Beijing (ANTARA) - Di dalam paviliun energi bersih di Pameran Rantai Pasokan Internasional China (China International Supply Chain Expo/CISCE) keempat di Beijing, sebuah pajangan silinder menjulang menawarkan visi masa depan yang mencolok: peralatan ekstraksi minyak lepas pantai yang berdampingan secara harmonis dengan kehidupan laut.

Stan yang dihadirkan oleh China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) itu menandai pergeseran besar bagi China sebagai produsen energi terbesar di dunia Melalui pajangan tersebut, bahan bakar fosil tradisional tidak lagi identik dengan emisi karbon tinggi dan degradasi lingkungan.

Presiden CNOOC, Huang Yongzhang, menekankan bahwa pembangunan rendah karbon kini menjadi konsensus global, seraya menyoroti komitmen perusahaan itu untuk berkolaborasi dengan mitra internasional di seluruh rantai nilai guna mendorong transformasi ini.

Transisi hijau perusahaan tersebut mencerminkan pergeseran yang lebih luas di sektor energi China menuju pertumbuhan ramah lingkungan yang didorong oleh teknologi.

Selain energi tradisional, paviliun itu menyoroti bagaimana kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) muncul sebagai mesin baru untuk pengurangan biaya dan pengembangan berkualitas tinggi di sektor energi bersih.

Shenglong Electric, sebuah perusahaan swasta yang berkembang pesat dan berspesialisasi dalam jaringan pintar dan manajemen energi cerdas, meluncurkan switchgear tegangan rendah generasi berikutnya yang didukung AI dan sistem manajemen energi cerdas berbasis replika digital (digital twin).

Menurut Hu Jia, seorang insinyur di Shenglong, teknologi AI bertindak sebagai "otak cerdas" di balik peralatan energi bersih. Switchgear baru ini memungkinkan pengguna untuk memantau sistem distribusi daya melalui antarmuka tunggal, memungkinkan prediksi kegagalan, pemeliharaan, dan penghematan energi berbasis AI yang dapat mengurangi biaya operasional hingga 60 persen. Sistem manajemen energi cerdasnya secara signifikan mengurangi konsumsi energi bangunan.

Peralatan perusahaan itu kini banyak digunakan dalam proyek-proyek global, seperti pabrik minyak nabati di Brasil, perguruan tinggi putri di Niger, dan pabrik material baru di Indonesia. Dengan produk dan layanan yang mencakup lebih dari 50 negara dan kawasan, Shenglong menghadirkan solusi energi cerdas China ke dunia, memungkinkan transisi hijau setempat.

Sementara itu, Ming Yang Smart Energy Group, penyedia solusi energi bersih global terkemuka, memamerkan inovasinya di bidang energi angin, surya, dan penyimpanan energi. Dengan memanfaatkan data ladang angin lepas pantai yang ekstensif, perusahaan tersebut, yang mengoperasikan lebih dari 20.000 turbin angin di seluruh dunia, telah mengembangkan teknologi turbin angin terapung terkemuka di dunia.

Seorang perwakilan perusahaan mencatat bahwa turbin perusahaannya telah mendapatkan daya tarik yang kuat di pasar-pasar Amerika Selatan, Jepang, dan Vietnam, sekaligus memperdalam kehadirannya di Eropa dan Timur Tengah, yang ditandai dengan kemitraan terbaru di Arab Saudi.

Secara kolektif, para peserta pameran di paviliun tersebut, termasuk raksasa energi milik negara, produsen peralatan, dan mitra internasional, telah menghadirkan sebuah ekosistem komprehensif industri energi bersih China, yang mencakup pengembangan sumber daya, manufaktur, dan kolaborasi lintas perbatasan.

Menurut Liang Changxin, seorang pejabat senior di Administrasi Energi Nasional (National Energy Administration/NEA) China, China telah membangun sistem energi terbarukan terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Konsumsi energi nonfosil negara itu telah memimpin dunia selama 11 tahun berturut-turut, dengan energi terbarukan menyumbang lebih dari 60 persen kapasitas daya terpasang. Instalasi tenaga angin dan surya telah melampaui tenaga termal, menyumbang lebih dari setengah penambahan baru global.

Bertumpu pada skala domestik yang masif ini, China kini mengubah kekuatan industrinya menjadi kolaborasi global. Saat ini, negara tersebut bekerja sama dalam proyek energi hijau dengan lebih dari 100 negara dan kawasan, menyediakan lebih dari 80 persen komponen fotovoltaik dan 70 persen peralatan tenaga angin untuk dunia. Dampaknya tidak luput dari perhatian para pakar internasional.

"Ketika saya pertama kali terjun ke bidang ini, tenaga surya fotovoltaik, penyimpanan baterai, dan tenaga angin terlalu mahal untuk dianggap serius," kata Ned Ekins-Daukes, Dekan Fakultas Teknik Fotovoltaik dan Energi Terbarukan di Universitas New South Wales di Australia.

"Namun, saat ini, China telah membangun manufaktur dan rantai pasokan yang sangat efisien sehingga teknologi-teknologi tersebut kini menyediakan listrik dengan biaya paling murah. Teknologi itu telah menjadi fondasi transisi energi global, memungkinkan negara-negara di setiap tahap pembangunan mendapatkan manfaat dari perangkat keras yang terjangkau ini untuk menggerakkan perekonomian mereka," tambahnya. Selesai

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) memaparkan capaian kinerja operasional dan keuangan tahun buku 2025 serta arah strategi bisnis jangka panjang yang berfokus pada transisi hijau dan penguatan ekosistem digital.

Arah pengembangan bisnis tersebut disampaikan jajaran Direksi DSSA dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Paparan Publik Tahunan 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (9/6).

Meski menghadapi normalisasi harga batu bara dunia yang berdampak pada penyesuaian pendapatan konsolidasi sebesar 7,5 persen menjadi USD 2,791 miliar pada 2025, DSSA tetap menunjukkan ketahanan bisnis melalui pertumbuhan signifikan pada sektor-sektor non-pertambangan.

Hal itu tercemin dari kontribusi segmen infrastruktur digital dan teknologi yang melonjak dari 4,8% pada tahun 2024 menjadi 7,6% terhadap total pendapatan di tahun 2025.

Realisasi kinerja tahun buku 2025 menunjukkan penguatan fundamental operasional di seluruh pilar bisnis utama Perseroan di tengah dinamika pasar komoditas global.

Pada sektor pertambangan, DSSA mencatatkan volume produksi batu bara sebesar 57,2 juta ton atau tumbuh 7,7% YoY, dengan volume penjualan yang meningkat 4,4% YoY menjadi 56,7 juta ton.

Pertumbuhan signifikan terjadi di sektor infrastruktur digital dan teknologi yang membukukan kenaikan pendapatan sebesar 47% YoY, sejalan dengan ekspansi jaringan yang menghasilkan lonjakan homepass sebesar 64,1% YoY hingga mencapai 10,5 juta homepass serta kenaikan jumlah subscribers sebesar 102,9% YoY menjadi 1,9 juta subscribers.

