Jakarta: Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% melalui rapat kebijakan di luar jadwal dinilai mencerminkan meningkatnya kekhawatiran bank sentral terhadap tekanan yang dialami nilai tukar rupiah.

Kepala Ekonom Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, mengatakan langkah tersebut tergolong tidak biasa karena dilakukan di luar siklus rapat kebijakan moneter bulanan yang rutin digelar BI. Menurut dia, keputusan tersebut menunjukkan urgensi yang dirasakan bank sentral dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global.

"Langkah di luar jadwal seperti ini sangat jarang terjadi. Sebelumnya hanya pernah dilakukan saat periode gejolak pasar keuangan global yang cukup besar, seperti episode taper tantrum pada 2013 dan tekanan nilai tukar pada 2018," ujar Rully dalam kajiannya.

Menurutnya, keputusan BI kali ini juga menandai perubahan sikap kebijakan yang lebih agresif setelah sebelumnya bank sentral telah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada Mei 2026. Dengan tambahan kenaikan terbaru, total pengetatan moneter yang dilakukan BI
mencapai 75 basis poin dalam kurun waktu kurang dari satu bulan.

Rully menjelaskan respons BI tidak hanya dilakukan melalui kenaikan suku bunga acuan. Bank sentral juga mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan lain untuk memperkuat daya tarik aset keuangan domestik sekaligus menjaga stabilitas pasar.

Beberapa langkah yang ditempuh antara lain mendorong kenaikan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di berbagai tenor, memberikan insentif biaya lindung nilai yang lebih rendah bagi investor asing, membuka kembali fasilitas repo untuk perbankan, serta meningkatkan intensitas operasi moneter di pasar valuta asing.

"BI kini memanfaatkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki, bukan hanya mengandalkan BI-Rate. Ini menunjukkan fokus yang semakin kuat pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan menarik kembali aliran modal asing ke pasar domestik," kata dia.

Lebih lanjut, Rully menilai kebijakan tersebut juga mengindikasikan keinginan BI untuk mendorong pembentukan imbal hasil surat utang pemerintah yang lebih mencerminkan mekanisme pasar. Dengan pendekatan itu, aset berdenominasi rupiah diharapkan menjadi lebih kompetitif di mata investor global.

Dalam perspektif global, Mirae Asset melihat Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang paling cepat beralih dari kebijakan pelonggaran menuju pengetatan moneter pada 2026. Bahkan, langkah BI tergolong agresif dibandingkan banyak bank sentral negara berkembang lainnya.

Ke depan, Mirae Asset memperkirakan ruang kenaikan suku bunga masih terbuka apabila tekanan eksternal belum mereda. Risiko geopolitik yang masih tinggi serta potensi pelemahan rupiah dapat mendorong BI kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 hingga 50 basis poin hingga akhir tahun.

"Kami memperkirakan BI akan berupaya menjaga pergerakan rupiah di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS dalam jangka menengah. Proyeksi ini juga sejalan dengan asumsi makro yang digunakan pemerintah untuk penyusunan kebijakan fiskal 2027," tutup Rully.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) dinilai mampu meredam persaingan bunga simpanan yang berlebihan di industri perbankan. Meski demikian, kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat menahan dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai keputusan LPS mempertahankan TBP sebesar 3,50% untuk simpanan rupiah bank umum, 6,00% untuk BPR, dan 2,00% untuk simpanan valuta asing (valas) cukup efektif dalam menjaga disiplin persaingan penghimpunan dana di tengah tren kenaikan suku bunga.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi penting terutama setelah BI menaikkan BI Rate menjadi 5,25% pada Mei 2026, yang berpotensi mendorong bank menawarkan bunga simpanan yang lebih tinggi untuk menarik dana masyarakat.

“Kebijakan ini cukup efektif agar perang bunga simpanan tidak berlebihan,” kata Trioksa kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Meski demikian, Trioksa mengingatkan bahwa efektivitas TBP memiliki keterbatasan lantaran bukan merupakan suku bunga pasar, melainkan batas maksimum bunga simpanan yang dijamin oleh LPS.

Dengan demikian, bank tetap memiliki ruang untuk menawarkan bunga deposito di atas tingkat bunga penjaminan apabila membutuhkan tambahan likuiditas. Namun, konsekuensinya, simpanan dengan bunga di atas TBP tidak akan masuk dalam cakupan penjaminan LPS.

