Komisi II DPR RI menyoroti tantangan yang dihadapi Bank Pembangunan Daerah (BPD) terkait ketatnya persyaratan permodalan bagi bank umum. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membebani sejumlah bank daerah yang memiliki keterbatasan dukungan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa sistem perbankan di Indonesia saat ini hanya mengenal dua jenis bank, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). BPD sendiri masuk dalam kategori bank umum sehingga harus memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku bagi kelompok bank tersebut.

Menurut dia persyaratan untuk menjadi bank umum terus meningkat, termasuk terkait kecukupan modal minimum. Ia menyebut usulan peningkatan modal minimum dari Rp3 triliun menjadi Rp6 triliun mulai dijalankan.

"Ketentuan untuk menjadi bank umum semakin hari semakin berat. Termasuk salah satunya adalah kecukupan rasio modal minimal untuk menjadi bank umum. Dari yang Rp3 triliun diusulkan menjadi Rp6 triliun. Sudah mulai running," kata dia membuka rapat dengar pendapat bersama Kemendagri dan ASBANDA, di Komisi II, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Ia menilai, kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal tersebut masih terbatas. Karena itu, tidak semua BPD diperkirakan mampu memenuhi ketentuan permodalan hanya mengandalkan APBD.

"Kalau Rp6 triliun berdasar dari kemampuan APBD Provinsi, Kabupaten, Kota di Indonesia pada posisi tahun 2026 ini, maka hampir kita pastikan bank-bank daerah ini hanya sebagian yang mampu memenuhi rasio kecukupan modal minimalnya sendiri dari APBD masing-masing," ungkap dia.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa BPD memiliki fungsi strategis yang berbeda dengan bank umum lainnya. Hal itu diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Bank Pembangunan Daerah.

"Kita mengetahui bahwa Bank Pemahunan Daerah ini memiliki ketentuan Undang-Undang sendiri. Ada Undang-Undang Tetangg BPD. Kalau nggak salah Undang-Undang Tetangg BPD itu tahun 1962," katanya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan BPD tidak hanya menjalankan fungsi perbankan, tetapi juga berperan sebagai instrumen pembangunan daerah dan pengelola dana pemerintah daerah.

"Di situ menegaskan bahwa BPD itu bukan sekedar menjalankan fungsi perbankan secara umum, tetapi juga di dalamnya ada dua fungsi yang khusus. Yang pertama sebagai penopang dan akselerator pembangunan di daerah, dan yang kedua tempat di mana penampungan pas daerah," pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan pada periode Juni sampai dengan September 2026, usai Bank Indonesia (BI) mengumumkan kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,35% pada Mei 2026.

Dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada 28 Mei 2026, LPS memutuskan untuk menahan TBP sebesar 3,50% untuk simpanan Rupiah di bank umum, 6,00% untuk simpanan Rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan 2,00% untuk simpanan valuta asing di bank umum. TBP tersebut berlaku sejak 1 Juni—30 September 2026.

LPS menuturkan keputusan tersebut mempertimbangkan perkembangan Suku Bunga Pasar (SBP) simpanan Rupiah dan valuta asing yang masih menunjukkan kenaikan terbatas, kinerja intermediasi perbankan khususnya penghimpunan simpanan yang masih kuat, kondisi likuiditas perbankan yang masih memadai, serta tingkat persaingan antarbank yang tetap sehat.

Tingkat cakupan penjaminan simpanan juga tetap terjaga dan berada jauh di atas mandat Undang-Undang, yaitu melebihi 90% dari total rekening nasabah bank.

“Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dinilai masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” tulis LPS dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).

Sejalan dengan putusan tersebut, LPS memastikan terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan, dan pasar keuangan ke depan. Evaluasi ini dilakukan dalam upaya menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan penjaminan yang dilakukan oleh LPS.

Di sisi lain, LPS menyebut bahwa kinerja industri perbankan nasional masih kuat dan diperkirakan tetap tumbuh positif. Pada April 2026, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh sebesar 11,39% secara tahunan (year on year/YoY), diikuti penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 9,98% YoY.

LPS menuturkan, pertumbuhan DPK Rupiah terpantau lebih tinggi daripada pertumbuhan DPK valuta asing. Menurut lembaga tersebut, perkembangan kinerja intermediasi yang positif tersebut didukung oleh kondisi permodalan, profitabilitas, dan likuiditas perbankan yang tetap terjaga sehingga mampu menjadi penyangga terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi.

