Bisnis.com, MALANG — Forum Masyarat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) mendukung langkah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum atas peredaran rokok ilegal dengan memeriksa produsennya karena dampaknya positif bagi perbaikan ekosistem industri hasil tembakau (IHT) serta dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.

Ketua Formasi, Heri Susianto, menegaskan hal itu untuk menanggapi KPK yang mengantongi identitas produsen rokok diduga menggunakan cukai ilegal. Dalam jangka waktu dekat, lembaga antirasuah akan segera memeriksa produsen berdasarkan informasi yang telah dihimpun.

Pemeriksaan ini setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan menetapkan tersangka baru yakni Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Kamis (26/2/2026).

“Langkah itu merupakan pintu masuk bagi negara untuk memberantas rokok ilegal secara menyeluruh dan tuntas dengan menyasar sisi hulu, yakni produsennya,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Langkah KPK ini, dia menilai, sangat positif bagi upaya mendorong ekosistem industri hasil tembakau (IHT) menjadi lebih baik. Jika pemberantasan rokok ilegal berhasil, maka akan sangat positif dampaknya bagi ekosistem rokok legal.

Peredaran rokok legal tidak lagi direcoki peredaran rokok ilegal. Dengan begitu, maka otomatis penerimaan negara juga akan dapat terdongkrak naik.

Langkah KPK ini, dia menegaskan, seharusnya diikuti pula oleh Kemenkeu dalam pemberantasan rokok ilegal. Pemberantasan rokok bisa dilakukan secara menyeluruh, terutama menyasar dari sisi hulu, produsennya.

Dengan cara itu, kata dia, maka pemberantasan rokok ilegal dapat dilakukan secara simultan, yakni Bea Cukai dengan didukung aparat penegak hukum (APK) dan KPK di sisi lain.

Langkah ini, dia meyakinkan, lebih efektif dalam mendongkrak penerimaan negara daripada langkah Kemenkeu yang akan menerbitkan penambahan layer tarif cukai.

Penambahan layer tarif cukai, menurut dia, jelas tidak mendidik pelaku IHT agar taat hukum serta tidak adil bagi pelaku yang selama ini telah memenuhi kewajibannya dengan baik dari sisi hukum dan perpajakannya.

Penambahan layer tarif cukai itu di satu sisi, pemerintah mengafirmasi pelaku IHT ilegal. Namun di sisi lain menekan pelaku IHT legal karena dalam usahanya akan diganggu pelaku IHT ilegal yang dilegalkan dengan diterbitkannya penambahan layer tarif cukai.

Dia menegaskan pula, penegakan hukum seharusnya menjadi garda terdepan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, Kemenkeu membuat sistem agar kebocoran penerimaan negara agar dapat diperkecil

“Saat ini pemerintah tengah berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan negara agar dapat membiayai proyek-proyek strategis nasional (PSN). Salah satunya caranya dari cukai ya berantas rokok ilegal,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi identitas produsen rokok yang diduga menggunakan cukai ilegal. Dalam jangka waktu dekat, lembaga antirasuah akan segera memeriksa produsen berdasarkan informasi yang telah dihimpun.

Pemeriksaan ini setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan menetapkan tersangka baru yakni Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Kamis (26/2/2026).

Pasalnya, Budiman menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir. KPK mengendus dugaan kuat bahwa pejabat Bea dan Cukai meloloskan cukai rokok sehingga peredaran rokok ilegal di Tanah Air semakin masif.

“Apakah produsen rokok akan dipanggil? Tentu. Ya. Terkait dengan, nanti, keterangan-keterangan dari orang ini. Dari siapa saja nih. Itu perusahaan mana, siapa saja? Seperti itu,” kata Deputi Penindakan dan Pencegahan KPK, Asep Guntur Rahayu, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Modus para produsen adalah membeli cukai palsu atau dipalsukan, serta membeli cukai dalam jumlah banyak dengan harga rendah.

Meskipun sudah mengantongi informasi, Asep belum dapat menyampaikan secara rinci identitas produsen rokok yang dimaksud untuk kepentingan penyidikan.

“Namun saat ini memang belum bisa kita ungkap. Tapi bukan dalam artian tidak akan. Kita akan susuri informasi tersebut gitu. Kita sudah memiliki informasi-informasinya, tetapi tentunya saat ini belum bisa disampaikan,” ucapnya.

Dalam perkara ini, Budiman memerintahkan rekannya memindahkan 5 koper berisi Rp5,19 miliar dari "safe house" di Jakarta Pusat ke "safe house" di Ciputat, Tangerang Selatan. Uang tersebut diduga berasal dari suap pengusaha untuk meloloskan barang yang dikenai cukai.

