjadi 29.678. Biaya verifikasi CAPD juga meningkat dari Rp179 miliar menjadi Rp210 miliar. Meskipun porsinya masih relatif kecil dibandingkan dengan HD, CAPD menunjukkan potensi sebagai alternatif terapi yang terus berkembang.

Di sisi lain, layanan transplantasi ginjal masih relatif terbatas dengan jumlah tindakan yang stabil pada kisaran belasan kasus per tahun. Biaya verifikasi berada pada rentang Rp3,5 miliar hingga Rp6,3 miliar per tahun.

Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan layanan terapi pengganti ginjal terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan hemodialisis sebagai layanan yang paling banyak dimanfaatkan. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif untuk menekan laju progresivitas penyakit ginjal kronis agar tidak sampai pada tahap yang membutuhkan terapi lanjutan.

Lebih lanjut, dr. Jonny menekankan bahwa peningkatan kasus yang terjadi umumnya bukan berasal dari kasus baru, melainkan akibat perburukan kondisi pasien yang sebelumnya sudah memiliki riwayat penyakit ginjal. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan sejak dini.

“Peran promotif dan preventif sangat krusial dan paling efektif dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Pencegahan penyakit ginjal bisa dimulai sejak dini melalui edukasi gaya hidup sehat, pemeriksaan rutin tekanan darah dan gula darah, serta deteksi awal gangguan fungsi ginjal dengan pemeriksaan sederhana seperti tes urine,” ujar dr. Jonny.

Ia menambahkan, dengan pemantauan yang konsisten dan intervensi sejak awal, fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat mencegah progresivitas penyakit ginjal kronis ke tahap lanjut. “Hal ini tentu akan meningkatkan kualitas hidup pasien sekaligus mengurangi kebutuhan perawatan di rumah sakit,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Momen berbuka puasa sering menjadi waktu yang paling dinanti setelah menahan lapar dan haus sepanjang hari. Namun, kebiasaan mengonsumsi makanan manis dan porsi besar secara langsung saat azan maghrib dapat memicu lonjakan gula darah secara tiba-tiba.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Eka Hospital Bekasi, Melisa Diah Puspitasari, menjelaskan bahwa tubuh mengalami sejumlah perubahan metabolisme selama berpuasa. Selama berpuasa, kadar glukosa dalam darah cenderung menurun.

Kondisi tersebut membuat kadar insulin, hormon yang membantu penyerapan gula dalam tubuh, juga ikut menurun. Pada saat yang sama, tubuh mulai memanfaatkan cadangan energi yang tersimpan di hati. Alhasil tubuh menjadi sangat sensitif terhadap gula.

Ketika seseorang langsung berbuka dengan makanan manis atau karbohidrat tinggi, terjadilah rebound sugar spike. Istilah ini merujuk pada tubuh yang sedang dalam mode hemat energi tiba-tiba dibanjiri glukosa.

“Akibatnya, gula darah melonjak tinggi dalam waktu singkat karena tubuh belum sempat menyesuaikan produksi insulin secara bertahap,” jelas Melisa, dikutip Bisnis, Sabtu (14//3/2026).

Melisa menjelaskan terdapat dua faktor utama yang kerap menyebabkan lonjakan gula darah saat berbuka. Pertama, konsumsi gula berlebih dari minuman manis seperti sirup, es teh manis, kolak, hingga makanan berbahan tepung yang cepat diserap tubuh.

Kedua, kebiasaan mengonsumsi makanan berat dalam porsi besar secara langsung setelah maghrib. Pola makan tersebut membuat sistem pencernaan dan pankreas harus bekerja ekstra secara tiba-tiba untuk memproses lonjakan asupan makanan.

Untuk mencegah kondisi tersebut, Melisa menyarankan masyarakat menerapkan pola makan bertahap saat berbuka puasa. Langkah pertama adalah memulai berbuka dengan air putih serta makanan manis alami dalam porsi kecil.

Setelah itu, makanan sebaiknya dikonsumsi dengan urutan yang tepat, yakni mendahulukan serat seperti sayuran atau sumber protein sebelum mengonsumsi karbohidrat atau makanan manis.

Serat katanya berperan memperlambat penyerapan gula dalam darah sehingga membantu menjaga kadar glukosa tetap stabil. Hindari pula minuman dengan pemanis tambahan dan menggantinya dengan air putih.

