Bisnis.com, JAKARTA — Laporan terbaruIndicators of Global Climate Change(IGCC) yang diterbitkan dalam jurnalEarth System Science Datamengungkap bahwa aktivitas manusia telah mendorong pemanasan global mencapai 1,37 derajat Celsius pada 2025 dan diproyeksikan melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius dalam sekitar empat tahun ke depan.

Laporan yang melibatkan lebih dari 70 ilmuwan dari 56 institusi di 17 negara ini mencatat emisi gas rumah kaca global mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni 56,8 miliar ton setara karbon dioksida (CO₂e) pada 2024, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil. Laju pemanasan yang disebabkan aktivitas manusia juga tercatat di level tertinggi sepanjang masa, yakni sekitar 0,27 derajat Celsius per dekade.

Para ilmuwan dalam laporan turut menyoroti kondisi ketidakseimbangan energi Bumi yang mencapai level memprihatinkan. Energi Bumi yang merefleksikan ukuran seberapa cepat panas terakumulasi dalam sistem iklim melanjutkan tren tumbuh sejak 1970-an dan kini berada di level tertinggi yang pernah tercatat, bahkan berlipat ganda dalam beberapa dekade terakhir.

Penulis utama laporan sekaligus Direktur Priestley Centre for Climate Futures Universitas Leeds Prof. Piers Forster mengatakan ketidakseimbangan energi Bumi seharusnya mendekati nol tanpa pengaruh manusia.

"Tanpa pengaruh manusia, indikator ini seharusnya mendekati nol, tetapi terus tumbuh sejak 1970-an dan kini berada di rekor tertinggi, berlipat ganda dalam beberapa dekade terakhir," katanya, dikutip dari siaran pers, Jumat (12/6/2026).

Konsekuensi paling mendesak dari tren ini adalah menipisnya anggaran karbon global. Mulai awal 2026, sisa anggaran karbon untuk membatasi pemanasan tetap di bawah 1,5 derajat Celsius diestimasi hanya 130 miliar ton CO₂. Jika laju emisi saat ini berlanjut, volume anggaran karbon tersebut diperkirakan habis dalam sekitar tiga tahun. Adapun untuk target 1,7 derajat Celsius, anggaran karbon yang tersisa diestimasi 500 miliar ton CO₂dan akan habis dalam sekitar 12 tahun.

Strategic Lead for Climate Copernicus Climate Change Service (C3S) di ECMWF Dr. Samantha Burgess mengatakan hampir seluruh pemanasan dalam satu dekade terakhir didorong oleh aktivitas manusia.

"Dampak terhadap mata pencaharian dan ekosistem sudah dirasakan di seluruh dunia, dan akan makin cepat seiring suhu terus meningkat," katanya.

Banjir Pesisir dan Gelombang Panas Meningkat

Laporan ini juga mencatat sejumlah indikator fisik yang mempertegas percepatan perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut global mencapai rekor 23 sentimeter sejak 1901, dengan laju kenaikan sekitar 1,8 milimeter per tahun yang terus berakselerasi akibat peningkatan suhu lautan dan mencairnya es daratan.

Peneliti Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) Dr. Aimée Slangen mengatakan meski terdengar kecil, perubahan level permukaan laut ini sudah meningkatkan frekuensi banjir pesisir di wilayah dengan dataran rendah di seluruh dunia.

"Ini mungkin terdengar kecil, tetapi bahkan perubahan pada level ini sudah meningkatkan banjir pesisir di wilayah dataran rendah di seluruh dunia, merugikan mata pencaharian dan ekosistem," katanya.

Laporan juga memperkenalkan indikator baru, yakni jumlah hari gelombang panas laut. Pada 2025 saja, dunia mengalami 65 hari gelombang panas laut. Secara global, jumlah hari gelombang panas laut telah meningkat lebih dari tiga kali lipat antara 1991 dan 2025.

Prof. June-Yi Lee dari Pusan National University mengatakan gelombang panas laut makin sering terjadi seiring pemanasan permukaan laut yang terus berlanjut. Kondisi ini meningkatkan ancaman pada ekosistem laut, produksi pangan, dan perlindungan wilayah pesisir.

