REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mandiri Institute mencatat pola belanja masyarakat mulai kembali normal setelah melewati momentum Lebaran atau Idul Fitri 2026. Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), indeks belanja masyarakat sempat mencapai puncaknya pada 22 Maret 2026 atau selama periode Lebaran di level 124,3 poin. Kemudian mengalami moderasi menjadi 122,3 poin pada pekan pertama Mei 2026.

“Belanja masyarakat mengalami moderasi. Jadi, sampai 5 Mei kemarin, MSI mengalami moderasi ke titik 122,3 setelah lima pekan berturut-turut mengalami koreksi,” kata Head of Mandiri Institute Andre Simangunsong dalam Mandiri Macro and Market Brief 2Q26 di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Meski tergolong mengalami perlambatan, Andre menilai pola konsumsi masyarakat tahun ini masih lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut dia, pasca-Lebaran 2025 penurunan konsumsi terjadi cukup tajam meski kemudian diikuti pemulihan yang kuat. Sementara pada 2026, perlambatan belanja berlangsung lebih bertahap sehingga mencerminkan pola konsumsi yang lebih stabil.

“Kalau kita bandingkan antara 2026 dengan 2025, memang kita lihat pada 2026 moderasi ini terlihat lebih gradual. Kalau tahun lalu itu terlihat, setelah efek puncak Lebaran, belanja masyarakat turun signifikan, tetapi rebound-nya juga signifikan,” jelas Andre

“Namun, paling tidak di sini kita lihat pada minggu kelima atau saat libur Hari Buruh, MSI sudah masuk pertumbuhan yang positif secara mingguan,” tambahnya.

Dari sisi kelompok pendapatan, Mandiri Institute melihat pertumbuhan konsumsi masih ditopang kelompok masyarakat berpenghasilan atas.

Pertumbuhan belanja kelompok kelas atas (upper) tercatat mencapai 5,3 persen secara tahunan pada 2026, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 3,1 persen. Sebaliknya, kelompok lower dan middle justru mengalami perlambatan pertumbuhan belanja.

Jakarta (ANTARA) - Mandiri Institute mencatat pola belanja masyarakat mulai kembali normal setelah melewati momentum Lebaran atau Idulfitri 2026.

Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), indeks belanja masyarakat sempat mencapai puncaknya pada 22 Maret 2026 atau selama periode Lebaran di level 124,3 poin. Kemudian mengalami moderasi menjadi 122,3 poin pada pekan pertama Mei 2026.

“Spending masyarakat atau belanja masyarakat mengalami moderasi. Jadi, sampai tanggal 5 Mei kemarin, MSI mengalami moderasi ke titik 122,3 setelah lima minggu berturut-turut mengalami koreksi,” kata Head of Mandiri Institute Andre Simangunsong dalam Mandiri Macro and Market Brief 2Q26 di Jakarta, Senin.

Meski tergolong mengalami perlambatan, Andre menilai pola konsumsi masyarakat tahun ini masih lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut dia, pascaLebaran 2025 penurunan konsumsi terjadi cukup tajam meski kemudian diikuti pemulihan yang kuat. Sementara pada 2026, perlambatan belanja berlangsung lebih bertahap sehingga mencerminkan pola konsumsi yang lebih stabil.

“Kalau kita bandingkan antara 2026 dengan 2025, memang kita lihat di 2026 ini, moderasi ini terlihat lebih gradual. Kalau tahun lalu itu kelihatan ya, setelah efek puncak Lebaran itu belanja masyarakat turun signifikan, tapi rebound-nya juga signifikan,” jelas Andre.

“Tapi paling tidak di sini kita lihat di minggu kelima atau di minggu libur Hari Buruh, MSI itu sudah masuk pertumbuhan yang positif atau teritorinya positif secara mingguan,” tambahnya.

Dari sisi kelompok pendapatan, Mandiri Institute melihat pertumbuhan konsumsi masih ditopang oleh kelompok masyarakat berpenghasilan atas.

Pertumbuhan belanja kelompok kelas atas (upper) tercatat mencapai 5,3 persen secara tahunan pada 2026, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar 3,1 persen. Sebaliknya, kelompok lower dan middle justru mengalami perlambatan pertumbuhan belanja.

Andre mengatakan konsumsi masyarakat kelas atas masih menjadi penopang utama, terutama pada segmen premium seperti department store, e-commerce premium, dan speciality store.

Di samping itu, Mandiri Institute juga menangkap adanya perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah kebutuhan yang lebih esensial.

Perubahan tersebut tercermin dari pertumbuhan kategori supermarket yang mencapai hampir 6 persen secara tahunan hingga awal Mei 2026, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,3 persen.