Pada saat yang sama, pertumbuhan positif juga ditunjukkan oleh pilar bisnis non-pertambangan lainnya yang tetap mencatatkan kinerja volume penjualan stabil sekaligus memberikan kontribusi yang solid terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan.

Milestones Strategis dan Aksi Korporasi Nyata

Sepanjang 2025 hingga awal 2026, Perseroan telah merealisasikan sejumlah langkah transformatif besar, salah satunya melalui implementasi prinsip berkelanjutan di hulu pertambangan di mana PT Borneo Indobara (BIB) meluncurkan program elektrifikasi alat tambang terbesar di Indonesia.

Inisiatif hijau ini telah memobilisasi sebanyak 176 unit kendaraan listrik dan hybrid hingga Mei 2026 sebagai bagian dari peta jalan strategis menuju pencapaian target emisi net zero pada periode 2028-2029.

Komitmen terhadap energi baru dan terbarukan (EBT) ini juga diperkuat melalui peresmian pabrik manufaktur sel dan modul surya terintegrasi berkapasitas 1 GW per tahun di Kendal.

Selain itu, jalinan kemitraan strategis bersama PT FirstGen Geothermal Indonesia, entitas anak First Gen Corporation asal Filipina yang memperluas portofolio panas bumi Perseroan dengan potensi kapasitas awal mencapai 440 MW di enam wilayah strategis Indonesia.

Di pilar infrastruktur digital dan teknologi, lompatan besar ditandai oleh aksi merger strategis antara PT Eka Mas Republik (MyRepublic) dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) menjadi PT Ekamas Mora Republik Tbk (MoraRepublic) yang secara hukum telah efektif per 22 April 2026.

Penggabungan usaha ini melahirkan entitas baru yang sangat kompetitif dengan total jaringan kabel fiber optik yang membentang lebih dari 116.000 km, sekaligus memperkuat posisi MoraRepublic sebagai pemain FTTH terbesar kedua di Indonesia.

Melengkapi ekosistem digital tersebut, DSSA juga bermitra dengan KIRA SG One Pte. Ltd. kini tengah mempercepat pembangunan Metro Data Center (SMX01) berstandar internasional di kawasan CBD Jakarta yang memiliki kapasitas IT Load 18 MW dan ditargetkan siap beroperasi pada kuartal keempat tahun 2026.

"Fokus kami saat ini adalah mengakselerasi digitalisasi operasional guna memperkuat dan mengoptimalkan kinerja produksi di seluruh lini," kata Presiden Direktur DSSA Krisnan Cahya dikutip Senin (9/6).

Di saat yang sama, kata dia, pihaknya juga terus mengakselerasi investasi pada sektor energi baru terbarukan dan memperkokoh infrastruktur digital dan teknologi guna mendorong pertumbuhan yang lebih progresif.

"Sejalan dengan diversifikasi bisnis yang semakin kuat, langkah transformatif ini menjadi pilar utama Perseroan dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan di masa depan," ujarnya.

Untuk mendukung ekspansi tersebut, Perseroan secara aktif menerapkan manajemen modal yang optimal dan terukur guna memastikan seluruh rencana investasi strategis dapat terealisasi secara berkelanjutan.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni menjadi pengingat bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang sudah kita rasakan saat ini. Karena itu, meski pembiayaan berkelanjutan menunjukkan Indonesia bergerak ke arah yang tepat, transisi menuju masa depan yang lebih hijau tidak dapat bergantung pada besarnya dana yang dikucurkan semata.

Perubahan sesungguhnya terjadi ketika keberlanjutan menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat dan bukan terbatas pada pembiayaan proyek hijau atau komitmen ESG di tingkat institusi. Tanpa perubahan cara berpikir dan perilaku, pembiayaan berkelanjutan berisiko berhenti sebagai komitmen di atas kertas dan tidak mengubah pola hidup yang selama ini berkontribusi terhadap krisis lingkungan.

Krisis iklim tentu bukan hanya isu kebijakan atau korporasi. Ia dampak dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari, mulai dari cara kita bertransaksi, memilih layanan, hingga bagaimana kita mengelola konsumsi dan keuangan pribadi. Ketika berbagai keputusan kecil ini dilakukan secara kolektif tentu akan memberikan dampak yang lebih besar dan menjadi fondasi transformasi yang lebih luas.

Bayangkan jika jutaan orang melakukan perubahan sederhana secara konsisten. Dampaknya dapat melampaui satu proyek besar sekalipun. Pada akhirnya, keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan investasi, tetapi juga oleh konsistensi dalam membangun kebiasaan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Namun, salah satu tantangan terbesar dalam isu keberlanjutan adalah anggapan bahwa perubahan hanya dapat dicapai melalui langkah-langkah besar.

Dari Pembiayaan ke Pengaruh yang Mengubah Perilaku

Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, Indonesia berada pada titik krusial: bagaimana menjaga momentum pembangunan tanpa mengorbankan keberlanjutan jangka panjang.

Di titik ini, sektor perbankan memegang peran yang jauh lebih strategis daripada sekadar penyedia pembiayaan. Perbankan memiliki posisi unik untuk mempengaruhi arah ekonomi, perilaku bisnis, perilaku konsumsi masyarakat, hingga percepatan adopsi praktik yang lebih berkelanjutan.

Dengan kata lain, bank tidak hanya mengikuti transisi menuju keberlanjutan, melainkan harus menjadi salah satu penggeraknya.

Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir ini kita mulai melihat perubahan dalam cara pandang tentang keberlanjutan di sektor ekonomi dan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan berkelanjutan di Indonesia mencapai sekitar Rp1.959 triliun pada 2023, meningkat signifikan dari Rp927 triliun pada 2019, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 20% per tahun. Angka ini menegaskan bahwa keberlanjutan sudah menjadi bagian dari arus utama pembangunan ekonomi nasional.

Karena itu, peran perbankan berkembang lebih strategis. Tidak hanya membiayai perubahan besar, tetapi juga mendesain sistem yang membuat pilihan berkelanjutan menjadi lebih mudah, lebih relevan, dan lebih dekat dengan kehidupan masyarakat bahkan dapat dimulai dari kebiasaan yang sederhana.

Perbankan berada di pusat sistem keuangan modern, yakni mengelola aliran modal, data transaksi, serta interaksi finansial harian jutaan individu dan perusahaan. Posisi ini menjadikan bank bukan hanya capital provider, tetapi juga behavior shaper.

Melalui desain produk, fitur digital, hingga mekanisme insentif, perbankan memiliki kemampuan unik untuk membuat pilihan berkelanjutan menjadi pilihan yang paling mudah diambil. Dengan cara mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam aktivitas finansial sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, setidaknya terdapat tiga peran strategis yang dapat dimainkan sektor perbankan:

• Pertama, sebagai enabler, yaitu menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang bertransisi menuju praktik rendah karbon dan model bisnis yang lebih bertanggung jawab.
• Kedua, sebagai influencer, dengan mendorong perubahan perilaku melalui pendekatan berbasis insentif dan pengalaman pengguna dalam mendukung gaya hidup berkelanjutan.
• Ketiga, sebagai connector, yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari komunitas, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga ekosistem yang lebih luas untuk menciptakan dampak kolektif.

