Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pencapaian swasembada papan pada 2045 sebagai pilar strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa visi swasembada papan ini sejalan dengan target yang dibidik Presiden Prabowo Subianto dalam program 3 juta rumah.

Dia mengatakan upaya mencapai swasembada papan telah dirumuskan sejak masa kepemimpinan Soemitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) di Kabinet Wilopo-Prawoto.

"Ini adalah kerja panjang yang melibatkan antargenerasi. Satgas Perumahan kini tengah mengorkestrasi strategi besar untuk mempercepat program 3 juta rumah. Fokus kami jelas, memastikan program ini tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah [MBR]," ujar Hashim dalam agenda peluncuran dan bedah buku Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045 karya Fahri Hamzah di Menara 2 BTN, Kamis (21/5/2026).

Sejalan dengan hal itu, Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, menyatakan program 3 juta rumah merupakan bagian dari transformasi bangsa berskala kolosal.

Langkah ini diambil untuk merombak struktur sosial dan mengatasi krisis ketimpangan kepemilikan rumah (backlog) yang berkisar 10–12 juta unit. Selain itu, Fahri mengungkap masih terdapat sekitar 20 juta warga yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).

"Swasembada papan adalah harga mati jika kita ingin membangun fondasi sosial dan ekonomi masyarakat yang kuat ke depan," ujar Fahri.

Merespons urgensi tersebut, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN, Nixon LP Napitupulu, memastikan pihaknya siap mengawal cetak biru menuju target besar tersebut.

Nixon mengatakan bahwa BBTN juga tengah merumuskan strategi inklusif agar pembiayaan hunian bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di sektor formal maupun informal.

"Kami menyusun peta jalan strategis ini agar tidak ada masyarakat yang tertinggal. Sinergi antara Satgas Perumahan, kementerian, dan BTN akan menjadi kunci utama mewujudkan Swasembada Papan 2045," terang Nixon.

Salah satu solusi yang ditawarkan BBTN yakni skema pembiayaan murah dengan tenor jangka panjang mulai dari 20, 30, hingga 40 tahun untuk menjaga keterjangkauan MBR.

Pasalnya, tambah Nixon, tantangan terbesar industri saat ini adalah menggali sumber pendanaan jangka panjang yang murah agar cicilan rumah tidak mencekik kantong rakyat.

“Definisi murah ini bisa macam-macam. Namun bagi kami (BTN), indikator utamanya adalah keterjangkauan. Di situlah challenge-nya, bagaimana merumuskan instrumen pembiayaan yang pas agar cicilan rumah tidak mencekik kantong rakyat," kata Nixon.

NTT - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman meninjau langsung kondisi rumah warga penerima Program Bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah perbatasan. Kunjungan ini untuk memastikan program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Dalam peninjauan tersebut, Komjen Pol. Makhruzi mendatangi rumah milik Yulian Hani, warga Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Yulian tinggal bersama suami dan satu anaknya di hunian dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Rumah tersebut belum memiliki dinding permanen, pintu, maupun jendela. Untuk beristirahat, Yulian dan keluarganya hanya beralaskan tempat tidur kayu sederhana dan tikar, sementara bagian atap rumah masih menggunakan dahan pepohonan yang minim perlindungan dari cuaca.

Komjen Pol. Makhruzi menegaskan kehadirannya di lapangan merupakan bentuk komitmen BNPP RI dalam mengawal pelaksanaan program peningkatan kualitas RTLH, khususnya di wilayah perbatasan. Menurut dia, verifikasi faktual menjadi langkah penting agar penerima bantuan tidak salah sasaran.

“Kami ingin memastikan sendiri kondisi rumah warga yang diusulkan. Dari hasil peninjauan, rumah ini memang memenuhi kriteria dan layak untuk dilakukan perbaikan secara menyeluruh,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Lihat video: Potret Pedih Pendidikan RI, Guru Honorer di NTT Digaji Rp150 Ribu per Bulan



Dia menambahkan, program 15.000 RTLH merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Pemerintah, kata dia, berupaya agar program tersebut dapat segera direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Yulian Hani mengungkapkan rasa syukur atas perhatian pemerintah yang datang langsung melihat kondisi tempat tinggalnya. Dengan mata pencaharian sebagai petani sayur kecil-kecilan bersama suami, ia mengaku kerap kesulitan melindungi keluarganya dari hujan dan cuaca ekstrem dalam kondisi hunian yang terbatas.

