#30 tag 24jam
KPR FLPP Tetap Aman dari Kenaikan BI Rate, Subsidi Bunga Terancam Membengkak
Gasperra menilai kenaikan BI Rate tak berdampak langsung pada KPR FLPP, tetapi berpotensi menambah beban subsidi bunga APBN. [606] url asal
#kredit #kredit-rumah #kpr #suku-bunga #bi-rate #kpr-flpp #subsidi-perumahan #subsidi-selisih-bunga #ssb #apbn #bp-tapera #rumah-subsidi #mbr #masyarakat-berpenghasilan-rendah #harga-tanah #properti-in
(Bisnis.Com - Terbaru) 14/06/26 15:46
v/249661/
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perumahan Rakyat (Gasperra) Junaidi Abdillah menilai dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,50% tidak akan dirasakan secara langsung pada skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Namun, dia menilai kondisi tersebut berisiko meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada skema Subsidi Selisih Bunga (SSB).
Menurut Junaidi, karakteristik kedua program subsidi perumahan tersebut berbeda sehingga respons terhadap perubahan suku bunga acuan juga tidak sama.
"KPR FLPP tidak berpengaruh terhadap kenaikan BI Rate karena perbankan sudah terikat komitmen di awal oleh BP Tapera," kata Junaidi ketika dihubungi, Minggu (14/6/2026).
Sebaliknya, pada skema KPR Subsidi Selisih Bunga, pemerintah harus menanggung selisih bunga yang muncul akibat kenaikan suku bunga pasar. Karena itu, kenaikan BI Rate berpotensi meningkatkan kewajiban subsidi yang harus dibayarkan negara.
"KPR SSB, jenis subsidi ini akan membebani pemerintah jika mengalami kenaikan BI Rate, karena selisih akibat kenaikan suku bunganya menjadi beban APBN," ujarnya.
Meski demikian, Junaidi menilai persoalan utama kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat ini bukan lagi terkait tingkat bunga kredit maupun uang muka (down payment/DP).
Menurutnya, berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah, seperti bunga KPR subsidi 5% dan DP rendah, telah berhasil mengurangi hambatan pembiayaan bagi calon pembeli rumah.
"Isu suku bunga dan DP sudah bukan lagi menjadi hambatan," katanya.
Junaidi menjelaskan tantangan terbesar saat ini justru berasal dari tingginya harga tanah dan bangunan, terutama di wilayah perkotaan. Kenaikan harga lahan membuat pengembang semakin sulit menyediakan rumah murah di lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi.
"Harga tanah makin mahal, dampaknya perolehan tanah makin ke pinggiran. Tentunya ini tidak efektif buat MBR jika tempat tinggal makin jauh dari tempat kerja," ujarnya.
Selain itu, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di kota-kota besar juga tergerus oleh berbagai kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari biaya transportasi, konsumsi, hingga biaya sewa tempat tinggal.
"Daya beli MBR yang tinggal di kota besar terbebani biaya operasional, transportasi, makan, kontrakan dan lain-lain. Sulit untuk menabung dan tidak lagi ada kemampuan untuk mengangsur KPR," katanya.
Masalah lainnya adalah dominasi pekerja sektor informal yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 60% dari total tenaga kerja. Kelompok ini, menurut Junaidi, masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan perbankan dalam pengajuan KPR.
"Pekerja informal sebanyak 60 persen, susah lolos di perbankan," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Junaidi mendorong pemerintah memperbanyak pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat tinggal lebih dekat dengan tempat kerja.
"Solusinya adalah penyediaan rumah vertikal di wilayah perkotaan khusus MBR di perkotaan," katanya.
Lebih lanjut, Junaidi mengapresiasi berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah untuk sektor perumahan, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis, DP rendah, bunga KPR 5%, hingga perlindungan asuransi bagi penerima KPR subsidi.
Menurut dia, berbagai kebijakan tersebut merupakan langkah positif yang membantu baik masyarakat maupun pengembang.