Sementara itu, kategori lain seperti elektronik dan leisure masih cenderung tertahan.

“Kita mendapatkan kesimpulan, sepertinya ada sedikit shifting belanja ya kalau secara tahunan. Karena di sini kita lihat, karena bulan depan itu sudah masuk bulan Juni, dan saya rasa masyarakat juga bersiap belanja untuk keperluan anak sekolah di tahun ajaran baru,” ujarnya.

Andre menambahkan, sikap masyarakat yang cenderung lebih berhati-hati saat ini juga dipengaruhi oleh ketidakpastian global, termasuk perkembangan harga minyak dan prospek ekonomi dunia.

“Apa yang terjadi dari sisi global ini juga mempengaruhi bagaimana ekspektasi konsumen ke depan. Jika masyarakat kemudian sedikit hati-hati itu sikap yang wajar,” tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sebanyak lebih dari 176 ribu mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia resmi bergabung dalam Novo Club Batch 4 pada Sabtu (25/4). Program ini merupakan ekosistem nasional bentukan ParagonCorp yang bertujuan mendorong mahasiswa menjadi pembawa perubahan di daerah masing-masing.

Novo Club hadir sebagai wadah kolaborasi bagi generasi muda untuk menguji ide dan menciptakan solusi nyata bagi masyarakat. Sejak dimulai pada 2023, inisiatif ini terus berkembang hingga memasuki angkatan keempat pada April 2026 ini.

CEO Paragon Nurhayati Subakat Entrepreneurship Institute (NSEI), Salman Subakat, menekankan pentingnya keberanian untuk memulai sejak usia muda.

"Masa muda bukan masa untuk menunggu. Masa muda adalah masa untuk mulai. Mulai mencoba. Mulai belajar. Mulai menentukan arah hidup," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, (5/5).

Ia menekankan, kekuatan utama anak muda adalah keberanian untuk memulai meskipun situasi belum terasa sempurna. Dia pun mengajak para peserta untuk berani menentukan arah hidup mereka sendiri melalui pengalaman belajar yang aktif.Hal ini sesuai dengan tema pembukaan Batch 4 yang mengusung semangat "Berani Berinovasi, Berdampak Tanpa Batas". Kegiatan yang digelar secara hybrid ini diikuti oleh mahasiswa dari kawasan Indonesia Barat hingga Timur secara kolektif.

"Banyak perubahan besar di dunia ini tidak dimulai dari orang yang paling siap, tetapi dari mereka yang cukup berani untuk melangkah. Jangan tunggu sempurna untuk memulai," kata Salman.

Sebagai informasi, program Novo Club dirancang untuk berlangsung selama 1,5 tahun dengan kurikulum yang komprehensif. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan materi teori, tetapi juga kesempatan untuk melakukan praktik langsung di lapangan.

Melalui pendekatan tersebut, peserta didorong untuk memimpin inisiatif sosial dan menjalankan berbagai proyek kolaboratif. Hal ini bertujuan agar para mahasiswa dapat berperan aktif sebagai penggerak kemajuan di lingkungan komunitas mereka.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyampaikan apresiasi terhadap pengembangan ekosistem yang melibatkan mahasiswa secara luas. Ia menilai program ini berperan dalam membentuk cara berpikir, nilai, serta keberanian generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan.

"Di sinilah ilmu pengetahuan, kepemimpinan, pengalaman dan keberanian itu bertemu di ruangan ini, di acara Novo Club. Di sinilah gagasan diuji, nilai dibentuk, dan generasi masa depan Indonesia akan menemukan arah perannya," tegas dia.

Brian juga mengapresiasi upaya pembangunan ekosistem ini sebagai langkah menyiapkan cara berpikir generasi masa depan. Menurutnya, keberanian menghadapi ketidakpastian adalah bekal penting yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa saat ini.

Keberhasilan inisiatif ini terlihat dari adanya lebih dari 260 program yang telah dijalankan oleh mahasiswa di berbagai daerah. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa gagasan sederhana dapat berubah menjadi aksi nyata yang bermanfaat bagi banyak orang.

Program ini juga memfasilitasi fase pemberdayaan alumni untuk membuka akses ke jejaring profesional. Dengan adanya peluang karier tersebut, ParagonCorp memastikan bahwa dampak yang diciptakan oleh para peserta dapat terus berlanjut.

Melalui Novo Club, ParagonCorp berharap generasi muda Indonesia semakin berani mengeksekusi ide-ide inovatif mereka. Masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program ini dapat mengunjungi akun Instagram resmi @novoclub.id.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Krisis pupuk global yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah mulai dirasakan berbagai negara. Penutupan jalur vital Selat Hormuz oleh Iran disebut mengganggu distribusi pupuk dunia dan memicu lonjakan harga yang signifikan.