Tindakan untuk menghilangkan barang bukti tersebut menjadi salah satu alasan KPK menetapkan Budiman sebagai tersangka.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) dan berlanjut pada Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, Selasa (3/2/2026) di Polda Jawa Tengah. Dia didalami terkait perencanaan dana desa.

Selain Risma, KPK juga memeriksa Camat Margoyoso, Moelyanto; Camat Cluwak, Sujarta; Camat Tayu, Imam Rifai; Camat Sukolilo, Andrik Sulaksono; Camat Kayen, Imam Sopyan; Ibu rumah tangga, Fitriyana;

Kepala Desa Tambakharjo, Suryono; Camat Pati Kota, Didik Rusdiartono; Sekretaris Daerah Kab.Pati, Ryoso.

"Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik juga mendalami soal perencanaan dana desa, yang komponen anggarannya, salah satunya untuk pembayaran gaji bagi para perangkat desa yang formasinya dibuka pada 2026 ini," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (3/2/2026).

Budi menjelaskan alasan mendalami terkait anggaran karena perangkat desa nantinya akan digaji dari komponen anggaran yang bersumber dari dana desa. Sehingga untuk memastikan apakah dana tersebut sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati.

Sebelumnya, peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati, Sudewo berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni:

1. Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken

2. Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken

3. Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 7 saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) pada Kamis (29/1/2026).

Salah satunya adalah personal asisten mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Randy Kusumaatmadja.

Kemudian enam saksi lainnya adalah Pimpinan SKAI, Joko Hartoto; Direktur Golden Money Changer, Djunianto Lemuel; Golden Money Changer, Arti; Kasubag Rumah Tangga Gubernur, Ervin Yanuardi Efendi; dan Ibu Rumah Tangga, Wena Natasha Olivia.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan para saksi berlangsung di Polda Jawa Barat. Tim penyidik mendalami mengenai pengadaan agensi di BJB.

"Dalam rangkaian pemeriksaan ini, penyidik melakukan pendalaman terhadap saksi terkait pengadaan jasa agensi di BJB," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).

Budi menuturkan para saksi juga dimintai keterangan terkait penukaran-penukaran uang asing-rupiah, yang dilakukan atas nama pihak terkait.

Tak hanya itu, tim penyidik menelusuri kegiatan Ridwan Kamil, khususnya mengenai proses pembiayaan.

"Kemudian saksi juga dimintai keterangan perihal aktivitas Gubernur Jabar saat itu, termasuk pembiayaannya," jelasnya.

Dalam kasus BJB ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH) yang menjabat Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB; serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta.

Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan nonbujeter.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa staf khusus Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex guna membongkar kasus kuota haji tambahan 2023-2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Gus Alex berlangsung pada hari ini Kamis (29/1/2026). Ini merupakan pemeriksaan kedua kalinya saat dirinya telah ditetapkan menjadi tersangka pada 9 Januari 2026 bersama Yaqut.

"Saksi hadir, pemeriksaan fokus dalam rangka penghitungan keuangan negara oleh auditor negara," kata Budi.

Pada pemeriksaan sebelumnya yakni Senin (26/1/2026), dia didalami mengenai aliran dana dari pihak travel ke pihak di Kementerian Agama.

Sebab, tim lembaga antirasuah menduga sejumlah pihak di Kementerian Agama mendapatkan dana korupsi kuota haji tambahan.

"Pemeriksaan terhadap saksi saudara IAA, ini juga didalami berkaitan dengan aliran uang dari para biro travel kepada pihak-pihak di Kementerian Agama," jelas Budi, Senin (26/1/2026).

Budi menjelaskan pemeriksaan menjadi keterangan kunci dalam pemeriksaan untuk mengetahui proses, alur, dan pihak-pihak mana saja yang diduga mendapatkan aliran uang dari para biro travel berkaitan dengan kuota tambahan tersebut.

Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan karena antrean jemaah haji telah menumpuk.

Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus dari yang seharusnya 92% haji reguler dan 8% haji khusus.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana. Setelah melakukan serangkaian penyeledikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Gus Alex diperiksa atas kapasitasnya sebagai saksi. Dia diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara kuota haji, hari ini penyidik juga memanggil Sdr. IAA dalam kapasitas sebagai saksi, untuk dimintai keterangannya," kata Budi, Senin (26/1/2026).

Budi belum mendetailkan materi pemeriksaan karena Gus Alex masih diperiksa oleh penyidik. Gus Alex telah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2026, bersama dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Keduanya diduga meloloskan pembagian kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus.

Di hari yang sama, KPK juga memeriksa pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur. Dia mengakus sulit mendapatkan kuota haji tambahan 2023-2024. Bahkan dia mengatakan kuota yang didapat tidak lebih dari 300.

