REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (28/5/2026). Mengutip data Bloomberg, rupiah sempat melemah ke level Rp 17.858 per dolar AS pada perdagangan pagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali terpantau tidak menghadiri seremoni pembukaan perdagangan perdana tahun 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Jumat (2/1/2026).

Absennya kepala negara menandai kali kedua berturut-turut pembukaan pasar modal tidak dihadiri langsung Prabowo sejak masa kepemimpinannya.

Seremoni pembukaan perdagangan akhirnya dipimpin oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, didampingi Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Direktur Utama BEI Iman Rachman.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan ketidakhadiran Presiden disebabkan oleh agenda kunjungan kerja ke lokasi terdampak bencana di wilayah Sumatera. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk komitmen kepala negara dalam merespons langsung persoalan masyarakat di daerah.

“Komitmen Presiden terhadap masyarakat terhadap ekonomi amat kuat, diperlihatkan dengan kunjungannya ke Aceh. Jadi, tidak apa-apa, kan alatnya Presiden di sini semua,” ucap Purbaya di Gedung BEI, Jumat (2/1).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi juga menyatakan bahwa absennya kehadiran fisik Presiden Prabowo tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan pasar.

Bagi otoritas, dukungan kebijakan dan keberlanjutan reformasi pasar modal jauh lebih krusial jika dibandingkan dengan kehadiran secara simbolik.

“Tidak ada masalah, yang penting bagi pasar modal adalah dukungan kebijakan pemerintah, bukan sekadar kehadiran. Presiden saat ini sedang memprioritaskan penanganan di Aceh,” pungkas Inarno.

Meski tanpa kehadiran kepala negara, pasar merespons positif pembukaan perdagangan 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tancap gas ke zona hijau dengan kenaikan 0,39% menuju 8.685 pada sesi pembukaan.

Performa awal tahun ini melanjutkan tren positif dari penutupan tahun lalu. Sebagai catatan, pada perdagangan terakhir 30 Desember 2025, indeks komposit ditutup menguat tipis sebesar 0,03% ke level 8.646,94.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan dilakukan hanya ketika ekonomi nasional mampu tumbuh di kisaran 6 persen. Langkah itu untuk memastikan kebijakan tidak membebani masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas pertanyaan anggota Komisi XI DPR yang menyoroti belum dijelaskannya skema cukai MBDK dalam pembahasan APBN 2026. Purbaya menegaskan pemerintah belum berencana menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” ujarnya dalam Raker Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (9/12/2025).

Purbaya membenarkan bahwa APBN 2026 sudah mencantumkan target penerimaan cukai MBDK sebesar Rp7 triliun. Namun pelaksanaannya, kata dia, akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi pada 2026 mendatang.

Meski begitu, ia memastikan penerimaan negara tetap dapat dioptimalkan dari sektor lain, terutama Bea Keluar emas dan batu bara, apabila cukai MBDK belum diberlakukan. Dengan demikian, ruang fiskal tetap terjaga dan tidak terjadi kekosongan penerimaan.

Ke depan, kata Purbaya, Kementerian Keuangan akan lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan fiskal baru. Ia menambahkan, saat dirinya mulai menjabat sebagai Menkeu, rancangan APBN 2026 telah disusun berdasarkan kondisi ekonomi yang saat itu dinilai cukup baik.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyoroti belum jelasnya pemaparan mengenai model, roadmap, maupun kategori produk yang akan dikenai cukai MBDK. Ia menilai penjelasan rinci sangat penting agar implementasi tidak menimbulkan kebingungan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mengingatkan potensi defisit anggaran apabila target penerimaan Rp7 triliun dari cukai MBDK tidak tercapai, sementara belanja negara sudah dialokasikan. Ia meminta agar asumsi penerimaan Kemenkeu dibuat lebih realistis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai dampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) kuartal IV 2025 tetap terukur dan belum mengganggu target pertumbuhan tahun ini. Sebelumnya, Menkeu memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal IV bisa mencapai 5,6–5,7 persen (yoy).

