biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama bagi mesin-mesin diesel lama yang tidak dirancang untuk menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan terdapat potensi peningkatan biaya operasional seiring dengan penerapan mandatori bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran biodiesel 50 persen (B50).

Esther menuturkan biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama bagi mesin-mesin diesel lama yang tidak dirancang untuk menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi.

“Pada sektor berat seperti pertambangan, penggunaan bahan bakar dengan kadar lemak nabati tinggi berisiko meningkatkan biaya pemeliharaan mesin hingga 10 persen,” ujar Esther Sri Astuti saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Ia juga menyoroti sifat hidroskopik pada bahan bakar nabati yang mudah menyerap air, sehingga membutuhkan tempat penyimpanan yang benar-benar kedap untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas.

Meskipun demikian, ia menyatakan penerapan mandatori B50 juga menghadirkan sejumlah keuntungan, salah satunya meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Esther juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah untuk menghentikan impor solar secara masif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemanfaatan biodiesel 50 persen diproyeksikan mengurangi impor BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun dan menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun.

Peningkatan konsumsi bahan bakar nabati sebagai dampak dari kebijakan mandatori tersebut pun diproyeksikan dapat menyerap hingga 2,21 juta tenaga kerja.

Dengan semakin besarnya kebutuhan terhadap minyak sawit sebagai salah satu bahan baku pembuatan B50, Esther pun mendorong penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan ekosistem sawit.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari pungutan ekspor sawit untuk pengembangan industri dan kesejahteraan petani, salah satunya lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta penelitian dan pengembangan produk sawit.

“Dukungan terhadap petani sawit dan penyaluran dana yang akuntabel harus terus dipantau untuk menjaga keberlanjutan ekosistem industri sawit dari hulu hingga hilir,” ucapnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen

Jakarta (ANTARA) - PT Kimia Farma (Persero) Tbk memperkuat produksi bahan baku obat dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia Farma Hadi Kardoko mengatakan ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen.

"Ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku sangat tinggi karena mencapai lebih dari 95 persen. Hal ini menempatkan ketahanan kesehatan Indonesia dalam posisi yang sangat rentan terhadap guncangan global," kata Hadi dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dinamika geopolitik global dapat berdampak pada disrupsi rantai pasok, kenaikan biaya logistik dan energi, hingga potensi kelangkaan bahan baku maupun produk jadi di pasar domestik.

Hadi mengatakan Kimia Farma memaksimalkan utilisasi pabrik untuk mengurangi ketergantungan impor, memperkuat keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Salah satu langkah yang dilakukan perseroan ialah membangun fasilitas produksi bahan baku obat di Cikarang melalui PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP).

Saat ini KFSP memiliki 19 bahan baku obat bersertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dari jumlah tersebut, 18 bahan baku obat juga telah bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kimia Farma telah mengembangkan dan memproduksi bahan baku obat lokal untuk sejumlah kategori terapi prioritas, antara lain kardiovaskular, antibiotik dan antiretroviral untuk penanganan HIV.

Direktur Utama Kimia Farma Djagad Prakasa Dwialam mengatakan pengembangan bahan baku obat lokal menjadi bagian dari strategi perubahan sumber bahan baku atau change of source.

"Dengan inisiatif ini, Kimia Farma sedikit demi sedikit akan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor," kata Djagad.

Perseroan juga mengoptimalkan penggunaan bahan baku obat lokal pada produk prioritas nasional, seperti TLE 300 mg dan 600 mg untuk penanggulangan HIV nasional dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 52,78 persen.

Selain itu, Kimia Farma mengembangkan Rosuvastatin untuk terapi kardiovaskular dengan TKDN 59 persen. Pada 2025, Perseron juga memperkenalkan empat produk baru, yakni Fentakaf/Fentanyl Injeksi, Sildenafil, Pantokaf/Pantoprazole, dan Moxifloxacin.

Perseroan mencatat penjualan bahan baku obat domestik dan ekspor tumbuh 124 persen pada 2025, seiring strategi penguatan lini hulu dan penajaman portofolio produk.

“Kami fokus pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Penguasaan lini hulu, peluncuran produk inovatif, serta capaian TKDN hingga 59 persen adalah fondasi utama Kimia Farma saat ini. Dengan struktur biaya yang lebih efisien, perusahaan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika ekonomi global,” ungkap dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan pemerintah mendorong pelaku industri terus mengembangkan obat dan bahan baku obat di dalam negeri.