“Artinya, bank tetap bisa menaikkan bunga deposito di atas TBP, tetapi konsekuensinya dana tersebut tidak dijamin LPS,” ujarnya.

Lebih lanjut, Trioksa menyebut bahwa kebijakan mempertahankan TBP dapat membantu menahan kenaikan biaya dana (cost of funds) secara bertahap, sekaligus menjaga persaingan penghimpunan dana tetap sehat. Langkah tersebut juga berpotensi mengurangi tekanan terhadap margin bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan.

Selain itu, kondisi likuiditas industri perbankan yang masih memadai serta tingkat cakupan penjaminan rekening nasabah yang masih berada di atas 90% turut mendukung efektivitas kebijakan tersebut.

Kendati demikian, Trioksa menilai TBP tidak dapat sepenuhnya meredam dampak kenaikan suku bunga acuan terhadap strategi penghimpunan dana perbankan.

Sejumlah bank dengan kondisi likuiditas lebih ketat, porsi dana murah (current account savings account/CASA) yang rendah, maupun kebutuhan ekspansi kredit yang tinggi masih berpotensi menaikkan bunga simpanan secara selektif.

“Jadi, kebijakan ini cenderung efektif sebagai stabilisator, tetapi tidak sepenuhnya meredam dampak kenaikan suku bunga BI,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, LPS memutuskan untuk menahan TBP sebesar 3,50% untuk simpanan rupiah di bank umum, 6,00% untuk simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan 2,00% untuk simpanan valuta asing di bank umum. TBP tersebut berlaku sejak 1 Juni—30 September 2026.

Dalam catatan Bisnis, LPS menuturkan bahwa keputusan tersebut mempertimbangkan perkembangan Suku Bunga Pasar (SBP) simpanan rupiah dan valuta asing yang masih menunjukkan kenaikan terbatas, kinerja intermediasi perbankan, khususnya penghimpunan simpanan, yang masih kuat, kondisi likuiditas perbankan yang masih memadai, serta tingkat persaingan antarbank yang tetap sehat.

Tingkat cakupan penjaminan simpanan juga tetap terjaga dan berada jauh di atas mandat Undang-Undang, yaitu melebihi 90% dari total rekening nasabah bank.

“Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dinilai masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” tulis LPS dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).

Sejalan dengan putusan tersebut, LPS memastikan terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan, dan pasar keuangan ke depan. Evaluasi ini dilakukan dalam upaya menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan penjaminan yang dilakukan oleh LPS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dinilai menjadi upaya serius di tengah tren pelemahan nilai tukar.

Kurs rupiah terhadap dollar AS sempat menyentuh level terendah sepanjang masa Rp 17.704 pada penutupan perdagangan pasar spot pada Selasa lalu.

Ekonom sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, mengatakan kenaikan BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen menunjukkan BI mulai melihat tekanan terhadap rupiah dan stabilitas pasar keuangan sudah berada pada level yang perlu direspons lebih serius.

"Langkah ini bukan sekadar penyesuaian teknis moneter, tetapi sinyal BI sedang memprioritaskan stabilitas nilai tukar dan menjaga kepercayaan pasar di tengah pelemahan rupiah, capital outflow, tingginya volatilitas global, serta meningkatnya persepsi risiko terhadap ekonomi domestik," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).

Dalam kondisi seperti ini, ia menambahkan, BI tampaknya memilih langkah preventif agar tekanan rupiah tidak berkembang menjadi kenaikan barang akibat kenaikan harga barang impor (imported inflation), dan gangguan stabilitas makro yang lebih besar.

Namun di sisi lain, BI juga memahami, kenaikan suku bunga yang terlalu agresif berisiko menekan pertumbuhan kredit, investasi, konsumsi, hingga aktivitas sektor riil.

Oleh karena itu, Rizal berpandangan, kebijakan kenaikan suku bunga ini perlu dibarengi dengan penguatan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk menjaga likuiditas perbankan tetap longgar.

Hal itu juga perlu ditambah dengan memastikan penyaluran kredit tetap berjalan ke sektor prioritas seperti pangan, hilirisasi, UMKM, perumahan, dan sektor pencipta lapangan kerja.