Dia membantah tour travel yang dimilikinya memperoleh kuota tambahan hingga ribuan. Padahal, katanya, saat 2024 kuota yang diterima Maktour dipangkas.

"Tidak sampai 300 [kuota], tidak sampai 300 [kuota]. Tahun sebelumnya Itu Maktour hampir 600 [kuota] Tahun 2024 Itu kami dipangkas. Nah ini saya bawa untuk memperlihatkan begitu susahnya hanya memperoleh satu waktu detik terakhir kami sangat membutuhkan apalaginya untuk bisa memberangkatkan lagi jemaah tidak mendapatkan, hanya diizinkan hanya mendapatkan satu ini saya memperlihatkan fakta kenyataan," jelasnya kepada wartawan.

Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan karena antrean jemaah haji telah menumpuk.

Alhasil, pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin sebagai saksi kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Selain, Endin, lembaga antirasuah manjadwalkan pemeriksaan 7 saksi lainnya. Namun berdasarkan informasi yang diterima hanya Endin yang hadir dalam pemeriksaaan tersebut.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," tulis Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (21/1/2026).

Budi belum dapat menyampaikan materi pemeriksaan hingga Endin rampung diperiksa oleh tim KPK.

Diberitakan sebelumnya, pada Jumat (19/12/2025), KPK menangkap Ade Kuswara Kunang terkait kasus dugaan suap proyek senilai Rp14,2 miliar. Kader fraksi partai PDIP ini melakukan dugaan suap bersama sang ayah, HM Kunang.

Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan selaku pihak swasta untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah "ijon" kepada Sarjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total "ijon" yang diberikan Sarjan kepada Ade bernama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar. Ade juga mendapatkan penerimaan lain senilai Rp4,5 miliar.

Dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik KPK memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rel kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Medan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, keduanya adalah Project Manager PT Hutama Karya Paket JLKAMB-2, Mikael Turnip dan Direktur PT Antaraksa David Oloan Sitanggang.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (2/12/2025).

Budi belum bisa menyampaikan materi pemeriksaan dari kedua saksi tersebut. Namun, dalam perkara ini telah menetapkan dua tersangka pada Senin (1/12/2025).

Mereka adalah Eddy Kurniawan Winarto (EDW) selaku Komisaris PT Tri Tirta Permata Eddy Kurniawan Winarto (EKW) dan Muhlis Hanggani Capah (MHC) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024).

Mereka diduga melakukan pengkondisian proyek. Muhlis mendapatkan Rp1,1 miliar yang diberikan pada tahun 2022 dan 2023 secara transfer maupun tunai. Sedangkan, Eddy mendapatkan fee sebesar Rp 11,23 miliar yang diberikan pada September- Oktober 2022.

KPK menduga ada keterlibatan top manajer di Kementerian Perhubungan sehingga membuka peluang untuk melakukan pemeriksaan. Termasuk adanya perbedaan pembagian fee antara Muhlis dengan Eddy.

Terlebih Eddy memiliki kedekatan dengan pejabat di Kementerian Perhubungan. Selain itu, lembaga antirasuah turut mendalami aliran uang.

"Ini ya kedekatannya kepada siapa, kemudian juga apakah ada aliran dana, kenapa besar banget gitu, untuk seorang swasta. Karena seperti itu mendapatkan bagian dari proyek pemeliharaan dan pembangunan di jalur kereta api wilayah Medan," kata Plt. Deputi Penindakan dan Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu.

Bisnis.com, JAKARTA - KPK masih mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Pada hari ini, Rabu (12/11/2025), KPK memeriksa mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) RI.

"Untuk perkara kuota haji, hari ini penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi Sdr. SC (Subhan Cholid) mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag RI," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (12/11/2025).

Penyidik lembaga antirasuah memeriksa Subhan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi yang diterima, Subhan tiba pukul 08.39 WIB.

Hanya saja, Budi belum merincikan materi pemeriksaan kepada awak media dan bisa disampaikan usai pemeriksaan selesai.

Sebelumnya, Budi menyampaikan pihaknya telah memeriksa lebih dari 350 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Terbaru, pekan lalu penyidik telah memeriksa biro travel di wilayah Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.

Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana. Kasus ini naik ke tahap penyidikan pada 9 September 2025.

KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa orang kepercayaan Bupati Ponorogo berinisial KPU, Sabtu (8/11/2025).

Dari pantauan Bisnis di lokasi, KPU tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada pukul 11.41 WIB. Dia tampak mengenakan kaos berwarna hitam dan celana krem. Dia tidak memberikan pernyataan apapun kepada wartawan dan langsung masuk ke dalam gedung menuju ruang pemeriksaan.