"Gelombang panas laut makin sering terjadi, konsisten dengan pemanasan permukaan laut yang terus berlanjut. Jumlah hari gelombang panas laut telah meningkat lebih dari tiga kali lipat secara global antara 1991 dan 2025. Peristiwa ini merusak ekosistem laut sekaligus mengancam produksi pangan, perekonomian, dan perlindungan pesisir," katanya.

Di sisi lain, laporan ini juga menyoroti ancaman terhadap keberlangsungan pemantauan iklim global itu sendiri. Lebih dari 40 dataset global yang digunakan dalam laporan IGCC edisi ini kini terancam oleh keputusan pendanaan di berbagai negara.

Senior Research Scholar International Institute for Applied Systems Analysis Dr. Chris Smith mengatakan tanpa koordinasi internasional untuk menjaga keberlangsungan observasi iklim, asesmen serupa di masa depan akan jauh lebih sulit dilakukan.

"Tanpa ini, asesmen di masa depan akan jauh lebih sulit dilakukan pada saat aksi iklim yang mendesak sangat dibutuhkan," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyoroti kenaikan suhu air laut. Data KKP menunjukkan suhu laut meningkat empat kali lipat dibandingkan 1985. Kondisi tersebut dinilai mengancam kelestarian biota laut.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry mengatakan, kenaikan suhu kecil saja sudah berdampak besar. Ekosistem laut langsung terganggu.

“Misalnya beberapa spesies yang kalau sangat tidak toleran terhadap suhu nanti mungkin akan dominan jantan atau dominan betinanya. Misal contohnya pada penyu itu,” kata Hendra saat konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (28/1/2025).

Hendra menyebut isu kenaikan suhu laut dibahas dalam inisiatif Blue Davos. Forum tersebut berlangsung pada World Economic Forum atau WEF di Davos, Swiss.

Kenaikan suhu laut juga berisiko memicu banjir. Dampaknya dapat dirasakan hingga 1,8 miliar penduduk dunia.

Data lain menunjukkan 75 persen populasi global tinggal di negara dengan krisis air tawar yang memburuk. Kerusakan ekosistem perairan memicu kerugian ekonomi hingga 58 triliun dollar Amerika Serikat atau setara Rp 968,6 kuadriliun.

“Tapi investasinya baru sekitar 2 sampai 3 persen. Jadi ini memang harus ada lebih banyak fokus kepada air,” ujar Hendra.

Isu tata kelola dan akses air tawar ikut menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut. Hendra menilai pembahasan ke depan akan mengarah pada skema pendanaan dan kemitraan.

“Ada inovasi dalam keamanan air,” tutur Hendra.

Topik lain menyangkut pangan biru. Konsep ini menekankan perlindungan laut agar sumber protein tetap terjaga dan berkelanjutan.

Forum Davos juga mengangkat perlindungan laut dan ekonomi biru. Kedua isu tersebut menjadi agenda besar pembahasan global.

KKP berharap investasi ke depan masuk ke sektor ekonomi biru. Arah investasi diharapkan mendukung percepatan tanpa mengandalkan eksploitasi berlebihan.

“Tidak dilakukan dengan upaya pengaturan yang berlebihan tapi juga lebih mementingkan keseimbangan,” kata Hendra.

Forum yang sama juga dihadiri Ketua Tim Kerja Sama Multilateral KKP Desri Yanti. Ia menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menandatangani letter of intent dengan WEF.

Desri menyebut WEF dikenal sebagai think tank global. Lembaga tersebut rutin menggelar berbagai forum internasional.

Kerja sama tersebut diharapkan mendongkrak Ocean Impact Summit di Bali pada Juni mendatang.

“Tentu saja kita dengan berkolaborasi dan menggunakan networking yang dimiliki oleh World Economic Forum ingin mendapatkan akses langsung kepada investor maupun pelaku bisnis global,” tutur Desri.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menarik diri dari perjanjian iklim utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai sebagai langkah keliru yang berpotensi merugikan perekonomian, lapangan kerja, dan standar hidup di negara tersebut. Kepala iklim PBB Simon Stiell menyebut langkah itu sebagai “gol bunuh diri besar” bagi AS.