“Saya senang dan berterima kasih atas kedatangan Bapak. Mudah-mudahan rumah kami bisa segera diperbaiki,” tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris BNPP RI turut didampingi oleh Bupati Belu Willybrodus Lay, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Siti Metrianda Akuan, serta Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika.

Sebagai informasi, program bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 RTLH di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini telah diluncurkan secara nasional pada April 2026 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kepala Badan Pusat Statistik.

Melalui peninjauan langsung ke rumah warga di kawasan perbatasan negara, BNPP RI menegaskan bahwa program peningkatan kualitas RTLH diharapkan tidak hanya menyediakan hunian yang layak, tetapi juga memperkuat rasa aman, martabat, dan optimisme warga perbatasan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) kembali menjalankan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2026. Program RTLH yang telah berjalan sejak 2017 ini hadir sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Dilansir dari laman Pemkot Depok, Senin (11/5/2026), Kepala Disrumkim Kota Depok Adnan Mahyudin mengatakan bahwa tidak semua pengajuan RTLH akan secara otomatis disetujui. Untuk mendapatkan bantuan RTLH, calon penerima manfaat harus memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, akan ada proses verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim teknis.

“Sebelum bantuan diberikan, kami lakukan verifikasi untuk melihat tingkat kerusakan serta legalitas rumah calon penerima manfaat,” jelas Adnan, dikutip Senin (11/05/2026).

Lebih lanjut, Adnan mengungkap bahwa pada tahun 2026 telah ada sekitar 787 unit pengajuan bantuan RTLH. Namun, jumlah tersebut masih bisa berubah sesuai dengan hasil verifikasi lapangan. Terkait nilai bantuan, Adnan menyebut bahwa nilai yang diberikan masih sama seperti tahun sebelumnya.

“Nilai bantuan yang diberikan masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp23 juta per unit, dengan rincian Rp20 juta untuk material bangunan dan Rp3 juta untuk upah tenaga kerja,” tambahnya.

Dengan hadirnya bantuan RTLH, Adnan berharap agar program ini dapat disalurkan secara tepat sasaran, serta mampu membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Mengenai kriteria sendiri, Pemkot Depok telah menetapkan sebanyak sembilan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima manfaat.

Simak 9 Kriteria Penerima Bantuan renovasi rumah atau RTLH

1. Berasal dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

2. Rumah mengalami kerusakan, namun tidak dalam kondisi rusak total

3. Lokasi rumah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

4. Tanah dan bangunan milik sendiri serta merupakan rumah pertama

5. Tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun

6. Tidak diperjualbelikan dalam jangka waktu tiga tahun sejak bantuan diterima

7. Belum pernah menerima bantuan RTLH dalam jangka waktu tiga tahun terakhir

8. Kerusakan rumah bukan akibat bencana alam

9. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana bantuan

Bisnis.com, PADANG — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 8.000 unit senilai Rp160 miliar untuk Provinsi Sumatra Barat pada 2026, dengan Bank Nagari ditunjuk sebagai bank penyalur.

Setiap penerima bantuan mendapat dana Rp20 juta per unit, dengan rincian Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan sisanya untuk upah kerja. Dana untuk pembelian material akan ditransfer langsung ke rekening toko bangunan, sementara upah tukang dapat dicairkan tunai oleh penerima sesuai ketentuan.

Direktur Keuangan Bank Nagari Roni Edrian mengatakan program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir di 19 kabupaten dan kota di Sumbar.

"Kami memandang bahwa program ini tidak hanya sekadar penyaluran dana bantuan, namun memiliki dampak sosial yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat nilai gotong royong di tengah masyarakat," katanya, dikutip dari siaran pers, Minggu (10/5/2026).

Untuk menjamin transparansi, Bank Nagari membuka rekening tabungan khusus bagi setiap penerima bantuan BSPS. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III Arifay Saini menegaskan penyaluran harus bebas dari penyimpangan.

"Penyaluran BSPS harus zero penyimpangan. Bantuan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang tepat sasaran," sebutnya.

Di tingkat kabupaten, Solok Selatan mendapat alokasi 264 unit dari 500 unit yang diajukan. Plt. Kepala Dinas Perkim LH-Hub Solok Selatan Alvino Sendra mengatakan rumah penerima bantuan merupakan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di tujuh kecamatan.