Cara makan juga perlu diperhatikan dengan mengunyah makanan lebih lama agar tubuh lebih cepat menerima sinyal kenyang dan mencegah makan berlebihan

Sementara itu, bagi penderita diabetes, kewaspadaan saat berbuka puasa perlu ditingkatkan. Melisa menyarankan pasien melakukan pengecekan gula darah secara mandiri, terutama sekitar dua jam setelah berbuka dan sebelum sahur.

Selain itu, pasien juga perlu berkonsultasi dengan dokter untuk menyesuaikan jadwal maupun dosis obat atau insulin selama menjalani puasa. Sahur juga tidak boleh dilewatkan. “Sahur yang bergizi mencegah Anda merasa terlalu lapar saat berbuka, yang sering kali menjadi pemicu makan berlebihan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Berbukalah dengan yang manis, pasti jargon ini sering Anda dengar ketika bulan puasa ramadan tiba.

Hal ini muncul karena banyak orang yang berbuka puasa atau membatalkan puasanya dengan mengonsumsi makanan atau minuman manis.

Tapi sebenarnya apakah sehat mengonsumsi makanan atau minuman manis setelah berbuka puasa?

Ternyata, makan atau minum manis saat berbuka puasa bisa berdampak buruk pada kesehatan lho. Salah satunya glocose spike.

Guru Besar UI Prof Ari Fahrial Syam mengatakan glucose spike adalah lonjakan gula darah secara cepat dan tinggi dalam waktu singkat setelah makan.

Kondisi ini umumnya terjadi ketika usai perut kosong dalam waktu lama, kemudian langsung terisi dengan gula karbo sederhana dalam jumlah besar. Sehingga tubuh yang seharian stabil, tiba-tiba “kaget”. Situasi inilah yang terjadi ketika Anda makan atau minuman manis setelah berpuasa lebih dari 12 jam.

Saat puasa, kondisi tubuh Anda umumnya insulin rendah, lambung kosong, dan tubuh mulai adaptif.

Namun ketika berbuka dengan teh manis pekat, sirup manis, kolak tinggi gula, dan gorengan dan nasi putih banyak,
maka gula darah melonjak drastis.

Selanjutnya, tubuh harus memproduksi insulin besar-besaran. Jika ini berulang kali, terjadi, metabolisme tubuh akan terganggu.

Pemicu glucose spike yang selalu berulang tiap kali berpuasa

- “Balas dendam” makan
- Minuman manis sebagai pembuka utama
- Karbo sederhana berlebihan
- Kurang serat dan protein
- Makan terlalu cepat

Dampak glucose spike untuk kesehatan, jika terjadi berulang:

1. Resistensi insulin meningkat
2. Lemak perut bertambah
3. Mudah mengantuk setelah berbuka
4. Peradangan meningkat
5. Risiko diabetes dan hipertensi naik
6. Energi jadi tidak stabil

Cara Mengendalikan glucose spike

- Awali buka dengan air putih
- Kurma 1–2 butir saja
- Tambahkan protein dan serat sebelum karbo besar
- Makan bertahap, jangan langsung porsi besar
- Kurangi minuman gula cair
- Kunyah perlahan

Urutan ideal untuk berbuka puasa yang sehat

Air → kurma → sup/sayur → protein → karbo secukupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyakit ginjal kronis di Indonesia terus meningkat dan mulai menyasar kelompok usia produktif. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, pada 2023 terdapat lebih dari 42.000 kematian akibat penyakit ginjal kronis. Kenaikan ini berjalan beriringan dengan meningkatnya kasus diabetes, hipertensi, dan obesitas.

Di samping itu, pasien gagal ginjal kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak anak muda berusia 20-an tahun yang harus menjalani terapi hemodialisis atau cuci darah secara rutin.

Dokter Kelompok Staf Medis (KSM) Penyakit Dalam RSU Persahabatan, Dita Gemiana, menilai kondisi ini menjadi peringatan serius bagi kesehatan generasi produktif.

“Ini benar-benar fenomena yang sangat menghawatirkan jika dibiarkan 5-10 tahun lagi tak terbayangkan generasi muda Indonesia akan seperti apa,” katanya.

