REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mandiri Institute mencatat pola belanja masyarakat mulai kembali normal setelah melewati momentum Lebaran atau Idul Fitri 2026. Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), indeks belanja masyarakat sempat mencapai puncaknya pada 22 Maret 2026 atau selama periode Lebaran di level 124,3 poin. Kemudian mengalami moderasi menjadi 122,3 poin pada pekan pertama Mei 2026.

“Belanja masyarakat mengalami moderasi. Jadi, sampai 5 Mei kemarin, MSI mengalami moderasi ke titik 122,3 setelah lima pekan berturut-turut mengalami koreksi,” kata Head of Mandiri Institute Andre Simangunsong dalam Mandiri Macro and Market Brief 2Q26 di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Meski tergolong mengalami perlambatan, Andre menilai pola konsumsi masyarakat tahun ini masih lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut dia, pasca-Lebaran 2025 penurunan konsumsi terjadi cukup tajam meski kemudian diikuti pemulihan yang kuat. Sementara pada 2026, perlambatan belanja berlangsung lebih bertahap sehingga mencerminkan pola konsumsi yang lebih stabil.

“Kalau kita bandingkan antara 2026 dengan 2025, memang kita lihat pada 2026 moderasi ini terlihat lebih gradual. Kalau tahun lalu itu terlihat, setelah efek puncak Lebaran, belanja masyarakat turun signifikan, tetapi rebound-nya juga signifikan,” jelas Andre

“Namun, paling tidak di sini kita lihat pada minggu kelima atau saat libur Hari Buruh, MSI sudah masuk pertumbuhan yang positif secara mingguan,” tambahnya.

Dari sisi kelompok pendapatan, Mandiri Institute melihat pertumbuhan konsumsi masih ditopang kelompok masyarakat berpenghasilan atas.

Pertumbuhan belanja kelompok kelas atas (upper) tercatat mencapai 5,3 persen secara tahunan pada 2026, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 3,1 persen. Sebaliknya, kelompok lower dan middle justru mengalami perlambatan pertumbuhan belanja.

Jakarta (ANTARA) - Mandiri Institute mencatat pola belanja masyarakat mulai kembali normal setelah melewati momentum Lebaran atau Idulfitri 2026.

Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), indeks belanja masyarakat sempat mencapai puncaknya pada 22 Maret 2026 atau selama periode Lebaran di level 124,3 poin. Kemudian mengalami moderasi menjadi 122,3 poin pada pekan pertama Mei 2026.

“Spending masyarakat atau belanja masyarakat mengalami moderasi. Jadi, sampai tanggal 5 Mei kemarin, MSI mengalami moderasi ke titik 122,3 setelah lima minggu berturut-turut mengalami koreksi,” kata Head of Mandiri Institute Andre Simangunsong dalam Mandiri Macro and Market Brief 2Q26 di Jakarta, Senin.

Meski tergolong mengalami perlambatan, Andre menilai pola konsumsi masyarakat tahun ini masih lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut dia, pascaLebaran 2025 penurunan konsumsi terjadi cukup tajam meski kemudian diikuti pemulihan yang kuat. Sementara pada 2026, perlambatan belanja berlangsung lebih bertahap sehingga mencerminkan pola konsumsi yang lebih stabil.

“Kalau kita bandingkan antara 2026 dengan 2025, memang kita lihat di 2026 ini, moderasi ini terlihat lebih gradual. Kalau tahun lalu itu kelihatan ya, setelah efek puncak Lebaran itu belanja masyarakat turun signifikan, tapi rebound-nya juga signifikan,” jelas Andre.

“Tapi paling tidak di sini kita lihat di minggu kelima atau di minggu libur Hari Buruh, MSI itu sudah masuk pertumbuhan yang positif atau teritorinya positif secara mingguan,” tambahnya.

Dari sisi kelompok pendapatan, Mandiri Institute melihat pertumbuhan konsumsi masih ditopang oleh kelompok masyarakat berpenghasilan atas.

Pertumbuhan belanja kelompok kelas atas (upper) tercatat mencapai 5,3 persen secara tahunan pada 2026, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar 3,1 persen. Sebaliknya, kelompok lower dan middle justru mengalami perlambatan pertumbuhan belanja.

Andre mengatakan konsumsi masyarakat kelas atas masih menjadi penopang utama, terutama pada segmen premium seperti department store, e-commerce premium, dan speciality store.

Di samping itu, Mandiri Institute juga menangkap adanya perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah kebutuhan yang lebih esensial.

Perubahan tersebut tercermin dari pertumbuhan kategori supermarket yang mencapai hampir 6 persen secara tahunan hingga awal Mei 2026, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,3 persen.

Sementara itu, kategori lain seperti elektronik dan leisure masih cenderung tertahan.

“Kita mendapatkan kesimpulan, sepertinya ada sedikit shifting belanja ya kalau secara tahunan. Karena di sini kita lihat, karena bulan depan itu sudah masuk bulan Juni, dan saya rasa masyarakat juga bersiap belanja untuk keperluan anak sekolah di tahun ajaran baru,” ujarnya.

Andre menambahkan, sikap masyarakat yang cenderung lebih berhati-hati saat ini juga dipengaruhi oleh ketidakpastian global, termasuk perkembangan harga minyak dan prospek ekonomi dunia.

“Apa yang terjadi dari sisi global ini juga mempengaruhi bagaimana ekspektasi konsumen ke depan. Jika masyarakat kemudian sedikit hati-hati itu sikap yang wajar,” tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Generasi Z (Gen Z) menjadi motor utama lonjakan konsumsi selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Di tengah tekanan global, belanja kelompok usia muda ini justru tumbuh paling tinggi dibanding generasi lainnya.