"Rumah yang mendapatkan bantuan ini merupakan rumah yang tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di tujuh kecamatan," katanya.

Alvino menambahkan 236 unit yang belum mendapat alokasi telah diajukan kembali untuk tahap berikutnya.

"Sisanya sudah diajukan kembali ke pusat untuk mendapatkan bantuan kembali pada tahap berikutnya, sebanyak 236 unit rumah lagi," ujarnya.

Seluruh rumah penerima bantuan telah melalui proses verifikasi lapangan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan dan mendapat sosialisasi rencana pekerjaan. Pengerjaan ditargetkan selesai dalam empat bulan, bergantung kondisi lapangan.

Solok Selatan juga mengajukan 500 unit tambahan ke Pemerintah Provinsi Sumbar atas arahan Gubernur, sehingga total target bantuan perumahan di kabupaten tersebut pada 2026 mencapai 1.000 unit.

SOROLANGUN - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 0420/Sarko tak sekadar membangun infrastruktur di pedesaan. Di Desa Seko Besar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, program tersebut juga menghadirkan harapan baru bagi warga kurang mampu yang selama ini tinggal di rumah tak layak huni.

Di tengah aktivitas pembangunan jalan sepanjang 4,7 kilometer, pembuatan sumur bor, hingga renovasi rumah ibadah, perhatian warga tertuju pada pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Sejumlah anggota Satgas TMMD bersama masyarakat terlihat bergotong royong memasang atap dan memperbaiki rumah warga.

Program RTLH itu menjadi salah satu fokus utama TMMD tahun ini sekaligus mendukung program gentengisasi yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran personel TNI di desa tersebut tak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat.

Dansatgas TMMD ke-128 Kodim 0420/Sarko, Yakhya Wisnu Arianto, mengatakan pemasangan atap menjadi tahapan penting agar rumah warga menjadi lebih aman dan nyaman ditempati.

"Melalui program TMMD ini, kami berharap rumah warga Desa Seko Besar yang mendapat program pembangunan RTLH sebanyak lima rumah menjadi lebih layak huni dan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya," ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Kebahagiaan program tersebut dirasakan langsung oleh warga penerima bantuan. Salah satunya Kiki yang mengaku terharu melihat rumahnya kini berubah menjadi lebih baik.

"Saya seperti bermimpi rumah saya ini jadi bagus. Terima kasih bapak TNI, berkat bapak-bapak TNI rumah saya jadi layak huni," kata Kiki dengan mata berkaca-kaca.

TMMD ke-128 menjadi bukti sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa. Selain menyasar pembangunan fisik, program tersebut juga membawa semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang dirasakan langsung masyarakat di pelosok Jambi.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 di Kabupaten Brebes pada Sabtu (9/5/2026). Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi perbaikan sebanyak 30.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Angka ini mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 23.000 unit dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang hanya 7.532 unit hunian.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa peningkatan kuota ini merupakan bagian dari implementasi program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Strategi ini berfokus pada perluasan jangkauan, di mana seluruh kabupaten/kota di Indonesia kini berhak menerima alokasi bantuan.
“Tahun lalu ada 222 kabupaten/kota yang tidak dapat. Tahun ini semua kabupaten/kota di Indonesia, lebih dari 500 daerah, mendapatkan program ini,” ujar Maruarar. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari angka fisik bangunan, tetapi juga kemampuannya dalam menstimulasi ekonomi kerakyatan di tingkat lokal secara berkelanjutan.
Pemerintah mendorong agar rantai pasok material bangunan, seperti bata dan genteng, wajib melibatkan pelaku UMKM di wilayah masing-masing. Dengan mengarahkan pembelian material kepada pengusaha lokal di Jawa Tengah, diharapkan terjadi perputaran modal yang mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat. Selain itu, pemerintah juga mengintegrasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga rendah untuk mendukung akses pembiayaan swadaya bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif kebijakan tersebut. Luthfi menilai bantuan bedah rumah itu menjadi instrumen krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data kewilayahan, intervensi hunian layak masih sangat dibutuhkan, terutama bagi warga yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 4 dalam basis data kesejahteraan sosial.
Secara kumulatif, target total penanganan RTLH di Jawa Tengah pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai 36.550 unit. Angka ini dikontribusikan oleh APBN melalui skema BSPS sebanyak 30.000 unit, APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5.000 unit, serta dukungan dari sektor nonpemerintah. Sektor Corporate Social Responsibility (CSR) dan Baznas memberikan kontribusi sebesar 1.550 unit, yang melibatkan partisipasi aktif dari entitas seperti PT Djarum dan Bank Jateng.
Khusus untuk Kabupaten Brebes, total target intervensi mencapai 514 unit rumah. Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana yang hadir dalam peluncuran tersebut, menyatakan komitmen legislatif untuk terus mengawal alokasi program ini di masa mendatang. "Pemenuhan kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat yang berkorelasi langsung terhadap peningkatan indeks kualitas hidup dan produktivitas daerah," ujarnya.
Bantuan ini menjadi solusi di tengah keterbatasan finansial untuk melakukan renovasi hunian secara mandiri. Salah satu warga penerima bantuan, Nunung, menyampaikan apresiasinya karena program ini memberikan kepastian atas kondisi huniannya yang mengalami kerusakan struktural. “Alhamdulillah senang, rumah saya sudah bocor. Sudah rencana renovasi tapi uangnya gak cukup. Jadi terima kasih atas bantuan ini,” tuturnya.