"Tampaknya, BI juga tetap memberikan insentif likuiditas bagi perbankan yang aktif menyalurkan kredit produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi domestik," imbuh dia.

Masuk fase lampu kuning

Rizal berpandangan, kondisi saat ini memang sudah masuk fase “lampu kuning” yang perlu diwaspadai, tetapi belum berada pada level krisis.

BI sedang berada dalam posisi yang tidak mudah karena harus menjaga stabilitas rupiah dan pasar keuangan tanpa membuat perlambatan ekonomi menjadi terlalu dalam.

Artinya, arah kebijakan BI saat ini lebih mencerminkan strategi stability first but growth guarded, yakni stabilitas tetap menjadi prioritas utama, tetapi pertumbuhan ekonomi tetap dijaga melalui relaksasi likuiditas dan penguatan intermediasi kredit agar tekanan global tidak menjalar lebih luas ke sektor domestik.

Dengan kata lain, Rizal menjelaskan, BI sedang menjalankan strategi ganda, yakni memperketat kebijakan moneter untuk menjaga rupiah dan stabilitas eksternal, tetapi tetap mempertahankan relaksasi likuiditas agar sektor riil tidak mengalami perlambatan terlalu dalam.

Hal itu termasuk keputusan BI yang tetap memberikan insentif bagi bank yang aktif menyalurkan kredit produktif dan menurunkan bunga kredit baru.

"Menurut saya, arah kebijakan ini menunjukkan bahwa BI kini menempatkan stabilitas sebagai prioritas utama, tetapi tetap berusaha menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tekanan global tidak berkembang menjadi pelemahan ekonomi domestik yang lebih luas," ungkap dia.

Upaya BI jaga stabilitas nilai tukar

Ekonom makroekonomi di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menjelaskan, kenaikan suku bunga acuan ini terjadi di tengah cadangan devisa (cadev) yang telah berkurang signifikan atau 10 miliar dollar AS dalam empat bulan terakhir.

"Itu artinya BI sudah berupaya sangat keras untuk mengintervensi atau melakukan stabilitasi nilai tukar rupiah," ungkap dia.

Menurut dia, peningkatan suku bunga acuan senilai 50 bps menunjukkan komitmen BI untuk menjaga nilai tukar rupiah.

"Seberapa efektif kita lihat ke depannya," ungkap dia.

Riefky bilang, keputusan tersebut merupakan sinyal positif yang diberikan BI dengan menggunakan semua instrumen yang dimiliki untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

Cadangan devisa tergerus guna jaga kurs

Di tengah gejolak geopolitik dan tekanan kepada nilai tukar rupiah yang masih tinggi, ruang penurunan suku bunga memang menjadi lebih terbatas.

Senior Portfolio Manager Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia Syuhada Arief menjelaskan, cadangan devisa tergerus karena usaha BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Cadangan devisa Indonesia tercatat turun dari 156,47 miliar dollar AS di akhir Desember 2025 menjadi 146,20 miliar dollar AS per akhir April 2026.

"Secara historis, kondisi penurunan cadangan devisa signifikan dapat memberi tekanan bagi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga," kata dia dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, tekanan rupiah dipengaruhi oleh persepsi investor terhadap kebijakan ekonomi domestik.

Pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh faktor musiman dari permintaan dollar AS domestik yang tinggi di kuartal kedua.

Untuk meredam pelemahan ini, BI melakukan intervensi di pasar valuta asing dan menaikkan imbal hasil SRBI untuk menjaga stabilitas rupiah.

Imbal hasil rata-rata dalam lelang SRBI 12 bulan meningkat signifikan dari kisaran 4,9 persen di awal tahun ke 6,5 persen di awal Mei 2026.

Kebijakan ini dinilai sukses menarik dana asing sehingga terdapat arus modal asing masuk (net inflow) senilai Rp 78 triliun per April 2026.

Selain itu, untuk membantu nilai tukar rupiah, BI juga meningkatkan repo rate menjadi 5,1 persen.

Ekonom telah usulkan kenaikan suku bunga acuan

Ekonom sekaligus Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Moneter Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan, para ekonom memang telah menyarankan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuan senilai 25 basis poin.

