Parlemen mengingatkan agar pengetatan instrumen domestik ini dilakukan melalui ekspansi basis pajak yang berkeadilan, bukan dengan memberatkan pelaku usaha kecil

Jakarta (ANTARA) - Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 menegaskan komitmen besar negara untuk melindungi rakyat di tengah ketidakpastian geopolitik global. Langkah ini bukan sekadar rutinitas fiskal tahunan, melainkan sebuah penegasan arah ideologis pembangunan nasional yang berakar pada ekonomi Pancasila.

Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 mematok target pertumbuhan ekonomi yang sangat optimistis, yakni pada rentang 5,8 hingga 6,5 persen. Target tinggi ini mencerminkan keberanian politik dan keyakinan bahwa Indonesia memiliki modal fundamental yang solid untuk melompat menjadi negara maju.

Arah baru kebijakan fiskal ini mendapat sambutan hangat dari berbagai lembaga tinggi negara di parlemen. Secara kelembagaan dinilai bahwa konsep ekonomi yang ditawarkan pemerintah merupakan formulasi strategis yang menempatkan negara sebagai pelindung rakyat, sekaligus penjaga keadilan distribusi.

Parlemen melihat ada visi besar untuk menggeser paradigma pembangunan agar tidak lagi berpusat di Jawa saja, melainkan menyebar secara proporsional ke daerah-daerah penyokong sumber daya alam nasional.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif ini melahirkan optimisme baru bahwa APBN benar-benar dikembalikan fungsinya sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Gagasan mengenai IndonesiaIncorporated menjadi salah satu terobosan paling relevan untuk memperkuat kolaborasi antarsektor secara gotong royong. Konsep ini mengintegrasikan peran negara, pihak swasta, koperasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam satu ekosistem yang inklusif.

Melalui strategi ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka di atas kertas, tetapi juga memastikan denyut ekonomi daerah bergerak aktif. Optimisme ini didukung oleh target penurunan angka kemiskinan yang cukup progresif menjadi 6,0 persen hingga 6,5 persen pada 2027.

Kehadiran negara secara langsung di mimbar parlemen menunjukkan adanya tanggung jawab konstitusional yang kuat untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran rakyat bawah.

Dilema struktur anggaran

Tantangan terbesar dalam arsitektur fiskal ini adalah bagaimana mempertahankan disiplin anggaran yang sehat di tengah tekanan eksternal yang kian dinamis.

Pemerintah menargetkan defisit APBN tetap terjaga rendah dan kredibel pada batas maksimal 1,80 persen hingga 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto. Di sisi lain, target pendapatan negara dipatok sangat tinggi, mencapai rentang 11,82 persen hingga 12,40 persen dari PDB.

Struktur ini menuntut kerja keras yang luar biasa dari seluruh instrumen pemungutan domestik, terutama karena adanya penyesuaian target kapasitas produksi atau lifting gas bumi nasional yang berada pada angka 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

Penurunan proyeksi lifting gas tersebut disikapi secara realistis oleh pemerintah dengan menggeser fokus penerimaan pada optimalisasi sektor non-migas dan pajak domestik. Langkah ini memerlukan kalkulasi yang cermat agar tidak memberikan tekanan berlebih pada daya beli masyarakat yang sedang menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Fleksibilitas fiskal ini diuji untuk tetap mampu mendanai delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), mulai dari swasembada pangan, kemandirian energi, hingga penguatan sektor kesehatan dan pendidikan.

Parlemen mengingatkan agar pengetatan instrumen domestik ini dilakukan melalui ekspansi basis pajak yang berkeadilan, bukan dengan memberatkan pelaku usaha kecil.

Di tengah restriksi anggaran tersebut, pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia hadir sebagai solusi inovatif sebagai lembaga superholding investasi negara.

Dokumen KEM PPKF mendesain Danantara sebagai pengungkit peran swasta melalui sinergi pembiayaan investasi yang independen dan berorientasi profit. Namun, tantangan kelembagaan muncul dalam menyelaraskan misi komersial Danantara dengan tanggung jawab sosial pembangunan.

Menyeimbangkan kepentingan mencari keuntungan dengan kewajiban menyokong proyek strategis nasional yang berisiko tinggi memerlukan sistem tata kelola keuangan yang sangat transparan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dengan Kementerian BUMN serta Kementerian Keuangan.