Konsumsi Minuman Manis dan Risiko Ginjal

Salah satu faktor yang mendapat perhatian adalah kebiasaan mengonsumsi minuman manis kemasan. Penelitian yang dipublikasikan dalam JAMA Network Open menunjukkan konsumsi lebih dari satu porsi minuman manis per hari dapat meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis hingga 19%.

Bahkan, minuman dengan pemanis buatan tetap menunjukkan peningkatan risiko gangguan ginjal sebesar 10% hingga 26%, tergantung jumlah konsumsinya.

Secara medis, asupan gula berlebih dapat memicu tekanan darah tinggi, obesitas, dan diabetes. Ketiga kondisi tersebut merupakan faktor utama penyebab gagal ginjal kronis.

Dita menjelaskan, banyak anak muda belum menyadari dampak jangka panjang dari kebiasaan tersebut.

“Ginjal berfungsi menyaring racun dari darah dan mengeluarkannya melalui urine serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Ketika kita mengonsumsi minuman kemasan secara terus-menerus, ginjal dipaksa bekerja ekstra keras untuk memproses kandungan di dalamnya,” jelasnya.

Batas Aman Konsumsi Gula

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah maksimal 50 gram atau sekitar empat sendok makan per orang per hari.

Namun dalam praktiknya, satu botol minuman manis kemasan kerap mengandung gula mendekati bahkan melampaui angka tersebut. Selain gula, kandungan natrium dan fosfor pada sejumlah produk juga dapat meningkatkan tekanan darah dan memperbesar risiko gangguan ginjal.

Menurut Dita, menjaga kesehatan ginjal bukan hanya soal mencegah penyakit, tetapi juga menjaga kualitas hidup jangka panjang.

“Kesehatan ginjal adalah kunci produktivitas di masa depan. Jangan sampai kenikmatan sesaat dari minuman manis merenggut kualitas hidup kita di kemudian hari,” tegasnya.

Langkah Pencegahan yang Bisa Dilakukan

Untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal, masyarakat dapat melakukan beberapa langkah sederhana:
• Membatasi konsumsi minuman manis kemasan.
• Mengutamakan air putih 1,5–2 liter per hari sesuai kebutuhan tubuh.
• Membaca label kandungan gula dan natrium sebelum membeli produk.
• Rutin memeriksa tekanan darah dan fungsi ginjal, terutama bagi yang memiliki faktor risiko.
• Menjaga berat badan ideal dan aktif bergerak.

Bisnis.com, JAKARTA — Bukan rahasia lagi bahwa apa yang kita makan akan memengaruhi tubuh kita, terlebih jika makanan yang dimakan tidak sehat.

Kita juga telah mengetahui selama bertahun-tahun bahwa diet tinggi gula, lemak tidak sehat, dan bahan-bahan lain yang ditemukan dalam makanan ultra-olahan (UPF) dapat dikaitkan dengan masalah kesehatan fisik seperti penyakit jantung dan diabetes.

Namun baru-baru ini, para ilmuwan mulai mengungkap hubungan yang jauh lebih kompleks antara diet kita dan pikiran kita.

Prevalensi makanan olahan ultra (UPF), seperti minuman ringan, camilan kemasan tertentu, dan roti produksi massal, telah meningkat pesat di banyak negara.

Di negara-negara seperti Australia, UPF kini mencakup hampir 40% dari rata-rata diet orang dewasa. Makanan-makanan ini mungkin rendah nutrisi tetapi tinggi kandungan seperti gula tambahan dan lemak tidak sehat.

Meskipun mudah dimasak dan mudah didapat, penelitian baru yang diterbitkan di Frontiers in Nutrition menunjukkan bahwa dampaknya terhadap kesehatan mental kita mungkin lebih tinggi daripada yang kita sadari.

Untuk memahami cakupan masalah tersebut, para peneliti melakukan tinjauan cakupan komprehensif, yaitu analisis sistematis terhadap literatur yang ada untuk memetakan apa yang saat ini kita ketahui tentang topik tertentu.

Tinjauan komprehensif yang diterbitkan di Frontiers in Nutrition ini memberikan wawasan tentang bagaimana makanan ultra-olahan dapat memengaruhi kesehatan mental kita melalui jalur biologis tertentu, khususnya dengan mengganggu cara otak kita memproses lipid.

Dengan menganalisis lebih dari 120 studi, para peneliti menyoroti hubungan yang konsisten antara asupan UPF yang tinggi dan kondisi seperti depresi, kecemasan, dan gangguan makan.