Bisnis.com, PALEMBANG - Di tengah upaya pemerintah memperkuat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Bank Sumsel Babel (BSB) kembali menghadirkan bantuan nyata melalui Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2026 di Kelurahan 11 Ulu Palembang, Selasa (5/5/2026).

Program tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat tinggal di rumah yang lebih aman dan layak. Salah satu penerima manfaat, Nurmalinda, merasakan langsung perubahan tersebut. Sebagai ibu tunggal dengan tiga anak, sehari-hari ia bekerja sebagai pengemudi ojek daring demi memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya.

Sebelumnya, kondisi rumah yang ditempati Nurmalinda jauh dari kata layak. Kini, melalui bantuan RTLH dari Bank Sumsel Babel, keluarganya memiliki tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

“Bagi saya, rumah ini adalah jawaban dari doa anak-anak saya. Terima kasih Bank Sumsel Babel telah memberikan tempat berteduh yang layak bagi kami untuk memulai hari dengan lebih tenang,” ujar Nurmalinda dengan mata berkaca-kaca.

Program RTLH yang dijalankan BSB tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hunian yang layak dinilai mampu mendukung kesehatan keluarga, memberikan rasa aman, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi tumbuh kembang anak.

Sejak program tersebut diintensifkan, Bank Sumsel Babel telah membangun dan memperbaiki hampir 200 unit rumah di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Program itu dijalankan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di wilayah operasionalnya.

Direktur Operasional Bank Sumsel Babel, Festero Mohammad Papeko, mengatakan program RTLH merupakan bagian dari dukungan nyata BSB terhadap program pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan menekan angka kemiskinan.

“Kami meyakini hunian yang layak merupakan fondasi penting bagi terciptanya keluarga yang sehat, aman, dan produktif. Melalui program RTLH ini, Bank Sumsel Babel ingin turut mendukung upaya pemerintah menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan rumah layak huni diharapkan dapat menjadi titik awal bagi masyarakat penerima manfaat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih optimistis menatap masa depan.

Realisasi program RTLH tersebut juga terlaksana melalui sinergi antara Bank Sumsel Babel dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Kolaborasi itu dilakukan agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

Bagi Bank Sumsel Babel, setiap rumah yang diperbaiki bukan sekadar bangunan, melainkan simbol kepedulian dan harapan bagi keluarga penerima manfaat. Kehadiran rumah yang layak diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat sekaligus mendukung produktivitas ekonomi keluarga.

Melalui program sosial yang berkelanjutan, Bank Sumsel Babel menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan mendukung pembangunan daerah, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas hingga ke kehidupan masyarakat sehari-hari.

Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 12.416 rumah diKabupaten Cirebon, Jawa Barat, tercatat dalam kondisi tidak layak huni. Jumlah tersebut jauh melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah pada tahun ini yang baru menyasar ratusan unit.

Data Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan setempat yang bersumber dariSistem Informasi Manajemen Perumahan Kawasan Permukiman(Siperkim) menunjukkan, angka rumah tidak layak huni (rutilahu) terus bergerak seiring pembaruan data oleh pemerintah desa.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten CirebonHilman Firmansyahmengatakan jumlah tersebut mencerminkan kebutuhan besar yang belum tertangani secara optimal.