Tanpa keterlibatan aktif sektor keuangan, upaya menuju ekonomi berkelanjutan berisiko berjalan parsial; cepat di sebagian sektor, namun tertinggal di sektor lainnya.

Sebagai contoh, Bank DBS Indonesia mengalokasikan 0,5% dari transaksi ritel nasabah pada kuartal IV-2024 untuk mendukung berbagai inisiatif keberlanjutan pada 2025. Salah satunya di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat melalui pengembangan ekonomi sirkular berbasis komunitas dari sampah.

Inisiatif tersebut berkembang menjadi model kolaborasi ekonomi sirkular yang menghubungkan digitalisasi bank sampah, pengolahan sampah organik, budidaya maggot untuk pakan ternak, hingga pemberdayaan peternakan komunitas.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak selalu harus dimulai dari perubahan besar, tetapi dapat tumbuh melalui langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Lalu Apa Langkah Konkret Selanjutnya?

Ke depan, keberlanjutan tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak komitmen diumumkan, tetapi oleh seberapa nyata dampak yang dihasilkan. Kini, fokusnya bergeser dari janji menuju praktik, dari inisiatif individual menuju transformasi sistemik.

Bagi sektor perbankan, ini berarti melampaui peran tradisional sebagai penyedia pembiayaan. Institusi keuangan berada pada posisi unik sebagai katalis perubahan untuk mengarahkan arus modal sekaligus membentuk arah keputusan ekonomi masyarakat.

Ketika sistem keuangan bisa menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan, transisi menuju masa depan rendah karbon menjadi bagian dari cara ekonomi bekerja itu sendiri.

Pada akhirnya, keberlanjutan bukan sekadar upaya melindungi lingkungan, tetapi tentang memastikan bahwa pertumbuhan yang kita bangun hari ini tetap relevan untuk esok hari. Tantangan kini terletak pada keberanian untuk bergerak lebih cepat dan lebih konsisten.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia mengingatkan kita bahwa momentum perubahan sudah ada. Pertanyaannya kini sederhana: apakah kita memilih menjadi penggerak perubahan, atau hanya penonton?

Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menegaskan komitmen Inggris dalam mendukung transisi hijau Indonesia melalui berbagai bentuk kerja sama konkret, mulai dari konservasi alam hingga pembiayaan berkelanjutan dan transisi energi.

Hal itu disampaikan Jermey saat menjelaskan empat pilar utama dalam Kemitraan Strategis Indonesia–Inggris, khususnya di bidang iklim dan alam.

Menurutnya, kolaborasi kedua negara mencakup banyak sektor, termasuk keterlibatan langsung Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Charles III dalam upaya konservasi gajah serta pemulihan mata pencaharian masyarakat di Sumatera dan Aceh.

“Ada begitu banyak bidang kolaborasi terkait iklim dan alam — termasuk keterlibatan Presiden dengan Yang Mulia Raja dalam mendukung konservasi gajah dan memulihkan penghidupan di Sumatera dan Aceh,” ujar Jermey, Selasa (20/1/2026).

Dia menjelaskan, Inggris juga berfokus pada kerja sama keuangan berkelanjutan dan transisi hijau. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui platform MELAJU, sebuah inisiatif infrastruktur berkelanjutan yang menggabungkan keahlian, kontribusi perusahaan-perusahaan Inggris, serta dukungan pembiayaan untuk membantu Indonesia merealisasikan komitmen pembangunan berkelanjutan.

“Platform ini mendukung Indonesia dalam transportasi berkelanjutan, bangunan berkelanjutan, pembangunan perkotaan berkelanjutan, dan berbagai target lain yang ingin dicapai Indonesia,” katanya.

Di sektor energi, Inggris turut mendukung ambisi Indonesia untuk bertransformasi dari penyumbang karbon bersih menjadi penyerap karbon bersih. Dukungan tersebut dibangun di atas keberhasilan program MENTARI yang telah berjalan selama bertahun-tahun.

“Keberhasilan ini sangat bergantung pada transisi energi menuju energi terbarukan,” ujar Jermey.

Terkait hubungan dagang, Jermey menilai Indonesia sebagai mitra ekonomi yang sangat penting bagi Inggris dalam jangka panjang. Ia menyoroti masih belum optimalnya hubungan perdagangan kedua negara, meskipun Indonesia merupakan ekonomi terbesar ke-16 dunia dan Inggris berada di peringkat ke-6.

“Indonesia saat ini hanya berada di urutan ke-54 sebagai pasar ekspor Inggris. Ini sama sekali tidak mencerminkan dinamika ekonomi Inggris maupun besarnya potensi kerja sama bisnis antara kedua negara,” katanya.

Oleh karena itu, Inggris mendorong penguatan hubungan ekonomi melalui penyelenggaraan acara bisnis tingkat tinggi yang dihadiri Presiden Prabowo, serta peluncuran Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi antara Indonesia dan Inggris oleh Presiden dan Perdana Menteri Inggris.

“Inggris dan Indonesia saling membutuhkan secara ekonomi untuk mendorong pertumbuhan,” tegasnya.

Menanggapi pertanyaan terkait kemungkinan kunjungan Perdana Menteri Inggris ke Indonesia, Jermey menyatakan harapannya agar Presiden Prabowo mengundang secara resmi.

“Saya sangat berharap Presiden Prabowo mengundang beliau, dan bahwa undangan tersebut akan benar-benar mewujudkan sebuah kunjungan,” pungkas Jermey.

Di tengah masifnya narasi transisi energi global, muncul satu istilah yang kini dipromosikan sebagai jalan keluar dari krisis iklim sekaligus stagnasi industri: Green Industrial Policy (GIP). Kebijakan ini diklaim mampu mendorong industrialisasi hijau, menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok domestik, dan meningkatkan kedaulatan energi nasional. Dalam berbagai forum internasional, GIP bahkan diposisikan sebagai resep utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Namun pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara jujur: transisi hijau untuk siapa, dan dengan biaya siapa?

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, transisi hijau justru diiringi oleh perluasan tambang, percepatan ekstraksi mineral, dan penguatan kontrol korporasi global atas sumber daya alam. Di sinilah pentingnya membaca GIP secara kritis, bukan sebagai kebijakan netral, melainkan sebagai bagian dari konfigurasi geopolitik dan ekonomi global yang timpang.

Wacana industrialisasi sejatinya bukan hal baru bagi negara-negara berkembang. Pada periode 1950–1970-an, negara-negara Global South mendorong agenda ”dekolonisasi” ekonomi dan ”delinking” dari struktur ekonomi global yang menempatkan mereka sebagai pemasok bahan mentah. Industrialisasi dipandang sebagai strategi untuk membangun kemandirian ekonomi, memperkuat pasar domestik, dan mengurangi ketergantungan pada negara industri.

Yang membedakan konteks hari ini adalah bingkai baru yang digunakan: ”greening” dan ”decarbonisation”. Dua istilah ini kini menjadi legitimasi politik untuk mempercepat ekstraksi mineral kritis dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan era sebelumnya. Jika dahulu tambang dikaitkan dengan pembangunan industri berat, hari ini tambang dilekatkan pada citra “hijau”, “bersih”, dan “berkelanjutan”.