Para peneliti menelusuri basis data medis utama, dengan tujuan menemukan literatur yang menghubungkan tiga konsep inti, yakni makanan ultra-olahan, gangguan kesehatan mental, dan metabolisme lipid (lemak).

Dengan kriteria yang ketat, studi tersebut membandingkan tingkat konsumsi UPF yang tinggi versus rendah dan pengaruhnya terhadap gangguan kejiwaan, atau menyelidiki mekanisme biologis yang menghubungkan UPF dengan disregulasi lipid di otak.

Mereka memasukkan studi pada manusia di semua usia dan demografi, serta studi pada hewan untuk lebih memahami mekanisme biologis yang berperan.

Pada akhirnya, 123 studi dimasukkan dalam tinjauan akhir, memberikan gambaran menyeluruh yang kuat tentang lanskap ilmiah saat ini.

Tinjauan tersebut menemukan bahwa konsumsi makanan ultra-olahan (UPF) terkait erat dengan peningkatan beban kesehatan mental global.

Secara khusus, studi tersebut menyoroti bahwa asupan UPF yang lebih tinggi dikaitkan dengan risiko yang lebih besar terhadap kondisi kesehatan mental umum yang berkontribusi secara signifikan terhadap beban ini di seluruh dunia, terutama, depresi.

Para penulis studi menjelaskan bahwa depresi saja merupakan sebagian besar tantangan kesehatan mental global, dan bukti terkuat dalam tinjauan tersebut menunjukkan hubungan "tergantung dosis", di mana semakin banyak UPF yang dikonsumsi orang, semakin besar kemungkinan mereka mengalami gejala depresi.

Makanan seperti minuman manis, makanan cepat saji, dan makanan gorengan menunjukkan hubungan paling jelas dengan peningkatan risiko.

Studi ini juga menunjukkan bahwa makanan olahan ultra (UPF) terkait dengan kondisi umum lainnya seperti berikut ini:

- Kecemasan: Meskipun temuan beragam, beberapa studi mengaitkan asupan UPF yang tinggi, terutama dari pemanis buatan dan daging olahan, dengan peningkatan gejala kecemasan.

- Gangguan Makan: Terdapat korelasi yang kuat antara konsumsi UPF dan gangguan makan seperti gangguan makan berlebihan (binge-eating disorder) dan bulimia. Rasa yang sangat lezat dari makanan ini dapat memicu respons penghargaan seperti kecanduan di otak, mirip dengan gangguan penggunaan zat.

Temuan penting dari studi ini adalah mekanisme potensial di balik risiko-risiko tersebut, yakni disregulasi lipid. Otak sebagian besar terbuat dari lemak, dan bergantung pada lipid (lemak) yang sehat untuk integritas membran sel dan pensinyalan. Sedangkan, makanan olahan ultra (UPF) seringkali tinggi lemak trans dan rendah asam lemak omega-3 esensial.

Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan neuroinflamasi (peradangan di otak), stres oksidatif, dan gangguan pada neurotransmiter seperti serotonin dan dopamin. Pada intinya, tinjauan ini menunjukkan bahwa UPF mungkin secara fisik mengubah struktur dan fungsi sel-sel otak kita.

Namun, meskipun temuan ini penting, perlu untuk melihatnya dari sudut pandang ilmiah. Para penulis ulasan mencatat beberapa keterbatasan.

Pertama, sebagian besar studi yang ditinjau bersifat cross-sectional. Ini berarti mereka mengamati populasi pada satu titik waktu.

Meskipun mereka dapat menunjukkan korelasi (misalnya, orang yang mengonsumsi lebih banyak makanan olahan cenderung lebih depresi), mereka tidak dapat secara definitif membuktikan sebab-akibat (bahwa makanan olahan menyebabkan depresi).

Kedua, terdapat variabel bebas dalam pengklasifikasian makanan. Tidak setiap penelitian menggunakan sistem klasifikasi standar untuk makanan olahan, sehingga perbandingan langsung menjadi sulit.

Selain itu, banyak penelitian bergantung pada data yang dilaporkan sendiri, yang rentan terhadap kesalahan ingatan.