"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan industri, kita optimistis dapat mewujudkan industri farmasi Indonesia yang semakin mandiri, berdaya saing global, dan berkelanjutan, demi mendukung ketahanan kesehatan nasional," ujar Faisol.

Dalam kunjungan kerja ke fasilitas produksi Kimia Farma di Plant Banjaran, Bandung, pada Selasa (23/6), ia mengatakan pemerintah akan terus mendorong penggunaan produk dalam negeri, penguatan TKDN, penyempurnaan regulasi, serta pemberian insentif untuk meningkatkan daya saing industri farmasi nasional.

Plant Banjaran merupakan fasilitas produksi terbesar milik perseroan. Pabrik yang berdiri di area seluas 51.000 meter persegi tersebut memproduksi obat kimia dan obat bahan alam meliputi bentuk sediaan tablet, kapsul, cairan dan serbuk oral.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) terus mendorong pelaku ekraf dan jenama fesyen lokal untuk melakukan inovasi penggunaan material lokal dengan memanfaatkan serat alami yang dinilai krusial dalam memperkuat rantai nilai ekonomi kreatif nasional.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar, mengatakan dalam membangun produk tidak hanya membutuhkan promosi, namun harus memikirkan keseluruhan ekosistem bisnis, khususnya pengembangan material tekstil yang berkelanjutan.

“Mulai dari bahan baku, pengolahan, industri, sampai model bisnis dan proyek investasinya. Kalau alurnya jelas serta skalanya terukur, maka akan lebih mudah menarik unsur kolaborasi dan proyeksi pembiayaan (IP financing) untuk pengembangan material tekstil berkelanjutan ini,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Irene mengatakan pengembangan serat alami sebagai bahan baku tidak hanya berfokus pada produk tekstil, tetapi juga mengedepankan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan seluruh bagian sumber daya alam dan menjadi produk bernilai tambah.

Ia menambahkan perlu ada sinergi dan dukungan antara riset, perguruan tinggi, industri dan pelaku ekonomi kreatif dalam menciptakan rantai pasok yang solid di industri fesyen berkelanjutan. Sinergi ini dapat membentuk mulai dari kajian material hingga produksi yang memungkinkan terciptanya produk fesyen ramah lingkungan.

“Riset dan pengembangan di kampus harus bisa bertemu dengan kebutuhan industri kreatif. Ketika ada proyeksi bisnis yang kuat dan pemanfaatan kekayaan intelektual yang tepat, inovasi lokal bisa berkembang menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berdaya saing global,” kata Irene.

Salah satu serat alami yang dapat dijadikan bahan baku tekstil adalah serat rami yang dapat digunakan mulai dari pucuk sampai daun, hingga batang sampai kulit sehingga tidak ada limbah yang terbuang (zero waste) yang berperan aktif untuk ekosistem fesyen berkelanjutan.

Diharapkan pelaku ekraf di industri fesyen bisa mengembangkan bahan baku alami yang nyaman dikenakan. Dengan demikian, Indonesia tidak ketergantungan bahan baku dari luar negeri dan bisa fokus terhadap sumber daya alam yang menguntungkan dari hulu ke hilir.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kebijakan mandatori biodiesel B50 dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Program pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis sawit tersebut juga berpotensi memberikan manfaat terhadap devisa negara dan pengurangan emisi.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono mengatakan, penggunaan B50 dapat menekan angka impor energi. Berkurangnya kebutuhan impor solar juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah.

“Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah,” ujar Hendry saat dihubungi, Kamis (18/06/2026).

Peneliti UI: Implementasi Biodiesel B50 Perlu Penguatan Produksi Sawit di Sektor Hulu



Pemerintah memperkirakan penerapan B50 dapat membuat Indonesia menghentikan impor solar dan menghemat devisa hingga Rp157 triliun. Menurut Hendry, target tersebut dapat dicapai selama pemerintah telah menghitung secara cermat kebutuhan bahan baku, kapasitas industri biodiesel, serta skema pembiayaannya.