“Data saat ini mencapai 12.416 unit. Setiap tahun cenderung bertambah karena desa terus melakukan pendataan dan input baru,” ujar Hilman, Selasa (28/4/2026).

Ia menjelaskan, kemampuan penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon tahun ini baru mencapai 446 unit rumah.

Sementara itu, bantuan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hanya menyasar 25 unit rumah yang berlokasi di Desa Belawa.

Kondisi tersebut, kata Hilman, menunjukkan kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan kapasitas intervensi pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Cirebon sebelumnya telah mengajukan usulan bantuan ke pemerintah pusat dan provinsi. Sekitar 1.000 unit rumah diusulkan kepada kementerian terkait, sementara sekitar 2.000 unit diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun hingga kini, usulan tersebut belum terealisasi.

Hilman menegaskan, percepatan penanganan rutilahu tidak dapat hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan. Ia menyebut perlunya kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan lembaga non-pemerintah.

“Penanganan ini butuh dukungan bersama. Kami mendorong kolaborasi dengan TNI, Polri, kejaksaan, hingga sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan,” kata dia.

Menurut Hilman, keterlibatan berbagai pihak menjadi penting, terutama untuk membantu warga yang tidak memiliki kemampuan swadaya, seperti kelompok lanjut usia dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia juga berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Cirebon dapat berkontribusi dalam program perbaikan rumah tidak layak huni, khususnya di sekitar area operasional masing-masing.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah memperkirakan kebutuhan anggaran ideal untuk satu unit rumah mencapai Rp40 juta.

Nilai tersebut dinilai cukup untuk pembangunan rumah dari nol dengan tipe 36. Namun, realisasi bantuan saat ini masih berada di kisaran Rp20 juta per unit, sehingga ruang perbaikan menjadi terbatas.

“Kalau anggaran ideal Rp40 juta, pembangunan bisa lebih layak. Dengan Rp20 juta, tentu hasilnya sangat terbatas dan belum maksimal,” ujar Hilman.

Sementara itu pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat telah merealisasikan perbaikan sebanyak 437 unit rumah tidak layak huni dari berbagai sumber pendanaan.

Rinciannya meliputi 372 unit dari APBD kabupaten, 25 unit dari APBD Provinsi Jawa Barat, serta 40 unit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KONAWE UTARA - Komandan Kodim (Dandim) 1430/Konawe Utara, Letkol Kav Kuswara, turun langsung membantu rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Hasruddin (39), warga Desa Amolame, Kecamatan Andowia, Sabtu (25/4/2026). Ia tak canggung memegang alat dan bekerja berdampingan bersama personel Satgas TMMD serta warga setempat.

Rehabilitasi RTLH merupakan salah satu sasaran fisik utama dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 1430/Konut. Program ini ditujukan untuk memastikan masyarakat kurang mampu memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman.

"Melalui TMMD ini, kami ingin membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya dengan membangun rumah layak huni bagi warga yang membutuhkan," kata Kuswara dalam keterangannya dikutip, Minggu (26/4/2026).

Selain pembangunan rumah, TMMD juga menyasar peningkatan infrastruktur desa seperti pembukaan dan peningkatan akses jalan penghubung Desa Amolame–Andowia, serta penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor sebagai bagian dari program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, TMMD ke-128 juga menghadirkan sejumlah program nonfisik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Mulai dari penyuluhan bela negara, sosialisasi bahaya narkotika, hingga edukasi penanganan stunting untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Hasruddin, penerima bantuan RTLH, mengaku terharu atas bantuan yang diterimanya. Baginya, pembangunan rumah tersebut menjadi harapan baru bagi keluarganya untuk hidup lebih layak.

"Saya tidak menyangka rumah saya bisa dibangun seperti ini. Terima kasih kepada bapak Dandim dan semua anggota yang sudah membantu," tuturnya.

Partisipasi aktif warga sekitar dalam proses pembangunan semakin mempertegas sinergi antara TNI dan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi wajah nyata kemanunggalan TNI-rakyat yang terus dijaga melalui program TMMD.

Diketahui, TMMD Kodim 1430/Konawe Utara menargetkan pembangunan lima unit RTLH, pembangunan sumur bor untuk kebutuhan air bersih, pembukaan akses jalan desa, serta pelaksanaan berbagai program sosial kemasyarakatan.