Padahal, ekstraksi mineral kritis tetaplah ekstraksi: ia menguras tanah, air, hutan, dan ruang hidup masyarakat. Yang berubah bukan watak dasarnya, melainkan narasi yang membungkusnya.

Mineral Kritis dan Perebutan Kekuasaan Global

GIP tidak dapat dilepaskan dari konteks geopolitik global. Mineral kritis seperti nikel, tembaga, kobalt, timah, dan bauksit menjadi bahan baku utama teknologi rendah karbon seperti kendaraan listrik, baterai, panel surya, turbin angin, hingga infrastruktur digital. Negara industri maju kini berlomba mengamankan pasokan mineral ini demi menjaga daya saing ekonomi, dominasi teknologi, dan keamanan nasional mereka.

Karenanya, transisi energi tidak sekadar soal lingkungan, tetapi juga soal kekuasaan. Negara yang menguasai teknologi dan rantai pasok mineral kritis akan menentukan arah ekonomi global di masa depan. Sementara negara yang hanya menjadi pemasok bahan mentah akan terus berada di posisi rentan.

Indonesia berada tepat di pusat pusaran ini. Pemerintah mencatat sedikitnya terdapat 47 komoditas mineral kritis, dengan nikel, tembaga, timah, dan bauksit sebagai andalan utama. Mineral-mineral ini diposisikan sebagai fondasi agenda hilirisasi dan visi Indonesia Emas 2045. Namun pertanyaannya, hilirisasi untuk siapa, dan sejauh mana nilai tambah benar-benar dinikmati oleh rakyat?

Di balik narasi besar hilirisasi dan transisi hijau, ongkos sosial dan ekologis justru semakin membesar. Ekspansi tambang mineral kritis memicu deforestasi, pencemaran sungai dan laut, krisis air bersih, serta konflik agraria di berbagai daerah. Wilayah-wilayah tambang berubah menjadi sacrifice zones, tempat di mana keselamatan ekologis dan sosial dikorbankan demi memenuhi kebutuhan energi dan industri global.

Masyarakat adat dan komunitas lokal sering kali menjadi pihak yang paling terdampak. Tanah ulayat terampas, sumber pangan rusak, dan ruang hidup menyempit. Janji kesejahteraan jarang terwujud, sementara polusi dan penyakit menjadi realitas sehari-hari. Ironisnya, semua ini dilakukan atas nama “pembangunan hijau”.

Perjanjian Dagang dan Menyempitnya Ruang Kebijakan

Masalahnya tidak berhenti pada praktik pertambangan. Ruang kebijakan Indonesia untuk mengelola mineral kritis secara berdaulat justru semakin tertekan oleh rezim perjanjian perdagangan dan investasi internasional. Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dan Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) menjadi instrumen penting untuk mengunci peran Indonesia sebagai pemasok bahan baku global.

Dalam perundingan CEPA dengan Uni Eropa, misalnya, mineral kritis Indonesia secara eksplisit diposisikan sebagai kepentingan strategis. Uni Eropa membutuhkan pasokan mineral untuk mendukung European Green Deal, sementara Indonesia didorong untuk membuka akses pasar dan menjamin kepastian investasi. Amerika Serikat pun menunjukkan pola serupa, baik melalui tekanan tarif maupun tuntutan akses terhadap komoditas strategis Indonesia seperti tembaga.

Narasi yang sering dikedepankan adalah bahwa Indonesia harus meningkatkan daya saing agar dapat “masuk secara berdaulat” ke dalam rantai nilai global. Namun narasi ini saya sebut ”problematik”. Kompetisi tersebut berlangsung dalam sistem yang sejak awal dirancang untuk dimenangkan oleh negara-negara industri yang telah lebih dahulu menguasai teknologi, modal, dan pasar. Dalam struktur seperti ini, klaim kedaulatan sering kali hanya menjadi jargon.

Hilirisasi dan Jebakan Industrialisasi

Di dalam negeri, kebijakan hilirisasi kerap dipromosikan sebagai solusi. Namun hilirisasi yang didorong saat ini sebagian besar berhenti pada pembangunan smelter. Indonesia memproses bahan mentah sedikit lebih maju, tetapi tetap tidak menguasai teknologi inti, desain produk, dan industri manufaktur bernilai tinggi. Akibatnya, Indonesia terjebak dalam industrialization trap: naik satu tingkat, tetapi tetap berada di rantai nilai rendah.

Kasus PT Freeport Indonesia menjadi ilustrasi penting. Meski MIND ID secara formal memegang 51% saham, posisi Indonesia tetap sebagai pemegang saham pasif. Kendali atas teknologi, produksi, pemasaran, dan jaringan rantai pasok global masih berada di tangan Freeport-McMoRan. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham tidak otomatis berarti penguasaan strategis atas sumber daya dan industri.

Lebih jauh, dominasi tersebut dipagari oleh mekanisme hukum internasional seperti Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dalam BIT. Mekanisme ini memberi ruang bagi korporasi untuk menggugat negara ketika kebijakan lingkungan, kesehatan, atau industrialisasi dianggap mengganggu kepentingan investasi. Gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan hilirisasi nikel Indonesia di WTO menjadi contoh nyata betapa sempitnya ruang kebijakan negara berkembang dalam sistem perdagangan global saat ini.

Aturan-aturan ini pada dasarnya dirancang bukan untuk keadilan, melainkan untuk kepastian dan perlindungan investasi asing. Negara dipaksa patuh, bahkan ketika kebijakan yang diambil bertujuan melindungi lingkungan dan kepentingan publik.

Siapa Menguasai Teknologi, Menguasai Masa Depan

Dalam konteks ini, kutipan Thomas Sankara terasa relevan: “Siapa yang memberimu makan, ia mengontrolmu.” Hari ini, pernyataan tersebut dapat diperluas: siapa yang menguasai teknologi yang kamu butuhkan, ia dapat mengendalikan masa depanmu. Tanpa penguasaan teknologi dan kapasitas industri strategis, transisi hijau Indonesia akan terus berada di bawah kendali eksternal.

Karena itu, gagasan delinking yang diperkenalkan Samir Amin kembali menemukan relevansinya. Delinking bukan berarti isolasi atau penolakan terhadap kerja sama internasional, melainkan penataan ulang orientasi ekonomi agar berpusat pada kebutuhan rakyat, bukan semata pada pasar global.

Dalam konteks mineral kritis, delinking berarti Indonesia berhak mengontrol produksi, distribusi, dan industrialisasi mineral untuk kepentingan nasional, membangun kapasitas teknologi domestik, serta memastikan bahwa transisi energi tidak menciptakan ketidakadilan ekologis dan sosial baru. Delinking juga berarti keberanian untuk mengevaluasi, bahkan menolak, perjanjian dagang dan investasi yang merugikan kedaulatan ekonomi.

Menata Ulang Arah Transisi Hijau

Indonesia tidak boleh direduksi menjadi bengkel global yang memasok bahan baku murah demi transisi energi negara lain. Transisi hijau seharusnya menjadi jalan menuju keadilan ekologis, kedaulatan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, bukan pintu masuk kolonialisme baru yang dibungkus dengan istilah “hijau”.

