Bisnis.com, JAKARTA — Kewajiban pelabelan Nutri Level tengah didorong terhadap produk makanan dan minuman dengan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) tinggi. Namun, terdapat benturan antara urgensi kesehatan publik dan kesiapan industri dalam menjalankan inisiatif tersebut.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menargetkan kewajiban pelabelan nutri level untuk mamin kemasan dapat berlaku dalam dua tahun. Namun, pelaku industri disebutnya menginginkan waktu hingga lima tahun untuk menyesuaikan kemasan dan menanggung tambahan biaya produksi, sehingga ruang kompromi masih terbuka lebar.

“Kalau dari pihak Badan POM inginnya 2 tahun, jangan terlalu lama. Namun, kita harus mengerti juga bagi pelaku industri ini berpengaruh terhadap kemasannya, terhadap pelabelannya itu butuh biaya,” kata Taruna usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dia menjelaskan, pada tahap awal, kebijakan ini masih bersifat sukarela dan difokuskan sebagai instrumen edukasi konsumen. Pihaknya menginginkan masyarakat lebih memahami GGL dalam produk pangan sebagai langkah pencegahan penyakit tidak menular.

Namun demikian, Taruna menegaskan bahwa pelabelan nutri level pada akhirnya akan menjadi kewajiban karena merupakan amanat Undang-undang (UU) Kesehatan.

“Target kita adalah edukasi masyarakat supaya mana makanan yang sehat bisa dicegah, tetapi tentu suatu ketika akan berlaku, karena itu kan perintah undang-undang,” ujarnya.

Lebih lanjut, BPOM saat ini tengah menyiapkan revisi Peraturan BPOM No. 6/2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Aturan tersebut masih dalam tahap harmonisasi dan akan menjadi dasar penerapan nutri level untuk produk pangan olahan, terutama minuman berpemanis.

Menurutnya, dorongan percepatan kebijakan ini tidak lepas dari tingginya angka penyakit tidak menular di Indonesia, seperti diabetes, jantung, dan stroke, yang berkaitan erat dengan konsumsi GGL berlebih.

“Mengingat angka kematian yang sangat tinggi yang berhubungan dengan penyakit noninfeksi, maka sesuai undang-undang, Badan POM akan menerbitkan peraturan tentang nutri level,” tutur Taruna.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah terlebih dahulu menerapkan kebijakan serupa untuk pangan siap saji melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/301/2026. Kebijakan ini mewajibkan pencantuman label gizi pada makanan dan minuman yang disiapkan langsung di tempat, seperti restoran dan hotel.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa pihaknya bertanggung jawab untuk mengatur pangan siap saji, sedangkan pangan olahan atau produk pabrik menjadi ranah BPOM.

Pendekatan Komprehensif

Sementara itu, pelaku industri mamin menyatakan dukungan terhadap tujuan kebijakan label nutri level, tetapi menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berdasarkan kerangka kebijakan yang utuh apabila nantinya menjadi kewajiban industri.

Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo menyampaikan pihaknya memahami bahwa label nutri level merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko penyakit tidak menular. Industri mamin pun turut berperan melalui edukasi konsumen tentang pola konsumsi GGL yang proporsional.

“Kami setuju bahwa edukasi mengenai pola makan dan pola hidup yang sehat harus menjadi dasar untuk membangun kebijakan pengelolaan GGL yang berkelanjutan,” katanya kepadaBisnis, Selasa (21/4/2026).

Kendati demikian, Triyono menggarisbawahi bahwa penerapan kebijakan ini perlu mempertimbangkan keseluruhan sumber konsumsi GGL secara menyeluruh. Hal ini lantaran kandungan GGL tak hanya berasal dari produk kemasan, tetapi juga dari makanan siap saji dan konsumsi rumah tangga.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong dialog lanjutan dengan pemerintah untuk memastikan kerangka kebijakan nutri level ini dapat mendorong reformulasi produk rendah GGL di tataran produsen, sekaligus menjaga penerimaan konsumen atas produk rendah GGL.