Solusi struktural fiskal

Guna menjembatani visi optimistis pemimpin negara dengan keterbatasan teknis fiskal, pemerintah perlu segera mengeksekusi tiga langkah solusi yang konstruktif.

Langkah pertama yang harus diambil adalah restrukturisasi alokasi kredit perbankan milik negara atau Himbara. Sesuai dengan aspirasi yang berkembang di DPD RI, bank-bank BUMN harus didorong untuk memberikan prioritas pembiayaan secara masif kepada sektor produktif di daerah, seperti UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha muda.

Skema subsidi bunga atau penjaminan kredit yang terintegrasi dengan APBN dapat menjadi stimulus utama untuk menggerakkan ekonomi akar rumput, tanpa mengorbankan stabilitas likuiditas perbankan nasional itu sendiri.

Langkah kedua adalah melakukan sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal yang radikal untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan menahan pelarian modal keluar.

Pemerintah bersama Bank Indonesia perlu merancang insentif fiskal yang lebih agresif, seperti pembebasan pajak korporasi bersyarat, bagi para eksportir industri hilirisasi yang bersedia menempatkan devisa hasil ekspor mereka di dalam sistem keuangan domestik dalam jangka waktu yang lebih lama.

Penguatan cadangan devisa yang kokoh akan menjadi perisai utama dalam meredam imported inflation, sehingga target inflasi yang dipatok pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen pada 2027 dapat tercapai dengan aman.

Terakhir, pemerintah harus mengarahkan belanja negara untuk mempercepat reindustrialisasi padat karya di berbagai wilayah luar Jawa. Target ambisius peningkatan proporsi penciptaan lapangan kerja formal hingga mencapai 40,81 persen hanya dapat terwujud jika negara hadir memfasilitasi alih teknologi bagi industri pengolahan lokal.

Dengan menggeser fokus dari proyek infrastruktur non-produktif menuju penguatan kapasitas manufaktur domestik, Indonesia tidak hanya akan mampu memproduksi barang substitusi impor, tetapi juga melahirkan generasi muda yang mandiri sebagai pencipta lapangan kerja baru di daerah.

Melalui kalkulasi yang jujur dan keberanian eksekusi ini, cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukan lagi sekadar narasi di atas kertas.

*)Rioberto Sidauruk adalah Tenaga Ahli AKD DPR RI, dosen ilmu hukum di STIH Gunung Jati

Copyright © ANTARA 2026

Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh stabil, efisiensi dalam memungut hasil dari pertumbuhan tersebut masih menghadapi hambatan besar

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga Rahma Gafmi memandang perluasan basis pajak dan modernisasi administrasi menjadi kunci untuk mendongkrak rasio penerimaan Indonesia agar mampu mengejar negara-negara peers seperti yang disoroti Presiden Prabowo Subianto dalam KEM-PPKF 2027.

“Akar persoalan rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia (khususnya tax ratio) dibandingkan negara sebaya seperti Meksiko atau Filipina bersifat struktural dan multidimensi. Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh stabil, efisiensi dalam memungut hasil dari pertumbuhan tersebut masih menghadapi hambatan besar,” kata Rahma saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Rahma menjelaskan salah satu hambatan utama berasal dari besarnya sektor informal atau shadow economy yang diperkirakan mencapai 20-30 persen dari PDB.

Kondisi tersebut membuat banyak aktivitas ekonomi sulit terjangkau sistem perpajakan karena transaksi masih dominan berbasis tunai dan minim pembukuan.

Menurut dia, struktur penerimaan Indonesia juga masih bergantung pada sektor komoditas seperti migas dan minerba sehingga penerimaan negara rentan terhadap fluktuasi harga global. Saat harga komoditas meningkat, penerimaan ikut terdorong, namun akan melemah ketika harga komoditas turun.

Di sisi lain, ia menilai besarnya belanja perpajakan (tax expenditure) turut mempersempit basis penerimaan negara. Berbagai insentif seperti tax holiday, tax allowance, hingga pembebasan PPN untuk sejumlah barang dan jasa memang bertujuan menjaga investasi dan daya beli, tetapi juga mengurangi potensi penerimaan negara.