Berdasarkan hasil evaluasi, LPS menjelaskan bahwa TBP yang berlaku saat ini masih mampu menjaga tingkat cakupan penjaminan dan kepercayaan nasabah penyimpan.

Hal tersebut tecermin dari data per April 2026 yang menunjukkan bahwa jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp2 miliar mencapai 666,72 juta rekening, yaitu mencakup 99,94% dari total rekening. Sementara itu, jumlah rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp2 miliar mencapai 15,58 juta rekening, yaitu 99,98% dari total rekening.

“LPS akan terus memperkuat pemantauan dan asesmen terhadap tingkat cakupan penjaminan tersebut agar tetap selaras dengan dinamika suku bunga pasar dan TBP,” tegas lembaga tersebut.

Adapun mengacu pada Undang-undang, LPS menjamin simpanan nasabah perbankan sepanjang memenuhi tiga kriteria atau disingkat 3T, yaitu: Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga yang diterima tidak melebihi TBP, dan Tidak terkait dengan tindakan yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Sejalan dengan hal itu, LPS kembali mengimbau kepada nasabah dan calon nasabah bank bahwa TBP merupakan batas maksimum suku bunga simpanan agar simpanan nasabah memenuhi salah satu kriteria program penjaminan simpanan LPS.

Selain itu, LPS meminta masyarakat agar selalu memerhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank. Perbankan juga diminta secara aktif dan transparan menyampaikan informasi mengenai TBP melalui seluruh kanal komunikasi, termasuk kanal digital, sebagai bagian dari transparansi dan perlindungan nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menargetkan total aset mencapai Rp303,5 triliun hingga akhir 2026. Target tersebut seiring dengan proyeksi peningkatan pendapatan lembaga penjamin simpanan tersebut sepanjang tahun ini.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu mengatakan berdasarkan kinerja yang tengah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total aset LPS hingga akhir 2025 tercatat sebesar Rp276,2 triliun.

Dalam paparannya di Komisi XI DPR RI, Selasa (19/5/2026), Anggito menyebut LPS membukukan pendapatan sebesar Rp37,6 triliun sepanjang 2025. Adapun pada 2026, pendapatan diproyeksikan meningkat menjadi Rp40,3 triliun.

“Kami tidak menargetkan pendapatan, namun agar lebih kredibel, lebih sehat sehingga bisa mencapai 2,5% dari DPK [dana pihak ketiga] dan bisa memberikan pendapatan non pajak kepada negara,” kata Anggito.

Selain target keuangan, LPS juga berencana membentuk kantor wilayah baru di Jakarta yang akan membawahi wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Menurut Anggito, pembentukan kantor wilayah tersebut sejalan dengan mandat baru regulasi LPS yang meminta lembaga itu melakukan intervensi lebih dini terhadap bank bermasalah melalui penguatan bank sakit.

Untuk mendukung fungsi tersebut, LPS juga akan membangun sistem pelaporan data secara real time guna memantau 1.549 bank yang terdiri atas bank umum, bank syariah, bank pembangunan daerah, bank digital, hingga bank perekonomian rakyat.

“Selama ini dalam pendeteksian data, ada lag hingga 30 hari,” ujar Anggito.

Dia menambahkan, persoalan keterlambatan data turut memicu lebih dari 20 tuntutan hukum yang dihadapi LPS, terutama terkait penutupan BPR.

Selain itu, LPS juga berencana membangun kantor pusat baru yang akan terintegrasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan guna memperkuat koordinasi antarotoritas sektor keuangan.

“Lokasinya kami sedang finalisasi,” katanya.

Pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 9,82 persen (yoy) menjadi Rp716,40 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa satu bank umum syariah (BUS) baru hasil proses spin-off diharapkan terbentuk pada tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan BUS baru tersebut akan memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional pada kelompok KBMI 2.

Adapun saat ini telah terdapat tiga bank syariah berskala besar yang mengisi posisi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 dan 3.

Bank dalam kelompok KBMI 2 memiliki modal inti lebih dari Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun. Sedangkan modal inti KBMI 3 berkisar lebih dari Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun.

Dian menambahkan bahwa sejalan dengan upaya tersebut, konsolidasi industri juga terus berlangsung pada sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah melalui proses penggabungan terhadap 21 BPR/BPR Syariah yang ditargetkan menghasilkan 9 BPR Syariah yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing.

Berbagai langkah tersebut, ujar dia, semakin memperkuat struktur industri perbankan syariah yang merupakan bentuk implementasi dari pilar pertama dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI), yaitu Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah.

