Bisnis.com, JAKARTA — PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. (BEST) mencatat pipeline penjualan lahan industri yang masih solid di tengah ketidakpastian global.

Sekretaris perusahaan BEST Herdian mengatakan hingga saat ini, perseroan mengantongi permintaan lahan mencapai sekitar 70 hektare, mencerminkan minat investor yang tetap terjaga.

"Permintaan tersebut didominasi oleh sektor-sektor dengan prospek pertumbuhan kuat, seperti data center, logistik dan pergudangan termasuk cold storage serta industri elektronik dan makanan-minuman atau F&B," ujarnya kepada Bisnis dikutip, Minggu (26/4/2026).

Herdian menilai dinamika global dan geopolitik memang mendorong perubahan perilaku investor. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menurunkan minat investasi, melainkan menggeser pendekatan menjadi lebih selektif dan terukur.

“Investor kini lebih berhati-hati dan cermat dalam menempatkan modal, tetapi Indonesia masih menjadi tujuan menarik berkat stabilitas ekonomi dan besarnya pasar domestik,” katanya.

Dalam menangkap peluang tersebut, BEST mengandalkan keunggulan kawasan industri MM2100 yang dinilai strategis dengan infrastruktur yang siap pakai. Perseroan juga melihat adanya tren diversifikasi investasi global yang justru membuka peluang bagi kawasan industri di Indonesia.

Untuk menjaga momentum penjualan, BEST menyiapkan sejumlah strategi utama. Di antaranya memastikan kesiapan infrastruktur agar tenant dapat segera beroperasi, serta memperkuat positioning kawasan pada sektor-sektor yang masih tumbuh positif seperti data center, logistik, otomotif, elektronik, hingga F&B.

Selain itu, perseroan juga terus mengoptimalkan pendapatan berulang atau recurring income guna menjaga stabilitas kinerja di tengah fluktuasi pasar. Fleksibilitas dalam skema kerja sama dengan berbagai pihak juga menjadi fokus, seiring meningkatnya kebutuhan investor yang semakin beragam.

Sepanjang 2025 lalu, BEST membukukan laba bersih pada tahun 2025 sebesar Rp 30,1 miliar. Laba bersih ini susut 47,6% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 58,6 miliar.

Sejalan dengan laba bersih tersebut, pendapatan BEST juga turun 6,7% menjadi Rp427,1 miliar dibandingkan dengan pada 2024 yang mencapai Rp457,6 miliar.

Ketegangan geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, mulai membayangi prospek investasi di sektor properti industri.

Senior Research Advisor Syarifah Syaukat dari Knight Frank Indonesia menuturkan bahwa dampak konflik terhadap minat investor asing, termasuk dari China, belum dapat diukur secara pasti dalam jangka pendek. Namun, salah satu indikator utama yang perlu dicermati adalah pergerakan harga minyak global.

"Ketidakpastian geopolitik berpotensi memengaruhi kepercayaan ekonomi global. Dalam jangka pendek, pergerakan harga minyak menjadi faktor kunci yang bisa berdampak lanjutan ke sektor properti,” ujarnya.

Country Head Knight Frank Indonesia, Willson Kalip, menyebut bahwa sektor logistik dan manufaktur tetap menjadi tulang punggung permintaan, didorong oleh tren relokasi dan diversifikasi rantai pasok global.

Fenomena strategi “China+1” hingga “China+many” membuat Indonesia tetap menjadi salah satu destinasi investasi yang menarik di kawasan Asia. Hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam menarik aliran modal asing di sektor industri.

Sepanjang 2025, total serapan lahan industri di kawasan Greater Jakarta tercatat mencapai sekitar 318,3 hektare. Meski lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini masih mencerminkan aktivitas pasar yang kompetitif.

Dari sisi sektoral, industri terkait kendaraan listrik menjadi salah satu kontributor utama dengan porsi sekitar 18% dari total serapan lahan. Dalam lima tahun terakhir, sektor ini tercatat sebagai penyerap lahan terbesar, diikuti oleh sektor data center.

Selain itu, sektor konstruksi alat berat, manufaktur, FMCG, dan tekstil juga menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi.

Sementara itu, dari sisi wilayah, koridor barat seperti Serang dan Cilegon terlihat semakin agresif dan mendominasi penyerapan lahan, didukung oleh strategi pemasaran langsung ke investor, ketersediaan lahan, harga yang relatif stabil, serta tingkat upah yang kompetitif. Di sisi lain, kawasan Bekasi, Karawang, dan Subang tetap menjadi primadona dengan kenaikan harga lahan akibat tingginya permintaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan baku plastik mulai mendorong pelaku industri untuk menjajaki diversifikasi kemasan sebagai langkah mitigasi biaya dan menjaga keberlanjutan produksi. Meski demikian, implementasi strategi ini dinilai tidak sederhana dan masih menghadapi sejumlah kendala teknis maupun karakteristik produk.

Upaya diversifikasi tersebut salah satunya tercermin dalam kegiatan workshop dan kunjungan industri yang digelar di PT Lami Packaging Indonesia bersama pelaku usaha anggota Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) beberapa waktu lalu.

Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kolektif industri dalam mencari solusi alternatif di tengah tekanan biaya bahan baku.

Dia menjelaskan terdapat dua aspek utama yang perlu diperkuat dalam menghadapi tantangan industri saat ini, yakni procurement dan divisi manufaktur. Dari sisi manufaktur, efisiensi menjadi kunci untuk menjaga daya saing, sementara dari sisi pengadaan, perusahaan perlu memperluas sumber pasokan, termasuk mencari alternatif kemasan.

