Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bercerita bahwa saat menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dirinya pernah menghadap Aburizal Bakrie yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian untuk meminta pemerintah menghentikan impor beras.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Prabowo mengatakan saat itu pemerintah berencana mengimpor beras. Sebagai Ketua Umum HKTI, dia meminta agar impor tidak dilakukan, terutama ketika petani akan memasuki masa panen.

"Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai Ketua Umum HKTI, saya mengimbau janganlah mengimpor beras, apalagi mengimpor beras di saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak balik modal," ujar Prabowo.

Dia menjelaskan sejumlah pakar yang menjadi penasihat Aburizal Bakrie saat itu memaparkan alasan perlunya impor beras. Menurut Prabowo, para pakar berpendapat bahwa jika petani Indonesia tidak seefisien petani Vietnam, maka lebih baik Indonesia mengimpor beras dari negara tersebut.

"Saya kaget dan saya sedih, saya mengatakan dalam hati saya. Ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara," katanya.

Menurut Prabowo, tujuan bernegara dan kemerdekaan Indonesia adalah untuk menyejahterakan rakyat, termasuk petani, nelayan, dan buruh agar dapat hidup layak. Karena itu, pemerintah seharusnya selalu mendahulukan kepentingan rakyat, terutama petani.

"Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekadar merdeka," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Meningkatnya tekanan suhu panas akibat perubahan iklim menyebabkan setiap pekerja di sektor pertanian Indonesia kehilangan rata-rata 595,1 jam kerja sepanjang 2024, naik 21,8% dibandingkan 2022. Total jam kerja yang hilang di sektor ini diestimasi mencapai 23,6 juta jam pada tahun tersebut.

Hal ini terungkap dalam laporan Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU) bertajuk Heat Stress & UK Food Imports. Tren kehilangan jam kerja tercatat menunjukkan kenaikan jangka panjang yang konsisten, dengan rata-rata sekitar empat jam tambahan yang hilang per pekerja setiap tahunnya akibat tekanan suhu panas.

Jika dibandingkan dengan periode lebih panjang, jam kerja yang hilang per pekerja juga lebih tinggi 14,9% dibandingkan 2019 dan 24,4% dibandingkan dengan 2014. Laporan mencatat kenaikan total jam kerja yang hilang dipicu terutama oleh meningkatnya tekanan panas per pekerja, bukan oleh pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang signifikan.

Manager Outreach & Advocacy CERAH Bondan Andriyanu mengatakan dampak cuaca ekstrem tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga merambat ke konsumen perkotaan.

"Selain oleh petani yang kehilangan mata pencaharian saat panen, dampak dari cuaca ekstrem juga dirasakan oleh warga kota yang membeli produk turunannya, kopi dan sayur-mayur. Barang-barang tersebut menjadi mahal dan langka bagi orang-orang yang seharusnya bisa membeli produk tersebut. Ini adalah dampak yang dirasakan secara seragam oleh semua orang Indonesia. Maka dari itu, kita tidak boleh beradaptasi saja. Mitigasi iklim juga penting," kata Bondan, dikutip dari siaran pers, Rabu (10/6/2026).

Laporan tersebut menyoroti tekanan iklim berlapis yang memperparah kondisi sektor pertanian yang dihadapi Indonesia. Peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan deforestasi yang masif mendorong banjir dan tanah longsor yang lebih sering dan intens, sebagaimana terjadi pada 2025. Kota-kota padat penduduk mengalami gelombang panas, sementara pemanasan air laut mengancam ekosistem terumbu karang dan bakau yang krusial bagi sektor perikanan dan mitigasi banjir.

Jika fenomena iklim El Niño yang diprakirakan terjadi pada 2026 berlanjut hingga 2027, kondisi lebih kering dari normal diperkirakan meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan, serta gangguan pola muson yang berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional.

Kepala Program Internasional ECIU Gareth Redmond King mengatakan ancaman perubahan iklim kini tidak hanya menyasar tanaman pangan, tetapi juga para pekerja yang memproduksinya.

"Ancaman dari perubahan iklim semakin meningkat, berdampak pada tanaman pangan itu sendiri, tetapi juga pada para pekerja yang kita andalkan untuk memproduksinya. Di negara-negara seperti India, di mana suhu saat ini mencapai angka empat puluhan derajat Celsius, sangat berbahaya untuk bekerja di luar ruangan, yang membahayakan kesehatan, mata pencaharian, dan pasokan makanan yang stabil," ujarnya.