Angka tersebut semua dinilai realistis terutama untuk tetap menjaga target pertumbuhan ekonomi. "Kalau 50 bps sebenarnya lebih baik lain untuk short term, tetapi nanti mitigasi ke suku bunga kreditnya yang harus dijaga supaya tidak terlalu naik gitu," kata dia kepada Kompas.com.

Ia menambahkan, hal tersebut perlu diperhatikan terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih tertekan.

Telisa mengungkapkan, kenaikan suku bunga memang sangat diperlukan untuk penguatan nilai tukar rupiah.

"Ketika rupiah itu jatuh terjadi capital outflow karena interest rate differential itu semakin lama semakin turun, kita harus agak sedikit menaikkan posisi di interest rate differential," ungkap dia.

Perbaikan ekonomi jadi obat jangka panjang

Ia menggambarkan kenaikan suku bunga domestik sebagai paracetamol. Kendati demikian, masih diperlukan obat antibiotik berupa perbaikan ekonomi, peningkatan devisa dari hilirisasi, hingga pengurangan impor.

"Itu harus tetap dijalankan dalam jangka waktu menengah ke panjang," tutur Telisa.

Ia berpandangan, suku bunga merupakan sinyal kredibilitas yang sepatutnya diterima bentuk keberpihakan ke pasar.

"Tidak semata-mata dibatasi oleh politik bahwa kita harus menaikkan pertumbuhan ekonomi, karena biasanya suku bunga naik kan tidak pro pertumbuhan ekonomi, biasanya," ujar dia.

Oleh karena itu, BI saat ini mengungkapkan lebih berpihak pada stabilitas dibandingkan dengan pertumbuhan.

Kenaikan suku bunga jadi kesepakatan umum

Kenaikan suku bunga acuan ini memang telah menjadi kesepakatan umum atau konsensus ekonomi ketika terjadi pelemahan nilai tukar rupiah yang diikuti dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memerah.

"Memang biasanya harus menaikkan (suku) bunga," ungkap dia.

Telisa mengingatkan, kenaikan suku bunga acuan BI ini tetap perlu diikuti dengan mitigasi dampaknya ke suku bunga kredit dan menjaga daya beli masyarakat.

"Seperti menjaga harga energi dan pangan upaya inflasi tidak naik, agar masyarakat tidak terlalu banyak terkena tekanan," tutup dia.

Sebagai informasi, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kenaikan BI rate dilakukan demi stabilisasi nilai tukar rupiah yang tengah melemah akibat tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah.

"Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin," ujarnya dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (20/5/2026).

Selain itu, kenaikan BI rate juga sebagai upaya menjaga inflasi tahun 2026 dan 2027 agar sesuai sasaran BI di kisaran 1,5-3,5 persen.

Lebih lanjut Perry mengungkapkan, keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada stabilitas yang pro pada stabilitas untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi nasional dari dampak gejolak global.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Langkah pengetatan moneter diambil oleh Bank Indonesia (BI) menyusul tingginya tekanan eksternal yang membayangi perekonomian domestik belakangan ini.

Suku bunga acuan atau BI-Rate yang sebelumnya bertahan, kini harus merangkak naik demi menjaga keseimbangan pasar keuangan.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen.

Sementara itu untuk suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,25 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu, 20 Mei 2026.

Dia menjelaskaan pelemahan rupiah ini merupakan imbas dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah.

Perry juga menjelaskan penaikan BI-Rate ini sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan Pemerintah.

"Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada stabilitas (“pro-stability") untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global," tuturnya.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan (“pro-growth").

Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

(ANN)

Jakarta: Bank Indonesia dijadwalkan menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19-20 Mei 2026 untuk menentukan arah suku bunga acuan atau BI Rate. Di tengah tekanan terhadap rupiah yang nyaris menyentuh level Rp17.700 per dolar AS, mayoritas pelaku pasar memperkirakan bank sentral akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5%.

Namun, analisis Mirae Asset Sekuritas Indonesia memiliki pandangan berbeda. Dalam riset terbarunya, ekonom Mirae Asset memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga di level 4,75% dengan pendekatan yang disebut sebagai hawkish hold.

Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto, menilai kenaikan suku bunga saat ini belum tentu efektif untuk meredam tekanan terhadap rupiah. Menurutnya, pelemahan mata uang domestik lebih banyak dipengaruhi faktor struktural dan derasnya arus modal keluar dari pasar domestik.