“Divisi manufacturing perlu meningkatkan efisiensi agar tetap kompetitif, sementara procurement perlu memperluas sourcing. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya kami dalam mencari alternatif sumber kemasan,” ujar Adhi dalam keterangannya, dikutip Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Di sisi lain, pelaku industri besar seperti Mayora Indah Tbk, menyatakan perseroan sejatinya telah mulai menerapkan variasi kemasan untuk produk minuman tertentu, seperti penggunaan kemasan aseptik berbasis karton atau tetra pak. Namun, untuk produk makanan seperti biskuit, perubahan kemasan dinilai lebih kompleks.

Faktor iklim menjadi salah satu pertimbangan utama. Karakteristik cuaca tropis dengan curah hujan tinggi membuat penggunaan kemasan berbasis kertas atau material non-plastik berisiko menurunkan kualitas produk.

“Problemnya adalah kalau kena air, agak susah,” ungkap perwakilan Mayora kepada Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Kendati demikian, perusahaan membuka peluang untuk mengeksplorasi alternatif bahan baku lain, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah dan pemanfaatan inovasi teknologi kemasan.

“Kita masih koordinasi sama Kementerian Perindustrian. Siapa tahu mereka punya alternatif bahan baku atau ada suatu teknologi yang bisa menggantikan kemasan plastik,” tutur perseroan.

Adapun hingga saat ini, Mayora belum mengalami gangguan signifikan terhadap ketersediaan kemasan plastik, mengingat masih adanya stok dalam beberapa bulan ke depan. Namun, perusahaan mengakui adanya potensi kenaikan harga yang dapat berdampak pada biaya produksi.

Perwakilan manajemen Mayora mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik diperkirakan tidak terlalu signifikan terhadap keseluruhan biaya, mengingat komposisi kemasan produk tidak sepenuhnya berbasis plastik.

Sebagian produk masih menggunakan karton atau kertas yang tidak terdampak langsung oleh fluktuasi harga minyak. Jika konflik tak kunjung usa, perseroan katanya akan mencari alternatif bahan baku di luar kawasan yang terdampak konflik Timur Tengah.

Sementara itu, Chief Financial Officer MR.D.I.Y. Indonesia Rika Juniaty Tanzil mengatakan, perusahaannya masih berada pada tahap pemantauan terhadap perkembangan harga bahan baku plastik dan dinamika rantai pasok global.

Menurutnya, hingga saat ini operasional dan ketersediaan produk masih berjalan normal. Perusahaan berfokus menjaga efisiensi agar tekanan biaya tidak langsung diteruskan kepada konsumen.

“Kami berupaya agar perubahan kondisi eksternal tidak serta merta berdampak langsung pada konsumen. Komitmen kami tetap sama, melayani pelanggan dengan produk berkualitas dengan harga terjangkau,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Terkait diversifikasi bahan baku, Rika menuturkan bahwa pihaknya masih mempelajari berbagai alternatif yang tersedia di industri. Keputusan strategis terkait perubahan material, baik untuk produk maupun kemasan, belum diambil dalam waktu dekat.

Dia menekankan bahwa setiap inovasi yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan aspek keterjangkauan, mengingat segmen pasar MR.D.I.Y. yang luas.

“Kami masih pada tahap memantau perkembangan pasar sebelum mengambil kebijakan strategis, terkait perubahan material produk maupun kemasan,” jelas Rika.

Respons Jangka Pendek

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, kebijakan diversifikasi kemasan lebih mencerminkan respons jangka pendek terhadap guncangan global, khususnya kenaikan harga plastik akibat gangguan rantai pasok internasional.

Menurutnya, akar persoalan industri tetap berada pada tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku serta belum kuatnya struktur industri hulu petrokimia domestik.

“Jadi wajar kalau pelaku industri masih melihat stabilitas pasokan plastik sebagai prioritas, karena secara teknis dan biaya, plastik masih sulit tergantikan sepenuhnya,” tuturnya

Kendati demikian, kebijakan diversifikasi tetap memiliki arti penting dalam jangka menengah karena mendorong industri mulai membangun portofolio kemasan yang lebih adaptif terhadap krisis.

Konsekuensinya, dalam jangka pendek hampir pasti ada kenaikan biaya. Hal ini disebabkan oleh skala produksi kemasan alternatif yang masih terbatas, kebutuhan investasi mesin baru, serta penyesuaian pada sistem logistik dan penyimpanan.

Kondisi tersebut dinilai akan lebih membebani industri skala menengah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Dalam beberapa tahun ke depan, kalau skala mulai terbentuk dan teknologi makin efisien, biaya bisa turun dan bahkan mendekati plastik, terutama jika harga bahan baku fosil tetap tidak stabil seperti sekarang,” jelas Yusuf.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha disebut perlu mengambil langkah simultan, mulai dari meningkatkan efisiensi internal hingga melakukan substitusi bahan secara selektif. Selain itu, diversifikasi sumber pasokan bahan baku juga menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko gangguan rantai pasok. Bagi UMKM, kolaborasi seperti pembelian bersama dapat menjadi solusi untuk menekan biaya.

“Yang perlu dihindari justru reaksi instan menaikkan harga terlalu agresif, karena daya beli masih rapuh,” tambah Yusuf.

Di sisi lain, dia melihat krisis harga plastik justru membuka peluang bagi percepatan adopsi kemasan ramah lingkungan. Selama ini, salah satu hambatan utama adalah disparitas harga dengan plastik konvensional.

Namun, ketika harga plastik meningkat, selisih biaya tersebut menjadi semakin kecil. Kondisi ini diperkuat oleh tekanan regulasi global serta perubahan preferensi konsumen yang mulai mengarah pada produk berkelanjutan.