Hingga Maret 2026, industri perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan aset dua digit, yakni sebesar 10,49 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau sebesar Rp1.061,61 triliun.

Pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 9,82 persen (yoy) menjadi Rp716,40 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional.

Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah sebesar 11,14 persen (yoy) menjadi Rp811,76 triliun.

Rasio financing to deposit ratio (FDR) terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai 87,65 persen, sejalan dengan semakin kuatnya kontribusi perbankan syariah terhadap sektor riil.

Kinerja industri juga tetap terjaga dengan kualitas pembiayaan yang baik, tercermin dari rasio non performing financing (NPF) gross dan NPF net yang masing-masing berada pada level 2,28 persen dan 0,87 persen.

Dian menambahkan, dukungan perbankan syariah pada penguatan sektor riil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga terus ditingkatkan melalui peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM.

Hal ini tercermin dari total penyaluran pembiayaan UMKM oleh industri perbankan syariah sebesar Rp217,86 triliun.

OJK menyatakan, pihaknya juga terus mendorong pengembangan keunikan produk dan model bisnis syariah sebagai bentuk implementasi dari pilar tiga RP3SI, yakni Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah.

Hal tersebut direalisasikan melalui penerbitan sembilan pedoman produk perbankan syariah sebagai acuan standardisasi dan implementasi produk berbasis akad syariah serta POJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah untuk mendukung pengembangan inovasi produk investasi berbasis syariah.

Lebih lanjut, OJK juga telah membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) pada 2025 untuk mengakselerasi pengembangan keuangan syariah dan antara lain melalui pengembangan keunikan produk syariah.

Saat ini KPKS telah menerbitkan beberapa rekomendasi antara lain penyesuaian rasio utang berbasis bunga pada Daftar Efek Syariah, penerbitan Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion, serta mendorong penempatan dana pemerintah pada lembaga keuangan syariah.

Dian mengatakan pengembangan keunikan produk syariah ini menunjukkan progres yang positif, antara lain melalui realisasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) pada 9 BUS, 3 UUS, dan 9 BPR Syariah dengan total nilai proyek mencapai Rp907,73 juta serta total penghimpunan dana sebesar Rp22,76 miliar.

Selain itu, Shariah Restricted Investment Account (SRIA) telah diimplementasikan oleh 1 BUS dan 1 UUS dengan total nominal piloting mencapai Rp1,35 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan posisi uang primer (M0) adjusted tumbuh 14,3% secara tahunan (year on year/YoY) pada April 2026. Dengan perkembangan tersebut, uang primer kini tercatat sebesar Rp2.232,2 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut melemah dari bulan sebelumnya sebesar 16,8% YoY.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 21,6% YoY dan uang kartal yang diedarkan sebesar 14,6% YoY," ungkap Denny dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Sementara melihat secara tren sepanjang tahun ini, jumlah uang primer yang disesuaikan ini cenderung tergerusnya: dari Rp2.367,8 triliun pada Desember 2025 menjadi Rp2.232,2 triliun pada April 2026.

Adapun, uang primer adalah uang kartal baik kertas maupun logam di masyarakat serta simpanan giro bank umum yang disimpan di Bank Indonesia. Sementara itu, uang primer adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di Bank Indonesia akibat pemberian insentif likuiditas.

Berdasark­an faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan uang primer adjusted ini telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas atau pengendalian moneter adjusted.

Per September 2025, komponen uang primer terdiri dari Rp1.200 triliun uang kartal, Rp923,1 triliun giro bank umum di BI adjusted, Rp3,86 triliun giro sektor swasta di BI, dan Rp25,3 triliun surat berharga yang diterbitkan BI dan dimiliki sektor swasta.

Surat berharga tersebut mencakup Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) yang dimiliki oleh sektor swasta.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan salah satu alasan suku bunga kredit bank masih tinggi meski Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) telah turun sebesar 75 basis poin (bps) sejak Juni 2025.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan, rata-rata suku bunga simpanan perbankan masih berada di atas TBP, menandakan bahwa bank-bank belum patuh kepada TBK yang ditetapkan LPS.

“Ini menjadi salah satu alasan mengapa suku bunga kredit tidak bisa turun,” ungkap Anggito dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Dalam paparan yang disampaikan Anggito, proporsi simpanan nasabah di atas TBP terus meningkat. Pada Desember 2022, LPS mencatat proporsi simpanan nasabah di atas TBP sekitar 25%, kemudian menjadi 30% pada Desember 2024 dan 33% pada Desember 2025.