Rektor Perbanas Institute, Prof. Hermanto Siregar, mengatakan sekitar sepertiga pasokan pupuk global biasanya melewati jalur tersebut. Gangguan distribusi berdampak langsung pada ketahanan pangan, terutama di kawasan Afrika dan Asia Selatan.

“Ketergantungan pada distribusi internasional sangat rentan. Apa yang terjadi saat ini menjadi peringatan serius bagi banyak negara,” ujar Hermanto, Senin (4/5/2026).

Dampak krisis juga dirasakan di Eropa. Perusahaan pupuk SKW Piesteritz di Jerman meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun, tingginya harga energi menjadi tantangan utama. Sekitar 80 persen produksi pupuk bergantung pada gas, yang harganya melonjak sejak konflik pecah.

Berbeda dengan kondisi tersebut, Indonesia dinilai memiliki bantalan yang lebih kuat. Kapasitas produksi pupuk nasional yang ditopang industri dalam negeri mampu menjaga kesinambungan pasokan, bahkan ketika pasar global mengalami tekanan.

Saat ini total kapasitas produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai 14,65 juta ton per tahun, yang terdiri dari urea sebesar 9,36 juta ton, NPK 4,52 juta ton, ZA 750 ribu ton, dan ZK 20 ribu ton per tahun. Sementara itu, kebutuhan domestik berada di bawah angka tersebut sehingga kondisi ini menciptakan ruang surplus yang diperkirakan mencapai sekitar 1,5 juta ton pada 2026.

“Di tengah tekanan global tersebut, Presiden Prabowo justru menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan ini dinilai sebagai respons strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional,” katanya.

Menurut Hermanto, langkah tepat tersebut diambil pada momen krusial seperti saat ini. Sejak Februari 2026, konflik di kawasan Timur Tengah berdampak pada penutupan Selat Hormuz, sementara China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama.

“Akibatnya, harga urea global melonjak lebih dari 40 persen dalam waktu singkat,” katanya.

Pemerintah tidak hanya menurunkan harga, tetapi juga melakukan reformasi struktural. Melalui Instruksi Presiden, sebanyak 145 regulasi pupuk dipangkas guna mempercepat distribusi dari Kementerian Pertanian (Kementan) ke PT Pupuk dan langsung ke petani.

“Akses pupuk kini diperluas melalui integrasi berbasis KTP serta penguatan jaringan kios hingga tingkat desa. Pemerintah menargetkan distribusi menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026,” katanya.

Kebijakan ini diperkirakan menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Lebih dari 16 juta petani juga disebut mendapat manfaat dari kemudahan akses pupuk serta berkurangnya potensi kelangkaan.

Tidak berhenti di sektor hulu, pemerintah juga memperkuat perlindungan di sektor hilir. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk menjaga margin keuntungan petani di tengah fluktuasi harga global.

Pendekatan hulu-hilir ini menjadi pembeda kebijakan Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan. Sejumlah negara Asia Tenggara kini menghadapi tekanan serius akibat ketergantungan pada impor pupuk.

“Vietnam, misalnya, sangat bergantung pada pasokan pupuk dari China, sementara Filipina mengimpor sekitar 75 persen kebutuhannya dari negara tersebut. Thailand juga terdampak, dengan sebagian petani mulai menunda masa tanam akibat tingginya biaya produksi,” katanya.

Di tengah situasi tersebut, Indonesia dinilai berada pada posisi lebih kuat. Selain dukungan kebijakan, cadangan beras pemerintah yang telah melampaui 5 juta ton menjadi bantalan penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

“Cadangan ini disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah dan menjadi hasil dari konsistensi kebijakan produksi, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, serta penguatan penyerapan gabah oleh Perum Bulog,” katanya.

Dengan kombinasi kebijakan subsidi, deregulasi, dan penguatan cadangan, Indonesia dinilai mampu menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pupuk global dan ketidakpastian ekonomi dunia. “Jadi saya melihat kebijkan pak Presiden yang diimplementasikan Menteri Pertanian sudah sangat tepat,” kata dia.

Seiring dengan kondisi tersebut, posisi Indonesia dalam rantai pasok global mulai mengalami pergeseran. Sejumlah negara dilaporkan mulai menjajaki pasokan pupuk dari Indonesia untuk mengamankan kebutuhan mereka di tengah krisis. India disebut mengajukan permintaan untuk memenuhi kebutuhan musim tanamnya, sementara Australia juga telah membuka kerja sama pasokan sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan distribusi global.

