Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menegaskan dukungannya terhadap seluruh proses pembahasan yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU P2SK yang kini telah disetujui menjadi undang-undang.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa hal ini sesuai kewenangan BI sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Dalam proses perumusan Revisi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Ramdan memastikan bahwa BI terus berkoordinasi dan memberikan masukan kepada pemerintah.

Selanjutnya, BI akan menyiapkan ketentuan pelaksanaan yang diperlukan sesuai mandat pengaturan kepada BI setelah Revisi UU P2SK secara resmi diundangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“BI terus memperkuat bauran kebijakan BI dan senantiasa bersinergi dengan pemerintah, DPR RI, dan berbagai pemangku kepentingan dalam bauran kebijakan nasional untuk memperkuat stabilitas perekonomian nasional dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” kata Ramdan.

Pada Kamis (4/6), Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU P2SK disahkan menjadi undang-undang.

Sebelum persetujuan diketuk, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menjelaskan Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK telah membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan oleh pemerintah.

Menurut dia, pemerintah menyampaikan 1.212 DIM yang terdiri atas 805 DIM batang tubuh dan 407 DIM penjelasan. Dari total tersebut, 485 DIM disepakati tetap pada batang tubuh dan 224 DIM pada bagian penjelasan.

“Sebanyak 167 DIM perubahan redaksional pada batang tubuh dan 79 DIM pada penjelasan; 31 DIM perubahan substansi pada batang tubuh dan 11 DIM pada penjelasan; 76 DIM penambahan substansi pada batang tubuh dan 60 DIM pada penjelasan; dan 46 DIM pada batang tubuh dan 33 DIM pada penjelasan dihapus,” katanya menjelaskan.

Hekal menyampaikan, terdapat 15 materi muatan perubahan dalam RUU P2SK, salah satunya termasuk penguatan pengaturan tujuan BI dalam melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil serta penyempurnaan pengaturan tata kelola dan akuntabilitas mengenai anggaran tahunan BI.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada Jumat pagi bergerak melemah 17 poin atau 0,09 persen menjadi Rp18.066 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.049 per dolar AS.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa menyatakan pelemahan rupiah dipicu data neraca perdagangan Indonesia (NPI) yang tak sesuai ekspektasi pasar.

“Sentimen yang mempengaruhi pergerakan rupiah berasal dari sisi domestik, terutama setelah data neraca perdagangan Indonesia yang dirilis pada 2 Juni 2026 menunjukkan perdagangan April 2026 hanya mencapai 0,09 miliar dolar AS, jauh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,32 miliar dolar AS dan di bawah ekspektasi pasar,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Kondisi tersebut dinilai mencerminkan berkurangnya pasokan devisa dari aktivitas perdagangan luar negeri, sehingga memberikan tekanan terhadap rupiah.

Melihat sisi eksternal, lanjutnya, pergerakan rupiah masih dipengaruhi oleh kuatnya dolar AS di tengah tingginya ketidakpastian global dan masih menariknya aset berbasis dolar.

Selain itu, kekhawatiran investor terhadap independensi Bank Indonesia pasca pengesahan regulasi yang memperluas peran bank sentral dianggap menambah kehati-hatian pelaku pasar terhadap aset Indonesia.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia disebut perlu melanjutkan langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar valas, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar obligasi secara terukur serta memastikan kecukupan likuiditas valuta asing.

“Sementara itu, pemerintah perlu memperkuat kepercayaan investor melalui konsistensi kebijakan ekonomi, menjaga kredibilitas fiskal, serta mendorong optimalisasi devisa hasil ekspor agar pasokan valas di dalam negeri tetap terjaga,” ungkap Amru.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan masih berada dalam tekanan pada kisaran Rp18.000 - Rp18.110 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.000 per dolar AS masih sejalan dengan pergerakan mata uang negara-negara kawasan di tengah meningkatnya tekanan global. Otoritas moneter memastikan akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan guna menjaga stabilitas nilai tukar sesuai fundamental ekonomi domestik.

"Pelemahan nilai tukar masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali tereskalasi dan menghambat prospek damai, sehingga mendorong harga minyak tetap tinggi dan meningkatkan risiko inflasi global serta arus dana keluar dari negara emerging. Selain itu kebutuhan domestik masih cukup besar sesuai dengan pola repatriasi dividen dan pembayaran ULN," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).

Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 12.52 WIB, rupiah tercatat melemah ke level Rp18.041 per dolar AS atau turun 0,41 persen dibandingkan posisi sebelumnya. Tekanan terhadap mata uang domestik tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan tingginya kebutuhan valas di dalam negeri.

Destry menjelaskan, faktor eksternal masih menjadi pendorong utama pelemahan rupiah. Eskalasi konflik di Timur Tengah memicu kenaikan harga minyak dunia, yang pada gilirannya meningkatkan risiko inflasi global dan mendorong keluarnya aliran modal dari negara-negara berkembang.

Di sisi domestik, permintaan valuta asing juga meningkat seiring kebutuhan korporasi untuk repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri. Kombinasi kedua faktor tersebut memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Untuk menjaga stabilitas pasar keuangan, BI memastikan akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi. Otoritas moneter juga akan memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter yang berorientasi pasar guna menjaga daya tarik aset domestik bagi investor.

"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya. Selain itu memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran modal masuk ke instrumen aset domestik," ujar Destry.

Menurut dia, intervensi dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai instrumen, mulai dari transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. BI juga terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan korporasi serta pelaku pasar.

Selain langkah jangka pendek tersebut, BI terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT). Upaya ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sekaligus memitigasi risiko volatilitas nilai tukar.

Kerja sama LCT saat ini telah dijalankan dengan sejumlah negara mitra, antara lain Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Hingga April 2026, nilai transaksi melalui skema tersebut mencapai sekitar 22,7 miliar dolar AS, mendekati realisasi sepanjang 2025 yang tercatat sekitar 25,7 miliar dolar AS.

Meski rupiah berada di bawah tekanan, BI menilai kondisi tersebut masih relatif terkendali. Secara tahun berjalan (year to date), pelemahan rupiah tercatat sekitar 7,44 persen dan masih sejalan dengan pergerakan mata uang regional lainnya.

Destry menegaskan fundamental eksternal Indonesia tetap kuat, ditopang cadangan devisa yang memadai. Pada akhir April 2026, posisi cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar 146,2 miliar dolar AS yang dinilai cukup untuk menjaga ketahanan sektor eksternal dan mendukung stabilitas nilai tukar.

JAKARTA - Sinergi yang baik antara Pemprov DKI dan Bank Indonesia perwakilan Jakarta berhasil meredam inflasi meskipun tekanan global meningkat. Tercatat meskipun melewati Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha, inflasi Jakarta malah merendah dari 0,21 persen di bulan sebelumnya menjadi 0,12 persen.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta Iwan Setiawan menjelaskan meski turun, tekanan tetap terjadi dan bersumber dari harga energi nonsubsidi yakni BBM Non Subsidi dan bahan bakar rumah tangga (khususnya LPG) yang mengalami kenaikan seiring lonjakan harga energi global.

"Secara tahunan, inflasi DKI Jakarta pada Mei 2026 tercatat sebesar 2,49 persen (yoy), paling rendah di antara semua provinsi di Jawa dan lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 3,08 persen (yoy)," ujar Iwan, Rabu (3/6/2026).

Sekalipun koreksi harga emas perhiasan alami pelemahan seiring tren global. Namun, sinergi yang baik membuat inflasi terkendali meski kenaikan administrated price yang terimbas kenaikan harga minyak dan energi global yang meningkat.

Secara keseluruhan, dinamika tersebut mendorong kelompok transportasi menjadi penyumbang utama inflasi dengan laju 0,55 persen (mtm), meskipun lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,46 persen (mtm).

"Dampak lonjakan minyak mentah dan gas global juga mendorong penyesuaian harga bahan bakar rumah tangga nonsubsidi. Penyesuaian harga diberlakukan sejak 18 April 2026 dan merupakan penyesuaian harga pertama sejak November 2023. Kondisi tersebut mendorong inflasi yang lebih tinggi pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Rumah Tangga, yakni sebesar 0,09 persen (mtm)," ungkap Iwan.

Pengendalian inflasi yang dilakukan TPID DKI Jakarta meliputi pelaksanaan pasar murah dan penyaluran program Pangan Bersubsidi, penyaluran Bantuan Pangan beras dan minyak goreng, penguatan pasokan melalui kegiatan urban farming komoditas padi, jagung, dan sayuran, percepatan realisasi impor sapi, serta optimalisasi truk keliling BUMD.