Selain itu, kenaikan suku bunga dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap fiskal pemerintah. Pasalnya, pemerintah menghadapi kebutuhan pembiayaan besar dan utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai hampir Rp900 triliun tahun ini.

“Realitas politik ekonomi saat ini menunjukkan pemerintah lebih memprioritaskan target
pertumbuhan ekonomi 8% dibandingkan stabilitas nilai tukar,” tulis Mirae Asset dalam risetnya.

Mirae Asset menilai ruang BI untuk melakukan pengetatan moneter menjadi semakin terbatas di tengah kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

Meski demikian, BI diperkirakan tetap akan mengambil sikap tegas melalui strategi hawkish hold. Artinya, bank sentral mempertahankan suku bunga, tetapi tetap memberikan sinyal kesiapan untuk bertindak jika tekanan pasar meningkat.

Sejumlah faktor eksternal juga dinilai mendukung keputusan menahan suku bunga. Di antaranya adalah kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal, potensi meredanya permintaan valuta asing musiman pada Juli-Agustus, serta tekanan geopolitik global yang mendorong kenaikan harga minyak dan memperlebar tekanan pada transaksi berjalan Indonesia.

Sebagai gantinya, BI diperkirakan akan lebih mengandalkan instrumen non-suku bunga untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Langkah tersebut meliputi intervensi agresif di pasar valuta asing, pengetatan likuiditas melalui penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), hingga pembelian selektif obligasi pemerintah tenor panjang guna menahan lonjakan yield surat utang negara.

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah di pasar spot semakin tertekan pada perdagangan Selasa (19/5/2026). Mata uang Garuda anjlok 30 poin atau 0,20 persen ke level Rp 17.704 per dollar AS.

Sebelumnya, rupiah ditutup di level Rp 17.668 per dollar AS, turun 71 poin atau 0,40 persen pada perdagangan Senin kemarin.

Pelemahan rupiah hingga menembus kisaran Rp 17.668 per dollar AS memicu kekhawatiran baru di pasar keuangan domestik.

Kondisi itu mendorong spekulasi bahwa Bank Indonesia (BI) berpeluang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5 persen demi menahan tekanan terhadap mata uang rupiah dan meredam gejolak pasar.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan depresiasi rupiah yang terjadi saat ini menjadi salah satu sinyal meningkatnya persepsi risiko investor terhadap aset-aset Indonesia.

Menurutnya, pelemahan mata uang Garuda tersebut turut memberikan tekanan terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang masih berada dalam tren volatil.

“Market cenderung merespons pergerakan rupiah yang cenderung terdepresiasi tajam hingga menembus kisaran Rp17.668-Rp17.681 per dollar AS. Hal ini menjadi salah satu rekor terendah yang memicu kekhawatiran atas meningkatnya persepsi risiko terhadap pasar aset Indonesia,” ujar Nafan kepada Kompas.com, Selasa (19/5/2026).

Ia menilai pasar mulai berspekulasi bahwa BI akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 19-20 Mei 2026.

“Melemahnya rupiah ini menyebabkan terjadinya spekulasi kuat di pasar bahwa BI berpeluang besar menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 bps menjadi 5 persen dalam RDG BI yang dijadwalkan berlangsung pada 19-20 Mei 2026,” paparnya.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah meningkatnya tekanan global.

Nafan mencatat apabila kenaikan suku bunga direspons positif pasar, maka strategi ini berpotensi menahan kejatuhan IHSG lebih dalam.

“Hal ini dilakukan demi mengintervensi pelemahan Rupiah, dan bila direspons positif bisa menahan kejatuhan indeks lebih dalam,” beber dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75 persen.

Sementara untuk suku bunga Deposit Facility diputuskan sebesar 3,75 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50 persen.

"Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi," jelas Gubernur BI Perry Wajiyo dalam konferensi pers usai RDG BI, Rabu, 21 Januari 2026

Dia juga menjelaskan, ke depan Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini.

Selain itu Bank Indonesia juga tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut dengan prakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth) termasuk dengan meningkatkan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah.

Selanjutnya, untuk kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran.

(ANN)

IDXChannel - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) menyarankan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Januari 2026 yang berlangsung siang hari ini.