Proses perbaikan fasilitas bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak diyakini pemerintah mendorong aktivitas ekonomi lokal. Pemerintah, kata dia, siap menambah dukungan fiskal maupun likuiditas perbankan bila tekanan membesar.

Purbaya juga menyampaikan peluang koreksi PE akibat bencana selalu terbuka, namun besarnya masih dalam rentang yang bisa dikelola. Ia meyakini pertumbuhan ekonomi nasional tetap bertahan di atas 5,5 persen. Pemerintah akan menjaga stabilitas sektor finansial sebagai bantalan utama.

“Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen. Saya akan monitor kondisi keuangan di sistem finansial. Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan,” tegasnya kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Dari sisi pembiayaan bencana, Purbaya menyebut pemerintah pusat sudah menyiapkan dana tambahan, namun masih menunggu pengajuan kebutuhan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menilai BNPB masih memiliki ruang anggaran awal untuk respons darurat.

“Kami masih tunggu. Mereka sudah punya uang di anggaran mereka Rp 500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau diperlukan lebih banyak dari itu,” ungkapnya.

Pandangan Menkeu itu sejalan dengan penilaian Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro yang menyebut dampak ekonomi bencana di Sumatera terutama akan terasa pada kuartal IV, namun masih bisa diredam bila pemulihan berjalan cepat.

Andry menambahkan hasil hitungan internal Bank Mandiri menempatkan pertumbuhan kuartal IV di sekitar 5,8 persen.

“Apakah target pertumbuhan 5,6–5,7 persen masih realistis? Sekali lagi kita menilai forecast ini forecast-nya pemerintah. Kita tidak dalam kapasitas kemudian menilai apakah realistis atau tidak. Namun perhitungan kami di kuartal IV berada pada 5,8 persen,” ucapnya.

Ia menilai prioritas saat ini bukan mengubah target tahunan, melainkan memperkuat mitigasi agar bencana tidak terus berulang sebagai tekanan ekonomi. “Apakah pemerintah perlu menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi 2025 pascabencana? Saya rasa sudah tinggal satu bulan. Yang paling penting adalah bagaimana memitigasi kembali agar ke depan bencana bisa lebih kecil menimbulkan dampak terhadap manusia, lingkungan, dan juga perekonomian,” tegas Asmo, sapaan akrab Andry Asmoro.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa peluang untuk membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) masih menjadi opsi yang serius, meskipun dia menampik anggapan bahwa dirinya tengah kesal terhadap kinerja lembaga tersebut.

"Saya enggak kesal ke Bea Cukai," ujar Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Purbaya mengatakan opsi pembekuan Bea Cukai bukanlah bentuk hukuman, melainkan langkah korektif agar kinerja lembaga itu bisa meningkat.

Dia mengaku bahwa kementeriannya merujuk pada kebijakan masa Orde Baru, ketika fungsi kepabeanan sempat dialihkan kepada Société Générale de Surveillance (SGS) asal Swiss.

"Waktu zaman Orde Baru, SDS yang menjalankan pengecekan di custom kita. Jadi saya pikir dengan adanya seperti itu orang-orang Bea Cukai, tim saya di Bea Cukai semakin semangat. Pengembangan software-nya juga cepat sekali," katanya.

Kendati demikian, Purbaya tidak serta-merta ingin menyerahkan operasional DJBC kepada pihak luar. Oleh sebab itu, dia tetap berharap fungsi Bea Cukai dapat dijalankan internal pemerintah, dengan syarat adanya perbaikan signifikan.

"Saya pikir kita akan bisa menjalankan program-program yang di Bea Cukai dengan lebih bersih tanpa harus menyerahkan ini ke tangan orang lain. Jadi teman-teman saya di Bea Cukai, staf saya, saya peringatkan itu dan mereka amat semangat untuk memperbaiki bersama-sama," tuturnya.

Purbaya turut merinci sejumlah persoalan yang sedang membelit Bea Cukai, mulai dari dugaan praktik under-invoicing hingga masuknya barang ilegal.

"Ada under-invoicing ekspor yang nilainya lebih rendah. Ada juga barang-barang yang ilegal masuk yang enggak ketahuan segala macam. Orang kan nuduh, katanya Bea Cukai main segala macam," katanya.