“Kami terus mengajak BPOM dan teman-teman di pemerintahan untuk terus berdiskusi terkait denganframeworkyang akan diterapkan dalam [kewajiban]nutri leveluntuk produk makanan/minuman dalam kemasan,” pungkas Triyono.

Dampak ke Biaya Produksi

Dari kacamata ekonom, kewajiban pelabelan nutri level dinilai berpotensi menambah beban biaya produksi, terutama untuk proses pengujian, klasifikasi, dan perubahan kemasan produk mamin apabila nantinya diterapkan.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal menilai bahwa tambahan biaya akibat pelabelan berpotensi berdampak pada harga produk, terutama jika industri sedang menghadapi tekanan penjualan dan margin keuntungan.

“Kalau industrinya dalam kondisi sekarang sedang tertekan dari sisi penjualan, dari sisi tingkat keuntungan, ini tentu saja akan menambah beban dari sisi biaya produksinya,” kata Faisal saat dihubungiBisnis.

Menurutnya, masa transisi dari imbauan menjadi kewajiban pelabelan tetap diperlukan bagi industri, tetapi tidak perlu terlampau panjang. Pasalnya, label nutri level tak ubahnya pencantuman komposisi produk mamin yang telah jamak dilakukan.

Meski begitu, Faisal menekankan bahwa masa transisi harus dirancang secara proporsional agar tidak terlalu memberatkan industri, tetapi juga tidak menghambat tujuan utama kebijakan dalam meningkatkan transparansi informasi gizi bagi konsumen.

Dengan demikian, implementasi nutri level dapat menjadi titik temu antara kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan industri, yang menuntut keseimbangan antara kecepatan regulasi dan kesiapan pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk hadir dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Dalam semangat Melayani Sepenuh Hati, Bank Mandiri menyelenggarakan aksi sosial bertajuk Mandiri Donor Darah, selaras dengan tema “Berbagi Kebaikan untuk Sesama”, sekaligus mendukung sektor kesehatan publik.

Sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung sektor kesehatan, Bank Mandiri berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menyelenggarakan program donor darah massal bertajuk Mandiri Donor Darah di Menara Mandiri, Jakarta serta lebih 10 kota dan kabupaten pada 14 hingga 19 April 2026. Kegiatan ini menargetkan partisipasi 2.800 pendonor sebagai kontribusi nyata dalam membantu menjaga ketersediaan stok darah nasional.

Secara khusus, pelaksanaan kegiatan Mandiri Donor Darah di Menara Mandiri, Jakarta melibatkan 700 pendonor. Capaian ini mencerminkan antusiasme yang tinggi dari para partisipan, sekaligus menjadi kontribusi awal yang signifikan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan stok darah nasional.

Tidak hanya melibatkan karyawan Bank Mandiri atau Mandirian, aksi sosial ini juga membuka partisipasi bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja Bank Mandiri melalui sinergi yang terintegrasi. Langkah ini diharapkan mampu memperluas dampak positif kegiatan, sekaligus mengajak publik untuk turut menjadi bagian dari solusi dalam memperkuat stok darah nasional.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, perusahaan secara konsisten menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang selaras dengan pilar kesehatan dan penguatan kualitas hidup masyarakat. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan perseroan dalam menciptakan nilai tambah yang positif serta wujud nyata peran BUMN sebagai agen pembangunan yang responsif terhadap isu-isu kemanusiaan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat peran Bank Mandiri sebagai bagian dari ekosistem sosial yang hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Adhika, dalam keterangan resminya, Selasa (14/4).

Guna memastikan kelancaran proses dan kenyamanan pendaftar di setiap titik lokasi, Bank Mandiri menyediakan akses pendaftaran secara daring. Tak hanya itu, setiap calon pendonor juga dipastikan melewati tahapan verifikasi identitas serta pemeriksaan kesehatan intensif oleh tim medis untuk memastikan kondisi fisik yang prima sebelum mengikuti proses pengambilan darah.

Untuk menjaga keberlanjutan aksi sosial yang berdampak nyata bagi Tanah Air, program Mandiri Donor Darah akan dilakukan secara berkala, sebagai bagian dari agenda rutin TJSL perseroan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat komitmen kepedulian sosial yang konsisten, sekaligus mendukung ketahanan sektor kesehatan nasional.