Dampak produktivitas petani Indonesia ini turut berisiko mengganggu rantai pasok pangan global. Indonesia termasuk dalam 15 negara dengan kerentanan iklim tinggi yang secara kolektif memasok 11% dari total impor pangan Inggris senilai 7,4 miliar poundsterling pada 2025. Inggris mengimpor pangan dari Indonesia senilai 172 juta poundsterling atau setara 101 juta kilogram pada 2025, mencakup komoditas kopi, minyak sawit, kelapa kering, dan tuna cakalang.

Tren ini juga terjadi secara global. Sekitar 1,5 miliar orang atau 25,3% populasi usia kerja bekerja di luar ruangan pada 2024, dengan potensi kehilangan jam kerja akibat paparan panas mencapai 640 miliar jam, naik 98,1% dibandingkan dengan rata-rata pada dasawarsa 1990–1999. Pekerja pertanian menyumbang hampir dua pertiga atau 63,5% dari total jam kerja yang hilang secara global, dan bahkan mencapai tiga perempat atau 75,5% di negara-negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah.

Laporan ECIU merekomendasikan percepatan mitigasi perubahan iklim serta investasi dalam perlindungan tenaga kerja sektor pertanian untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan permintaan terhadap komoditas pangan dalam negeri. Kebutuhan bahan baku untuk program tersebut dinilai dapat memperluas serapan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan di berbagai daerah.

Ketua Harian HKTI Bachtiar Utomo mengatakan, kebutuhan pangan yang besar dalam pelaksanaan MBG dapat membuka peluang pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal. Menurut dia, peningkatan permintaan yang berlangsung secara berkelanjutan berpotensi memberikan kepastian pasar bagi sektor pertanian.

“Semakin tinggi kebutuhan pangan untuk program MBG, semakin besar pula hasil produksi petani yang terserap. Dampaknya tentu sangat positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani,” ujar Bachtiar, Jumat (5/6/2026).

Selain memperluas pasar hasil pertanian, Bachtiar menilai program tersebut juga dapat mendorong penguatan rantai pasok pangan lokal karena melibatkan berbagai pelaku usaha mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga UMKM pengolahan pangan.

Menurut Bachtiar, keterlibatan berbagai sektor tersebut dapat memberikan dampak ekonomi bagi daerah, terutama jika kebutuhan bahan pangan dipenuhi dari produksi lokal.

“Program ini tidak hanya memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Ada petani yang hasil panennya terserap, UMKM yang berkembang, dan lapangan kerja yang tercipta,” katanya.

Bachtiar menambahkan, kebutuhan distribusi dan pengolahan bahan pangan juga berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat daerah. Karena itu, penguatan koordinasi antara sektor pertanian dan pelaksanaan program dinilai penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

Di sisi lain, HKTI menilai program pemenuhan gizi masyarakat perlu dibarengi dengan penguatan produksi pangan nasional agar peningkatan permintaan tidak menimbulkan tekanan terhadap pasokan.

“Ini menjadi momentum untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas petani sehingga kebutuhan pangan nasional dapat dipenuhi secara berkelanjutan,” ujar Bachtiar.

HKTI memandang program MBG dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi penguatan ekosistem pangan nasional apabila didukung oleh peningkatan kapasitas produksi, distribusi, dan keterlibatan petani dalam rantai pasok.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga pangan masih menjadi salah satu penyumbang terbesar inflasi nasional. Namun, situasi ini dinilai belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai keuntungan terbesar dari lonjakan harga justru masih dinikmati pelaku distribusi dan pemilik stok di luar petani.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras kembali menjadi salah satu penyumbang inflasi pada Mei 2026. Harga beras naik di seluruh rantai distribusi, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran.

Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2026 mencapai Rp13.765 per kilogram atau naik 0,58% dibandingkan bulan sebelumnya dan meningkat 8,10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di tingkat grosir, harga beras mencapai Rp14.574 per kilogram atau naik 0,68% secara bulanan dan 6,11% secara tahunan. Sementara itu, harga beras eceran tercatat Rp15.358 per kilogram, naik 0,38% dibandingkan April dan meningkat 4,55% secara tahunan.