Ia menilai mandatori B50 juga dapat menjadi salah satu proyek penting dalam mewujudkan ketahanan energi. Meski swasembada energi tidak hanya bergantung pada biodiesel, peningkatan penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya domestik dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

“Kalau nanti B50 digunakan dan sektor industri juga menggunakan B50, itu bisa menjadi salah satu pilot project bagi ketahanan energi,” ucapnya.

Lebih jauh Hendry menambahkan, penerapan B50 juga dapat mendorong pertumbuhan industri biodiesel nasional. Peningkatan permintaan bahan bakar nabati dapat membuka investasi baru, meningkatkan utilisasi pabrik biodiesel, serta menciptakan efek berganda terhadap sektor perkebunan dan industri pengolahan sawit.

“Indonesia juga berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi. Sejumlah negara masih menerapkan kadar biodiesel lebih rendah, seperti Malaysia yang berada di kisaran B10 hingga B20, Thailand sekitar B20, serta sejumlah negara Eropa yang menggunakan campuran sekitar 7 sampai 10 persen,” ungkapnya.

Aspek lingkungan juga perlu dijaga dari sisi hulu. Hendry mengingatkan peningkatan kebutuhan sawit sebaiknya dipenuhi melalui peningkatan produktivitas dan teknologi, bukan dengan pembukaan perkebunan secara masif yang berisiko menimbulkan deforestasi dan utang karbon.

Sementara itu, pakar energi Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rishal Asri menilai langkah pemerintah menaikkan mandatori dari B40 menjadi B50 sudah tepat dari sisi ekonomi. Kebijakan tersebut dapat mengurangi beban impor dan subsidi, meski penerapannya tetap membutuhkan pengawasan teknis.

“Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah benar. Mengurangi subsidi dengan pencampuran bahan baku sampai B50 itu benar secara ekonomi,” ujar Rishal.

Dari sisi lingkungan, peningkatan kandungan bahan bakar nabati dapat menurunkan emisi hasil pembakaran. Berkurangnya kandungan diesel fosil dalam bahan bakar membuat kadar karbon monoksida dan hidrokarbon yang dihasilkan kendaraan juga lebih rendah.

“Secara hasil penelitian, emisinya otomatis berkurang karena kandungan dieselnya semakin berkurang. Kadar karbon monoksida dan hidrokarbonnya berkurang,” kata Rishal.

Pemerintah resmi menetapkan implementasi mandatori biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional sekaligus menghentikan impor bahan bakar solar. Adapun, perjalanan panjang transisi energi ini mencakup beberapa tahapan utama:

Tahap Awal B20: Dimulai sejak tahun 2016, pemerintah secara bertahap mewajibkan pencampuran 20% biodiesel pada solar. Peningkatan ke B30: Mandatori ditingkatkan menjadi 30% pada awal 2020 setelah melalui serangkaian uji coba yang sukses.

Peningkatan ke B35: Implementasi campuran 35% mulai berlaku secara menyeluruh pada Februari 2023. Uji coba B50: Uji coba lapangan intensif dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah komando Menteri Bahlil dan Pertamina hingga awal 2026 untuk memastikan kesiapan performa mesin dan infrastruktur penyaluran.

Implementasi Penuh B50: Berdasarkan hasil evaluasi uji coba yang positif, pemerintah memastikan B50 siap diberlakukan serentak per 1 Juli 2026.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun. Selain aspek ekonomi, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menambah lapangan kerja nasional dengan target penyerapan lebih dari 2,2 juta orang tenaga kerja.

Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 ditargetkan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton CO2 pada tahun 2026. Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian uji coba di sektor otomotif rampung pada Juni 2026, sementara sektor strategis lainnya seperti alat berat dan perkeretaapian akan selesai bertahap hingga akhir tahun.

Dengan hasil uji sementara yang menunjukkan performa andal dan aman, B50 siap memperkuat kemandirian energi nasional.

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa implementasi kebijakan B50 yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun ini. Adapun B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50% biodiesel berbasis minyak nabati dan 50% Bahan Bakar Minyak atau BBM jenis solar.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengatakan, bahwa kebijakan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap BBM jenis solar. Pada akhirnya, kebijakan tersebut juga akan mengurangi impor solar dan berkontribusi terhadap penghematan devisa negara.

"Dan di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun," jelas Dwi saat Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Penguatan Ketahanan Energi Nasional dan Pangan Nasional di Tengah Perubahan Iklim, di Kantor Bakom RI, Rabu (17/6/2026).