"Kami juga memperkuat koordinasi untuk menghadapi musim kemarau 2026, termasuk melalui diskusi yang melibatkan OPD, BUMD pangan, serta pelaku usaha di pasar induk," ucapnya.

Selain itu, Pemprov Jakarta turut meningkatkan kesiapan melalui penguatan kompetensi petugas pemeriksa hewan dan daging kurban serta Juru Sembelih Halal (Juleha). Upaya ini dilakukan melalui edukasi kurban “ASUH” (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal), monitoring kesehatan hewan, serta sosialisasi tata cara pemotongan dan penanganan daging kurban.

Ke depan, strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) terus diperkuat untuk memitigasi rambatan risiko global, khususnya dampak konflik geopolitik terhadap harga energi dan nilai tukar, serta risiko domestik, termasuk potensi fenomena El Nino yang dapat memengaruhi pola tanam dan produksi tanaman pangan.

"Dengan sinergi TPID DKI Jakarta yang semakin solid, inflasi DKI Jakarta diharapkan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% sepanjang 2026," katanya.

Bank Indonesia terus berada di pasar dengan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah, dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah yang kini menembus level baru pada kisaran Rp17.900-an per dolar Amerika Serikat (AS).

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, BI memandang bahwa stabilitas nilai tukar rupiah memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dunia usaha, dan pelaku pasar guna memastikan bekerjanya mekanisme pasar secara baik serta memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional,” kata Ramdan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Ramdan memastikan bahwa bank sentral Indonesia terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik.

BI juga memastikan senantiasa hadir di pasar dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan eksternal.

“Bank Indonesia terus berada di pasar dengan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menjaga kecukupan likuiditas valas guna turut mendukung stabilitas pasar keuangan,” kata Ramdan.

Sebagai bagian dari langkah menjaga stabilitas nilai tukar, BI mulai 2 Juni 2026 juga telah memberlakukan ketentuan threshold tunai beli valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi 25.000 dolar AS per pelaku per bulan.

Selain itu, BI terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama bilateral melalui skema local currency transaction (LCT) sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar.

Adapun kerja sama LCT tersebut telah terjalin dengan Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk mengawal penguatan eksistensi mata uang rupiah di tengah dinamika ketidakpastian pasar keuangan global dan domestik. Otoritas moneter memastikan akan terus bersikap siaga di pasar keuangan melalui penerapan langkah-langkah kebijakan yang terukur guna mempertegas ketahanan eksternal perekonomian nasional.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, pihak bank sentral bakal mengoptimalkan seluruh bauran instrumen kebijakan yang ada demi menjamin kelancaran roda mekanisme pasar berjalan dengan baik, termasuk dalam menjaga pemenuhan likuiditas valuta asing (valas).

"Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik serta senantiasa hadir di pasar dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memperkuat ketahanan eksternal," jelas Ramdan Denny dalam keterangan resminya, Rabu (3/6/2026).

Sebagai bagian dari langkah konkret penguatan manajemen devisa, Bank Indonesia secara resmi memberlakukan regulasi pembatasan transaksi valas yang baru terhitung sejak awal Juni ini. Kebijakan ini menyasar pada transaksi pembelian valas tunai terhadap mata uang Rupiah tanpa adanya kebutuhan dokumen penunjang (underlying asset).

Mengulik Biang Kerok Terkaparnya Rupiah Lawan Dolar Singapura ke Rp14.000, Sesuai Ramalan?



"Mulai 2 Juni 2026, Bank Indonesia telah memberlakukan ketentuan threshold tunai beli valas terhadap Rupiah tanpa underlying menjadi USD25.000 per pelaku per bulan," ungkap Denny.

Langkah pengetatan batas nominal ini dipandang strategis guna meminimalkan celah spekulasi di pasar valas domestik, sekaligus mengarahkan penyerapan valas tunai agar lebih tepat sasaran bagi aktivitas ekonomi produktif.