Lebih jauh, dia memaparkan adanya temuan dari investigasi internal yang menyangkut ketidaksesuaian data perdagangan antara Indonesia, China, dan Singapura.

"Ada jalan yang sebagian dari China tuh ke Singapura, baru Singapura ke Indonesia. Kalau orang pakai UN.com trade database, kalau cuma lihat satu sisi aja, itu enggak pas. Tapi kalau kita gabung yang sini sama yang sini ke sini itu akan sama. Jadi bedanya enggak banyak. Hanya beda CIF, FOB aja. Jadi antara ekspor sampai impor aja pengitungannya," tuturnya.

Oleh sebab itu, Purbaya pun memastikan investigasi lanjutan akan terus dilakukan, dan prosesnya akan makin cepat dengan pemanfaatan teknologi baru.

"Untuk semua jenis ekspor, apakah seperti itu? Atau apakah ada penggelapan? Ini masih kita kerjakan manual. Nggak lama lagi kita akan kerjakan pakai AI. Jadi akan lebih cepat," tandas Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi waktu satu tahun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Purbaya mengungkapkan Presiden Prabowo telah melemparkan ultimatum keras kepada Bea dan Cukai.

Menurutnya, Presiden Prabowo siap membekukan instansi tersebut dan mengembalikan fungsi pemeriksaan kepabeanan kepada surveyor swasta internasional, Société Générale de Surveillance (SGS), layaknya era Orde Baru apabila kinerja dan citra publik mereka tak kunjung membaik.

"Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Jakarta: Pemerintah berkomitmenn untuk memperkuat daya saing industri garmen dan tekstil nasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai Ekonomi Pancasila. Itu dilakukan saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima audiensi Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI).

Dalam audiensinya Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto menegaskan langkah ini diyakini dapat menciptakan keseimbangan antara produktivitas industri, kepentingan lingkungan, dan kesejahteraan tenaga kerja.

Dalam audiensinya, AGTI telah menyampaikan roadmap penguatan daya saing dengan pendekatan analisis SWOT Analysis Peningkatan Daya saing Industri TPT Nasional dan Ekosistemnya untuk memetakan peluang dan tantangan industri tekstil ke depan dan dalam dua minggu kedepan AGTI akan mendetailkan beberapa challenges dan usulan untuk debottlenecking.

"Audiensi AGTI dan tanggapan Pak Menkeu dan jajaran Kemenku memberikan angin segar bagi industri garmen dan tekstil tanah air. AGTI meyakini bahwa membangun industri TPT bukan hanya efisien dan berdaya saing, tapi juga berkeadilan sosial, sesuai prinsip Ekonomi Pancasila. Pendekatannya bukan sekadar bisnis, tapi menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja baru bersama dengan pemerintah dan pekerja sebagai mitra pengusaha dan akademisi dalam AGTI,” ujar Anne dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 November 2025.

Anne mengungkapkan bahwa AGTI bersama pemerintah, melalui koordinasi dengan Komite Penanganan Dampak Sektor Keuangan (KSSK) yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa, sedang menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sektor industri padat karya ini.

"Pertemuan lanjutan dengan KSSK dijadwalkan untuk membahas berbagai aspek strategis, termasuk penyederhanaan perizinan industri, khususnya dalam penerapan PP Nomor 28 terkait perizinan lingkungan hidup," jelas Anne.

Pembatasan peredaran barang thrifting

AGTI juga menyoroti kebijakan impor produk tekstil bekas (thrifting). Anne menilai keputusan pemerintah yang tegas membatasi peredaran barang thrifting di pasar lokal sudah sangat tepat dan memberi peluang positif bagi produsen pakaian jadi berorientasi market lokal.

"Kami sangat mendukung keputusan Pak Purbaya. Barang yang sudah melalui kepabeanan tidak seharusnya beredar di pasar domestik. Industri lokal harus mendapat perlindungan agar bisa tumbuh. Di sisi lain, kami juga tengah mengembangkan solusi berbasis daur ulang poliester agar tetap kompetitif dan ramah lingkungan,” tambah Anne.