Tanpa perubahan arah kebijakan yang mendasar, Green Industrial Policy hanya akan menjadi wajah baru dari ekstraktivisme lama. Tantangannya adalah memastikan bahwa transisi hijau benar-benar berpihak pada ekonomi kerakyatan, lingkungan, dan masa depan Indonesia, bukan sekadar pada kepentingan korporasi dan negara industri maju.

Selama seperempat abad terakhir, perekonomian Indonesia terjebak dalam pertumbuhan sekitar 5%—level yang tidak cukup untuk melompat dari status middle-income country. Ketergantungan pada sektor bernilai tambah rendah dan produktivitas yang terbatas menjadi akar masalah.

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dibutuhkan akselerasi pertumbuhan menuju 6-8% dalam lima tahun mendatang, sekaligus menghindari risiko “transisi setengah jalan” dengan inisiatif yang terfragmentasi tanpa koordinasi nasional. Dalam konteks ini, carbon finance bukan sebagai alternatif, melainkan sebagai instrumen strategis yang mampu mengakselerasi transisi hijau sekaligus menjadi mesin pertumbuhan baru.

Akselerasi Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan

Pada hakikatnya, carbon finance adalah terobosan paradigma ekonomi yang mengubah konservasi lingkungan dan pengurangan emisi menjadi aset keuangan yang likuid. Mekanisme ini memberikan nilai moneter pada setiap ton karbon dioksida yang berhasil dicegah atau diserap dari atmosfer, kemudian mengemasnya menjadi kredit karbon—komoditas baru yang permintaannya terus meningkat di pasar global.

Aktivitas yang sebelumnya dipandang sebagai beban biaya atau kewajiban moral—seperti restorasi hutan, rehabilitasi lahan gambut, atau transisi energi terbarukan—kini bertransformasi menjadi sumber pendapatan yang viable. Sektor swasta, dari korporasi multinasional hingga UMKM, dapat mengakses pendanaan ini melalui pengembangan proyek-proyek terverifikasi. Dengan demikian, carbon finance berfungsi sebagai insentif finansial langsung yang mendorong inovasi hijau dan investasi berkelanjutan dalam skala yang sebelumnya sulit tercapai.

Revolusi Kualitas di Pasar Karbon Global

Tren global menunjukkan pergeseran fundamental dalam pasar karbon: integritas kini menjadi penggerak nilai utama. Data terkini dari Sylvera mengungkapkan bahwa harga kredit karbon berkualitas tinggi mencapai rekor pada kuartal ketiga 2025, dengan kredit untuk afforestation, reforestation, dan revegetation (ARR) mencapai US$24 per ton—melonjak dari rata-rata US$14 di awal tahun.

Fenomena ini mencerminkan perubahan pola pikir pembeli korporat. Perusahaan-perusahaan global tidak lagi membeli kredit karbon sekadar untuk memenuhi komitmen semata. Mereka kini secara selektif mencari proyek-proyek yang membuktikan dampak nyata dan hasil terukur. Sebanyak 57% kredit karbon yang “diretire” pada paruh pertama 2025 memiliki peringkat BB atau lebih tinggi, meningkat dari 52% pada 2024. Ini menunjukkan pergerakan jelas menuju kredit berkualitas tinggi yang dapat dipertahankan secara publik untuk mendukung tujuan net-zero.

Sementara permintaan meningkat—dengan retirement kredit mencapai 128,15 juta secara year-to-date, salah satu total tertinggi yang pernah tercatat—pasokan justru melambat. Issuance kredit turun menjadi 63,2 juta pada kuartal III, dari 76,9 juta pada kuartal II. Kondisi pasar yang ketat ini, di mana permintaan melampaui pasokan baru, menciptakan lingkungan yang ideal bagi pemain dengan kredit berkualitas tinggi untuk memperoleh premi harga yang signifikan.

Pasar global semakin membedakan antara kredit karbon avoidance (penghindaran emisi) dan removal (penghilangan karbon). Kredit removal seperti penangkapan udara langsung (direct air capture) yang dilakukan Climeworks di Islandia, dapat diperdagangkan pada kisaran US$170-500 per ton karena permanensinya. Sementara kredit nature-based seperti konservasi hutan umumnya berada di kisaran US$7-24 per ton.

Pembagian ini penting bagi strategi Indonesia. Dengan potensi karbon biru, restorasi lahan gambut, dan rehabilitasi hutan, Indonesia dapat mengembangkan portofolio kredit karbon yang beragam—mulai dari kredit nature-based dengan ko-manfaat biodiversitas hingga proyek-proyek removal yang lebih bernilai tinggi. Pasar sukarela global, yang diperkirakan tumbuh dari US$4,04 miliar pada 2024 menjadi US$50-100 miliar pada 2030, memberikan ruang yang cukup bagi Indonesia untuk memposisikan diri sebagai pemain kunci.

Menciptakan Ekosistem Ekonomi Karbon

Lanskap kebijakan iklim global sedang mengalami konsolidasi signifikan. Di satu sisi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Persetujuan Paris telah membangun kerangka aturan utama, termasuk persetujuan metodologi pertama di bawah Pasal 6.4 (Paris Agreement Crediting Mechanism). Sistem ini dirancang untuk menciptakan standar global yang kredibel dengan mengatasi kelemahan pasar karbon sebelumnya melalui pencegahan double-counting dan peningkatan transparansi.

Di sisi lain, Uni Eropa meluncurkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang berfungsi sebagai instrumen kebijakan perdagangan untuk menyetarakan kondisi persaingan antara produsen domestik dan importir. Analisis terbaru menunjukkan bahwa meskipun dampak finansial langsung CBAM terhadap mitra dagang relatif terbatas, efek strategisnya justru lebih menonjol. Mekanisme ini mendorong negara-negara pengekspor untuk mengadopsi atau memperkuat sistem harga karbon domestik.

Konvergensi kedua kekuatan global ini menciptakan suatu ekosistem dimana karbon memiliki nilai ekonomi yang terinternalisasi dalam sistem perdagangan dan produksi. Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar tekanan eksternal, melainkan suatu window of opportunity untuk melakukan restrukturisasi ekonomi secara fundamental.

Infrastruktur Regulasi Domestik

Potensi Indonesia di bidang carbon finance sangat besar, mencakup hutan tropis, lahan gambut, hingga karbon biru di wilayah pesisir—dengan potensi pasokan kredit karbon mencapai 577 juta ton CO2e. Namun, potensi ini selama ini terbentur pada kurangnya infrastruktur regulasi yang dapat memfasilitasi pengakuan dan perdagangan di tingkat global.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) hadir sebagai respons transformatif terhadap kesenjangan ini, dengan menghasilkan tiga perubahan fundamental.

Pertama, perpres ini menyelaraskan kebijakan karbon dengan pondasi aktivitas ekonomi melalui penempatan pertumbuhan hijau di pusat perencanaan karbon Indonesia. Kerangka ini menetapkan komponen inti seperti Alokasi Karbon, Batas Atas Emisi, dan Kuota Emisi, sehingga menciptakan landasan bagi pasar karbon yang transparan dan accountable.