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARNEGARA – BRI Research Institute bersama Digital Access Programme Kedutaan Besar Inggris di Jakarta meluncurkan program Digital Empowerment for Women and Youth (DEWY) 3.0 di Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Program ini menyasar penguatan kapasitas usaha dan pemanfaatan teknologi digital bagi perempuan pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

Peluncuran DEWY 3.0 menjadi kelanjutan program pemberdayaan digital yang sebelumnya telah dijalankan di sejumlah daerah. Pada fase sebelumnya di Jawa Barat dan Lampung, program ini menjangkau 500 perempuan pelaku usaha mikro, membentuk 100 mentor terlatih, serta menghadirkan tujuh Digital Corner untuk mendukung peningkatan penjualan dan pemanfaatan teknologi digital.

Manager Technical Assistance BRI Research Institute, Atif Solihin Andrian, mengatakan, program pemberdayaan juga diperluas melalui replikasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, mencakup Desa Lantan, Desa Loyok, Desa Sembalun, dan Desa Senaru.

Kegiatan tersebut berfokus pada penguatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan peran mentor lokal, serta pengembangan platform pembelajaran digital.

“Melalui berbagai inisiatif tersebut, perempuan pelaku usaha didorong untuk meningkatkan literasi digital, memanfaatkan platform marketplace, serta mengadopsi solusi keuangan digital guna mendukung pertumbuhan usaha mereka,” kata Atif, Senin (4/5/2026).

Pada tahap terbaru, DEWY 3.0 dilaksanakan di wilayah Batur, Banjarnegara, dan Purbalingga dengan melibatkan 150 perempuan pelaku usaha mikro sebagai peserta awal. Program ini tidak hanya menghadirkan pelatihan, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan berbasis komunitas melalui pengembangan mentor lokal. Sebanyak 30 peserta terpilih akan mengikuti pelatihan lanjutan untuk dipersiapkan sebagai agen perubahan di komunitasnya.

Kegiatan pembukaan dihadiri perwakilan pemerintah daerah, akademisi, komunitas, serta pelaku usaha perempuan. Momentum Hari Kartini dimanfaatkan untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan transformasi digital.

Atif mengatakan, program menghadirkan berbagai sesi pelatihan yang menitikberatkan pada pengembangan produk, peningkatan kualitas produksi, inovasi usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dalam operasional bisnis. Peserta juga memperoleh pembekalan terkait pencatatan keuangan digital, sistem point of sales, serta optimalisasi platform e-commerce dan media sosial sebagai sarana pemasaran.

Selain pelatihan bisnis, peserta mengikuti sesi peningkatan kesadaran mengenai pencegahan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual atau sexual exploitation, abuse and harassment (SEAH). Sesi ini bertujuan meningkatkan pemahaman perlindungan perempuan dalam aktivitas sosial maupun ekonomi.

Seluruh peserta juga menjalani pemetaan usaha melalui platform digital untuk melakukan self-assessment tingkat kesiapan digital usaha. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penentuan peserta yang mengikuti tahap pelatihan intensif.

Program ini juga mendorong pengembangan Digital Corner sebagai ruang kolaborasi komunitas yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan implementasi keterampilan digital di tingkat lokal. Melalui DEWY 3.0, perempuan pelaku usaha mikro diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital.

PT Phapros Tbk merombak jajaran komisaris dan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan di Gedung Indonesia Health Learning Institute (IHLI) pada Senin (27/4).

Dalam RUPSLB yang digelar ada dua mata acara yang telah disetujui oleh para pemegang saham yaitu Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi dan Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

Perseroan memutuskan mengangkat Alfi Novtriansyah Rustam sebagai komisaris utama menggantikan Maxi Rein Rondonuwu yang diberhentikan dengan hormat.

Selain itu, perseroan juga mengangkat Nurjayanto Kusumawardhono sebagai komisaris independen menggantikan posisi Chrisma Aryani Albandjar.

Perseroan juga, menghentikan dengan hormat Yudhi Rangkuti dari posisi sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM periode 2023-2026. Yudhi digantikan oleh Ferdinand Troedu.

Perusahaan juga memutuskan untuk mengangkat Intan Abdams Katoppo sebagai direktur utama.

"Selamat bertugas kepada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang baru, semoga dapat membawa Phapros menuju pencapaian yang lebih gemilang," tulis perseroan dalam unggahan instagramnya, Selasa (28/4).

[Gambas:Instagram]

Berikut susunan direksi dan komisaris terbaru Phapros:

Komisaris Utama: Alfi Novtriansyah RustamKomisaris: Masrizal Achmad SyariefKomisaris Independen: Nurjayanto KusumawardhonoKomisaris Independen: Bimo Wijayanto

Direktur Utama: Intan Abdams KatoppoDirektur Produksi: Ida Rahmi KurniasihDirektur Pemasaran: Maraja Jeson SiregarDirektur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM: Ferdinand Troedu

Survei Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menunjukkan mayoritas pelaku usaha memilih bersikap wait and see di tengah tekanan ketidakpastian global yang meningkat pada awal 2026.