Data Mandiri Institute mencatat konsumsi Gen Z meningkat 4,4 persen. Angka ini melampaui milenial yang tumbuh 3 persen dan Gen X sebesar 1,4 persen.

Kenaikan tersebut ikut mendorong konsumsi secara keseluruhan. Mandiri Spending Index (MSI) tercatat naik 2,9 persen dibandingkan periode sebelum Ramadhan, sedikit lebih tinggi dari capaian tahun lalu.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, lonjakan belanja didorong momentum pencairan tunjangan hari raya (THR). “Kelompok menengah menjadi penggerak utama akselerasi belanja, khususnya pada periode THR,” kata Andry dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Dari sisi kategori, belanja non-esensial mengalami kenaikan paling tinggi. Fesyen tumbuh 6,4 persen, perawatan diri 4,9 persen, serta elektronik 4,7 persen.

Tren ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan diri masyarakat untuk berbelanja di luar kebutuhan pokok. Pola konsumsi juga bergeser dibandingkan tahun lalu yang lebih fokus pada kebutuhan dasar.

Secara keseluruhan, konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, peran Gen Z dan kelas menengah diperkirakan masih dominan dalam menjaga laju belanja masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Mandiri Institute melalui Mandiri Spending Index (MSI) mencatat bahwa aktivitas belanja masyarakat kelompok kelas menengah menjadi pendorong penguatan konsumsi secara keseluruhan di Ramadhan hingga Lebaran 2026.

“Kelompok menengah menjadi penggerak utama akselerasi belanja, khususnya pada periode THR, sehingga berkontribusi besar terhadap penguatan konsumsi secara keseluruhan,” kata Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut Andry mengatakan Mandiri Spending Index (MSI) mencatat pertumbuhan konsumsi 2,9 persen dibandingkan periode pra-Ramadhan, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya sebesar 2,8 persen.

Hal itu, menurut Mandiri Institute, mencerminkan peningkatan aktivitas belanja masyarakat yang lebih solid sepanjang Ramadhan hingga Lebaran 2026.

Konsumsi kelompok menengah mencatat pertumbuhan sebesar 4,1 persen, lebih tinggi dari kelompok bawah (2,1 persen) dan atas (2,6 persen).

Mandiri Institute menyampaikan bahwa data itu menegaskan peran strategis kelompok menengah dalam menjaga momentum konsumsi domestik.

Andry Asmoro atau akrab disapa Asmo menjelaskan bahwa pertumbuhan belanja kelompok menengah tercatat 1,4 hingga 2 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.

Kondisi itu menunjukkan kontribusi signifikan kelas menengah sebagai penggerak utama konsumsi, khususnya pada periode pencairan tunjangan hari raya (THR).

Jika dilihat berdasarkan usia, konsumsi utamanya didorong oleh kelompok generasi muda. Mandiri Institute mencatat, tingkat konsumsi generasi Gen Z tumbuh 4,4 persen, lebih tinggi dibandingkan kelompok usia Milenial (3 persen) dan Gen X (1,4 persen).

Dari sisi jenis belanja, pertumbuhan belanja didominasi oleh sektor nonesensial seperti fashion (6,4 persen), beauty care (4,9 persen), dan elektronik (4,7 persen).

Hal itu berbeda dengan periode Ramadhan-Lebaran 2025, di mana kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu belanja dengan pertumbuhan tertinggi.

“Kenaikan pada kategori ini mencerminkan peningkatan kepercayaan diri masyarakat dalam melakukan konsumsi diskresioner selama periode Ramadhan-Lebaran 2026,” ujar Asmo.

Secara keseluruhan, catat Mandiri Institute, penguatan konsumsi domestik menegaskan peran permintaan dalam negeri sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Mandiri Institute, keberhasilan itu tidak terlepas dari efektivitas kebijakan pemerintah serta sinergi terintegrasi lintas sektor dalam menjaga daya beli masyarakat, termasuk melalui mekanisme distribusi THR yang berjalan lancar dan tepat waktu pada tahun ini.

Ke depan, Tim Ekonom Bank Mandiri memandang momentum itu sebagai fondasi yang kuat bagi keberlanjutan pertumbuhan konsumsi domestik.

Dengan dukungan kebijakan fiskal yang terukur dan penguatan ekosistem pembayaran digital, daya beli masyarakat khususnya kelompok menengah diproyeksikan tetap terjaga sebagai penggerak utama perekonomian nasional di tengah fluktuasi ekonomi global.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Konsumsi rumah tangga nasional sebesar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dinilai Tim Ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute berhasil menjaga ekonomi Indonesia di tengah dinamika global saat ini. Aktivitas ekonomi secara konsisten menjadi "bantalan pelindung" yang efektif dalam meredam guncangan eksternal.

Tim mengingatkan bahwa untuk menjaga motor penggerak utama ini, penguatan kualitas lapangan kerja bagi kelompok masyarakat di zona transisi jadi bernilai mendesak guna mendorong mobilitas ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Upaya ini diperlukan untuk menciptakan akselerasi yang bertumbuh secara inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan, struktur demografi ekonomi Indonesia tengah mengalami pergeseran signifikan. Tercatat, 86 juta orang atau 1 dari 3 penduduk Indonesia tergolong ke dalam kelompok Kelas Menengah Transisi atau Transitional Middle Class. Kelompok yang mencakup Upper Aspiring Middle Class (AMC) dan Lower Middle Class (MC) ini memiliki karakteristik mobilitas yang sangat dinamis, namun rentan.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro (Asmo) mengatakan, dinamika di kelompok transisi ini menjadi tantangan bagi penguatan struktur ekonomi nasional. Data periode 2019-2025 menunjukkan, kelompok Lower MC mengalami penurunan jumlah hingga lebih dari 11 juta orang, sementara kelompok Upper AMC cenderung stagnan di bawah ambang batas kelas menengah. Di sisi lain, kelompok menengah atas (Middle MC dan Upper MC) justru mencatat kenaikan sebesar 416 ribu orang.

"Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat di zona transisi memiliki daya dorong yang cukup untuk terus naik ke level ekonomi yang lebih mapan secara berkelanjutan," ujar Asmo dalam keterangan resminya, Rabu (8/4).

Dalam kajian Mandiri Institute, kualitas pekerjaan menjadi pembeda utama antara kelas menengah transisi dengan kelompok di atasnya. Meskipun lebih dari 50 persen kelompok transisi telah terserap di sektor formal, angka ini masih terpaut jauh dengan selisih 28 poin persentase dibandingkan kelompok kelas menengah yang lebih mapan. Disparitas ini membatasi kemampuan masyarakat dalam melakukan akumulasi aset dan memperlebar kerentanan jika terjadi guncangan ekonomi.

Rendahnya kualitas pendapatan tercermin dari struktur pengeluaran kelompok Upper AMC dan Lower MC yang masih didominasi oleh kebutuhan primer. Alokasi terbesar dihabiskan untuk mobilitas (20 persen), perumahan (13 persen), dan tagihan rutin (10 persen).

Sementara itu, porsi untuk peningkatan kesejahteraan (well-being) seperti kesehatan dan pendidikan mencapai 15 persen. Kondisi ini menyisakan ruang konsumsi sekunder seperti lifestyle, barang elektronik, dan barang tahan lama yang sangat terbatas, yakni hanya sekitar 18 persen.

Keterbatasan ruang finansial ini juga berdampak pada minimnya kepemilikan aset cadangan (buffer asset). Tercatat hanya 21 persen dari rumah tangga Upper AMC yang memiliki aset likuid seperti emas, sangat jauh jika dibandingkan dengan kelompok Upper MC yang mencapai 69 persen.

Tanpa aset cadangan yang memadai, kelompok transisi sangat rentan terhadap risiko inflasi maupun kehilangan pendapatan. Untuk itu, Asmo menekankan pentingnya memusatkan langkah strategis pada penguatan kualitas lapangan kerja melalui keunggulan berkelanjutan di sektor-sektor produktif.

Adapun upaya itu tetap perlu didorong melalui perbaikan daya saing investasi dan kemudahan berusaha yang didukung oleh stimulus fiskal. Sehingga, dapat tercipta ekspansi sektor riil, serta kesempatan kerja yang berkualitas.

Hasil estimasi Mandiri Institute menunjukkan, terdapat lebih dari 2 juta penduduk dari kelompok transisi yang sebenarnya sudah siap naik menjadi kelas menengah. Didukung oleh kualitas pekerjaan yang relatif stabil, daya beli yang tangguh, dan kepemilikan buffer asset yang baik, mereka memiliki resiliensi dan potensi yang lebih tinggi.

"Namun, perluasan lapangan kerja ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas pekerja, yang menjadi kunci utama untuk menaikkan pendapatan secara riil dan berkelanjutan," tambah Asmo.

Dalam hal ini, Bank Mandiri mendukung penguatan daya saing kelas menengah melalui sinergi yang terintegrasi antara penyediaan akses pembiayaan yang inklusif serta program literasi keuangan. Inisiatif ini diharapkan dapat mendampingi transisi kelompok masyarakat dalam mengelola keuangan, serta mendorong produktivitas akumulasi aset demi masa depan ekonomi yang lebih kokoh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Resiliensi ekonomi Indonesia di tengah dinamika global terus terjaga baik ditopang solidnya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Aktivitas ekonomi ini secara konsisten menjadi ”bantalan pelindung” yang efektif dalam meredam guncangan eksternal. Namun, untuk menjaga motor penggerak utama ini, penguatan kualitas lapangan kerja bagi kelompok masyarakat di zona transisi dinilai mendesak.

Tujuannya, mendorong mobilitas ekonomi lebih tinggi dan berkelanjutan. Upaya ini diperlukan untuk menciptakan akselerasi yang bertumbuh secara inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

Hasil analisis Tim Ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute menunjukkan, struktur demografi ekonomi Indonesia tengah mengalami pergeseran signifikan.

Tercatat, 86 juta orang atau 1 dari 3 penduduk Indonesia tergolong ke dalam kelompok Kelas Menengah Transisi atau Transitional Middle Class. Kelompok yang mencakup Upper Aspiring Middle Class (AMC) dan Lower Middle Class (MC) ini punya karakteristik mobilitas yang sangat dinamis namun rentan.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, dinamika di kelompok transisi ini menjadi tantangan bagi penguatan struktur ekonomi nasional.

Data periode 2019 hingga 2025 menunjukkan, kelompok Lower MC mengalami penurunan jumlah hingga lebih dari 11 juta orang, sementara kelompok Upper AMC cenderung stagnan di bawah ambang batas kelas menengah.

Di sisi lain, kelompok menengah atas (Middle MC dan Upper MC) justru mencatat kenaikan sebesar 416 ribu orang.