Selain intervensi pasar dan pembaruan regulasi, Bank Indonesia terus menggulirkan program diversifikasi mata uang transaksi perdagangan internasional melalui skema Local Currency Transaction (LCT). Skema penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral ini terus digenjot untuk mereduksi dominasi penggunaan mata uang dolar AS di pasar finansial dalam negeri.

Rupiah Sentuh Rp17.883 per Dolar AS, Menkeu Purbaya: Belum Hambat Aktivitas Ekonomi



Hingga saat ini, BI mencatat perluasan implementasi kerja sama LCT telah berhasil dijalin dan dioperasikan bersama enam negara mitra strategis global, yaitu Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Kendati demikian, pihak otoritas moneter mengingatkan bahwa perlindungan terhadap volatilitas nilai tukar Rupiah tidak dapat bertumpu pada kebijakan bank sentral semata. Dibutuhkan kolaborasi yang erat dari seluruh pemangku kepentingan ekonomi tanah air untuk membangun jaring pengaman yang solid.

"Bank Indonesia memandang bahwa stabilitas nilai tukar rupiah memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dunia usaha, dan pelaku pasar guna memastikan bekerjanya mekanisme pasar secara baik serta memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional," pungkas Denny.

Adapun berdasarkan data Bloomberg hingga pukul 13.56 WIB, nilai tukar rupiah terpantau masih melemah 0,66 persen ke level Rp17.956 per dolar AS.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2026 sebesar 0,09 miliar dolar Amerika Serikat (AS) positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.

Perkembangan ini melanjutkan surplus neraca perdagangan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,32 miliar dolar AS.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain guna makin memperkuat ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Selasa, surplus neraca perdagangan yang berlanjut pada April 2026 terutama bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas yang tetap baik.

Neraca perdagangan nonmigas pada April 2026 mencatat surplus sebesar 3,53 miliar dolar AS, seiring dengan meningkatnya ekspor nonmigas sebesar 24,15 miliar dolar AS.

Kinerja positif ekspor nonmigas tersebut terutama didukung oleh ekspor berbasis sumber daya alam seperti lemak dan minyak hewani/nabati serta bahan bakar mineral maupun ekspor produk manufaktur seperti mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya serta kendaraan dan bagiannya.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia.

Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas tercatat meningkat menjadi sebesar 3,44 miliar dolar AS pada April 2026 sejalan dengan peningkatan impor migas di tengah penurunan ekspor migas.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bank sentral meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen atau rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen pada 2026 dan 2027

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Mei 2026, yang terjaga dalam kisaran sasaran 1,5 persen hingga 3,5 persen merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan BI bersama pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Di samping itu, BI dan pemerintah juga memperkuat implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional.

Ramdan menyampaikan bahwa bank sentral meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen atau rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen pada 2026 dan 2027.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Selasa (2/6/2026), IHK pada Mei 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,28 persen secara bulanan (month to month/mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 3,08 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Inflasi inti pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,22 persen (mtm), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,23 persen (mtm).

Perkembangan inflasi inti tersebut dipengaruhi terutama oleh kenaikan harga minyak goreng di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga.

Secara tahunan, inflasi inti pada Mei 2026 tercatat sebesar 2,59 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,44 persen (yoy).

Selanjutnya, kelompok volatile food pada Mei 2026 mengalami inflasi sebesar 0,22 persen (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,88 persen (mtm).

Inflasi kelompok volatile food disumbang terutama oleh komoditas cabai merah, bawang merah, tomat, dan beras seiring penurunan pasokan yang disebabkan oleh gangguan produksi akibat cuaca ekstrem dan berakhirnya musim panen raya di tengah kenaikan permintaan pada hari besar keagamaan nasional (HBKN) Idul Adha.

Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 6,24 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,37 persen (yoy).

BI menyampaikan bahwa ke depan, inflasi volatile food diprakirakan tetap terkendali didukung oleh eratnya sinergi antara BI bersama TPIP dan TPID, serta penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Sementara itu, kelompok administered prices pada Mei 2026 mengalami inflasi sebesar 0,52 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,69 persen (mtm).

Inflasi kelompok administered prices terutama disumbang oleh komoditas bahan bakar rumah tangga, bensin, dan tarif angkutan udara seiring dengan penyesuaian harga liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi, bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, dan avtur akibat kenaikan harga energi global.