Dengan progres yang terus berjalan, TMMD di Konawe Utara diharapkan tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat fondasi kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa secara berkelanjutan.

KUDUS - Program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) sebagai bagian dari upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kudus terus digalakkan. Kali ini menyasar 128 rumah direnovasi dan dibangun ulang dengan total biaya mencapai Rp8,9 miliar.

Program RSLH tahap 1 pada 2026 ini, menjangkau empat kecamatan di Kabupaten Kudus, meliputi Bae (24 rumah), Dawe (25 rumah), Jati (23 rumah), dan Kaliwungu (56 rumah). Masing-masing rumah direnovasi atau dibangun ulang dengan anggaran sekitar Rp70 juta per unit.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di Pendopo Kabupaten Kudus pada Kamis, 23 April 2026. Acara seremoni penyerahan dari PT Djarum dan Polytron ini dihadiri Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto, Finance Director PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) Guido One Tuwan, jajaran pemerintah kabupaten bersama dinas terkait, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perwakilan kecamatan dan desa setempat.

Kartijo, salah satu penerima bantuan RSLH, warga Desa Margorejo, Kecamatan Dawe terharu saat menerima rumah miliknya telah direnovasi. Dia mengatakan kondisi rumah sebelumnya kerap membuat keluarganya merasa tidak nyaman, terutama saat musim hujan.

“Kalau hujan deras, air sering masuk karena atap bocor di beberapa bagian. Kami hanya bisa menampung air seadanya dan berharap tidak semakin parah. Sekarang rumah kami sudah jauh lebih baik, lebih aman dan nyaman untuk ditempati. Saya sangat berterima kasih kepada PT Djarum dan Polytron atas bantuan ini. Semoga program seperti ini terus berlanjut agar semakin banyak masyarakat yang terbantu,” kata Kartijo yang berprofesi sebagai terapis.

Lihat video: Prabowo Percepat Pembangunan Huntara & Huntap: Korban Bencana Sumatra Harus Punya Hunian Layak



Sementara, Bupati Kudus Sam'ani Intakoris mengapresiasi program RSLH yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dia menegaskan bahwa program RSLH merupakan bentuk sinergi yang efektif antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang masih berada dalam kondisi rentan. Selain meningkatkan derajat masyarakat, program ini langsung menyentuh masyarakat. Secara tidak langsung, juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Harapannya, kolaborasi ini dapat terus diperkuat agar dampaknya semakin luas,” tutur Sam’ani.

General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto mengatakan penyerahan RSLH kepada 128 warga Kudus merupakan wujud kontribusi berkelanjutan perusahaan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, juga kesejahteraan masyarakat.

Dia menegaskan momentum 75 tahun perjalanan perusahaannya menjadi refleksi sekaligus penguat komitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat, dengan menghadirkan program-program sosial yang berdampak nyata, termasuk penyediaan hunian layak serta mendorong pembangunan Kota Kudus menjadi lebih maju dan berkelanjutan.

“Melalui program ini, kami berharap dapat menghadirkan hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga dibangun dengan standar aman, nyaman, dan sehat. Desain hunian disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga, serta dilengkapi dengan pengaturan sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi yang baik,” ujar Budiharto.

Keberhasilan program RSLH juga tidak terlepas dari peran aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan sinergi yang terjalin, diharapkan hunian yang dibangun dapat memberikan manfaat jangka panjang sekaligus mendukung kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

Program RSLH menerapkan intervensi menyeluruh sehingga penerima manfaat tidak perlu mengeluarkan biaya dalam proses pembangunan, sekaligus melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari penguatan nilai gotong royong.

Di sisi lain, Finance Director PT Hartono Istana Teknologi Guido One Tuwan mengatakan keikutsertaan pihaknya dalam program ini sejalan dengan nilai inti dan tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dari perjalanan bisnis.

“Kami ingin keberadaan kami benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui program RSLH 2026, kami berharap rumah yang lebih layak dapat memberikan rasa aman, nyaman, serta menjadi titik awal bagi kehidupan yang lebih baik bagi para penerima,” ucap Guido.

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meluncurkan program penyaluran bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Pelaksanaan program ini melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Peresmian dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis malam (23/4/2026).

Tito menegaskan bahwa Program BSPS ini menjadi langkah konkret negara dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat perbatasan. Dia menyebut, selama ini belum banyak program yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga di wilayah perbatasan.

“Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan. Kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Tito.

Dia mengungkapkan, program BSPS di kawasan perbatasan awalnya dialokasikan untuk 10.000 rumah dari total 400.000 unit program nasional Kementerian PKP tahun 2026. Namun, setelah kunjungan lapangan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit.

Lihat video: SUMATRA BANGKIT! Mendagri Tito Targetkan Pemulihan Tuntas 3 Tahun



“Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Dan kita pilihkan 40 kabupaten kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” paparnya.

Mendagri Tito juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden serta sinergi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, keterlibatan BPS sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimiliki BPS akan digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi penerima bantuan secara by name by address.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa renovasi rumah rakyat merupakan salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden. Dia menjelaskan, cakupan program BSPS tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lalu ada 222 kabupaten kota yang tidak mendapatkan program ini, apalagi di daerah perbatasan. Tahun ini, tidak boleh ada yang tidak dapat,” kata Maruarar.

Maruarar menambahkan, seluruh pelaksanaan BSPS akan berbasis 100 persen pada data BPS, dengan lokasi ditetapkan oleh Kepala BNPP RI. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan untuk memastikan kualitas renovasi sesuai kebutuhan masing-masing rumah.

“Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan,” ujarnya.

Sedangkan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai kolaborasi ini sebagai terobosan penting dalam pembangunan kawasan perbatasan. Menurutnya, kebijakan berbasis data menjadi kunci agar intervensi pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami juga sudah menyediakan data backlog ketidaklayakhunian untuk 40 kabupaten kota di kawasan perbatasan. Dan kami sudah melihat bahwa memang mayoritas dari kawasan perbatasan ini sangat tinggi. Ada sekitar 85% rumah yang tidak layak huni di salah satu kabupaten kawasan perbatasan," jelas Amalia.

Selain itu, BPS juga menyediakan klasifikasi desa dan kota serta kriteria kawasan pesisir berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 268 Tahun 2025, yang menjadi rujukan penting dalam perencanaan program perumahan.

Program bedah rumah 15.000 RTLH ini diharapkan menjadi pemantik bagi kementerian dan lembaga lain untuk menghadirkan program-program tematik di kawasan perbatasan, mulai dari pasar rakyat, dermaga, hingga fasilitas pendidikan. BNPP optimistis pembangunan perbatasan akan semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan program peningkatan kualitas 15.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan perbatasan dapat rampung paling lambat September 2026.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pelaksanaan program tersebut akan dimulai setelah data sasaran dari Badan Pusat Statistik (BPS) selesai diserahkan dan diverifikasi.

“Kalau seminggu (verifikasi) dapat, berarti awal Mei ya harusnya kita bisa (mulai pembangunan). Paling lambat September tahun ini kita harus selesaikan,” kata Ara dalam konferensi pers di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan program itu mencakup 17 provinsi dan 40 kabupaten/kota di kawasan perbatasan negara.

Program diprioritaskan untuk memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ara mengatakan bedah rumah dijalankan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menjadi bagian dari target nasional merenovasi 400.000 rumah.

“Nah ini bedah 15.000 rumah masuk di 400.000 itu,” ujarnya.

Menurut dia, waktu pelaksanaan program BSPS rata-rata memerlukan empat hingga lima bulan sejak proses pendataan dan verifikasi selesai dilakukan.

“Kami mengerjakan itu rata-rata 4 bulan sampai 5 bulan prosesnya,” ungkapnya.

Ia menegaskan pemerintah ingin pelaksanaan program di wilayah perbatasan berjalan cepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Ara menambahkan program 15.000 unit tersebut awalnya dialokasikan sebanyak 10.000 rumah, namun kemudian dinaikkan untuk memperluas perbaikan kondisi hunian warga di kawasan perbatasan.

“Kita tidak mau tanggung-tanggung, makanya saya tambah deh jangan cuma 10.000, 15.000. (Rumah-rumah) Ini kan paling depan, halaman depan kita kan berbatasan dengan halaman depan tetangga kita,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pemerintah menilai peningkatan kualitas hunian di kawasan perbatasan juga diperlukan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan wilayah negara.

Menurutnya, percepatan pelaksanaan penting dilakukan agar masyarakat di kawasan perbatasan segera merasakan manfaat program tersebut.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026