“Tantangannya, momentum ini sering hilang begitu kondisi normal kembali. Kalau harga plastik turun lagi, banyak pelaku usaha cenderung kembali ke pola lama,” jelas Yusuf.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan transformasi industri kemasan. Dukungan kebijakan dinilai perlu mencakup insentif fiskal, akses pembiayaan, serta penguatan industri berbasis bahan baku lokal.

Selain itu, pembangunan sistem daur ulang dan penetapan standar yang jelas juga menjadi faktor kunci dalam mempercepat transisi menuju kemasan yang lebih berkelanjutan. Dari sisi industri, komitmen jangka panjang, terutama dari perusahaan besar, dinilai penting untuk menciptakan permintaan yang stabil terhadap material alternatif.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika meyebut pelaku industri telah mulai melakukan diversifikasi material kemasan dengan memanfaatkan kertas, kaca, logam, serta bahan plastik hasil daur ulang seperti recycled PET (rPET). Khusus kemasan berbahan dasar kertas, Kemenperin menilai industri pulp dan kertas nasional memiliki fondasi kuat untuk mendukung transformasi kemasan.

Pada 2025, industri ini didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Nilai ekspornya mencapai USD 8,2 miliar, sekaligus menyerap sekitar 1,48 juta tenaga kerja.

Putu menyebut potensi pengembangan kemasan berbasis kertas sangat besar, terutama untuk kebutuhan ritel, industri mamin, e-commerce, dan logistik. Saat ini, kementerian juga fokus dalam pengembangan aseptic packaging yang banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman untuk mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok dingin (cold chain).

“Ke depan, inovasi seperti barrier paper, paper bottle, nano-cellulose coating dan active paper packaging perlu terus diperkuat melalui riset dan investasi,” kata Putu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kewajiban pelabelan Nutri Level tengah didorong terhadap produk makanan dan minuman dengan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) tinggi. Namun, terdapat benturan antara urgensi kesehatan publik dan kesiapan industri dalam menjalankan inisiatif tersebut.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menargetkan kewajiban pelabelan nutri level untuk mamin kemasan dapat berlaku dalam dua tahun. Namun, pelaku industri disebutnya menginginkan waktu hingga lima tahun untuk menyesuaikan kemasan dan menanggung tambahan biaya produksi, sehingga ruang kompromi masih terbuka lebar.

“Kalau dari pihak Badan POM inginnya 2 tahun, jangan terlalu lama. Namun, kita harus mengerti juga bagi pelaku industri ini berpengaruh terhadap kemasannya, terhadap pelabelannya itu butuh biaya,” kata Taruna usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dia menjelaskan, pada tahap awal, kebijakan ini masih bersifat sukarela dan difokuskan sebagai instrumen edukasi konsumen. Pihaknya menginginkan masyarakat lebih memahami GGL dalam produk pangan sebagai langkah pencegahan penyakit tidak menular.

Namun demikian, Taruna menegaskan bahwa pelabelan nutri level pada akhirnya akan menjadi kewajiban karena merupakan amanat Undang-undang (UU) Kesehatan.

“Target kita adalah edukasi masyarakat supaya mana makanan yang sehat bisa dicegah, tetapi tentu suatu ketika akan berlaku, karena itu kan perintah undang-undang,” ujarnya.

Lebih lanjut, BPOM saat ini tengah menyiapkan revisi Peraturan BPOM No. 6/2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Aturan tersebut masih dalam tahap harmonisasi dan akan menjadi dasar penerapan nutri level untuk produk pangan olahan, terutama minuman berpemanis.

Menurutnya, dorongan percepatan kebijakan ini tidak lepas dari tingginya angka penyakit tidak menular di Indonesia, seperti diabetes, jantung, dan stroke, yang berkaitan erat dengan konsumsi GGL berlebih.

“Mengingat angka kematian yang sangat tinggi yang berhubungan dengan penyakit noninfeksi, maka sesuai undang-undang, Badan POM akan menerbitkan peraturan tentang nutri level,” tutur Taruna.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah terlebih dahulu menerapkan kebijakan serupa untuk pangan siap saji melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/301/2026. Kebijakan ini mewajibkan pencantuman label gizi pada makanan dan minuman yang disiapkan langsung di tempat, seperti restoran dan hotel.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa pihaknya bertanggung jawab untuk mengatur pangan siap saji, sedangkan pangan olahan atau produk pabrik menjadi ranah BPOM.

Pendekatan Komprehensif

Sementara itu, pelaku industri mamin menyatakan dukungan terhadap tujuan kebijakan label nutri level, tetapi menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berdasarkan kerangka kebijakan yang utuh apabila nantinya menjadi kewajiban industri.

Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo menyampaikan pihaknya memahami bahwa label nutri level merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko penyakit tidak menular. Industri mamin pun turut berperan melalui edukasi konsumen tentang pola konsumsi GGL yang proporsional.

“Kami setuju bahwa edukasi mengenai pola makan dan pola hidup yang sehat harus menjadi dasar untuk membangun kebijakan pengelolaan GGL yang berkelanjutan,” katanya kepadaBisnis, Selasa (21/4/2026).

Kendati demikian, Triyono menggarisbawahi bahwa penerapan kebijakan ini perlu mempertimbangkan keseluruhan sumber konsumsi GGL secara menyeluruh. Hal ini lantaran kandungan GGL tak hanya berasal dari produk kemasan, tetapi juga dari makanan siap saji dan konsumsi rumah tangga.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong dialog lanjutan dengan pemerintah untuk memastikan kerangka kebijakan nutri level ini dapat mendorong reformulasi produk rendah GGL di tataran produsen, sekaligus menjaga penerimaan konsumen atas produk rendah GGL.

“Kami terus mengajak BPOM dan teman-teman di pemerintahan untuk terus berdiskusi terkait denganframeworkyang akan diterapkan dalam [kewajiban]nutri leveluntuk produk makanan/minuman dalam kemasan,” pungkas Triyono.