Kenaikan harga tersebut turut mendorong inflasi nasional Mei 2026 yang tercatat sebesar 0,28% secara bulanan dan 3,08% secara tahunan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan andil 0,12%.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan kondisi tersebut tidak otomatis menguntungkan petani karena sebagian besar stok gabah maupun beras tidak lagi berada di tangan petani.

“Problem-nya sebagaimana sudah umum diketahui, distribusi pangan ini sekarang tidak dikuasai oleh petani. Sebelumnya banyak dikuasai korporasi-korporasi, belakangan Bulog juga berperan. Problem-nya banyak stok beras dan gabah itu tidak di petani,” katanya ketika dihubungi, dikutip Rabu (3/6/2026).

Menurut Henry, ketimpangan penguasaan stok membuat kenaikan harga di pasar tidak sepenuhnya diterima petani. Kondisi itu tecermin dari masih lebarnya selisih antara harga gabah dan harga beras di tingkat konsumen.

Dia menilai persoalan tata niaga pangan tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbesar peran Bulog dalam penyerapan hasil panen. Pemerintah dinilai perlu memperkuat kelembagaan ekonomi petani agar dapat berperan lebih besar dalam rantai pasok.

“Harusnya dihidupkan korporasi-korporasi petani untuk mempunyai fasilitas pengeringan padi, gudang-gudang padi dan beras, juga penggilingannya yang harus disiapkan,” ujarnya.

Henry menilai fasilitas pascapanen dan penyimpanan tidak boleh terkonsentrasi pada satu lembaga. Sebab, biaya pengelolaan akan menjadi makin mahal dan kapasitas penyimpanan berpotensi menjadi kendala ketika produksi meningkat.

Dia berpandangan keterlibatan petani dalam penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi akan memperkuat posisi tawar petani sekaligus mempersempit ruang keuntungan bagi perantara yang selama ini menikmati margin lebih besar.

Henry juga menilai keberadaan pedagang perantara atau middleman masih menjadi faktor yang menyebabkan kenaikan harga di pasar tidak sepenuhnya dinikmati petani.

“Petani perlu dikasih peran. Perlu berkoperasi. Bisa mandiri. Kalau semuanya terkonsentrasi, akan sulit bertahan dalam jangka panjang,” katanya.

SPI berpandangan penguatan koperasi dan korporasi petani menjadi langkah penting agar kenaikan harga pangan tidak hanya tercermin pada inflasi, tetapi juga benar-benar meningkatkan pendapatan petani sebagai produsen utama pangan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, harga pupuk subsidi turun 20 persen tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atas kebijakan Presiden Prabowo.

"Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia," jelas Amran dikutip dari Antara, Kamis (14/5/2026).

Dia menyebutkan, industri pupuk nasional semakin kuat setelah ekspor ke Australia, sementara harga pupuk dalam negeri berhasil turun 20 persen.

Di samping ekspor, penambahan volume pupuk sebanyak 700.000 ton guna memperluas akses petani akan pupuk subsidi.

"Volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi (diantaranya)," ujar Amran.

Mengenai ekspor ke Australia, pemerintah mengirim 47.250 ton pupuk senilai Rp 600 miliar.

Canberra berinisiatif mengimpor total 250-500 ribu ton pupuk senilai Rp 7 triliun dari Indonesia.

Sukses ke Australia, pemerintah menargetkan ekspor pupuk ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.

"Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia," jelas Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath.

India ingin 500.000 ton pupuk Indonesia

Sebelumnya, Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty menelpon Amran untuk mengekspor 500.000 ton pupuk urea ke negaranya.

“Pupuk ini yang meminta langsung Dubes India, menelepon lima hari yang lalu kalau tidak salah meminta 500.000 ton pupuk urea," kata Amran, dikutip dari Kompas.com, Rabu (22/4/2026).

Saat ini PT Pupuk Indonesia bisa memproduksi 7,8 juta ton urea per tahunnya. Kebutuhan dalam negeri sekitar 6 juta ton.

Sisanya, bisa diekspor ke luar negeri.

"Nah kita kemungkinannya kita lepas 1 juta ton. Nanti kita lihat mana yang terbaik untuk bangsa," bebernya.