Hasil survei Kadin Indonesia Business Pulse Q1 2026 mencatat dunia usaha cenderung mengambil langkah defensif dengan fokus utama menjaga efisiensi internal dibanding melakukan ekspansi bisnis.

Chief Kadin Indonesia Institute Mulya Amri mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi tekanan eksternal yang masih tinggi.

"Mayoritas pelaku usaha lebih fokus menjaga efisiensi internal, sementara sebagian lainnya masih mengambil sikap wait and see," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/4).

Ia menjelaskan tekanan tersebut berasal dari berbagai faktor, mulai dari konflik geopolitik, lonjakan harga energi, fluktuasi nilai tukar, hingga gangguan rantai pasok global. Adapun survei dilakukan pada 17 Maret hingga 5 April 2026 terhadap 210 anggota Kadin di 27 provinsi.

Dari hasil survei, sebanyak 33,9 persen pelaku usaha memilih menekan biaya operasional sebagai langkah utama menghadapi situasi saat ini. Strategi ini ditempuh untuk menjaga margin usaha dan stabilitas arus kas di tengah kenaikan biaya produksi dan distribusi.

Di sisi lain, sebanyak 29,3 persen responden mengaku belum mengambil langkah khusus. Proporsi ini menunjukkan cukup banyak pelaku usaha yang masih menahan diri sambil memantau perkembangan kondisi global sebelum menentukan strategi lanjutan.

"Proporsi yang besar ini menunjukkan bahwa cukup banyak pelaku usaha masih cenderung bersikap wait and see, baik karena keterbatasan kapasitas maupun belum adanya keyakinan strategi yang paling tepat," ujar Mulya.

Langkah adaptif mulai muncul, namun masih terbatas. Sekitar 9,9 persen pelaku usaha mulai mendiversifikasi mitra dagang, 9,5 persen meninjau ulang kontrak bisnis dan rantai pasok, serta 7,1 persen mencari alternatif sumber bahan baku.

Sementara itu, hanya 3,9 persen yang melakukan lindung nilai atau hedging. Hal ini menunjukkan manajemen risiko keuangan belum banyak dilakukan.

Survei juga mencerminkan tekanan terhadap kondisi bisnis. Sebanyak 40,5 persen responden menilai kondisi usaha saat ini lebih buruk dibanding kuartal sebelumnya, sedangkan hanya 25,2 persen yang melihat adanya perbaikan.

Tekanan serupa terjadi di tingkat industri. Sekitar 44,3 persen responden menyatakan kondisi sektor usaha mereka tidak lebih baik dibanding periode sebelumnya yang menandakan perlambatan terjadi cukup luas lintas sektor.

Dampaknya turut terlihat pada rencana investasi. Sebanyak 39 persen pelaku usaha menyatakan tidak berencana melakukan investasi dalam enam bulan ke depan, sedikit lebih tinggi dibanding 38,6 persen yang masih berencana investasi.

Dari sisi tantangan, pelaku usaha menilai faktor kebijakan dan program pemerintah menjadi tekanan terbesar dengan porsi 16,7 persen. Disusul birokrasi yakni 14,3 persen, permintaan pasar 11,4 persen, serta akses pembiayaan 9,5 persen

Sementara itu, dampak geopolitik paling dirasakan melalui kenaikan harga energi dan komoditas yakni sebesar 20,9 persen, diikuti penurunan permintaan dan depresiasi nilai tukar rupiah masing-masing sebesar 16,2 persen.

Meski demikian, sebagian pelaku usaha masih menyimpan optimisme. Sekitar 39,5 persen responden menilai kebijakan pemerintah pusat menjadi faktor utama yang dapat mendorong perbaikan kondisi bisnis pada kuartal II-2026.

Secara umum, survei ini menunjukkan dunia usaha Indonesia masih berada dalam fase kehati-hatian.

Pelaku usaha cenderung menahan ekspansi, menjaga efisiensi, dan menunggu arah perkembangan ekonomi global sebelum mengambil langkah strategis berikutnya.

[Gambas:Youtube]

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI mencatat komitmen pembiayaan yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur selama 17 tahun mencapai Rp275 triliun dengan akumulasi nilai proyek senilai Rp1.183 triliun.

Direktur Utama SMI Renyaldi Hermansjah mengungkap dukungan tersebut memberikan dampak terhadap penyerapan 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 0,5 persen.