Bank Mandiri optimistis bahwa sinergi yang terjalin antara perusahaan, lembaga kesehatan, dan masyarakat ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penguatan kesehatan publik. Ke depan, perseroan berkomitmen untuk menjaga kesinambungan program kemanusiaan ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara konsisten oleh masyarakat di berbagai wilayah operasional sebagai bagian dari kontribusi berkelanjutan Mandiri untuk Negeri.

“Bank Mandiri berkomitmen untuk terus menghadirkan inisiatif sosial yang tidak hanya menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, tetapi juga membangun fondasi kualitas hidup yang berkelanjutan,” pungkas Adhika.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Donald Trump meminta pengadilan federal untuk membatalkan batas emisi jelaga 2024 bagi pembangkit listrik dan pabrik. Trump juga secara terpisah menunda tenggat waktu kewajiban PLTU batu bara untuk membersihkan limbah pembakarannya selama tiga tahun.

Langkah ini dikritik sebagai kemunduran dari perlindungan kesehatan publik. Paparan jelaga dari pembakaran batu bara telah lama dikaitkan dengan asma dan penyakit kardiovaskular.

Tahun lalu, Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) di bawah Presiden Joe Biden menetapkan standar tahunan yang lebih ketat, yakni 9 mikrogram per meter kubik. Standar emisi jelaga ini diperkirakan dapat mencegah lebih dari 800.000 kasus gejala asma, 2.000 kunjungan rumah sakit, dan 4.500 kematian dini.

Mengutip Reuters, dalam dokumen pengadilan yang diajukan pada Senin (24/11/2025), EPA yang menunjukkan keberpihakan pada 24 negara bagian yang dipimpin Kentucky bersama kelompok industri seperti National Association of Manufacturers, mengajukan pembatalan standar jelaga 2024 yang mencakup tingkat partikel halus PM2.5.

Mereka menyebutkan hampir 91% PLTU batu bara yang masih beroperasi sebenarnya sudah memenuhi standar yang diperketat tersebut.

Pada Selasa (25/11/2025), EPA mengumumkan usulan perpanjangan tiga tahun bagi sebagian kecil PLTU besar untuk menghentikan operasi ketel uap batu baranya serta menutup kolam penampungan abu batu bara yang tidak dilapisi. Tenggat baru akan jatuh pada Oktober 2031 demi menjaga keandalan pasokan listrik.

EPA akan membuka masa konsultasi publik atas usulan ini hingga 7 Januari 2026.

EPA menyatakan bahwa aturan 2024 akan membawa beban hingga miliaran dolar kepada warga Amerika jika diterapkan. Entitas tersebut juga menyebutkan aturan era Biden itu tidak didasarkan pada telaah komprehensif terhadap bukti ilmiah yang tersedia.

“EPA akan melakukan peninjauan menyeluruh sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Udara Bersih,” kata seorang juru bicara, dikutip Reuters.

Pemerintahan Trump pada Maret 2025 telah menargetkan aturan jelaga atau emisi PLTU sebagai salah satu dari puluhan regulasi yang hendak dilonggarkan. Secara keseluruhan, lembaga itu mengumumkan lebih dari 30 langkah deregulasi dalam rentang waktu singkat.

PLTU batu bara paling kotor di Amerika Serikat akan menjadi penerima manfaat terbesar dari pelonggaran batas jelaga ini, termasuk Colstrip Power Plant di Montana yang menurut EPA merupakan satu-satunya PLTU batu bara tanpa sistem pengendalian polusi partikulat modern.

Kelompok lingkungan mengecam langkah mundur dari standar jelaga EPA yang lebih ketat.

“Langkah EPA ini merupakan upaya terang-terangan untuk menghindari persyaratan hukum dalam pelonggaran aturan. Ini adalah salah satu tindakan paling signifikan yang mengancam upaya untuk melindungi kesehatan publik,” ujar Hayden Hashimoto, pengacara di Clean Air Task Force.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Michael Bloomberg beserta delegasi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dikutip melalui unggahan di akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog Presiden Prabowo dengan Bloomberg saat kunjungan sebelumnya di New York pada September lalu.

Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa salah satu fokus utama diskusi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi.

Michael Bloomberg turut membagikan pengalaman mengenai kebijakan kesehatan publik selama dirinya menjabat sebagai Wali Kota New York. Pengalaman tersebut menjadi salah satu referensi dalam penguatan kebijakan kesehatan di Indonesia.

“Selain isu SDM, kedua pihak juga membahas peluang kolaborasi antara Bloomberg dan Danantara, khususnya untuk program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tulis Teddy.

Teddy juga menjelaskan bahwa pembahasan meliputi agenda pendidikan, kesehatan, hingga potensi kerja sama di bidang konservasi laut. Secara keseluruhan, ia menilai pertemuan tersebut memperkuat komitmen Indonesia dalam menjalin kolaborasi internasional untuk mendukung program pembangunan nasional.

“Pertemuan ini memperkuat komitmen global untuk mendukung program-program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan SDM, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan,” pungkas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Michael Bloomberg beserta delegasi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dikutip melalui unggahan di akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog Presiden Prabowo dengan Bloomberg saat kunjungan sebelumnya di New York pada September lalu.

Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa salah satu fokus utama diskusi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi.

Michael Bloomberg turut membagikan pengalaman mengenai kebijakan kesehatan publik selama dirinya menjabat sebagai Wali Kota New York. Pengalaman tersebut menjadi salah satu referensi dalam penguatan kebijakan kesehatan di Indonesia.

“Selain isu SDM, kedua pihak juga membahas peluang kolaborasi antara Bloomberg dan Danantara, khususnya untuk program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tulis Teddy.

Teddy juga menjelaskan bahwa pembahasan meliputi agenda pendidikan, kesehatan, hingga potensi kerja sama di bidang konservasi laut. Secara keseluruhan, ia menilai pertemuan tersebut memperkuat komitmen Indonesia dalam menjalin kolaborasi internasional untuk mendukung program pembangunan nasional.

“Pertemuan ini memperkuat komitmen global untuk mendukung program-program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan SDM, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan,” pungkas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan filantropi sekaligus pemilik media Michael Bloomberg beserta delegasi di Istana Kepresidenan pada Selasa, (18/11/2025).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog antara Presiden Prabowo dan Michael Bloomberg saat kunjungan Kepala Negara ke New York disela-sela Sidang Umum PBB beberapa waktu silam.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan pertemuan Prabowo dan Michael Bloomberg berlangsung selama tiga jam yang diisi dengan makan siang. Keduanya, kata Rosan, membahas peluang ekonomi lewat investasi energi hijau dan pelindungan sumber daya kelautan.

“Tadi sambil diskusi. Karena ini kan melanjutkan pertemuan waktu itu Bapak Presiden di New York juga, waktu itu kebetulan saya mendampingi Bapak Presiden juga ketemu juga dengan Michael Bloomberg,” kata Rosan usai mendampingi Presiden.

Dia menyebut bahwa kedatangan Michael merupakan bagian dari undangan Presiden Prabowo sebelum tokoh tersebut melanjutkan perjalanan ke Singapura.

Rosan menjelaskan bahwa tahap awal kolaborasi yang dibicarakan akan melibatkan BPI Danantara sebagai mitra utama. Dia juga membenarkan adanya pembahasan mengenai isu konservasi laut.

“Jadi ini tahap awal dan kerja samanya akan lebih banyak dengan Danantara,” ujarnya.

Selain isu ekonomi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan tersebut berfokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Salah satu fokus utama diskusi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan resmi.

Michael Bloomberg, yang juga dikenal dengan berbagai inisiatif global di bidang kesehatan publik, turut berbagi pengalaman saat memegang jabatan publik.

Menurut Teddy, Michael Bloomberg turut berbagi pengalaman terkait kebijakan kesehatan publik saat menjabat sebagai Wali Kota New York.