Dampak Ekonomi Implementasi B50: Serap 1,9 Juta Pekerja, Beri Nilai Tambah Rp21,29 Triliun



"Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap. Baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah B50 ini salah satunya yang diupayakan agar kita bisa setop impor," imbuhnya.

Menurutnya, nilai penghematan tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu ketika pemerintah masih mengimplementasikan mandatori B40. Dengan penghematan devisa sebesar Rp133,3 triliun pada tahun lalu, maka penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9%.

Namun, dampak ekonomi dari B50 tidak berhenti sampai di situ. Menurut Dwi, program B50 berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Dengan demikian, implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Program Biodiesel Dinilai Efektif Tekan Impor BBM, Hemat Devisa USD10 Miliar per Tahun



"Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita," jelas dia.

Ia melanjutkan bahwa kebijakan B50 juga sangat relevan dengan kondisi saat ini, ketika harga minyak dunia berfluktuasi seiring perkembangan geopolitik global dan turut memengaruhi harga energi di Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, ia menyebut pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dengan memanfaatkan sumber daya domestik, sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan. "Jadi inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti (B50) diimplementasikan," jelaskan.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Dwi mengatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan serangkaian uji coba B50 sejak tahun lalu.

Ia menjelaskan bahwa uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Selain itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada Semester II 2026.

Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya. "Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa Implementasi ini akan dilakukan serentak," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai kebijakan mitigasi efek kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax perlu diarahkan untuk melindungi daya beli kelompok rentan.

Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menjelaskan BBM jenis Pertamax memang lebih menyasar kelompok pengguna kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, sehingga dampaknya ke kelompok rentan tidak sebesar jika Pertalite naik.

Namun, kata dia, kenaikan yang cukup besar tetap bisa merembet ke biaya transportasi, distribusi barang, tarif jasa, dan harga pangan.

"Karena itu, fokus kebijakan harus menjaga daya beli kelompok rentan dan mencegah kenaikan harga meluas ke barang kebutuhan pokok," ujar Josua.

Dia menyarankan pemerintah untuk memperkuat bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran bagi rumah tangga rentan, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak kenaikan biaya transportasi.

Bantuan dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai sementara, bantuan pangan, maupun dukungan biaya distribusi.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga disarankan menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan cadangan pangan, operasi pasar, distribusi antardaerah, serta subsidi angkutan pangan dari wilayah surplus ke daerah defisit.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan makanan.

Di sektor transportasi, pemerintah juga direkomendasikan memberikan dukungan sementara bagi angkutan umum, distribusi kebutuhan pokok, dan logistik skala kecil guna mencegah kenaikan tarif yang terlalu cepat.

Kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala dan hanya diberikan kepada pelaku yang memenuhi kriteria.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperketat pengawasan penggunaan Pertalite agar tidak terjadi perpindahan besar-besaran dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian, serta pengawasan di SPBU dinilai penting untuk mencegah kebocoran subsidi.

Harga antarjenis BBM pun perlu dipastikan agar tidak memiliki selisih yang terlalu ekstrem.

Pemerintah juga diminta untuk membantu UMKM menjaga biaya produksi, misalnya melalui pembiayaan modal kerja berbunga rendah, penundaan sementara sebagian pungutan daerah yang memberatkan, bantuan digitalisasi pemasaran, serta subsidi distribusi untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok.

"Namun, bantuan UMKM harus selektif agar tidak menjadi belanja yang bocor dan tidak tepat sasaran," tambahnya.

Dalam jangka menengah, reformasi subsidi energi disarankan diarahkan dari subsidi barang menjadi subsidi berbasis penerima manfaat.

Kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan transportasi umum, pengembangan kendaraan hemat energi, dan peningkatan efisiensi energi guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyarankan pemerintah untuk menyiapkan respons kebijakan yang mendukung penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) usai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, seperti Pertamax.

Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Hasran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menjelaskan kenaikan biaya transportasi akibat harga BBM yang lebih tinggi dapat mendorong rumah tangga mengurangi pengeluaran pada kebutuhan pokok.

Selain itu, konsumsi non-primer seperti makan di luar rumah, membeli makanan dan minuman siap saji, hiburan, rekreasi, maupun berbagai produk gaya hidup juga berpotensi mengalami penurunan.