Rahma menambahkan bahwa tantangan lain berasal dari belum optimalnya penangkapan aktivitas ekonomi digital dalam sistem perpajakan serta praktik transfer pricing oleh perusahaan multinasional yang masih menyulitkan otoritas pajak memastikan laba dipajaki secara adil di Indonesia.

Karena itu, ia menilai perluasan basis pajak dan modernisasi administrasi perpajakan menjadi langkah paling penting untuk meningkatkan rasio penerimaan Indonesia.

Implementasi penuh Core Tax System dinilai dapat memperkuat integrasi data lintas lembaga, meningkatkan pengawasan, serta mendeteksi ketidakpatuhan secara lebih akurat dan real time.

Selain itu, Rahma mendorong percepatan formalisasi sektor informal melalui perluasan transaksi non-tunai dan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM yang terdaftar dalam sistem perpajakan. Menurut dia, langkah tersebut dapat memperluas basis pajak tanpa harus terlalu membebani masyarakat melalui kenaikan tarif pajak.

“Jika Indonesia berhasil melakukan formalisasi 10-15 persen saja dari sektor informalnya, rasio pajak bisa dengan mudah naik 1-2 persen dari PDB tanpa perlu menaikkan tarif pajak yang membebani daya beli,” kata Rahma.

Senada, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet juga memandang rendahnya rasio penerimaan Indonesia dibandingkan sejumlah negara peers disebabkan persoalan struktural, terutama sempitnya basis pajak akibat besarnya sektor informal.

Selain itu, persoalan kepatuhan dan administrasi perpajakan juga masih menjadi tantangan, mulai dari praktik kurang bayar, penghindaran pajak, hingga lemahnya pengawasan di sejumlah sektor strategis.

“Jadi persoalannya bukan semata soal tarif pajak rendah, tetapi lebih pada seberapa luas basis pajaknya dan seberapa efektif negara menangkap aktivitas ekonomi yang sebenarnya sudah berlangsung,” kata Yusuf.

Karena itu, ia menilai strategi utama untuk meningkatkan rasio penerimaan bukan melalui kenaikan tarif pajak, melainkan lewat perluasan basis pajak melalui formalisasi ekonomi dan penguatan administrasi perpajakan.

“Pemerintah perlu membawa lebih banyak aktivitas ekonomi ke dalam sistem formal dengan memanfaatkan digitalisasi dan integrasi data agar pengawasan transaksi menjadi lebih utuh. Negara-negara peers yang rasio penerimaannya lebih tinggi umumnya berhasil bukan karena tarif pajaknya jauh lebih besar, melainkan karena administrasinya lebih efektif dan basis perpajakannya lebih luas,” kata Yusuf.

Sebelumnya pada Rabu (20/5), Presiden Prabowo dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menyinggung masih rendahnya rasio penerimaan Indonesia yang hanya di kisaran 11-12 persen dari PDB, dibandingkan negara-negara berkembang lainnya seperti Meksiko, Filipina, India dan Kamboja.

Ia pun mengajak seluruh pihak melakukan introspeksi mengenai penyebab pendapatan negara Indonesia masih belum optimal, meski memiliki potensi ekonomi yang besar. Presiden menilai, perlu dicari akar persoalan agar pengelolaan ekonomi nasional mampu menghasilkan rasio penerimaan yang lebih optimal.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menilai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 mampu mendorong penguatan rupiah.

Laporan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5/2026) itu, dipandang sebagai semangat patriotisme sebagaimana mengacu Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Dari kerangka ekonomi makro yang tadi disampaikan itu menggambarkan terkait dengan optimisme apa...tahun yang akan datang. Ekonomi kita di 2027 yang akan datang," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam membangun perekonomian nasional agar menjadi lebih baik lagi pada tahun mendatang.

Saan mengatakan indikator-indikator yang disampaikan Presiden dalam pemaparan KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal menunjukkan optimisme bahwa nilai tukar rupiah akan menguat ke depan.

Dia menilai fluktuasi rupiah maupun pergerakan saham yang terjadi saat ini merupakan hal yang wajar. Meski demikian, dia meyakini pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menahan pelemahan rupiah terhadap dolar AS maupun penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurutnya, kondisi tersebut ke depan akan dapat tertahan dan mulai pulih kembali.