Tidak hanya itu, kedua pihak turut menyinggung peluang kolaborasi di sektor konservasi laut. Seskab Teddy pun menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

“Pertemuan ini memperkuat komitmen Indonesia dalam menjalin kolaborasi global untuk mendukung program-program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan SDM, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Michael Bloomberg merupakan tahap awal untuk menjajaki peluang kerja sama di sejumlah sektor strategis.

Hal ini disampaikannya usai mendampingi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Michael Rubens Bloomberg dalam santap siang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

“Baru menerima tamu dari luar negeri, dari Bloomberg tadi. Diskusi seputar ekonomi, investasi, dan juga adalah bagaimana melakukan peningkatan nilai tambah, hilirisasi. Itu saja ya,” kata Bahlil kepada wartawan.

Saat ditanya mengenai durasi pertemuan yang mencapai sekitar tiga jam, Bahlil menegaskan bahwa pembicaraan tersebut masih bersifat pengantar dan belum sampai pada tahap kesepakatan konkret.

“Sekarang tadi baru pembukaan, nanti ada pertemuan lanjutan yang akan ditindaklanjuti oleh Danantara. Nanti ditanyakan ke kepala Danantara, sekarang lagi ada pertemuan di Danantara,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa pertemuan awal memang tidak langsung menghasilkan proyek. Bahlil juga mengungkapkan bahwa topik seputar hilirisasi dan energi baru terbarukan turut masuk dalam agenda pembicaraan, tetapi detailnya masih dibahas oleh CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

“Ya, konkretnya itu kan baru pertemuan awal, mana ada pertemuan awal langsung konkret? Tetapi arahnya untuk kebaikan, ya,” ucapnya.

Janji Michael Bloomberg ke Jokowi

Berbeda dengan era Prabowo, Michael Bloomberg ternyata belum pernah menginjakkan kaki di Istana Negara saat kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

Namun setelah lengser dari kursi RI 1, Jokowi ditunjuk sebagai salah satu Dewan Penasihat Global di Bloomberg New Economy.

Bloomberg New Economy mengumumkan pembentukan jajaran dewan pada April 2025 lalu melalui situs resminya. Dewan ini diketuai oleh mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Gina Raimondo dan mantan Perdana Menteri Italia sekaligus Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi.

Dalam jajaran dewan, Jokowi ditunjuk bersama dengan deretan tokoh berpengaruh dunia, seperti Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath, Co-Founder & CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Duta Aksi Iklim Singapura Ravi Menon, hingga Co-Founder Moderna sekaligus CEO Flagship Pioneering Noubar Afeyan.

Raimondo dan Draghi bukan nama baru dalam menjembatani kepentingan sektor publik dan swasta. Raimondo, seorang pengusaha, pengacara, sekaligus kapitalis ventura, juga pernah menjabat Gubernur Rhode Island.

Sementara itu, Draghi berpengalaman sebagai bankir investasi, profesor universitas, hingga memegang peran penting di pemerintahan dan lembaga multilateral.

Pendiri Bloomberg LP dan Bloomberg Philanthropies Michael Bloomberg mengatakan Gina Raimondo dan Mario Draghi berpengalaman membawa pemahaman mendalam tentang pasar, dedikasi terhadap kemitraan publik-swasta, serta pengalaman berharga dalam menghadapi masa-masa penuh gejolak.

”Dengan begitu banyak kekuatan yang kini mengubah arah ekonomi global—dari pergeseran politik dan perdagangan, percepatan perubahan iklim, hingga lompatan teknologi kecerdasan buatan—misi Bloomberg New Economy menjadi semakin vital,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (23/9/2025).

Jokowi pun buka suara terkait penunjukan dirinya sebagai salah satu Dewan Penasihat Global di Bloomberg New Economy, baru-baru ini.

"Pada awal Januari 2025 saya mendapatkan tawaran itu, kemudian akhir Januari saya menyanggupi, setuju. Kemudian pertengahan Maret saya ditelepon langsung oleh Michael Bloomberg diberikan ucapan ya selamat begitu, sudah masuk ke Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy," ujar dia, Jumat (26/9/2025) dilansir dari Solopos.

Jokowi mengatakan Dewan tersebut akan membahas mengenai sejumlah tantangan ekonomi ke depan.