“Tantangan berikutnya memastikan masyarakat di zona transisi memiliki daya dorong cukup untuk terus naik ke level ekonomi yang lebih mapan secara berkelanjutan,” ujar Asmo, sapaan akrab Andry Asmoro, dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (9/4/2026).

Dalam kajian Mandiri Institute, kualitas pekerjaan menjadi pembeda utama antara kelas menengah transisi dengan kelompok di atasnya.

Meskipun lebih dari 50 persen kelompok transisi telah terserap di sektor formal, angka ini masih terpaut jauh dengan selisih 28 poin persentase dibandingkan kelompok kelas menengah yang lebih mapan. Disparitas ini membatasi kemampuan masyarakat dalam melakukan akumulasi aset dan memperlebar kerentanan jika terjadi guncangan ekonomi.

Rendahnya kualitas pendapatan ini tecermin dari struktur pengeluaran kelompok Upper AMC dan Lower MC yang masih didominasi kebutuhan primer. Alokasi terbesar untuk mobilitas (20 persen), perumahan (13 persen), dan tagihan rutin (10 persen).

Sementara itu, porsi untuk peningkatan kesejahteraan (well-being) seperti kesehatan dan pendidikan mencapai 15 persen. Kondisi ini menyisakan ruang konsumsi sekunder seperti lifestyle, barang elektronik, dan barang tahan lama yang sangat terbatas, yakni hanya sekitar 18 persen.

Keterbatasan ruang finansial ini berdampak pada minimnya kepemilikan aset cadangan (buffer asset). Hanya 21 persen dari rumah tangga Upper AMC yang punya aset likuid seperti emas, jauh dibandingkan kelompok Upper MC yang mencapai 69 persen.

Tanpa aset cadangan yang memadai, kelompok transisi sangat rentan terhadap risiko inflasi maupun kehilangan pendapatan.

Asmo menekankan pentingnya memusatkan langkah strategis pada penguatan kualitas lapangan kerja melalui keunggulan berkelanjutan di sektor-sektor produktif.

Upaya tersebut perlu didorong melalui perbaikan daya saing investasi dan kemudahan berusaha yang didukung oleh stimulus fiskal untuk mendorong ekspansi sektor riil serta menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas atau good jobs.

Hasil estimasi Mandiri Institute menunjukkan, terdapat lebih dari 2 juta penduduk dari kelompok transisi yang sebenarnya sudah siap naik menjadi kelas menengah.

Didukung oleh kualitas pekerjaan yang relatif stabil, daya beli yang tangguh, dan kepemilikan buffer asset yang baik, mereka memiliki resiliensi dan potensi yang lebih tinggi.

“Namun, perluasan lapangan kerja ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas pekerja, yang menjadi kunci utama untuk menaikkan pendapatan secara riil dan berkelanjutan,” pungkas Asmo.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri berkomitmen mendukung penguatan daya saing kelas menengah melalui sinergi yang terintegrasi antara penyediaan akses pembiayaan yang inklusif serta program literasi keuangan.

Inisiatif ini diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat transisi dalam mengelola keuangan serta mendorong akumulasi aset yang lebih produktif demi masa depan ekonomi yang lebih kokoh.

Bisnis.com, JAKARTA - Resiliensi ekonomi Indonesia di tengah dinamika global terus terjaga baik ditopang oleh solidnya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 54% terhadap produk domestik bruto (PDB). Aktivitas ekonomi ini secara konsisten menjadi ”bantalan pelindung” yang efektif dalam meredam guncangan eksternal.

Namun, untuk menjaga motor penggerak utama ini, penguatan kualitas lapangan kerja bagi kelompok masyarakat di zona transisi dinilai mendesak guna mendorong mobilitas ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Upaya ini diperlukan untuk menciptakan akselerasi yang bertumbuh secara inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

Hasil analisis Tim Ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute menunjukkan, struktur demografi ekonomi Indonesia tengah mengalami pergeseran signifikan. Tercatat, 86 juta orang atau 1 dari 3 penduduk Indonesia tergolong ke dalam kelompok Kelas Menengah Transisi atau Transitional Middle Class. Kelompok yang mencakup Upper Aspiring Middle Class (AMC) dan Lower Middle Class (MC) ini memiliki karakteristik mobilitas yang sangat dinamis namun rentan.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, dinamika di kelompok transisi ini menjadi tantangan bagi penguatan struktur ekonomi nasional. Data periode 2019 hingga 2025 menunjukkan kelompok Lower MC mengalami penurunan jumlah hingga lebih dari 11 juta orang, sementara kelompok Upper AMC cenderung stagnan di bawah ambang batas kelas menengah. Di sisi lain, kelompok menengah atas (Middle MC dan Upper MC) justru mencatat kenaikan sebesar 416 ribu orang.

“Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat di zona transisi memiliki daya dorong yang cukup untuk terus naik ke level ekonomi yang lebih mapan secara berkelanjutan,” ujar Asmo, sapaan akrab Andry Asmoro, dalam keterangan resminya, Rabu (8/4).

Dalam kajian Mandiri Institute, kualitas pekerjaan menjadi pembeda utama antara kelas menengah transisi dengan kelompok di atasnya. Meskipun lebih dari 50% kelompok transisi telah terserap di sektor formal, angka ini masih terpaut jauh dengan selisih 28 poin persentase dibandingkan kelompok kelas menengah yang lebih mapan. Disparitas ini membatasi kemampuan masyarakat dalam melakukan akumulasi aset dan memperlebar kerentanan jika terjadi guncangan ekonomi.