Berdasarkan hasil riset yang dirilis, Rabu (21/1/2026), LPEM UI menilai, mempertahankan BI Rate di level 4,75 persen merupakan langkah aman menjaga stabilitas ekonomi Tanah Air di awal 2026.

"Mempertahankan BI Rate di level 4,75 persen dinilai menjadi langkah paling aman untuk menjaga stabilitas ekonomi di awal 2026," tulis LPEM UI.

LPEM UI menilai, kenaikan inflasi pangan dan yang disebabkan oleh adanya bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, serta pelemahan nilai tukar diperkirkan akan menjadi pertimbangan bank sentral sebelum mengerek suku bunga acuan.

"Menjelang awal 2026, kondisi makroekonomi Indonesia dihadapkan pada kombinasi tekanan inflasi dari sisi pasokan dan meningkatnya ketidakpastian global yang mendorong penguatan dolar AS," katanya.

Inflasi umum pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dari 2,72 persen pada bulan sebelumnya dan menjadi level tertinggi sejak April 2024.

Kenaikan inflasi terutama dipicu oleh gangguan pasokan pangan akibat cuaca ekstrem dan banjir di sejumlah wilayah Sumatera serta meningkatnya permintaan selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan beras menjadi penyumbang utama kenaikan harga.

Selain pangan, tekanan inflasi juga datang dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang dipengaruhi oleh lonjakan harga emas dunia. Sepanjang 2025, perhiasan emas tercatat sebagai salah satu kontributor terbesar inflasi, seiring meningkatnya permintaan global terhadap emas sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian geopolitik dan arah kebijakan moneter global.

Dari sisi eksternal, meskipun aliran modal asing kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia sejak pertengahan Desember 2025, rupiah tetap melemah. Penguatan dolar AS dipicu oleh ekspektasi bahwa bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve, akan mempertahankan suku bunga lebih lama, ditambah meningkatnya permintaan aset safe haven akibat ketegangan geopolitik global.

"Kondisi ini membuat tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, masih berlanjut," ujar riset tersebut.

Aliran dana asing tercatat masuk terutama ke instrumen jangka pendek, termasuk surat berharga BI dan obligasi pemerintah tenor pendek. Sementara itu, minat terhadap obligasi jangka panjang relatif terbatas, seiring meningkatnya kehati-hatian investor terhadap risiko fiskal domestik, mengingat defisit anggaran 2025 mendekati batas atas yang diizinkan undang-undang.

Di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus pada November 2025, meskipun nilainya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya ekspor, baik migas maupun nonmigas, terutama akibat turunnya harga minyak global dan melemahnya permintaan dari negara mitra dagang utama seperti China.

Sementara itu, impor justru meningkat secara tahunan, sejalan dengan menguatnya aktivitas manufaktur dalam negeri.

Dengan inflasi yang masih berada dalam rentang target namun cenderung meningkat, serta tekanan nilai tukar yang dipengaruhi faktor global, pelonggaran kebijakan moneter dinilai berisiko. Penurunan suku bunga berpotensi mempersempit selisih suku bunga dengan AS dan menambah tekanan terhadap rupiah.

(Dhera Arizona)

Jakarta: Bank Indonesia (BI) resmi menghentikan publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) mulai 1 Januari 2026. Penghentian itu dalam rangka memperkuat kredibilitas dan keandalan suku bunga acuan rupiah nasional.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, untuk menggantikan JIBOR, pasar keuangan Indonesia didorong untuk menggunakan Indonesia Overnight Index Average (INDONIA), yaitu suku bunga acuan Rupiah yang dihitung berdasarkan transaksi aktual pinjam-meminjam antarbank.

"Dengan berbasis transaksi aktual, INDONIA dinilai lebih akurat, objektif, dan mencerminkan kondisi likuiditas pasar secara riil," kata Ramdan dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Januari 2026.

Ramdan menuturkan, hal ini merupakan bagian dari reformasi suku bunga acuan yang sejalan dengan praktik terbaik global, guna memperkuat pendalaman pasar keuangan Indonesia.

Reformasi suku bunga acuan ini dilakukan dengan persiapan yang matang oleh Bank Indonesia, termasuk memastikan kesiapan pelaku pasar keuangan untuk beralih dari JIBOR ke INDONIA.