"Kami percaya bahwa investasi di infrastruktur yang berkualitas memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yaitu penurunan biaya, peningkatan produktivitas, percepatan arus barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif," ujar Reynaldi ketika memberi sambutan dalam acara Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

Hal ini tercermin dari riset SMI Institute yang menunjukkan sektor-sektor yang dibiayai perseroan memiliki multiplier effect di atas rata-rata nasional.

Berdasarkan paparan Reynaldi, dampak ekonomi dari pembiayaan SMI terbesar berada di Jawa dengan besaran 29 persen terhadap PDRB per kapita. Selanjutnya, Sumatra sebesar 21,9 persen PDRB per kapita dan Kalimantan 20,2 persen PDRB per kapita.

Berikutnya, Maluku dan Papua sebesar 16 persen PDRB per kapita, Sulawesi 7,4 persen PDRB per kapita, serta Bali dan Nusa Tenggara 5,5 persen PDRB per kapita.

Kemudian, merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, kebutuhan investasi infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diperkirakan mencapai US$625,37 miliar.

Namun, kapasitas pembiayaan dari pemerintah pusat maupun daerah belum mampu memenuhi itu. Alokasi dari APBN hanya US$143,84 miliar, sedangkan dari APBD sebesar US$104,31 miliar. Jadi, masih ada gap pendanaan sebesar US$377,2 miliar.

Reynaldi mengatakan kebutuhan pendanaan ini menunjukkan pembiayaan publik yang bersifat konvensional tidak lagi cukup memadai. Menurut dia, diperlukan inovasi yang lebih progresif melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah dengan sektor swasta serta lembaga pembiayaan.

"Dalam konteks tersebut, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan infrastruktur sekaligus mendorong hadirnya skema pembiayaan yang lebih inovatif," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Generasi Z (Gen Z) menjadi motor utama lonjakan konsumsi selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Di tengah tekanan global, belanja kelompok usia muda ini justru tumbuh paling tinggi dibanding generasi lainnya.

Data Mandiri Institute mencatat konsumsi Gen Z meningkat 4,4 persen. Angka ini melampaui milenial yang tumbuh 3 persen dan Gen X sebesar 1,4 persen.

Kenaikan tersebut ikut mendorong konsumsi secara keseluruhan. Mandiri Spending Index (MSI) tercatat naik 2,9 persen dibandingkan periode sebelum Ramadhan, sedikit lebih tinggi dari capaian tahun lalu.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, lonjakan belanja didorong momentum pencairan tunjangan hari raya (THR). “Kelompok menengah menjadi penggerak utama akselerasi belanja, khususnya pada periode THR,” kata Andry dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Dari sisi kategori, belanja non-esensial mengalami kenaikan paling tinggi. Fesyen tumbuh 6,4 persen, perawatan diri 4,9 persen, serta elektronik 4,7 persen.

Tren ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan diri masyarakat untuk berbelanja di luar kebutuhan pokok. Pola konsumsi juga bergeser dibandingkan tahun lalu yang lebih fokus pada kebutuhan dasar.

Secara keseluruhan, konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, peran Gen Z dan kelas menengah diperkirakan masih dominan dalam menjaga laju belanja masyarakat.

Bisnis.com, MAKASSAR - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dinilai memiliki risiko pembubaran yang tinggi jika gagal memenuhi target performa dalam jangka pendek.

Tanpa perbaikan fundamental pada tata kelola dan penyelamatan BUMN yang merugi, lembaga pengelola investasi super jumbo ini diprediksi hanya akan berumur 1 rezim.

Peneliti Nagara Institute Edi Sewandono mengungkapkan bahwa kerangka hukum Danantara saat ini masih menyisakan celah kerawanan.

Meski diposisikan sebagai lex specialis, payung hukum utama yang mengikat aset negara masih tertancap pada undang-undang BUMN yang belum mengalami perubahan menyeluruh.

Oleh sebab itu Danantara bisa saja dibubarkan jika target tidak terpenuhi, baik dari sisi peningkatan rasio aset maupun rasio modal.

"Jika malah membebani APBN, bukan tidak mungkin rezim selanjutnya akan membubarkan BPI Danantara dan mengembalikan aset-aset tersebut ke format BUMN semula," ujar Edi pada Debat Publik Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored di Makassar, Rabu (15/4/2026).

Edi menyoroti kondisi BUMN saat ini yang berada dalam zona merah. Menurut catatannya, sekitar 52% dari total perusahaan pelat merah saat ini tengah merugi.

Jika Danantara gagal melakukan intervensi yang efektif, angka kegagalan ini dikhawatirkan melonjak hingga 70%-80%.