"BPHTB gratis, DP 1 persen, bunga 5 persen, asuransi merupakan vitamin bagi MBR dan ini langkah maju pemerintah. PBG gratis dan lain-lain merupakan vitamin buat pengembang," ujarnya.
Namun, Junaidi menilai pemerintah perlu mulai memfokuskan perhatian pada persoalan harga tanah yang terus meningkat dan berbagai biaya transaksi yang menyertai proses pengadaan lahan.
Dia berpandangan keberhasilan program perumahan rakyat ke depan tidak hanya ditentukan oleh kemudahan pembiayaan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengendalikan biaya penyediaan lahan.
"Problem-nya sekarang bagaimana insentif terhadap harga tanahnya, komponen biaya akibat transaksi tanah, kebijakan apa yang harus diambil?" katanya.
Junaidi menegaskan bahwa upaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui subsidi pembiayaan, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu menekan biaya tanah dan meningkatkan pasokan hunian terjangkau di kawasan perkotaan.
Kalahkan Menteng dan Sudirman, Harga Tanah di DKI Ini Rekor Termahal
Harga tanah di wilayah SCBD menjadi rekor termahal di Indonesia [299] url asal
#harga-tanah #harga-tanah-menteng #harga-tanah-scbd #harga-tanah-pondok-indah
(CNBC Indonesia - News) 12/10/25 11:33
v/21/
Jakarta, CNBC Indonesia - Harga tanah di DKI Jakarta, terutama di kawasan perkotaan dan pusat bisnis, terus menunjukkan tren kenaikan. Saat ini, beberapa lokasi bahkan mencatat harga tanah yang menembus ratusan juta rupiah per meter persegi.
Misalnya saja, nilai tanah di pusat kota Jakarta kini mencapai ratusan juta rupiah per meter persegi, terutama di kawasan bisnis atau Central Business District (CBD).
Menariknya, kawasan populer seperti Menteng ternyata bukan yang memiliki harga tanah tertinggi di Jakarta. Sementara itu, harga tanah di kawasan perumahan mewah Pondok Indah masih berada di bawahnya.
"Menteng karena masih dekat kawasan bisnis Rp 70-100 juta per meter persegi, Pondok Indah lebih murah di Rp 40-60 juta per meter persegi," ujar Associate Director Research & Consultancy Department PT Leads Property Services Indonesia Martin Hutapea di Media Briefing Leads Property, dikutip Minggu (12/10/2025).
Sedangkan, nilai tanah di sekitar kawasan CBD juga tergolong tinggi, dengan harga yang mencapai ratusan juta rupiah per meter persegi. Misalnya, di kawasan Sudirman, harga tanah berkisar antara Rp 180 juta hingga Rp 200 juta per meter persegi.
"Sudirman Rp 180-200 juta per meter persegi," ujar Martin.
Semakin mengarah ke pusat kota maka nilainya bakal semakin mahal. Nilai tanah tertinggi di Jakarta saat ini pun berada di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD).
"Paling mahal ya di SCBD nilainya sekitar Rp 200-300 juta per meter persegi, itu nilai ya artinya perkiraan, setelah transaksi bisa berubah," sebut Martin.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Meikarta dan Ujian Program 3 Juta Rumah
Pemerintah mengembangkan rusun subsidi di Meikarta, Cikarang, sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah untuk menyediakan hunian terjangkau di kawasan industri. [57] url asal
#meikarta #program-3-juta-rumah #rumah-susun-subsidi #cikarang #jawa-barat #pembangunan-hunian-vertikal #infrastruktur-matang #akses-transportasi #pusat-aktivitas-ekonomi #harga-tanah #hunian-terjangka
(Bisnis.Com - Terbaru) 01/01/70 07:00
v/243722/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menjadikan kawasan Meikarta sebagai salah satu etalase program 3 juta rumah melalui pembangunan rumah susun subsidi di Cikarang, Jawa Barat.
Langkah tersebut menandai babak baru bagi proyek yang selama bertahun-tahun melekat dengan berbagai persoalan pengembangan properti, sekaligus menjadi ujian bagi upaya pemerintah menghadirkan hunian terjangkau di pusat kawasan industri terbesar di Indonesia.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)