"INDONIA telah dipublikasikan mulai 1 Agustus 2018 paralel dengan publikasi JIBOR. Selanjutnya, kebijakan pengakhiran JIBOR diumumkan sejak 27 September 2024 disertai dengan Panduan Transisi Pengakhiran JIBOR yang disusun oleh National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR)," jelasnya.

Pelaku pasar secara bertahap telah mengacu pada INDONIA

Survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa nilai kontrak keuangan yang jatuh tempo sebelum 31 Desember 2025 yang menggunakan JIBOR sebagai acuan telah turun 67,7 persen dari sebesar Rp140,37 triliun pada September 2024 menjadi Rp45,28 triliun pada September 2025.

Nilai kontrak yang memiliki fallback rate (telah dinegosiasikan dengan rate yang baru pada saat JIBOR dihapuskan) yang jatuh tempo setelah 31 Desember 2025, meningkat 35,9 persen dari Rp164,48 triliun pada September 2024 menjadi Rp223,76 triliun pada September 2025.

Seiring dengan peningkatan transparansi pasar, aktivitas transaksi di Pasar Uang Antarbank (PUAB) juga menunjukkan kinerja yang baik.

Hingga 19 Desember 2025, rata-rata nilai transaksi pinjam-meminjam antarbank dalam Rupiah mencapai sekitar Rp15,4 triliun per hari, atau sekitar 63,5 persen dari total transaksi pasar uang.

"Penggunaan INDONIA sebagai acuan akan mendorong terwujudnya pasar keuangan Indonesia yang modern, kredibel, dan berdaya saing global untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," ucapnya.

(ANN)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) diproyeksikan mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 4,75 persen dalam pengumuman Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada siang hari ini.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menjelaskan, keputusan BI untuk menahan suku bunga didorong oleh beberapa faktor krusial, terutama tekanan eksternal dan kekhawatiran domestik.

"Dalam situasi ini, mempertahankan suku bunga kebijakan di level 4,75 persen akan memberikan acuan yang diperlukan. Mempertahankan suku bunga akan membantu membatasi tekanan pada mata uang dan memperkuat kepercayaan terhadap kemandirian kebijakan Bank Indonesia,” ujarnya dalam Laporan Seri Analisis Makroekonomi RDG BI November 2025, dikutip Rabu (19/11/2025).

Saat ini, kata dia, inflasi mulai meningkat dan berpotensi naik seiring dengan puncak permintaan musiman. Di sisi lain, adanya arus keluar portofolio dan pelemahan rupiah menegaskan pentingnya menjaga stabilitas eksternal.

Selain itu, meningkatnya kekhawatiran tentang risiko fiskal dan quasi-fiskal turut memengaruhi sentimen investor terhadap sinyal kebijakan BI.

Inflasi tahunan pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen (year-on-year/yoy), naik dari 2,65 persen pada bulan sebelumnya. Meskipun menjadi tingkat tertinggi sejak April 2024, angka tersebut masih berada dalam rentang target BI (1,5 persen–3,5 persen).

Kenaikan inflasi didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau (kontribusi 1,43 persen), serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,77 persen). Lonjakan harga pangan, gangguan pasokan, dan kenaikan harga emas yang berkelanjutan menjadi pendorong utama inflasi.

"Seperti yang diamati selama 26 bulan berturut-turut, harga emas terus naik pada paruh pertama Oktober, mencapai level rekor tertinggi sebelum perlahan-lahan menurun,” ujar Riefky.

Menurutnya, fenomena menarik terjadi di pasar modal, meskipun Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) telah menurunkan kisaran target suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin menjadi 3,75 persen hingga 4 persen pada Oktober 2025, penurunan kedua berturut-turut tahun ini.

Alih-alih menarik modal masuk (seperti kondisi normal), Indonesia justru mengalami aliran modal keluar yang berkelanjutan.

“Antara pertengahan Oktober dan pertengahan November, aliran modal keluar bersih sebesar USD950 juta tercatat di pasar obligasi dan saham Indonesia, yang hampir sepenuhnya disebabkan oleh penjualan oleh investor asing di pasar obligasi pemerintah,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

Jakarta, CNBC Indonesia - Rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) setelah Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya.

Melansir data Refinitiv, pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu (22/10/2025) atau pasca pengumuman suku bunga BI, rupiah tercatat menguat 0,09% di posisi Rp16.570/US$.