Rendahnya kualitas pendapatan ini tercermin dari struktur pengeluaran kelompok Upper AMC dan Lower MC yang masih didominasi oleh kebutuhan primer. Alokasi terbesar dihabiskan untuk mobilitas (20%), perumahan (13%), dan tagihan rutin (10%). Sementara itu, porsi untuk peningkatan kesejahteraan (well-being) seperti kesehatan dan pendidikan mencapai 15%. Kondisi ini menyisakan ruang konsumsi sekunder seperti lifestyle, barang elektronik, dan barang tahan lama yang sangat terbatas, yakni hanya sekitar 18%.

Keterbatasan ruang finansial ini juga berdampak pada minimnya kepemilikan aset cadangan (buffer asset). Tercatat hanya 21% dari rumah tangga Upper AMC yang memiliki aset likuid seperti emas, sangat jauh jika dibandingkan dengan kelompok Upper MC yang mencapai 69%. Tanpa aset cadangan yang memadai, kelompok transisi sangat rentan terhadap risiko inflasi maupun kehilangan pendapatan.

Asmo menekankan pentingnya memusatkan langkah strategis pada penguatan kualitas lapangan kerja melalui keunggulan berkelanjutan di sektor-sektor produktif. Upaya tersebut perlu didorong melalui perbaikan daya saing investasi dan kemudahan berusaha yang didukung oleh stimulus fiskal untuk mendorong ekspansi sektor riil serta menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas atau good jobs.

Hasil estimasi Mandiri Institute menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 2 juta penduduk dari kelompok transisi yang sebenarnya sudah siap naik menjadi kelas menengah. Didukung oleh kualitas pekerjaan yang relatif stabil, daya beli yang tangguh, dan kepemilikan buffer asset yang baik, mereka memiliki resiliensi dan potensi yang lebih tinggi.

“Namun, perluasan lapangan kerja ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas pekerja, yang menjadi kunci utama untuk menaikkan pendapatan secara riil dan berkelanjutan,” pungkas Asmo.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri berkomitmen mendukung penguatan daya saing kelas menengah melalui sinergi yang terintegrasi antara penyediaan akses pembiayaan yang inklusif serta program literasi keuangan. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat transisi dalam mengelola keuangan serta mendorong akumulasi aset yang lebih produktif demi masa depan ekonomi yang lebih kokoh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute menyoroti tingginya tingkat ketidaksesuaian (mismatch) di pasar tenaga kerja Indonesia di kala tingkat pengangguran menurun.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia turun 6 basis poin menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Proporsi pekerja informal juga menurun menjadi 57,8 persen pada 2025 dari 58 persen pada 2024.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai, penurunan tingkat pengangguran dan berkurangnya pekerja informal memang mencerminkan perbaikan pasar tenaga kerja.

"Penurunan TPT dan berkurangnya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja kita bergerak ke arah yang lebih sehat dan resilien," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/2/2026).

Namun di saat yang sama, kualitas penciptaan kerja dinilai masih menghadapi tantangan.

Pasar tenaga kerja Indonesia mengalami tingginya tingkat ketidaksesuaian antara pendidikan dan jenis pekerjaan.

Data BPS menunjukkan, satu dari dua pekerja di Indonesia mengalami ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan (vertical mismatch).

Pada 2025, tingkat vertical mismatch tercatat sebesar 50 persen, tapi angka ini membaik dari tahun 2023 yang sebesar 51 persen.

Mismatch terjadi ketika pekerja memiliki pendidikan lebih tinggi atau lebih rendah dibanding kebutuhan jabatan, yang berpotensi menahan optimalisasi produktivitas dan pertumbuhan upah.

Hal ini tecermin dari data BPS yang menunjukkan sumber utama mismatch ini berasal dari kelompok dengan pendidikan dan kualifikasi yang rendah yang mencapai 32 persen dari total pekerja.

Hal ini sejalan dengan komposisi angkatan kerja berpendidikan setara SD atau lebih rendah yang masih sekitar 33 persen.

Secara sektoral, mismatch tertinggi tercatat pada sektor pengadaan air dan pertanian.

Pada sektor pengadaan air, ketidaksesuaian didominasi pekerja overeducated.

Sementara di sektor pertanian, mismatch dipicu dominasi pekerja undereducated yang mencerminkan kebutuhan peningkatan kualitas keterampilan.

Adapun sektor administrasi pemerintahan dan jasa keuangan memiliki proporsi pekerja overeducated yang relatif lebih besar, dipengaruhi daya tarik stabilitas serta insentif sektor formal.

Temuan ini memperkuat urgensi penguatan ekosistem penempatan tenaga kerja agar kompetensi lulusan dapat terserap lebih optimal.

Untuk itu, Mandiri Institute menilai kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan kepada kualitas penciptaan lapangan kerja.

Terutama melalui sinergi yang terintegrasi antara pendidikan, industri, dan pemerintah.

"Penguatan link and match, perluasan program upskilling dan reskilling berbasis kebutuhan sektor, serta penajaman intervensi pada wilayah prioritas akan membentuk keunggulan berkelanjutan dalam struktur pasar tenaga kerja nasional," ucapnya.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda tersebut, Bank Mandiri terlibat aktif dalam berbagai program peningkatan kapasitas tenaga kerja, termasuk Program Magang Nasional yang digagas pemerintah.

Program ini dirancang untuk memberi pengalaman kerja terstruktur bagi lulusan baru agar lebih siap memasuki dunia industri.

Perseroan juga memperluas kerja sama dengan institusi pendidikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan kesiapan talenta sesuai kebutuhan pasar.