Dampak ke Biaya Produksi

Dari kacamata ekonom, kewajiban pelabelan nutri level dinilai berpotensi menambah beban biaya produksi, terutama untuk proses pengujian, klasifikasi, dan perubahan kemasan produk mamin apabila nantinya diterapkan.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal menilai bahwa tambahan biaya akibat pelabelan berpotensi berdampak pada harga produk, terutama jika industri sedang menghadapi tekanan penjualan dan margin keuntungan.

“Kalau industrinya dalam kondisi sekarang sedang tertekan dari sisi penjualan, dari sisi tingkat keuntungan, ini tentu saja akan menambah beban dari sisi biaya produksinya,” kata Faisal saat dihubungiBisnis.

Menurutnya, masa transisi dari imbauan menjadi kewajiban pelabelan tetap diperlukan bagi industri, tetapi tidak perlu terlampau panjang. Pasalnya, label nutri level tak ubahnya pencantuman komposisi produk mamin yang telah jamak dilakukan.

Meski begitu, Faisal menekankan bahwa masa transisi harus dirancang secara proporsional agar tidak terlalu memberatkan industri, tetapi juga tidak menghambat tujuan utama kebijakan dalam meningkatkan transparansi informasi gizi bagi konsumen.

Dengan demikian, implementasi nutri level dapat menjadi titik temu antara kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan industri, yang menuntut keseimbangan antara kecepatan regulasi dan kesiapan pelaku usaha.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan sejumlah langkah untuk merespons lonjakan harga plastik yang belakangan menjadi perhatian pelaku industri, khususnya sektor makanan dan minuman.

Salah satu solusi yang didorong adalah penggunaan bahan kemasan alternatif seperti kertas (paperboard) hingga kaca guna menjaga keberlanjutan produksi.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengatakan bahwa kondisi yang berkembang saat ini masih berada pada tahap kekhawatiran industri, terutama terkait ketersediaan bahan baku dalam beberapa bulan ke depan.

“Jadi yang sekarang itu ada kekhawatiran. Kekhawatiran bagaimana nanti stoknya satu sampai dua bulan ini,” ujar Putu di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, dalam rapat yang dipimpin Menteri Perindustrian dan dihadiri pelaku industri plastik dari hulu hingga hilir, disepakati bahwa pasokan bahan baku plastik dalam negeri masih tersedia.

“Dalam rapat tersebut semua pelaku industri mengatakan tersedia. Jadi pelaku industri mengatakan, plastiknya untuk bahan baku plastik maupun bahan baku untuk membuat plastiknya, jadi biji plastik maupun plastik itu tersedia,” jelasnya.

Meski demikian, Kemenperin mengakui adanya potensi kenaikan harga akibat tekanan global.

Pemerintah pun tengah mengkaji sejumlah opsi kebijakan untuk menahan lonjakan harga, termasuk kemungkinan relaksasi bea masuk bahan baku petrokimia.

“Memang dikhawatirkan ini harganya akan naik ya karena tadi di kondisi situasinya, sehingga waktu itu (dalam pertemuan) Pak Menteri menyampaikan ‘oke yang penting ketersediaan dulu’,” kata Putu.

Di sisi lain, Kemenperin mendorong diversifikasi bahan kemasan sebagai langkah mitigasi. Salah satu yang dinilai potensial adalah kemasan berbasis kertas yang saat ini sudah memiliki porsi signifikan di industri.

“Untuk kemasan dari kertas itu sudah mencapai 28 persen. Ini cukup besar. Berarti yang non plastik ini seperti paperboard ini sebenarnya sudah dikenal, sudah banyak digunakan ya seperti untuk susu, untuk juice dan banyak lagi,” ujarnya.

Selain kertas, penggunaan kemasan berbahan kaca juga didorong meski porsinya saat ini masih relatif kecil. Pemerintah menilai peningkatan penggunaan kaca dapat menjadi alternatif sekaligus mendorong industri terkait.

“Di samping itu juga kami penggunaan glass (kaca) mulai ngetren lagi. Ini nah ini coba kita juga akan dorong penggunaannya. Mudah-mudahan segera kita bisa gunakan dan kalau itu bisa ditingkatkan ke 5 persen mungkin juga bagus ya. Ini sedang kita coba juga,” tambahnya.

Lebih lanjut, Putu menegaskan bahwa pemerintah tidak menetapkan batasan langsung terhadap kenaikan harga, namun terus berupaya menjaga agar dampaknya tidak terlalu memberatkan pelaku usaha maupun konsumen.

“Enggak ada kita membatasi, tapi kita, pemerintah, sedang mengupayakan untuk itu tidak apa tidak naik terlalu tinggi kan gitu,” katanya.

Kemenperin menilai, fleksibilitas pelaku industri dalam menjaga harga menjadi kunci penting di tengah situasi ini, mengingat sektor makanan dan minuman memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan harga di tingkat konsumen.

“Yang menjadi concern dari pelaku usaha pada saat ini, meskipun terjadi kenaikan (harga plastik), harga makanan masih tetap dijaga karena kita tahu mereka juga enggak mau kehilangan pasarnya,” tegas dia.

Bisnis.com, SURABAYA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur melaporkan penjualan eceran tumbuh sebesar 4,2% secara bulanan (month to month/MtM) pada Februari 2026, meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang berada pada fase kontraksi sebesar 4,9% MtM.

Direktur Eksekutif Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim membeberkan kenaikan penjualan eceran tersebut dipicu oleh faktor musiman, seperti hari besar keagamaan nasional (HBKN). Ia menjelaskan bahwa progres penjualan eceran tercermin dari nilai indeks penjualan riil, di mana mayoritas kelompok komoditas terpantau meningkat.

"Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kinerja mayoritas kelompok, yaitu Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Kelompok Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Kelompok Barang Lainnya Subkelompok Sandang, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi, sejalan dengan kenaikan permintaan masyarakat saat Imlek, cuti bersama, serta periode Ramadan jelang Idulfitri, yang didukung oleh program diskon untuk mendorong penjualan," ungkap Ibrahim dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Sementara secara tahunan (year on year/YoY), penjualan eceran di Kota Surabaya tumbuh sebesar 13,2%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yang sebesar 10,9%. Berdasarkan kelompoknya, terjadi kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan kinerja Kelompok Suku Cadang dan Aksesori (40,4% YoY) serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (13,3% YoY).

Sementara pada bulan berikutnya atau pada Maret 2026, KPw BI Jatim memprakirakan penjualan eceran juga tumbuh sebesar 8,4% secara bulanan (MtM) pada Maret 2026, lebih tinggi dari realisasi bulan sebelumnya yang berada pada fase kontraksi sebesar 4,2% MtM.

Perkembangan penjualan eceran tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan masyarakat selama periode Ramadan dan hari raya Idulfitri 1447 Hijriah hingga ekspektasi kelancaran distribusi.

"Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh pertumbuhan Kelompok Barang Lainnya Subkelompok Sandang, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi," bebernya.

Lebih lanjut, secara tahunan, pertumbuhan eceran diproyeksikan mengalami peningkatan. Indeks Penjualan Riil (IPR) Maret 2026 diprakirakan tumbuh sebesar 13,6% YoY, meningkat tipis bila dibandingkan dengan realisasi Februari 2026 sebesar 13,2% YoY.

"Kinerja penjualan eceran itu terutama didorong oleh pertumbuhan Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Kelompok Barang Lainnya Subkelompok Sandang, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi," ungkapnya.

Dari sisi harga, KpW BI Jatim memperkirakan terjadi peningkatan tekanan inflasi pada tiga bulan yang akan datang yakni Mei 2026. Potensi peningkatan inflasi tampak dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) pada Mei 2026 (143,9), yang lebih rendah bila dibandingkan dengan periode sebelumnya (162,2).

Sementara itu, inflasi pada enam bulan yang akan datang atau Agustus 2026 diharapkan akan stabil. Sebabnya, IEH Agustus 2026 diprakirakan sebesar 167,1, yang meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya senilai 165,9.

Walau begitu, Ibrahim mengungkapkan bahwa penjualan eceran berpotensi tertahan seiring meningkatnya ketidakpastian global, khususnya eskalasi konflik di Jazirah Arab, yang dapat mendorong kenaikan harga energi beserta produk-produk turunannya.

"Sehingga dapat berpotensi meningkatkan harga sejumlah komoditas terkait dan mempengaruhi daya beli masyarakat," pungkasnya.

Yogyakarta (ANTARA) - Sebanyak 140 pelaku usaha yang berasal dari 110 industri kecil dan menengah (IKM) serta 30 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) produk makanan dan minuman serta kemasan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengikuti kegiatan "Jogja Food and Beverage Expo 2026" di Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta mulai Rabu hingga Sabtu (11/4).

Pameran yang digelar oleh Krista Exhibitions ini dihadirkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan industri makanan dan minuman di DIY.

"Pada kegiatan ini juga dihadirkan pameran industri lainnya, yakni Jogja Pack & Process Expo, Jogja All Tea Expo, dan Jogja Printing Expo 2026 guna memperluas peluang bisnis dan inovasi bagi pelaku usaha, termasuk UMKM," kata CEO Krista Exhibitions Group Daud D Salim di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, pameran ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor makanan dan minuman di DIY.

“Pameran ini menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan industri makanan dan minuman di Yogyakarta," katanya.

Ia mengatakan, selama empat hari penyelenggaraan, ditargetkan sebanyak 15.000 pengunjung dapat hadir serta memanfaatkan ajang ini untuk mengembangkan usaha.

Salah satu peserta pameran, Ira Susanti selaku marketing produk Koffiku, mengatakan pihaknya menghadirkan inovasi kopi creamer tanpa gula yang ditujukan bagi konsumen dengan kebutuhan khusus.

"Kami berinovasi membuat kopi creamer tanpa gula yang aman untuk penderita diabetes dan saat ini masih terbatas di Indonesia. Kami juga menggunakan biji kopi robusta dari Temanggung," katanya.

Ia berharap melalui pameran ini produknya dapat menjangkau pasar yang lebih luas, khususnya di wilayah Yogyakarta.

"Harapannya produk kami bisa masuk ke berbagai tempat di Yogyakarta karena produk lokal seringkali menghadapi tantangan dalam distribusi," katanya.

Salah satu pengunjung, Bunga (25) mengaku baru pertama kali menghadiri pameran tersebut setelah mendapat ajakan dari keluarganya.

"Saya baru pertama kali datang dan awalnya ingin mencari plastik untuk usaha karena harga sedang naik. Namun di sini lebih banyak produk makanan, jadi saya mencoba beberapa, salah satunya susu cashew dari Plantiq yang menurut saya rasanya enak," katanya.

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto dan Aufa Ulya Fithrin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan dampak kenaikan harga plastik tidak seragam di seluruh pelaku UMKM.

Edy menuturkan UMKM yang menjadikan plastik sebagai bahan baku utama akan mengalami tekanan paling besar dibandingkan yang hanya menggunakan plastik sebagai kemasan.

Menurutnya, pelaku usaha yang memproduksi barang berbahan plastik—seperti mainan atau produk berbasis resin—akan terdampak signifikan karena kenaikan harga langsung memukul biaya produksi. Sebaliknya, untuk UMKM yang hanya menggunakan plastik sebagai pembungkus, dampaknya relatif terbatas dan masih dapat diantisipasi dengan alternatif lain.