Pasokan pupuk yang terganggu akibat konflik di Timur Tengah menjadi peluang ekspor bagi Indonesia.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Dubes India Telepon Amran, Mau Beli 500.000 Ton Pupuk Urea RI"

REPUBLIKA.CO.ID, BONTANG -- Indonesia mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai mencapai sekitar Rp 7 triliun.

Di saat yang sama, pemerintah juga berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen serta menambah volume pupuk untuk petani nasional, menandai penguatan sektor pupuk dari hulu hingga hilir.

Pernyataan ini disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman saat menghadiri dan meninjau langsung pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (14/5/2026).

Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Mentan Amran menjelaskan, ekspor perdana ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp 600 miliar. Ekspor ini tahap awal dari komitmen kerja sama 250 ribu ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500 ribu ton dengan total nilai sekitar Rp 7 triliun.

“Rencana kita akan ekspor 250 ribu ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500 ribu ton,” ujarnya.

Di saat yang sama, Mentan Amran mengatakan pemerintah mencatat kemajuan besar di sektor pupuk dalam negeri melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN.

Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani.

“Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” ujar Mentan Amran.

Menurut dia, keberhasilan ini menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara. “Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya.”

Mentan Amran mengungkapkan, sejumlah negara lain juga mulai menunjukkan minat terhadap pupuk Indonesia.

“Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500 ribu ton dan beberapa negara lain juga berminat yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi. Tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” ungkapnya.

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia.

“Atas nama Pemerintah Australia saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mentan Amran. Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia,” ujar Kamath.

Ia menambahkan kerja sama tersebut juga memiliki manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara.

“Australia juga bangga dapat mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah di Indonesia. Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan. Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama,” katanya.

Keberhasilan tersebut, lanjut Mentan Amran, tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional.

Kebijakan ini memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian. Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk.

Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Selain itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda.

Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp 14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp 72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.

Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp 112 triliun sampai tahun 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp 14,4 triliun per tahun.

Mentan Amran menegaskan seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional. “Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” katanya.

Itu akan (membuat) anak-anak kita cerdas nanti ke depan, dia penuh dengan gizi. Kemudian berikutnya ekonomi berputar di desa. Pasar ini hidup dan langsung yang merasakan rakyat,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi penyerap (offtaker) hasil produksi sekitar 165 juta petani di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan, program tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian penting dalam ekosistem pertanian nasional yang menghubungkan produksi petani dengan kebutuhan konsumsi masyarakat secara langsung.

"Itu MBG jangan lihat berdiri sendiri. Ini kata kunci ya. MBG itu menjadi offtaker 165 juta petani. Saya ulangi, MBG berdiri itu menjadi offtaker petani 165 juta petani Indonesia," kata Mentan usai diskusi bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, keberadaan MBG salah satu program uggulan Presiden Prabowo Subianto memberikan kepastian pasar bagi petani sehingga hasil produksi dapat terserap optimal tanpa kekhawatiran kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga di tingkat produsen.

Selain meningkatkan serapan hasil pertanian, program itu juga dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi di desa karena aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terjadi secara terintegrasi dalam satu rantai.

Amran menyebut dampak positif tersebut turut berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor pertanian dan peternakan yang mengalami peningkatan seiring meningkatnya permintaan dari program pemerintah tersebut.

Ia menambahkan, manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga generasi muda yang memperoleh asupan gizi lebih baik sehingga diharapkan menjadi lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

Program MBG, lanjutnya, menyasar berbagai kelompok penerima manfaat mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

"Itu akan (membuat) anak-anak kita cerdas nanti ke depan, dia penuh dengan gizi. Kemudian berikutnya ekonomi berputar di desa. Pasar ini hidup dan langsung yang merasakan rakyat," ucap Amran.

Dia juga menegaskan, pelaksanaan program itu tidak memiliki kepentingan politik, melainkan murni bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih kuat.

"Anak SD, anak dalam kandungan, yang kita beri (MBG). Pemilu 2029 enggak ada hubungannya. Benar enggak? Enggak bisa memilih kan di 2029? Artinya, ingin betul-betul untuk rakyat Indonesia mempersiapkan generasi muda yang lebih tangguh, lebih cerdas," kata Mentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga pupuk global akibat konflik Timur Tengah mulai membuka risiko baru bagi ketahanan pangan dunia, tetapi di Indonesia justru memunculkan paradoks antara klaim surplus pasokan dan tekanan nyata di tingkat petani.