Ke depan, konsolidasi kebijakan berbasis data serta penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penentu dalam mendorong produktivitas tenaga kerja.

Dengan strategi tersebut, perbaikan pasar kerja diharapkan dapat bertransformasi menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

IDXChannel - Pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan tren pemulihan yang positif dengan penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan struktur pekerja formal. Meski demikian, tantangan besar masih membayangi terkait ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan kebutuhan industri atau vertical mismatch.

Berdasarkan kajian terbaru Mandiri Institute, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional berhasil turun ke angka 4,85 persen pada Agustus 2025. Selain itu, proporsi pekerja informal juga menyusut dari 58 persen pada 2024 menjadi 57,8 persen pada 2025.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menilai tren ini merupakan sinyal positif bagi kesehatan ekonomi nasional pascapandemi.

“Penurunan TPT dan berkurangnya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja kita bergerak ke arah yang lebih sehat dan resilien. Namun, untuk memastikan perbaikan ini berkelanjutan, kualitas penciptaan kerja harus semakin ditopang oleh kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan sektor usaha,” ujar Andry dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).

Analisis Mandiri Institute menggunakan data Sakernas BPS menunjukkan bahwa 50 persen atau satu dari dua pekerja di Indonesia mengalami vertical mismatch. Fenomena ini terjadi ketika seorang pekerja memiliki pendidikan yang lebih tinggi (overeducated) atau lebih rendah (undereducated) dibandingkan dengan kualifikasi jabatan yang diemban.

Terkait mismatch, sekitar 32 persen pekerja masuk kategori undereducated, yang sejalan dengan data bahwa 33 persen angkatan kerja masih berpendidikan setara SD atau di bawahnya.

Sektor pengadaan air dan pertanian mencatat tingkat mismatch tertinggi. Sektor pertanian didominasi pekerja undereducated, sementara pengadaan air didominasi overeducated.

Sektor jasa keuangan dan administrasi pemerintahan memiliki banyak pekerja overeducated karena daya tarik stabilitas dan insentif di sektor tersebut.

Andry yang akrab disapa Asmo, menegaskan bahwa pemerintah dan pelaku industri harus memperkuat ekosistem penempatan tenaga kerja melalui program upskilling dan reskilling yang terukur.

“Penguatan link and match, perluasan program upskilling dan reskilling berbasis kebutuhan sektor, serta penajaman intervensi pada wilayah prioritas akan membentuk keunggulan berkelanjutan dalam struktur pasar tenaga kerja nasional,” imbuh Asmo.

Tim ekonom Bank Mandiri meyakini bahwa konsolidasi kebijakan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor akan menjadi motor penggerak untuk mengonversi perbaikan tenaga kerja menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing global.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah kelas menengah terus mengalami penyusutan akibat tren stagnasi pertumbuhan ekonomi yang belum mampu beranjak dari angka 5%. Publikasi terbaru Mandiri Institute, sebanyak 1,2 juta penduduk kelas menengah turun kasta.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sebanyak 5,11%. Meski tercatat tumbuh, distribusi pendapatan masyarakat masih cukup timpang kendati ada perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

BPS mencatat sampai dengan September 2025, 20% penduduk teratas setidaknya memiliki 44,80% dari total pengeluaran penduduk Indonesia.

Secara tren jumlah ini sebenarnya mengalami penyusutan dibanding September 2024 dimana penduduk 20% ke atas mampu berkontribusi sebesar 46,24% dari total pengeluaran penduduk.

Sementara itu, berbanding terbalik dengan 20% penduduk teratas, masyarakat yang masuk kategori penduduk 40% menengah mengalami peningkatan peranannya. Kelompok ini tercatat memiliki kontribusi sebesar 35,92% dari total pengeluaran. Ada kenaikan kontribusi dibandingkan September 2024 yang hanya 35,35%.

Tren tersebut juga terjadi di dalam kelompok penduduk 40% terbawah. Kontribusi mereka naik dari 18,41% pada September 2024 menjadi 19,28% pada September 2025.

Kelas Menengah Susut

Laporan Mandiri Institute mengungkapkan populasi kelas menengah di Indonesia mengalami kontraksi signifikan pada 2025, yang mana sebanyak 1,2 juta masyarakat terlempar dari kategori ini dan turun ke level ekonomi yang lebih rendah.

Dalam laporan bertajuk Mandiri Institute Demographic Insights: Dinamika Kelas Menengah di 2025 yang dirilis pada Februari 2026, jumlah penduduk kelas menengah menyusut dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada tahun ini.

Penurunan ini menyebabkan proporsi kelas menengah terhadap total populasi tergerus menjadi 16,6%, dari posisi 17,1% pada tahun sebelumnya.

"Kelas menengah nasional mengalami penurunan di 2025. Di sisi lain, aspiring middle class [kelompok calon kelas menengah] meningkat signifikan," tulis laporan Mandiri Institute, dikutip Senin (9/2/2026).

Data menunjukkan, kelompok ini bertambah 4,5 juta jiwa, naik dari 137,5 juta jiwa pada 2024 menjadi 142,0 juta jiwa pada 2025.

Perkembangan tersebut menempatkan aspiring middle class sebagai kelompok mayoritas yang mendominasi 50,4% dari total penduduk Indonesia. Sejalan, kelompok rentan (total populasi sebesar 24,1%) meningkatkan sekitar 200 ribu orang, dari 67,7 juta menjadi 67,9 juta.