Adapun, Akumindo menyebut pelaku UMKM cenderung memilih menahan kenaikan harga jual produk dan mengorbankan margin keuntungan.

“Kalau omzet diharapkan tidak. Tetapi kalau marginnya berkurang, bisa jadi,” kata Edy saat dihubungi Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Edy menambahkan, kenaikan biaya kemasan plastik tidak selalu berdampak besar terhadap harga jual akhir, khususnya untuk usaha kecil seperti pedagang makanan ringan. Meski demikian, bagi usaha yang bergantung pada plastik sebagai bahan baku utama, tekanan biaya akan jauh lebih besar. Dia bahkan mengingatkan potensi dampak lanjutan terhadap tenaga kerja jika kondisi ini berlanjut.

Untuk itu, Edy menilai pemerintah perlu mendorong ketersediaan bahan baku plastik dalam negeri, termasuk melalui pengolahan ulang limbah plastik.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengungkapkan tekanan yang dihadapi industri tidak hanya berasal dari kenaikan harga, melainkan juga keterbatasan pasokan. Adapun, kenaikan harganya di kisaran 30–60%.

“Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah beberapa pemasok kami mengatakan bahwa ketersediaan bahan baku mereka sangat terbatas, sehingga ada beberapa pemasok yang tidak bisa memenuhi industri makanan minuman. Ini yang lebih berat,” kata Adhi.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah telah menerima aspirasi dari pelaku UMKM terkait lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan di jalur Selat Hormuz.

“Sudah ada keluhan [dari UMKM], sudah ada aspirasi yang menyampaikan ke kita bahwa kebutuhan akan bahan-bahan plastik untuk bungkus produknya mereka itu sekarang sudah mulai naik,” kata Maman saat ditemui seusai Halalbihalal di Kantor Kementerian UMKM, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan kenaikan harga plastik tidak terlepas dari lonjakan harga bahan baku berbasis minyak mentah di pasar global. Hal ini berdampak langsung terhadap biaya produksi UMKM, khususnya sektor makanan dan minuman (mamin) yang membutuhkan kemasan plastik.

Namun, Maman menuturkan pihaknya telah menugaskan jajaran eselon I untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencari solusi atas kenaikan harga bahan baku plastik yang berasal dari turunan minyak mentah. Meski demikian, pemerintah masih membahas mitigasi lintas kementerian dan belum merinci kebijakan yang akan diambil.

“Seperti apa langkah-langkahnya, saya pikir terlalu dini untuk saya kasih jawaban, walaupun kita sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa, tetapi saya pikir biarkan dulu ini menjadi pembicaraan di tim eselon 1, eselon 2,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta melaporkan inflasi Jakarta secara bulanan pada Maret 2026 sebesar 0,51 persen.

Inflasi didominasi peningkatan indeks harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,46 persen.

"(Kelompok pengeluaran ini) memberikan andil inflasi sebesar 0,30 persen, disusul kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,15 persen dengan andil 0,06 persen," kata Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto dilansir dari Antara.

Selain itu, terdapat pula kelompok transportasi dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang sama-sama memberikan andil inflasi sebesar 0,05 persen.

Di sisi lain, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi bulanan pada Maret 2026 tercatat hanya dua, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan kelompok kesehatan, yang masing-masing mengalami deflasi sebesar 0,12 persen dan 0,08 persen.

"Andil kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen, sementara andil kelompok kesehatan kurang dari 0,01 persen," ujar Kardarmanto.

Sementara itu, dari sisi komoditas, penyumbang inflasi bulanan DKI Jakarta pada Maret 2026, yaitu daging ayam ras dengan andil mencapai 0,08 persen, kemudian bensin yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen, lalu diikuti angkutan antarkota dengan andil inflasi 0,04 persen.

Selanjutnya, beras turut memberikan andil inflasi sebesar 0,03 persen dan cabai merah memberikan andil inflasi sebesar 0,03 persen terhadap inflasi bulanan Jakarta pada Maret 2026.

Secara nasional, inflasi bulanan pada Maret 2026 sebesar 0,41 persen, dengan penyumbang utama, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang memberikan andil inflasi 0,32 persen.

Selain itu, komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut, yakni ikan segar, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, dan daging sapi.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah sektor usaha bakal terdampak akibat kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari sepekan untuk aparatur sipil negara (ASN).

Center of Reform on Economics (CORE) memprediksi bahwa dampak dari kebijakan itu terhadap ekonomi cenderung terbatas dan tidak merata. Penghematan BBM dari berkurangnya mobilitas harian, terutama di kota-kota besar, juga diperkirakan hanya berkontribusi kecil apabila dibandingkan dengan total konsumsi energi nasional yang lebih banyak dari sektor industri, logistik, dan pembangkit listrik.

"Dari sisi sektoral, yang paling terdampak justru sektor transportasi dan aktivitas penunjangnya, seperti angkutan umum, ride-hailing, hingga sebagian UMKM yang bergantung pada mobilitas harian pekerja," ujar ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).

Selain itu, Yusuf turut memperkirakan sektor ritel serta makanan dan minuman di kawasan perkantoran berpotensi mengalami penurunan permintaan karena berkurangnya lalu lintas pekerja.

Di sisi lain, sektor digital dan jasa berbasis online justru bisa sedikit diuntungkan karena ada pergeseran aktivitas ke rumah. "Jadi efeknya lebih ke redistribusi aktivitas ekonomi, bukan penurunan konsumsi energi secara signifikan," ujarnya.