"Dari yang disampaikan oleh Presiden dengan indikator-indikator yang tadi disampaikan itu juga menandakan optimisme bahwa Rupiah kita akan menguat," ucapnya.

Cetak Biru APBN 2027

Postur APBN

Pendapatan negara: 11,82–12,40 (%PDB)

Belanja negara: 13,62–14,80 (%PDB)

Defisit: 1,80–2,40 (%PDB)

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2027

Pertumbuhan ekonomi: 5,8–6,5%

Inflasi: 1,5–3,5%

Suku bunga SBN 10 tahun: 6,5–7,3%

Nilai tukar: Rp16.800–17.500/USD

Harga minyak mentah Indonesia (ICP): USD 70–95/barel

Lifting minyak mentah (RBPH): 602-615

Lifting gas bumi (RBSMPH): 934-977

Sasaran Pembangunan 2027

⁠⁠Kemiskinan turun ke 6,0–6,5%

⁠⁠⁠Pengangguran terbuka: 4,30–4,87%

Rasio Gini: 0,362–0,367

Indeks modal manusia: 0,575

⁠⁠Indeks kesejahteraan petani: 0,8038

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal 40,81%

Kalau prediksi dolar AS diestimasi Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar AS pada 2027 maka menurut saya pemerintah harus ekstra effort lagi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai stabilitas nilai tukar rupiah menjadi faktor krusial untuk menopang target pertumbuhan ekonomi pemerintah pada 2027.

Esther mengatakan pemerintah perlu melakukan upaya ekstra untuk menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah proyeksi nilai tukar rupiah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

“Kalau prediksi dolar AS diestimasi Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar AS pada 2027 maka menurut saya pemerintah harus ekstra effort lagi,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, fokus menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi perlu menjadi perhatian utama di tengah tekanan global dan potensi ketidakpastian pasar keuangan.

Ia juga menilai pemerintah perlu menjaga kepercayaan investor untuk mengantisipasi potensi arus keluar modal (capital outflow).

“Fokus pada stabilitas nilai tukar dan harga,” ujarnya.

Selain itu, Esther menekankan pentingnya menjaga independensi bank sentral untuk mendukung stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya memaparkan asumsi nilai tukar rupiah dalam KEM-PPKF 2027 berada pada kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.

Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 5,8-6,5 persen dengan inflasi diproyeksikan pada rentang 1,5-3,5 persen.

Esther menilai koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mencapai target tersebut.

Ia menyebut stabilitas ekonomi juga akan menjadi fondasi utama dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Menurut dia, pemerintah juga dapat mempertimbangkan efisiensi dan skala prioritas program di tengah tekanan ekonomi global guna menjaga stabilitas makroekonomi.

Ia mencontohkan pengalaman Indonesia pada masa Presiden Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie yang berfokus menjaga stabilitas nilai tukar dan pemulihan ekonomi di tengah tekanan krisis.

"Presiden Habibie berhasil menurunkan nilai tukar sekitar Rp17 ribu per dolar AS menjadi sekitar Rp6.500 per dolar AS saat itu," tuturnya.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu pagi tercatat melemah 37 poin atau 0,21 persen menjadi Rp17.743 per dolar AS dibandingkan posisi penutupan sebelumnya sebesar Rp17.706 per dolar AS.

Pengamat pasar uang menilai tren pergerakan rupiah masih dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global, arah suku bunga Amerika Serikat, serta dinamika geopolitik internasional.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo optimistis nilai tukar rupiah akan kembali stabil didukung komitmen BI menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi yang rendah, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai tetap baik.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai KEM-PPKF 2027, yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di DPR, menunjukkan bahwa Indonesia mulai memasuki fase baru pembangunan ekonomi, yakni memperbesar kapasitas negara untuk menopang pertumbuhan jangka panjang.

Ia memandang target pertumbuhan ekonomi tinggi yang ingin dicapai pemerintah hanya akan realistis apabila Indonesia mampu memperkuat kapasitas fiskal, memperdalam pasar keuangan, dan membangun strategi pembiayaan nasional yang lebih kuat.

"Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak bisa hanya bergantung pada konsumsi atau booming komoditas semata. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi secara berkelanjutan, kapasitas negara harus ikut membesar," kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa kapasitas negara bukan hanya terkait dengan besarnya APBN, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar, memperkuat stabilitas eksternal, dan menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang yang stabil.

"Kalau kita ingin mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan memperbesar kelas menengah, maka negara membutuhkan ruang fiskal dan struktur funding yang jauh lebih kuat dibanding hari ini," kata dia.

Fakhrul menilai rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia yang masih berada pada kisaran 11 persen menunjukkan bahwa ruang penguatan kapasitas fiskal nasional masih sangat besar dibandingkan banyak negara emerging market lainnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas negara tidak boleh hanya dilakukan lewat pendekatan penambahan tarif atau pungutan baru.

"Fokus utamanya justru harus pada peningkatan kepatuhan pajak, perluasan basis ekonomi formal, digitalisasi administrasi, dan yang paling penting adalah menjaga kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah," jelas dia.

Dalam era global yang semakin volatile, menurut Fakhrul, kebijakan yang konsisten dan predictable menjadi faktor utama dalam menjaga biaya pendanaan negara tetap rendah.

"Pasar keuangan modern pada akhirnya bergerak berdasarkan confidence. Negara yang dipercaya akan memiliki biaya pendanaan lebih murah. Sebaliknya, ketidakpastian kebijakan akan menciptakan premi risiko yang mahal," ujar dia.

Fakhrul mencatat salah satu poin penting dari paparan Presiden, yakni sorotan terhadap ketidakseimbangan antara surplus perdagangan Indonesia yang besar dengan masih terjadinya net outflow pada neraca finansial.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih terlalu rentan terhadap siklus dolar global. Kita surplus perdagangan besar, tetapi ketika dolar menguat, tekanan tetap datang ke pasar keuangan domestik. Artinya struktur balance of payments kita masih harus diperkuat," jelas dia.

Fakhrul juga menilai target pertumbuhan ekonomi tinggi ke depan hanya dapat dicapai apabila Indonesia berhasil membangun arsitektur pembiayaan yang lebih tahan terhadap gejolak eksternal.

Menurutnya, terdapat tiga strategi utama yang perlu dipercepat pemerintah dan otoritas keuangan, salah satunya pendalaman pasar derivatif domestik agar pelaku usaha dan investor memiliki instrumen hedging yang lebih baik terhadap risiko global.

Strategi kedua yakni internasionalisasi rupiah secara bertahap dan realistis, terutama lewat perluasan local currency settlement di kawasan regional.

Sementara strategi ketiga adalah memperluas sumber pembiayaan non-dolar melalui penerbitan obligasi berbasis renminbi, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta.

Selain itu, menurutnya, Indonesia perlu membangun long-IDR environment untuk memperkuat pembiayaan domestik jangka panjang.

Fakhrul pun menegaskan bahwa tantangan terbesar Indonesia ke depan bukan hanya mengejar pertumbuhan, tetapi memastikan negara memiliki fondasi pembiayaan yang cukup kuat untuk menopang transformasi tersebut.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai stabilitas ekonomi perlu menjadi perhatian utama pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 2027 di tengah tekanan geopolitik global.

Ia mengatakan konflik geopolitik global berpotensi masih berlanjut dan dapat memengaruhi kondisi ekonomi nasional.

“Ketahanan ekonomi, stabilitas ekonomi harus diperkuat ke depan,” kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah perlu menjaga sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil agar target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya memaparkan target pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8-6,5 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Target tersebut lebih tinggi dibanding asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

Selain itu, pemerintah menargetkan defisit anggaran pada kisaran 1,80-2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan inflasi diproyeksikan berada di rentang 1,5-3,5 persen.

Faisal menilai target pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro 2027 cukup optimistis di tengah tantangan global dan dinamika perekonomian saat ini.

Namun, ia mengingatkan pemerintah tetap perlu menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional.

“Kalau melihat asumsi makro 2027, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi, menurut saya itu yang paling ambisius. Tapi perlu diingat, jangan sampai memaksakan ekonomi tumbuh tinggi tapi kemudian berdampak terhadap stabilitas,” ujar dia.

Untuk mencapai target tersebut, Faisal menyebut perkembangan sektor industri juga akan tetap menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena dapat meningkatkan nilai tambah produksi dan menciptakan lapangan kerja.