Anggito menuturkan, selama ini TBP selalu berada di atas tingkat bunga pasar. Kendati begitu pada 2025, dia mengakui bahwa LPS cukup agresif dalam menetapkan TBK sehingga berada di bawah suku bunga pasar.

“Padahal rule of thumb-nya memang harusnya tingkat bunga pasar itu melindungi suku bunga yang berlaku di pasar,” ujarnya.

Untuk itu, LPS melakukan sedikit evaluasi dan memutuskan untuk menetapkan TBP pada Januari 2026 di bank umum sebesar 3,50%, valas 2,00%, dan BPR 6,00%, alias sama dengan periode sebelumnya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) sebelumnya mengungkapkan bahwa transmisi penurunan suku bunga kebijakan terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, baik pada suku bunga dana maupun suku bunga kredit. Sebagai catatan, otoritas moneter telah menurunkan BI-Rate sebesar 125 bps sepanjang 2025.

Adapun suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025. Kendati begitu, BI memandang bahwa upaya lanjutan perlu terus dilakukan untuk penurunan pemberian special rate kepada deposan besar.

Seiring menurunnya suku bunga dana, BI mencatat bahwa suku bunga kredit perbankan mulai menurun, yaitu sebesar 39 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81% pada Desember 2025.

“Ke depan, upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Perry dalam konferensi pers RDG Januari 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia mencatatkan pertumbuhan uang primer (M0) adjusted kembali mencapai double digit. Pada Februari 2026, uang primer (M0) adjusted tercatat tumbuh 18,3 persen secara year on year (yoy).

“Uang primer (M0) adjusted pada Februari 2026 tumbuh 18,3 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 14,7 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp 2.228 triliun,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).

Denny menuturkan, perkembangan tersebut didorong oleh meningkatnya pertumbuhan giro bank umum di BI adjusted sebesar 33,6 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,8 persen (yoy).

“Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted),” terangnya.

Diketahui, uang primer (M0) adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di BI akibat pemberian insentif likuiditas. Secara sederhana, M0 menggambarkan kondisi likuiditas paling dasar dalam perekonomian. Itu terdiri dari uang kartal yang beredar di masyarakat dan cadangan bank di bank sentral.

Adapun adjusted menunjukkan M0 yang sudah disesuaikan, sehingga lebih mencerminkan likuiditas riil yang tersedia di ekonomi. Peningkatan M0 adjusted menunjukkan likuiditas bertambah, bank sentral melakukan ekspansi moneter, dan pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Mulai Januari 2025, BI melakukan penyesuaian perhitungan M0 adjusted untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai perkembangan uang primer dan pengaruh dari kebijakan likuiditas yang dilakukan oleh BI.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa uang primer (M0) adjusted tumbuh sebesar 18,3% year on year pada Februari 2026.

Pertumbuhan uang primer tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 14,7%. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, jumlah uang primer pada bulan lalu menembus angka Rp2.228 triliun.

"Pada Februari 2026 tumbuh 18,3% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 14,7% (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.228 triliun," tulis rilis resmi BI, Jumat (6/3/2026).

BI memaparkan bahwa perkembangan ini didorong oleh meningkatnya pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 33,6% (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,8% (yoy).

Kalau melihat secara tren, uang primer memang lebih tinggi dibandingkan bulan Januari 2026. Namun jika dibandingkan dengan bulan Desember 2025, jumlah uang yang beredar jauh lebih sedikit. BI mencatat pada akhir tahun lalu, jumlah uang primer menembus angka Rp2.367,8 triliun.

Adapun, uang primer adalah uang kartal baik kertas maupun logam di masyarakat serta simpanan giro bank umum yang disimpan di Bank Indonesia.

Sementara itu, uang primer adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di Bank Indonesia akibat pemberian insentif likuiditas.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa uang primer (M0) adjusted tumbuh sebesar 18,3% year on year pada Februari 2026.

Pertumbuhan uang primer tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 14,7%. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, jumlah uang primer pada bulan lalu menembus angka Rp2.228 triliun.

"Pada Februari 2026 tumbuh 18,3% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 14,7% (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.228 triliun," tulis rilis resmi BI, Jumat (6/3/2026).

BI memaparkan bahwa perkembangan ini didorong oleh meningkatnya pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 33,6% (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,8% (yoy).