Gangguan rantai pasok pupuk yang dipicu konflik, termasuk potensi disrupsi di Selat Hormuz, mendorong kenaikan harga signifikan di berbagai negara. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat hampir sepertiga kebijakan pangan global pada Maret 2026 terkait respons terhadap gangguan energi dan pupuk.

Harga urea di Amerika Serikat, misalnya, melonjak 41,1% dalam dua bulan terakhir dan 48,7% secara tahunan. Kenaikan ini terjadi saat harga komoditas pertanian relatif lebih rendah, mempersempit kemampuan petani menyerap biaya produksi.

Situasi tersebut meningkatkan risiko penurunan produksi pangan global. Kawasan Teluk, yang selama ini menyumbang sekitar 36% ekspor urea dunia, menjadi titik krusial. Gangguan terhadap ekspor dari Iran, Qatar, dan Arab Saudi berpotensi mengerek harga pupuk sekaligus mengganggu pasokan.

Dalam jangka menengah, tekanan ini dapat merambat ke harga pangan, terutama untuk komoditas yang sangat bergantung pada pupuk nitrogen seperti padi dan gandum.

Namun, di tengah tekanan global tersebut, pemerintah Indonesia menilai posisi domestik relatif aman.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut produksi pupuk nasional mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri sekitar 6 juta ton.

“Empat negara meminta langsung, India, Australia, Filipina, dan Brasil. Kita kemungkinan lepas Rp1 juta ton, nanti kita lihat mana yang terbaik untuk bangsa,” ujarnya, dikutip Rabu (29/4/2026)

Dia mengungkap bahwa Indonesia bahkan mulai dilirik sebagai pemasok alternatif di tengah ketatnya pasar global. Australia telah diputuskan menerima pasokan awal 250.000 ton urea.

Masih Impor

Meski demikian, ketahanan tersebut tidak sepenuhnya bebas risiko, terutama dari sisi bahan baku.

Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Dwi Satryo Annurogo mengungkapkan ketergantungan terhadap impor masih menjadi titik lemah industri pupuk nasional.

Sekitar 32,9% bahan baku impor perusahaan berasal dari Timur Tengah. Bahkan, untuk sulfur, yang merupakan komponen penting dalam produksi pupuk, sebagian pasokan berasal dari kawasan yang terdampak konflik.

“Sulfur walaupun hanya 5%, itu kami dapatkan dari negara-negara yang terdampak konflik,” ujarnya.

Sebagai mitigasi, perusahaan mulai mengalihkan ketergantungan dari sulfur ke asam sulfat melalui kerja sama dengan produsen domestik.

“Kalau tidak dapat sulfur, kami dapatkan asam sulfat. Ini kami sudah membuat perjanjian dan akan berlanjut,” katanya.

Selain itu, diversifikasi sumber pasokan juga mulai dijajaki ke negara lain seperti Kanada. Namun, tingginya permintaan global menciptakan persaingan ketat antarnegara.

Akses Sulit

Di tengah klaim ketahanan pasokan pupuk tersebut, kondisi di tingkat petani menunjukkan dinamika berbeda.

Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusnan menyebut ketersediaan pupuk secara nasional tidak selalu sejalan dengan akses di lapangan.

“Secara administratif stok mungkin aman, tapi di level petani tidak selalu mudah diakses,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, kendala distribusi dan administrasi masih menjadi hambatan utama, mulai dari sistem penebusan hingga ketidaksesuaian data kebutuhan.

Di sisi harga, pupuk non-subsidi mengalami kenaikan 10%–15% dalam dua bulan terakhir, seiring naiknya harga gas dan bahan baku impor.

Kondisi ini menekan petani yang tidak masuk dalam skema subsidi, terutama di sektor hortikultura.

“Bahkan di beberapa wilayah toko kosong,” katanya.

Ketergantungan terhadap pupuk subsidi juga masih sangat tinggi, mencapai 80%–90%. Dengan margin usaha yang tipis, kenaikan biaya pupuk tanpa diimbangi harga jual gabah berpotensi langsung menggerus keuntungan petani.