Di sisi lain, jumlah kelompok miskin (8,5%) turun 1,4 juta, dari 25,2 juta menjadi 23,9 juta. Kelompok kelas atas (0,4%) juga meningkat sekitar 100 ribu orang dari 1,1 juta menjadi 1,2 juta.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa mereka yang terdegradasi dari kelas menengah tidak jatuh miskin, melainkan masuk ke zona rentan atau 'turun kasta' menjadi calon kelas menengah.

Secara spasial, penurunan jumlah kelas menengah tidak merata. Provinsi Sumatra Selatan mencatatkan penurunan terdalam alias rapor merah dengan kehilangan 693.000 jiwa kelas menengah.

Penurunan tajam juga terjadi di Banten yang berkurang 268.000 jiwa dan Jawa Tengah berkurang 161.000 jiwa. DKI Jakarta pun tak luput dari tren negatif ini dengan penurunan kelas menengah sebanyak 119.000 jiwa.

Sebaliknya, beberapa provinsi di Pulau Jawa justru mencatatkan perbaikan. Jawa Barat memimpin dengan penambahan kelas menengah sebanyak 358.000 jiwa, disusul Jawa Timur dengan 152.000 jiwa, dan D.I. Yogyakarta bertambah 63.000 jiwa.

Adapun, Mandiri Institute mengklasifikasi kelas mengikuti definisi World Bank alias Bank Dunia berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan relatif terhadap garis kemiskinan: miskin (<1x), rentan (1,0-1,5x), calon kelas menengah (>1,5-3,5x), kelas menengah (>3,5-17x), dan kelas atas (>17x).

Tekanan pendapatan ini memengaruhi pola belanja. Mandiri Institute mencatat pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah pada 2025 hanya tumbuh 4,1% secara tahunan (year on year/YoY).

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan konsumsi kelas atas yang melesat 6,8% maupun kelompok miskin yang tumbuh 4,7%.

Menariknya, terjadi anomali dalam prioritas belanja. Pertumbuhan konsumsi makanan melambat signifikan ke level 0,9%, sementara konsumsi bukan makanan (non-food) justru tumbuh 6,4%.

Penyokong utama konsumsi non-food tersebut adalah barang tahan lama (durable goods). Secara spesifik, pembelian gawai alias handphone mencatatkan lonjakan pertumbuhan tertinggi sebesar 31,2%, diikuti barang elektronik sebesar 26,2%.

"Pertumbuhan konsumsi barang tahan lama kelas menengah didorong pembelian handphone," tulis riset tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak menyiapkan insentif khusus untuk kelas menengah pada tahun ini, meski jumlahnya terus menyusut.

Adapun, berdasarkan data yang diolah dari survei sosial ekonomi nasional 2025 milik Badan Pusat Statistik (BPS), Mandiri Institute mencatat 1,2 juta penduduk kelas sosial tersebut 'turun kasta' sepanjang 2025.

Purbaya menilai fenomena kontraksi jumlah kelas menengah terus merupakan konsekuensi logis dari perlambatan ekonomi, terutama sejak pandemi Covid-19 pada 2020. Menurutnya, pandemi telah memukul sektor formal, tempat mayoritas kelas menengah menggantungkan hidup.

"Kan sejak Covid-19 melambat terus tuh [perekonomian], otomatis yang punya kerja [pekerjaan] formal kan hilang karena perusahaan tutup," ungkapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Alih-alih memberikan bantuan sosial tambahan atau insentif pajak khusus kelas menengah, Purbaya menekankan bahwa strategi utama pemerintah adalah menggenjot pertumbuhan ekonomi makro.

Bendahara negara meyakini, jika ekonomi tumbuh maka ruang bagi usaha baru akan terbuka sehingga diharapkan dapat menyerap kembali tenaga kerja ke sektor formal, yang pada akhirnya akan melahirkan kembali kelas menengah baru.

"Jadi strategi utamanya adalah penciptaan pertumbuhan ekonomi, yang menciptakan ruang bagi usaha baru bangkit, dan ada orang-orang yang berpenghasilan lebih formal lagi. Itu adalah penciptaan kelas menengah," jelasnya.

Saat dikonfirmasi kembali mengenai apakah ada alokasi insentif fiskal khusus tahun ini untuk menjaga eksistensi kelas yang mendorong konsumsi utama tersebut, Purbaya memastikan tidak ada.

"Enggak ada. Insentifnya pertumbuhan ekonomi, biar mereka gampang cari kerja," ucapnya.

Laporan Mandiri Institute

Laporan Mandiri Institute bertajuk Demographic Insights: Dinamika Kelas Menengah di 2025 mencatat jumlah penduduk kelas menengah menyusut dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada tahun ini.

Penurunan ini menyebabkan proporsi kelas menengah terhadap total populasi tergerus menjadi 16,6%, dari posisi 17,1% pada tahun sebelumnya.

"Kelas menengah nasional mengalami penurunan di 2025. Di sisi lain, aspiring middle class [kelompok calon kelas menengah] meningkat signifikan," tulis laporan Mandiri Institute, dikutip Senin (9/2/2026).

Data menunjukkan, ketika kelas menengah menyusut, kelompok calon kelas menengah atau aspiring middle class justru membengkak tajam. Kelompok ini bertambah 4,5 juta jiwa, naik dari 137,5 juta jiwa pada 2024 menjadi 142,0 juta jiwa pada 2025.

Perkembangan tersebut menempatkan aspiring middle class sebagai kelompok mayoritas yang mendominasi 50,4% dari total penduduk Indonesia. Sejalan, kelompok rentan (24,1%) meningkatkan sekitar 200 ribu orang, dari 67,7 juta menjadi 67,9 juta.