Dampak Minim ke APBN

Adapun dampak penghematan dari skema WFH kepada disiplin fiskal diperkirakan terbatas. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga batas defisit APBN tahun ini di bawah 3% terhadap PDB.

Menurut Lembaga Penyilidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), kebijakan WFH satu hari selama sepekan menggarisbawahi perlunya pemerintah untuk turut memotong anggaran belanja jumbo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Untuk menjaga defisit rasanya [WFH satu hari] tidak akan terlalu besar dampaknya karena anggaran yang direalokasikan tidak terlalu signifikan. Akan cukup berdampak apabila pemerintah memotong anggaran yang memakan anggaran fiskal cukup besar, seperti MBG dan KDMP," terang ekonom LPEM UI Teuku Riefky kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai pengaruh kebijakan WFH sehari kepada komitmen menjaga defisit APBN di bawah 3% cenderung kecil apabila tanpa dibarengi dengan memotong anggaran jumbo.

"Tanpa rincian teknis mengenai cakupan pegawai, keterlibatan swasta, dan lama penerapan, belum tepat memberi angka pasti. Alasannya, penghematan dari kerja dari rumah terutama hanya menyasar sebagian belanja operasional dan sedikit menahan laju konsumsi BBM," terang Josua kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).

Selain anggaran belanja jumbo, Josua turut menyinggung besarnya bunga utang yang merupakan belanja wajib pemerintah setiap tahunnya. Berdasarkan catatan Bisnis, estimasi anggaran yang sudah dipakai pemerintah untuk membayar bunga utang mencapai Rp99,8 triliun atau 28,% dari total belanja pemerintah sampai dengan 28 Februari 2026 (Rp346,1 triliun).

Oleh sebab itu, Josua memandang bahwa skema kerja dari rumah ini hanya alat bantu untuk menahan pelebaran tekanan fiskal. Penentu utamanya tetap tiga hal, yaitu berapa lama harga minyak bertahan tinggi, seberapa besar tekanan rupiah, dan seberapa kuat pemerintah menambah penerimaan.

"Bila harga minyak bertahan sangat tinggi lebih lama, kerja dari rumah saja jelas tidak cukup dan harus ditopang oleh efisiensi belanja yang lebih luas, tambahan penerimaan komoditas, serta pengelolaan pembiayaan yang sangat disiplin," ujarnya.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, memberikan peringatan tegas kepada para pedagang yang ada di lokasi wisata tidak semena-mena dalam menetapkan tarif harga makanan dan minuman.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan peringatan tersebut perlu jadi catatan penting bagi pedagang di lokasi wisata, karena selama ini banyak laporan dari pengunjung adanya pedagang nakal atau dikenal mamakuak, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung.

"Lebaran tahun ini, jangan ada lagi laporan-laporan negatif yang kami terima. Jika masih ada pedagang yang nakal soal menetapkan tarif harga makanan dan minuman, akan ada sanksi berat," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (19/3/2026).

Seiring adanya peringatan tegas ini, Pemkot Padang juga memperkirakan bahwa kunjungan wisatawan maupun perantau ke Padang diprediksi akan melonjak drastis pada libur Lebaran kali ini.

Oleh karena, apabila pedagang yang kedapatan mamakuak (menaikkan harga dagangan secara tidak wajar) akan disanksi berat. Pemkot Padang bahkan telah menerbitkan Surat Edaran bagi para pedagang atau pelaku usaha kuliner.

Fadly bilang untuk menghindari perilaku "pakuak" ini setiap pelaku usaha kuliner harus memiliki daftar menu dan mencantumkan harga pada menu. Serta menempelkan daftar harga atau media lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen.

"Apabila terdapat pajak dan biaya tambahan layanan, pelaku usaha kuliner wajib menginformasikan secara jelas kepada konsumen sebelum konsumen melakukan pemesanan atau pembayaran," sebutnya.

Dia menegaskan pelaku usaha kuliner tidak diperbolehkan menaikkan harga secara sepihak setelah konsumen melakukan pemesanan atau tanpa adanya pemberitahuan yang jelas sebelumnya. Apabila berdasarkan hasil pengawasan Pemerintah Daerah dan pengaduan konsumen terdapat pelanggaran, pelaku usaha kuliner akan dikenai sanksi.

"Pedagang yang nakal itu nantinya akan disanksi berat," jelasnya.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha kuliner yang tidak patuh akan dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun. Atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Termasuk dikenai sanksi administratif.

Fadly mengimbau kepada seluruh pedagang untuk tidak main-main terhadap harga. Selain itu pedagang diminta untuk ramah dalam melayani konsumen serta tetap menunjukkan sikap Sapta Pesona.

Sebelumnya, Pemko Padang telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.13.2/52/Dispar-pdg/2026 tentang Kepastian Harga dalam Rangka Perlindungan Konsumen. Surat Edaran itu ditandatangani Wali Kota Fadly Amran pada 17 Maret 2026.

Kemudian Satpol PP juga turut memberikan pengamanan menyikapi SE dari Wali Kota Padang itu. Kasatpol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra mengatakan pada lebaran tahun ini, dipastikan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan ke Pantai Padang, dan mengamankan para pengunjung, Satpol PP Kota Padang menempatkan personilnya di kawasan wisata itu.

"Kita standby-kan personil di empat titik strategis di Pantai Padang," jelasnya.

Empat titik strategis itu yakni jalur antara Masjid Al Hakim hingga Simpang Hotel Hang Tuah. Kemudian dari Simpang Hotel Hang Tuah hingga ke Hotel My All. Selanjutnya dari Hotel My All hingga ke Rusunawa. Serta dari Rusunawa hingga ke Jembatan Cimpago.

"Setiap segmen itu diisi oleh sembilan personil dan sepuluh Satgas Pengamanan," ungkapnya.