Di hari yang sama pukul 08.10 WIB, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko lebih dulu tiba bersama enam orang lainnya. Sugiri juga tidak memberikan pernyataan kepada wartawan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan jumlah pihak yang diperiksa penyidik lembaga antirasuah pada hari ini sebanyak 7 orang dari 13 orang yang diamankan KPK.

Budi tidak menjelaskan alasan 6 orang lainnya tidak diperiksa di hari yang sama.

"Pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini yaitu Bupati, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan 3 pihak swasta. Salah satunya adik Bupati," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Sebelumnya, pada Jumat (7/11/2025), KPK menggelar operasi senyap di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

"Benar," ujarnya.

Fitroh juga membenarkan bahwa OTT terkait dengan dugaan korupsi mutasi dan promosi jabatan.

"Mutasi dan promosi jabatan," katanya ketika dikonfirmasi.

Sebagai informasi, OTT ini merupakan kedua kalinya dalam sepekan yang digelar KPK. Sebelumnya Gubernur Riau Abdul Wahid lebih dulu terjaring OTT KPK pada Senin (3/11/2025) dan ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan pada Rabu (5/11/2025).

"KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, saudara AW selaku Gubernur Riau; saudara MAS (M. Arief Setiawan) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; dan saudara DAN (Dani M. Nursalam) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers, Rabu (5/11/2025).

Ketiganya diduga melakukan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. KPK menyita Rp1,6 miliar, pecahan uang rupiah, USD, dan poundsterling.

Bisnis.com, JAKARTA - Tata Maulana selaku orang kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025) malam.

Dari pantauan Bisnis di lokasi, dia tiba pukul 18.56 WIB. Setelah turun dari mobil penyidik lembaga antirasuah, Tata tidak menyampaikan pernyataan apapun kepada jurnalis.

Dia tampak mengenakan baju bewarna merah bata dengan balutan rompi hijau.

"Swasta, orang kepercaan Sdr. AW (Gubernur)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (4/11/2025).

Selain itu, pihak lainnya yang telah diperiksa adalah Dani M. Nursalam (DMN) selaku Tenaga Ahli Gubernur.

Keduanya adalah tambahan dari delapan orang yang telah diperiksa sebelumnya di hari yang sama, total 10 orang yang diperiksa KPK.

"Sehingga total yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik saat ini berjumlah 10 orang," ujar Budi.

Adapun Gubernur Riau diperiksa sejak pukul 09.35 WIB. KPK belum menentukan status hukum para pihak. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status bagi 10 orang tersebut.

Sebelumnya, pada Senin (3/11/2025), KPK menggelar OTT di Riau dan mengamankan 10 orang yang merupakan penyelenggara negara.

"Benar, ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan," ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/11/2025)

Budi belum dapat menjelaskan secara rinci konstruksi perkara maupun identitas seluruh pihak yang diamankan.

Sebelumnya, KPK mengamankan mata uang rupiah, dolar, dan poundsterling dalam operasi senyap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang turut menyeret Gubernur Riau, Abdul Wahid.

"Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar, dan poundsterling," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).

Budi menyampaikan jika dirupiahkan, maka nominalnya lebih dari Rp1 miliar. Pada hari yang sama, KPK membawa 9 orang dari 10 orang yang terjaring OTT.

"Ada sejumlah 9 orang dari 10 orang yang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK," jelasnya.

Tiga dari sembilan orang tersebut adalah Gubernur Riau, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau Arief Setiawan dan Sekretaris Dinas PUPR Riau.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan politikus Nasdem, Rajiv (RAJ) sebagai saksi kasus dugaan korupsi program corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemeriksaan berlangsung pada hari ini, Kamis (30/10/2025) di Polres Cirebon Kota. Adapun pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang karena sebelumnya Rajiv sempat mangkir dari panggilan KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami mengenai perkenalan Rajiv dengan para tersangka dan pengetahuannya terhadap program tersebut.

"Dalam permintaan keterangan kali ini, Penyidik mendalami terkait perkenalan Sdr. RAJ dengan para tersangka dan pengetahuannya tentang program sosial di Bank Indonesia," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Sebelumnya, anggota Komisi IV itu dijadwalkan pemeriksaan oleh KPK pada Senin (27/10/2025), tetapi dirinya absen dan tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya

"Hari ini tadi kami cek yang bersangkutan tidak hadir," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

Sekadar informasi, dalam perkara ini KPK telah menetapkan Heri Gunawan dan Satori, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023 sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer.

Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

"HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat," jelasnya, Kamis (7/8/2025).

Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.