"Banyak UMKM sangat bergantung pada belanja kelas menengah. Ketika konsumen mulai menahan pengeluaran, dampaknya akan terlihat pada penjualan usaha kecil, terutama di sektor makanan dan minuman serta berbagai layanan berbasis konsumsi rumah tangga,” ujar Hasran.

Secara bersamaan, lanjut Hasran, UMKM juga menghadapi tekanan dari sisi biaya produksi. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS meningkatkan harga berbagai bahan baku impor yang banyak digunakan pelaku usaha, termasuk kedelai, gandum, dan gula.

"Di satu sisi, permintaan dari konsumen berpotensi melemah akibat penurunan daya beli. Di sisi lain, biaya produksi dan operasional terus meningkat," katanya.

CIPS menyoroti pemerintah perlu menyiapkan kebijakan jangka pendek dan panjang untuk menjaga ketahanan UMKM.

Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat kepercayaan terhadap rupiah melalui berbagai instrumen yang tersedia guna mengurangi tekanan nilai tukar terhadap biaya produksi pelaku usaha.

Sementara dalam jangka panjang, pemerintah disarankan untuk menurunkan berbagai biaya ekonomi yang masih membebani UMKM.

Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi hambatan non-tarif (non-tariff measures/NTM), meninjau tarif impor bahan baku yang masih membebani industri, menyederhanakan prosedur ekspor-impor, memperkuat infrastruktur logistik, serta meningkatkan digitalisasi dan transparansi layanan perdagangan.

“Ketahanan UMKM sangat ditentukan oleh kemampuan para pelaku usaha memperoleh bahan baku dan menjalankan usaha dengan biaya yang kompetitif. Karena itu, reformasi struktural untuk menurunkan biaya usaha perlu menjadi bagian dari respons kebijakan yang lebih komprehensif,” tutur Hasran.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyoroti kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menyebut salah satu risiko yang kerap terlewat dari kenaikan harga BBM yaitu ekspektasi inflasi.

Menurut dia, dalam banyak kasus, perilaku pelaku usaha dan konsumen dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap arah harga ke depan.

“Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras,” ujar dia.

Dia berpendapat Bank Indonesia (BI) perlu menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali tanpa melakukan pengetatan yang berlebihan. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan setiap penyesuaian harga dilakukan secara terukur dan dikomunikasikan dengan baik agar tidak memicu kepanikan pasar.

Pasalnya, ia mengatakan kenaikan harga BBM berpeluang meningkatkan biaya logistik, distribusi, dan transportasi, yang kemudian merambat ke harga pangan dan berbagai kebutuhan pokok.

Pada titik ini, kata Yusuf, kelompok berpendapatan rendah, termasuk yang tidak menggunakan BBM nonsubsidi, justru menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya melalui kenaikan harga barang sehari-hari.

“Fokus kebijakan seharusnya bukan melindungi pembeli BBM, melainkan melindungi rumah tangga yang terkena dampak inflasi dari kenaikan biaya tersebut,” katanya menambahkan.

Menurut Yusuf, instrumen yang paling efisien adalah bantuan tunai yang benar-benar tepat sasaran kepada kelompok desil terbawah, karena bantuan yang diterima akan kembali menjadi konsumsi.

Dampaknya disebut bukan hanya menjaga daya beli masyarakat rentan, tetapi juga membantu menopang konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia menggarisbawahi, kualitas data penerima bantuan menjadi faktor yang sangat menentukan. Menurut dia, ketepatan sasaran bukan hanya soal keadilan, tetapi juga efisiensi penggunaan anggaran negara.

Selain bantuan tunai, ia juga mengatakan pemerintah perlu memberi perhatian besar pada sisi pasokan, terutama pangan.

Bagi kelompok berpendapatan rendah, porsi pengeluaran untuk pangan jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran energi. Artinya, stabilisasi harga pangan sering kali lebih efektif dalam menjaga kesejahteraan mereka dibandingkan intervensi pada harga BBM itu sendiri.

“Kelancaran rantai pasok, ketersediaan stok, dan pengendalian harga komoditas utama harus menjadi prioritas. Pada saat yang sama, biaya transportasi dan distribusi juga perlu dijaga agar tidak melonjak tajam karena merupakan jalur utama rambatan kenaikan biaya ke harga konsumen,” katanya.