"Di sini nanti akan dibicarakan mengenai tantangan-tantangan ekonomi ke depan. Ya mungkin kalau ada gagasan, ide-ide mengenai ekonomi baru ke depan seperti apa," urai dia.

Salah satunya soal intelligence economy yang dinilai Jokowi sangat penting lantaran menjadi sebuah proses untuk mengumpulkan sekaligus menilai.

"Kemudian juga proses-proses itu akan dipakai untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi yang sangat cepat, sehingga yang namanya AI, 5G, IOT, itu sangat penting," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal menaikkan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bila pertumbuhan ekonomi nasional mencetak level 6 persen. Saat ini, ekonomi belum pulih sehingga iuran BPJS tak naik.

“Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari. Sampai ekonominya pulih, dalam artian tumbuhnya di atas 6 persen lebih, dan mereka sudah dapat kerjaan lebih mudah, baru kami pikirkan menaikkan beban masyarakat,” kata Purbaya, usai konferensi pers, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Ketika perekonomian tumbuh di atas 6 persen, kata Purbaya lagi, menandakan kemampuan ekonomi masyarakat sudah cukup kuat untuk menanggung bersama beban iuran BPJS Kesehatan bersama dengan pemerintah.

Untuk saat ini, Purbaya menegaskan dirinya tidak berniat menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Wacana penyesuaian tarif iuran peserta BPJS Kesehatan tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah mengkaji risiko dari program jaminan sosial, termasuk Jaminan Sosial Kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Beberapa tantangan program ini mencakup kepatuhan pembayaran iuran hingga peningkatan beban klaim.

Maka dari itu, pemerintah berpendapat skema pembiayaan perlu disusun secara komprehensif yang menjaga keseimbangan kewajiban antara masyarakat/peserta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Dalam RAPBN 2026, BPJS Kesehatan menerima alokasi anggaran terbesar pada program kesehatan, yakni senilai Rp59 triliun dari total anggaran Rp128 triliun.

Menkeu Purbaya menyiapkan anggaran senilai Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Namun, dia meminta BPJS Kesehatan untuk memperbaiki tata kelola agar kebocoran anggaran bisa dicegah.

Bendahara Negara itu memastikan tak akan memberikan sanksi bila BPJS Kesehatan tidak bisa memenuhi mandat yang telah diamanatkan. Hanya saja, dia berharap mereka bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut, mengingat layanan BPJS Kesehatan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta BPJS Kesehatan menyiapkan sistem untuk mencegah kebocoran yang berujung pada inefisiensi anggaran.

"Saya minta mereka untuk melakukan perbaikan di lapangan Jadi yang bocor-bocor dibetulin," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025)

Purbaya baru mengetahui sistem teknologi informasi BPJS Kesehatan sangat besar yang dikelola 200 pegawai.

"Saya minta dibuat lebih profesional lagi sehingga segala macam, betul-betul terintegrasi ini, sehingga kalau ada standard yang clear, yang di run oleh sistem IP yang berbasis AI," jelasnya.

Ini juga membantu pencegahan kecurangan, misalnya dalam pengadaan obat hingga alat kesehatan (alkes). "Sehingga kalau ada kecurangan, obatnya apa langsung detect semua," ujar Purbaya.

Purbaya juga menyoroti kewajiban penyediaan ventilator pada setiap RS, sementara pandemi covid-19 sudah berakhir. Alkes harus disesuaikan dengan kebutuhan RS.

"Jadi yang kayak gitu-gitu nanti saya minta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli atau alat mana yang gak harus dibeli," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan pendalaman terkait hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menemukan adanya kandungan partikel mikroplastik berbahaya dalam air hujan di Jakarta.

"Untuk hal yang berkaitan dengan hujan yang mengandung plastik yang ditemukan oleh BRIN, kami sudah melakukan pendalaman," ujar Pramono, di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (21/10/2025).

Ia pun meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta agar menyampaikan hasil pendalaman dan penelitian Pemprov DKI kepada publik dalam waktu dekat.