Kalau melihat secara tren, uang primer memang lebih tinggi dibandingkan bulan Januari 2026. Namun jika dibandingkan dengan bulan Desember 2025, jumlah uang yang beredar jauh lebih sedikit. BI mencatat pada akhir tahun lalu, jumlah uang primer menembus angka Rp2.367,8 triliun.

Adapun, uang primer adalah uang kartal baik kertas maupun logam di masyarakat serta simpanan giro bank umum yang disimpan di Bank Indonesia.

Sementara itu, uang primer adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di Bank Indonesia akibat pemberian insentif likuiditas.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan penyaluran kredit perbankan di Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang 2025 sebesar Rp172,92 triliun, tumbuh 5,26% jika dibandingkan capaian 2024 yang sebesar Rp164,28 triliun.

Mayoritas penyaluran kredit diberikan oleh bank umum yang mencapai Rp169,45 triliun dan sisanya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar Rp3,47 triliun.Tingkat rasio kredit bermasalah berada di level aman 3,65%.

Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin mengatakan, meskipun pertumbuhannya masih cenderung moderat, namun capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan penyaluran kredit pada 2024 yang hanya tumbuh 4,23%.

Perbaikan kinerja tersebut ditopang akibat mulai menggeliatnya pembiayaan kepada sektor riil, yang mana pelemahan sektor ini sempat menghambat realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan di 2025 yang lebih baik menunjukkan adanya percepatan pembiayaan kepada sektor riil seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi daerah," ucap Moch. Muchlasin di Makassar, Selasa (3/3/2026).

Penyaluran kredit di Sulsel selama 2025 didominasi oleh kredit produktif dengan cakupan 53,07% dari total penyaluran. Sementara sisanya terarah ke pembiayaan konsumtif.

Sektor produktif berhasil tumbuh positif sebesar 3,06% pada 2025 setelah sebelumnya terkontraksi sebesar 0,08% pada 2024.

Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, kredit yang disalurkan paling banyak diberikan untuk sektor perdagangan besar dan eceran, yang memiliki porsi paling besar mencapai 22,19% dari total.

"Sementara di sisi lain kredit konsumtif juga masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 7,85%," tutur Moch. Muchlasin.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat kinerja positif sepanjang triwulan IV 2025. Total pendapatan premi penjaminan simpanan yang dibayarkan bank umum serta BPR/BPRS mencapai Rp19,18 triliun, atau tumbuh 7,78% secara tahunan (year on year/yoy).

Berdasarkan Laporan Kelembagaan LPS Triwulan IV 2025 yang terbit di Harian Bisnis Indonesia, Rabu (25/2/2026), jumlah bank peserta penjaminan tercatat sebanyak 1.594 bank, terdiri atas 105 bank umum dan 1.489 BPR/BPRS.

Adapun, total simpanan per Desember 2025 mencapai Rp10.088,61 triliun, meningkat 13,70% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi rekening, jumlah rekening simpanan di bank umum mencapai 665,43 juta rekening atau tumbuh 9,23% yoy. Sementara itu, simpanan di BPR/BPRS tercatat sebesar Rp180,58 triliun dengan jumlah rekening 15,68 juta.

Selain premi penjaminan, penerimaan premi program restrukturisasi perbankan (PRP) bank umum dan BPR/BPRS yang terdiri dari premi periode I dan II tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,33 triliun.

Sepanjang triwulan IV 2025, LPS juga menangani sejumlah BPR/BPRS berstatus Bank Dalam Resolusi (BDR). Hingga akhir Desember 2025, terdapat lima BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya dan ditangani LPS.

LPS menetapkan status simpanan sebesar Rp497,67 miliar untuk 48.795 rekening. Dari jumlah tersebut, simpanan layak bayar mencapai 46.143 rekening atau 94,47% dari total rekening pada sembilan BPR/BPRS yang penetapan simpanannya dilakukan pada 2024–2025.

Secara nominal, simpanan layak bayar mencapai Rp468,24 miliar atau 94,09% dari total simpanan pada sembilan BPR/BPRS tersebut.

Hingga triwulan IV 2025, LPS telah membayarkan klaim penjaminan simpanan sebesar Rp402,07 miliar kepada 40.785 rekening nasabah. LPS juga mencatat realisasi pembayaran pertama dilakukan dalam waktu lima hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya.

Dalam aspek perlindungan nasabah, LPS menerima 96 pengajuan keberatan yang melibatkan 47 nasabah dengan total 101 rekening dan nominal pengajuan Rp83,20 miliar.