Maka dari itu, Yusuf menilai respons yang paling ideal terhadap kenaikan harga BBM bukan hanya satu kebijakan tunggal.

Bantuan tunai yang tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, pengendalian biaya logistik, dan koordinasi kebijakan yang mampu menjaga ekspektasi inflasi perlu dilakukan secara beriringan.

“Dengan seluruhnya tetap dibiayai dari penghematan subsidi agar reformasi fiskal tetap memiliki manfaat yang nyata,” ujar dia.

Sebagai catatan, mulai 10 Juni 2026, harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sementara BBM bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang tidak berhak mengonsumsi Pertalite bergeser menjadi konsumen

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengimbau pemerintah untuk memastikan bahwa penyaluran subsidi tetap tepat sasaran usai harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, Pertamax, mengalami kenaikan.

Wijayanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menjelaskan kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM subsidi seperti Pertalite.

Maka dari itu, dia mendorong pemerintah untuk memastikan distribusi subsidi hanya dinikmati oleh masyarakat yang berhak mengonsumsi BBM subsidi.

“Memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang tidak berhak mengonsumsi Pertalite bergeser menjadi konsumen,” kata Wijayanto.

Selain BBM, lanjut Wijayanto, pemerintah juga perlu menjaga agar subsidi listrik dan LPG tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun. Akses terhadap layanan BPJS Kesehatan juga perlu dipastikan tetap mudah dijangkau.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu menyiapkan kebijakan terkait cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) agar tidak mengalami kenaikan yang dapat menambah beban rumah tangga.

Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan beras, minyak goreng, dan berbagai bahan pokok lainnya dengan harga yang tetap terjangkau.

Berbagai kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki bantalan dalam menghadapi tekanan biaya hidup.

“Jika hal-hal tersebut tidak hadir, dikhawatirkan inflasi akan meroket, masyarakat kesulitan hidup dan berpotensi menimbulkan kaos,” tuturnya.

Mulai 10 Juni 2026, harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Harga produk bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.

Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman berpendapat pemerintah perlu menyiapkan stimulus yang bersifat fundamental untuk meredam tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

“Kombinasi antara stimulus jangka pendek dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi kunci menjaga daya beli sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga BBM nonsubsidi,” ujar Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Pada sisi yang lebih fundamental, pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja negara dan daerah yang memiliki efek berganda (multiplier effect) tinggi, mendorong investasi, serta mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri padat karya.

Dengan lebih dari 97 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM, kata Rizal, menjaga likuiditas dan aktivitas sektor ini akan lebih efektif dalam mempertahankan pendapatan masyarakat dibandingkan sekadar memberikan bantuan konsumtif.

Meski begitu, Rizal menyebut stimulus jangka pendek juga perlu digelontorkan dengan prinsip yang lebih terarah.

Pasalnya, kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menekan daya beli, terutama kelas menengah yang selama ini menjadi motor konsumsi domestik.

“Inflasi Indonesia pada Mei 2026 telah berada di kisaran 3,08 persen (yoy) dan BI-Rate sudah naik menjadi 5,50 persen, sehingga ruang konsumsi masyarakat semakin tertekan akibat kenaikan biaya hidup dan biaya kredit,” jelas dia.

Rizal mencontohkan bentuk stimulus yang perlu digulirkan berupa penguatan bantuan sosial (bansos) kepada kelompok rentan dan perpanjangan insentif bagi sektor padat karya.

Pemerintah juga perlu memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga sekaligus memberikan subsidi ongkos distribusi komoditas strategis.

“Langkah ini lebih efektif dibandingkan memperluas subsidi energi, mengingat sekitar 20 persen kelompok rumah tangga berpendapatan tertinggi masih menikmati porsi subsidi energi yang relatif besar, sehingga subsidi yang tidak tepat sasaran justru mengurangi efisiensi fiskal,” ujar Rizal.

Sebagai catatan, mulai 10 Juni 2026, harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sementara BBM bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus mencari alternatif bahan baku agar dapat harga yang lebih baik, termasuk kemungkinan melakukan transaksi selain dolar AS

Jakarta (ANTARA) - BUMN farmasi anak usaha PT Kimia Farma Tbk, PT Phapros Tbk, melakukan sejumlah langkah mitigasi untuk menekan dampak tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kepada biaya bahan baku impor dan operasional perusahaan.