Kedua, regulasi ini menyederhanakan proses bisnis untuk mekanisme offset dengan mengakui standar dan metodologi internasional yang kredibel. Pengakuan langsung terhadap unit karbon yang disertifikasi oleh Independent Crediting Program (ICP) internasional—sebagai alternatif di samping Sertifikasi Nasional (disebut juga SPE-GRK)—memberikan fleksibilitas sekaligus menjamin integritas tinggi. Mekanisme ini memungkinkan perdagangan offset sepanjang tahun dengan proses berintegritas, dimana unit karbon hasil proyek mitigasi dapat dihitung untuk pencapaian NDC.

Ketiga, perpres ini membangun kerangka tata kelola yang tepat guna melalui desentralisasi implementasi NEK dengan pembagian peran yang jelas. Kementerian sektor memiliki kewenangan menyetujui proyek mitigasi dalam lingkup mereka, sementara Kementerian Lingkungan Hidup memegang kewenangan atas pencapaian NDC. Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) dibentuk untuk memastikan transaksi bersifat transparan, dapat ditelusuri, dan interoperable dengan sistem registri internasional.

Infrastruktur Regulasi Domestik

Dengan infrastruktur yang kokoh ini, Indonesia tidak hanya mampu memposisikan diri sebagai pemain andal di pasar karbon global—dengan potensi menarik investasi senilai US$5,8 miliar—tetapi juga membangun dasar bagi industrialisasi hijau yang kompetitif. Integrasi registri dan pengakuan standar internasional memfasilitasi akses pasar yang lebih luas, sementara kewenangan sektoral yang jelas memastikan implementasi yang efektif di tingkat operasional.

Transisi menuju ekonomi hijau memerlukan koordinasi kebijakan yang komprehensif. Instrumen fiskal, regulasi sektor keuangan, dan kebijakan industri perlu terintegrasi untuk menciptakan sinergi yang mendorong transformasi struktural. Kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia telah mengarahkan aliran modal ke aktivitas ramah lingkungan. Langkah ini perlu diperkuat dengan insentif fiskal yang mendorong investasi hijau dan disinsentif bagi aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan.

Carbon finance merepresentasikan lebih dari sekadar komitmen iklim—ini adalah strategi pembangunan yang cerdas untuk keluar dari middle-income trap. Dengan memanfaatkan arus pendanaan iklim global dan membangun infrastruktur pendukung yang tepat melalui Perpres 110/2025, Indonesia dapat mengakselerasi transisi menuju ekonomi hijau yang produktif, kompetitif, dan inklusif.

Seperti dikemukakan Allister Furey, CEO Sylvera: “The growing premium for high-quality credits demonstrates that integrity is now a key driver of value.” Pernyataan ini mencerminkan peluang emas Indonesia. Dengan potensi alam yang besar dan kerangka regulasi yang kini memenuhi standar integritas tertinggi, Indonesia tidak hanya dapat berpartisipasi dalam pasar karbon global, tetapi memimpin dalam era baru dimana kualitas mengalahkan kuantitas.

Tepatnya, carbon finance bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mencapai transformasi struktural ekonomi Indonesia menuju kemakmuran jangka panjang dan berkelanjutan—fondasi esensial Indonesia Emas 2045. Dalam ekonomi global yang semakin menghargai aksi iklim nyata, Indonesia memiliki semua kartu yang diperlukan untuk berubah dari pengekspor komoditas tradisional menjadi pemasok solusi iklim berkualitas tinggi.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie menilai dekarbonisasi dalam konstruksi merupakan misi yang harus diwujudkan oleh para insinyur atau ahli konstruksi saat ini.

“Transisi hijau dalam konstruksi merupakan bagian dari reindustrialisasi yang regeneratif dan human centric,” kata Ilham dalam keterangan bersama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, konsep ini diperlukan di Indonesia untuk memastikan pengembangan konstruksi mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang di masa depan yang meliputi peningkatan kapabilitas ahli konstruksi, hingga sinergi antara pemerintah, ahli konstruksi, akademisi, asosiasi profesi, dan swasta/industri.

Senada, Deputi Bidang Infrastruktur Badan Pengusahaan (BP) Batam Mouris Limanto mengatakan pembangunan yang menjadi visi perusahaan saat ini adalah untuk mewujudkan kawasan ekonomi yang maju dan berkelanjutan sebagai kontribusi menuju Indonesia Emas 2045.

“Karena itu, pembangunan infrastruktur akan diarahkan agar ramah lingkungan, terintegrasi dan efisien, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Mouris.

Batam sebagai pusat industri, perdagangan, dan investasi internasional ia sebut terus memperkuat daya saingnya melalui pembangunan infrastruktur transportasi darat.

Infrastruktur pendukung seperti jalan raya, pengembangan bandara dan pelabuhan, menjadi tulang punggung konektivitas antar wilayah yang menggerakkan ekonomi.

Namun, kondisi geologis dan dampak perubahan iklim menjadi tantangan pembangunan dan pengembangan infrastruktur sebagai investasi jangka panjang.

Mouris melanjutkan, pengembangan infrastruktur berkelanjutan yang direncanakan BP Batam meliputi infrastruktur mobilitas, infrastruktur drainase dan hijau (sponge city), infrastruktur utilitas terintegrasi (multi-utility tunnel), infrastruktur pengolahan sampah, infrastruktur mitigasi bencana, infrastruktur energi terbarukan, dan infrastruktur smart city.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama SIG Andriano Hosny Panangian menegaskan komitmen perusahaan untuk menyediakan solusi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Ia berpendapat bahwa dunia konstruksi saat ini bergerak menuju dekarbonisasi. SIG berperan aktif dalam mendukung target Net Zero Emission melalui inovasi material dan teknologi.

“Kami percaya bahwa pembangunan Batam harus selaras dengan tren global agar tetap kompetitif dan berkelanjutan,” kata Andriano.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendorong agar forum Group of Twenty atau G20 memulai dialog terkait dengan ekonomi kecerdasan (intelligence economy) hingga akal imitasi atau artificial intelligence (AI).

Hal itu disampaikan Gibran saat memberikan pidato dalam sesi pertemuan pemimpin negara atau Leaders' Meeting G20, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025).

"Bapak Wakil Presiden juga mendorong dimulainya dialog G20 mengenai ekonomi kecerdasan atau artificial intelligence, dengan mempertimbangkan teknologi keuangan yang makin maju," terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers Hasil KTT G20 yang disiarkan dari Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu (23/11/2025) pagi waktu Indonesia.

Airlangga memaparkan bahwa Gibran selaku pimpinan delegasi Indonesia sebagai negara anggota G20 turut menyampaikan beberapa hal dalam pidatonya. Salah satunya terkait dengan pertumbuhan ekonomi global yang harus didorong kuat, adil dan inklusif.

Mantan Wali Kota Solo itu disebut mendorong agar pembiayaan internasional bisa menjadi lebih mudah diakses, mudah diprediksi serta setara khususnya untuk negara-negara berkembang.

"Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni penghapusan utang, mekanisme pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran dan transisi hijau. Salah satu contoh solusi digital sederhana yang dilakukan Indonesia dan berbiaya rendah salah satunya QR. QR ini diadopsi oleh berbagai negara di Asean, bahkan di Jepang maupun di Korea," lanjut Airlangga.

Di sisi lain, Gibran turut menyampaikan pentingnya ketahanan pangan hingga pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari strategi pembangunan. Hal ini turut menjadi perhatian Indonesia yang terletak dalam kawasan cincin api.

Pada sela-sela agenda KTT yang dihadiri 37 pimpinan negara maupun pemerintahan itu, Gibran turut mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Ethiopia, PM Vietnam, Presiden Angola yang juga menjabat sebagai Chair of African Union serta Direktur Jenderal dari World Trade Organization (WTO).

Adapun, lanjut Airlangga, kepemimpinan Afrika Selatan pada G20 ini menjadi akhir dari kepemimpinan Global South yang dimulai oleh Indonesia pada 2022 lalu. Sebagaimana diketahui, empat negara global selatan memegang Presidensi G20 selama empat tahun berturut-turut yakni Indonesia, India, Brasil dan Afrika Selatan.

Sebagaimana diketahui, Wapres Gibran diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan pekan ini, yang mana Indonesia adalah salah satu negara anggota.

Pada pidatonya di sesi Leaders' Meeting, Gibran menyebut Indonesia turut menyampaikan komitmen dalam hal inklusi keuangan seperti penerapan sistem pembayaran dengan Quick Response Code Indonesian Standar atau QRIS.

"Sistem pembayaran QRIS kami menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya murah bisa mendorong partisipasi dalam ekonomi dan meminimalkan ketimpangan," ucapnya dikutip dari siaran daring YouTube G20 South Africa, Sabtu (22/11/2025).

Tidak hanya itu, lanjut Gibran, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam dialog ekonomi cerdas (intelligence economy). Hal itu kendati teknologi-teknologi yang bermunculan seperti aset kripto dan token digital, termasuk bitcoin, bisa menciptakan peluang dan risiko.

"Indonesia memercayai bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya, karena tidak ada model tunggal yang bisa sesuai untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik, kerja sama harus memperkuat, bukan mendikte. Kerja sama harus membangun, bukan untuk menciptakan ketergantungan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menekankan bahwa Pemerintah Indonesia optimistis setiap negara berhak memetakan pembangunannya sendiri.

Hal ini disampaikan Gibran di hadapan puluhan pemimpin dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025). Wapres Gibran menyampaikan bahwa tidak ada metode terbaik untuk pembangunan negara sehingga kerja sama yang saling memberdayakan harus dilakukan.

"Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya sendiri karena tidak ada satu model yang cocok untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik," kata Wapres dalam pidato perdananya pada KTT G20, mengutip Antara.

Pada sesi pertama KTT G20, para pemimpin dunia fokus membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang. Terkait hal itu, Wapres Gibran menyampaikan bahwa Indonesia meyakini pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga adil dan inklusif, untuk memajukan setiap bangsa.

Gibran menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik fokus G20 pada keuangan berkelanjutan, namun ambisinya harus lebih jauh untuk menutup kesenjangan dan mengupayakan adaptasi, mitigasi, dan transisi yang adil dan setara.

"Dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih mudah diakses, terprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang, melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan mekanisme transisi hijau," kata Gibran.

Wapres merinci bahwa Pemerintah Indonesia mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasional, sekitar 2,5 miliar dolar AS per tahun, untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur berketahanan iklim.

Gibran akan menyampaikan pidatonya di KTT G20 dalam tiga sesi. Pada sesi kedua, tema yang dibahas berfokus pada pembangunan dunia yang tangguh (resilient world), yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan (just energy transition), serta sistem pangan.

‎Sementara sesi ketiga akan membahas isu pekerjaan layak (decent work) dan tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sesi ketiga juga akan membahas mengenai mineral kritis yang menjadi usulan dan fokus kepentingan Indonesia pada pertemuan kali ini.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) meluncurkan ESG Advisory Playbook khusus untuk sektor perkebunan kelapa sawit. Dokumen ini menjadikan BNI sebagai bank pertama di Indonesia yang menyediakan panduan komprehensif bagi debitur untuk mempercepat transisi hijau sesuai standar global.

Peluncuran ini merupakan langkah responsif terhadap meningkatnya tuntutan internasional terhadap praktik industri sawit yang berkelanjutan, termasuk penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang berdampak pada rantai pasok sawit nasional.

Playbook tersebut diperkenalkan dalam rangkaian BNI ESG & Sustainability Transition (BEST) Event 2025 bertema Driving Sustainability in Palm Oil Sectorwith BNI di Menara BNI Pejompongan, Rabu (19/11).

Hadir dalam acara tersebut Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan, Wakil Direktur Utama Alexandra Askandar, Direktur Manajemen Risiko David Pirzada, Direktur Corporate Banking Agung Prabowo, dan Direktur Commercial Banking Muhammad Iqbal.

SEVP Bun Hendra (SEVP Credit Risk) dan Pancaran Effendi (SEVP Wholesale Solution & Value Chain) turut hadir sebagai bentuk dukungan manajemen terhadap agenda transisi keberlanjutan di sektor sawit.

Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar, menjelaskan bahwa playbook ini disiapkan sebagai alat pendampingan bagi perusahaan sawit untuk memperkuat praktik keberlanjutan di tengah perubahan regulasi global.

"Advisory playbook ini merupakan panduan bagi para pelaku usaha untuk memulai dan meningkatkan upaya transisi sesuai strategi dan kapabilitas perusahaan, sehingga proses transisi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terarah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/11).

Ia melanjutkan, peluncuran playbook ini juga melanjutkan penyelenggaraan BEST Event 2024 yang fokus pada implementasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) untuk debitur sektor energi.

Pada 2025, pendampingan diperluas ke sektor sawit yang merupakan salah satu sektor strategis dengan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

"Sebagai bank pertama di Indonesia yang memiliki advisory playbook, hal ini menegaskan komitmen BNI untuk terus menjadi mitra debitur dan mendukung proses transisi Indonesia menuju target NDC 2060 atau lebih cepat," imbuh Alexandra.

Sebagai informasi, penyusunan ESG Advisory Playbook dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) pada 30 Oktober 2025 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk International Finance Corporation (IFC), Kementerian Pertanian, GAPKI, dan PT Perkebunan Nusantara IV.

Masukan dari seluruh pihak tersebut menjadi dasar bagi penyusunan panduan yang aplikatif dan relevan dengan kondisi industri sawit di lapangan.

Dalam acara peluncuran, Vice President of Green Energy Business Development PT Perkebunan Nusantara IV, Reina Haronima Tampubolon, dan Direktur Keberlanjutan dan Keberperanan Pemangku Kepentingan Strategis PT Sinar Mas Agro Resources & Techonology Tbk, Agus Purnomo, memaparkan pengalaman terkait penerapan roadmap transisi ESG dan tantangan implementasi.

Sementara itu, Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Direktorat Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Togu Rudianto Saragih, dan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mukti Sardjono, menyampaikan arah kebijakan dan pentingnya kolaborasi antar pelaku industri.