Dalam kesempatan itu, Anne juga mengungkapkan bahwa beberapa anggota AGTI saat ini tengah menambah kapasitas produksi, bahkan membuka perekrutan tenaga kerja baru.

"Tidak ada PHK. Justru ada yang pensiun dan kami rekrut kembali. Bahkan salah satu anggota kami akan segera meresmikan pabrik baru. Artinya, industri ini terus tumbuh,” ungkap Anne.

Ke depan, AGTI akan melanjutkan roadshow ke berbagai daerah guna memperkuat jejaring dan konsolidasi dengan pelaku usaha, pekerja, serta pemerintah daerah.

"Kami percaya jika seluruh elemen pemerintah, pengusaha, dan pekerja bersatu dalam semangat Ekonomi Pancasila, maka daya saing industri tekstil nasional bisa meningkat dua kali lipat, bahkan melebihi negara pesaing,” tegas Anne.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, dana pemerintah senilai Rp 200 triliun yang ditempatkan di Himpunan Bank Negara (Himbara) tidak boleh disalurkan kepada kelompok konglomerat. Dia meminta perbankan pelat merah agar penyaluran dana tersebut benar-benar menyentuh sektor riil dan pelaku usaha kecil agar mendorong pemerataan ekonomi nasional.

"Sudah pesan ke bank-bank Himbara, jangan disalurkan ke kalangan konglo," ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bertajuk "Resiliensi Ekonomi Domestik sebagai Fondasi Menghadapi Gejolak Dunia" di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Tidak ada kode iklan yang tersedia.

Purbaya menjelaskan, kebijakan penempatan dana pemerintah di bank Himbara merupakan bagian dari langkah fiskal kontra-siklus untuk menambah likuiditas tanpa menambah utang baru. Dia menilai, perbankan menjadi saluran paling cepat untuk menggerakkan perekonomian di tengah perlambatan yang sempat terjadi.

Menurut Purbaya, pendekatan tersebut diambil untuk mengoptimalkan dana negara yang selama ini mengendap di sistem keuangan agar bisa bekerja lebih produktif. “Dengan pendekatan efektivitas terhadap sumber-sumber keuangan negara yang selama ini banyak diendapkan, optimis utang luar negeri dapat diturunkan dan pertumbuhan akan tercapai lebih tinggi," katanya.

Selain itu, ia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menembus 8 persen tanpa menambah utang luar negeri baru. Purbaya menyebut, potensi pertumbuhan tinggi bisa dicapai dengan efektivitas pengelolaan dana dan kebijakan fiskal yang disiplin.

"Dengan pendekatan efektivitas terhadap sumber-sumber keuangan negara yang selama ini banyak diendapkan, optimis utang luar negeri dapat diturunkan dan pertumbuhan akan tercapai lebih tinggi," ujar mantan ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Purbaya menyatakan, pemerintah berupaya memaksimalkan dana mengendap di bank sentral dan lembaga keuangan agar segera masuk ke perekonomian riil. Langkah itu sebagai kebijakan fiskal kontra-siklus yang mendorong pertumbuhan tanpa perlu ekspansi utang.

Purbaya menjelaskan, upaya tersebut sudah menunjukkan hasil awal melalui penurunan suku bunga dan meningkatnya aktivitas kredit. "Sekarang bunga sudah turun dan optimisme masyarakat sudah balik. Gerakan ekonomi mulai tumbuh sedikit-sedikit, belum secepat yang saya harapkan, tapi pembalikan arah ekonomi sudah terlihat," kata Purbaya.

Selain itu, ia melanjutkan, pemerintah akan menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Purbaya menegaskan, pengelolaan fiskal akan tetap hati-hati dengan mempertimbangkan dampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. "Saya nggak akan tembus 3 persen deficit to GDP ratio anytime soon. Saya akan jaga terus tahun ini, tahun depan, tahun depan," tutur Purbaya.