“Mengingat fluktuasi kurs rupiah sebagai faktor eksternal maka Phapros akan lebih fokus ke internal karena kita tidak bisa kendalikan itu. Jadi yang kita upayakan kendalikan adalah mitigasi untuk meminimalkan dampak negatifnya,” kata Direktur Produksi Phapros Ida Rahmi Kurniasih dalam Public Expose perseroan usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 di Jakarta, Kamis.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Kamis sore melemah 45 poin atau 0,25 persen menjadi Rp17.989 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.944 per dolar AS.

Ida mengatakan tren pelemahan rupiah telah berdampak terhadap kenaikan biaya bahan baku dan biaya pengiriman industri farmasi yang masih bergantung pada impor.

Menurut dia, perseroan telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, antara lain penyusunan skenario pelemahan rupiah terhadap dolar AS, renegosiasi harga dengan pemasok luar negeri, hingga diversifikasi sumber bahan baku.

Selain itu, perseroan juga mempertimbangkan penggunaan mata uang selain dolar AS dalam transaksi impor bahan baku.

“Kami terus mencari alternatif bahan baku agar dapat harga yang lebih baik, termasuk kemungkinan melakukan transaksi selain dolar AS. Misalnya sekarang sebagian sudah membeli dalam renminbi (yuan China) dan euro,” ujar Ida.

Ia mengatakan perseroan juga menyiapkan kontrak pengadaan bahan baku lebih awal dengan jangka waktu lebih panjang untuk menjaga stabilitas harga dan kontinuitas pasokan.

Selain melakukan efisiensi lintas divisi, Phapros juga menyiapkan langkah lindung nilai (hedging) untuk meminimalkan dampak fluktuasi kurs terhadap operasional perusahaan.

Direktur Utama Phapros Intan Abdams Katoppo mengatakan industri farmasi nasional masih menghadapi tantangan tingginya ketergantungan impor bahan baku yang mencapai lebih dari 90 persen.

Namun, menurut dia, pertumbuhan kebutuhan layanan kesehatan dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap membuka peluang pertumbuhan industri farmasi dalam negeri.

Pada 2026, perseroan juga menyiapkan ekspansi pasar ekspor ke Timor Leste, Kamboja, Filipina, Myanmar, Papua Nugini dan Peru untuk memperluas pasar internasional.

Intan mengatakan ekspansi pasar luar negeri dilakukan untuk memperluas pasar sekaligus memanfaatkan penguatan dolar AS terhadap rupiah.

“Untuk bisa memanfaatkan momentum penguatan dolar ini, kami mendorong penjualan ke pasar luar negeri seperti Timor Leste, Kamboja, Filipina, Myanmar, Papua Nugini dan Peru,” ungkap Intan.

Selain memperluas pasar ekspor, perseroan juga menyiapkan empat produk baru pada 2026, antara lain multivitamin anak Vicom Grow dan Vicom Star serta antibiotik Pehafosh. Produk multivitamin anak tersebut juga disiapkan untuk mendukung program penurunan stunting pemerintah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah dan DPR tengah mengkaji skema stimulus sebagai mitigasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

“Sudah didiskusikan (dengan pemerintah), sedang lagi dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Misbakhun berpendapat kenaikan harga BBM umumnya akan diikuti oleh meningkatnya inflasi. Namun, dia mengaku belum menghitung potensi persentase kenaikan inflasi akibat penyesuaian harga BBM.

“Karena kan Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri, yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri,” ujarnya.

Meski begitu, dia menyebut, pemerintah dan DPR berupaya mengkaji bentuk stimulus yang dibutuhkan masyarakat untuk menghadapi efek domino kenaikan harga BBM.

“Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax itu kan masyarakat-masyarakat yang berimpitan dengan Pertalite. Nah kita ingin pastikan apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas.

“(Dampak ke inflasi) Harusnya relatif minim kan. Karena Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang dan angkutan umum,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Adapun terkait mekanisme kuota BBM bersubsidi, Purbaya enggan berkomentar lebih lanjut dan menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Perusahaan memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia.

Perusahaan menyampaikan bahwa harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak naik.

Harga produk bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.

Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026