Secara tahunan, kelompok administered prices tercatat inflasi sebesar 2,07 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,53 persen (yoy).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terus tertekan hingga mendekati level Rp17.900 per dolar AS di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan kebutuhan valas domestik. Bank Indonesia (BI) memastikan akan memperkuat langkah stabilisasi untuk meredam volatilitas di pasar keuangan.

"Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah masih dipengaruhi oleh berlanjutnya ketidakpastian global akibat perkembangan konflik di Timur Tengah. Di samping itu, terdapat peningkatan kebutuhan valas secara musiman, antara lain untuk pembayaran ULN dan repatriasi dividen, di tengah arus masuk dolar AS yang terbatas,” ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).

BI menjelaskan pelemahan rupiah dipicu kombinasi faktor eksternal dan domestik, termasuk eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang meningkatkan risiko pasar global. Kondisi tersebut diperparah oleh lonjakan permintaan dolar AS di dalam negeri yang tidak diimbangi pasokan memadai.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, bank sentral menegaskan komitmennya untuk terus hadir di pasar keuangan secara berkelanjutan. Intervensi dilakukan melalui berbagai instrumen, baik di pasar domestik maupun internasional. "Bank Indonesia terus berkomitmen hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, around the world, around the clock," kata Denny.

Langkah stabilisasi tersebut ditempuh melalui optimalisasi intervensi di pasar valas, termasuk transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

Selain itu, BI juga memperkuat bauran kebijakan moneter dengan menjaga struktur suku bunga tetap kompetitif guna menahan arus keluar modal asing (capital outflow) serta menjaga daya tarik aset keuangan domestik bagi investor global.

Dari sisi pengendalian permintaan, BI menetapkan batas pembelian valas tanpa underlying sebesar USD25.000 per pelaku per bulan yang mulai berlaku Juni 2026. Kebijakan ini bertujuan menekan aktivitas spekulatif di pasar valuta asing.

BI juga terus meningkatkan koordinasi dengan otoritas terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pembelian dolar AS oleh perbankan dan korporasi. Otoritas moneter memastikan akan terus mencermati dinamika global dan domestik serta menyiapkan langkah lanjutan guna menjaga stabilitas rupiah dan ketahanan eksternal perekonomian nasional.

Kalau harga domestik dibuat rigid sementara tekanan global terus naik, maka pasar valuta asing akhirnya yang bergerak paling ekstrem,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memandang nilai tukar rupiah saat ini menanggung banyak tekanan ekonomi, merespons pelemahan nilai tukar yang kini melewati level Rp17.800 per dolar AS di pasar offshore atau luar negeri.

Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa dalam kondisi normal, kenaikan harga energi global akan menekan inflasi, fiskal, harga domestik, dan nilai tukar.

Namun, ketika penyesuaian domestik dilakukan sangat hati-hati demi menjaga stabilitas sosial dan daya beli, maka tekanan akhirnya lebih banyak berpindah ke rupiah.

“Rupiah akhirnya menjadi shock absorber utama. Inflasi ditahan, harga energi ditahan, tetapi tekanan ekonominya tidak hilang. Tekanan itu pindah ke kurs,” jelas Fakhrul.

Menurutnya, hal tersebut yang membuat pelemahan rupiah saat ini tampak jauh lebih besar dibandingkan beberapa indikator ekonomi lainnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi saat ini relevan dengan teori Dornbusch Overshooting. Ketika harga domestik rigid sementara pasar keuangan bergerak cepat, maka nilai tukar akan bergerak jauh lebih ekstrem dibanding fundamentalnya.

“Inflasi yang seharusnya muncul di banyak tempat akhirnya terlalu banyak ditanggung oleh rupiah,” ujar dia.

Dia mengatakan, fenomena ini sering terjadi di negara berkembang yang memilih menjaga stabilitas harga domestik dalam jangka pendek.

Pemerintah Indonesia saat ini menghadapi dilema besar antara menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas eksternal.

Fakhrul menilai, keputusan untuk menahan penyesuaian harga energi dapat dipahami dari sisi sosial dan politik. Namun konsekuensinya, tekanan ekonomi menjadi lebih terkonsentrasi di pasar keuangan.

“Kalau harga domestik dibuat rigid sementara tekanan global terus naik, maka pasar valuta asing akhirnya yang bergerak paling ekstrem,” imbuh dia.