Dampak Terlihat

Dalam pola tanam, dampaknya mulai terasa. Petani mulai mengurangi dosis pemupukan untuk menekan biaya, yang berisiko menurunkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

“Akibat dosis tidak optimal, produktivitas per hektar terancam menurun,” ujarnya.

Kekhawatiran terbesar juga muncul jika gangguan global berlanjut hingga musim tanam berikutnya.

Petani menghadapi risiko “kelangkaan di tengah musim”, ketika pupuk sulit didapat atau harganya melonjak di luar jangkauan.

“Petani takut tidak bisa menutup modal kerja saat panen nanti,” kata Kusnan.

Situasi ini menunjukkan bahwa ketahanan pupuk nasional tidak hanya ditentukan oleh volume produksi, tetapi juga oleh distribusi, akses, dan stabilitas harga di tingkat petani.

Di tengah tekanan global yang semakin intens, celah pada rantai pasok domestik berpotensi menjadi titik lemah yang menentukan keberlanjutan produksi pangan nasional.

Bisnis.com, MAKASSAR — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluapkan keresahannya terkait pemberitaan publik mengenai kebijakan ekspor-impor beras nasional.

Dia menilai terdapat ketimpangan narasi yang tajam antara sentimen negatif terhadap rencana impor dengan apresiasi capaian ekspor yang telah dilakukan pemerintah.

Kritik tajam Amran tertuju pada rencana impor 1.000 ton beras khusus yang diributkan belum lama ini, yang menurutnya sangat tidak signifikan dibandingkan total kebutuhan nasional.

Dia merinci bahwa 1.000 ton tersebut diklaim hanya setara 0,0003% dari total kebutuhan. Sementara stok di gudang saat ini jauh lebih banyak sekitar 4 juta ton.

Selain itu Indonesia juga dianggap telah berhasil swasembada bahkan melakukan ekspor. Tercatat sebanyak 2.000 ton telah dikirim ke Arab Saudi dan 10.000 ton ke Palestina.

"Kita baru ancang-ancang impor 1.000 ton, itu pun belum pasti dan untuk beras khusus keperluan wisatawan, ributnya se-Indonesia. Tapi saat kita ekspor 2.200 ton ke Arab dan 10.000 ton ke Palestina, tidak ada beritanya," keluh Amran saat memberi sambutan pada pembukaan Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI 2026 di Makassar, Kamis (26/3/2026).

Mentan pun mengungkapkan bahwa posisi Indonesia saat ini memang menjadi incaran negara-negara produsen beras yang tengah mengalami surplus dan penurunan harga domestik.

Saat mendampingi Presiden ke beberapa negara seperti Yordania, Turki, Malaysia, hingga Rusia, dia menyebut banyak pemimpin negara yang melobi agar Indonesia kembali membuka keran impor.

Hal tersebut seiring kondisi di pasar global sedang mengalami tekanan harga yang signifikan. Sebagai contoh, harga beras di Thailand yang anjlok ke level Rp5.700 per kilogram dari sebelumnya Rp11.000 per kilogram.

Kondisi ini, menurutnya, sangat memukul nasib petani di negara tetangga, sementara Indonesia berupaya menjaga stabilitas harga di tingkat petani domestik.

"Saya bilang, Pak Presiden, 1 liter dengan 1 juta ton itu sama saja tekanan politiknya di Indonesia," ujar Amran.

Pada kesempatan tersebut, Amran mengklarifikasi bahwa rencana impor yang sempat mencuat sebenarnya menyasar beras khusus.

Beras ini diperuntukkan bagi segmen tertentu, seperti warga negara asing atau ekspatriat yang menetap di Indonesia, sehingga tidak bersinggungan langsung dengan pasar beras medium yang dikonsumsi masyarakat luas.

Oleh sebab itu dia berharap publik lebih proporsional dalam melihat data pangan. Di tengah surplus stok gudang yang mencapai 4 juta ton, keberhasilan menembus pasar ekspor di Timur Tengah seharusnya menjadi sinyal positif bagi penguatan kedaulatan pangan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen terus mendukung keberlanjutan swasembada pangan dengan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengamankan pasokan bahan baku utama pupuk. Pupuk Indonesia sepakat menjalin kerja sama dengan Somiphos, perusahaan tambang fosfat asal Aljazair.