Menurutnya, eksistensi Danantara sangat bergantung pada kemampuannya mengeksekusi 3 strategi krusial untuk menjaga keberlanjutan lembaga lintas rezim:

1. Penyelamatan BUMN (Jangka Pendek)

Langkah quick win yang paling mendesak adalah menyelamatkan deretan BUMN yang "berdarah-darah". Edi menegaskan bahwa prioritas utama Danantara harus tertuju pada penghentian pengikisan aset di perusahaan-perusahaan yang menderita kerugian besar agar tidak kehilangan nilai investasi secara permanen.

2. Disiplin Rasio Investasi (Jangka Menengah)

Nagara Institute mengingatkan agar penugasan pemerintah terhadap Danantara tidak mengabaikan kesehatan likuiditas. Edi menganalogikan pentingnya Capital Adequacy Ratio (CAR) seperti pada perbankan.

"Investasi tidak boleh melebihi kemampuan aset. Jika penugasan terlalu kuat dan mengabaikan rasio likuiditas, investasi tersebut akan berubah menjadi liabilitas. Dalam perjanjian kontraktual, jika imbal hasil tidak sesuai harapan, partner luar bisa menyita aset kita," tegasnya.

3. Realisasi Multiplier Effect (Jangka Panjang)

Dalam jangka panjang, keberhasilan Danantara akan diukur dari dampak nyata bagi masyarakat. Saat ini, efek berganda (multiplier effect) investasi ke daerah-daerah masih berada di bawah level 10%.

Tanpa pembenahan pada ketiga aspek tersebut, Nagara Institute memproyeksikan Danantara akan dipandang sebagai beban anggaran oleh pemerintahan mendatang, yang berujung pada opsi likuidasi dan reorganisasi kembali ke struktur lama di bawah Kementerian BUMN.

Sementara itu Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky menyatakan bahwa pembentukan Danantara terkesan prematur. Penggabungan seluruh aset negara ke dalam satu wadah tanpa pemilahan yang jelas seperti ini justru berisiko menghambat efektivitas kebijakan publik.

Oleh sebab itu dia mendesak kepada pemerintah untuk meninjau ulang secara mendasar atau bahkan menghentikan operasional lembaga tersebut dalam formatnya yang sekarang.

"Tujuan utama Danantara ini apa? Tidak terbaca. Apakah mencari laba, menciptakan lapangan kerja, atau pertumbuhan ekonomi? Dalam teori kebijakan publik, jika terlalu banyak tujuan, maka tidak ada 1 pun yang akan tercapai," ujar Awalil.

Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan adalah transparansi pelaporan keuangan. Awalil menekankan bahwa ketika aset negara di-inbreng ke Danantara, terjadi reklasifikasi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Hingga saat ini, publik dinilai kesulitan mengakses informasi mendasar mengenai proyeksi investasi, nilai aset yang dikelola secara rinci, hingga rencana Danantara sebagai entitas laporan keuangan yang wajib diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Masuk ke lamannya saja tidak ada apa-apa. Kita bahkan tidak memperoleh gambaran risikonya. Seoptimistis apa pun, tetap ada risiko. Minimal risiko itu diketahui publik," tegasnya.

Alih-alih menyatukan seluruh BUMN, Awalil memberikan opsi agar pemerintah membatasi ruang lingkup Danantara. Dia menyarankan Danantara hanya difokuskan untuk mengelola segelintir perusahaan (misalnya 10 hingga 20 perusahaan) yang memang berorientasi pada laba.

Sementara itu, untuk perusahaan yang mengemban tugas penugasan pemerintah (public service obligation) atau yang sedang dalam proses penyehatan, sebaiknya dikelola oleh badan pengatur yang berbeda.

"Jadi intinya di-hold dulu. Diubah konsepnya. Jika tetap digabung menjadi satu tanpa pemisahan antara yang mencari laba dan yang mengurusi penugasan, secara teoretis akan sangat susah untuk berhasil," pungkasnya.

Makassar (ANTARA) - Nagara Institute sebagai lembaga independen yang berfokus pada riset kebijakan publik memilih Kota Makassar sebagai kota pertama pelaksanaan debat publik terkait keberadaan Danantara sebagai inovasi terbaru dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Isu utama yang dibedah adalah status Danantara sebagai superholding yang mengelola aset fantastis senilai 900 miliar dolar AS atau setara Rp14.700 triliun.

Direktur Nagara Institute Akbar Faizal di Makassar, Rabu (15/4), meminta publik
memberi perhatian pada isu ini agar para pemegang kas negara tidak main-main
dalam menjalankan tugasnya.

“Kita sedang menyaksikan pergeseran besar dalam sejarah ekonomi kita. Kami hadir untuk memastikan bahwa narasi mengenai Danantara tidak hanya datang dari satu sisi, tapi juga dari kacamata kritis akademisi dan ahli yang peduli pada masa depan kekayaan bangsa,” ungkapnya.