Meski demikian, Purbaya mengakui, target pertumbuhan tinggi tak bisa dicapai hanya dengan satu kebijakan. Dia menerangkan, perbaikan iklim investasi dan peningkatan peran sektor swasta menjadi mesin tambahan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau saya hidupkan mesin swastanya tahun ini ke depan, 6 persen kira-kira dapat. Pemerintah saya hidupkan juga, mesin tambahan. Jadi nggak susah-susah amat," ucap Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menindak tegas praktik impor ilegal pakaian bekas atauthriftingmendapat sambutan positif dari kalangan pengusaha tekstil. Mereka menilai langkah tersebut sebagai sinyal kuat pemerintah dalam memperbaiki sistem perdagangan dan penegakan hukum yang selama ini lemah.

“Terkait dengan larangan pakaian impor, kita harus apresiasi bahwa Pak Purbaya memang mau memberantas ini. Sebenarnya pakaian bekas ini masalah lama, mungkin 10—15 tahun yang lalu juga kita hadapi, hanya saja penegakan hukumnya belum jalan,” ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil Syauqi, saat dihubungiRepublika, Selasa (28/10/2025).

Tidak ada kode iklan yang tersedia.

Farhan menilai rencana tersebut sebagai langkah positif untuk memperkuat industri tekstil dalam negeri. Menurutnya, rantai produksi di Indonesia sebenarnya sudah cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal tanpa harus bergantung pada pakaian bekas impor.

“Kami memandang ini positif karena secara rantai produksi kita sudah mampu untuk memproduksi di lokal,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi pelaku industri yang selama ini dirugikan oleh maraknya pakaian bekas impor ilegal. Padahal, sudah ada aturan yang melarang peredaran barang tersebut, antara lain melalui Peraturan Menteri Perdagangan.

“Jadi memang ada kebocoran di Bea Cukai terutama. Nah ini Pak Purbaya dan Pak Direktur Jenderal Bea Cukai, Pak Djaka, ingin ada perubahan. Jadi kita sambut baik,” tegas Farhan.

Selain menekan impor ilegal, Farhan menilai kebijakan ini juga dapat memberikan dampak ekonomi luas bagi industri tekstil nasional, mulai dari penyerapan tenaga kerja baru hingga peningkatan penerimaan pajak negara.

“Larangan ini tentu akan bisa menimbulkanefek bergandake depannya,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan pemerintah agar konsisten dalam implementasi kebijakan tersebut. Farhan menekankan pentingnya pembenahan sistem impor, khususnya praktik impor borongan yang kerap menjadi celah masuknya barang ilegal.

“Utamanya perbaikan sistem, apakah nanti ketika mafia atau pakaian bekas ini disikat semua, masalah impor borongan juga bisa diberhentikan. Karena akar masalahnya ada di impor borongan. Perbaikan sistem itu harus dijalankan kalau memang mau industri manufaktur bisa tumbuh,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan biaya tinggi jadi salah satu faktor yang menghambat laju investasi di Indonesia. Todotua mengatakan upaya menekan tingginya biaya investasi memerlukan dukungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Tambang kita kena pajak, masuk ke tier satu, kena pajak. Keluar, naik ke bursa, kena pajak, dari bursa, turun ke buyer-nya, pabrik solder atau tin chemical beli, kena pajak, jual lagi, kena pajak," ujar Todotua dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bertajuk "Resiliensi Ekonomi Domestik sebagai Fondasi Menghadapi Gejolak Dunia" di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Tidak ada kode iklan yang tersedia.

Todotua menyebut perlunya dukungan dan strategi fiskal yang efektif dalam menunjang realisasi investasi di Indonesia. Todotua mengatakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tengah mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meninjau ulang kebijakan pajak tersebut.

"Ini yang lagi kita minta. Kementerian investasi ini sekarang ini progresif, aktif. Kita bicara dengan Kementerian Keuangan," ucap dia.

Todotua menyampaikan pihaknya terus berupaya menekan tingginya biaya agar investasi di Indonesia dapat kompetitif dengan negara-negara tetangga. Todotua menilai perbaikan strategi fiskal bersama aspek perizinan, regulasi, tenaga kerja, biaya energi, dan ekosistem rantai pasok menjadi modal dalam menggenjot investasi di Indonesia.