Kesepakatan ini tertuang dalam nota kesepahaman tentang pengembangan industri fosfat yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi bersama Direktur Utama Somiphos Mokhtar Lekhal di Aljazair. Rahmad mengatakan rock phosphate merupakan bahan baku utama industri pupuk dan hanya dapat diperoleh melalui kegiatan pertambangan.

"Pupuk Indonesia membutuhkannya untuk memproduksi pupuk. Kerja sama dengan Somiphos ini untuk keberlanjutan suplai bahan baku tersebut, dalam rangka mengamankan kebutuhan pupuk dalam negeri, serta sebagai bentuk komitmen terhadap swasembada pangan nasional yang berkelanjutan," ujar Rahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Melalui kerja sama ini, lanjut Rahmad, Pupuk Indonesia memperoleh dukungan pasokan rock phosphate hingga satu juta ton per tahun untuk kebutuhan dalam negeri, serta membuka peluang kerja sama dengan sejumlah perusahaan di Aljazair untuk membangun proyek industri pupuk berbasis fosfat yang terintegrasi. Rahmad menyampaikan perjanjian ini bertujuan membangun kemitraan dalam mengembangkan peluang kerja sama di bidang fosfat, khususnya kemungkinan pasokan fosfat Aljazair kepada Pupuk Indonesia.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga menjajaki peluang investasi bersama dalam kegiatan eksploitasi dan pengolahan fosfat di Aljazair, serta pengembangan proyek terkait produk turunan fosfat. Rahmad menyampaikan Pupuk Indonesia menyambut baik kerja sama dengan Somiphos dan Sonarem Group.

"Kerja sama ini dapat memastikan keberlanjutan swasembada pangan melalui pemenuhan bahan baku pupuk, dalam hal ini fosfat," lanjut Rahmad.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memperkuat rantai pasok bahan baku pupuk dan menurunkan harga pupuk demi kesejahteraan petani Indonesia. Selain itu, ketergantungan terhadap bahan baku impor selama ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi struktur biaya pupuk.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang sangat jelas bahwa negara harus hadir memastikan pupuk tersedia, terjangkau, dan tepat waktu bagi petani," ujar Sudaryono.

Sudaryono mengatakan kerja sama fosfat dengan Aljazair ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat sektor hulu industri pupuk nasional agar biaya produksi dapat ditekan dan harga pupuk bagi rakyat menjadi lebih murah. Ia menambahkan kemitraan jangka panjang dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Hasil dari kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional, serta mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan," kata Sudaryono.

Menteri Negara sekaligus Menteri Energi dan Pertambangan Aljazair Mohamed Arkab menegaskan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bagian dari arahan Presiden Aljazair untuk memperkuat kemitraan ekonomi dengan negara-negara sahabat, khususnya di sektor pertambangan strategis, terutama fosfat. Sektor ini dinilai sebagai pilar utama dalam proses diversifikasi ekonomi nasional, pengembangan industri pengolahan, serta penciptaan nilai tambah.

"Kemitraan ini penting dalam mendukung kerja sama Aljazair–Indonesia dan juga mendorong investasi produktif, serta transfer pengalaman dan teknologi demi kepentingan bersama kedua negara," kata Arkab.

Presiden Prabowo Subianto mengenang peran besar petani dalam perjalanan hidup dan kariernya saat masih bertugas di militer. Ia pernah diberi makan oleh petani saat menjadi tentara.

Pengalaman itu menjadi pengingat kuat akan kewajibannya untuk mengabdi dan membalas budi petani. Prabowo bercerita ia ditawari mengisi jabatan ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) setelah ia purna tugas dari TNI.

Tawaran itu ia terima untuk membela kepentingan petani dan nelayan merupakan kehormatan besar baginya untuk. Ia menilai tanggung jawab tersebut sebagai panggilan moral yang lahir dari pengalaman hidupnya bersama rakyat kecil.

"Saya terima ajakan itu sebagai ajakan yang sangat mulia, saya diminta membela kepentingan petani dan nelayan Indonesia, ini kehormatan bagi saya," ujar Prabowo dalam acara Panen Raya di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).

Ia kemudian mengenang masa mudanya saat bertugas di TNI, ketika kerap menerima bantuan makanan dari petani. Menurut Prabowo, pengalaman itu membentuk kesadarannya bahwa pencapaiannya tidak lepas dari dukungan rakyat.