Ia menjelaskan perkembangan industri memiliki dampak pengganda terhadap sektor lain, mulai dari pertanian, pertambangan, perikanan, hingga sektor jasa.

“Industrialisasi juga tetap harus menjadi prioritas, sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Faisal.

Sementara itu, ia menilai tantangan terbesar pemerintah ke depan adalah menjaga kredibilitas dan kesehatan fiskal.

Ia mengatakan pengelolaan APBN perlu dilakukan secara hati-hati melalui belanja yang lebih efektif dan menjaga defisit tetap terkendali.

Menurut Faisal, iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha perlu terus dijaga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Yang menjadi kunci utama percepatan pertumbuhan ekonomi adalah kepercayaan dari pelaku usaha swasta terhadap kebijakan pemerintah dan tata kelola,” ujar dia.

Pemerintah, dalam KEM-PPKF 2027, menargetkan proporsi penciptaan lapangan kerja formal mencapai 40,81 persen, lebih tinggi dibanding target 2026 sebesar 35 persen.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,30-4,87 persen dan tingkat kemiskinan ditargetkan menurun ke kisaran 6,0-6,5 persen pada 2027.

Sejalan dengan itu, pemerintah terus mendorong industrialisasi dan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri serta memperluas penyerapan tenaga kerja.

Kementerian Perindustrian sebelumnya mencatat kawasan industri di Indonesia menarik investasi sekitar Rp6.744 triliun dalam lima tahun terakhir dengan penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 2,35 juta orang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027 melalui penerapan strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan.

"Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029," kata Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian angka kunci Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 di gedung DPR MPR Jakarta, Rabu.

Pemerintah juga menegaskan bahwa target pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata melalui penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di dalam negeri.

Terkait hal tersebut, pemerintah menetapkan target penurunan angka kemiskinan menjadi berada pada rentang 6,0 hingga 6,5 persen, yang berarti mengalami penurunan signifikan dari target sebelumnya sebesar 6,5 hingga 7,5 persen.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga dipatok turun ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya yang berada pada rentang 4,44 hingga 4,96 persen.

Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program vital, belanja negara dalam APBN 2027 direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Di sisi lain, pendapatan negara ditargetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB, sedangkan defisit anggaran akan dijaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Angka ini lebih rendah dari realisasi defisit APBN yang mencapai 2,92 persen pada tahun 2025.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan secara langsung di hadapan DPR RI kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Presiden Prabowo pun menjadi Presiden RI pertama yang menyampaikan pendahuluan RAPBN, yang mencakup kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, di hadapan anggota DPR RI.

Rapat tersebut dihadiri oleh 451 anggota DPR RI sehingga ditetapkan kuorum oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian jajaran pejabat Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.

Kemudian, ada pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dalam ruangan yang sama, ada juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu.

Rapat Paripurna DPR RI hari ini membahas tiga agenda utama, yaitu penyampaian KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah; laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; dan pendapat fraksi-fraksi atas RUU inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usulan DPR RI.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 73,54 poin atau 1,15 persen ke level 6.297 pada perdagangan Rabu (20/5) pagi.

Melansir RTI Business per pukul 09.01 WIB, IHSG dibuka di level 6.352 dan sempat bergerak ke posisi tertinggi harian di 6.355. Namun, tekanan jual membuat indeks turun hingga menyentuh level terendah di 6.296 pada awal perdagangan.

Sebanyak 123 saham menguat, sementara 333 saham melemah dan 192 saham bergerak stagnan.

Sementara itu, volume perdagangan mencapai 791 juta saham dengan nilai transaksi sebesar Rp456 miliar dan frekuensi perdagangan sebanyak 78.784 kali transaksi.

Pelemahan ini terjadi seiring dengan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyampaikan pidato Rapat Paripurna DPR pada Rabu ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pesan penting pada saat pidato di Rapat Paripurna DPR pada Rabu (20/5).

Purbaya mengatakan pesan-pesan penting itu ada di Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) yang akan disampaikan besok oleh Prabowo.

"Itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF, di mana di KEM PPKF itu ada program-program unggulan Presiden, jadi harus dia yang ngomong, bukan saya," katanya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

Purbaya mengatakan kehadiran Prabowo besok di DPR menyampaikan KEM PPKF merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah. Menurutnya, tidak ada alasan khusus mengapa Prabowo akan menyampaikan KEM-PPKF sendiri besok, selain untuk menyampaikan sejumlah pesan penting.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga berkelakar dirinya senang jika Prabowo yang menyampaikan KEM-PPKF karena jadinya bukan dia yang harus memaparkannya.

"Enggak ada (alasan khusus). Kan bebas, enggak ada hukumnya kan? Saya pikir enggak ada undang-undangnya kan. Kebetulan Presiden mau ngomong, ya enggak apa-apa. Saya sih senang. Kenapa? Gue enggak ngomong," kata Purbaya diikuti tawa dari dirinya.

Merujuk agenda, rapat paripurna rencananya akan dimulai pukul 09.00 WIB. Prabowo akan berpidato selama 45 menit. Dia dijadwalkan bakal menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) di DPR hari ini, Rabu (20/5/2026).

Penyampaian arah kebijakan fiskal yang menjadi landasan penyusunan RAPBN untuk tahun berikutnya ini biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Namun, baru kali ini Kepala Negara dijadwalkan menyampaikan langsung arah kebijakan fiskal pemerintah.

Saat dimintai konfirmasi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tidak ada dasar hukum tertentu yang mewajibkan penyampaian KEM & PPKF harus oleh Bendahara Negara.

"Saya pikir enggak ada undang-undangnya [yang mewajibkan] kan. Suka-suka saja, kebetulan Presiden mau ngomong ya enggak apa-apa," jelasnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut Purbaya, ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan Presiden Prabowo nanti di DPR. Sebagaimana diketahui, biasanya Presiden dijadwalkan untuk menyambangi DPR sekitar satu tahun sekali saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut, ada sejumlah program-program unggulan pemerintah yang ingin dikomunikasikan langsung oleh Prabowo.

"Itu ada pesan-pesan penting yang di KEM & PPKF, di mana di KEM & PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya," tuturnya.

Untuk diketahui, proses penyusunan KEM & PPKF telah dijadwalkan DPR untuk dimulai dalam waktu dekat. Setelahnya, pemerintah akan mulai menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebelum akhirnya disahkan pada rapat paripurna DPR.

Pada APBN 2026, sampai dengan akhir April, keuangan negara membukukan penerimaan senilai Rp918,4 triliun dan belanja Rp1.028,8 triliun. Akibatnya, defisit mencapai Rp164,4 triliun setelah pada April 2026 sempat surplus Rp4,3 triliun.

Meski demikian, keseimbangan primer kembali surplus menjadi Rp28 triliun setelah pada bulan sebelumnya mengalami defisit Rp95,8 triliun.

Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dalam KEM-PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya, kan? Saya pikir nggak ada undang-undangnya,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, alasan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 lantaran terdapat program-program unggulan pemerintah.

“Itu ada pesan-pesan penting yang di KEM-PPKF, di mana di KEM-PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi, harus dia yang ngomong, bukan saya,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa.

Menurut Purbaya, tidak ada aturan yang mewajibkan pidato KEM-PPKF disampaikan oleh menteri keuangan. Pun, tidak ada aturan yang melarang pemimpin negara untuk menyampaikan langsung KEM-PPKF dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Oleh sebab itu, kata Purbaya, Presiden Prabowo berhak untuk menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi pemerintah dalam KEM-PPKF.

“Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dalam KEM-PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya, kan? Saya pikir nggak ada undang-undangnya,” ujar Purbaya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung KEM-PPKF untuk menyamakan pandangan dan menyatukan kekuatan.

“Insya Allah (Bapak Presiden, red.) hadir. Kebetulan (Rabu, red.) tanggal 20, (bertepatan dengan) Hari Kebangkitan Nasional. Jadi, Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dia dihubungi di Jakarta, Selasa sore.

Rapat DPR RI, Rabu dijadwalkan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pukul 09.00 WIB.

Ada tiga agenda utama yang akan dibahas dalam rapat tersebut, yaitu penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah; laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026.

Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; dan pendapat fraksi-fraksi atas RUU inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usulan DPR RI.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato untuk menyampaikan secara langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027. Sesi pidato dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026