"Kita juga sampaikan bagaimana strategi kawasan kita dorong, nanti kita akan benar-benar di situ akan benar-benar dienjot supaya beberapa macam yang namanya diskresi, deregulasi kita mainkan di situ," lanjut Todotua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) meminta Pemerintah untuk berfokus pada pemberantasan impor borongan dalam praktek menindaktegas impor pakaian besar/thrifting ilegal. Pasalnya, impor borongan inilah yang selalu menjadi masalah bagi industri tekstil.

“Impor borongan yang selalu jadi masalah bagi industri tekstil di Indonesia. Nanti ketika mafia ataupun pakaian bekas ini bisa disikat semua, apakah masalah impor borongan juga bisa diberhentikan? Karena akar masalahnya (adalah) di impor borongan,” ujar Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi saat dihubungi Republika, Selasa (28/10/2025).

Tidak ada kode iklan yang tersedia.

Menurut pandangan Farhan, permasalahan impor borongan memang merupakan momok bagi para pengusaha tekstil Indonesia. Setidaknya selama 10 hingga 15 tahun, para pengusaha tekstil dalam negeri bergulat dengan persoalan pakaian bekas tersebut.

Sebab, meskipun sudah ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, kenyataannya tetap banjir di pasar domestik. Sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas, terutama pada praktek impor borongan.

“Jadi, impor borongan yang selalu jadi masalah ini kita minta perbaikan sistem juga dijalankan,” tuturnya.

Farhan mengungkapkan, APSyFI secara esensi mengapresiasi langkah Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa yang mewacanakan larangan impor thrifting ilegal. Hal itu dinilai sebagai angin segar bagi industri pertekstilan di Indonesia.

Namun, ia menekankan, tantangan yang dihadapi dalam menjalankan rencana tersebut ada pada dua hal, yakni komitmen dan perbaikan sistem. Jika keduanya dijalankan, Farhan meyakini industri tekstil (khususnya) dan industri manufaktur (umumnya) akan bisa tumbuh lebih positif ke depannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pengetatan pengawasan di pelabuhan untuk memutus rantai masuknya pakaian bekas impor ilegal. Pemerintah memastikan barang-barang yang disita akan dimusnahkan dan pelaku thrifting yang terbukti bersalah akan masuk daftar hitam.

“Kalau tertangkap, barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara juga, dan akan di-blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Tidak ada kode iklan yang tersedia.

Ia menilai langkah tegas ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan celah hukum yang dimanfaatkan pelaku impor ilegal. Bea Cukai akan memperketat pengawasan di seluruh titik masuk barang, terutama pelabuhan besar.

“Kami perketat aja peraturan yang tadi. Kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa,” tegasnya.

Purbaya juga menegaskan akan menindak siapa pun yang menolak kebijakan tersebut. Menurut dia, sikap tegas diperlukan agar tidak ada lagi praktik thrifting ilegal yang merugikan industri dalam negeri.

“Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan. Berarti kan dia pelakunya, clear,” tegasnya lagi.

Ia menambahkan, Bea Cukai hanya fokus pada pengawasan barang di pelabuhan. Sementara peredaran di pasar akan berkurang secara alami seiring berhentinya pasokan barang dari luar negeri.

“Saya nggak akan ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Kalau suplainya dicekil kan pasti akan beralih ke barang-barang lain, saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti, UMKM kita lah,” ucap Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, skema baru pembayaran kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan jugas listrik kepada PT Pertamina (Persero) dan juga PT PLN (Persero) baru bisa diberlakukan tahun depan.

"Mulai tahun depan," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di kutip Jumat (24/10/2025).

Purbaya menjelaskan, skema baru pembayaran kompensasi itu akan dibayar tiap bulan kepada Pertamina dan PLN sebesar 70% sampai pada bulan September. Kemudian, pihaknya akan melakukan audit sebelum melakukan pelunasan 30% pada bulan selanjutnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya kompensasi dibayar tiap tiga atau enam bulan sekali. "Dan itu akan membantu keuangan Pertamina dan PLN, karena kan paling gak short termcash-nya terpenuhi di situ. Jadi mereka gak harus pinjam terlalu banyak keperbankan dengan semua yang harus dibayar oleh mereka. Bukan tambah yang harus dibayar," tegas Purbaya

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]