"Saya ingat waktu saya muda diberi makan, ini kesempatan saya balas budi. Saya jadi jenderal karena petani, karena rakyat Indonesia, pangkat yang saya emban dari rakyat karena itu sekarang saya harus berbakti untuk rakyat," katanya.

Prabowo juga menyinggung para pembantunya di pemerintahan yang menurutnya telah mapan secara ekonomi, namun memilih berkorban untuk mengabdi kepada negara.

Ia secara khusus menyebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai sosok yang rela meninggalkan kenyamanan dunia usaha demi tugas negara, meski dengan beban kerja yang berat.

"Banyak di antara tokoh-tokoh ini sebenarnya mereka sudah mapan, Tuhan beri rezeki ke mereka, saudara Amran pengusaha yang sukses tapi beliau jadi menteri, beliau menteri yang ga tau saya, sehari mungkin tidur hanya 3-4 jam, tapi saya kadang prihatin, tapi juga bangga," tegasnya Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan tidak akan melakukan impor beras dan gula konsumsi pada tahun ini. Kebijakan ini diambil seiring penguatan produksi dalam negeri, stok yang dinilai aman, serta komitmen menuju swasembada pangan.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono menegaskan beras dan gula konsumsi tidak masuk dalam skema impor 2026.

“(Gula) konsumsi kita tidak ada impor. Jadi untuk (gula) konsumsi, kita tidak ada impor. Impor beras konsumsi (juga) tidak ada. Beras industri tidak jadi. Kalau konsumsi, kita hampir semuanya sudah swasembada,” kata Tatang, Kamis (1/1/2026).

Pemerintah menyatakan kebutuhan komoditas pangan strategis seperti beras, gula, dan jagung pakan dapat dipenuhi dari produksi petani dalam negeri. Keputusan tersebut disepakati dalam pembahasan Neraca Komoditas (NK) Tahun 2026 yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

“Semua yang kita putuskan itu adalah usulan dari pelaku usaha. Kemudian diverifikasi oleh teman-teman kementerian lembaga teknis terkait. Semoga putusan ini bisa memenuhi daripada seluruh harapan,” ujar Tatang.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kebijakan pangan 2026 diarahkan untuk melindungi petani dan peternak.

“Untuk tahun 2026, pemerintah dalam komando Bapak Presiden Prabowo Subianto, terus berkomitmen menjaga petani dan peternak pangan Indonesia. Petani dan peternak kita tidak boleh rugi. Mereka harus sejahtera. Hasil kerja keras mereka harus dapat disalurkan ke masyarakat Indonesia,” tegas Amran.

Dalam NK 2026, pemerintah juga memastikan tidak ada kuota impor beras umum. Indonesia tidak lagi melakukan impor beras konsumsi yang sebelumnya ditugaskan kepada Perum Bulog untuk penambahan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Impor beras bahan baku industri juga dipastikan tidak dilakukan pada 2026. Pada 2025, impor tersebut masih diberikan kepada 13 pelaku usaha untuk kebutuhan tepung beras dan bihun. Dengan kebijakan baru ini, pemerintah mendorong pelaku usaha mengoptimalkan bahan baku lokal.

“Harapannya bahan baku lokal mampu memenuhi spesifikasi kadar amilosa, kebersihan, dan viskositas serta hardness atau tingkat kekerasan,” ucap Amran.

Selain beras, gula konsumsi juga dipastikan tidak diimpor pada 2026. Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional per 28 Desember 2025, carry over stock gula konsumsi dari 2025 ke 2026 diperkirakan mencapai 1,437 juta ton, dengan kebutuhan tahunan 2,836 juta ton. Produksi gula konsumsi diproyeksikan berada di kisaran 2,7 juta hingga 3 juta ton.

Pemerintah juga memastikan tidak ada impor jagung pakan, benih, maupun jagung rumah tangga pada 2026. Carry over stock jagung dari 2025 ke 2026 tercatat sebesar 4,521 juta ton, meski terdapat estimasi susut sekitar 831,6 ribu ton.

Produksi jagung nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 18 juta ton, sementara kebutuhan tahunan sekitar 17,055 juta ton. Dengan demikian, pemerintah menilai ketersediaan jagung nasional tetap mencukupi tanpa impor.