Kemudian, meskipun penelitian pada hewan memberikan bukti kuat untuk mekanisme biologis (seperti disregulasi lipid), temuan pada tikus tidak selalu dapat diterapkan dengan sempurna pada manusia. Studi longitudinal, yang mengikuti orang selama bertahun-tahun tetap diperlukan untuk mengkonfirmasi arah hubungan ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kesadaran masyarakat terhadap konsumsi gula kembali menjadi perhatian di tengah tingginya angka penyakit tidak menular di Indonesia.

Salah satu pemicunya adalah kebiasaan mengonsumsi minuman kemasan manis yang kerap dianggap praktis dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin menilai konsumsi minuman kemasan bergula masih menjadi kebiasaan umum di masyarakat. Padahal, kandungan gula dalam satu botol minuman tersebut kerap mendekati batas maksimal konsumsi gula harian orang dewasa.

“Minuman kemasan manis rata-rata mengandung 20 sampai 35 gram gula,” ujar Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Kamis (22/1/2026).

Dia mengingatkan bahwa batas konsumsi gula harian orang dewasa hanya sekitar 50 gram.

Menurut Budi, satu botol minuman manis saja sudah hampir memenuhi separuh batas konsumsi gula harian. Kondisi itu menjadi semakin berisiko ketika masih ditambah asupan gula dari makanan dan minuman lain sepanjang hari.

Menteri Kesehatan menilai masih banyak masyarakat keliru memandang jus kemasan sebagai minuman sehat, padahal kandungan gulanya kerap lebih tinggi dibandingkan porsi buah yang digunakan.

“Akibatnya, terlalu banyak gula di dalam tubuh bisa memicu diabetes, yang kerap menjadi pintu masuk berbagai masalah kesehatan serius lainnya,” kata Budi.

Budi menjelaskan bahwa diabetes sering kali menjadi awal gangguan ginjal yang berujung pada tindakan cuci darah. Tak hanya itu, komplikasi penyakit ginjal disebutnya sebagai salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Untuk mencegah risiko tersebut, Kementerian Kesehatan mendorong masyarakat lebih proaktif memeriksa kondisi kesehatannya. Salah satunya melalui layanan cek kesehatan gratis yang tersedia di puskesmas.

“Jangan tunggu sampai masalah ginjal muncul,” ujarnya.

Pemeriksaan dini, menurut Budi, penting untuk mengetahui kondisi gula darah sebelum muncul komplikasi lanjutan.

Dia juga menambahkan, masyarakat berusia 40 tahun ke atas perlu lebih waspada terhadap risiko penyakit metabolik. Jika hasil pemeriksaan gula darah menunjukkan risiko tinggi, pemeriksaan lanjutan dianjurkan untuk memastikan kondisi ginjal.

“Kalau sudah usia 40 tahun ke atas dan hasil cek gula darah berisiko, bisa langsung lanjut cek kesehatan kedua untuk mengetahui kondisi ginjal lebih jauh,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan dilakukan hanya ketika ekonomi nasional mampu tumbuh di kisaran 6 persen. Langkah itu untuk memastikan kebijakan tidak membebani masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas pertanyaan anggota Komisi XI DPR yang menyoroti belum dijelaskannya skema cukai MBDK dalam pembahasan APBN 2026. Purbaya menegaskan pemerintah belum berencana menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” ujarnya dalam Raker Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (9/12/2025).

Purbaya membenarkan bahwa APBN 2026 sudah mencantumkan target penerimaan cukai MBDK sebesar Rp7 triliun. Namun pelaksanaannya, kata dia, akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi pada 2026 mendatang.

Meski begitu, ia memastikan penerimaan negara tetap dapat dioptimalkan dari sektor lain, terutama Bea Keluar emas dan batu bara, apabila cukai MBDK belum diberlakukan. Dengan demikian, ruang fiskal tetap terjaga dan tidak terjadi kekosongan penerimaan.

Ke depan, kata Purbaya, Kementerian Keuangan akan lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan fiskal baru. Ia menambahkan, saat dirinya mulai menjabat sebagai Menkeu, rancangan APBN 2026 telah disusun berdasarkan kondisi ekonomi yang saat itu dinilai cukup baik.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyoroti belum jelasnya pemaparan mengenai model, roadmap, maupun kategori produk yang akan dikenai cukai MBDK. Ia menilai penjelasan rinci sangat penting agar implementasi tidak menimbulkan kebingungan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mengingatkan potensi defisit anggaran apabila target penerimaan Rp7 triliun dari cukai MBDK tidak tercapai, sementara belanja negara sudah dialokasikan. Ia meminta agar asumsi penerimaan Kemenkeu dibuat lebih realistis.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha menyambut baik keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang batal menerapkan cukai minuman manis dalam kemasan (MBDK) pada tahun depan atau 2026.

Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo ) Adhi Lukman mengapresiasi keputusan Purbaya, karena menyadari hal tersebut akan berdampak terhadap ekonomi.

Meski demikian, Adhi tetap mendukung langkah pemerintah dalam mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak. Namun, dirinya meyakini bahwa cukai MBDK bukan solusi dari mengurangi penyakit tidak menular (PTM).

"Kami sangat sepakat bahwa MBDK itu bukan cara untuk mengurangi PTM tersebut," tuturnya dalam Konferensi Pers Apindo Economic Outlook 2026, Senin (8/12/2025).

Dari sisi dunia usaha, Adhi menegaskan dukungannya untuk terus melakukan upaya pengurangan PTM, baik dari sisi formulasi produk hingga edukasi kepada konsumen. Namun, Adhi tidak memerinci terkait upaya edukasi apa yang dilakukan untuk menjaga kesehatan konsumen yang terdampak minuman manis.

Dilansir dari situs resmi Kemenkeu, cukai bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat, khususnya terhadap barang-barang yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya belum akan menerapkan cukai MBDK, meski sudah masuk dalam asumsi penerimaan APBN tahun depan.

Hal tersebut dirinya sampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025). Purbaya mengaku cukai MBDK belum akan dijalankan lantaran kondisi ekonomi belum membaik.

"Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat," tuturnya di hadapan anggota Komisi XI DPR.

Adapun untuk menambal kurangnya penerimaan dari cukai MBDK, Purbaya akan mengenakan bea keluar untuk ekspor emas dan batu bara. Keduanya direncanakan mulai berlaku 2026.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menerangkan, pihaknya memasukkan target penerimaan total Rp23 triliun dari setoran tarif ekspor emas dan batu bara.

"[Bea keluar emas] Rp3 triliun setahun, batu bara Rp20 triliun. Yang emas sudah [masuk target APBN], yang batu bara belum karena tarifnya masih didiskusikan," ungkapnya.

Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) diberlakukan apabila ekonomi nasional sudah bisa tumbuh di kisaran 6 persen, sehingga pelaksanaannya tidak membebani masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap pertanyaan Komisi XI DPR RI yang menyoroti belum dijelaskannya skema cukai MBDK. Purbaya menjelaskan, pihaknya belum berniat untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” kata Purbaya dalam Raker Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia mengonfirmasi bahwa dalam APBN 2026, cukai MBDK telah ditargetkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara sebesar Rp7 triliun.

Meski cukai MBDK tidak diterapkan dalam waktu dekat, Purbaya meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih baik setelah triwulan pertama dan kedua tahun depan, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang aktual.

Ia menambahkan bahwa karena cukai MBDK belum diterapkan, penerimaan negara dapat tetap dioptimalkan melalui Bea Keluar emas dan batu bara pada 2026 sehingga kebijakan fiskal tetap seimbang tanpa menimbulkan kekosongan penerimaan.

Ke depan, tegas Purbaya, pihaknya lebih berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan fiskal baru.

Ia juga menjelaskan bahwa ketika mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan, APBN 2026 telah disusun dan kondisi ekonomi saat itu dinilai relatif baik pada pertengahan tahun.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyoroti bahwa dalam rapat kerja, Menkeu tidak menjelaskan secara rinci sumber penerimaan lain yang telah disepakati, padahal cukai MBDK sudah ditargetkan diterapkan pada 2026.

Fauzi meminta penjelasan mengenai model, roadmap, dan kategori cukai MBDK agar implementasinya jelas dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menekankan kekhawatirannya terkait potensi defisit.

Ia menilai bahwa jika target penerimaan Rp7 triliun dari Cukai MBDK tidak tercapai, sementara belanja sudah direncanakan maka defisit akan meningkat dan menjadi beban masyarakat.

Dolfie pun menekankan perlunya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disiplin dalam perencanaan fiskal, termasuk memastikan asumsi penerimaan realistis.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025