Ia memandang bahwa fundamental 67 ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif baik dibanding banyak negara berkembang lain.

Dalam hal ini, inflasi domestik masih terkendali, sektor perbankan relatif sehat, dan pertumbuhan ekonomi masih positif. Namun, Fakhrul mengingatkan bahwa pasar saat ini tidak hanya melihat angka headline.

“Pasar melihat apakah Indonesia punya policy anchor yang cukup kuat untuk menghadapi era global baru yang jauh lebih volatile dan inflationary,” ujar dia.

Lebih lanjut, jelas Fakhrul, yang tengah diuji saat ini bukan hanya fundamental ekonomi, tetapi kredibilitas dan konsistensi kebijakan.

Ia mengamini bahwa faktor global turut menekan rupiah, mulai dari geopolitik dan fragmentasi perdagangan dunia, penguatan dolar AS, hingga tingginya imbal hasil (yield) US Treasury.

Akan tetapi, menurutnya, faktor domestik juga berperan karena pasar melihat adanya ketidakseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter.

Ia juga menilai, sejumlah komunikasi kebijakan yang muncul mendadak di tengah sentimen pasar yang buruk turut memperbesar ketidakpastian.

“Ketika fiskal memilih menjaga inflasi tetap rendah dan adjustment harga sangat terbatas, maka BI dan rupiah harus bekerja jauh lebih keras,” kata Fakhrul.

Adapun rupiah di pasar offshore bergerak melemah hingga melewati level Rp17.800 per dolar AS saat pasar domestik libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu (27/5) dan Kamis (28/5).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

nilai transaksi perdagangan kedua negara telah mencapai 224 triliun yen pada tahun 2025

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta meyakini nilai transaksi perdagangan antara Jepang dengan Indonesia akan terdongkrak menyusul integrasi sistem pembayaran QRIS Indonesia dengan JPQOR (standar QR Jepang) sejak 17 Agustus 2025.

Melalui keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa, Filianingsih mengungkapkan bahwa nilai transaksi perdagangan kedua negara telah mencapai 224 triliun yen pada tahun 2025.

Langkah integrasi sistem QRIS Indonesia dengan JPQOR Jepang, tutur dia, memungkinkan transaksi merchant secara langsung dan memperhalus arus transaksi digital antarnegara.

Dalam kesempatan tersebut, Filianingsih menekankan dorongan penggunaan Local Currency Transaction (LCT) guna meminimalisasi risiko volatilitas nilai tukar dan mengefisienkan biaya bisnis.

Selaras dengan Filianingsih, Wakil Kepala Perwakilan (Deputy Chief of Mission) KBRI Tokyo Maria Renata Hutagalung menilai kemudahan transaksi menjadi pelumas penting dalam hubungan ekonomi kedua negara.

Renata juga menyoroti penguatan kerja sama finansial melalui kerangka Local Currency Transaction (LCT) yang sejalan dengan kuatnya fundamental ekonomi Indonesia.

Ia mencatat bahwa pemanfaatan sistem ini terus tumbuh secara signifikan, memosisikan Jepang sebagai mitra LCT terbesar kedua bagi Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Executive Vice President JETRO Kenichi Hirano menegaskan kembali bahwa Jepang memandang Indonesia sebagai salah satu mitra ekonomi paling vital di Asia Tenggara berkat besarnya potensi pasar dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten.

Dengan etalase investasi yang makin beragam dan dukungan regulasi yang kian matang, aliran modal dari Negeri Sakura ke Indonesia diproyeksikan akan mengalir semakin deras di masa mendatang.

Berbagai pernyataan tersebut disampaikan dalam Indonesia-Japan Investment Forum (IJIF) 2026.

Forum IJIF 2026 tidak sekadar menjadi ajang paparan, melainkan sukses melahirkan komitmen bisnis yang nyata. Kepercayaan investor Jepang tergambar jelas lewat pengumuman Letter of Intent (LoI) dari sejumlah perusahaan terkemuka, yakni Pongamia Co., Ltd dan Onoda Inc.

Pongamia telah menyatakan komitmen investasinya di sektor energi terbarukan melalui pengembangan perkebunan tanaman Pongamia di Indonesia. Proyek ini diproyeksikan untuk memproduksi biodiesel dan bioavtur yang sejalan dengan peta jalan transisi energi hijau tanah air.