"Nanti secara khusus Kepala Dinas Lingkungan Hidup, saya akan minta untuk menyampaikan ke publik karena mereka juga melakukan penelitian. Dalam waktu dekat ini pasti akan saya minta untuk menyampaikan ke publik," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya tengah memperkuat program pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir, termasuk pemantauan kualitas udara dan air hujan secara terpadu.

"Kami memandang temuan BRIN ini sebagai alarm lingkungan yang perlu direspons cepat dan kolaboratif. Polusi plastik kini bukan hanya urusan laut atau sungai, tetapi sudah sampai di langit Jakarta," ujarnya, Sabtu (18/10/2025).

Menurut Asep, Pemprov DKI Jakarta selama ini telah menjalankan sejumlah kebijakan untuk menekan sampah plastik sekali pakai. Di antaranya melalui Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan, serta perluasan program Jakstrada Persampahan yang menargetkan 30 persen pengurangan sampah dari sumbernya.

Selain itu, lanjut Asep, Pemprov DKI Jakarta juga terus memperluas bank sampah, TPS 3R, dan inisiatif daur ulang berbasis komunitas agar limbah plastik tidak lagi berakhir di lingkungan terbuka.

Foto: Sejumlah kendaraan bermotor melintas saat hujan deras melanda kawasan Blok A, Jakarta Selatan, (16/9/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah kendaraan bermotor melintas saat hujan deras melanda kawasan Blok A, Jakarta Selatan, (16/9/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

"Upaya pengurangan plastik harus dilakukan dari sumbernya - mulai dari rumah tangga, industri, hingga sektor jasa. Setiap orang punya peran," tambahnya.

Sebagai tindaklanjut, Asep mengaku, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan BRIN untuk memperluas pemantauan mikroplastik dalam udara dan air hujan sebagai bagian dari sistem Jakarta Environmental Data Integration (JEDI), platform pemantauan kualitas lingkungan berbasis data.

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih kuat dalam pengendalian polusi plastik di udara.

Lebih lanjut, Asep mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan memperkuat kampanye publik bertajuk "Jakarta Tanpa Plastik di Langit dan Bumi" untuk mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, dan tidak membakar limbah sembarangan.

"Langit Jakarta sedang mengingatkan kita untuk lebih bijak mengelola bumi. Perubahan perilaku adalah kunci," tegasnya.

Pemprov DKI juga mengajak dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas lingkungan untuk bersama memperkuat aksi nyata pengurangan plastik dan inovasi daur ulang.

"Kami terbuka untuk kolaborasi riset, teknologi filtrasi, hingga pengembangan produk ramah lingkungan. Upaya menjaga langit bersih dari mikroplastik adalah tanggung jawab bersama," tukasnya.

Hal senada diutarakan Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali. Dia mengemukakan bahwa Pemprov DKI sangat responsif terhadap berbagai hasil riset yang menyoroti kualitas lingkungan, termasuk air, udara, dan tanah.

Menurutnya, pemerintah daerah aktif mengendalikan penggunaan plastik berkualitas rendah yang umumnya dihasilkan dari proses daur ulang sederhana. Jenis plastik ini banyak dipakai masyarakat, mulai dari pasar tradisional, warung, hingga pedagang kaki lima.

"Plastik jenis ini memang mudah terurai, yang sekilas tampak baik bagi lingkungan. Namun, justru berkontribusi besar terhadap peningkatan mikroplastik di alam," ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov DKI tidak sedang "bermusuhan" dengan plastik. Namun demikian, Ia mengingatkan tentang dampak lingkungan akibat dari sampah plastik.

"Kita tidak anti terhadap plastik, karena plastik sudah menjadi bagian dari peradaban modern. Yang kita tolak adalah plastik yang mencemari lingkungan," tandasnya.

BRIN menemukan adanya kandungan partikel mikroplastik berbahaya dalam air hujan di wilayah Jakarta. Kandungan partikel tersebut berasal dari aktivitas manusia di perkotaan. Selain mengandung partikel mikroplastik, air hujan juga mengandung berbagai polutan lainnya. Karena itu, BRIN mengingatkan masyarakat agar tidak mengonsumsi langsung air hujan tanpa filtrasi berlapis.