Selain itu, terdapat 138 permintaan informasi dari 78 nasabah terkait 156 rekening dengan nilai pengajuan mencapai Rp63,70 miliar. Nasabah dapat mengajukan keberatan melalui aplikasi penanganan keberatan nasabah yang tersedia pada situs resmi LPS.

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, LPS menetapkan penurunan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah di bank umum sebesar 25 basis poin.

Untuk periode 1 Oktober 2025 hingga 31 Januari 2026, TBP ditetapkan sebesar 3,50% untuk simpanan rupiah di bank umum, 2,00% untuk simpanan valuta asing di bank umum, dan 6,00% untuk BPR.

LPS juga melanjutkan persiapan pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), termasuk penyusunan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) serta penguatan koordinasi lintas lembaga.

Di sisi lain, LPS mempercepat persiapan Program Penjaminan Polis (PPP) sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang P2SK. Hingga akhir 2025, LPS telah menyusun Rancangan Peraturan LPS dan melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur sistem informasi.

Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat 266 pengaduan konsumen sektor jasa keuangan di wilayah Ciayumajakuning sepanjang Januari hingga 6 Februari 2026.

Dari jumlah tersebut, sektor fintech menjadi penyumbang pengaduan terbanyak, disusul bank umum dan perusahaan pembiayaan.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan tingginya pengaduan menunjukkan meningkatnya aktivitas masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, terutama layanan berbasis digital.

Namun, di sisi lain, hal itu juga mengindikasikan masih adanya persoalan serius dalam perlindungan konsumen.

“Pengaduan paling banyak berasal dari sektor fintech, terutama terkait penagihan, data pribadi, dan pemahaman konsumen terhadap kewajiban kreditnya,” kata Agus, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan data OJK Cirebon, pengaduan terhadap fintech mencapai 101 kasus atau 37,97% dari total laporan. Posisi kedua ditempati bank umum sebanyak 79 pengaduan (29,70%), diikuti perusahaan pembiayaan 36 pengaduan (13,53%).

Sementara itu, pengaduan terkait entitas ilegal tercatat 12 kasus, sedangkan BPR dan asuransi masing-masing berada di bawah lima persen.

Dari sisi jenis permasalahan, pengaduan paling dominan berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebanyak 67 kasus atau 25,19%. Masalah lain yang cukup menonjol adalah fraud eksternal atau penipuan sebanyak 38 kasus serta penyalahgunaan data pribadi sebanyak 23 kasus.

Agus menjelaskan, pengaduan SLIK umumnya berkaitan dengan status kredit yang dianggap merugikan konsumen, baik karena keterlambatan pembayaran, sengketa data, maupun kurangnya pemahaman debitur terhadap dampak pencatatan kredit.

"Kami terus mendorong pelaku usaha jasa keuangan agar transparan dan responsif dalam menyelesaikan pengaduan, khususnya yang berkaitan dengan SLIK,” ujarnya.

Secara wilayah, Kabupaten Cirebon menjadi daerah dengan pengaduan tertinggi, yakni 121 kasus atau 45,49%. Disusul Kota Cirebon sebanyak 83 pengaduan (31,20%), Kabupaten Indramayu 27 pengaduan, Kuningan 16 pengaduan, dan Majalengka 15 pengaduan. Dominasi Cirebon Raya menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi dan transaksi jasa keuangan di wilayah tersebut.

Dari sisi demografi, pengaduan paling banyak disampaikan oleh laki-laki dengan 153 laporan (57,52%), sementara perempuan 113 laporan (42,48 %). Berdasarkan pekerjaan, pegawai swasta mendominasi dengan 92 pengaduan, diikuti wirausaha 73 pengaduan dan ibu rumah tangga 48 pengaduan.

Menurut Agus, kelompok usia produktif menjadi yang paling rentan terpapar risiko keuangan, terutama akibat tekanan ekonomi dan ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek.

"Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk memperkuat literasi dan edukasi keuangan, khususnya di kalangan pekerja dan pelaku usaha,” katanya.

OJK Cirebon memastikan seluruh pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu, OJK juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan layanan jasa keuangan yang berizin serta segera melapor apabila menemukan indikasi pelanggaran atau praktik ilegal.

“Pengaduan bukan untuk ditakuti, tetapi menjadi instrumen perbaikan sistem keuangan agar lebih sehat dan berkeadilan,” pungkas Agus.