Sementara itu, Onoda Inc. membidik sektor manufaktur dengan merencanakan perakitan peralatan gas meter berteknologi ultrasonik dari Jepang.

Investasi ini ditargetkan untuk menyokong program pemerintah dalam memperluas cakupan jaringan gas rumah tangga nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) , Perry Warjiyo menekankan, bahwa Indonesia memiliki daya tahan dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi maupun moneter global. Di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah dan fluktuasi harga minyak yang menyentuh level di atas asumsi makro nasional, fundamental ekonomi dalam negeri dianggap menunjukkan performa yang impresif.

Perry merujuk, pada kondisi ekonomi pada triwulan pertama 2026, yang membukukan pertumbuhan sebesar 5,61% atau melampaui capaian periode sebelumnya yang hanya berada di kisaran 5,1%.

BI juga menitikberatkan soal kenaikan pertumbuhan tersebut didukung oleh stabilitas harga di dalam negeri yang tetap terkendali. Inflasi pada bulan terakhir dilaporkan berada di angka 2,4%, sebuah indikator positif yang menunjukkan bahwa bauran kebijakan moneter dan fiskal berjalan sesuai dengan target sasaran pemerintah.

Antisipasi Krisis, Ini Isi Pertemuan Prabowo dan Tokoh Ekonomi Nasional di Istana



Perry juga menegaskan, bahwa keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas ini merupakan buah dari komitmen berkelanjutan dalam membangun kekuatan ekonomi dari dalam.

"Kita bersyukur Indonesia berdaya tahan nasional. Kita bisa bangkit dari krisis '97-'98, krisis global, bahkan Covid. Tuhan cinta sama kita," ujar Perry dalam sambutannya di acara seminar nasional di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Otoritas moneter meyakini bahwa akumulasi pengalaman panjang bangsa dalam melewati berbagai turbulensi ekonomi masa lalu telah membentuk mentalitas yang tangguh bagi para pengambil kebijakan. Pengalaman sejarah tersebut menjadi pondasi utama bagi otoritas moneter dalam menyusun strategi perlindungan yang jauh lebih kuat bagi integritas sistem keuangan domestik saat ini.

Pidato Presiden Pertegas Arsitektur Ekonomi dan Arah Ideologi Pembangunan



Kata Perry, demi memperkuat benteng pertahanan tersebut, BI terus menyiagakan cadangan devisa di posisi USD146 miliar. Langkah konkret untuk meredam spekulasi juga dilakukan dengan memangkas batas pembelian Dolar AS tanpa dokumen pendukung dari semula 50.000 Dolar AS menjadi 25.000 Dolar AS per orang per bulan.

Perry menekankan, bahwa kerangka kebijakan yang sinkron antara sisi fiskal dan moneter terbukti menjadi kunci vital dalam memitigasi dampak buruk fluktuasi pasar dunia. Bank Indonesia juga konsisten menyokong dana pembangunan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dalam jumlah besar yang mencapai 140 triliun Rupiah hanya dalam sepekan terakhir di bulan Mei.

Otoritas moneter meyakini stabilitas nasional tidak bisa dicapai hanya melalui kerja satu lembaga saja, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi yang dilakukan hingga tingkat tertinggi pemerintahan dipastikan terus berjalan secara intensif guna memastikan bauran kebijakan nasional tetap berada pada jalur yang selaras dengan kepentingan publik.

"Sinergi, sinergi, sinergi karena kita hanya akan menang, hanya akan kuat, hanya akan berhasil kalau kita bersatu. Oleh karena itu sinergi kami sangat kuat dengan Pemerintah," tegas Perry.

Lebih lanjut, dia berpandangan soal ancaman pengelolaan jalur logistik energi global saat ini harus disikapi dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Kondisi eksternal yang penuh gejolak menuntut respons kebijakan yang sangat responsif agar kepentingan domestik tidak tergerus oleh kepentingan spekulan internasional.

Sektor energi, pangan, dan instrumen keuangan pun diposisikan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa dari segala bentuk intervensi pasar yang merugikan.

"Ini yang membuat kenapa seluruh dunia harus membuat respon kebijakan nasional yang first thing first adalah TANAS (Ketahanan Nasional). This time is about TANAS," tuturnya.