Alexandra menegaskan bahwa kehadiran playbook ini merupakan bentuk pendampingan jangka panjang BNI kepada debitur dalam menghadapi perubahan lanskap industri global.

"Advisory playbook ini kami harapkan dapat menjadi panduan praktis bagi para pelaku usaha untuk merancang dan memperkuat upaya transisi yang selaras dengan strategi dan kapabilitas perusahaan, sehingga setiap pelaku usaha memiliki akses terhadap pendampingan yang relevan dan solutif dalam menghadapi dinamika transisi keberlanjutan," pungkas dia.

Dengan peluncuran ESG Advisory Playbook untuk sektor kelapa sawit, BNI memperkuat perannya dalam mendukung transformasi keberlanjutan di sektor-sektor strategis nasional. Inisiatif ini diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing industri sawit Indonesia di pasar global serta akselerasi pencapaian target net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank terkemuka di Singapura, DBS, merilis potensi peningkatan pesat ekonomi Singapura pada 2040 dalam laporan terbarunya berjudul Singapore 2040. Dalam laporan itu, DBS juga memperkirakan, pada tahun itu nilai tukar dolar Singapura akan setara dengan dolar AS.

DBS memperkirakan nilai tukar dolar Singapura dan dolar AS akan setara alias 1:1. Saat ini, Kamis (6/11/2025), nilai tukar Singapura terhadap rupiah mencapai Rp 12.790, sementara dolar AS Rp 16.669.

Tidak hanya itu, Straits Times Index (STI) diyakini merangkak ke 10,000 poin pada 2040. Adapun, STI saat ini berada di level 4.395 poin.

Dilansir The Straits Times, DBS Singapura 2040 memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Singapura dapat mencapai antara US$ 1,2 triliun-US$1,4 triliun pada 2040 dari US$ 547 miliar pada 2024. Proyeksi itu didasari dari dorongan akumulasi modal, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan produktivitas.

"Dikatakan pertumbuhan ini didukung oleh kekuatan kelembagaan dan meningkatnya kualitas pendidikan, yang telah membantu mempertahankan daya saing negara selama beberapa dekade terakhir," sebagaimana ditulis The Straits Times, Kamis (6/11/2025).

Pasca Covid-19, perekonomian Singapura memang mampu mempertahankan pertumbuhan yang kencang, hingga terus mendorong secara cepat PDB nya. PDB nominalnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi US$ 547 miliar pada 2024, dari US$ 240 miliar setelah krisis keuangan global pada 2010.

"Kami memperkirakan PDB riil Singapura akan tumbuh rata-rata 2,3% per tahun antara 2025 sampai 2040. Proyeksi ekspansi ekonomi kami diperkirakan akan melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara maju lainnya, dan tetap cukup baik untuk sebuah negara maju yang telah mencapai batas pendapatan tinggi," tulis DBS dalam laporannya.

Dorongan lebih lanjut juga akan didukung oleh pertumbuhan produktivitas di Singapura yang didorong oleh infrastruktur, pengembangan bakat, adopsi digital, dan transisi hijau, dengan produktivitas tenaga kerja melampaui AS selama dekade terakhir dan berpotensi terus terjaga ke depannya.

Laporan itu juga mencatat bahwa dolar AS mungkin mengalami koreksi multi-tahun karena para pembuat kebijakannya terlihat lebih terbuka terhadap mata uang yang lebih lemah, yang menciptakan ruang bagi dolar Singapura untuk terapresiasi.

DBS menambahkan kekayaan Singapura secara historis meningkat seiring dengan nilai tukar riilnya, dan perannya sebagai pemasok utama ekspor barang manufaktur, olahan, dan jasa bernilai tinggi tetap utuh.

Singapura juga disebut konsisten menjalankan surplus neraca berjalan yang cukup besar. Artinya, negara ini memperoleh lebih banyak pendapatan dari perdagangan dan investasi luar negeri dibandingkan dengan pengeluarannya dan Dana Moneter Internasional memperkirakan surplus ini akan tetap kuat, dan hanya akan sedikit menurun dalam beberapa tahun mendatang.

Kondisi ini yang menurut DBS memberikan dasar yang kuat untuk apresiasi mata uang yang berkelanjutan. Arus masuk aset safe haven ke ekonomi riil dan sektor keuangan Singapura juga disebutkan akan terus memberikan dorongan apresiasi pada Singdollar.

"Aliran dana ini kemungkinan akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang seiring Singapura menggandakan upayanya untuk menarik investasi dalam infrastruktur digital dan fisik, manufaktur berbasis teknologi, dan transisi hijau, sekaligus memperdalam pasar modalnya," ujarnya.

Indonesia tengah berupaya melakukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) mendukung percepatan transisi energi hijau melalui investasi pada proyek energi terbarukan yang sejalan dengan komitmen nasional mencapai target Net Zero Emission 2060.

"Pentingnya pembangunan infrastruktur energi saat ini serta sinergi antara pemerintah dan swasta dalam menciptakan ekosistem investasi yang kondusif," kata Head of Advisory IIF Irman Boyle dalam keterangan di Jakarta, Kamis (30/10).

Irman menekankan hal itu saat menjadi pembicara dalam acara Indonesia Sustainable Energy Week Goes Regional Sulawesi yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kegiatan itu menyoroti pentingnya investasi energi terbarukan, mengidentifikasi prioritas investasi utama, serta mendorong penyesuaian kebijakan dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan dalam mempercepat transisi energi bersih di Sulawesi Selatan.

“Indonesia tengah berupaya melakukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan," ujarnya.

Sebagai jawaban, katanya lagi, IIF hadir untuk fokus menyediakan pembiayaan kepada sektor swasta untuk proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan lainnya, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip sosial dan lingkungan.

Selain itu, Irman menambahkan pihaknya juga berkontribusi dalam pengembangan energi terbarukan dan sedang menginisiasi langkah dekarbonisasi untuk mencapai target net zero emission.

Dia berharap melalui kolaborasi dengan GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), pihaknya dapat membangun fasilitas pembiayaan yang mendukung proyek berkelanjutan dan inovatif demi masa depan yang lebih hijau.

Selain membahas tantangan pembangunan infrastruktur, IIF juga memperkenalkan produk dan layanan pembiayaan infrastruktur yang dimilikinya, baik berbasis dana (fund-based), non-dana (non-fund-based) hingga layanan advisory services.

Seluruh produk tersebut dirancang untuk mendukung percepatan proyek infrastruktur, termasuk proyek-proyek energi terbarukan di berbagai daerah Indonesia.

"Kehadiran IIF dalam forum ini menegaskan komitmen perusahaan sebagai katalis pembiayaan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, sejalan dengan agenda nasional untuk mencapai target Net Zero Emission 2060," katanya menegaskan.

Ia menambahkan dengan dukungan pembiayaan yang terukur dan pendekatan keberlanjutan yang kuat, pihaknya terus berperan aktif dalam menjembatani kebutuhan modal, memperkuat kapasitas pengembang, dan memastikan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Tetapi juga menjaga keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," kata Irman pula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025