Danantara digambarkan pemerintah sebagai mesin baru untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen. Tetapi di satu sisi Danantara dapat menjadi pintu kehancuran ekonomi apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konseptual atau dikelola secara koruptif.

Problematika ini dikupas tuntas dalam debat publik bertajuk "Pro Kontra Model Pengelolaan BUMN pada Era Ekonomi Baru" yang digelar di Makassar pada Rabu itu.

Debat ini menghadirkan para pakar lintas disiplin, di antaranya ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky, pengamat kebijakan Wijayanto Samirin, dan pakar hukum Prof Aminuddin Ilmar.

Kata Akbar Faisal, di tengah budaya korupsi dan penyalahgunaan wewenang, banyak pihak khawatir Danantara akan menjadi pintu mega korupsi yang akan menciptakan kerentanan baru terhadap fondasi ekonomi negara.

Apalagi terdapat temuan baru, telah terjadi tren penurunan laba BUMN dari Rp327
triliun pada 2023 menjadi Rp304 triliun pada 2024. Hal ini terjadi setelah pemerintah membentuk Danantara.

"Acara ini diharapkan melahirkan poin-poin rekomendasi kepada pemerintah dan
Danantara untuk perbaikan pengelolaan BUMN di masa depan," ujarnya.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Mandiri Institute melalui Mandiri Spending Index (MSI) mencatat bahwa aktivitas belanja masyarakat kelompok kelas menengah menjadi pendorong penguatan konsumsi secara keseluruhan di Ramadhan hingga Lebaran 2026.

“Kelompok menengah menjadi penggerak utama akselerasi belanja, khususnya pada periode THR, sehingga berkontribusi besar terhadap penguatan konsumsi secara keseluruhan,” kata Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut Andry mengatakan Mandiri Spending Index (MSI) mencatat pertumbuhan konsumsi 2,9 persen dibandingkan periode pra-Ramadhan, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya sebesar 2,8 persen.

Hal itu, menurut Mandiri Institute, mencerminkan peningkatan aktivitas belanja masyarakat yang lebih solid sepanjang Ramadhan hingga Lebaran 2026.

Konsumsi kelompok menengah mencatat pertumbuhan sebesar 4,1 persen, lebih tinggi dari kelompok bawah (2,1 persen) dan atas (2,6 persen).

Mandiri Institute menyampaikan bahwa data itu menegaskan peran strategis kelompok menengah dalam menjaga momentum konsumsi domestik.

Andry Asmoro atau akrab disapa Asmo menjelaskan bahwa pertumbuhan belanja kelompok menengah tercatat 1,4 hingga 2 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.

Kondisi itu menunjukkan kontribusi signifikan kelas menengah sebagai penggerak utama konsumsi, khususnya pada periode pencairan tunjangan hari raya (THR).

Jika dilihat berdasarkan usia, konsumsi utamanya didorong oleh kelompok generasi muda. Mandiri Institute mencatat, tingkat konsumsi generasi Gen Z tumbuh 4,4 persen, lebih tinggi dibandingkan kelompok usia Milenial (3 persen) dan Gen X (1,4 persen).

Dari sisi jenis belanja, pertumbuhan belanja didominasi oleh sektor nonesensial seperti fashion (6,4 persen), beauty care (4,9 persen), dan elektronik (4,7 persen).

Hal itu berbeda dengan periode Ramadhan-Lebaran 2025, di mana kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu belanja dengan pertumbuhan tertinggi.

“Kenaikan pada kategori ini mencerminkan peningkatan kepercayaan diri masyarakat dalam melakukan konsumsi diskresioner selama periode Ramadhan-Lebaran 2026,” ujar Asmo.

Secara keseluruhan, catat Mandiri Institute, penguatan konsumsi domestik menegaskan peran permintaan dalam negeri sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Mandiri Institute, keberhasilan itu tidak terlepas dari efektivitas kebijakan pemerintah serta sinergi terintegrasi lintas sektor dalam menjaga daya beli masyarakat, termasuk melalui mekanisme distribusi THR yang berjalan lancar dan tepat waktu pada tahun ini.

Ke depan, Tim Ekonom Bank Mandiri memandang momentum itu sebagai fondasi yang kuat bagi keberlanjutan pertumbuhan konsumsi domestik.

Dengan dukungan kebijakan fiskal yang terukur dan penguatan ekosistem pembayaran digital, daya beli masyarakat khususnya kelompok menengah diproyeksikan tetap terjaga sebagai penggerak utama perekonomian nasional di tengah fluktuasi ekonomi global.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026