Penguatan ini sekaligus membalikkan arah setelah sempat dibuka melemah 0,03% di level Rp16.590/US$ pada awal perdagangan.

Dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG BI) pada hari ini, Rabu (22/10/2025), BI memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya di level 4,75% pada Oktober ini.

Suku bunga Deposit Facility bertahan di 3,75% dan suku bunga Lending Facility tetap di 5,50%.

"Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang tetap terjaga rendah dalam sasaran 2,5±1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, serta sinergi untuk turut memperkuat pertumbuhan ekonomi," mengutip dari siaran pers BI.

Keputusan ini menandai berhentinya tren pemangkasan suku bunga selama tiga bulan berturut-turut. Yakni pada Juli, Agustus, dan September yang masing-masing turun sebesar 25 basis poin (bps). Sepanjang tahun ini, BI tercatat telah memangkas suku bunga total 125 bps atau lima kali penurunan.

Keputusan kali ini tidak sesuai dengan konsensus yang dihimpiun CNBC Indonesia, dimana mayoritas pelaku pasar memperkirakan BI akan kembali menurunkan suku bunga acuannya. Dari 13 lembaga atau institusi yang disurvei, sembilan di antaranya memproyeksikan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) ke level 4,50%.

(evw/evw)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks saham royal tebar dividen atau IDX High Dividend 20 menjadi salah satu indeks yang paling jeblok di pasar saham Indonesia sejauh ini. Namun, saham-saham konstituen IDX High Dividend 20 itu diproyeksikan mampu menguat tersulut ekspektasi penurunan suku bunga acuan pada akhir 2025.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IDX High Dividend 20 mencatatkan penguatan 3,8% ke level 469,97 pada perdagangan hari ini, Senin (20/10/2025).

Akan tetapi, indeks saham-saham royal tebar dividen itu masih di zona merah, melorot 8,2% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD) atau sejak perdagangan perdana 2025.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menjelaskan kinerja IDX High Dividend 20 masih di zona merah, diseret oleh lesunya saham sejumlah konstituen. Saham-saham bank jumbo, seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), misalnya, lesu sejak awal tahun.

Selain itu, saham-saham seperti PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) pun lesu.

"Mereka [konstituen IDX High Dividend 20 sideways. Saham seperti ITMG dipengaruhi sentimen dinamika harga batu bara yang turun. Bank jumbo kinerja fundamentalnya bagus, tapi di bawah ekspektasi para pelaku pasar," kata Nafan kepada Bisnis pada Senin (20/10/2025).

Namun, menurutnya, ke depan terdapat potensi penguatan IDX High Dividend 20 didorong tren penurunan suku bunga acuan terhadap saham-saham bank jumbo yang menjadi konstituen.

Sejauh ini, Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuan sebanyak lima kali pada tahun ini. Terbaru, BI telah menurunkan BI Rate ke 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17 September 2025. Level suku bunga acuan BI saat ini pun menjadi level yang terendah sejak Oktober 2022.

Kemudian, terdapat pula ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan BI pada bulan ini. Harga saham bank jumbo pun kompak kinclong pada perdagangan hari ini. Harga saham BBCA naik 5%, BMRI naik 6,17%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) naik 5,14%, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) naik 6,32% pada perdagangan 20 Oktober 2025.

Selain itu, menurutnya saham-saham bank jumbo dan saham-saham lainnya seperti ITMG sudah berada di bawah valuasinya. Ditambah, akhir tahun ini merupakan momentum konstituen IDX High Dividend 20 bagi-bagi dividen interim.

"Ini merupakan waktu tepat untuk akumulasi saham-saham yang atraktif bagi-bagi dividen, apalagi memasuki momentum dividen interim," ujar Nafan.

Head of Research PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata mengatakan kinerja IDX High Dividend 20 pada tahun ini masih di zona merah karena investor khawatir terjadinya penurunan dividend per share.

"Namun, dividend theme tetap menarik,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya terdapat peluang penguatan IDX High Dividend 20 ke depan yakni dari ruang penurunan suku bunga acuan BI. Kondisi tersebut diproyeksikan mampu mendorong kinerja saham-saham bank jumbo seperti BBCA dan BMRI yang juga menjadi penopang indeks.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.