Di sisi lain, jumlah kelompok miskin (8,5%) turun 1,4 juta, dari 25,2 juta menjadi 23,9 juta. Kelompok kelas atas (0,4%) juga meningkat sekitar 100 ribu orang dari 1,1 juta menjadi 1,2 juta.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa mereka yang terdegradasi dari kelas menengah tidak jatuh miskin, melainkan masuk ke zona rentan atau 'turun kasta' menjadi calon kelas menengah.

Secara spasial, penurunan jumlah kelas menengah tidak merata. Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan penurunan terdalam alias rapor merah dengan kehilangan 693.000 jiwa kelas menengah.

Penurunan tajam juga terjadi di Banten yang berkurang 268.000 jiwa dan Jawa Tengah berkurang 161.000 jiwa. Jakarta pun tak luput dari tren negatif ini dengan penurunan kelas menengah sebanyak 119.000 jiwa.

Sebaliknya, beberapa provinsi di Pulau Jawa justru mencatatkan perbaikan. Jawa Barat memimpin dengan penambahan kelas menengah sebanyak 358.000 jiwa, disusul Jawa Timur dengan 152.000 jiwa, dan D.I. Yogyakarta bertambah 63.000 jiwa.

Adapun, Mandiri Institute mengklasifikasi kelas mengikuti definisi World Bank alias Bank Dunia berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan relatif terhadap garis kemiskinan: miskin (<1x), rentan (1,0-1,5x), calon kelas menengah (>1,5-3,5x), kelas menengah (>3,5-17x), dan kelas atas (>17x).

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan Mandiri Institute mengungkapkan populasi kelas menengah di Indonesia mengalami kontraksi signifikan pada 2025, yang mana sebanyak 1,2 juta masyarakat terlempar dari kategori ini dan turun ke level ekonomi yang lebih rendah.

Dalam laporan bertajuk Mandiri Institute Demographic Insights: Dinamika Kelas Menengah di 2025 yang dirilis pada Februari 2026, jumlah penduduk kelas menengah menyusut dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada tahun ini.

Penurunan ini menyebabkan proporsi kelas menengah terhadap total populasi tergerus menjadi 16,6%, dari posisi 17,1% pada tahun sebelumnya.

"Kelas menengah nasional mengalami penurunan di 2025. Di sisi lain, aspiring middle class [kelompok calon kelas menengah] meningkat signifikan," tulis laporan Mandiri Institute, dikutip Senin (9/2/2026).

Data menunjukkan, kelompok ini bertambah 4,5 juta jiwa, naik dari 137,5 juta jiwa pada 2024 menjadi 142,0 juta jiwa pada 2025.

Perkembangan tersebut menempatkan aspiring middle class sebagai kelompok mayoritas yang mendominasi 50,4% dari total penduduk Indonesia. Sejalan, kelompok rentan (total populasi sebesar 24,1%) meningkatkan sekitar 200 ribu orang, dari 67,7 juta menjadi 67,9 juta.

Di sisi lain, jumlah kelompok miskin (8,5%) turun 1,4 juta, dari 25,2 juta menjadi 23,9 juta. Kelompok kelas atas (0,4%) juga meningkat sekitar 100 ribu orang dari 1,1 juta menjadi 1,2 juta.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa mereka yang terdegradasi dari kelas menengah tidak jatuh miskin, melainkan masuk ke zona rentan atau 'turun kasta' menjadi calon kelas menengah.

Secara spasial, penurunan jumlah kelas menengah tidak merata. Provinsi Sumatra Selatan mencatatkan penurunan terdalam alias rapor merah dengan kehilangan 693.000 jiwa kelas menengah.

Penurunan tajam juga terjadi di Banten yang berkurang 268.000 jiwa dan Jawa Tengah berkurang 161.000 jiwa. DKI Jakarta pun tak luput dari tren negatif ini dengan penurunan kelas menengah sebanyak 119.000 jiwa.

Sebaliknya, beberapa provinsi di Pulau Jawa justru mencatatkan perbaikan. Jawa Barat memimpin dengan penambahan kelas menengah sebanyak 358.000 jiwa, disusul Jawa Timur dengan 152.000 jiwa, dan D.I. Yogyakarta bertambah 63.000 jiwa.

Adapun, Mandiri Institute mengklasifikasi kelas mengikuti definisi World Bank alias Bank Dunia berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan relatif terhadap garis kemiskinan: miskin (<1x), rentan (1,0-1,5x), calon kelas menengah (>1,5-3,5x), kelas menengah (>3,5-17x), dan kelas atas (>17x).

Paradoks Konsumsi: Makan Ditahan, Gawai Jalan Terus

Tekanan pendapatan ini memengaruhi pola belanja. Mandiri Institute mencatat pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah pada 2025 hanya tumbuh 4,1% secara tahunan (year on year/YoY).

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan konsumsi kelas atas yang melesat 6,8% maupun kelompok miskin yang tumbuh 4,7%.

Menariknya, terjadi anomali dalam prioritas belanja. Pertumbuhan konsumsi makanan melambat signifikan ke level 0,9%, sementara konsumsi bukan makanan (non-food) justru tumbuh 6,4%.

Penyokong utama konsumsi non-food tersebut adalah barang tahan lama (durable goods). Secara spesifik, pembelian gawai alias handphone mencatatkan lonjakan pertumbuhan tertinggi sebesar 31,2%, diikuti barang elektronik sebesar 26,2%.

"Pertumbuhan konsumsi barang tahan lama kelas menengah didorong pembelian handphone," tulis riset tersebut.