“Ketika seluruh negara lain justru melangkah maju bersama, langkah mundur dari kepemimpinan global, kerja sama iklim, dan sains ini hanya akan merugikan ekonomi, lapangan kerja, dan kualitas hidup masyarakat AS, di tengah kebakaran hutan, banjir, badai besar, dan kekeringan yang kian memburuk,” ujar Stiell dalam pernyataan tertulis, Kamis (8/1/2025), dikutip dari Reuters.

Menurut dia, keputusan tersebut akan membuat AS menjadi negara yang kurang aman dan kurang sejahtera di masa depan.

Presiden AS Donald Trump, yang selama ini vokal mengkritik energi terbarukan dan menyebut perubahan iklim sebagai “tipuan”, melangkah lebih jauh dari kebijakan sebelumnya dengan menarik AS tidak hanya dari Perjanjian Paris, tetapi juga dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). AS tercatat sebagai pengemisi gas rumah kaca historis terbesar di dunia.

UNFCCC mewajibkan negara-negara maju untuk menekan emisi, mengadopsi kebijakan pembatasan gas rumah kaca, melaporkan emisi secara terbuka, serta menyediakan pendanaan bagi negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Pada hari yang sama, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan bahwa AS akan segera keluar dari Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) beserta dewan pengelolanya, yang merupakan mekanisme pembiayaan iklim utama di bawah UNFCCC. AS juga menarik diri dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), badan ilmiah utama PBB di bidang iklim, tempat para ilmuwan AS selama ini memainkan peran penting dalam penyusunan laporan penilaian.

Langkah tersebut menuai kritik dari pejabat Eropa dan kelompok lingkungan. Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Teresa Ribera menyatakan Gedung Putih tidak menempatkan lingkungan, kesehatan, maupun kesejahteraan manusia sebagai prioritas. Ia juga menilai keputusan itu mengabaikan warisan panjang AS dalam tata kelola global.

Mantan Wakil Presiden AS Al Gore menilai keluarnya AS dari IPCC dilakukan untuk menciptakan keraguan terhadap sains iklim di tingkat global ketika negara lain tetap berkomitmen pada perjanjian iklim PBB. Menurutnya, langkah tersebut menggerus puluhan tahun diplomasi dan memperlemah kepercayaan internasional.

Legalitas Dipertanyakan

Keputusan pemerintahan Trump untuk hengkang dari sejumlah entitas dan badan PBB memunculkan perdebatan dalam aspek legalitas. Sejumlah pakar hukum menilai penarikan AS dari UNFCCC berpotensi melanggar hukum karena perjanjian tersebut disahkan secara bulat oleh Senat AS pada 1992. Mereka berpendapat, persetujuan Kongres juga diperlukan untuk keluar dari perjanjian itu.

Direktur keadilan energi Center for Biological Diversity (CBD) Jean Su menyatakan bahwa jika AS masuk UNFCCC melalui persetujuan Senat, maka proses keluarnya pun seharusnya melalui mekanisme yang sama. CBD saat ini tengah mengkaji kemungkinan gugatan hukum terhadap pemerintah AS.

“Membiarkan langkah tanpa landasan hukum seperti ini tetap terjadi dapat membuat AS terpinggirkan dari diplomasi iklim selamanya,” kata Jean Su.

Pejabat Gedung Putih belum memberikan tanggapan terkait aspek legal keputusan tersebut. Secara prosedural, penarikan diri dari UNFCCC baru berlaku satu tahun setelah pemberitahuan resmi dan akan membuat AS keluar dari seluruh perundingan iklim global, termasuk Perjanjian Paris. AS menjadi satu-satunya negara yang menarik diri dari UNFCCC.

Ketidakjelasan aturan penarikan diri dari perjanjian internasional dalam Konstitusi AS turut memperumit situasi. Sejumlah presiden sebelumnya pernah mengklaim kewenangan eksekutif untuk keluar dari perjanjian tanpa persetujuan Kongres. Namun, para ahli berbeda pendapat mengenai kemudahan AS untuk kembali bergabung di masa depan.

Sebagian kalangan menilai pemerintahan mendatang harus kembali memperoleh dukungan dua pertiga Senat, sementara pakar lain berpendapat AS dapat bergabung kembali secara relatif cepat dengan mengacu pada persetujuan bulat Senat pada 1992 di era Presiden George H.W. Bush. Mantan pejabat iklim AS Sue Biniaz menyebut terdapat berbagai jalur hukum untuk kembali ke perjanjian iklim utama tersebut.