Dikatakannya pada setiap segmen atau titik strategis itu didirikan pos atau tenda jaga. Seluruh petugas akan bekerja dari pukul sembilan pagi hingga pukul sembilan malam.

"Seluruh personil akan mengatur kepadatan pengunjung serta melakukan pengawasan terhadap PKL yang berjualan," ucapnya.

Chandra mengimbau kepada pengunjung pantai untuk berwisata dengan nyaman. Jika terjadi ketidaknyamanan selama berkunjung, wisatawan dapat mengadukannya langsung ke pos yang terdapat di empat segmen tersebut.

Bisnis.com, MEDAN - Pengamat sekaligus akademisi Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin menyebut Ramadan dan Idulfitri akan menjadi satu momen pendorong eskalasi ekonomi Sumut melalui peningkatan belanja masyarakat.

Dia menyebut ekonomi Sumut akan menggeliat lebih baik di kuartal I/2026 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dengan perkiraan di rentang 4,7%-4,8% (YoY), meskipun pertumbuhan ekonomi Sumut secara kuartal diprediksi masih akan berada di bawah 0,3% (qtq). Kondisi inipun disebutnya akan kembali melemah pascalebaran.

“Di bulan Februari hingga Maret ini, ada geliat ekonomi yang didorong oleh meningkatnya belanja masyarakat. Setelah lebaran, saya menilai tren belanja masyarakat akan kembali melemah,” ujar Gunawan, Rabu (12/3/2026).

Sentimen positif pemulihan ekonomi Sumut itu ditopang oleh belanja pemerintah dengan adanya kegiatan sosial maupun administrasi pemerintahan.

Disusul oleh industri pengolahan yang kemungkinan akan tumbuh maksimal 3%; akomodasi makanan dan minuman yang akan berada dikisaran 2,4%; serta transportasi dan pergudangan tumbuh sekitar 1,8%-2,1%.

Namun, sejumlah sektor lain juga diproyeksi tumbuh stagnan bahkan terkoreksi, seperti konstruksi, jasa keuangan dan asuransi, pertanian, jasa perusahaan, hingga pertambangan.

Adapun dari sisi belanja masyarakat, lanjutnya, ramadan dan idulfitri akan mendongkrak konsumsi rumah tangga di kuartal pertama 2026 meskipun dalam perayaan tahun ini belanja masyarakat dihantui oleh perang Iran-Israel-AS.

“Perang akan membuat masyarakat lebih berhati-hati membelanjakan uangnya, menghemat pengeluaran sebagai bentuk dana siaga manakala harga BBM naik atau kondisi ekonomi alami tekanan yang berat,” tambah dia.

Gejolak tersebut pun ditangkap para pedagang dengan menjaga batas stok. Gunawan menyebut observasi di lapangan menunjukkan bahwa pasokan ayam hidup diproyeksikan tidak akan tumbuh 5% secara mingguan, di H-7, hingga Idulfitri.

Sedangkan untuk jenis protein hewani lainnya seperti daging sapi saat ini telah kembali normal di rentang Rp135.000-Rp150.000 per kg dari sebelumnya sempat menyentuh Rp160.000 per kg. Sementara daging ayam yang telah mahal sejak sebelum Ramadan terpantau tidak mengalami kenaikan harga lanjutan meskipun pasokan relatif stagnan.

“Seharusnya, dalam kondisi stok seperti ini kenaikan permintaan bisa memicu kenaikan harga. Ini menjadi gambaran bagaimana peternak mengantisipasi kemungkinan belanja masyarakat yang alami tekanan,” jelasnya.

Bisnis.com, MEDAN - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara (Sumut) mencatat inflasi tahunan Sumut pada Februari 2026 sebesar 4,71% (year-on-year/YoY).

Laju inflasi Sumut periode Februari terbilang lebih tinggi dari Januari yang sebesar 3,81% (YoY), tetapi sedikit lebih rendah dibanding laju inflasi nasional yang bulan ini tercatat sebesar 4,76% (YoY).

Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengatakan kenaikan inflasi tahunan Sumut pada Februari 2026 masih dipicu oleh tarif listrik, emas, dan kebutuhan pokok yang menyumbang inflasi rata-rata lebih dari 1%.

"Kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 1,87% dan mengalami inflasi 13,28% (YoY)," ujar Asim dalam agenda rilis Berita Resmi Statistik di Medan, Senin (2/3/2026).

Adapun komoditas emas perhiasan yang masuk kategori perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang inflasi 1,05% dengan laju inflasi sebesar 16,94% (YoY).

Sedangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 3,42% (YoY) namun menyumbang sebesar 1,26% terhadap besaran inflasi tahunan Sumut pada Februari 2026.

Asim menjelaskan tarif listrik masih menjadi penyumbang inflasi Sumut pada Februari 2026 dengan andil 1,76%, menduduki urutan pertama dari emas perhiasan yang berandil 0,98%, daging ayam ras (0,43%), beras (0,29%), dan ikan dencis (0,24%).

"Sumut masih terpengaruh low based effect dari tarif listrik yang tahun lalu ada diskon sehingga saat ini tarif listrik masih menyumbang inflasi 1,76% secara YoY," jelas Asim.

Sedangkan komoditas penyumbang deflasi Sumut pada Februari 2026 yakni cabai merah yang berandil -0,35%, cabai rawit (-0,19%), kentang (-0,15%), bawang putih (-0,11%), dan wortel (-0,09%).

Secara bulanan, Sumut mengalami inflasi sebesar 0,22% (month-to-month/MtM) pada Februari. Sementara secara kumulatif dari Desember 2025 sampai Februari 2026, Sumut deflasi 0,53% (year-to-date/YtD).